PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN HIBAH UANG GUBERNUR JAWA BARAT
UNTUK PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI
(JITUT) / JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES)
APBD TA. 2012
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
Jl. Surapati No.71, Telp. 2503884, Fax. 2500713BANDUNG 40133
2012
BANTUAN HIBAH UANG GUBERNUR JAWA BARAT
UNTUK PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
Surapati No.71, Telp. 2503884, Fax. 2500713
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat
Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Hibah Uang Gubernur Jawa Barat Untuk Perbaikan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) / Jaringan Irigasi Desa (JIDES) APBD Tahun Anggaran 2012 ini merupakan penjelasan secara khusus terutama dalam Pelaksanaan, Mekanisme Penyaluran Bantuan Hibah Uang, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/P3A di Jawa Barat.
Bantuan Hibah Uang Gubernur Jawa Barat merupakan wujud tanggung jawab dan rasa memiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan berupa fasilitasi terhadap aspirasi kelompok tani/P3A agar kemandiriannya terarah dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu hasil pertanian tanaman pangan secara optimal guna mendukung surplus 10 juta ton beras Tahun Anggaran 2014.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai acuan bagi petugas di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 agar dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
ii
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................ i
DAFTAR ISI ........................................................................ iii
I. PENDAHULUAN ............................................................. 1
1.1. Latar Belakang........................................................ 1
1.2. Tujuan dan Sasaran ................................................ 3
1.3. Dasar Penetapan .................................................... 4
1.4. Sumber Anggaran ................................................... 6
1.5. Pengertian Umum ................................................... 6
II. PELAKSANAAN ............................................................ 13
2.1. Lokasi .................................................................. 13
2.2. Survei Investigasi Desain (SID) .............................. 14
2.3. Penyusunan Penggunaan Anggaran Hibah Uang ...... 16
2.4. Konstruksi ............................................................ 17
2.5. Partisipasi Petani ................................................... 18
III. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN HIBAH .............. 19
3.1. Usulan Permohonan .............................................. 19
3.2. Usulan Pencairan .................................................. 21
IV. PENGENDALIAN ....................................................... 23
5.1. Analisa Resiko ...................................................... 23
5.2. Penanganan Resiko ............................................... 24
iv
V. MONITORING DAN EVALUASI....................................... 25
5.1. Monitoring dan Evaluasi ......................................... 25
VI. PELAPORAN ............................................................. 27
6.1. Pelaporan ............................................................. 27
VII. PENUTUP ................................................................ 30
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Air merupakan salah satu faktor penentu (determinan)
dalam proses produksi pertanian, oleh karena itu investasi
irigasi menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka
penyediaan air untuk pertanian dalam memenuhi kebutuhan
berbagai keperluan usaha tani, maka air (irigasi) harus
diberikan dalam jumlah, waktu, dan mutu yang tepat, jika tidak
maka tanaman akan terganggu pertumbuhannya yang pada
gilirannya akan mempengaruhi produksi pertanian.
Pemberian air irigasi dari hulu (upstream) sampai
dengan hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana
irigasi yang memadai, sarana dan prasarana tersebut dapat
berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder,
box bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta
saluran tingkat usaha tani. Terganggunya atau rusaknya salah
satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja
sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan
efektifitas irigasi menjadi menurun. Apabila kondisi ini dibiarkan
terus dan tidak segera diatasi, maka akan berdampak terhadap
penurunan produksi pertanian yang diharapkan, dan
2
berimplikasi negatif terhadap kondisi pendapatan petani dan
keadaan sosial, ekonomi disekitar lokasi.
Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA dan
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi
mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan Jaringan
Irigasi tersier sampai ke Tingkat Usaha Tani (JITUT) menjadi
hak dan tanggung jawab petani pemakai air sesuai dengan
kemampuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38
tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan
pengembangan dan perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha
Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) menjadi
kewenangan dan tanggung jawab instansi tingkat
Kabupaten/Kota yang menangani urusan pertanian. Mengingat
sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota dan perkumpulan
petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan
tanggung jawabnya, maka Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat
berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan P3A
dan kelompok tani dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Untuk memenuhi Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
3
Anggaran 2012 perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2012. Untuk itu dipandang perlu
dilakukan pemberdayaan dan penguatan kemandirian sesuai
dengan kompetensi melalui Bantuan Gubernur Jawa Barat
berupa Hibah Uang dalam bentuk program/kegiatan perbaikan
Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi
Desa (JIDES).
