KATA PENGANTAR
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 i
KATA PENGANTAR
Om Swastystu,
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU no.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU no.32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan
pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara
efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib
melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) dan Informasi LPPD kepada masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam PP Nomor 3
tahun 2007.
Dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka hubungan
Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika
Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab pada DPRD. Pemilihan langsung Kepala
Daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah
yang menjalankan fungsi ekskutif dengan DPRD yang melaksanakan fungsi legeslatif. Kondisi ini
menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara Kepala
Daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka Kepala Daerah menyampaikan
LKPJ kepada DPRD.
Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
menilai kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran, dan saran pemikiran sangat kami
harapkan untuk perbaikan tahun mendatang.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Denpasar, Maret 2012
Walikota Denpasar
I.B. Rai Dharmawijaya Mantra
DAFTAR ISI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
DAFTAR ISI
Halaman
Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Gambar
iii
Daftar Tabel
iv
BAB I PENDAHULUAN
I-1
A. Dasar Hukum
I-1
B. Gambaran Umum Daerah
I-2
1. Kondisi Geografis I-2 2. Gambaran Umum Demografis. I-2 3. Kondisi Ekonomi I-5 3.a. Industri Kreatif Daerah I-5 3.b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB I-7 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II-1
A. Visi dan Misi
II-1
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (RPJMD)
II-2
C. Prioritas Daerah
II-52
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUAGAN DAERAH
III-1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah III-1 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah III-1 2. Target dan Realisasi Pendapatan III-3 B. Pengelolaan Belanja Daerah III-5 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah III-5 2. Target dan Realisasi Belanja. III-6 3. Pembiayaan Daerah III-7
DAFTAR ISI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-1 A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan. IV-1 1. Program dan Kegiatan IV-1 2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib IV-5 3. Permasalahan dan Solusi. IV-13 B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan. IV-199 1. Program dan Kegiatan IV-199 2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan IV-202 3. Permasalahan dan Solusi. IV-205 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN V-1 A.
B C D E
Dasar Hukum Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Program, Kegiatan, Sumber dan Jumlah Anggaran Permasalahan dan Solusi
V-2 V-2 V-3 V-3 V-5
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN VI-1 A. Kerjasama Antar Daerah VI-1 1. Kebijakan dan Kegiatan VI-2 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan VI-3 3. Permasalahan dan Solusi VI-3 B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga. VI-4 BAB VII PENUTUP VII-1
DAFTAR GAMBAR
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
DAFTAR GAMBAR
No. Judul Halaman I.1. Penduduk menurut Jenis Kelamin I-3 I.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dan Kecamatan I-4 I.3. Jumlah Penduduk Kota Denpasar Yang Bekerja Menurut Tiga Sektor
LapanganUsaha I-5
1.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2006-2010 I-8
DAFTAR TABEL
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
DAFTAR TABEL
No. Judul Tabel Halaman I.1. Penduduk menurut kelompok umur dan kecamatan di Kota
Denpasar I-4
I.2 Kelompok Industri Kreatif Nasional I-6 1.3. Kelompok Industri Kreatif di Kota Denpasar I-6 I.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2006-
2010 I-8
IV.1. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2011 IV-6 IV.2. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2011 IV-19 IV.3 Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib RSU WangayaTahun 2011 IV-27 IV.4. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2011
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar IV-30
IV.5. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2011
Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
IV-36
IV.6. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2011
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
IV-44
IV.7. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Badan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
IV-52
IV.8. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2011
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar IV-59
IV.9. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar
IV-65
IV.10. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan HidupTahun IV-72
DAFTAR TABEL
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar
IV.11. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan
Sipil Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
IV-77
IV.12. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar
IV-85
IV.13. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2011
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar
IV-93
IV.14. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar
IV-100
IV.15 Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2011 Yang
Dilaksanakan Oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar IV-107
IV.16. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar
IV-111
IV.17. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan SatPol PP Kota Denpasar
IV-120
IV.18. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar IV-132
IV.19. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar IV-150
IV.20. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar IV-154
IV.21 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah
Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar
IV-158
DAFTAR TABEL
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV.22. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar
IV-163
IV.23. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar
IV-172
IV.24. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
IV-173
IV.25. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar
IV-174
IV.26. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
IV-176
IV.27. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar IV-181
IV.28 Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar
IV-186
IV.29. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan dan Informatika
Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Darah Kota Denpasar
IV-191
IV.30. Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
IV-196
IV.31. Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2011 Yang
Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar
IV-202
IV.32. Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2011 Yang
Dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar
IV-209
IV.33. Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2011 Yang
Dilaksanakan Oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar IV-217
DAFTAR TABEL
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV.34. Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 2011 Yang
Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
IV-223
IV.35. Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 2011 Yang
Dilaksanakan Oleh PDAM Kota Denpasar IV-228
IV.36. Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 2011 Yang
Dilaksanakan Oleh PD. Pasar Kota Denpasar IV-234
IV.37. Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 2011 Yang
Dilaksanakan Oleh PD. Parkir Kota Denpasar IV-240
V-1 Penyelenggaraan Tugas pembantuan V-3
BAB I –PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Sebagai landasan hukum penyusunan laporan ini yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Denpasar
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar tahun 2005-2025
8. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Denpasar tahun 2010-2015
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012.
BAB I –PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 I-2
Gambaran Umum Daerah.
1. Kondisi Geografis Daerah.
Kota Denpasar merupakan salah satu Kota yang ada di Bali dengan luas wilayah
12.778 Ha atau 2,18 persen dari seluruh luas wilayah Propinsi Bali. Batas Wilayah Kota
Denpasar di sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan
Mengwi, Abian Semal dan Kuta), di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar
(Kecamatan Sukawati) dan Selat Badung, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Badung (Kecamatan Kuta) dan Selat Badung.
Kota Denpasar terbentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 dan
diresmikan tanggal 27 Pebruari 1992 merupakan peningkatan status sebelumnya dari Kota
Administratif Denpasar. Secara Administrasi dibagi menjadi 4 Kecamatan meliputi
Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara, 16
Kelurahan dan 27 Desa.
Secara Astronomi, Kota Denpasar terletak pada daerah yang sangat strategis baik
dari segi ekonomis maupun dari segi kepariwisataan karena merupakan titik sentral
berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung antar Kabupaten. Kota Denpasar terletak
diantara 080 35”31 - 08
0 44”49´LS dan 115º 10´23" - 115
0 16”27´BT.
Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Denpasar secara umum miring kearah
selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75 m diatas permukaan laut. Morfologi landai
dengan kemiringan lahan sebagian tepi kemiringan bisa mencapai 15%.
2. Gambaran Umum Demografis
Jumlah penduduk Kota Denpasar Tahun 2010 sebanyak 788.589 orang , dari
jumlah tersebut 403.293 jiwa adalah penduduk laki-laki (51,14%) dan 385.296 jiwa
penduduk perempuan (48,86%). Tingginya laju pertumbuhan ini diduga karena banyaknya
urbanisasi yang terjadi ke Kota Denpasar dengan alasan mencari pekerjaan dan sekolah.
Denpasar disamping sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Bali juga sebagai Pusat
Perekonomian (Perdagangan dan Jasa) serta Pusat Pendidikan. Secara rinci jumlah
penduduk Denpasar Tahun 2010 disajikan pada tabel dibawah ini.
BAB I –PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 I-3
Gambar I.1
Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Sumber : Denpasar Dalam Angka Tahun 2011.
Jika dibandingkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk, kepadatan
penduduk Kota Denpasar pada tahun 2010 sudah mengalami kejenuhan dimana kepadatan
penduduk telah mencapai 6.171 jiwa/km². Tingkat kepadatan tersebut meningkat bila
dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 5.085 jiwa/km². Dari keempat kecamatan
yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Denpasar Barat sebesar 9.178
jiwa/km², kemudian Kecamatan Denpasar Timur sebesar 6.204 jiwa/km², Kecamatan
Denpasar Utara sebesar 5.598 jiwa/km² dan terendah adalah Kecamatan Denpasar Selatan
sebesar 4.898 jiwa/km².
Apabila dilihat struktur penduduk Kota Denpasar tahun 2010 yang tergolong dalam
usia kerja (15-64 tahun) tersebar hampir merata diseluruh Kecamatan yang ada di Kota
Denpasar. Penduduk produktif terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan
sebanyak 177.814 orang (31%) dilanjutkan dengan Kecamatan Denpasar Barat sebanyak
165.099 orang (29 %), Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 124.465 orang (21%) dan
terakhir Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 98.697 orang (17%). Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel dan gambar 1.2.
125311
70464
117417
90101
119540
67940
112018
85798
244851
138404
229435
175899
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Densel Dentim Denbar Denut
laki-laki perempuan jumlah
BAB I –PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 I-4
Tabel 1.1.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan di Kota Denpasar
Kecamatan
Kelompok Umur Den-Sel Den-Tim Den-Bar Den-Ut
0-4 23430 12501 21580 16148
5-9 20795 11844 20045 15602
10-14 17211 10561 16931 14095
15-19 18534 11090 17094 13920
20-24 27481 13479 22873 15997
25-29 30238 14638 26510 17840
30-34 27479 13826 24862 17531
35-39 24492 13495 23539 17429
40-44 18876 11489 18944 14695
45-49 12287 7975 12307 10570
50-54 8590 5688 8769 7536
55-59 6058 4149 6363 5440
60-64 3779 2868 3838 3507
65-69 2563 2075 2760 2482
70-74 1410 1324 1444 1397
75+ 1628 1402 1576 1710 Sumber: Denpasar dalam Angka tahun 2011
Gambar I.2.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan
Sumber : Denpasar Dalam Angka Tahun 2011
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Den-Sel
Den-Tim
Den-Bar
Den-Ut
BAB I –PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 I-5
Serapan tenaga kerja di Kota Denpasar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
Hal ini tidak bisa terlepas dari kedudukan Kota Denpasar yang merupakan pusat
pemerintahan serta pusat perekonomian di Provinsi Bali. Jika dilihat dari sector lapangan
usaha, sector perdagangan, hotel dan restoran menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu
sekitar 43,26% diikuti sector jasa-jasa sebesar 24,45 %, industry sebesar 13,94 %. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar I.3.
Persentase Tenaga Kerja Menurut Sektor Lapangan Usaha
di Kota Denpasar Tahun 2010
Sumber : Denpasar Dalam Angka Tahun 2011.
3. Kondisi Ekonomi
a. Industri Kreatif Daerah
Secara nasional, Deperindag mengidentifikasi 14 kelompok kreatif yang potensial
dikembangkan di Indonesia. Keempat belas kelompok tersebut adalah :
0,88
0
13,94
0,09
4,21
43,26
8,23
4,93
24,45
0 10 20 30 40 50
Pertanian
Penggalian
Industri
Listrik, gas dan Air Minum
Bangunan,
Perdagangan, Hotel dan …
Angkutan dan Komunikasi
Keuangan
Jasa-jasa
Persentase
Persentase
BAB I –PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 I-6
Tabel 1.2.
Kelompok Industri Kreatif Nasional
Kelompok Industri Kreatif Nasional
No Kelompok Industri No Kelompok Industri
1 Periklanan 8 Seni pertunjukan
2 Layanan computer dan piranti lunak 9 Pasar seni dan barang antic
3 Arsitektur 10 Penerbitan dan percetakan
4 Permainan interaktif 11 Film, video dan photography
5 Musik 12 Fashion
6 Riset dan pengembangan 13 Design
7 Televisi dan Radio 14 Kerajinan
Sumber : Kebudayaan Unggulan Kota Denpasar tahun 2010
Disamping 14 kelompok industry kreatif nasional, untuk Kota Denpasar terbuka
peluang untuk mengembangkan industry jasa kreatif bidang pariwisata dan industry kreatif
bidang pertanian atau agro industry kreatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table
dibawah ini:
Tabel 1.3.
Kelompok Industri Kreatif di Kota Denpasar
Kelompok Industri Kreatif Bidang Pariwisata
(industri pariwisata)
1 Jasa atraksi
2 Jasa akomodasi
3 Jasa restoran
4 Jasa transportasi
5 Jasa souvenir
6 Jasa promosi
7 Jasa pelayanan
Kelompok Industri Kreatif Bidang Pertanian
(agro industri )
1 Tanaman hias
BAB I –PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 I-7
2 Ikan hias
3 Aroma terapi
4 Obat anti nyamuk
5 Minuman berem
6 Kacang Rahayu
7 Dupa wangi
Sumber : Kebudayaan Unggulan Kota Denpasar tahun 2010
Keterkaitan kelompok industry kreatif, industry kreatif bidang pariwisata dan
industry kreatif bidang pertanian dengan hasil inventori unsure budaya unggulan dan
unsure budaya potensial dapat dilihat dalam keterkaitan secara langsung dan juga tidak
langsung.
b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB
Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah, salah
satu indicator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sector-sektor
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar digambarkan oleh perkembangan PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto) Kota Denpasar tahun 2010 atas dasar harga konstan
yang mencapai 6.57%. Pertumbuhan tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun
2009 yang sebesar 6,53 %. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tersebut
terjadi karena pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota
Denpasar dan di pihak yang lain pergerakan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada
tahun 2010 juga sedikit mengalami hambatan yang disebabkan oleh adanya lonjakan harga
yang cukup tinggi pada akhir tahun, yang salah satunya disebabkan oleh lonjakan harga
komoditas hasil pertanian berkenaan dengan ketidakmenentuan cuaca.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum perekonomian Kota
Denpasar terus mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2009 terjadi pelambatan yaitu
sebesar 6,53 % dari 6.83 % pada tahun sebelumnya (2008). Perbandingan pertumbuhan
BAB I –PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 I-8
ekonomi yang dicapai Kota denpasar selama lima tahun terakhit dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Tabel I.4.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar
Tahun 2006– 2010 (Dalam Persen)
2006 2007 2008 2009 2010
Pertumbuhan Ekonomi 5,88 6,60 6,83 6,53 6,57
Inflasi 4,30 5,91 9,62 4,37 8,10
Sumber : Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar, 2010
Gambar 1.4.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar
Tahun 2006 – 2010 (Dalam Persen)
Sumber : PDRB Kota Denpasar tahun 2011
Perekonomian suatu daerah juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang
terjadi. Dari data di atas terlihat bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi
tahun 2008 ternyata diikuti oleh peningkatan inflasi yang mencapai 9,62 persen. Angka ini
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,91. Hal ini
disebabkan oleh melambungnya harga minyak mentah dunia (CPO) sehingga
menyebabkan harga barang dalam negeri melonjak. Melonjaknya harga barang ini
menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Walaupun angka inflasi tahun 2008
5,886,6 6,83 6,53 6,57
4,3
5,91
9,62
4,37
8,1
2006 2007 2008 2009 2010
Pertumbuhan Ekonomi dan InflasiKota Denpasar
Pertumbuhan Ekonomi Inflasi
BAB I –PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 I-9
meningkat, akan tetapi angka ini masih merupakan angka aman bagi perekonomian
Denpasar karena masih dibawah 10 persen. Untuk tahun 2009 tingkat inflasi di Kota
Denpasar cukup stabil yaitu sebesar 4,37%. Namun ditahun 2010 tingkat inflasi di Kota
Denpasar mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 8,10.
Bila dilihat dari tabel diatas, tingkat inflasi di Kota Denpasar mengalami kondisi
yang sangat fluktuatif. Akan tetapi hal tersebut dapat ditanggulangi dengan baik karena
laju pertumbuhan PDRB yang cenderung stabil selama 5 tahun terakhir meskipun tetap
disertai kenaikan maupun penurunan.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-1
BAB II
KEBIJAKAN PEMERITAH DAERAH
A. Visi dan Misi Tahun ke 1 RPJMD II (2010-2015)
Visi Kota Denpasar
Untuk menguatkan pondasi Denpasar sebagai Kota Kreatif tahun 2010-2015 dan
aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggul secara sistematis, partisipatif dan
berkelanjutan, Pemerintah Kota Denpasar masih memerlukan berbagai hal yang bersifat
mendasar : (1) Konsep utuh dan operasional tentang Kota Kreatif, Industri Kreatif dan
kebudayaan unggul yang cocok dengan kondisi kontekstual Kota Denpasar sebagai
komunitas urban, berjatidiri kebudayaan Bali dan bersifat multikultural: (2) Inventori data
dasar (database) tentang keberadaan, perkembangan dan persebaran unsur budaya
unggulan. Sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan: (3) Kondisi kontekstual
tentang beragam unsur kebudayaan unggul dalam habitat urban. Disatu pihak kehidupan
urban yang modern dan mengglobal ditengah isu komodifikasi, hegemoni, marginalisasi
dan dilain pihak semakin terbukanya aneka peluang kehidupan urban dengan nilai tambah
secara tradisi, ekonomi, teknologi dan sain. Dalam aneka pembaharuan bentuk, fungsi dan
makna, serta beragam peluang dan tantangan kontekstual, penelitian ilmiah untuk
merumuskan konsep kunci kota kreatif dan inventori unsur budaya unggulan sebagai basis
industri dan kota kreatif menjadi amat relevan dan urgen.
