PRODI S3 MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM STRATA TIGA (S3)PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKANNopember 2017
1
makalah
AKUNTAN PUBLIK
Oleh:Setiadi
NIM. 17070976008
Thinna Naftali Woenardi Nim: 17070976010
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta
Inayah-Nya kepada kita sekalian, dan tak lupa pula Sholawat dan Salam semoga senantiasa
terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan ulama sholihiin.
Kami sangat bersyukur sekali telah dapat menyelesaikan makalah dengan judul
Akuntan Publik, guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Lanjutan dengan
segala kekurangan dan keterbatasannya.
Semoga makalah ini di dalam pembuatannya yang diniati dengan rasa ikhlas bisa
bermanfaat untuk semua pihak khususnya praktisi organisasi dan pendidikan dalam rangka
pengembangan kepemimpinan, serta senantiasa mendapat ridlo dari Allah SWT.
Kritik dan saran konstruktif selalu kami harapkan guna perbaikan makalah ini, dan
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tiada gading yang tak retak dan tiada
kesempurnaan di dunia ini, manusia adalah tempat salah dan khilaf.
Surabaya,14 November 2017
Penyusun
2
A. Jasa-Jasa Akuntan Publik
Kebanyakan orang tidak pernah menyadari bahwa akuntansi dan auditing memiliki arti
dan makna yang berbeda, terutama jika hal ini menyangkut masalah laporan dan keuangan.
Audit adalah jasa akuntan publik yang dikenal sebagai jasa asurans (assurance servicess),
sedangkan accounting adalah bagian dari jasa non-asurans (non-assurance engagemens).
Menurut Agoes (2004), auditing memiliki arti pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
juga sistematis oleh pihak yang independen, terhadap sebuah laporan keuangan yang sudah
disusun oleh manajemen serta bukti pendukungnya, dengan tujuan utama agar bisa
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Konrath (2002: 5)
mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan
dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian
ekonomi untuk menyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Akuntansi yaitu pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan kejadian ekonomi yang
terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan
keputusan. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya manusia mudah lupa susah ingat dan
mustahil bagi kita semua untuk mengingat apa yang sudah dilakukan 100%, terutama jika hal
ini menyangkut masalah laporan dan keuangan. Tujuan akhir akuntansi adalah komunikasi
data yang relevan dan andal, sehingga dapat berguna bagi pengambilan keputusan. Para
karyawan perusahaan atau pegawai pemerintah terlibat dalam proses akuntansi ini, sedangkan
tanggung jawab akhir laporan keuangan terletak pada manajemen perusahaan atau
pemerintah.
Jasa audit independen hanya boleh diberikan oleh akuntan publik melalui kantor
akuntan publik (KAP). Sedangkan, accounting dan jasa-jasa non-asurans lainnya boleh
dilaksanakan oleh akuntan publik dan akuntan beregister yang bukan akuntan publik. Istilah
Accounting banyak digunakan dalam bahasa Inggris Amerika, sedangkan di Eropa digunakan
istilah Accountancy. Itulah sebabnya mengapa judul undang-undang Nomor 34 Tahun 1954
yang lahir kurang dari satu dasawarsa pasca proklamasi kemerdekaan), menggunakan istilah
Accountant, yang digunakan di Negeri Belanda Terjemah bahasa Indonesianya ialah akunting
(dari accounting) dan akuntansi (dari accountancy).
Istilah.Auditing telah banyak digunakan diKalangan perguruan tinggi yang
menerjemahkannya dengan sebutan "Pengauditan". Apa perbedaan antara accounting dan
auditing? Pertanyaan ini sering diajukan' bukan saja oleh orang awam, tetapi anggota
manajemen, karena para auditor mempunyai latar belakang pendidikan akuntan, dan
3
mumpuni dalam standar-standar akuntansi mutakhir seperti IFRS. Bandingkan accounting
dan auditing dengan pekerjaan membangun gedung dan mengawasi pembangun gedung.
Pembangun gedung dan pengawasannya dilakukan oleh dan/atau di bawah pimpinan
insinyur. Accounting dan auditing dilakukan oleh dan/atau di bawah pimpinan akuntan.
Membangun gedung adalah proses yang mengubah input (bahan-bahan bangunan,
dengan bantuan manusia dan mesin, ke dalam output (bangunan itu sendiri). Accounting
adalah proses (mencatat, mengklasifikasikan, dan merangkum transaksi dan peristiwa
keuangan dengan cara yang bermakna); proses tersebut mengubah input (catatan accounting'
bukti pembukuan, dokumen eksternal maupun internal, dan lain-lain) menjadi output (laporan
keuangan, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas
laporan keuangan, dan lain-lain). Proses ini dilaksanakan oleh manusia dengan atau tanpa
bantuan mesin (komputer, kalkulator dan lain-lain).
Perbandingan di atas menunjukkan kesamaan antara membangun gedung dan
menyusun laporan keuangan. ada tiga unsur, InputProcessOutput atau
MasukanProsesKeluaran. Kesamaan lainnya ialah sifatnya yang konstruktif, membangun
sesuatu. Dalam mengawasi pembangunan gedung (selama tahap pembangunan atau
sesudahnya); para insinyur ini memastikan (memberikan asurans) bahwa gedung itu dibangun
sesuai spesifikasi dan dalam waktu yang ditetapkan. Seperti insinyur pengawas, auditor
memberikan garansi yang memadai (reasonable assurance); secara sederhana, asurans ini
mengenai kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar-standar akuntansi (spek yang
digunakan) yang diterapkan secara konsisten. Dari perbandingan di atas, terlihat kesamaan
antara mengawasi pembangunan gedung dan mengaudit laporan keuangan. Keduanya bersifat
analitis, memeriksa dengan mengurai ke dalam unsur yang lebih kecil. Accounting bersifat
konstruktif, auditing analitis. Proses accounting dimulai dari input sampai ke
output,sedangkan proses audit dimulai dari laporan keuangan, kemudian ke bukti-bukti yang
m endasarinya (underlying evidency).
B. Perbedaan dan persamaan akuntasi dan auditing
4
Perbedaan antara Auditing dengan Akuntansi
NO Keterangan Auditing Akuntansi
1 Arti Pencatatan secara sistematis dari
rekening suatu organsiasi dan
penyusunan laporan keuangan
pada akhir tahun
Pemeriksaan atas pembukuan dan
laporan keuangan suatu
organisasi
2 Metode Memperoleh dan menilai atau
mengevaluasi bukti yang
berhubungan dengan laporan
keuangan yang disusun oleh
manajemen.
Mengidentifikasi kejadian-
kejadian dan kemudian
mengukur, mencatat,
mengklasifikasikan dan
meringkasnya dalam catatan-
catatan akuntansi.
3 Tujuan Menyatakan pendapat tentang
kewajaran laporan keuangan.
Menyusun dan mendistribusikan
laporan keuangan.
4 Pihak yang
bertanggung
jawab
Laporan auditing (audit report)
tanggung jawab auditor.
Laporan keuangan tanggung
jawab manajemen.
5 Peraturan Mengikuti aturan accounting
standards
Mengikuti aturan standard on
auditing
6 Pekerjaan
Dilakukan
oleh
Akuntan Auditor
C. Tujuan Utama Akuntansi dan Auditing
Akuntansi memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Bisa menyediakan informasi mengenai posisi profitabilitas
2. Menyediakan informasi yang memang diperlukan baik tentang posisi likuiditas ataupun
solvabilitas kepada pihak yang berkepentingan
3. Mencatat dan menyimpan berbagai transaksi harian layaknya buku besar, neraca saldo dan
catatan lainnya
4. Bisa menunjukan posisi keuangan melalui neraca seimbang atau balance sheet yang biasa
dilakukan oleh para akuntan
tujuan utama dari auditing adalah :
5
1. Meyakinkan bahwa semua transaksi yag sudah dilakukan dalam jurnal bersifat actual dan
sudah dalam pendataan yang benar
2. Memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang dicatat sudah memiliki eksistensi
atau keterjadian pada tanggal tertentu, dimana transaksi yang tercatat haruslah fakta dan
bukan kebohongan
3. Penilaian merupakan tujuan utama selanjutnya, dimana prinsip akuntansi sudah diterapkan
dengan benar
4. Memastikan bahwa transaksi yang terdata tepat, apabila terkait dengan saldo atau hutang
maka angka dan klien yang dimasukan benar adanya
5. Memastikan benar tidaknya catatan dan hitungan yang telah dilakukan agar tidak terjadi
kesalahpahaman dan disfungsi tugas kerja
D. Output dari Akuntansi dan Auditing.
Akuntansi menghasilkan output berupa Laporan Keuangan:
1. Laporan Posisi Keuangan/Statement of Financial Position atau Neraca.
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif/Statement of Comprehensive Income atau Laporan
Laba Rugi.