Bantuan hibah uang Gubernur Jawa Barat merupakan
wujud kepedulian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dalam pembinaan berupa fasilitasi terhadap kebutuhan
masyarakat (kelompok tani/P3A) agar kemampuan dan
kemandiriannya terarah, terintegrasi sesuai kompetensinya
dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu
hasil pertanian secara optimal guna mendukung surplus 10 juta
ton beras tahun 2014.
1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Hibah
uang untuk kegiatan Jitut/Jides dari Gubernur Jawa Barat
tahun 2012 adalah :
4
1. Memberikan Petunjuk Teknis (Juknis) usulan permohonan,
pengadministrasian, penganggaran, usulan pencairan,
mekanisme penyaluran, pelaporan, monitoring, evaluasi dan
pengendalian Bantuan Hibah uang dalam kegiatan
Jitut/Jides dari Gubernur Jawa Barat bagi petugas di Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
2. Bantuan Hibah uang dalam kegiatan perbaikan Jitut/Jides
dari Gubernur Jawa Barat yang diberikan kepada
masyarakat (Kelompok Tani/P3A) berjalan secara efektif dan
efisien sesuai ketentuan perundang-undangan.
Adapun Sasaran kegiatan Bantuan Hibah uang untuk
perbaikan Jitut/Jides dari Gubernur Jawa Barat tahun 2012
sebanyak 200 kelompok tani yang dialokasikan di 20
Kabupaten/Kota.
1.3. Dasar Penetapan
Dasar penetapan penyusunan Petunjuk Teknis
Pemberian Bantuan Hibah uang dalam kegiatan perbaikan
Jitut/Jides dari Gubernur Jawa Barat tahun 2012 adalah :
5
1. Permendagri No. 32/2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Perda No. 23/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah TA. 2012.
3. Pergub No. 63/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat No. 55/2011 tentang Tata Cara
Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Pergub No. 1/2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012.
5. Kepgub No. 955/Kep.119-Ku/2012 tentang Penunjukkan
Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah
Daerah Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala
Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6
1.4. Sumber Anggaran
- DPA Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat APBD Tahun
Anggaran
2012.
- Dana yang dialokasikan untuk perbaikan Jitut/Jides
sebesar 10 Milyar untuk 200 kelompok tani/P3A yang
tersebar di 20 Kabupaten/Kota dengan besaran
bantuan hibah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima
puluh juta rupiah) per kelompok tani/P3A
1.5. Pengertian Umum
Bangunan boks bagi adalah bangunan yang
terletak di saluran tersier yang berfungsi untuk
membagi aliran air ke cabangnya.
DDaaeerraahh IIrriiggaassii adalah kesatuan wilayah yang
mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa
disingkat dengan DI.
Gorong-gorong adalah Bangunan fisik yang
dibangun memotong jalan / galengan yang berfungsi
untuk penyaluran air.
7
Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian
yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa,
irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi
tambak.
JJaarriinnggaann IIrriiggaassii adalah saluran bangunan dan
bangunan pelengkapnya yang merupakan satu
kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi
yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian,
penggunaan dan pembuangan air irigasi.
Jaringan Irigasi Pemerintah adalah jaringan
irigasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah
atau jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah.
Jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani
(JITUT) adalah jaringan irigasi yang berfungsi
sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak
tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran
kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks
kwarter serta bangunan pelengkapnya pada jaringan
irigasi pemerintah.
8
JJaarriinnggaann UUttaammaa adalah jaringan irigasi yang berada
dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama
(bendung/bendungan) saluran induk/primer, saluran
sekunder dan bangunan sadap serta bangunan
pelengkapnya.
Jembatan adalah bangunan penyeberangan di atas
saluran air minimal dapat dilalui hand traktor, motor,
dsb.
OOppeerraassii JJaarriinnggaann IIrriiggaassii adalah upaya pengaturan
air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan
membuka-menutup pintu bangunan irigasi,
menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem
golongan, menyusun rencana pembagian air,
melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan,
mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
Pemeliharaan Jaringan irigasi adalah upaya
menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar
selalu dapat berfungsi dengan baik guna
memperlancar pelaksanaan operasi dan
mempertahankan kelestariannya.