Sebuah konsep kota kreatif bercirikan dan mengandung muatan :
1. Membangun Citra dan identitas lokal
2. Memberikan kontrubusi ekonomi yang signifikan
3. Menciptakan iklim bisnis yang positif
4. Berbasis kepada sumber daya yang terbarukan
5. Menciptakan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan yang kompetitif
6. Memberikan dampak yang positif pada masyarakat.
Keseluruhan aspek di atas dijadikan dasar untuk menggerakkan individu, seniman,
budayawan dan komunitas-komunitas kreatif, yang esensinya adalah membangun
keseimbangan antara jiwa dan raga, batiniah lahiriah, spritual dan material dari
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-2
masyarakat secara kreatif menuju keseimbangan dalam perubahan. Dalam hal ini ketiga
pilar pembangunan Pemerintah , Swasta dan masyarakat merupakan penyangga utama
untuk mewujudkan bangunan Kota Kreatif.
Berdasarkan latar belakang dan kondisi diatas ditetapkan visi Kota Denpasar
sebagai berikut :
“ DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA
DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN ”
Misi Kota Denpasar
1. Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali.
2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui
Budaya Kreatif.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan
Supremasi Hukum (law enforcement)
4. Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare
society)
5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat
melalui sistem Ekonomi Kerakyatan.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (RPJMD)
Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut, ditempuh
melalui 4 (empat) strategi pokok pembangunan, yaitu:
1. Pemberdayaan lembaga adat, pelestarian budaya dan peningkatan pehamanan dan
praktek keagamaan.
2. Pemberdayaan masyarakat, dan penguatan system ekonomi kerakyatan yang kreatif
berbasis budaya unggulan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-3
Keempat strategi pencapaian visi dan misi ini merupakan satu kesatuan saling
berkaitan dan saling mendukung satu dengan lainnya. Upaya pemberdayaan masyarakat
dan penguatan system ekonomi kerakyatan yang kreatif berbasis budaya unggulan sebagai
salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, dalam implementasinya
perlu dilandaskan pada penguatan dibidang pemberdayaan lembaga adat, pelestarian
budaya dan peningkatan pemahaman serta praktek keagamaan sebagai benteng pelindung
dari pengaruh budaya luar yang tidak selaras dengan budaya lokal. Demikian pula dengan
straegi peningkatan kualitas SDM sangat penting artinya dalam mendukung pencapaian
peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh terciptanya keamanan dan
keteriban lingkungan yang kondusif.
Sedangkan strategi pencapaian pada masing-masing misi pembangunan diuraikan
sebagai berikut :
Penguatan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali.
1. Sasaran meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan
kehidupan berbagama, peranserta lembaga social keagamaan dan tericiptanya harmoni
sosial yang kondusif dicapai dengan strategi :
a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-
nilai keagamaan.
b. Meningkatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
c. Meningkatkan pelayanan kehidupan keagamaan.
2. Sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, dicapai
dengan strategi :
a. Mengelola keragaman budaya.
b. Mengembangkan nilai budaya.
c. Mengembangkan kekayaan budaya.
3. Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman
konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, menurunnya jumlah pecandu
narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum,
meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar, dicapai dengan strategi :
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-4
a. Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui kerjasama kemitraan.
b. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat
4. Sasaran mengendalikan pemanfaatan ruang dan menurunnya pelanggaran Tata Ruang
dan Bangunan, dicapai dengan strategi :
a. Menata ruang secara efektif dan efisien.
5. Sasaran Meningkatkan Jumlah orang yang senang berolah raga dicapai dengan
strategi:
a. Membina dan memasyarakatkan olah raga
6. Sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber
daya alam dan lingkungan hidup, dicapai dengan strategi :
a. Mengelola dan mengembangkan sumber daya kelautan.
b. Mengelola perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
c. Merehabilitasi dan memulihkan cadangan sumber daya alam.
d. Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
e. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
hidup.
f. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
g. Memberikan pelayanan berupa drainase yang berkualitas, terjangkau, efisien,
menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan berwawasan lingkungan.
7. Sasaran meningkatkan daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, dengan
meminimalisasi pencemaran dan pembangun taman kota yang nyaman, dicapai dengan
strategi :
a. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.
b. Mengembangkan destinasi pariwisata.
Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui
Budaya Kreatif.
1. Sasaran menciptakan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas
setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah, dicapai dengan strategi :
a. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi ivestasi.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-5
b. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
2. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan
untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian, dicapai dengan strategi :
a. Mengembangkan Kekayaan Budaya Lokal.
b. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat.
c. Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan
d. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan
e. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan
f. Meningkatkan peran perempuan di Desa/kelurahan
3. Sasaran mewujudkan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan
ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik
ekonomi tinggi dicapai dengan strategi :
a. mewujudkan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di
berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi
dicapai.
b. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi.
4. Sasaran memangkas prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi,
dicapai dengan strategi :
a. Mengelola perijinan dengan sistem satu pintu.
b. Melakukan survey kepuasan terhadap pelayanan perijinan.
5. Sasaran meningkatkan investasi secara bertahap dicapai dengan strategi.
a. Melakukan promosi potensi unggulan investasi di Kota Denapsar.
b. Menyiapkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.
c. Menjaga keamanan tetap kondusif.
Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan
Supremasi Hukum (law enforcement), sebagai berikut :
1. Sasaran mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan
(jajaran) pejabat yang paling atas, dicapai dengan strategi :
a. Melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-6
b. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah.
c. Mengelola sumber daya manusia dengan baik.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
e. Menyelenggarakan kepemimpinan pemerintah daerah.
f. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah.
g. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
h. Meningkatkan dukungan program kegiatan
2. Sasaran menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang
bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel dicapai dengan strategi :
a. Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan.
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
c. Meningkatkan sarana dan prasarana paratur pemerintah.
d. Meningkatkan dukungan program kegiatan
3. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
dicapai dengan strategi :
a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
b. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik.
c. Meningkatkan dukungan program kegiatan
4. Sasaran menjamin konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan diatasnya
dicapai dengan strategi :
a. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
Walikota.
b. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
c. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
d. Meningkatkan dukungan program kegiatan
5. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan kearsipan yang
profesional dicapai dengan strategi :
a. Menyempurnakan sistem kearsipan pada instansi pemerintah, melestarikan arsip
daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kearsipan
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-7
b. Mengembangkan budaya baca dan membina perpustakaan.
c. Meningkatkan dukungan program kegiatan.
6. Sasaran meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerapan sangsi
yang tegas dicapai dengan strategi :
a. Mengintensifkan penerimaan pendapatan
b. Meningkatkan dukungan program kegiatan.
7. Sasaran meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit
masyarakat dicapai dengan strategi :
a. Melihara keamanan lingkungan secara berkelanjutan
b. Memberdayakan masyarakat dalam keamanan lingkungan
c. Melaksanakan operasi pemeliharaan ketertiban
Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare
society), sebagai berikut :
1. Sasaran meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan, perluasan jaringan dan
pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu, dicapai dengan strategi :
a. Meningkatkan pendidikan anak usia dini.
b. Melaksanakan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun.
c. Melaksanakan pendidikan menengah.
d. Menyelenggarakan pendidikan non formal.
e. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
f. Menyelenggarkakan pendidikan kedinasan.
g. Mengembangkan budaya baca dan membina perpustakaan.
h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan.
i. Mengelola manajemen pelayanan pendidikan.
2. Sasaran meningkatan mutu, lembaga, sarana dan prasarana, lingkungan dan pelayanan
kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat, dicapai dengan strategi :
a. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
b. Meningkatkan pengelolaan lingkungan sehat.
c. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-8
d. Meningkatkan upaya kesehatan perorangan.
e. Mencegah dan memberantas penyakit.
f. Memperbaiki gizi masyarakat.
g. Meningkatkan sumber daya kesehatan.
h. Meningkatkan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
i. Mengawasi peredaran obat dan makanan.
j. Mengembangkan obat asli Indonesia.
k. Merumuskan kebijakan dan menajamen pembangunan kesehatan.
l. Melaksanakan penelitian dan pengembanganf keehatan.
3. Sasaran meningkatkan kesejahteraan social oleh dan untuk semua kalangan
masyarakat berdasarkan tat twam asi, dicapai dengan strategi :
a. Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi social bagi PMKS.
b. Memberdayakan fakir miskin.
c. Memberikan pembinaan dan pengayoman kepada anak-anak terlantar.
d. Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat dan trauma
secara berkelanjutan
e. Memberikan pembinaan, pengayoman bagi panti asuhan/panti jompo
f. Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para mantan penyandang penyakit
social
g. Memberdayakan kelembagaan / institusi yang menangani masalah kesejahteraan
sosial
4. Sasaran meningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dan perlindungan
anak dicapai dengan strategi :
a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan.
b. Meningkatkan peran serta dan kesetaran gender dalam pembangunan
c. Meningkatan perlindungan anak perempuan dan anak.
d. Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
5. Sasaran menanggulangi kemiskinan, dicapai dengan strategi :
a. Memenuhi kebutuhan ketahanan pangan keluarga miskin.
b. Memenuhi layanan kesehatan keluarga miskin.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-9
c. Memenuhi layanan pendidikan bagi keluarga miskin.
d. Memenuhi upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin.
e. Meningkatan kualitas perumahan keluarga miskin.
f. Memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin.
g. Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
h. Memenuhi rasa aman bagi masyarakat miskin
i. Memperluas kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam
pembangunan.
j. Menjamin kesetaraan gender bagi masyarakat miskin.
k. Meningkatkan akese bagi masyarakat miskin dalam pembangunan perkotaan.
l. Mengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir.
6. Sasaran mengembangkan jaringan informasi secara terpadu, dicapai dengan strategi :
a. Mengembangkan, memeratakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pos dan
telekomunikasi.
b. Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi
dan komunikasi.
7. Sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga, dicapai dengan strategi :
a. Menata administrasi kependudukan.
b. Merevitalisasi keluarga berencana.
c. Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja.
d. Meningkatkan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
e. Menguatkan kelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
f. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pemuda.
g. Membina dan meningkatkan partisipasi pemuda.
h. Mengembangkan kebijakan dan menajamen olah raga.
i. Membina dan mamasyarakatkan olah raga.
j. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-10
8. Sasaran meningkatkan pencegahan dan menanggulangan bencana alam, dicapai
dengan strategi :
a. Mencegah dan menanggulangi korban bencana.
b. Memberikan bantuan dan jaminan social bagi korban bencana alam.
Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahan Ekonomi Masyarakat melalui
sistem Ekonomi Kerakyatan , sebagai berikut :
1. Sasaran mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya
Unggulan dicapai dengan strategi :
a. Mendorong pengelolaan pendidikan kreatif
b. Meningkatkan peranan wirausahwan lokal dalam menghasilkan produk kreatif yang
unggul
c. Memperbanyak pengembangan dan penerapan teknologi dalam menghasilkan
produk kreatif yang berbasis masyarakat.
d. Memperbanyak penggunaan bahan baku lokal dalam industri kreatif
e. Meningkatkan pemakaian produk lokal kreatif dan meningkatkan pemasyarakatan
HKI
f. Mengembangkan pembiayaan yang terjangkau dan mudah bagi pengembangan
ekonomi keatif.
2. Sasaran meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian,
dicapai dengan strategi :
a. Membangun sarana dan prasarana sumber daya air.
b. Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya.
c. Menyediakan dan mengelola air baku.
d. Mengendalikan banjir dan mengamankan pantai.
e. Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan kelembagaan sumber daya air.
f. Memberdayakan masyarakat dalam penyediaan air minum.
g. Mengembangkan kelembagaan perusahaan daeah air minum.
h. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-11
3. Sasaran meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan,
dicapai dengan strategi :
a. Memelihara jalan dan jembatan.
b. Meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan.
c. Memelihara prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan.
d. Membangun prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan.
e. Membangun sarana dan prasarana angkutan danau sungai dan menyebrangan.
4. Sasaran mengembangkan pariwisata sebagai sebagai percepatan atau lokomotif
pembangunan, dicapai dengan strategi :
a. Mengembangkan pemasaran pariwisata.
b. Mengembangkan destinasi pariwisata.
c. Mengembangkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata.
5. Sasaran meningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala
mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta
pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, dicapai dengan strategi :
a. Menciptakan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.
b. Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.
c. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan
menengah.
d. Memberdayakan usaha skala mikro.
e. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.
f. Mengembangkan ekonomi lokal.
6. Sasaran meningkatkan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil
produksi unggulan, dicapai dengan strategi :
a. Meningkatkan ketahanan pangan.
b. Mengembangkan agribisnis.
c. Meningkatkan kesejahteraan petani.
d. Mengembangkan sumber daya perikanan.
e. Memanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-12
7. Sasaran meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas produksi
peternakan dicapai dengan strategi :
a. Meningkatkan produksi hasil peternakan.
b. Meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan.
c. Meningkatkan penerapan teknologi peternakan.
8. Sasaran meningkatkan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda
untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah, dicapai dengan
strategi :
a. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan dibidang kepemudaan.
b. Meningkatkan peran serta pemuda
c. Menumbuhkan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
d. Mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda.
e. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olah raga.
f. Membina dan masyarakatkan olah raga.
g. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga.
9. Sasaran meningkatan iklim investasi dan daya saing, dicapai dengan strategi :
a. Meningkatan iklim investasi dan reaslisasi investasi.
b. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
10. Sasaran meningkatkan pemerataan kesempatan kerja, kualitas dan perlindungan tenaga
kerja, serta mengelola transmigrasi dicapai dengan strategi :
a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
b. Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja.
c. Melindungi dan mengembangkan lembaga tenaga kerja.
d. Mengelola transmigrasi secara terpadu
11. Sasaran meningkatkan perdagangan dalam negeri dan eksport, dicapai dengan strategi:
a. Mengarahkan hasil produksi sesuai dengan standardisasi nasional.
b. Meningkatkan dan mengembangkan eksport.
c. Meningkatkan kerjasama perdagangan internasional.
d. Mengelola persaingan usaha yang sehat.
e. Melindungi konsumen dan mengamankan perdagangan.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-13
f. Meningkatkan efisiensi perdagangan.
g. Mengembangkan distribusi prouduksi secara optimal.
VI.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan
Berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Permasalahan Pembangunan lima tahun
kedepan maka arah kebijakan Kota Denpasar merupakan pencapaitan lebih kongkrit dari
strategi yang telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaitan sasaran Milinium
Development Goald (MDG’s), sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bali, arah kebijakan pada
masing-masing sasaran visi pembangunan Kota Denpasar dirumuskan sebagai berikut :
A. Penguatan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali.
1. Sasaran meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan
kehidupan berbagama, peranserta lembaga social keagamaan dan tericiptanya harmoni
sosial yang kondusif dilaksanakan dengan strategi :
1) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-
nilai keagamaan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan Kualitas dan Pemahaman Agama Serta Kehidupan Beragama;
b. Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama,
2) Meningkatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan dengan
arah kebijakan sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pesraman kilat.
b. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama.
3) Meningkatkan pelayanan kehidupan keagamaan dilaksanakan dengah arah
kebijakan :
a. Meningkatkan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan
pemberdayaan masyarakat.
b. Meningkatkan fungsi dan peran para pemuka agama sebagai pengayom umat
Bergama.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-14
2. Sasaran meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, dilaksanakan
dengan Strategi :
1) Mengelola keragaman budaya, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan kecintaan terhadap budaya, melaksanakan dialog terbuka,
mengembangkan ruang public sebagai modal social, dan meningkatan
penegakan hukum sebagai pilar keadilan bagi antar unit budaya yang ada
dalam masyarakat.
b. Mengembangkan keaneragaman budaya serta melakukan seminar lokakarya
dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya
2) Mengembangkan nilai budaya, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Mereaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar
pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional.
b. Memberikan reward bagi pemerhati dan pelestari budaya lokal
3) Mengembangkan kekayaan budaya, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan lembaga yang mengelola kekayaan
budaya.
b. Sosialisasi dan pelestarian peningalan budaya
4) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur
c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kemampuan aparatur
3. Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman
konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, menurunnya jumlah pecandu
narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum,
meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar, dicapai dengan strategi :
1) Memberdayakan potensi keamanan, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Memberdayakan masyarakat melalui pembentukan kelompok pengamanan
swadaya.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-15
b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait masalahan keamanan dan
ketertiban.