3. Laporan Perubahan Ekuitas/Statement of Changes In Equity.
4. Laporan Arus Kas/Statement of Cash Flow, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan/Notes to Financial Statement).
Akuntansi menghasilkan output berupa Laporan Keuangan:
Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang diterima
umum (Generally Accepted Auditing Standard/GAAS) dalam mengumpulkan dan menilai
bukti, serta dalam menerbitkan laporan uang memuat kesimpulan auditor yang dinyatakan
dalam bentuk pendapat (opini) atas laporan keuangan.
Auditing menghasilkan output berupa Pendapat/Opini (Opinion)
1. Unqualified
2. Qualified
3. Adverse
4. disclaimer
E. Jenis Jenis Audit dan Akuntan
1. Jenis Akuntan
6
a. Akuntansi keuangan
Akuntansi keuangan merupakan jenis akuntansi yang mengelola data transaksi
keuangan dan menjadikan laporan keuangan sebagai tugas utama. Terutama bagi anda
yang terikat dengan satu perusahaan dan mengabdikan diri dengan menjadi akuntan
mereka.
b. Akuntansi Pemeriksaan
Akuntansi pemeriksaan memiliki hubungan dengan pemeriksaan independen terhadap
catatan akuntansi pendukung laporan keuangan sebuah perusahaan. Akuntansi ini
memiliki kandalan dan kelayakan laporan keuangan
c. Akuntansi Perpajakan
Akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang tujuan utamanya merupakan
penyusunan laporan keuangan yang bisa diperlukan untuk penetapan pajak yang sering
dibebankan oleh perusahaan. Akuntan ini memiliki jam kerja ekstra di waktu tertentu.
d. Akuntansi Biaya
Akuntansi biaya merupakan akuntansi utama yang memiliki tujuan menyediakan data
yang diperlukan untuk penetapan serta pengendalian biaya. Anda juga perlu tahu
bahwa akuntansi biaya merupakan posisi penting dalam sebuah bidang keuangan.
e. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggara merupakan akuntas yang memiliki tujuan utama menyusun rencana
keuangan dalam perusahaan untuk periode tertentu. Selain itu akuntansi anggaran
harus bisa menyusun baik rencana maupun hal yang sudah lewat dan berkaitan dengan
anggaran perusahaan atau tempat tersebut.
2. Jenis Audit
a. Audit Laporan Keuangan
Audit laporan keuangan biasa dilakukan oleh eksternal audit atas permintaan klien.
Audit laporan keuangan atau bisa disebut financial audit, memiliki tujuan untuk
memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan.
b. Audit Operasional
Audit operasional merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu
perusahaan, termasuk kebijakan operasional yang sudah ditetapkan oleh manajemen
dengan tujuan mengetahui apakah efektif atau tidak.
c. Audit Pemeriksaan Ketaatan
7
Audit pemeriksaan ketaatan atau audit ketaatan merupakan audit yang melakukan
suatu pemeriksaan dan dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati
peraturan dan kebijakan yang memang berlaku. Hal ini baik ditetapkan oleh pihak
intern perusahaan ataupun pihak ekstern perusahaan. Audit ketaatan tak berpengaruh
pada tingkat eksternal atau internalnya.
F. Jenis Profesi Akuntansi
Gelar akuntan adalah gelar profesi seseorang dengan bobot yang dapat disamakan
dengan bidang pekerjaan yang lain. Misalnya, bidang hukum atau bidang teknik. Secara garis
besar akuntan dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Akuntan Publik (Public Accountant)
Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar
pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor
akuntan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), misalnya terhadap
jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manajemen.
2. Akuntan Internal (Internal Accountant)
Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi,
disebut juga akuntan perusahaan. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari staf
biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas mereka
adalah menyusun sistem akuntansi, laporan keuangan untuk pihak-pihak eksternal, laporan
keuangan untuk pemimpin perusahaan, anggaran, menangani masalah perpajakan, dan
melakukan pemeriksaan internal.
3. Akuntan Pemerintah
Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah,
misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan
Pengawas Keuangan (BPK).
4. Akuntan Pendidik
Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan
penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan
akuntansi di perguruan tinggi.
G. Jasa Akuntan Publik
8
Kantor-kantor akuntan publik yang ada saat ini dapat memberikan jasa-jasa penjamin,
salah satunya adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa penjamin yang dilakukan
kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan
kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Jasa atestasi
diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen
dan kompeten tentang sesuatu pernyataan (asersi) suatu satuan usaha telah sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan.
Ada tiga bentuk jasa atestasi, yaitu :
1. Audit atas laporan keuangan historis.
2. Review atas laporan keuangan historis.
3. Jasa atestasi lainnya.
1. Audit Atas Laporan Keuangan Historis
Audit atas laporan keuangan historis adalah salah satu bentuk jasa atestasi yang dilakukan
auditor. Dalam pemberian jasa ini auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi
pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum.
2. Review Atas Laporan Keuangan Historis.
Review atas laporan keuangan historis adalah jenis lain dari jasa atestasi, yang diberikan
kantor-kantor akuntan public. Banyak perusahaan non publik menginginkan jaminan atas
laporan keuangannya dengan biaya murah, audit atas laporan keuangan menghasilkan
jaminan yang tinggi sedangkan review hanya menghasilkan jaminan yang moderat atas
laporan keuangan, dan untuk mendapatkan jaminan demikian dibutuhkan bukti yang lebih
sedikit. Review untuk keperluan tertentu dipandang sudah cukup memadai dan dapat
dilakukan oleh akuntan publik dengan biaya pemeriksaannya lebih murah.
3. Jasa Atestasi Lainnya.
Selain jasa audit dan review, kantor akuntan publik juaga memberikan jasa atestasi lainnya
yang baiayanya merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan, ini dikarenakan
para pemakai laporan keuangan membutuhkan jaminan independen tentang informasi
lainnya, misalnya bank sering minta kepada debiturnya untuk diperiksa akuntan publik
agar mendapatkan jaminan bahwa debitur telah melaksanakan ketentuan-ketentuan
tertentu yang tercantum dalam akad kredit. Contoh lainnya yakni penjaminan mengenai
pengendalian intern dan jasa atestasi atas laporan keuangan prospektif.
9
IAI menerbitkan empat macam standar profesional sebagai mutu pekerjaan akuntan
publik. Salah satunya adalah standar atestasi yang memberikan kerangka untuk fungsi
atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang
diberikan dalam jasa auditing diatas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan
yang lebih rendah dalam jasa nonaudit. Standar atestasi ini terdiri dari 11 standar dan
dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT).
Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan
oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion)
suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu
pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak
lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen
bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi (1) pemeriksaan (examination),
(2) review, dan (3) prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures).
Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur
berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi
keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar
atestasi. Standar atestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
H. Jasa Audit bagi Bank
Ketika bank akan memberikan pinjaman kepada nasabahnya, misalkan suatu
perusahaan manufaktur bank antara iain:
1. mempelajari bisnis yang ditekuni nasabahnya: sudah berapa lama perusahaan itu
beroperasi, apakah pimpinan perusahaan mempunyai reputasi bisnis yang baik, siapa
saingannya, dari mana nasabah mendapat bahan baku dan peralatan, berapa kapasitas
pabrik, bagaimana distribusi barang jadinya, dan seterusnya.
2. meminta laporan keuangan calon nasabahnya. Dari laporan posisi keuangan (neraca)
perusahaan, bank antara lain melihat pinjaman dan utang yang ada, piutang, aset tetap,
tnodal, dan seterusnya. Dari laporan iaba-rugi, bank melihat perkembangan pendapatan
dari tahun ke tahun, harga pokok barang yang dijual, keuntungan koto4, biaya-biaya
pemasaran, biaya kanto|, laba sebelum pajak, pajak, Iaba bersih, dan seterusnya. Dan dari
laporan arus kas, bank membandingkan dana yang masuk dan keluar.
10
Bank ingin menilai risiko bisnis (business risk), risiko yang dihadapi nasabahnya:
apakah nasabah bisa bertahan hidup? Apakah nasabah mampu (dari laba dan arus kasnya)
membayar kembali pokok pinjaman dan bunganya? Apakah nasabah mau (mempunyai niat,
iktikad baik) membayar kembali pinjaman dan bunganya? Itu sebabnya bank berupaya
memahami seluk -beluk, integritas pimpinan perusahaan, serta kinerja keuangan.