9
Pengembangan Jaringan Irigasi adalah
pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau
peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
PPaarrttiissiippaattiiff adalah peran serta petani dan
pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap
tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta
pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.
PPeerrkkuummppuullaann PPeettaannii PPeemmaakkaaii AAiirr ((PP33AA)) adalah
istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi
termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang
menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu
daerah pelayanan irigasi termasuk irigasi pompa atau
reklamasi rawa yang dibentuk secara demokratis.
PPeettaannii PPeemmaakkaaii AAiirr adalah semua petani yang
mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari
pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi
pompa atau reklamasi rawa yang meliputi pemilik
sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/
penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari
10
jaringan irigasi/reklamasi rawa, dan pemakai air
irigasi lainnya.
Pintu air adalah : Bangunan fisik yang dapat
mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan
tanaman yang diusahakan.
Produktivitas adalah : Tingkat hasil/produksi yang
didapatkan per satuan luas (hektar) dalam satu kali
pertanaman.
Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani
(JITUT) adalah kegiatan perbaikan/
penyempurnaan jaringan irigasi tingkat usaha tani
(JITUT) guna mengembalikan/meningkatkan fungsi
dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah
luas areal pelayanan.
SSaalluurraann KKwwaarrtteerr adalah saluran yang membawa air
dari boks bagi tersier ke petak-petak sawah.
SSaalluurraann SSeekkuunnddeerr adalah saluran pembawa air
irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di
saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.
SSaalluurraann TTeerrssiieerr adalah saluran yang membawa air
dari bangunan sadap tersier ke petak tersier.
11
Talang adalah bangunan air yang melintas di atas
saluran/sungai atau jalan untuk mengalirkan air
irigasi ke seberangnya.
SSuummbbeerr AAiirr adalah tempat/wadah air baik yang
terdapat pada di atas, maupun di bawah permukaan
tanah. (dalam penjelasan termasuk dalam
pengertian; sungai, danau, mata air, aquifer, situ,
waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah
air yang kering permanen).
Stimulan adalah bantuan dalam bentuk rangsangan
pengadaan bahan dan alat untuk mempercepat,
mempermudah, atau menyempurnakan kegiatan
fisik.
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau
Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk
12
menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah
Daerah.
Jaringan Irigasi Desa (JIDES) adalah jaringan
irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan
penangkap air (bendung, bangunan pengambilan),
saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang
dibangun dan dikelola oleh mansyarakat desa atau
pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan
pemerintah.
13
II. PELAKSANAAN
2.1. Lokasi
Kegiatan perbaikan Jitut/Jides dilaksanakan di
jaringan irigasi tingkat usaha tani dari daerah irigasi
pemerintah atau desa yang mengalami kerusakan.
Beberapa hal yang harus diperhatikan:
a. Syarat Lokasi
Lokasi merupakan Daerah Irigasi Pemerintah yang
jaringan irigasi tingkat usaha taninya mengalami
kerusakan.
Jaringan utama (primer dan sekunder) berfungsi
baik.
Mempunyai potensi IP (Intensitas Pertanaman)
dapat ditingkatkan.
Di lokasi tersedia petani pemilik/penggarap.
Lokasi harus didelinasi dengan menunjukkan posisi
koordinatnya (LU/LS BT/BB).
14
b. Syarat Petani
Diutamakan telah terbentuk kelompok tani/P3A,
apabila belum ada agar segera membentuknya
sebelum penetapan lokasi.
Kelompok tani/P3A terpilih belum pernah
mendapatkan bantuan sejenis.
Diutamakan kelompok tani/P3A yang mempunyai
semangat partisipatif.
Membutuhkan dan mau membangun serta
memelihara Jitut/Jides.
Sanggup menanam lahan minimal 2X tanam
2.2. Survei Investigasi Desain (SID)
Survey Investigasi
- Survey investigasi dilakukan setelah calon lokasi
dan calon petani ditetapkan.
- Survey investigasi dapat dilakukan secara
sederhana dengan melakukan penelusuran
jaringan (walk through).