2) Memelihara ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Memberikan pembinaan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.
b. Meningkatan kualitas pelayanan polisi pamong praja.
c. Mengawasi dan melakukan operasi ketertiban terhadap pelanggar peraturan.
3) Mencegah penyalahgunaan narkoba, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
a. Meningkatkan koordinasi, informasi dan edukasi serta meningkatkan peran
pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
b. Menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi anti narkoba dan koordinasi
bidang obat dan makanan.
4) Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui kerjasama kemitraan dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Melaksanakan berbagai forum dialog terkait dengan wawasan kebangsaan.
b. Melaksanakan seminar, diskusi maupun lokakarya.
5) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat.
b. Menyelesaikan perselisihan partai politik.
6) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur
c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kemampuan aparatur
4. Sasaran Meningkatkan jumlah orang yang senang berolahraga dicapai dengan strategi
sebagai berikut :
1) Membina dan memasyarakat kan olah raga dicapai dengan arah kebijakan sebagai
berikut :
- Memasyarakatkan olah raga, meningkatkan prestasi olah raga dan membina
olah raga yang berkembang di masyarakat.
2) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-16
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur
c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kemampuan aparatur
5. Sasaran mengendalikan pemanfaatan ruang dan menurunnya pelanggaran Tata Ruang
dan Bangunan, dicapai dengan strategi :
1) Menata ruang secara efektif dan efisien, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Merencanakan penataan ruang dengan merevisi tata ruang
b. Mendayagunakan rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya.
c. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan memantapkan koordinasi dan
konsultasi antar lembaga yang terkait dengan penataan ruang.
d. Mengendalikan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.
2) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
e. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran
f. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur
g. Menerapkan peraturan disiplin aparatur
h. Meningkatkan kemampuan aparatur
6. Sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber
daya alam dan lingkungan hidup, dicapai dengan strategi :
1) Mengelola dan mengembangkan sumber daya kelautan, dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
a. Mengembangkan sistem monitoring, controlling, surveillance, pengelola
sumber daya pesisir dan menata ruang laut dan pesisir sesuai dengan daya
dukung lingkungan.
b. Mengembangkan kawasan konservasi laut, merehabilitasi habitat ekosistem
serta meningkatkan peran aktif masyarakat pesisir dan swasta dalam
mengelola sumber daya laut dan pesisir.
c. Menata lembaga tingkat lokal, menegakkan hukum serta pengembangan
wawasan kelautan bagi generasi muda dan anak sekolah.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-17
2) Mengelola perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dilaksanakan dengan
arah kebijakan :
a. Melindungi sumber daya alam dari pemanfaatan yang tidak terkendali,
mengembangkan koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai dan melindungi
keanekaragaman hayati dari kepunahan serta mengembangkan sistem insentif
dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
b. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga
swadaya masyarakat, legeslatif, dunia usaha dalam perlindungan dan
pelestarian sumber daya alam serta merumuskan kemanisme pendanaan bagi
kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
3) Merehabilitasi dan memulihkan cadangan sumber daya alam, dilaksanakan dengan
arah kebijakan :
a. Merehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak dikawasan hutan, pesisir,
perairan serta mengembangkan manajemen sistem pengelolaanya.
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sarana dan prasarana rehabilitasi serta
pengayaan sumber daya pertanian dan perkinanan.
4) Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan
lingkungan hidup termasuk lembaga masyarakat adat, serta peningkatan peran
serta masyarakat melalui kemitraan dalam mengelola sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
b. Meningkatkan koordinasi antar lembaga, merumuskan peraturan terkait
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mengembangkan
pendidikan lingkungan hidup baik formal maupun non formal.
5) Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
hidup, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Menyusun neraca sumber daya alam dan neraca lingkungan hidup, menyusun
data potensi maupun daya dukung kawasan ekosistem serta mengembangkan
evaluasi sumber daya alam yang meliputi hutan, air dan pesisir.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-18
b. Mengembangkan sistem informasi terpadu dan sistem jaringan pemantau
kualitas lingkungan, menyusun status lingkungan hidup serta melibatkan peran
serta masyarakat dalam pemantauan dan informasi kualitas lingkungan hidup.
6) Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dilaksanakan dengan
arah kebijakan :
a. Menyusun regulasi dalam pengendalian dan perusakan lingkungan hidup dan
menyelesaikan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum.
b. Memantau kualitas udara dan ari tanah, air pemukaan dan kualitas air laut
dikawasan pesisir.
c. Meningkatkan fasilitas pemantau pencemaran, pengawasan air minum dan air
limbah, emisi gas buang dan pengelolaan limba B3 serta meningkatkan fasilitas
pemantau pencemaran.
7) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur
c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kemampuan aparatur
7. Sasaran meningkatkan kebersihan dan keindahan kota untuk mendukung daya tarik
Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, dengan strategi :
1) Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah , dilaksanakan dengan arah
kebijakan :.
a. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, mengembangkan sumber
daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
b. Mengembangkan kebijakan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan
persampahan.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
persampahan.
2) Mengembangkan keindahan wajah kota dengan meningkatkan kualitas taman dan
ruang terbuka hijau Kota Denapsar, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-19
a. Memperindah wajah kota dengan peningkatan, pemeliharaan dan penataan
taman kota.
b. Meningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan ruang
terbuka hijau.
3) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur
c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kemampuan aparatur
B. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal
Melalui Buday Kreatif.
1. Sasaran menciptakan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas
setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah, dicapai dengan strategi :
1) Meningkatkan iklim investasi dan realisasi ivestasi, dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi untuk tahap
memulai suatu usaha dan tahap operasi suatu bisnis.
b. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum.
c. Menyederhanakan prosedur penanama modal.
2) Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang
investasi dengan dunia usaha.
b. Mendorong terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UMKM.
c. Menyiapkan sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan
investasi.
3) Meningkatkan Perekonomian masyarakat Kota, dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-20
a. Meningkatkan kemampuan pengurus dan Badan Pengawas LPD dan Kepala
Pasar
b. Meningkatkan koordinasi ekonomi kerakyatan.
c. Mengatur kelancaran usaha industry.
4) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kota, dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
a. Meningkatkan kapasitas dewan ketahanan pangan.
b. Mengikuti even terkait ketahanan pangan.
5) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur.
d. Meningkatkan kemampuan aparatur.
2. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan
untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian, dicapai dengan strategi :
1) Mengembangkan Kekayaan Budaya Lokal dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Mempertahankan keberadaan organisasi kesenian di masing-masing desa adat
atau banjar.
b. Mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
kekaaan budaya.
c. Meningkatkan ketahanan budaya lokal dalam menangkal pengaruh negatif
globalisasi.
2) Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Memberikan pelatihan keterampilan dalam bidang menajamen badan usaha
desa, usaha industri kerajinan, pertanian dan peternakan serta budidaya
tanaman.
b. Memberikan bantuan permodalan serta fasilitasi kemitraan bagi usaha mikro,
kecil dan menangah di desa/keluarahan.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-21
3) Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Memberikan pembinaan kepada masyarakat, melaksanakan muswarah
pembangunan desa/kelurahan.
b. Membeikan rangsangan berupa stimulan untuk pembangunan desa/keluarahan.
4) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi aparatur sesuai dengan bidang
tugasnya terutama manajemen pemerintahan desa/kelurahan.
5) Meningkatkan peran perempuan di Desa/kelurahan dilaksanakan dengan arah
kebijakan
- Memberikan pelatihan bidang ekonomi produktif kepada kaum perempuan di
pedesaan.
6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur.
3. Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman
konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, menurunnya jumlah pecandu
narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum,
meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar, dilaksakan dengan strategi :
a. Memeberdayakan potensi keamanan.
b. Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui kerjasama kemitraan.
4. Sasaran mewujudkan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan
ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik
ekonomi tinggi dicapai dengan strategi :
1) Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-22
a. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang
investasi dengan dunia usaha.
b. Mendorong terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UMKM.
c. Menyiapkan sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan
investasi.
2) Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi untuk tahap
memulai suatu usaha dan tahap operasi suatu bisnis.
b. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum.
c. Menyederhanakan prosedur penanama modal.
5. Sasaran memangkas prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi,
dicapai dengan strategi :
1) Mengelola perijinan dengan sistem satu atap dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menyederhanakan prosedur perjinan untuk mendukung peningkatan investasi.
b. Memotong ekonomi biaya tinggi dalam pengurusan perijinan.
2) Melakukan survey kepuasan terhadap pelayanan perijinan dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Melaksanakan survey kepuasan konsumen atas pelayanan perijinan yang
diberikan.
b. Menyelenggarakan kotak saran, sms pengaduan, layanan bebas pulsa dan
dialog interaktif dalam mengeola kritik guna menyempurnakan pelayanan
perijinan.
6. Sasaran meningkatkan investasi secara bertahap dicapai dengan strategi.
1) Melakukan promosi potensi unggulan investasi di Kota Denpasar, dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Menyelenggarakan Denpasar Pestival secara berkala dengan memerkan produk
dan potensi unggulan Denpasar.
b. Mengikut sertakan pada pameran bagi produk dan hasil industri unggulan
Kota Denpasar.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-23
2) Menyiapkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah, dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Membangun sarana dasar perekonomian yang memberikan multiplayer efek
bagi perkembangan bidang lainnya.
3) Menjaga keamanan tetap kondusif, dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menyiapkan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan,
membangun pos ronda, serta mengendalikan keamanan lingkungan.
b. Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dalam menjaga keamanan
dan kenyamanan.
C. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan
Supremasi Hukum (law enforcement), sebagai berikut :
1. Sasaran mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan
(jajaran) pejabat yang paling atas, dicapai dengan strategi :
1) Melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Menerapakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat
dan lini pemerintahan pada semua kegiatan.
b. Menata kembali fungsi-fungsi lembaga pemerintahan agar dapat berfugsi
dengan baik, memadai serta efisien dengan struktur yang profesional, luwes,
ramping dan responsif.
c. Meningkatkan optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-governement
dalam pengelolaan fungsi dan tugas pemeritahan.
d. Menghilangkan hambatan dalam pelayanan public melalui deregulasi dan
debirokrasi
2) Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah.
a. Meningkatkan pengawasan internal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
b. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan walikota agar sesuai dengan visi dan
misi yang akan dicapai.
c. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparat pengawasan.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-24
d. Mengembangkan pengawasan yang berbasis kinerja.
e. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.
3) Mengelola sumber daya manusia dengan baik dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Pengembangan sistim informasi manajemen kepegawaian berbasis IT guna
peningkatan pelayanan dibidang kepegawaian
b. Rekruitmen SDM aparatur berdasarkan analisis kebutuhan dengan skala
prioritas serta berbasis karakteristik daerah
c. Peningkatan kapasitas dan propesionalisme aparatur melalui pengembangan
jenis dan frekuensi diklat.
d. Mutasi dan pengembangan karir pegawai dengan sistim reward dan
punishment yang berbasis kompetensi
4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menghilangkan hambatan dalam pelayanan publik melalui geregulasi dan
debiroktratisasi.
b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
c. Mengelola pengaduan masyarakat sebagai sarana koreksi terhadap pelayanan
yang diberikan.
5) Menyelenggarakan kepemimpinan pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mengembangkan prosedur dan standarisasi administrasi dalam rangka
mendukung tugas-tugas pelayanan.
b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi pimpinan.
c. Meningkatkan manajemen pendukung yang membantu kelancaran tugas-tugas
pimpinan.
6) Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Merintis kerjasama sama dalam berbagai bidang pembangunan dengan daerah-
daerah yang berpotensi mempengaruhi kemajuan pembangunan dengan
Pemerintah Kota.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-25
b. Mengelola potensi unggulan Kota Denpasar yang dapat dikerjasamakan dalam
pengelolaannya dengan daerah lain.
7) Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Menyempurnakan hubungan kerja antar SKPD
8) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur.
2. Sasaran menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang
bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel dicapai dengan strategi
1) Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menyempurnakan hubungan kerja antar SKPD.
b. Melestarikan dan menyelamatkan dokumen daerah.
2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Meningkatkan kinerja kelembagaan berdasarkan prinsip-prisip organisasi
modern yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
b. Mengkaji pelaksanaan standar pelayanan minimal, mengelola kewenangan
daerah dan mengembangan sistem informasi pelayanan masyarakat.
3) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Meningkatkan kualitas dan fasilitas sarana pelayanan umum.
b. Membangun dan memelihara sarana pelayanan umum.
3. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
dicapai dengan strategi :
1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menyusun norma, standar, pedoman dan manual dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah.
b. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-26
2) Strategi Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Membahas rancangan peraturan daerah dengan pemerintah
b. Mensosialisasikan peraturan daerah
c. Meningkatkan kapasitas anggota DPRD
4. Sasaran menjamin konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan diatasnya
dicapai dengan strategi :
1) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan Walikota dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan pengawasan internal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
b. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan walikota agar sesuai dengan visi dan
misi yang akan dicapai.
c. Mengembangkan pengawasan yang berbasis kinerja.
d. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan
2) Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparat pengawasan.
b. Mengkuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengawasan
3) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
- Menyusun norma, standar, pedoman dan manual bidang pengawasan.
4) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
d. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
e. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
f. Menerapkan peraturan disiplin aparatur.
5. Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan kearsipan yang
profesional dicapai dengan strategi :.
1) Menyempurnakan sistem kearsipan pada instansi pemerintah, melestarikan arsip
daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kearsipan, dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-27
a. Meningkatkan pelayanan kearsipan
b. Menyempurnakan sistem kearsipan dan melestarikan arsip daerah
6. Sasaran meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerapan sangsi
yang tegas dicapai dengan strategi :.
1) Mengintensifkan penerimaan pendapatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui penerapan sangsi yang
tegas
b. Mempertahanka Ruang terbuka hijau kota
2) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur.
7. Sasaran Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit
masyarakat dicapai dengan strategi :
1) Melihara keamanan lingkungan secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
- Meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan
2) Memberdayakan masyarakat dalam keamanan lingkungan dilaksanakan dengan
arah kebijakan :
- Meningkatkan pelaksanaan ronda lingkungan.
3) Melaksanakan operasi pemeliharaan ketertiban dilaksanakan dengan arah
kebijakan:
- Meningkatkan rasia keamanan lingkungan
4) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-28
D. Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare
society), sebagai berikut :
1. Sasaran meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan, perluasan jaringan dan
pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu, dicapai dengan strategi :
1) Meningkatkan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menjamin penyelenggaraan pendidikan anak secara berkelanjutan.
b. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini.
c. Mensosialisasikan program pendidikan anak usia dini.
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan anak usia dini.
2) Menyelenggarakan pendidikan non formal dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Mengembangkan pendidikan non formal yang berorientasi menghasilkan
tenaga terampil.
b. Mengembangkan pendidikan kecakapan hidup, membina lembaga kursus dan
kelembagannya.
c. Memberi bantuan operasional bagi pendidikan non formal.
3) Melaksanakan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Menyelenggarakan wajib belajar Sembilan tahun bagi masyarakat Kota
Denpasar
b. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan wajib belajar Sembilan
tahun.
c. Memelihara fasilitas belajar, mengajar bagi tingkat sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama.
4) Melaksanakan pendidikan menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Mengembangkan metode belajar mengajar yang berbasis teknologi dan
informasi.
b. Mengembangkan kerjasama sekolah menengah dengan dunia usaha dan
industry.
c. Menyediakan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-29
5) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Mengembangkan Metode Pembelajaran yang Bermutu.
b. Mengembangkan sistem perencanaan dan mengendalikan program profesi
pendidik dan tenaga pendidik.
c. Memberikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.
d. Membina lembaga pelatihan peningkatan mutu pendidik.
6) Menyelenggarakan pendidikan luar biasa dilaksanakan dengan arah kebijakan
a. Menyelenggarakan pendidikan luar biasa pada berbagai tingkat yang bermutu
dan terjangkau.
b. Memberikan bantuan operasional bagi penyelenggaraan pendidikan luar biasa.
7) Menyelenggarkakan pendidikan kedinasan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menyelenggarakan perbaikan kurikulum dan perbaikan mutu penyelenggara
pendidikan kedinasan.
b. Melaksanakan pelatihan kedinasan secara terencana dan kontinyu bagi
pegawai.
8) Mengembangkan budaya baca dan membina perpustakaan dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Memasyarakatkan budaya baca dikalangan masyarakat.
b. Mengembangan perpustkaan di masyarakat sebagai upaya meningkatkan
budaya baca masyarakat.
9) Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap metode pembelajaran yang
memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar.
b. Mengadakan kerjasama penelitian bidang pendidikan dengan perguruan tinggi.