Bank menggunakan laporan keuangan calon nasabahnya, dan jika pinjaman diberikan,
Nasabah diminta menyampaikan laporan keuangan, misalnya setiap semester. Bank
menghadapi risiko informasi (information risk).lni adalah risiko bahwa informasi laporan
keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja nasabah, mengandung kesalahan yang
serius,yang masif. atau dalam istilah accounting dan auditing, ada salah saji yang materiil
(material misstatement).
Perusahaan (entitas) yang menyusun laporan keuangan, mempunyai seluruh Informasi
tentang usahanya. Sebaliknya, bank mempunyai informasi terbatas. Entitas dapat
menyembunyikan sebagian informasi, atau memanipulasi laporan keuangannya. Ada
kesenjangan antara informasi yang dipunyai entitas, dan pihak-pihak eksternal, termasuk
bank, Kesenjangan informasi ini dikenal sebagai information asymmetry,sedangkan
perbedaan informasi yang diterima pihak eksternal dengan yang dimiliki entitas disebut
asymmetric information. Risiko bisnis dan risiko informasi yang dihadapi bank adalah dua di
antara tiga faktor penentu tingkat bunga. Faktor ketiga adalah hasil yang bisa diperoleh bank
dari penempatan dananya yang (relatif tidak berisiko, atau risk-free interest rote. Contoh,
bunga atau imbalan (yield) dari penempatan dana bank dalam obligasi negara. Bunga yang
dibebankan bank kepada nasabahnya di atas mencerminkan risk-free Interset ditamhah
imbalan untuk risiko bisnis dan risiko informasi. Akuntan publik tidak mempunyai peran apa-
apa dalam besarnya risk-free interest rate maupun besarnya resiko bisnis. Namun, akuntan
publik bisa berperan dalam menekan risiko informasi. Ada dua kesimpulan penting dalam
alinea ini.
1. Akuntan publik tidak mempunyai peran apa-apa dalam besarnya risk-free interest rate
maupun besarnya risiko bisnis. Namun, akuntan publik bisa "terseret' ke dalam tuntutan
hukum, jika kegagalan bisnis terjadi
2. Akuntan publik bisa berperan dalam menekan risiko informasi. Ada dua catatan mengenai
kesimpulan ini. Pertama, bagaimana akuntan publik bisa berperan. Kedua, akuntan publik
juga bisa gagal berperan. Kedua hal ini dibahas berikut ini.
11
Akuntan publik bisa mempunyai peran penting dalam menekan risiko informasi, yakni
dengan memberikan jasa audit atas laporan keuangan entitas, Dalam suatu audit, akuntan
publik (auditor), berupaya (melalui prosedur audit atau pengumpulan bukti audit),
memperoleh asurans yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan yang
diauditnya, bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan/kesalahan
(error) maupun oleh manipulasi/kecurangan (fraud). Audit adalah jasa asurans, melalui jasa
asurans inilah, akuntan publik berperan.
Kotak 1.1 Auditor dan Risiko Bisnis
Secara teknis, risiko bisnis bukan urusan akuntan publik atau auditor. Banyak faktor yang
bisa menyebabkan kegagalan bisnis, mulai dari lemahnya tata kelola perusahaan sampai
persaingan yang ketat, situasi ekonomi dan moneter yang buruk dan lain-lain. Apa pun
penyebab gagal bisnis, akuntan publik atau auditor tidak mempunyai peran apa-apa. Namun,
akuntan publik bisa saja "terseret" dalam tuntutan hukum. Misalnya jika pengguna laporan
keuangan yang diaudit, adalah pemegang saham. Pemegang saham merasa dirugikan, karena
harga saham anjlok. Dengan bantuan, penasihat hukum, mereka melakukan tuntutan ganti
rugi melalui pengadilan. Meskipun akuntan publik atau auditor berhasil lolos dari tuntutan
hukum, karena dapat membuktikan bahwa ia tidak berperan apa-apa dalam kegagalan usaha,
pemberitaan media selama sidang pengadilan berlangsung, dapat mengganggu reputasi
akuntan publik dan KAP-nya' Jika, dalam auditnya, akuntan publik melihat indikasi adanya
gangguan terhadap kelangsungan usaha, ia perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan
penjelasan tentang hal ini dalam laporan auditnya. Contoh: entitas mengalami kerugian yang
besar, ia gagal membayar bunga dan cicilan pinjaman enam bulan terakhir, sedangkan
perundingan penjadwalan kembali pembayaran utang dan bunga berjalan alot. Dengan
menjelaskan kondisi itu dalam laporan auditnya, akuntan publiktelah mengomunikasikan
kepada pembaca laporannya, adanya potensi gagal bisnis.
Dalam melaksanakan auditnya, auditor berhadapan dengan risiko audit (audit risk).
Misalnya, ia memberikan opini audit WTP (wajar tanpa pengecualian), padahal laporan
keuangan mengandung salah saji material, baik karena error (yang tidak di sengaja) maupun
oleh fraud (yang disengaja). Ia mengalami gagal audit (audit failure). Perannya untuk
menekan risiko informasi, tidak dapat dipenuhinya. Gagal audit dan konsekuensinya akan
dibahas di bab lain.
12
Jasa akuntan publik untuk menekan risiko informasi melalui auditnya dapat dilihat,
antara lain, pada:
1. Transaksi perkreditan oleh perbankan dan lembaga non-bank, seperti dalam contoh di
atas
2. Kegiatan pelaporan di pasar modal oleh emiten di pasar modal (perusahaan atau
perseroan terbuka, disingkat PT Tbk.);
3. Pengawasan oleh OJK (Otoritas jasa Keuangan);
4. Kementerian BUMN yang menerima laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara;
5. Direktorat Jenderal Pajak yang menerima laporan keuangan yang dilampirkan pada
SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan).
I. Audit, Atestasi, dan Asurans
Masyarakat mengenal jasa audit dari opini audit yang diberikan akuntan publik, seperti
WTP (ungualifed opinion) yang sudah disebut di atas, WDP (wajar dengan pengecualian,
qualified opinion). TMP (tidak Memberikan pendapat, disclaimer of opinion), dan TW (tidak
wajar, adverse opinion). Opini yang beragam ini akan dibahas dalam bab tersendiri. Dengan
jasa audit, tingkat keandalan laporan keuangan meningkat. Dalam hal ini auditor memberikan
suatu asurans, bukan keyakinan yang mutlak (absolute assurance), tetapi asurans yang
memadai (reasonable assurance). Kata bahasa Inggris " assurance" mengandung makna
kepastian " atau "keyakinan" yang memberikan kenyamanan, meskipun bukan jaminan
sepenuhnya.
Auditing termasuk salah satu jasa asurans, tapi bukan satu-satunya jasa asurans. Jasa
Asuransi lainnya akan dibahas dalam judul berikut: Istilah lain yang digunakan untuk
menjelaskan jasa audit ialah attestation (terjemahan bebas: atestasi). Istilah attestation dan
assurance sering membingungkan, sekalipun untuk mereka yang bahasa ibunya adalah bahasa
Inggris. Kata dasar to attest dalam kamus diartikan 'to provide essurence". Jka atestasi adalah
pemberian asurans, apa perbedaan kedua istilah itu?
Audit adalah salah satu (tetapi bukan satu-satunyal jasa Atestasi. Dalam atestasi, selain
jasa audit ada jasa reviu (review), misalnya reviu atas laporan keuangan kuartalan atau
semesteran yang dilakukan di tengah tahun (interim). Audit dan Review meningkatkan
keandalan informasi (enhance the reliabitity of information). Meningkatkan keandalan
informasi adalah ciri Atestasi; Audit dan Review adalah dua contoh Atestasi. Audit dan
Review berkaitan dengan informasi keuangan historis (historical financial information).
13
Namun, Atestasi tidak hanya berkaitan dengan informasi keuangan historis. Lihat Lampiran 2
bab ini untuk contoh atestasi yang tidak berkaitan dengan informasi keuangan. Atestasi
adalah salah satu (tetapi bukan satu-satunya) jasaAsurans. Asurans mempunyai makna yang
lebih luas dari Atestasi. jika Atestasi meningkatkan keandalan informasi tekanannya pada
keandalan atau reliability), Asurans ingin meningkatkan keandalan dan relevansi informasi
(enhance the reliability and relevqnce of information).
Lampiran 1 bab ini merupakan terjemahan beberapa bagian dari lnternational
Framework for Assurance Engagement. Lampiran ini mendefinisikan penugasan asurans dan
unsur-unsurnya. Lampiran 1 pada Bab 2 menggambarkan struktur dari pernyataan
(pronouncements) yang dikeluarkan IIASB'
1. Jasa audit diatur dengan ISA international Standards of Auditing).
2. Jasa review diatur dengan International Standards on Review Engagements'
3. Jasa asurans lainnya (di luar audit dan review) diatur dengan ISAE (International
Standard on Assu r anc e Eng ag em ents).
4. Prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures) dan kompil asi (compilaflonl
bukan merupakan perikatan asurans, dan diatur dengan ISRS [lnfernational Standards
on Related Services).
J. Audit dan Unsur Penugasan Asurans
Di atas, audit dijelaskan dengan membandingkannya dengan accounting, dan dengan
menunjukkan manfaatnya, dalam menekan risiko informasi. Berikut ini, audit dijelaskan
dalam konteks unsur-unsur penugasan asurans (lihat Lampiran l bab ini).
Ada lima unsur penugasan asurans, yakni:
1. hubungan tripartit (a three party relatianship);
2. pokok tugas (a subiectmatter);
3. kriteria (criteria);
4. bukti (evidence);
5. Iaporan asurans (an assurance report).
Audit adalah salah satu contoh penugasan asurans. Oleh karena itu, kelima unsur penugasan
asurans dapat diterapkan dalam penugasan audit.
1. Hubungan Tripartit
14
Suatu perikatan asurans melibatkan tiga pihak: Praktisi (practitioner), Penanggung Jawab
ia (responsible party), dan Pengguna yang dituju atau yang menjadi sasaran perikatan ini
(intended users).
Dalam penugasan audit ketiga pihak itu adalah:
a. Akuntan Publik, yang daiam hal ini disebut Auditor; sebagai Praktisi.
b. Penanggungjawabnya adalah manajemen dari entitas yang menerbitkan laporan
keuangan.
c. Pengguna yang dituju, bisa beraneka ragam, tergantung dari tujuan penugasan,
misalnya:
1) bank yang memberi pinjaman;
2) para investor dan calon investor di pasar modal, analis keuangan, 0JK dan lain-
lain, untuk audit atas laporan keuangan emiten;
3) Direktorat Jenderal Pajah untuk audit atas laporan keuangan wajib pajak.
2. Pokok Tugas
Pokok tugas (subject matter) dan informasi pokok tugas (subject matter information)
dalam penugasan asurans bisa berupa:
1) kinerja atau kondisi keuangan (financial performance or conditions) seperti posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, baik yang historis atau prospektif.
Informasi pokok tugas bisa berupa pengakuan (recognition), pengukuran
measurement), penyajian (presentation), dan pengungkapan (disclosure) yang
dinyatakan dalam laporan keuangan.
2) kinerja atau kondisi nir-keuangan (non-financial performance or conditrons) seperti
kinerja entitas. Informasi pokok tugas bisa berupa indikator penting mengenai efisien
dan efektifnya kinerja entitas.
3) ciri fisik (physlcal characteristics) seperti kapasitas (pabrik, gudang, dan lain-lain).
Informasi pokok tugas bisa berupa dokumen spesifikasi (specifications document).
4) sistem dan proses seperti pengendalian internal entitas atau sistem teknologi
informasinya. Informasi pokok tugas bisa berupa asersi tentang efektifnya sistem
yang bersangkutan,
5) perilaku (behavior) seperti tata kelola perusahaan (corporat egovernance), kepatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan, praktik SDM, dan lain-lain, Informasi
15
pokok tugasnya bisa berupa pernyataan mengenai kepatuhan atau pernyataan
mengenai efektifnya lingkungan (tata kelola perusahaan, praktik SDM, dan lain-lain),
Dalam penugasan audit, pokok tugas dan informasi pokok tugas adalah laporan
keuangan entitas yang diaudit, yang terdiri atas laporan posisi keuangan (neracaJ, Iaporan
laba-rugi, .aporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pokok tugas ini
mencerminkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan arus kas dari entitas
tersebut pada suatu tanggal neraca dan untuk suatu periode (dalam hal laporan laba-rugi
dan laporan arus kas).
3. Kriteria
Kriteria dalam penugasan asurans, adalah tolok ukur (benchmarks) yang digunakan
untuk mengevaluasi atau mengukur pokok tugas, termasuk (jika relevan), tolok ukur untuk
penyajian (presentation dan pengungkapan (disclosure). Dalam penugasan audit, kriteria
yang digunakan adalah standar yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan seperti
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), IFRS (international Financial Reporting
Standards), dan lain-lain.
4. Bukti
Bukti harus cukup (sufficient) dan tepat (appropriate). Sufficiency of evidence atau
kecukupan bukti adalah ukuran kuantitas dari suatu bukti, Appropriateness of evidence
atau ketepatan bukti mengukur kualitas atau mutu dari suatu bukti, apakah bukti itu
relevan (relevant) dan andal (reliable).
Bab terpisah akan membahas bukti audit dan teknik pengumpulan bukti audit.
pengumpulan bukti audit ini menjadi bagian dari pembuktian untuk memberikan pendapat
audit. Lni tidak berbeda dari proses yang dilakukan peneliti atau dokter yang menguii
hipotesis atau mendiagnosis penyakit pasiennya.
5. Laporan Asurans
Dalam penugasan asurans, praktisi menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan
yang menegaskan asurans yang diperolehnya tentang informasi pokok tugas. Auditor juga
menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan auditnya. Di atas disinggung sepintas opini
audit seperti WTB WDg TMB dan TW.
16
K. Kantor Akuntan Publik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
(selanjutnya disingkat "undang-undang") mengatur kegiatan Akuntan Publik yang dirangkum
di bawah, Undang-undang dan penjelasannya dapat dilihat pada lampiran di akhir buku ini'
Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa-jasa
sebagaimana diatur dalam undang-undang. KAP adalah badan usaha yang didirikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha
berdasarkan undang-undang.
Berdasarkan undang-undang, Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:
1. Jasa audit atas informasi keuangan historis;
2. Jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
3. Jasa asurans lainnya,
Jasa asurans ini hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik. Selain jasa asurans,
Akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan,
dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai jasa-jasa
yang dapat diberikan Akuntan Publik, undang-undang menjelaskan, sebagai berikut.
1. "Jasa Asurans" adalah jasa Akuntan Publik yang bertuiuan untuk memberikan
keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan
nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
2. “Jasa audit atas informasi keuangan historis" adalah perikatan asurans yang
diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan
keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut
dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi keuangan
historis mencakup antara lain laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan,
atau laporan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan.
3. "Jasa reviu atas informasi keuangan historis" adalah perikatan asurans yang
diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan
keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif.
17
4. "Jasa asurans lainnya" adalah perikatan asurans selain jasa audit atau reviu atas
informasi keuangan historis, yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain perikatan
asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas
efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif,
dan penerbitan comfort letter penawaran umum.
5. "Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen" antara lain
adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan
keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan,
dan jasa sistem teknologi informasi.
Bandingkan jasa-jasa di atas dengan jasa-jasa yang dapat diberikan Kantor Iasa
Akuntansi yang dibahas di bawah judul "Kantor fasa Akuntansi. Undang-undang menetapkan
ketentuan yang membatasi pemberian jasa audit, sebagai berikut: "Pemberian jasa audit oleh
Akuntan Publik danf atattKAp atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku
yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu."
Selanjutnya, undang-undang menjelaskan:
Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai jumlah tahun buku yang dapat
diaudit oleh Akuntan Publik dan / atauKAP secara berturut-turut, ienis industri, perusahaan
publik atau privat, dan sanksi administratif untuk meniaga independensi Akuntan publik
dan/atau KAp.
Pembatasan pemberian jasa audit tersebut di atas dikenal sebagai kewajiban:
1. rotasi rekan audit (audit partner's rotation) yang membatasi Akuntan publik; dan
2. rotasi KAP (auditfirm's rotation) yang membatasi KAp.
Dalam bulan April 2015 Pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 20
Tahun 2015 yang mewajibkan rotasi rekan audit saja. Ini merupakan perubahan dari
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 77 /PMK.O7/z}O}yang mewajibkan rotasi rekan audit
dan rotasi KAP. Kedua ketentuan ini IPP 20 /}OLS dan PMK 17 /ZO0B) dapat dilihat dalam
Bagian F "Perundang-undangan dan Ketentuan Lain" di akhir buku ini.
Rotasi rekan audit merupakan jawaban Sarbanes-Oxley Act 2002 terhadap skandal
skandal accounting dan gagal atdit (audit failures) the Big Five yang masif di penghujung
abad ke-20. The Big Five adalah jaringan t(AP global yang secara kolektif menduduki
peringkat pertama dunia; menurut abjad mereka adalah Arthur Andersen, Deloitte Touche
Tohmatsu, Ernst &Young, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers. Tanpa kecuali, the Big Five
18
menghadapi masalah dengan klien audit mereka, yang juga besar dalam ukuran global.
Bedanya, dari the Big Five tersebut, hanya Arthur Andersen yang tersingkir dalam seleksi
alam ini. Kelompok ini menciut menjadi the Big Four. The Big Fourtetap menguasai
peringkat pertama dunia dalam pendapatan (total billings) dan SDM (sumber daya manusia).