15
- Berdasarkan survey investigasi akan didapatkan
bagian-bagian dari Jitut/Jides yang mengalami
kerusakan dan memerlukan perbaikan, dan
sketsa bagian-bagian jaringan yang perlu
diperbaiki.
Desain (rancangan teknis)
- Rancangan teknis atau desain sederhana
dilaksanakan setelah Survey Investigasi
- Rancangan teknis ini meliputi pengukuran dan
penggambaran rencana kegiatan perbaikan
Jitut/Jides.
- Hasil rancangan/desain sederhana ini berupa
sket lokasi, gambar rancangan teknis sederhana
kegiatan perbaikan, perkiraan kebutuhan bahan,
peralatan dan biayanya atau rencana anggaran
biaya (RAB).
- Dalam hal biaya yang tersedia tidak mencukupi
kebutuhan, maka dilakukan pemilihan skala
prioritas, bagian yang dilakukan perbaikan
adalah bagian dari jaringan yang paling
memberikan manfaat.
16
Pada tahap kegiatan Survei Investigasi dan Desain
(SID) ini, keterlibatan anggota kelompok tani
sangat diperlukan untuk memberikan masukan
terhadap hasil SID sesuai dengan kebutuhan di
lapangan.
2.3. Penyusunan Penggunaan Anggaran Hibah Uang
Penyusunan penggunaan anggaran hibah uang
dilaksanakan dengan musyawarah kelompok tani/P3A
dengan bimbingan tim teknis Kabupaten/Kota atau
koordinator lapangan. Penggunaan anggaran hibah uang
disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID dan
harga berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012,
sekurang-kurangnya memuat rencana kebutuhan bahan
material, insentif (pekerja/Laden dan tukang) serta
waktu pelaksanaan. Penggunaan anggaran hibah uang
yang telah disusun harus diketahui oleh Tim Teknis
kabupaten/Kota atau Koordinator Lapangan.
17
2.4. Konstruksi
Pelaksanaan konstruksi perbaikan Jitut/Jides
dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani/P3A
secara bergotong royong dengan memanfaatkan tenaga
kerja anggotanya, dan bila sangat dibutuhkan dana
untuk insentif pekerja (Laden) dan Tukang, biaya yang
digunakan harus sesuai dengan standar upah pekerja jasa
konstruksi Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012.
Kegiatan konstruksi perbaikan JITUT meliputi :
- Perbaikan saluran tersier dan kwarter (termasuk
lining saluran).
- Perbaikan bangunan bagi kwarter dan bangunan
lainnya, seperti : siphon, talang, bangunan terjun
dan sebagainya.
Untuk bahan konstruksi bangunan saluran, agar lebih
ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya
diharapkan dapat dibuat dari bahan ferosemen,
ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai
dengan kondisi lapangan.
18
2.5. Partisipasi Petani
Kelompok tani/P3A diwajibkan untuk
berpartisipasi dalam kegiatan ini sejak dari proses
perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi
tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga kerja,
bahan bangunan, dana dan sebagainya.
19
III. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN HIBAH
Mekanisme usulan permohonan dan pencairan bantuan
hibah uang dari Gubernur Jawa Barat untuk Kegiatan Jitut/
Jides tahun 2012 sebagai berikut :
3.1. Usulan Permohonan
Kelompok tani/P3A mengajukan permohonan secara
tertulis dalam bentuk proposal yang
ditandatanagani/stempel oleh Ketua Kelompok Tani dan
rekomendasi dari petugas lapang/Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota. Sistematika penulisan dalam proposal
meliputi ; latar belakang, maksud dan tujuan, rincian
rencana jadwal kegiatan, rencana penggunaan hibah
uang, dan penutup yang ditandatangani Ketua Kelompok
Tani. Kelengkapan administratif lainnya adalah surat
keterangan tanggung jawab, surat pernyataan kesediaan
menyediakan dana pendamping, surat keterangan
domisili dari Desa/Kelurahan, keanggotaan kelompok tani,
salinan fotocopy KTP ketua yang masih berlaku.
20
Mekanisme pengusulan permohonan bantuan hibah uang
sebagaimana gambar di bawah ini.