10) Mengelola manajemen pelayanan pendidikan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
- Menerapkan manajemen yang berorientasi peningkatan mutu pendidikan.
2. Sasaran meningkatan mutu, lembaga, sarana dan prasarana, lingkungan dan pelayanan
kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat, dicapai dengan strategi :
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-30
1) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Mengembangkan media promosi kesehatan, komunikasi, informasi secara
terpadu.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pendidikan kesehatan
masyarakat.
2) Meningkatkan pengelolaan lingkungan sehat dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan pengawasan dan pemeliharan lingkungan permukiman.
b. Menyediakan sarana dasar lingkungan dan mengembangkan wilayah sehat.
3) Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan, mengadakan dan memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan.
b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin pada setiap tingkatan dan
jaringannya.
4) Mencegah dan memberantas penyakit dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan sureilens epidemiologi dan penanggulangan wabah, imunasi dan
mencegah dan menanggulangi factor resiko.
b. Memasyarakatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
5) Memperbaiki gizi masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam rangka meningkatkan gizi
masyarakat terutama gizi ibu hamil, bayi dan anak balita.
b. Memberdayakan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.
6) Meningkatkan pengelolaan obat dan perbekalan sehatan dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, dan keterjangkauan obat dan
perbekalan obat.
b. Meningkatkan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.
7) Mengawasi peredaran obat dan makanan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menjamin tersedianya obat yang bermutu dan terjangkau diseluruh wilayah.
b. Mengadakan razia obat dan makanan secara berkala.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-31
8) Mengembangkan obat asli Indonesia dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menjadikan obat asli Indonesia sebagai komplemen bagi obat modern dan
dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau.
b. Melakukan penelitian obat-obat tradisional sehingga terjamin kehigienisnya.
9) Merumuskan kebijakan dan menajamen pembangunan kesehatan dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada
peningkatan derajat masyarakat.
b. Memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat miskin untuk berperan
dalam pembangunan kesehatan.
10) Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
- Melakukan pelayanan kesehatan secara terpadu bagi masyarakat miskin Kota
Denpasar.
11) . Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan beserta jaringannya
dilaksanakan dengan arah kebijakan
a. Membangun dan memperbaiki puskesmas dan puskesmas pembantu beserta
jaringannya secara berkala.
b. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit.
c. Meningkatkan pelayanan rumah sakit
12) .Membangun kemitraan dalam pemberian pelayanan kesehatan dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
- Membina kemitraan dengan masyarakat, swasta dan pemerintah daerah lainnya
dalam pelayanan kesehatan
13) Meningkatkan kesehatan anak dan balita dilaksanakan dengan arah kebijakan
- Memberikan imunisasi, penyuluhan dan melengkapi sarana dan prasarana
kesehatan bagi kesehatan anak dan balita
14) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada lansia dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
- Memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna bagi lansia.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-32
15) Mengawasi dan mengendalikan kesehatan makanan yang beredar di masyarakat
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
- Mengawasi kesehatan makanan dari hasil industry, rumah tangga dan
restaurant
16) Meningkatkan keselamatan bagi ibu melahirkan dan anak dilaksanakan dengan arah
kebijakan
- Memberikan penyuluhan, perawatan dan pertolongan bagi ibu yang akan
melahirkan.
17) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan kualitas aparatur
d. Meningkatkan peraturan disiplin aparatur.
3. Sasaran meningkatkan kesejahteraan social oleh dan untuk kalangan masyarakat
berdasarkan tat wam asi , dicapai dengan strategi :
1) Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi social bagi PMKS dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan kualitas pelayanan, dan perlindungan social dan hukum bagi
PMKS.
b. Menyusun kebijakan dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi social bagi
PMKS.
2) Memberdayakan fakir miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Memberdayakan fakir miskin melalui usaha ekonomi produktif dan usaha
kesejahteraan social.
b. Meningkatkan kemampuan aparat yang menangani fakir miskin.
c. Membentuk kemitraan dengan swasta dalam menanggulangi kemiskinan.
3) Memberikan pembinaan dan pengayoman kepada anak-anak terlantar dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembinaan dan memberikan pelatihan
keterampilan kepada anak terlantar.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-33
4) Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacad dan trauma
secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
- Mendata para penyandang cacad dan trauma, memberikan pelatihan
keterampilan dan memberdayakan secara manusiawi.
5) Memberikan pembinaan dan pengayoman bagi panti asuhan/panti jompo secara
berkala dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Memperbaiki dan mengelola sarana dan prasarana panti secara berkelanjutan.
b. Memberdayakan para penghuni panti dengan keterampilan.
6) Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para mantan penyandang penyakit
social dilaksanakan dengan arah kebijakan
a. Memberikan bimbingan dan bantuan bagi para penyandang penyakit social.
b. Memberdayakan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.
7) Memberdayakan institusi/kelembagaan yang menangani masalah kesejahteraan
social dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam menangani masalah
kesejaheraan social.
b. Meningkatkan kualitas aparatur yang bertugas menangani kesejahteraan social.
8) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan kualitas aparatur
d. Meningkatkan peraturan disiplin aparatur.
4. Sasaran meningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan
perlindungan anak serta meningkatkan peran gender dalam masyarakat dicapai
dengan strategi :
1) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
- Meningakatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
2) Meningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan kesejahteraan
dan perlindungan anak dilaksanakan dengan arah kebijakan :
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-34
- Meningkatan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang
pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya
perempuan.
3) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
a. Meningkatkan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
b. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam
melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga
4) Menguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Mengembangkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender
dan anak dalam perencanaan.
b. Mengembangkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan berbasis
perempuan dan anak.
5) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan kualitas aparatur
5. Sasaran Mengurangi Jumlah penduduk miskin Kota Denpasar, dicapai dengan strategi:
1) Memenuhi kebutuhan ketahanan pangan keluarga miskin dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Memberikan bantuan langsung pangan kepada keluarga miskin.
b. Menjamin kecukupan pangan bagi keluarga miskin.
c. Meningkatkan pendapatan petani pangan sekaligus melindungi produk pangan
petani.
2) Memenuhi layanan kesehatan keluarga miskin dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah
sakit.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-35
b. Memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.
c. Memberikan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan
jaringannya.
d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit
menular, lingkungansehat, gizi, dan perilaku hidup sehat.
3) Memenuhi layanan pendidikan bagi keluarga miskin dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam jenjang wajib belajar
Sembilan tahun.
b. Menurunkan angka buta aksara pada masyarakat miskin.
c. Memberikan pelayanan pendidikan non formal bagi masyarakat miskin.
d. Memberikan kesempatan bagi anak-anak kurang mampu untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
4) Memenuhi upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Mengembangkan kelembagaan bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan
posisi tawar dan efisiensi usaha.
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam berusaha dan bekerja.
5) Meningkatan kualitas perumahan keluarga miskin dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat miskin dalam
pembangunan rumah yang layak dan sehat.
b. Mengembangkan partisipasi masyarakat miskin dalam penyediaan perumahan.
6) Memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang berpihak pada masyarakat
miskin.
b. Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap air minum dan air dan sanitasi.
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pentingnya air minum
yang bersih, aman dan sarana sanitasi dasar.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-36
7) Memenuhi kebutuhan akan pertanahan bagi penduduk miskin dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
- Memberikan perlindungan bidang pertanahan bagi masyarakat miskin.
8) Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Memasyarakatkan informasi dan pengetahuan pengelolaan lingkungan yang
berpihak pada masyarakat miskin.
b. Mengelola lingkungan hidup yang menjamin dan melindungan akses
masyarakat miskin dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan
hidup.
9) Memenuhi rasa aman bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan
a. Mengembangkan sistem perlindungan social bagi masyarakat miskin terutama
anak jalanan, dan korban konflik.
b. Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam mewujudkan rasa
aman, mencegah dan menanggulangi persoalan setelah konflik.
10) Memperluas kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam
pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatan kesempatan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam setiap
proses pembangunan.
b. Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin.
11) Menjamin kesetaraan gender bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap ketimpangan
gender pada masyarakat miskin.
b. Mengembangan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup
perempuan.
12) Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin dalam pembangunan perkotaan
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
- Meningkatkan akses terhadap tempat dan ruang usaha bagi masyarakat
miskin.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-37
13) Mengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan kesejahterann masyrakat pesisir khususnya nelayan dan
pembudidaya ikan kecil.
b. Meningkatkan keamanan berusaha bagi nelayan.
6. Sasaran mengembangkan jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh
lapisan masyarakat, dicapai dengan strategi :
1) Mengembangkan, memeratakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pos dan
telekomunikasi dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi.
b. Meningkatkan akses masyrakat terhadap layanan pos dan telekomunikasi.
2) Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi
dan komunikasi dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi
informasi.
c. Mengembangkan aplikasi e-government.
3) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan kualitas aparatur
7. Sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan pencatatan sipil, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga, dicapai dengan strategi :
1) Menata administrasi kependudukan dan pencacatan sipil dilaksanakan dengan arah
kebijakan .
a. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan melalui pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka peningkatan kualitas,
pengendalian pertumbuhan, mobilitas dan persebaran penduduk yang sesuai
dengan daya dukung lingkungan
b. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan SIAK
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-38
c. Penertiban dokumen kependudukan berbasis NIK
2) Merevitalisasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Meningkatkan keluarga kecil bahagia sejahtera, dengan meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
b. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien dan cara
kontrasepsi serta menjamin ketersediaan alat kontrasepsi dengan prioritas
keluarga miskin.
3) Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan reproduksi
remaja.
b. Mengembangkan kebijakan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja,
menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja, pencegahan
HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, konseling, komunikasi, inforasi dan edukasi
serta advokasi bagi masyarakat, keluarga dan remaja.
4) Meningkatkan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mengembangkan cakupan kualitas kelompok Bina Keluarga.
b. Meningkatkan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.
5) Menguatkan kelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Membina dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk peningkatan
cakupan dan mutu pelayanan KB, kesehatan reproduksi, ketahanan dan
pemberdayaan keluarga serta pengelolaan data dan informasi.
b. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan bagi keluarga
miskin dalam kelomok usaha pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).
6) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pemuda dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-39
a. Mengkaji kebijakan dan membangun kemitraan dalam pembangunan di bidang
kepemudaan.
b. Meningkatan partisipasi masyarakat serta memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan pembangunan kepemudaan.
7) Membina dan meningkatkan partisipasi pemuda dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah.
b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan kewirausahaan pemuda.
c. Mencegah pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan obat terlarang dan
narkotika.
8) Mengembangkan kebijakan dan menajamen olah raga dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Menyerasikan dan mengembangkan kebijakan dalam bidang olah raga.
b. Mengembangan dan membina manajemen olah raga.
c. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pembinaan olah raga.
9) Membina dan memasyarakatkan olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan.
- Memasyarakatkan olah raga, meningkatkan prestasi olah raga dan membina
olah raga yang berkembang di masyarakat.
10) Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana olah raga sesuai dengan
cabang-cabang yang dikembangkan.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan
sarana olah raga.
11) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan kualitas aparatur
8. Sasaran Meningkatkan sosialisasi pencegahan, melaksanakan pengawasan dan
koordinasi serta meningkatkan kualitas aparat penanggulangan bencana, dicapai
dengan strategi :
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-40
1) Mencegah dan menanggulangi korban bencana dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan bencana.
b. Meningkatkan pengawasan teknis bangunan gedung, koordinasi dalam
penanggulangan bencana.
c. Meningkatkan kualitas aparat pencegahan dan penanggulangan bencana.
2) Memberikan bantuan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Memberikan bantuan darurat seperti sandang, pangan kepada korban bencana.
b. Memberikan bantuan ekonomi produktif bagi korban bencana.
E. Mempercepat pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat
melalui sistem Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, sebagai berikut :
1. Sasaran Meningkatkan jumlah dan mutu insan kreatif dan membudayakan pola pikir
kreatif dicapai dengan strategi :
1) Mendorong pengelolaan pendidikan kreatif dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Mengelola pendidikan yang menghasilkan insane kreatif
b. Meningkatkan lembaga pendidikan yang menghasilkan konsep kreatif
c. Menggali dukungan masyrakat dan melakukan kerjasama kemitraan
2) Meningkatkan peranan wirausahwan lokal dalam menghasilkan produk kreatif
yang unggul dilaksanakan dengan arah kebijakan
a. Memperluas jangkauan pasar hasil industry kreatif
b. Melaksanakan riset pasar dan promosi produk kreatif
c. Memberikan perlindungan hukum bagi produk kreatif
3) Memperbanyak pengembangan dan penerapan teknologi dalam menghasilkan
produk kreatif yang berbasis masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi pendukung produk kreatif
unggulan
b. Mengembangkan kemitraan bidang teknologi dan informasi dalam rangka
mendukung produk kreatif
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-41
c. Memberikan insentif bagi pengembangan teknologi industry dalam investasi
produk kreatif.
4) Memperbanyak penggunaan bahan baku lokal dalam dindustri kreatif dilaksanakan
dengan arah kebijakan :
a. Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam
pengelolaan material industry kreatif yang ramah lingkungan dan tepat guna
b. Melakukan sosialisasi tentang penghematan bahan baku yang ramah
lingkungan
c. Melindungi, mengawasi dan mengkoordinasikan produk kreatif agar memiliki
hak paten.
5) Meningkatkan pemakaian produk lokal kreatif dan meningkatkan pemasyarakatan
HKI dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Menyusun kebijakan guna menurunkan pembajakan produk kreatif
b. Membina para usahawan agar mendapatkan HKI bagi produk kreatifnya.
c. Memasyarakat pengunanan produk lokal sebagai rasa kecintaan kepada bangsa
dan Negara.
6) Mengembangkan pembiayaan yang terjangkau dan mudah bagi pengembangan
ekonomi keatif dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Merancang skema pembiayaan dalam pengembangan ekonomi kreatif
b. Memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dengan pihak perbankan dalam
pembinaan usaha.
2. Sasaran meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian,
dicapai dengan strategi :
1) Membangun sarana dan prasarana sumber daya air dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mengembangkan pembiayaan yang efektif untuk pembangunan sarana dan
prasarana sumber daya air.
b. Mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi sumber daya air,dan
mengembangkan teknologi tepat guna.
2) Menyediakan dan mengelola air baku dilaksanakan dengan arah kebijakan.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-42
a. Meningkatkan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik.
b. Melengkapi sarana dan prasarana air baku berupa pemenuhan kebutuhan pada
prasarana pengambilan dan saluran pembawa pada daerah dengan kebutuhan
air yang tinggi.
3) Melakukan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan dilaksanakan dengan
arah kebijakan
a. Membangun serta memelihara embung, merehabilitasi lahan kritis di daerah
tangkapan air
b. Mengadakan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam konservasi
sumber daya air
4) Meningkatkan capupan pelayanan air minum dan air limbah dilaksanakan dengan
arah kebijakan
- Membangun dan memelihara sarana air minum dan air limbah
5) Mengendalikan banjir dan mengamankan pantai dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mengurangi dampak banjir dan melindungi daerah pantai dari abrasi air laut.
b. Membangun prasarana pengendali banjir dan mengendalikan aliran air
permukaan.
3. Sasaran meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan,
dicapai dengan strategi :
1) Memelihara sarana dan prasarana perhubungan dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Memprioritaskan perbaikan jalan dan jembatan yang memperlancar mobilitas
barang dan jasa.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perbaikan jalan da njembatan
2) Memelihara prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Melakukan pemeliharaan terhadap terminal secara berkala.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-43
b. Meningkatan peran pemangku kepentingan dalam pemeliharaan terminal dan
fasilitas lainnya.
3) Meningkatkan pelayanan angkutan kepada masyarakat Kota Denpasar
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Melengkapi sarana dan prasarana agkutan umum
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam angkutan
4) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Memelihara jalan dan jembatan
b. Meningkatkan pembangunan halte dan terminal.
5) Mengendalikan dan mengamankan lalu lintas secara berkelanjutan dilaksanakan
dengan arah kebijakan :
- Melengkapi sarana pengamanan lalu lintas.
6) Melakukan pengujian terhadap segala jenis kendaraan bermotor secara berkala
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Membangun sarana pengujian dan peralatannya serta melaksanakan pengujian
secara berkala
7) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kualitas aparatur
4. Sasaran Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat
Kota Denpasar dicapai dengan strategi.