Data untuk tahun Z0\ yangdikompilasi Wikipedia fdalam miliaran dolar AS):
Data untuk L00 auditfirms terbesar di dunia tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 3
bab ini, Partner/rekan audit yang melakukan audit atas laporan keuangan dari klien yang
sama, dikhawatirkan akan "luntur" kewaspadaan profesionalnya (trtrofessional skepticism).
Dengan lunturnya kewaspadaan profesional dikhawatirkan kearifan profesional (ytrofessional
judgment) auditor akan melemah. Ini cara pandangyang dominan ketika Congress danHouse
of Representatives di Amerika Serikat melakukan dengar mengenai masalah gagal audit.
Pandangan kedua yang dianut oleh the Big Eight, the Big. Slx, dan the BigFiue
sebelumnya ialah semakin lama rekan audit yang menangani klien audit yang sama, ia akan
semakin mumpuni dalam menangani masalah kliennya. |adi, semakin lama ia mengaudit klien
yang sama, semakin baik. Pada puncak krisis the Big Fiye, ketika Sarbanes-)xley
Actakandiundangkan, pendulum bergerak dari pandangan kedua ["semakin lama, semakin
baik") ke pandangan pertama ["semakin lama, kewaspadaan semakin tumpul dan kearifan
menguap"). Itulah kesimpulan bahwa rotasi rekan auditmerupakan jawaban Sarbanes-
OxleyAct terhadap skandal accounting dan gagal audit, Namun, pembatasan jasa audit yang
kedua frotasi KAP) bukanlah resep Sarbanes- Oxley Act.lni adalah cerminan pandangan
bahwa jika rotasi rekan audit adalah obat manju4, maka rotasi KAP [seharusnya) juga obat
manjur. Jika terus-menerus mengaudit klien yang sama, seorang rekan audit bisa tumpul
kewaspadaannya, para pendukung pendapat ini, menyimpulkan bahwa gejala yang sama akan
dihadapi I(AP. Masyarakat Ekonomi Eropa mulai membatasi masa audit (tenure) KAB dan
rotasi KAP mulai menjadi kebiasaan.l Di bab lain kita akan melihat contoh-contoh rotasi
KAP di Eropa, misalnyanya supermarket Sainsbury's yang berkedudukan di Inggris,
mengganti PwC (yang sudah 20 tahun menjadi auditornya dengan EY.
19
Undang-undang menetapkan KAP dapat berbentuk usaha:
1. Perseorangan;
2. Persekutuan perdata;
3. Firma; atau
4. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang
diatur dalam undang-undang.
Undang-undang membuka membuka kemungkinan bagi seseorang yang bukan akuntan
publik, menjadi patner/rekan. Orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publih antara
lain :
1. Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S-1) atau yang setara;
2. Berpengalaman kerja paling sedikit lima tahun di bidang keahlian yang mendukung
profesi Akuntan Publik;
3. Telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan
Asosiasi profesi Akuntan Publik; dan
4. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana peniara lima tahun
atau lebih'
Rekan non-Akuntan Publik dilarang:
1. menjadi Rekan pada? (dual KAP atau lebih;
2. merangkap sebagai:
a. pejabat negara;
b. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan,lembaga negara, atau
Iembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
c. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.
3. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui KAP'
Menreri membentuk Komite Profesi Akuntan Publik IKPAP). KPAP bersifat
independen dalam pengambilan keputusan, pembentukan oleh Menteri bersifat administratif'
KPAP dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas profesi dalam pembinaan,
20
pemberdayaan, dan pengawasan untuk melindungi kepentingan masyarakat' Keanggotaan
KPAP berjumlah 13 orang, bersifatkolegial, dan berasal dari unsur sebagai berikut.
1. Kementerian Keuangan
2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik
3. Asosiasi Profesi Akuntan
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Otoritas pasar modal
6. Otoritas perbankan
7. Akademisi akuntansi
8. Pengguna jasa akuntan Publik
9. Kementerian Pendidikan Nasional
10. Dewan Standar Akuntansi Keuangan
11. Dewan Standar Akuntansi Syariah
12. Dewan SPAP
13. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
KPAP
1. Memberikan pertimbangan terhadap:
a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
b. penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
c. hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik'
2. Berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif
yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan KAP.
3. Menetapkan tata cara beracara banding.
Keputusan Komite Profesi Akuntan Publik atas banding bersifat final dan mengikat'
L. Kantor Jasa Akuntansi
Berbeda dengan KAP, Kantor jasa Akuntansi (KJA) tidak dipayungi oleh undang-
undang, melainkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.01/2014 tentang
Akuntan teregister Negara. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) ini dapat dilihat pada
lampiran di akhir buku ini. Keterkaitan PMK ini dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
1954 tentang Pemakaian gelar 'Akuntan" ('Accountant") semata-mata berkenaan dengan
register negara untuk akuntan (undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 Pasal 3 ayat 4).
21
Akuntan yang beregister negara dapat mendirikan KIA. KIA memberikan jasa
akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen,
akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati
atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.
KJA dilarang memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. KfA yang memberikan jasa
asurans, dikenai sanksi administratif. KJA berbentuk usaha: perseorangan, persekutuan
perdata, firma, koperasi, atau perseroan terbatas. KfA yang berbentuk usaha lain dari kelima
bentuk usaha tersebut, dikenai sanksi administratif.
KIA yang berbentuk usaha perseroan terbatas didirikan dan dikelola dengan
persyaratan pemimpin utamanya adalah Akuntan dan saham perseroan paling sedikit 5 L%
dimiliki oleh warga negara Indonesia atau korporasi Indonesia. KIA dapat menggunakan
nama Akuntan yang merupakan pimpinan danf atauRekan pada Kantor Jasa Akuntansi yang
bersangkutan atau menggunakan nama lain yang:
1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama,
kesusilaan atau ketertiban umum;
2. belum digunakan oleh Kantor jasa Akuntansi lain; atau
3. telah menjadi milik umum.
Pemberian izin usaha KfA ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani
oleh Kepala PPAIP atas nama Menteri. Untuk mendapatkan izin usaha, KIA harus memenuhi
persyaratan, antara lain:
1. mempunyai tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan;
3. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu.
Untuk meningkatkan profesionalisme dan mendorong kepatuhan akuntan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri melakukan pembinaan terhadap akunta :
dan KJA. Pembinaan dilakukan oleh PPAJP.
Pembinaan oleh PPAJP mencakup:
1. penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan;
2. perumusan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan profesi akuntan dan
KJA;
22
3. pemantauan atas kepatuhan akuntan dan KJA terhadap peraturan perundang-
undangan; dan
4. melakukan pembinaan lainnya berkaitan dengan pengembangan akuntan dan KJA.
Akuntau wajib:
1. menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL kepada
Asosiasi Profesi Akuntan;
2. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan;
3. mematuhi kode etik;
4. mematuhi standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
KlA wajib memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan,
Catatan Akhir
1. Richard James, "The Virtues of Audit Rotation: Experience in Europe Suggest it
might be worth a try", dalam Accounting Today,2 Januari20l5.
23
Lampiran 1:
PENUGASAN ASURANS (Assurance Engagement)Pengantar
Pembahasan di bawah merupakan terjemahan bebas dari beberapa alinea dalam International : Frame work for Assurance Engagement selanjutnya disebut Framework). Framework ini dapat ditemukan dalam publikasi IFAC berjudul Handbook of International Quality Control, auditing, Review) other Assurance, and Related Services Pronouncements (selanjutnya disebut handbook). Handbook ini sudah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir pada tahun 2014. handbook 2014 ini yang menjadi acuan buku ini.
Lingkup FrameworkFrame work mendefinisikan "assurance engagement' (penugasan asurans) sebagai berikut:“Assurance engagement" means an engagementinwhich a practitioner expresses a conclusion designedto enhancethe degree of confidence of the intendedusers other than the responsible party about the outcome of the evaluation or meo.surement of a subj ect matter ag alnst criteria.
Terjemahan:penugasan asurans adalah penugasan di mana praktisi memberikan kesimpulan yang dirancang
untuk menaikkan tingkat kepercayaan dari pengguna yang dituiu, yang bukan pihak yang bertanggung jawab atas hasil evaluasi atau pengukuran suatu pokok tugas terhadap kriteria. Tidak semua penugasan yang dilaksanakan para pralrtisi merupakan perikatan asurans. Banyak penugasan lain yang dikerjakan akuntan publik tidak memenuhi definisi perikatan asurans; dan karenanya tidak dibahas dalam Framework ini seperti penugasan yang diatur dalam ISRES, misalnya penugasan dengan proseduryang disepakati(agreed'uponprocedures engagements) dan kompilasi informasi keuangan atau informasi lainnya.