ALUR PROSES PENGUSULAN DAN EVALUASI PERMOHONAN
SKPDPemohonSurat Permohonan
Tertulis Proposal
Usulan Permohonan Evaluasi
GubernurDicatat dan diadministrasikan di Tata Usaha
Surat Masuk Setda
SKPDSKPD Melakukan Evaluasi sesuai Petunjuk
Teknis yang telah ditetapkan
Asisten/Biro
Terkait
Pemohon
Berita Acara Hasil Evaluasi
Persyaratan
PersyaratanPersyaratan
Persyaratan
Kriteria
KriteriaKriteria
Kriteria
Gubernur -Disposisi Persetujuan
KUA
KUAKUA
KUA
PPAS
PPASPPAS
PPAS
Prosesusulanpermohonanbelanjahibah/barang/jasadimulaidandilakukandari/olehSKPD Evaluasi usulanpermohonandilakukanSKPDdandisampaikankepadaKetuaTAPD KetuaTAPDmenyampaikanpertimbangankepadaGubernur PersetujuanGubernurmenjadidasarpenuangandalamKUA/PPAS
Kepala SKPDMenyampaikan Hasil Evaluasi
berupa Rekomendasi kepada TAPD
Surat Rekomendasi
Ketua TAPD
Daftar Calon
Penerima
Memberikan pertimbangan kepada Gubernur
Kemampuan dan Prioritas
Surat Pertimbangan
Daftar Calon Penerima terdiri dari:1. Daftar Calon PenerimaBelanja Hibah/Bansos Uang2. Daftar Calon Penerima Belanja Hibah/Bansos Barang/JasaBerisi Informasi: Nama/Alamat/Besaran Belanja Hibah/bansos
Tata Usaha PimpinanDicatatdan DidistribusikankeSKPD sesuai
BidangUrusannya
7
21
3.2. Usulan Pencairan
Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang telah
ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat
untuk menerima bantuan hibah uang ditindak lanjuti
dengan penyusunan proposal pencairan yang ditujukan
kepada Gubernur Jawa Barat dengan Sistimatika
penulisan dalam proposal meliputi ; latar belakang,
maksud dan tujuan, rincian rencana jadwal kegiatan,
rencana penggunaan hibah uang, dan penutup yang
ditandatangani Ketua Kelompok Tani dengan
melampirkan; Naskah Perjanjian Hibah Daerah
bermaterai cukup, Foto copy Rekening Bank, Fakta
Integritas/ Surat Pernyataan Tanggung Jawab
bermaterai cukup, Kuitansi rangkap 4 (empat)
bermaterai cukup, dan Kartu Tanda Penduduk Ketua
Penerima Hibah Uang. Adapun skema prosedur
pencairan bantuan hibah uang sebagai berikut :
22
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN
8
Persetujuan GubernurDaftar Calon
Penerima -UangDaftar Calon
Penerima-Barang/Jasa
Penganggaran Pelaksanaan dan Pencairan
TAPDRKA-PPKD
TAPD -BANGARPERDA APBD
BelanjaHibah/BansosberupauangdituangkandalamDPA-PPKD BelanajHibah/Bansosberupabarang/jasadituangkandalamDPA-SKPD
Pencairan -Uang
Pengadaan Barang dan
Jasa
RKA-SKPD
PERGUB PENJABARAN APBD
DPA-PPKD(Uang)
DPA-SKPD(Barang/Jasa)
SKPDPPKD/Biro Keuangan
DPA-PPKD(Uang)
DPA-SKPD(Barang/Jasa)
Bansos Hibah BansosHibah
NPHD
Penyaluran Barang/Jasa
Langsung dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Penerima
Melengkapi syarat administrasi.
Diserahkan oleh Kepala SKPD dengan Berita Acara Serah Terima
Melengkapi syarat administrasi.
PenerimaHibah/BantuanMengajukanPermohonanPencairan
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
BANTUAN HIBAH DAN BANSOS
8
23
IV. PENGENDALIAN
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan
pengendalian atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pengendalian dapat dilakukan dengan membentuk Tim Teknis
dengan tugas melakukan pengendalian dan review atas kinerja
pelaksanaan kegiatan perbaikan Jitut/Jides sehingga
pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dengan efektif, efisien, ekonomis, tertib dan
akuntabel.