1) Mengembangkan peraturan terkait dengan pembangunan rumah sederhana yang
layak dilaksanakan dengan arah kebijakan
a. Menyusun NSPM bidang perumahan
b. Sosialisasi peraturan bidang perumahan
2) Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Kota, dilaksanakan dengan arah
kebijakan:
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-44
a. Merencanakan penataan ruang.
b. Memberdayakan rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya.
c. Pengendalian pemanfaatan ruang dan memantapkan koordinasi dan konsultasi
antar lembaga yang terkait dengan penataan ruang
3) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kualitas aparatur
5. Sasaran meningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala
mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta
pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, dicapai dengan strategi :
1) Menciptakan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Mengembangkan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat terutama bagi
usaha mikro kecil dan menengah.
b. Meningkatkan kepasitas para penyelenggaran koordinasi dalam perencanaan
kebijakan dan program-program usaha mikro kecil dan menengah.
2) Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Mengembangkan lembaga penyedia jasa pembangunan usaha yang terjangkau
dan bermutu sebagai usaha mendekatkan UMKM terhadap pasar dan sumber
daya produktif.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai penyedia layanan jasa teknologi,
manajemen, emasaran dan informasi berupa konsultan usaha.
3) Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan
menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan daya saing UMKM dan mengembangkan jiwa dan semangat
kewirasahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-45
b. Mengembangkan sistem insentif untuk pengembangan wirausaha dan membina
usaha untuk meningkatkan kesadaran tentang HaKI dan lingkungan.
4) Memberdayakan usaha skala mikro dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolan usaha serta
sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.
b. Mengembangkan usaha mikro tradisional dan pengerajin dengan membina
senra-sentra produksi/kluster dengan dukungan infrastruktur yang semakin
mamadai.
5) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kualitas aparatur
6. Sasaran meningkatkan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil
produksi unggulan, dicapai dengan strategi :
1) Meningkatkan ketahanan pangan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menjamin tersedianya pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kota
Denpasar, meningkatkan pasca panen dan pengolahan hasil produksi,
distribusi pangan, dan diversifikasi pangan melalui ketersediaan pangan
hewani dan nabati.
b. Memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin, mengawasi mutu, dan
mengantisipasi kerawanan pangan.
2) Meningkatkan cakupan pemasaran hasil produksi pertanian arah kebijakan.
a. Mengembangkan kerjasama dalam pemasaran serta membangun pusat promosi
produksi pertanian
b. Melakukan penyuluhan tentang kualitas produksi secara berkelanjutan
3) Menerapkan teknologi tepat guna dalam produksi hasil pertanian dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
- Mengoperasionalkan teknologi tepat guna dalam pertanian dan perkebunan
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-46
4) Meningkatkan hasil produksi pertanian dengan memanfaatkan bibit unggul
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Menggunakan bibit unggul yang bersrtifikasi dalam bidang pertanian dan
perkebunan
b. Mempertahankan lahan hijau
5) Mendayagunakan para penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian
b. Meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian
6) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kualitas aparatur
7. Sasaran Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas
produksi peternakan, perikanan dan kelautan dicapai dengan strategi :
1) Melakukan pencegahan dan menanggulangi penyakit ternak dengan penerapkan
teknologi menuju peningkatkan hasil produksi perternakan dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Memusnahkan ternak yang terjangkit penyakit endemic
b. Mengawasi perdagangan ternak antar pulau
2) Membangun sarana dan prasarana produksi hasil dan mempromosikan hasil
produksi secara efisien dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Membangun kerjasama regional dalam penyediaan hasil produksi peternakan
b. Mempromosikan produksi unggulan daerah
3) Melakukan upaya upaya peningkatan produksi hasil perternakan secara
berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Penyuluhan berkaitan dengan kualitas hasil produksi
b. Mengelola informasi pasar
c. Mengemas hasil produksi secara menarik dan hygiene
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-47
4) Menerapkan teknologi tepat guna dalam peningkatan produksi peternakan,
dilaksanakan dengan arah kebijakan
a. Mengembangkan terknologi tepat guna dalam peternakan
b. Mengadakan penyuluhan rutin tentang teknologi tepat guna peternakan
5) Mengelola sumber daya laut dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisi
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Memberdayakan masyarakat pesisir
b. Meningkatkan budaya maritime dikalangan masyarakat
6) Mengelola sumber daya perikanan secara efisen dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. .Membudidayakan perkinanan secara masal
b. Melakukan penyuluhan berkaitan dengan pengembangan perikanan
c. Mengelola hasil perikanan.
7) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
e. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
f. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
g. Meningkatkan disiplin aparatur
h. Meningkatkan kualitas aparatur
8. Sasaran Mengembangkan pariwisata sebagai sebagai percepatan atau lokomotif
pembangunan, dicapai dengan strategi :
1) Mengembangkan pemasaran pariwisata menuju wisata unggulan dan berdaya saing
dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Melakukan promosi wisata yang efektif dan membina kemitraan dengan
swasta, pemerintah daerah lain, dan masyarakat.
b. Meningkatkan sadar wisata di kalangan masyarakat baik sebagai tuan rumah
maupun calon wisatawan.
2) Mengembangkan destinasi pariwisata berwawasan budaya dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Mengembangkan daya tarik wisata unggulan Kota Denpasar, dengan
merevitalisasi kawasan pariwisata.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-48
b. Mengembangkan paket wisata city tour, memberikan insentif bagi pelaku
usaha serta mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
3) Mengembangkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Memperkuat jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya,
masyarakat, swasta dalam pembangunan pariwisata berwawasan budaya.
b. Mengembangkan forum komunikasi dalam pembangunan pariwisata budaya
dengan semua pemangku kepentingan.
4) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kualitas aparatur
9. Sasaran meningkatan iklim investasi dan daya saing, dicapai dengan strategi :
1) Menyederhanaan peraturan dalam investasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Menyederhanakan perijinan
b. Memberikan insentif dan disisentif bagi investor
2) Meningkatkan Pomosi dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam
investasi dilaksanakan dengan arah kebijakan.
- Melakukan promosi investasi melalui bervagai even baik dalam maupun luar
negeri
3) Melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bidang perdagangan dilaksanakan
dengan arah kebijakan
a. Merintis kerjasama perdagangan dengan Negara lain
b. Menyelesaikan perselisihan perdangan
4) Meningkatan eksport dalam berbagai produk dilaksanakan dengan arah kebijakan
a. Meningkatkan standari dan mutu produk
b. Mengembangkan kerjasama perdagangan dengan luar negeri
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-49
5) Meningkatkan volume perdagangan dengan efisiensi dilaksanakan dengan arah
kebijakan
a. Menyederhanakan periijinan untuk menghindari ekonomi biaya tinggi
b. Mengembangkan jaringan informasi perdagangan
6) Membuat klinik disain bagi IKM, demo pameran hasil industry, dan membentuk
UKM center dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Pengembangan litbang untuk pembaharuan dan inovasi desain produk
b. Memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausha baru
c. Mengembangkan usaha kecil dan menengah
d. Meningkatkan daya saing
7) Meningkatkan teknologi industry, menata struktur industry dan mengembangkan
sentra industry potensial, serta perlindungan konsumen, dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
a. Peningkatan fasilitas prasarana, distribusi dan sarana penunjang industry
melalui pengembangan informasi industry
b. Melakukan terra dan terra ulang UTTP
c. Membenuk BPSK
8) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kualitas aparatur
10. Sasaran meningkatkan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda
untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah, dicapai dengan
strategi :
1) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan dibidang kepemudaan dilaksanakan
dengan arah kebijakan.
a. Mengkaji kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan, dan
mengembangkan sistem informasi kepemudaan yang berbasis e-youth.
b. Menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-50
2) Meningkatkan peran serta pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda, membina organisasi
pemuda serta memfasilitasi bakti sosial kepemudaan.
b. Melibatkan pemuda dalam rangka pengendalian peredaran narkoba dan obat
terlarang.
c. Membina pemuda pelopor lingkungan dan memamerkan hasil karya pemuda.
3) Menumbuhkan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dilaksanakan dengan
arah kebijakan.
a. Memberikan pelatihan bagi pemuda dalam berbagai bidang sebagai bekal
kecakapan.
b. Memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada pemuda
sehingga muncul wirausahawan muda yang tangguh.
4) Mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Memberikan penyuluhan kepada pemuda tentang bahaya narkoba.
b. Mengarahkan pemuda untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat.
5) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olah raga dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mengkaji kebijakan-kebijakan bidang olah raga serta mengembangan sistem
perencanaan olah raga terpadu.
b. Membina manajemen olah raga dan menyusun pola kemitraan antara
pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan olah raga.
6) Membina dan masyarakatkan olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Melakukan pembinaan terhadap cabang olah raga prestasi dan olahragawan
berprestasi melalui peningkatan penyelenggaraan kompetisi olah raga.
b. Memberikan penghargaan bagi insan olah raga yang berprestasi.
c. Mengembangkan olah raga rekreasi dalam rangka mengambangkan olah raga
kepada masyarakat banyak.
d. Meningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan dan
pendanaan olah raga.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-51
7) Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan.
a. Meningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyediaan sarana dan
prasarana olah raga.
b. Meningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga.
8) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kualitas aparatur
11. Sasaran meningkatkan pemerataan kesempatan kerja, kualitas dan perlindungan tenaga
kerja serta mengelola transmigrasi dicapai dengan strategi :
1) Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi.
b. Memperbaharui program-program perluasan kesempatan kerja melalui
program umum, kredit mikro, pengembangan UMKM serta program
pengentasan kemiskinan.
c. Mengembangkan infrastruktur pelayanan umum dalam rangka mendukung
perluasan kesempatan kerja.
d. Menyediakan informasi bursa kerja secara luas melalui berbagai media.
e. Memberikan pendidikan dan latihan kewirausahaan bagi para pekerja.
2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Meningkatan standar kompetensi kerja dengan pendidikan dan pelatihan yang
berbasis kompetensi dan melakukan uji kompetensi tentaga kerja yang
berbuka.
b. Meningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja dan meningkatkan
relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja.
c. Melengkapi sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-52
d. Memberikan pelatihan dan motivasi bagi para pekerja dan pencari kerja.
3) Melindungi dan mengembangkan lembaga tenaga kerja dilaksanakan dengan arah
kebijakan.
a. Mensosialisasikan peraturan dibidang ketenagakerjaan secara kontinyu.
b. Meningkatkan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku.
c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan secara adil dan
transparan.
d. Memberikan pembinaan dan pengawasan bagi perusahaan penyalur tenaga
kerja.
e. Melindungi keselelamatan pekerja dengan memberikan perlindungan hukum.
4) Mengelola transmigrasi secara terpadu dilaksanakan dengan arah kebijakan:
- Mengembangkan transmigrasi secara lokal dan regional dan mendorong
masyarakat mau bertransmigrasi.
5) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran.
b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur.
c. Meningkatkan disiplin aparatur
d. Meningkatkan kualitas aparatur
Prioritas Daerah
Prioritas Daerah dalam rangka mengimplementasikan Misi dan Visi
Pembangunan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:
1. Misi Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali,
bertujuan untuk :
a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
b. Melestarikan dan mengembangkan budaya.
c. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d. Meningkatkan sportivitas dan kesegarana jasmani.
e. Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.
f. Mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-53
g. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota.
2. Misi Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui
Budaya Kreatif , bertujuan untuk :
a. Meningkatkan partisipasi mayarakat dalam pembangunan kota.
b. Memberdayakan masyarakat kota dan institusi lokal.
c. Meningkatkan rasa saling percaya dan mengharmoniskan antar kelompok
mayarakat, merukunkan umat Bergama dan melindungi masyarakat.
3. Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan
Supremasi Hukum (law enforcement), bertujuan untuk :
a. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
b. Menicptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
c. Meningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Misi Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare
society), bertujuan untuk :
a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.
c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social.
d. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak.
e. Menanggulangi kemiskinan.
f. Mengatur pos dan telekomunikasi.
g. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera serta pemuda dan olah raga.
h. Mencegah dan menanggulangi bencana.
5. Misi Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat
melalui sistem Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk :
a. Mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar peremonomian.
c. Meningkatan dan mengembangkan sarana dan sarana sistem perhubungan.
d. Mengembangkan perumahan murah dan layak huni
e. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 II-54
f. Merevitalisasi pertanian agar tetap berfungsi sebagai paru-paru kota.
g. Mengelola peternakan, perikanan dan kelautan secara efektif dan efisien
h. Mengembangkan pariwisata berwawasan budaya unggul.
i. Meningkatkan daya saing industry, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan
eksport.
j. Meningkatkan perbaikan iklim ketenaga kerjaan dan perluasan jangkauam
transmigrasi
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 III-1
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2011 yang disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan
keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran
dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya
dapat dipertanggungjawabkan.
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
A.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan
daerah terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah.
b. Dana Perimbangan yaitu : (1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi
Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu : (1) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya, (2) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya, (3) Sumbangan Pihak Ketiga, dan (4) Pendapatan
Hibah.
Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 III-2
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan
Peraturan Daerah yaitu :
1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran
3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;
4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
5) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak
Penerangan Jalan;
6) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
7) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 1993 tentang Retribusi
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
8) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Retribusi
Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil;
9) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
10) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;
11) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi
Terminal;
12) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1994 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan;
13) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha
Perikanan dan Setoran Lahan BPP;
14) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 & 25 tahun 2001 tentang Retribusi
Ijin Prinsip dan Usaha;
15) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;
16) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 III-3
Gangguan / Keramaian;
17) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin
Trayek;
18) Peraturan Daerah kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi
Pemindahan Kendaraan Bermotor;
19) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu Lainnya; dan
20) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bagian Laba atas
Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD.
Dalam pelaksanaan pemungutan daerah telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat
mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-undangan serta
kebijakan Teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai Dasar Hukum
pemungutan
b. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Pameran
Pembangunan, dan Media Cetak serta Media Elektronik
c. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pendapatan melalui
bimtek secara bertahap
d. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan
penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis
secara bertahap sesuai dengan anggaran.
e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya
f. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan razia
gabungan maupun penagihan dari rumah ke rumah.
g. Memberikan rewardkepada wajib pajak penyetoran terbanyak/ tepat waktu
A. 2. Target dan Realisasi Pendapatan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 III-4
2010, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun
Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun
2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun
Anggaran 2011, maka target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.
1.031.164.304.154,43 dan realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp.
1.150.074.934.945,18 atau 111,53 persen.
Secara kelompok pendapatan dapat dijelaskan sebagai Berikut :
1) Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 326.707.146.211,00 realisasinya
mencapai sebesar Rp. 424.962.652.927,23 atau 130,07 %. Komponen Pendapatan
Asli Daerah yang terdiri dari :
a. Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 246.800.000.000,00 realisasi
sebesar Rp. 326.282.402.524,07 atau 132,21 %. Peningkatan ini berasal dari
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak
Penerangan jalan;
b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.21.498.400.000,00 realisasi sebesar
Rp. 23.938.974.520,00 atau 111,35 %. Peningkatan ini terutama berasal dari
Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar
Rp. 10.254.416.211,00 realisasinya tercapai sebesar Rp. 10.417.778.653,70
atau 101,59 % ;
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp.
48.154.330.000,00 realisasinya mencapai sebesar Rp. 64.323.497.229,46 atau
133,58 %.
2). Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 475.737.713.081,00 dan realisasinya
mencapai sebesar Rp. 491.014.027.247,00 atau 103,2 % terdiri dari :
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar Rp.
90.808.609.081,00 realisasinya sebesar Rp. 106.085.023.247,00 atau 116,80 %;
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 III-5
b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp 381.372.204.000,00 realisasi
Rp.381.372.204.000,00 atau 100 %;
c. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp.3556.800.000,00 realisasi
sebesar Rp.3.556.900.000,00 atau 100 %.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Target Rp. 228.719.444.862,43 realisasi Rp .234.098.254.770,95 atau 102,40%
yang terdiri dari :
1) Pendapatan Hibah, dengan rencana Rp.7.908.512.000,00 dan direalisasikan
sebesar Rp. 4.782.529.808,00 atau 60,50 %.
2) Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
direncanakan Rp. 78.274.296.722,43 dan direalisasikan sebesar Rp.
86.779.088.822,95 atau 110,90 %.
3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan Rp. 141.271.936.140,00
dan realisasinya sebesar Rp.141.271.936.140,00 atau 100 %
4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dengan
rencana Rp. 1.264.700.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.264.700.000,00
atau 100 %.
B. Pengelolaan Belanja Daerah.
B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun demikian, disesuaikan juga
dengan Renstra Pemerintah Kota Denpasar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan
upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena
itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu
tahun anggaran.
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 III-6
Guna mendukung Kebijakan Umum APBD, maka alokasi anggaran untuk
pengeluaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendesak dan bersifat
pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dibidang
pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin dan menjamin ketahanan
pangan, pelestarian budaya dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia.
Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk memenuhi
kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan
fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja,
standar harga dan tolok ukur kinerja, oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
B.2. Target dan Realisasi Belanja
Setelah Anggaran Perubahan APBD tahun 2011, Belanja Daerah direncanakan
sebesar Rp. 1.184.813.730.259,64 dan realisasinya mencapai sebesar Rp.
1.100.149.518.730,61 atau 92,85 persen. Secara rinci Belanja Daerah dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1) Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 718.859.313.895,95 dan
realisasinya tercapai sebesar Rp.680.585.794.868,08 atau 94,68 % yang menurut
jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.595.767.040.408,15 realisasi
mencapai sebesar Rp. 562.679.116.294,08 atau 94,40 %.
b) Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp.42.585.944.711,00 realisasi mencapai
sebesar Rp.40.769.624.211,00 atau 95,73
c) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.17.339.500.000,00 realisasi
mencapai sebesar Rp. 15.383363.000,00 atau 88,72 %.
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 III-7
d) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaen/Kota dan Pemerintah Desa
direncanakan sebesar Rp. 18.987.618.085,00 realisasi mencapai sebesar Rp.
18.987.618.065,00 atau 100 %.
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa direncanakan sebesar Rp.42.955.073.849,00 realisasi mencapai
sebesar Rp. 41.893.801.298,00 atau 97,53 %.
f) Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp1.224.136.842,80 realisasi
mencapai sebesar Rp. 872.272.000,00 atau 71,26 %.
2) Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 465.954.416.363,69 dan realisasinya
tercapai sebesar Rp419.563.723.862,53 atau 90,04 % yang menurut jenis belanja
dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.38.257.084.500,00 realisasi
mencapai sebesar Rp.35.508.725.449,92 atau 92,82 %.
b) Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 323.105.934.060,69
realisasi mencapai sebesar Rp.295.283.337.156,61 atau 91,43 %.
c) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 104.591.397.803,00 realisasi
mencapai sebesar Rp.88.771.661.256,00 atau 84,87 %.
B.3. Pembiayaan Daerah
Selanjutnya mengenai Pembiayaan Daerah penerimaannya direncanakan sebesar
Rp. 156.149.426.105,21. dan realisasinya sebesar Rp. 156.149.426.105,21 atau 100 %.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00.
realisasinya mencapai sebesar Rp. 2.500.000.000.,00 atau 100 %.
a) Permasalahan Belanja Daerah
Secara umum dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah dalam tahun
2011 tidak dijumpai permasalahan-permasalahan yang bersifat prinsip. Tidak
tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang ditargetkan disebabkan karena dalam
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 III-8
pelaksanaan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan mengedepankan
prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
b) Solusi Belanja Daerah
Guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan akuntabel, kegiatan monitoring dan pengendalian
pelaksanaan APBD perlu tetap dilaksanakan secara intensif, serta diimbangi dengan
peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung lainnya.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-1
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan.
A.1. Program dan Kegiatan
Urusan Wajib Pendidikan
Pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan
sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna
meningkatkan kesejahteraan setiap manusia.
Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi
pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab
pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda
sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan
pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SLTP, SMU, SMK dan yang
sederajat.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur
3. Program Peningkatan Kapalitas Sumber Daya Aparatur
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-2
4.1. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan
4.2. Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
4.3. Gebyar Pendidikan Usia, Dini
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5.1. Pengadaan Meubelair Sekolah
5.2. Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah
5.3. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A
5.4. Penyelenggaraan Ujian Sekolah Paket B
5.5. Pendamping Bantuan Sekolah (BOS)
5.6. Ujian SD/MI dan SMP/MTsRehabilitasi Sedang / Berat Bangunan
Sekolah (SD 4 Panjer, TKI Negeri Denpasar
5.7. Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (Dana DAK 2010)
5.8. Pembangunan Gedung Sekolah
5.9. Pengadaan buku sekolah
5.10. Rehab sedang pepustakaan sekolah
6. Program Pendidikan Menengah
6.1. Pengadaan mebelair sekolah
6.2. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu(BOMM)
6.3. Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu
6.4. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket c Setara SMA
6.5. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
6.6. Peningkatan pembinaan kesiswaan
6.7. Pemberian penghargaan siswa dan Guru berprestasi SMA/SMK
6.8. Peningkatan kreativitas kesiswaan
6.9. Peningkatan kepemimpinan kesiswaan Dikmen
6.10. Biaya operasional sekolah SMA/SMK Negeri
6.11. Masa orientasi siswa Berwawasan Budaya
6.12. Ujian pemantapan SMK
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-3
6.13. Ujian pemantapan SMA
6.14. Pelatihan / workshop Tim pengembang kurikulum (TPK)
6.15. Penerimaan siswa Baru (PSB On Line)
6.16. Pengadaan alat peraga SMA/SM
6.17. workshop reviu
7. Program Pendidikan Non Formal
7.1. Pengembangan pendidikan kecakapn hidup
7.2. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar PNF
7.3. Peringatan Hari Aksara Internasional Tikat Kota
7.4. Peningkatan Mutu PAUD
7.5. Penyelenggaraan kejar paket
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8.1. Pelaksanaan uji kompetnsi pendidik dan tenaga kependidikan
8.2. Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi stndar kompetensi
8.3. Ujian pemantapan siswa SD
8.4. Workshop peningkatanmutu pendidikan
8.5. Ujian pemantapan siswa SMP
8.6. Pengembangan sitem pendataan
8.7. Peningkatan kwalifikasi
8.8. workshop pendidikan
8.9. Sosialisasi TPG dan TTP
8.10. PAK
9. Program Pengembangan budaya baca
9.1. Pengembangan minat budaya baca
10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10.1. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan
10.2. sosialiasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang
pendidikan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-4
10.3. Pembinaan dewan pendidikan
10.4. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
10.5. Profil pendidikan kota denpasar
10.6. Peningkatan Sarana dan prasrana rumah pintar kota Denpasar
10.7. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan program kerja sekolah (RAPBS)
SD, SMP, SMA, dan SMK se-kota Denpasar
10.8. Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang pendidikan
Pemuda dan Olahraga
10.9. Lomba bidang informasi teknologi berbasis budaya
10.10. Workshop pendapatan sekolah
10.11. Rencana pengembangan pendidikan dasar dan menengah kota
10.12. Peningkatan kemampuan siswa tentang teknologi inf0rmasi
10.13. Penyelenggaraan sosialisasi dan publikasi hasil karya di bidang
Pendidikan (peringatan HUT kota Denpasar)
11. Program Pendidikan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar
11.1. Lomba Gugus TK Gugus SD
11.2. Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP
11.3. Forum Komonikasi OSIS tingkat SMP
11.4. Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD, SMP)
11.5. Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi
Tingkat TK, SD, SMP
11.6. Pesraman Siswa SMP
11.7. Seleksi Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat TK,
SD, SMP
11.8. Lomba Wiyata Mandala SMP
11.9. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SMP)
11.10. Lomba aktifitas dan kreatifitas siswa TK, SD, SMP
12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-5
12.1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
13. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
13.1. Pembinaan organisasi
13.2. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
13.3. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
13.4. Pertukaran pemuda antar provinsi
13.5. Pembinaan organisasi jambore
13.6. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi Dengan
Lembaga/ instansi lainnya
13.7. Penyelenggaraan kompetisi olimpiade olahraga siswa nasional
13.8. Pelaksanaan porseni kecamatan
13.9. Pengadaan sarana prasarana olahraga dan seni
14. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan sumpah pemuda
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Pendidikan
Urusan wajib pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar meliputi 14 program dan 83 kegiatan.
Perencanaan belanja tidak langsung tahun 2011 sebesar Rp. 327.206.300.140 dan
realisasinya sebesar Rp. 310.717.534.989 atau sebesar 94.96 persen. Sedangkan
Belanja langsung dianggarkan Rp. 69.313.106.195 dan realisasinya sebesar Rp
65.514.007.029 atau sebesar 94.51 persen. Sedangkan realisasi untuk masing-
masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-6
Tabel IV.1 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib PendidikanTahun 2011
Program/Kegiatan Target Realisasi
CAPAIAN(%) (Rp) (Rp)
Belanja 396,519,406,335 376,231,542,018
Belanja Tidak Langsung 327,206,300,140 310,717,534,989 94.96
1. Belanja Pegawai 327,206,300,140 310,717,534,989 94.96
Belanja Langsung
1, Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
a. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5,200,817,967.00
4,806,623,658.00 92.42
2, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
a, Peningkatan Sarana dan Prasaran
Aparatur
1,870,862,000.00
1,735,112,900.00 92.74
3, Program Peningkatan Kapalitas
Sumber Daya Aparatur
a, Pendidikan dan Pelatihan Formal
25,781,000.00
20,231,000.00 78.47
4, Program Pendidikan Anak Usia Dini
a, Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidikan
47,175,000.00
46,655,000.00 98.90
b, Monitoring, evaluasi Pendidikan
Anak Usia Dini
7,459,320.00
7,459,320.00 100.00
c, Gebyar Pendidikan Usia, Dini
57,008,750.00
56,226,750.00 98.63
5. Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
a, Pengadaan Meubelair Sekolah
1,152,233,845.00
898,844,800.00 78.01
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-7
b. Rehabilitasi Sedang/berat
Bangunan Sekolah
5,802,190,500.00
5,531,513,000.00 95.33
c. Penyelenggaraan Ujian Nasional
Paket A
19,350,000.00
19,230,000.00 99.38
d. Penyelenggaraan Ujian Sekolah
Paket B
49,867,320.00
47,573,320.00 95.40
e. Pendamping Bantuan Sekolah
(BOS)
36,912,263,580.00
36,668,821,081.00 99.34
f. Ujian SD/MI dan SMP/MTs
1,456,053,400.00
1,341,291,400.00 92.12
g. Rehabilitasi Sedang / Berat
Bangunan Sekolah (SD 4 Panjer, TK
I
Negeri Denpasar
300,000,000.00
255,804,000.00 85.27
h. Rehabilitasi Sedang / Berat
Bangunan Sekolah (Dana DAK
2010)
3,847,637,000.00
2,919,726,000.00 75.88
i. Pembangunan Gedung Sekolah
240,000,000.00
223,332,000.00 93.06
j. Pengadaan buku sekolah
99,955,000.00
93,450,000.00 93.49
k. Rehab sedang pepustakaan sekolah
144,500,000.00
142,851,000.00 98.86
6. Program Pendidikan Menengah
a. Pengadaan mebelair sekolah
285,817,000.00
282,679,000.00 98.90
a. Penyediaan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu(BOMM)
2,009,691,800.00
1,923,227,460.00 95.70
b. Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga
Tidak Mampu
12,675,000.00
10,635,000.00 83.91
c. Penyelenggaraan Ujian Nasional 95.01
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-8
Paket c Setara SMA 105,800,000.00 100,520,000.00
d. Penyebarluasan dan Sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
Menengah
455,879,200.00
397,803,200.00 87.26
e. Peningkatan pembinaan kesiswaan
110,590,000.00
95,899,000.00 86.72
f. Pemberian penghargaan siswa dan
Guru berprestasi SMA/SMK
167,608,000.00
167,034,500.00 99.66
g. Peningkatan kreativitas kesiswaan
26,709,000.00
24,644,000.00 92.27
h. Peningkatan kepemimpinan
kesiswaan Dikmen
101,783,100.00
93,467,000.00 91.83
i. Biaya operasional sekolah
SMA/SMK Negeri
5,022,200.00
5,021,700.00 99.99
j. Masa orientasi siswa Berwawasan
Budaya
39,535,500.00
39,243,000.00 99.26
k. Ujian pemantapan SMK
85,226,000.00
78,561,600.00 92.18
l. Ujian pemantapan SMA
147,147,000.00
134,494,000.00 91.40
m. Pelatihan / workshop Tim
pengembang kurikulum (TPK)
50,000,000.00
43,790,000.00 87.58
n. Penerimaan siswa Baru (PSB On
Line)
490,000,050.00
385,491,040.00 78.67
o. Pengadaan alat peraga SMA/SM
605,745,000.00
578,812,000.00 95.55
p. workshop reviu
85,000,000.00
80,782,100.00 95.04
7. Program Pendidikan Non Formal
a. Pengembangan pendidikan
kecakapn hidup
66,818,580.00
65,668,580.00 98.28
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-9
b. Pengembangan kurikulum dan
bahan ajar PNF
52,548,000.00
42,548,000.00 80.97
C. Peringatan Hari Aksara
Internasional Tikat Kota
30,000,000.00
30,000,000.00 100.00
d. Peningkatan Mutu PAUD
120,707,000.00
103,057,000.00 85.38
e. Penyelenggaraan kejar paket
101,222,500.00
49,685,000.00 49.08
8. Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Pelaksanaan uji kompetnsi
pendidik dan tenaga kependidikan
17,923,998.00
17,323,998.00 96.65
b. Penilaian bagi pendidik untuk
memenuhi stndar kompetensi
54,013,530.00
53,013,530.00 98.15
c. Ujian pemantapan siswa SD
204,850,000.00
193,976,500.00 94.69
d. Workshop peningkatanmutu
pendidikan
55,498,400.00
45,848,400.00 82.61
e. Ujian pemantapan siswa SMP
166,200,000.00
157,878,000.00 94.99
f. Pengembangan sitem pendataan
38,736,000.00
34,736,000.00 89.67
g. Peningkatan kwalifikasi
242,625,800.00
215,125,800.00 88.67
h. workshop pendidikan
32,548,000.00
29,148,000.00 89.55
i. Sosialisasi TPG dan TTP
46,483,000.00
42,103,000.00 90.58
j. PAK
36,438,050.00
33,136,000.00 90.94
9. Program Pengembangan budaya baca
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-10
a. Pengembangan minat budaya baca
39,603,500.00
39,153,500.00 98.86
10, Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
a. Pelaksanaan kerjasama
kelembagaan di bidang pendidikan
879,222,300.00
729,640,000.00 82.99
b. sosialiasi dan advokasi berbagai
peraturan pemerintah di bidang
pendidikan
41,230,000.00
37,448,500.00 90.83
c. Pembinaan dewan pendidikan
50,000,000.00
48,000,000.00 96.00
d. Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
76,727,800.00
74,923,000.00 97.65
e. Profil pendidikan kota denpasar
73,393,500.00
72,223,500.00 98.41
f. Peningkatan Sarana dan prasrana
rumah pintar kota Denpasar
45,500,000.00
45,227,300.00 99.40
g. Penyelenggaraan pelatihan
penyusunan program kerja sekolah
(RAPBS) SD, SMP, SMA, dan SMK
se-kota Denpasar
119,105,000.00
106,575,000.00 89.48
h. Penyelenggaraan Penyusunan
Program Kerja di Bidang
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
77,750,000.00
64,845,700.00 83.40
I. Lomba bidang informasi teknologi
berbasis budaya
85,000,000.00
71,304,150.00 83.89
j. Workshop pendapatan sekolah
54,077,800.00
54,069,000.00 99.98
k. Rencana pengembangan
pendidikan dasar dan menengah
20,000,000.00
19,999,250.00 100.00
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-11
kota
l. Peningkatan kemampuan siswa
tentang teknologi infprmasi
47,462,250.00
43,492,250.00 91.64
l. Penyelenggaraan sosialisasi dan
publikasi hasil karya di bidang
Pendidikan (peringatan HUT kota
Denpsar)
104,000,000.00
61,842,000.00 59.46
11. Program Pendidikan Mutu dan
Pembinaan Pendidikan Dasar
a. Lomba Gugus TK Gugus SD
76,082,500.00
51,682,500.00 67.93
b. Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat
SMP
29,102,500.00
29,072,500.00 99.90
c. Forum Komonikasi OSIS tingkat
SMP
60,200,000.00
56,600,000.00 94.02
d. Beasiswa Bagi Siswa Kurang
Mampu (SD, SMP)
1,436,000.00
1,436,000.00 100.00
e. Penghargaan Kepada Siswa, Guru,
Guru Pembina dan Sekolah
Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP
116,628,500.00
116,628,500.00 100.00
f. Pesraman Siswa SMP
62,587,500.00
62,187,500.00 99.36
g . Seleksi Siswa, Guru, Guru
Pembina dan Sekolah Berprestasi
Tingkat TK, SD, SMP
117,540,000.00
114,420,000.00 97.35
H. Lomba Wiyata Mandala SMP
38,083,000.00
38,083,000.00 100.00
I. Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi (Olimpiade Sains
Tingkat SMP) 96.24
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-12
166,306,500.00 160,056,500.00
J. Lomba aktifitas dan kreatifitas
siswa TK, SD, SMP
86,100,000.00
51,700,000.00 60.05
12. Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
a. Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
349,075,000.00
296,935,000.00 85.06
13. Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
a. Pembinaan organisasi
25,000,000.00
18,600,000.00 74.40
a. Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
105,975,000.00
21,975,000.00 20.74
b. Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan
12,700,000.00
4,340,000.00 34.17
c. Pertukaran pemuda antar provinsi
15,324,045.00
15,144,045.00 98.83
e. Pembinaan organisasi jambore
82,950,000.00
79,915,000.00 96.34
13.Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
a. Penyelenggaraan kompetisi
olahraga 1.661.420.000 1.462.823.100 88.05
b. Kerjasama peningkatan
olahragawan berbakat dan
berprestasi
Dengan Lembaga/ instansi
lainnya
175,092,300.00
121,543,300.00 69.42
c. Penyelenggaraan kompetisi
olimpiade olahraga siswa nasional
189,240,040.00
120,935,000.00 63.91
d. Pelaksanaan porseni kecamatan
100,000,000.00
99,073,000.00 99.07
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-13
e. Pengadaan sarana prasarana
olahraga dan seni
833,244,770.00
729,280,270.00 87.52
15. Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
a. Peringatn sumpah pemuda
11,950,000.00
11,950,000.00 100.00
Rp67,651,686,195.00
65,501,001,029.00 96.82
A.3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
1. Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal (78,47%), Kegiatan
Meubelair sekolah (78,01%), Rehab sedang / berat bangunan sekolah (dana
DAK 2010) (75,88%), Penerimaan siswa baru (PSB on line) ( 87,58%), dalam
lelang yang dilakukan oleh dinas ternyata penawaran yang dilakukan oleh
pihak ke 3 (rekanan) angkanya dibawah 80%, sehingga kelebihan anggaran
dikembalikan ke kas daerah
2. Kegiatan kejar paket A, B dan C (49,08%) karena volume wajib belajar kecil
3. Untuk kegiatan Lomba gugus TK dan gugus SD (67,93%), Lomba aktifitas
dan kreatifitas siswa TK, SD, SMP (60,05%) disebabkan karena volume
peserta lomba mengalami penurunan dari prediksi yang dilakukan oleh
pihak penyelenggara.