Kondisi mengenai penugasan (engagement circumstances) bisa berbeda dari suatu penugasan ke penugasan lainnya. Kondisi yang berbeda ini menyebabkan perbedaan antara suatu penugasan asurans dengan penugasan asurans yang lain, dan menyebabkan perbedaan antara suatu penugasan asurans dengan penugasan nir asurans, Kondisi mengenai penugasan (engagement circumstances) meliputi syarat'syarat penugasan (terms of engagement), termasuk apakah :
1. penugasan itu merupakan penugasan dengan asurans memadai (reasonable assurence engagement) atau penugasan dengan asurans terbatas (limited assurance engagement);
2. ciri pokok tugas (characteristics of the subiectmatter);3. kriteria yang digunakan;4. kebutuhan dari Pengguna yang dituju;5. ciri relevan dari Penanggung jawab (relevant characteristics ofthe responsible party) dan
lingkungannya;6. Hal-hal lain seperti peristiwa (events), transaksi, kondisi dan praktik/kebiasaan yang bisa
berdampak signifikan pada penugasan, contoh:a. penyusunan SPT Pajak Penghasilan tanpa kesimpulan yang bermakna pemberian suatu
asurans;b. penugasan berupa pemberian nasihat (consulting engagements atau advisory engagemens)
seperti consulting di bidang manajemen dan perpajakan,
Suatu penugasan asurans bisa merupakan bagian dari penugasan yang lebih besar. Contoh penugasan berupa consulting mengenai akuisisi (business acquisition consulting engagement) yang meliputi permintaan menerbitkan asurans tentang informasi keuangan historis maupun prospektif.
24
Dalam kondisi ini, Framework ini hanya relevan untuk bagian yang berkenaan dengan pemberian asurans.
Penugasan berikut mungkin memenuhi definisi sebagai penugasan atau perikatan assurans diatas, namun tidak perlu dilaksanakan sesuai Framework ini.
1. Pemberian kesaksian di pengadilan mengenai accounting, auditing,perpajakan atau hal lain; dan
2. Penugasan yang meliputi pemberian opini profesional, pandangan [vlews), atau kata-kata yang oleh Pengguna bisa disimpulkan ada asurans yang diberikan, jika semua ketentuan berikut terpenuhi.c. Opini profesional, pandangan (views), atau kata-kata hanyalah berkenaan dengan
penugasan secara keseluruhan;d. Setiap laporantertulis secarategas dinyatakanterbatas untukPenggunayangdituju yang
secara spesifik disebutkan namanya dalam laporan;e. Ada pengertian tertulis (written understandlng) dengan Pengguna (intended users), bahwa
penugasan ini tidak dimaksudkan sebagai penugasan atau perikatan asurans; danf. Penugasan tidak dinyatakan atau dikesankan sebagai penugasan asurans dalam laporan
akuntan publik (professional accountant's report).
Seorang Praktisi menerima penugasan asurans hanya jika ia mempunyai pengetahuan awal mengenai kondisi penugasan yang mengindikasikan:
1. Persyaratan etika yang relevan, seperti independensi dan kompetensi profesional bisa memeenuhi; dan
2. Penugasan yang akan ditangani memiliki ciri-ciri sebagai berikut.a. Pokok tugasnya (subject matter) tepat.b. Kriteria yang akan dipergunakan memang cocok dan tersedia atau dapat disediakan untuk
Pengguna yang dituju.c. Praktisi mempunyai akses kepada bukti yang cukup dan tepat (sufficient appropriate ev i
d en ce) untuk mendukung kesimpulannya;d. Kesimpulan Praktisi, dalam bentuk yang tepat untuk penugasan asurans yang memadai
{reasonable assurance engagement) atau penugasan asurans terbatas (limited assurance engagemenf), harus disampaikan dalam laporan tertulis.
e. Praktisi puas bahwa penugasan itu mempunyai tujuan rasional. ]ika ada pembatasan lingkup kerja yang signifikan, sangat mungkin penugasan itu tidak mempunyai tujuan rasional. Juga, Praktisi menduga Pemberi Tugas (engaging party) berniat tidak baik untuk mengaitkan nama Praktisi dengan pokok tugas, dengan cara yang tidak benar,
ISAs, ISREs atau ISAEs mungkin memuat ketentuan dan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi sebelum menerima penugasan. Jika suatu penugasan tidak dapat diterima sebagai penugasan asurans karena tidak memenuhi ciri-ciri yang disebut di atas. Pemberi Tugas mungkin dapat menemukan penugasan lain yang dapat memenuhi kebutuhan Pengguna. Contoh:
1. Jika kriteria semula tidak cocoh penugasan asurans masih bisa dilaksanakan kalau:a. pemberi tugas dapat menemukan aspek tertentu dari pokok tugas semula yang kriterianya
cocok. Praktisi dapat melaksanakan penugasan asurans untuk aspek itu saja; ataub. kriteria lain yang cocok untuk pokok tugas semula dapat dipilih atau dikembangkan.
2. Pemberi tugas dapat mengubah permintaannya; ia mula-mula meminta penugasan asurans.lamenggantinya denganpenugasan nir-asurans seperti penugasanconsulting atau penugasan dengan prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures engagement).
Sesudah menerima perikatan asurans, Praktisi tidak boleh mengubahnya menjadi perikatan asurans nir-asurans. Praktisi jugatidakboleh mengubah perikatan dengan asurans memadai (reasonable assurance engagemenf) ke perikatan dengan asurans terbatas (limited qssurance engqgement) tanpa
25
alasan yang cukup. Perubahan dalam kondisi penugasan yang memengaruhi persyaratan yang ditetapkan Pengguna, atau kesalahpahaman tentang sifat penugasan, lazimnya dapat diterima untuk perubahan penugasan. fika perubahan dibuat, Praktisi tidak mengabaikan bukti yang sudah diperolehnya sebelum perubahan tersebut dibuat,
Lima Unsur Penugasan AsuransAda lima unsur dalam suatu penugasan:
1. Hubungan tripartit (a three party relationship)2. Pokok tugas (a subject mqtter)3. Kriteria (criteria)4. Bukti (evidence)5. Laporan asurans (an assurancereport)
Hubungan TripartitHubungan tripartit adalah unsur pertama dalam unsur penugasan asurans. Suatu perikatan
asurans melibatkan tiga pihak: Praktisi (practitionerJ, penanggung Tawab (a responsible party) dan Pengguna yang dituju atau yang menjadi sasaran perikatan ini (intended users).
Penanggung jawab dan Pengguna bisa berasal dari entitas yang berbeda atau yang sama. contoh, dalam struktur dua dewan (two-tier board structureJ seperti pada Perseroan terbatas di Indonesia, Dewan Komisaris dapat meminta asurans mengenai informasi yang disajikan direksi dari entitas yang sama. Dewan Komisaris adalah Pengguna, sedangkan Direksi adalah penanggung Jawab.
Hubungan antara Pengguna dan PenanggungJawab harus dilihat dalam konteks perikatan yang spesifik, yang bisa berbeda dari garis tanggung jawab yang tradisional. Contoh, anggota manejemen puncak (pengguna dapat meminta Praktisi melaksanakan perikatan asurans terhadap aspek tertentu dari kegiatan entitas, yang berada di bawah tanggung jawab bawahan penanggung fawab), tetapi manajemen puncak mempunyai tanggung jawab akhir.
Praktisi (Practitioner)Istilah "practitioner" dalam Framework ini lebih luas dari istilah "auditor, yang digunakan
dalam lSA dan ISRE. Dalam ISA dan ISRE, mereka adalah praktisi yang melaksanakan perikatan audit atau perikatan reviu (review engagements) berkenaan dengan informasi keuangan historis
Seorang Praktisi bisa diminta melaksanakan berbagai macam perikatan asurans, mengenai pokok tugas (subject matters) yang beraneka ragam. Beberapa pokok tugas bahkan menuntut keahlian dan keterampilan khusus yang sering berada di luar jangkauan keahlian seoang praktisi biasa.
Seorang Prakitisi tidak boleh menerima penugasan jika tahap penjajakan mengindikasikan ia tidak bisa memenuhi ketentuan etika tentang kompetensi profesional. Dalam hal tertentu persyaratan ini bisa dipenuhi jika Praktisi menggunakan tenaga profesional dari disiplin ilmu yang lain. Tenaga profesional ini disebut Ahli (experts). Dalam hal ini praktisi:
1. Yakin bahwa penggunaan Ahli bersama tenaga akuntan yang ada memenuhi persyaratan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan;
2. Mempunyai keterlibatan yang cukup dalam penugasan; dan3. Memahami secara memadai tentang pekerjaan yang dilaksanakan Ahli.