5.1. Analisa Resiko
Dalam pelaksanaan perbaikan Jitut/Jides dilakukan
analisa bagian-bagian atau dalam tahapan mana yang
memiliki resiko dapat mempengaruhi keberhasilan
pelaksanaan kegiatan, dilakukan analisa titik-titik kritis
pelaksana kegiatan, penyebab dan dampak/resiko yang
ditimbulkan. Resiko dapat terjadi pada setiap tahapan
kegiatan perbaikan Jitut/Jides baik pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, serta
tahap pelaporan dan tindak lanjut. Resiko yang tidak
dapat terdeteksi atau tidak dapat dikelola dengan baik
24
akan mengakibatkan tujuan dari kegiatan perbaikan
Jitut/Jides yang telah ditetapkan tidak tercapai atau
pencapaiannya tidak optimal.
5.2. Penanganan Resiko
Dengan telah diketahui titik-titik kritis dalam
pelaksanaan kegiatan perbaikan Jitut/Jides penyebab dan
dampaknya terhadap pencapaian tujuan, maka dilakukan
perumusan/upaya penanganan atau pembinaan sehingga
tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi
pada titik-titik atau tahapan kritis tersebut. Pembinaan
dan atau pengawasan perlu dilakukan lebih intensif pada
titik-titik kritis tersebut.
Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalilan
dapat dilakukan dengan menggunakan/membuat daftar
analisa resiko dan penanganan resiko.
25
V. MONITORING DAN EVALUASI
5.1. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring (pengawalan, pendampingan dan
pengendalian) Pemberian dan Penggunaan atas Belanja
Hibah uang mengenai hal :
1. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan
monitoring dan evaluasi atas pemberian,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
Belanja Hibah uang yang diterima Kelompok
Tani/P3A sesuai penetapan Gubernur Jawa Barat.
2. Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Jawa Barat
melakukan pengendalian atas monitoring dan
evaluasi yang dilaksanakan Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota.
3. Biro Keuangan Pemeritah Daerah Provinsi
melakukan pengendalian atas monitoring dan
evaluasi yang dilaksanakan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
26
4. Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi
melakukan rekapitulasi hasil monitoring dan
evaluasi kepada Gubernur dengan tembusan
kepada SKPD.
27
VI. PELAPORAN
6.1. Pelaporan
1. Laporan penggunaan Belanja Hibah uang
disampaikan Penerima Belanja Hibah Uang kepada
Gubernur melalui SKPD 1 (satu) bulan setelah
kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10
Januari tahun anggaran berikutnya.
2. SKPD menyampaikan rekapitulasi penerimaan
Laporan Penggunaan Belanja Hibah Uang dan
dokumentasi Laporan Penggunaan Belanja Hibah
Uang kepada Biro Keuangan setiap tanggal 5 bulan
berikutnya.
3. Biro Keuangan mengkoordinasikan dan
mengendalikan penerimaan, pengadministrasian
dan penyimpanan dokumentasi Laporan
Penggunaan Belanja Hibah uang serta
menyampaikan rekapitulasi Laporan Penggunaan
Belanja Hibah uang melalui Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat setiap
tanggal 10 bulan berikutnya.
28
4. SKPD melakukan pengiriman surat permintaan
Laporan Penggunaan Belanja Hibah uang secara
kepada Penerima Belanja Hibah uang setiap 3
bulan. Penerima Belanja Hibah uang berkewajiban
menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir
tahun anggaran paling lambat 2 bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
5. Laporan Penggunaan Belanja Hibah uang dengan
sistematika :
I. Surat pengantar ditujukan kepada Gubernur
II. Laporan kegiatan terdiri atas :
a. Latar Belakang
b. Maksud dan Tujuan
c. Ruang Lingkup Kegiatan
d. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
e. Daftar Personalia Pelaksanaan
f. Penutup
g. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah Uang
h. Realisasi Penggunaan Belanja Hibah
Uang
III. Lampiran
29
6. Laporan Penggunaan Belanja Hibah uang
bermaterai cukup, mencantumkan nama lengkap
penerima Belanja Hibah Uang dan ditandatangani
Ketua Kelompok Tani/P3A dan Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota.