4. Untuk kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan (74,40%), honor tidak
semua teramprah karena ada kesalahan administrasi
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-14
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (20,74%) dan
Kegiatan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan (34,17%). Dana
sebagian besar tidak terserap karena banyak peserta pelatihan yang tidak
lolos seleksi sehingga anggaran yang tersedia lebih.
6. Untuk kegiatan kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan
berprestasi dengan lembaga / instansi lain (69,42 %) karena tidak
terlaksananya beberapa pertandingan yang dianggarkan
7. Penyelenggaraan kompetisi olompiade olahraga siswa nasional (63,91%)
karena atlet tidak menjadi duta Bali
Solusi.
Untuk mengtasi permasalahan di atas beberapa langkah yang dapat ditempuh
antara lain :
1. Mengintensifkan survey pasar sehingga tidak terjadi selisih harga yang
terlalu besar
2. Mengintensifkan keberadaan kejar paket
3. Mengintensifkan survey pasar sehingga tidak terjadi selisih harga yang
terlalu besar
4. Kelengkapan administrasi disiapkan lebih awal
5. Meningkatkan observasi calon peserta
6. Meningkatkan observasi calon peserta
7. Lebih selektif dalam penentuan atlet
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-15
Urusan Wajib Kesehatan.
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional
yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk
hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan
yang optimal.
Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk
swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan
andil terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan
ruang untuk berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga
dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah
dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada
pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan
kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan
yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban
untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan
masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.
Program dan Kegiatan dinas Kesehatan Tahun 2011
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.2. Rehab Sedang/berat Rumah Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-16
4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi pelaporan dan
penyusunan RKA SKPD
5. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
5.1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
5.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6.1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
6.2 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas
dan jaringannya
6.3 Peningkatan kesehatan masyarakat
6.4 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
6.5 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
7. Program Pengawasan Obat dan Makanan
7.1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
8. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
8.1. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar
negeri
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
9.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
9.3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
10.1.Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya.
10.2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
11.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-17
11.1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
12.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
12.1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
12.2. Pengadaan alat dan bahan-bahan fogging.
12.3. Pengadaan vaksin penyakit menular.
12.4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
12.5. Pelayanan pecegahan dan penanggulangan penyakit menular.
12.6. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.
12.7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang.
13.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
13.1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
14.1 Pelayanan Operasi Katarak
15. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
15.1. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu.
15.2. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu.
16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
16.1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
17.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.
18. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
18.1. Pelayanan kesehatan
18.2. Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia).
19. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan.
19.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil
produksi rumah tangga.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-18
19.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
restaurant.
20. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.
20.1. Perawatan berkala bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu
20.2. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
21. Standarisasi Pelayanan Puskesmas
21.1. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Kesehatan.
Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Denpasar, direalisasikan melalui 21 program dan 41 kegiatan dengan
mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 29.806.094.692,00 dengan realisasi Rp.
28.462.277.311,00 atau ( 95% ) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp.
26.516.926.688,00 dengan realisasi sebesar Rp. 24.125.505.662 ( 91% ) .
Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas
merencanakan pendaptan asli berupa retribusi daerah sebesar Rp.1.559.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp. 217.675.000,00 (146 %) . Dan untuk retribusi
perijinan merencanakan Rp.73.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.217.675.000,00 (298 %)
Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat
dilihat dalam table berikut :
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-19
Tabel IV.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib KesehatanTahun 2011
No. Program/Kegiatan
Anggaran %
Target Realisasi Pencapaian
1 2 3 4 5
Dinas Kesehatan
I Pendapatan (Retribusi Daerah) 1,632,000,000 2,498,401,750 153%
II Belanja Tidak Langsung 29,806,094,692 28,462,277,311 95%
III Belanja Langsung 26,516,926,688 24,125,505,662 91%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,634,906,960 3,139,099,930 86%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,255,242,478 1,905,917,476 85%
2.2 Rehab sedang/berat rumah gedung kantor 84,585,000 78,121,200 92%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 163,000,000 149,274,575 92%
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pelaporan dan Penyusunan RKA SKPD
181,716,900 171,639,825 94%
5 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
5.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,803,674,000 3,565,752,751 94%
5.2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
760,542,200 699,493,080 92%
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6.1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 83,082,000 77,292,000 93%
6.2 Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
500,173,947 433,499,850 87%
6.3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 118,847,400 109,130,500 91.8%
6.4 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
388,063,000 370,798,300 95.6%
6.5 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 441,998,250 434,580,250 98.3%
7 Program Pengawasan Obat dan Makanan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-20
7.1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
108,394,000 107,493,925 99.2%
8 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
8.1 Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri
69,232,400 68,684,900 99.2%
9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
399,706,900 382,151,850 95.6%
9.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 454,510,533 447,538,300 98.5%
9.3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 30,000,000 29,960,000 99.9%
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10.1 Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
91,381,250 71,323,250 78.1%
10.2 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
26,342,500 26,342,500 100.0%
11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
11.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 151,964,750 138,524,350 91.2%
11.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 344,222,000 338,147,900 98.2%
12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
12.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 803,120,000 131,600,000 16.4%
12.2 Pengadaan Alat dan bahan-bahan fogging 2,856,617,000 2,814,579,500 98.5%
12.3 Pengadaan vaksin penyakit menular 1,015,225,600 945,805,240 93.2%
12.4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
475,577,600 444,490,800 93.5%
12.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
380,650,000 329,302,880 87%
12.6 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penggulangan wabah.
98,900,320 70,895,400 72%
12.7 Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang.
4,509,369,300 4,478,036,000 99%
13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
13.1 Evaluasi dan pengembangan standar pelayaan kesehatan
235,805,200 162,332,200 68.8%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-21
14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Misikin
14.1 Pelayanan Operasi Katarak 8,000,000 3,500,000 43.8%
15 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
15.1 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu
279,566,400 273,115,800 97.7%
15.2 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 47,345,000 46,789,980 98.8%
16 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
16.1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 928,355,600 911,935,000 98.2%
17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
17.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
38,884,000 37,641,500 96.8%
18 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
18.1 Pelayanan kesehatan 237,303,000 234,961,000 99.0%
18.2 Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia) 14,050,000 14,050,000 100.0%
19 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
19.1 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
73,478,000 72,494,150 98.7%
19.2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
120,220,000 118,992,000 99.0%
20 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
20.1 Perawatan berkala bagi Ibu Hamil dari keluarga kurang mampu
43,500,000 43,260,000 99.4%
20.2 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
34,373,200 32,710,500 95.2%
21 Program Standarisasi Pelayanan Puskesmas
21.1 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
225,000,000 214,247,000 95.2%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-22
No. Program/Kegiatan Anggaran Pencapaian (%)
Target Realisasi Keuangan Fisik
1 Belanja Tidak Langsung lainnya
Bantuan Operasional Kesehatan ( Tugas Pembantuan )
825,000,000
598,042,435 72% 100%
Total 825,000,000 598,042,435 72% 100%
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata
dalam memacu perkembangan ekonominya. Seperti telah diketahui bahwa
kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan
keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan, upaya
pemberantasan penyakit menular khususnya Demam Berdarah Dangue perlu
ditingkatkan dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun
wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar.
Sebaran fasilitas kesehatan di Kota Denpasar telah menyebabkan
mudahnya penduduk untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.
Namun tidak menutup kemungkinan kemudahan akses ini tidak dapat
dimanfaatkan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki khususnya
oleh penduduk yang kurang mampu.
Pemerintah Kota Denpasar melalui Pembangunan Kesehatan telah
memberikan Kemudahan akses kepada penduduknya untuk memperoleh layanan
kesehatan. Namun demikian permasalahan yang masih dijumpai dalam
pembangunan kesehatan adalah:
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-23
1. Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan perlu terus ditingkatkan untuk
dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada
penduduknya.
2. Desa/Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, dan
penduduk marginal yang tinggal di kantong-kantong kumuh perlu
mendapatkan perhatian di bidang kesehatan untuk dapat menciptakan
lingkungan yang sehat.
3. Pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin kota perlu dioptimalkan
4. CakupanAsi Ekslusif masih rendah.
5. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Denpasar Tahun 2011
menurun secara bermakna (tajam), tidak ada indikasi untuk dilaksanakan
fogging massal, sehingga fogging massal untuk tahun 2011 tidak
dilaksanakan. Hal ini menyebabkan rendahnya serapan dana fogging
masal. Mengingat kasus Demam Berdarah sulit diprediksi, maka antisifiasi
anggaran harus selalu disiapkan.
6. Prevalensi HIV/AIDS semakin tahun pasti semakin meningkat, karena
dengan meningkatnya pendanaan, kegiatan menjadi lebih luas dan
penduduk resiko tinggi lebih banyak dapat diakses ke pelayanan dan
fenomena gunung es kasus HIV/AIDS menjadi terbongkar, sampai
estimasi kasus HIV/AIDS tercapai.
A.3.2. Solusi
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka solusi atau pemecahannya yang
dapat dilakukan antara lain :
1. Peningkatan pelayanan kesehatan, dengan pendidikan dan pelatihan bagi
tenaga pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang baik terutama bagi
masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-24
3. Mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan
masyarakat.
4. Meningkatkan sosialisasi lintas program dan lintas sektor serta lebih
mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan
5. Perlu ditingkatkan penyuluhan hidup terutaa tentang bahaya HIV/AIDS
6. Meningkatkan kwalitas pelaksanaan program.
RSU Wangaya Kota Denpasar
Sebagai satu-satunya Rumah Sakit tertua di Bali dan merupakan Rumah
Sakit milik Pemerintah Kota Denpasar, RSUD Wangaya harus selalu melakukan
pembenahan baik manajemen maupun pelayanan, sehingga dapat memberikan
kepuasan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang utama bagi
sebuah rumah sakit sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya.
Pada tahun 1990 Rumah Sakit Wangaya ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C,
dan dengan Peraturan daerah Kota denpasar Nomor 23 tahun 2001, RSUD
Wangaya ditetapkan menjadi Unit Swadaya. Sejak tahun 2002 RSUD Wangaya
telah terakreditasi untuk 12 standart pelayanan, serta dengan keluarnya
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538/ Menkes/ SK/
2003, RSUD Wangaya meningkat kelasnya menjadi Rumah sakit Kelas B Non
Pendidikan
Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, RSUD Wangaya mulai
mempersiapkan diri menuju Badan layanan Umum (BLU). Pada tanggal 23 Juli
2008 dengan Keputusan walikota Nomor 96 tahun 2008, RSUD Wangaya Kota
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-25
Denpasar ditetapkan sebagai PPK-BLUD dengan status BLUD penuh. Perubahan
status RSUD Wangaya menjadi BLUD penuh merupakan motifasi untuk
melakukan pelayanan yang bermutu, profesionalisme serta terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat yang merupakan tujuan RSUD Wangaya denpasar
dalam rangka mendukung visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit pilihan,
inovatif dalam pelayanan berbasis budaya kerja. Hal ini diharapkan bisa
meningkatkan mutu pelayanan serta service kepada masyarakat, disamping
kenyamanan bagi pengunjung pasien, dan tahun 2010 RSUD Wangaya telah lulus
untuk 16 standart pelayanan.
Didalam memberikan pelayanan yang bermutu, profesionalisme serta
terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, dalam kegiatan rutin operasional
RSUD Wangaya dibiayai dengan pendapatan rumah sakit, sedangkan kegiatan
lainnya seperti belanja modal dan alat-alat kesehatan dibiayai dengan dana APBD
II, APBD I dan APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan
pelayanan publik melalui program peningkatkan pelayanan rumah sakit, dengan
kegiatan :
1. Peningkatan pelayan rumah sakit
2. Pendukung pelayanan
Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien
No
Jenis Pelayanan
Tahun
2007 2008 2009 2010 2011
1 Rawat jalan 137.044 135.415 145.364 177.743 172.906
2 Rawat inap 13.484 14.696 12.363 14.173 12.185
3 Gawat darurat 28.549 30.925 32.791 35.130 29.701
4 BOR 85% 73% 73% 89% 78.50%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-26
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kunjungan pasien mengalami
peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa
RSUD Wangaya sangat dipercaya oleh masyarakat Kota Denpasar khususnya dan
Bali pada umumnya untuk memeriksakan kesehatann6a, hal ini menjadi motifasi
untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih professional
Hal terpenting yang perlu diperhatikan RSUD Wangaya didalam
pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit, adalah :
1. Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan
2. Mutu pelayanan
3. Tingkat efisiensi pelayanan
Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan RSUD Wangaya
Kota Denpasar, adalah :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
3. Terbatasnya dana/ anggaran yang tersedia
Dengan adanya kendala dan hambatan ini, maka secara langsung
mempengaruhi ruang gerak RSUD Wangaya didalam memberikan pelayanan
yang mengakibatkan mutu pelayanan belum optimal.
Pendapatan Asli Daerah.
1. Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah.
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pengawai.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-27
Belanja Langsung.
1. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit.
1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan
1.2. Kegiatan Pendukung Pelayanan
Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSU Wangaya,
merencanakan Pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar
Rp. 40.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 44.777.645.112.50 (111.97%) persen,
sedangkan belanja tidak langsung Rp. 30.629.480.800 dan realisasinya sebesar Rp.
29.505.596.112 (96.33%) persen. dan belanja langsung dialokasikan sebesar Rp.