Penanggung Jawab (Responsible Party)Penanggung fawab (responsible par'ty) adalah orang yang:
1. dalam perikatan dengan pelaporan langstng(directreporting engagement), bertanggung jawab atas pokok tugas [subiect matter); atau
2. dalam perikatan berbasis asersi (assertion-based engagement) atas informasi pokok tugas (subj ect matter information, essertion, atau asersi), dan bertanggung jawab atas pokok tugas.
Contoh di mana Penanggung jawab bertanggung iawab untuk subject matter information dan subject matter. Suatu entitas meminta Praktisi melaksanakan penugasan asurans mengenai laporan yang dibuat entitas itu tentang praktik-praktik entitas itu untuk bertahan hidup'
26
Contoh di mana Penanggung |awab bertanggung jawab untuk sub1e ct matter information tetapi tidak untuk subject matteri Organisasi pemerintah [suatu Kementerian, misalnya) meminta Praktisi melaksanakan penugasan asurans mengenai laporan tentang praktikpraktik suatu organisasi swasta atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bisa bertahan hidup yang dibuat olefi organisasi swasta atau LSM untuk dibagikan kepada Pengguna (intended users).
penanggung |awab bisa menjadi pihak yang membuat perikatan (the engaging party) dengan Praktisi, tetapi ia bisa juga bukan merupakan Pembuat Perikatan (the engaging party).
Lazimnya Penanggung fawab memberikan kepada Praktisi suatu representasi tertulis (a written representation) yang mengevaluasi atau mengukur pokok tugas (subiect matter) terhadap kriteria yang diidentifikasi (identified criteria) , apakah akan atau tidak akan diberikan atau diungkapkan sebagai asersi kepada Pengguna (intended users).
Dalam perikatan dengan pelaporan langsung (direct reporting engagement), Praktisi mungkin tidak bisa memperoleh representasi tertulis jika pemberi tugas (engaging party) berbeda dari Penanggung fawab (responsible party).
Pengguna (Intended Users)Pengguna (intended users) adalah seorang atau sekelompok orang untuk siapa Praktisi
menyusun laporannya. Penanggung fawab lthe responsible party) bisa salah satu Pengguna, tetapi ia bukan satu-satunya Pengguna' jika memang praktis,laporan asurans (the assurance report) dialamatkan kepada semua pengguna. Namun, dalam hal-hal tertentu mungkin ada Pengguna lain. Praktisi mungkin tidak bisa mengetahui siapa saja yang akan membaca laporan asuransnya, terutama jika ada banyak orang yang mempunyai akses terhadap laporan tersebut. Dalam hal itu, terutama jika pembaca mempunyai banyak kepentingan atas pokok tugas tersebut, Pengguna dapat dibatasi pada pemangku kepentingan yang utam almajor stakeholders) dengan kepentingan yang signifikan dan bersifat umum. Pengguna bisa diketahui dengan berbagai cara, seperti pihak-pihak yang membuat perikatan dengan Praktisi dan Penanggung fawab atau Pemberi Tugas (engaging party),atau mungkin juga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sedapat mungkin, jika praktis, Pengguna atau wakilnya ikut terlibat dan dilibatkan dengan Praktisi dan Penanggung Jawab [dan Pemberi Tugas, jika ia merupakan pihak lain)
dalam menentukan ketentuan atau persyaratan mengenai penugasan. Lepas dari keterlibatanpihak-pihak lain dan berbeda dari penugasan dengan prosedur yang disepakati yang
melaporkan temuan berdasarkan prosedur yang disepakati.1. Praktisi bertanggungjawab untuk menentukan sifat dari prosedur yang akan dilaksanakan,
kapan prosedur tersebut akan dilaksanakan, dan seberapa luasnya prosedur ltu (nature, timing, and extent of procedures).
2. Praktisi wajib "mengejar" setiap masalah yang diketahuinya akan berdampak terhadap kemungkinan perlunya modifikasi yang matenal terhadap informasi pokok tugas (subject matter information).
Dalam hal tertentu, penugasan atau perikatan asurans dilakukan untuk tujuan khusus. pnugasan untuk tujuan khusus ini, misalnya diminta atau diharuskan oleh:
1. Pengguna (misalnya bankir dan regulator); atau2. Penanggung jawab (atau Pemberi Tugas, jika merupakan pihak yang berbeda dari
Penanggung fawab) atas permintaan Pengguna.Jika perikatan asurans dilakukan untuktujuan khusus, Praktisi perlu mempertimbangkan mencantumkan dalam laporannya pembatasan mengenai Pengguna laporan asurans itu atau pembatasan mengenai tujuan laporan itu.
Pokok Tugas (Subject Matter)Penulis menerjemahkan subject matter sebagai pokok tugas. Dalam konteks ini adalah pokok
yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan asurans, atau singkatnya "pokok tugas". Pokok tugas adalah unsur kedua dalam unsur penugasan asurans.
Pokok tugas (subject matter) dan informasi pokok tugas (subiect matter information) dalam penugasan asurans bisa berupa berikut ini.
27
1. Kinerja atau kondisi keuangan (financial performance or conditions) seperti posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, baik yang historis atau prospektif. Informasi pokok tugas bisa berupa pengakuan (recognition), pengukuran (measurement), penyajian (presentation), dan pengungkapan fdrsclosu re)yangdinyatakan dalam laporan keuangan.
2. Kinerja atau kondisi nir-keuangan (non-financial performance or conditions) seperti kinerja entitas. Informasi pokok tugas bisa berupa indikator penting mengenai efisien dan efektifnya kinerja entitas.
3. Ciri fisik (physlcal characteristics) seperti kapasitas (pabrik, gudang, dan lain-lain). Informasi pokok tugas bisa berupa dokumen spesifikasi (specifications document).
4. Sistem dan proses seperti pengendalian internal entitas atau sistem teknologi informasinya. Informasi pokok tugas bisa berupa asersi tentang efektifnya sistem yang bersangkutan,
5. Perilaku (behavior) seperti tata kelola perusahaan (corporate governanceJ, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, praktik SDM, dan Iain-lain. Informasi pokok tugasnya bisa berupa pernyataan mengenai kepatuhan atau pernyataan mengenai efektifnya lingkungan (tata kelola perusahaan, praktik SDM, dan lain-lain.
Pokok tugas mempunyai berbagai ciri-ciri, termasuk apakah informasi berkenaan dengan pokok tugas itu kualitatif atau kuantitatif, objektif atau subjektif, historis [mengenai masa Ialu atau prospektif (mengenai masa yang akan datang), dan berkenaan dengan suatu titik waktu (tanggal tertentu) atau suatu periode. Keanekaragaman ciri ini memengaruhi:
1. kecermatan atau presisi yang dapat dicapai dalam mengevaluasi atau mengukur pokok tugas terhadap kriteria; dan
2. seberapa persuasifnya bukti yang tersedia.Laporan asurans mencatat ciri-ciri yang mempunyai relevansi khusus untuk Pengguna.Pokok tugas yang tepat mempunyai ciri:
1. dapat diidentifikasi (identifiable), dan dapat dievaluasi atau diukur terhadap kriteria yang diidentifikasi, secara konsisten; dan
2. informasi mengenai pokok tugas tersebut dapat diuji dengan prosedur untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat (sufficient appropriate evidence) untuk mendukung kesimpulan yang bersifat asurans yang memadai atau asurans yang memadai terbatas (reasonable assurance or limited assurance conclusion)
Kriteria (Criteria)Kriteria, unsur ketiga dalam unsur penugasan asurans, adalah tolok ukur (benchmarks) yang
digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur pokok tugas, termasuk [jika relevan), tolok ukur untuk penyajian (presentation) dan pengungkapan (disclosure).
Kriteria bisa bersifat formal. Contoh, dalam:1. pembuatan laporan keuangan, kriterianya bisa berupa IFRS (lnternational Financial Reporting
Standards) atau IPSAS (Internationat Public Sector Accounting Standards);2. pelaporan mengenai pengendalian internal, kriterianya bisa berupa kerangka pengendalian
internal yang sudah dikenal [seperti COSO) atau tujuan dari pengendalian tertentu yang khusus dirancang untuk penugasan tersebuU dan
3. pelaporan mengenai kepatuhan, kriterianya bisa berupa ketentuan perundangan atau kontrak terkait.
Contoh kriteria yang kurang formal ialah aturan perilaku internal atau tingkat kinerja yang di sepakati (seperti berapa seringnya suatu komite bertemu setiap tahun). Kriteria yang tepat diperlukan untuk evaluasi dan pengukuran yang konsisten dalam Konteks kearifan profesional (professional judgment). Tanpa kerangka acuan berupa kriteria Yang tepat, setiap kesimpulan bisa dimaknai secara berbeda oleh setiap orang dan bahkan menimbulkan kesalahpahaman.