30
VII. PENUTUP
Pemberian Bantuan Belanja Hibah berupa uang untuk
perbaikan Jitut/Jides dari Gubernur Jawa Barat kepada
masyarakat (Kelompok Tani/P3A) tahun 2012 diharapkan dapat
meningkatkan kinerja Kelompok Tani, produksi, produktivitas
dan mutu hasil pertanian khususnya Gabah/Padi Sawah di Jawa
Barat. Penguatan Kelompok Tani merupakan wujud kepedulian
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didukung peranserta aktif
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam pembinaan,
pengawalan, pendampingan, pengendalian partisipasi, dan
kemitraan semua pihak (stakeholder) terkait, sehingga sasaran
dan tujuan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.
Lampiran 1 : Alokasi Bantuan Hibah Uang untuk kegiatan Perbaikan Jitut/Jides TA. 2012
31
No
Kabupaten /
Kota
Alokasi
Jides (unit)
Jitut (unit)
1. Bogor 4 2 2. Cianjur 7 5 3. Sukabumi 8 7 4. Cirebon 5 10 5. Kuningan 5 6 6. Majalengka 5 9 7. Indramayu 5 10 8. Bekasi 5 8 9. Karawang 6 10 10. Purwakarta 6 5 11. Subang 5 10 12. Bandung 5 4 13. Sumedang 6 3 14. Garut 7 3 15. Tasikmalaya 6 3 16. Bamdung Barat 3 1 17. Ciamis 6 3 18. Kota Tasikmalaya 3 1 19. Kota Bogor 1 - 20. Kota Banjar 2 -
J u m l a h 100 100
1
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN
TAHUN ANGGARAN 2012
________________________ (Pihak Pertama) Nomor : (Pihak Kedua)
Pada hari ini ....................., tanggal ............ bulan .................... tahun .............. yang bertanda tangan di bahwa ini:
I. Nama : NIP : Jabatan : Unit Kerja :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Baratberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 955/Kep.119-Keu/2012 tentang Penunjukan Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama : . No. KTP : .......................... Jabatan : .. Alamat : .... Yang bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
(1). PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp..,-(..).
(2). PIHAK KEDUA menyatakan menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp,- ().
(3). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Perbaikan Jaringan Irigasi ... sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak
2
terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini, meliputi :
NO. URAIAN JUMLAH
JUMLAH (Rp)
(4). Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk Perbaikan Jaringan Irigasi
Pasal 2 PENCAIRAN BELANJA HIBAH
(1). Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku .
(2). PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri: a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; b. Foto copy Rekening Bank ; c. Fakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup; d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup; e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan penerima hibah.
(3). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Bank atas nama selaku PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening
(4). PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
(5). PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1). Menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah
(2). Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(3). Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
3
(4). Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001 021 0238361 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat.
Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1). Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA
(2). Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3). Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah. (4). Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah
Pasal 5 SANKSI
Pihak KEDUA yang melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundangundangan.
Pasal 6 LAIN-LAIN
(1). Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
(2). Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Dr.Ir.H.ENDANG SUHENDAR,MS Pembina Utama Madya
NIP. 19580405 198503 1 017
4
FORMAT E
CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN dan RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
KOP SURAT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH/MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN
.. 20XX (tempat), (tgl/bulan) (tahun)
Kepada Nomor Sifat
: :
Yth. Gubernur Jawa Barat
Lampiran
:
1 (satu) Berkas di Bandung
Hal :
Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah
Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun ......., bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah berupa (uang/barang/jasa) sebesar ............dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.
Hormat kami, Pemohon
(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap) Tembusan: Biro Keuangan
5
FORMAT F.1
CONTOH FORMAT lambang
[Nama Lembaga/Organisasi Pelaksana]
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PERMOHONAN BELANJA HIBAH
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : .............................................................. Jabatan
..............................................................
Bertindak untuk dan atas nama
: ..............................................................
Alamat : .............................................................. Nomor KTP : .............................................................. Telepon/HP/Fax : .............................................................. E-Mail : ..............................................................
Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah:
1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibahyang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibahsesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
PENERIMA BELANJA HIBAH
6
FORMAT F.2 CONTOH FORMAT
lambang
[Nama Lembaga/Organisasi Pelaksana]
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : .............................................................. Jabatan
..............................................................
Bertindak untuk dan atas nama
: ..............................................................
Alamat : .............................................................. Nomor KTP : .............................................................. Telepon/HP/Fax : .............................................................. E-Mail : ..............................................................
Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah:
1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibahyang diterima.
2. Telah menggunakan belanja hibahsesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
PENERIMA BELANJA HIBAH
7