Download pdf - jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;

Transcript
Page 1: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 2: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 3: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 4: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 5: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 6: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 7: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 8: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 9: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 10: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 11: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 12: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 13: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 14: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 15: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 16: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 17: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 18: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 19: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;
Page 20: jdih.butonkab.go.id€¦ · f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedla barang/jasa;

Recommended

PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN
PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN Documents
jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat Documents
2013, No.1517 4 · dan pemeliharaan gedung. c. ... Mengkoordinasikan pelaksanaan in house training, unrkshop, sosialisasi dan penyuluhan di dalam maupun luar negeri_ Mengkoordinasikan
2013, No.1517 4 · dan pemeliharaan gedung. c. ... Mengkoordinasikan pelaksanaan in house training, unrkshop, sosialisasi dan penyuluhan di dalam maupun luar negeri_ Mengkoordinasikan Documents
jdih.butonkab.go.id...SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan Akper kepada masyarakat. 16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau
jdih.butonkab.go.id...SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan Akper kepada masyarakat. 16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau Documents
rsusaifulanwar.jatimprov.go.idrsusaifulanwar.jatimprov.go.id/.../WAKIL-DIREKTUR... · Wakil Direktur Umum dan Keuangan Merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi,
rsusaifulanwar.jatimprov.go.idrsusaifulanwar.jatimprov.go.id/.../WAKIL-DIREKTUR... · Wakil Direktur Umum dan Keuangan Merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi, Documents
PowerPoint Presentation · berkerjasama dengan Bentara Budaya Bali mengagendakan seminar terkait memorabilia dimaksud, dengan mengundang narasumber-narasumber pakar internasional
PowerPoint Presentation · berkerjasama dengan Bentara Budaya Bali mengagendakan seminar terkait memorabilia dimaksud, dengan mengundang narasumber-narasumber pakar internasional Documents
jdih.butonkab.go.id · 2017. 11. 11. · Mcnyusun rcncar.a kcrja darl program seksi pengembangan saran disLribusi pcldagang¿ll; ... Nomor q Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua atas
jdih.butonkab.go.id · 2017. 11. 11. · Mcnyusun rcncar.a kcrja darl program seksi pengembangan saran disLribusi pcldagang¿ll; ... Nomor q Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua atas Documents
NOMOR: 772/V/2013 IV/MEI 2013 - dpr.go.id · 2 Buletin Parlementaria / Mei / 2013 Edisi 772 Pelaksanaan Fungsi Anggaran Rapat Paripurna 20 Mei 2013, mengagendakan Keterangan Pemerintah
NOMOR: 772/V/2013 IV/MEI 2013 - dpr.go.id · 2 Buletin Parlementaria / Mei / 2013 Edisi 772 Pelaksanaan Fungsi Anggaran Rapat Paripurna 20 Mei 2013, mengagendakan Keterangan Pemerintah Documents
RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA BPIH … · Mengawali Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH tahun 1436, 2015 ... Dan kita akan mengagendakan susunan
RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA BPIH … · Mengawali Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH tahun 1436, 2015 ... Dan kita akan mengagendakan susunan Documents
Pusat Studi Kebijakan dan Sistem Kesehatan (PSKSK ...kebijakankesehatanindonesia.net/...Pertemuan_Yogya_Juni_2013_Deni.pdf•Misi : menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan
Pusat Studi Kebijakan dan Sistem Kesehatan (PSKSK ...kebijakankesehatanindonesia.net/...Pertemuan_Yogya_Juni_2013_Deni.pdf•Misi : menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan Documents
BUPATIPASURUAN NOMOR TAHUN 2014 TENTANG · 2018-10-26 · bahwa berdasarkan surat LKPP Nomor 4416/D.III/12/2013 tentang ... mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan
BUPATIPASURUAN NOMOR TAHUN 2014 TENTANG · 2018-10-26 · bahwa berdasarkan surat LKPP Nomor 4416/D.III/12/2013 tentang ... mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan Documents
jdih.butonkab.go.id · 2020. 11. 16. · bupati buton provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati buton nomor 22 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
jdih.butonkab.go.id · 2020. 11. 16. · bupati buton provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati buton nomor 22 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Documents
jdih.butonkab.go.id · 2017. 11. 11. · hukum, humas dan protokol, umum clan perlengkapan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, ... RAB KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dinas Transliligrasi
jdih.butonkab.go.id · 2017. 11. 11. · hukum, humas dan protokol, umum clan perlengkapan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, ... RAB KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dinas Transliligrasi Documents
jdih.butonkab.go.id · 2017. 11. 11. · rehab at-au pemeliharaan dengan mempcrhatikan keanekaragarnan pemeluk agama yang ada di Desa- BAB PENGALOKASIAN, ARAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN
jdih.butonkab.go.id · 2017. 11. 11. · rehab at-au pemeliharaan dengan mempcrhatikan keanekaragarnan pemeluk agama yang ada di Desa- BAB PENGALOKASIAN, ARAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN Documents
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA DIVISI KAS … · WIB dan pada bulan ramadhan pukul 07.00 ... dan mengagendakan surat atau rekapitulasi dari divisi lain di buku agenda surat
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA DIVISI KAS … · WIB dan pada bulan ramadhan pukul 07.00 ... dan mengagendakan surat atau rekapitulasi dari divisi lain di buku agenda surat Documents
jdih.butonkab.go.id · 2018. 3. 11. · prasarana unit pelayanan kesehatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 hut-uf dila.kukan oleh pemerintah Daerah melalui kegiatan anta_ra lain
jdih.butonkab.go.id · 2018. 3. 11. · prasarana unit pelayanan kesehatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 hut-uf dila.kukan oleh pemerintah Daerah melalui kegiatan anta_ra lain Documents
jdih.butonkab.go.id · 2017. 11. 11. · Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total ADD untuk membiayai kegiatan, antara lain pembiayaan sarana dan prasarana fasilitas umum
jdih.butonkab.go.id · 2017. 11. 11. · Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total ADD untuk membiayai kegiatan, antara lain pembiayaan sarana dan prasarana fasilitas umum Documents
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG 2019.mengagendakan dalam RPJMD 2017-2022, pada Misi Kelima, yaitu : ... menetapkan tim atau tenaga ahli; 9) melaksanakan E-purchasing untuk
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG 2019.mengagendakan dalam RPJMD 2017-2022, pada Misi Kelima, yaitu : ... menetapkan tim atau tenaga ahli; 9) melaksanakan E-purchasing untuk Documents