Kriteria yang cocok (suitable criteria) bersifat peka terhadap konteksnya (context senitive), dalam arti ia relevan untuk kondisi penugasan tersebut. Untuk satu pokok tugas bisa ada lebih dari satu kriteria. Contoh, seorang Penanggung f awab mungkin memilih jumlah keluhan pelanggan (customer complaints) yang bisa diselesaikan dengan memuaskan, sebagai informasi pokok tugas.
28
Penanggung fawab yang lain mungkin memilih kriteria pembelian ulang (repeat purchases); ia ingin mengetahui berapa pembelian ulang dalam tiga bulan sesudah pembelian pertama.
Kriteria yang cocok (suitable criteria) memiliki ciri-ciri sebagai berikut.1. Relevansi, kriteria yang relevan menyumbang kesimpulan yang membantu Pengguna
membuat keputusan,2. Completeness: kriteria disebut cukup lengkap jika faktor-faktor yang relevan yang dapat
mempengaruhi kesimpulan dalam konteks penugasan tersebut, tidak terabaikan.3. Reability: kriteria keandalan (reliable criteria) memungkinkan mengevaluasi atau
mengukur pokok tugas dengan konsisten oleh Praktisi yang mempunyai kualifikasi yang sama
4. neutrality: kriteria yang netral membuat kesimpulan menjadi tidak bias.5. understandability: kriteria yang dapat dipahami membuat kesimpulan menjadi jelas,
komprehensif, dan tidak menjadi sasaran interpretasi yang berbeda secara signifikan.
Bukti (Evidence)Bukti adalah unsur keempat dalam unsur penugasan asurans' praktisi merencanakan dan
melaksanakan penugasan asurans dengan kewaspadaan profesional Qtrofessional skepticism)untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat (sufficient appropriate evidence) untuk memastikan apakah informasi pokok tugas (subiect matter information) bebas dari salah saii yang material. praktisi mempertimbangkan materiality, assurance engagement risk, dan kuantitas kkecukupan bukti, serta kualitas (tepatnya) bukti, ketika ia menentukan nature, timing,dan extentdari prosedur pengumpulan bukti. Istilah-istilah bahasa Inggris dalam alinea ini merupakan judul konsep atau gagasan audit yang sangat penting, yang dibahas secara singkat di bawah dan/atau secara lebih mendalam di bab lain dalam buku ini.
Dengan kewaspadaan profesional (ltrofessional skepticism), Praktisi membuat penilaian kritis lcritical assessment), dengan pikiran terbuka yang mempertanyakan (with a questioning mind) validitas bukti yang diperolehnya (of the validity of evidence obtained) dan waspada terhadap bukti-bukti yang menunjukkan hal sebaliknya (alert to evidence that contradicts) atau mempertanyakan keandalan dokumen atau representasi si penanggung jawab brings into question the reliability of documents ar representations by the responsible party). ISA menggabungkan dua sifat bukti, yakni cukup (sfficient) dan tepat (appropriate) menjadi satu kata sifat dalam istilah sufficient appropriate evidence. Sufficiency of evidence adalah ukurankuantitas dari suatubukti, misalnya jumlah debitur dan saldonyayangdijadikan sample untuk permintaan konfirmasi p itftang. Appropriateness of evidence mengukur kualitas atau mutu dari suatu bukti, atau relevansi frelevance) dankeandalannya (reliability).
Kuantitas bukti dipengaruhi oleh risiko informasi pokok tugas akan salah saji yang material fmakin besar risiko, makin banyak bukti yang harus diperoleh) dan juga kualitas bukti (makin tinggi kualitas bukti, makin sedikit bukti yang harus diperoleh). felas, sifat sufficiency dan appropriateness dari bukti yang harus diperoleh, saling berkaitan. Namun, mengumpulkan lebih banyak bukti tidak serta merta mengatasi masalah mutu yang rendah dari bukti tersebut. Keandalan bukti [reliability of evidence) dipengaruhi oleh sumbernya (source) dan sifatnya (nature), dan juga kondisi diperolehnya bukti itu. Kita dapat membuat beberapa generalisasi; namun, selalu ada perkecualian yang penting.Berikut ini beberapa generalisasi tentang keandalan bukti.
1. Bukti lebih andal jika diperoleh dari sumber-sumber independen di luar entitas.2. Bukti internal lebih andal jika pengendalian internal berialan baik,3. Bukti yang diperoleh langsung oleh Praktisi [misalnya ketika mengamati berfungsinya
pengendalian internal) lebih andal dari bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya melalui tanya jawab atau inquiry dengan karyawan yang menangani aplikasi pengendalian internal tersebut).
4. Bukti lebih andal jika dalam bentuk dokumen, apakah berupa kertas, elektronik, atau media lain. Contoh: risalah rapat dalam tulisan tangan lebih andal dari keterangan lisan yang diperoleh Praktisi enam bulan kemudian.
5. Bukti original lebih andal dari fotokopian.
29
Untuk mendapat buliti yang cukup dan tepat untuk suatu periode, umumnya lebih sukar dari bukti mengenai suatu informasi untuk suatu titik waktu (satu tanggalJ. fuga, informasi yang diperoleh untuk suatu periode, misalnya kesimpulan tentang proses pengendalian internal telah berjalan dengan baik dalam kuartal pertama, bukan jaminan akan terjadi dalam tiga kuartal berikutnya. Praktisi mempertimbangkan hubungan antara biaya funtuk memperoleh bukti) dan manfaatnya. Namun, kesulitan atau biaya untuk memperoleh bukti janganlah serta-merta diiadikan alasan untuk tidak mengumpulkan bukti, jika tidak ada alternatif lain. Ini kembali kepada kearifan profesional (professional judgment) dan penerapanprofessional skepticism dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti untuk mendukung kesimpulan dalam laporan asurans.
Laporan Asurans (Assurance Report)Laporan Asurans adalah unsur kelima dalam unsur penugasan asurans. Praktisi menyiapkan
laporan tertulis berisi kesimpulan yang menegaskan asurans yang diperolehnya tentang informasi pokoktugas. ISAs, ISREs, dan ISAEs menjelaskan unsur-unsur dasar laporan asurans. Di samping itu, Praktisi mempertimbangkan anggung jawab pelaporan lainnya, termasuk berkomunikasi dengan TCWG (those charged with governance), Dalam perikatan berbasis asersi (assertion-based engagement), kesimpulan Praktisi dapat diungkapkan dalam salah satu dari dua cara sebagai berikut.
1. Berkenaan dengan aseresi Penanggung jawab, misalnya: " In our opinion the responsible party's assertion that internal control is effective, in all material respects, based on XyZ. criteria,isfairly stated" [terjemahan: "Menurutpendapatkami, asersi Penanggung ]awab bahwa pengendalian internal berfungsi, dalam semua hal yang flrffi,berdasarkan kriteria XYZ, dinyatakan secara wajar"J; atau
2. Langsung ke pokok tu gas (subject matter) dan kriteria, misalnya:" ln our opinion internal control is effective, in all material respects, based on XYZ criteria" fterjemahan: "Menurut pendapat kami, pengendalian internal berfungsi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria XYZ).
Sedangkan dalam perikatan dengan pelaporan langsung (direct reporting engagement), kesimpulan Praktisi dinyatakan secara langsung berkenaan dengan pokok tugas (subject matter) dan kriteria. Dalam perikatan asurans memadai freasonable assurance engagement), Praktisi menyatakan kesimpulannya dalam bentuk positif, misalnya sebagai berikut: "In our opinion internal control is effective, in all material respects, bqsed on XYZ criterial' (terjemahan: "Menurut pendapat kami, pengendalian internal berfungsi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria XYZ"). Bentuk penyampaian kesimpulan ini mencerminkan pernyataan asurans yang memadai("reasonable qssurance").Praktisi berhasil memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menekan risiko perikatan asurans ke tingkat rendah yang bisa diterima (to reduce ossurqnce engagement risk to an acceptably low level). Dalam perikatan asurans terbatas llimited assurqnce engagement), Praktisi menyatakan kesimpulannya dalam bentuk negatif, misalnya sebagai berikut: " Based on our work described in this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that internal control is not effective, in all material respects, based on XYZ criteria." [terjemahan: "Berdasarkan pekerjaan kami yang dijelaskan dalam laporan ini, tidak ada hal-hal yang kami ketahui, yang menyebabkan kami percaya bahwa pengendalian internal tidakberfungsi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria WZ).
Jasa-jasa akuntan publikProfesi akuntansi
30