37.073.501.556.41 dengan realisasi sebesar Rp33.961.745.313.89(91.61) persen tahun
2011. Untuk alat kesehatan Rp. 5.000.000.000 dengan realisasi Rp.4.944.300.000
(98.89%)persen yang bersumber dari APBN
Tabel IV.3 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib RSU WangayaTahun 2011
No
Program/Kegiatan
Anggaran
%
Pencapaian
Target Realisasi
RSU Wangaya
Pendapatan Asli daerah (Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)
40.000.000.000 44.777.645.112.50 111.94
Belanja tidak langsung 30.629.480.800 29.505.596.112 96.33
-Gaji PNS 22.726.400.800 21.959.348.112 96.62
-Tambahan Penghasilan 7.903.080.000 7.546.248.000 95.48
Belanja langsung 37.073.501.556.41 33.961.745.313.89 91.61
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Kegiatan Peningkatan Pelayanan 22.207.324.556.41 21.222.432.657 95.57
Kegiatan pendukung pelayanan 14.866.177.000 12.739.312.656.89 85.69
Alat kesehatan (APBN) 5.000.000.000 4.944.300.000 98.89
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-28
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Wajib yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
meliputi urusan yang terkait dengan Bagian Sekretariat, Bidang Bina Marga ,
Bidang Pengairan , Bidang Perencanaan dan Pengendalian , dan Bidang
Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan . Adapun Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan adalah :
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1 Pendidikan dan Pelatihan formal
4. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
4.1 Perencanaan Pembangunan Jembatan
4.2 Pembangunan Jembatan
4.3 Pembuatan Trotoar
4.4 Pembuatan Jalan
4.4 Pembuatan Drainase jalan
4.5 Penyusunan RIPJM Bidang Mina Marga
5. Pembangunan Saluran Drainase /Gorong gorong
5.1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / gorong gorong
5.2 Pembangunan Saluran Drinase / Gorng gorong
5.3 Operasional dan Pemeliharaan drinase
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-29
6. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan
6.1 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
6.2 Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan
7. Program Pembangunan dan pengelolaan Jaringan irigasi , Rawa dan
jaringan Pengairan lainnya
7.1 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
7.2 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Investasi Jangka Menengah
Bidang Pengairan
8. Program Pengembangan , Pengelolaan , dan konservasi sungai , danau
dan sumber daya air Lainnya
8.1 Operasional penetapan dan pemanfaatan air tanah
9. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
9.1 Pembangunan jaringan air limbah
9.2 Penataan sanitasi di Desa Pemecutan Kaja ( WASAP-D )
10. Program pengendalian banjir
10.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Banjir
11. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
11.1 Penataan Pasar Tradisional di Kota Denpasar
11.2 Penataan Pura Jagatnata
11.3 Pembangunan Bangunan WorkShop
11.4 Penataan Pekan Plora dan Plori Nasional
11.5 Perbaikan Lapangan Basket SMA Negeri I Denpasar
11.6 Pembuatan Tempat Melasti dan WC Umum di Padang Galak
12. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman
12.1 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan
pemukiman
12.2 Peningkatan Jalan lingkungan
12.3 Peningkatan jalan lingkungan LC
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-30
13. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
13.1 Fasilitas pembangunan prasana dan sarana dasar pemukiman
berbasis masyarakat
13.2 Pelaksanaan Program Nasional pemberdayaan masyarakat ( PNPM -
P2KP )
13.3 Kemitraan paket PNPM Mandiri
Urusan Wajib DPU yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Denpasar
direalisasikan melalui 13 Program dan 32 Kegiatan dengan mengalokasikan
belanja tidak langsung Rp. 8.092.246.400 Dengan realisasi Rp. 7.558.540.656 atau
93,40 % sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 56.839.929.539 Dengan
realisasi sebesar Rp.46.016.543.488 atau 80,95 % sedangkan realisasi untuk masing
masing program dan Kegiatan dapat dilihat dalam Tabel berikut
Tabel IV. 4 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum
Tahun 2011 ANGGARAN
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN
I
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1,664,560,869
1,413,919,754 84.94
II
Program Peningkatan sarana
dan Prasarana Aparatur
1,755,559,480
1,389,195,850 79.13
III
Prog Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
60,000,000
31,031,100 51.72
IV
Pembangunan Jalan dan
Jembatan di Kota Denpasar
16,332,185,000
13,479,415,875 82.53
1 Peningkatan Jalan di Kota
Denpasar
9,912,825,000
9,308,132,625 93.90
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-31
2
Pembangunan Jembatan di Kota
Denpasar
921,600,000
648,432,250 70.36
3
Pembuatan Trotoar di Kota
Denpasar
3,004,749,000
2,669,962,000 88.86
4
Pembuatan Drainase Jalan di
Kota Denpasar
2,293,011,000
658,876,000 28.73
5
Penyusunan RIPJM Bidang Bina
Marga
100,000,000
94,903,000 94.90
6
Perencanaan Pembangunan
Jembatan
100,000,000
99,110,000 99.11
V PEMBANGUNAN SAL.
DRAINASE / GORONG -
GORONG
8,844,429,750.00 7,549,747,700.00 85.36
1 Perencanaan Pembangunan Sal.
Drainase / Gorong- Gorong
551,000,000
502,136,500 91.13
2
Pemb. Sal. Drainase / Gorong-
gorong
4,624,000,000
3,543,210,000 76.63
3 Operasional dan Pemeliharan
Drainase
3,669,429,750
3,504,401,200 95.50
VI Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jalan di Kota Denpasar 6,813,315,000 5,735,057,085 84.17
VII
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN
RAWA DAN JAR.
PENGAIRAN
1,404,763,000
1,265,929,534 90.12
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
1,304,763,000
1,169,762,534 89.65
2
Penyusunan Rencana
Pembangunan dan Investasi
100,000,000
96,167,000 96.17
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-32
Jangka menengah Bid Pengairan
VIII
PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM
DAN AIR LIMBAH
4,460,483,595
1,096,711,540 24.59
1
Pembangunan Jaringan Air
Limbah
1,365,948,360
1,085,489,300 79.47
2
Penataan Sanitasi di Desa
Pemecutan Kaja ( WASAP-D )
3,094,535,235
11,222,240 0.36
IX
PENGENDALIAN BANJIR
300,000,000
300,000,000 100.00
1
Peningkt. Partisipasi
Masyarakat dlm Penaggulangan
banjir
300,000,000
300,000,000 100.00
X
PROGRAM PENGEMBANGAN
,PENGELOLAAN ,DAN
KONSERVASI SUNGAI ,
DANAU DAN SUMBER DAYA
AIR
50,403,000
25,558,750 50.71
LAINNYA.
Operasional penetapan dan
pemanfaatan air tanah
50,403,000
25,558,750 50.71
XI
PENINGKATAN
PRASARANA DAN SARANA
PELAYAN-
AN PUBLIK
2,392,696,428
2,021,193,800 84.47
1
Penataan Pasar Tradisional di
Kota Denpasar
630,700,000
620,731,000 98.42
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-33
2
Pembangunan Bangunan
Workshop
147,171,428
143,689,000 97.63
3
Perbaikan Lapangan Basket
SMA 1 Denpasar
100,000,000
98,565,000 98.57
4
Penataan Pekan Flori dan Flora
Nasional
900,000,000
673,868,250 74.87
5
Pembuatan Tempat melasti dan
WC Umum di Padang Galak
510,000,000
381,969,000 74.90
6
Penataan Pura Jagatnata
104,825,000
102,371,550 97.66
XII
Program Operasional dan
Pemeliharaan Lingkungan
Permukiman 9,824,394,017 9,024,628,500 91.86
1
Operasional dan Pemeliharaan
Lingkungan Perumahan
dan Permukiman 2,439,616,417 2,417,609,500 99.10
2 Peningkatan Jalan Lingkungan 5,106,816,000 5,048,266,000 98.85
3
Peningkatan Jalan Lingkungan
LC 2,277,961,600 1,558,753,000
68.43
XIII
PROG PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS PERUMAHAN
2,937,139,400
2,684,154,000 91.39
1
Fasilitasi Pembangunan
Prasarana dan Sarana Dasar
Pemukiman
Berbasis Masyarakat
1,456,539,400
1,215,260,000 83.43
2
Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan
280,600,000
272,795,000 97.22
Masyarakat ( PNPM-P2KP )
3 Kemitraan Paket PNPM mandiri 99.67
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-34
1,200,000,000 1,196,099,000
JUMLAH
56,839,929,539
46,016,543,488 80.96%
PERMASALAHAN:
1. Keterlambatan Pembuatan Drainase Jl. Batanghari oleh Rekanan CV.
SARANA BALI karena kelalaian dari rekanan tidak menyiapkan tenaga
dilahan secara tepat.
2. Penataan sanitasi di Desa Pemecutan Kaja ( WASAP-D) Tahap I dan Tahap
II tidak dapat dilaksanakan karena nol dokumen lelang program
pengelolaan air minum dan air limbah dana hibah Bank Dunia Tahun 2011
belum turun
SOLUSI
1. Telah dilaksanakan tindakan sesuai dengan Perpres No. 50 Tahun 2010 :
a. Peringatan I , II dan III dilanjutkan pemutusan kontrak dengan CV
Sarana Bali
b. Diprogramkan Th 2012 , Sisa Pekerjaan yang belum dilaksanakan.
2. Komunikasi yang semakin intensive dengan pihak Negara donatur dan
diprogramkan kembali di Tahun Anggaran 2012
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-35
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dibentuk sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Adapun program-program yang
dilaksanakan pada tahun 2011 adalah :
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai.
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Admnisitrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
4.1. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
4.2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
4.3. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
5. Program Tanggap Darurat Bencana
5.1. Penanganan Tanggap darurat
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
6.1. Pembangunan pusdalops bencana ( Krisis Centre)
6.2. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
6.3. Pelatihan dan simulasi penggunaan sarpras pasca bencana
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-36
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Pekerjaan Umum.
Urusan Wajib Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam)
program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak
langsung Rp. 5.186.183.200 dengan realisasi Rp. 4.953.129.930 atau (95.50%) ,
sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 6.043.841.180 dengan realisasi
sebesar Rp. 5.688.075.574 (94.11%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing
program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2011 yang
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan Anggaran %
Capaian
Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung 5.186.183.200 4.953.129.930 95.50
1. Belanja Pegawai 5.186.183.200 4.953.129.930 95.50
Belanja Langsung 6.043.841.180 5.688.075.574 94.11
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.901.523.680 1.771.227.159 93.14
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.901.523.680 1.771.227.159 93.14
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
743.760.000 634.738.325 85.34
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
743.760.000 634.738.325 85.34
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
81.916.000 80.665.000 98.47
6.1. Pendidikan dan Pelatihan formal
81.916.000 80.665.000 98.47
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
2.256.505.800 2.186.253.000 96.88
4.1. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
230.000.000 164.995.000 71.78
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-37
4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.965.156.800 1.960.899.000 99.78
4.3. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
61.349.000 60.359.000 98.38
5. Program Tanggap Darurat Kebencanaan
200.000.000 199.540.590 99.77
5.1. Penanganan Tanggap Darurat 200.000.000 199.540.590 99.77
6. Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana
860.135.700 815.651.500 94.83
6.1. Pembangunan Pusdalops
Bencana (Crisis Centre)
505.179.700 486.034.500 96.21
1.1. Peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
199.760.000 177.167.000 88.69
1.2. Pelatihan dan simulasi
penggunaan sarpras pasca
bencana
155.196.000 152.450.000 98.23
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
Beberapa kendala yang sering dijumpai dalam pelaksanaan tugas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kinerja yang masih belum optimal dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana seperti belum terpadu dan menyeluruhnya
koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat.
2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah
pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta
pengurangan resiko bencana.
3. Belum terjangkaunya secara optimal pengembangan tim-tim siaga bencana
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-38
ditingkat Instansi terkait, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
4. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
mengurangi resiko bencana.
5. Capaian target realisasi keuangan dari beberapa program dan kegiatan
belum tercapai sesuai dengan harapan karena beberapa digit belanja tidak
bisa digunakan secara maksimal sehingga ada sisa anggaran pada belanja
cetak dan pengawasan dari kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran sebesar Rp. 61.385.000
6. Masih rendahnya sistem perencanaan terutama dalam penganggaran per
digit belanja dan masih tidak mengacu pada sumber harga dan standarisasi
harga yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota sehingga antara
APS yang disusun dengan penawaran harga dari penyedia barang/jasa
jauh lebih tinggi
A.3.2. Solusi
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dengan
bertindak cepat dan tepat, epektif dan efesien serta melakukan
pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2. Merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke prepentif
berupa pengurangan resiko bencana.
3. Membentuk tim-tim siaga bencana dari Instansi terkait, tingkat Kecamatan
dan Desa/Kelurahan.
4. Merumuskan program-program pengurangan resiko bencana berbasis
teknologi.
5. Memerintahkan kepada pejabat perencanaan agar dalam penganggaran
program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-39
serta mencari informasi harga dan berpedoman pada standarisasi harga
yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar
6. Meningkatkan SDM Perencanaan di masing-masing sub bidang serta
memerintahkan bendahara pengeluaran BPBD untuk menyetor kembali
sisa anggaran yang tidak bisa digunakan secara maksimal terutama
belanja cetak dan penggandaan dari kegiatan penyuluhan pencegahan
bahaya kebakaran
Urusan Wajib Penataan Ruang
Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Kegiatan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi –
fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi – fungsi bangunan yang di
wadahinya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang terkait dengan
interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk
menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang
jelas. Keteraturan tata ruang kota akan bermuara pada wujud kota yang
berwawasan budaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Denpasar.
Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak di perlukan
mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan
pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan
pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat,
kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya pembangunan yang
berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan
yang dilindungi dan kawasan yang dapat di budidayakan serta tercapainya tata
ruang yang berkualitas bagi manusia.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-40
Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk
mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama
udara, daratan dan air yang terbatas jumlahnya dengan seefektif dan seefisien
mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
Dasar yangdipergunakan untuk melaksanakan pengawasan dan
pengendalian tata ruang di Kota Denpasar adalah Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW). Kota Denpasar telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
telah diperdakan melalui Perda Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 1994 yang di
perbaharui kembali dengan Perda Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999.
Untuk landasan pelaksnaan informasi peruntukan lahan dalam mengatur
dan mengendalikan peruntukan ruang yang sesuai dengan identitas dan daya
tampung masing-masing bagian wilayah kota, diatur dalam Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR). Sebagian dari sistem manajemen pembangunan kota, Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan panduan wujud bangunan
dan lingkungan dalam bentuk dimensi serta untuk pengendalian pembangunan
suatu kawasan.
Sebagai Penjabaran dari rencana dan sasaran yang telah disepakati,
Pelaksanaan Penataan Ruang Kota dan Perumahan Meliputi :
Pelaksanaan Penataan Kawasan Ruang Kota
Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
Peningkatan Informasi / Koordinasi Peruntukan Lahan (Advice
Planning) Penataan Ruang Kota dan Perumahan
Program-program yang dilaksanakan dalam Urusan Wajib Bidang
Penataan Ruang dan Bidang Perumahan adalah sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai.
Belanja Langsung
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-41
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Perencanaan Tata Ruang
4.1. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang
(Pemeliharaan Kawasan Pendestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan
Kamboja Denpasar)
4.2. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang,
(Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan)
4.3. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang
(Penataan Koridor Jalan Gajah Mada Denpasar)
4.4. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang
(DED Penataan Kawasan Heritage Jalan Thambrin, Jalan Gajah
Mada, Jalan Udayana, Jalan Veteran, dan Jalan Surapati)
4.5. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang
(DED. UKM Centre di Pertokoan Kumbasari)
4.6. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang
(Perencanaan DED Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar
Badung Kepasar Kumbasari dan Penataan Kawasan Lapangan
Puputan Badung)
5. Program Pemanfaatan Ruang
5.1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
(Pemagaran Dan Penataan Lahan Terbengkalai di Kota Denpasar)
5.2. Survey dan Pemetaan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-42
5.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Pemanfaatan Ruang (Evaluasi
Terhadap Proses Pembangunan / TABG)
5.4. Survey dan Pemetaan (Penomoran Rumah dan Pemetaan Nama Jalan di
Kota Denpasar)
5.5. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar
5.6. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari
5.7. Survey dan Pemetaan (Pembuatan Perencanaan / DED) Finishing Gedung
Kantor Pemerintah Kota Denpasar
5.8. Pembangunan Padmasana Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby
5.9. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
(Perbaikan Jam Taman Kota)
5.10. Pembangunan Pasar Gunung Agung
5.11. Lomba, Workshop dan Pembuatan DED Penataan Stand Denpasar Festival
di Kota Denpasar
5.12. Pekan Flori Flora Festival di Sanur – Bali
5.13. Pembangunan KM/Toilet di Pantai Matahari Terbit-Sanur Kota Denpasar
5.14. 5.14. Pembuatan DED Basement Jalan Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung
Kota Denpasar
5.15. Rehabilitasi Pasar Sari Merta Sidakarya Kota Dps
5.16. Pembuatan UKM Center di Pertokoan Kumbasari Kota Denpasar
5.17. Pembuatan DED Pasar Gunung Agung Tahap II Kota Denpasar
5.18. Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar
5.19. Penataan Pura Melanting pasar Ketapean
5.20. Penataan Pura Tirta Hening Belong Kota Denpasar
5.21. Penataan Pura Musen Desa Pekraman Kesiman Kecamatan Denpasar Timur
5.22. Perbaikan Pelinggih Penunggun Karang Kantor Walikota Denpasar
6. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
6.1. Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-43
6.2. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penataan RTH
di Desa Peguyangan Kangin)
6.3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Pembuatan/Pemasangan Papan RTHK)
6.4. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penataan
Sempadan, Taman dan Media Luar Kawasan Jalan Gatot Subroto)
6.5. Pemindahan Kabel Listrik di Perempatan Jalan Veteran, Jalan Patimura,
Jalan Nangka, Jalan Yudistira, Br Tainsiat Denpasar
6.6. Perencanaan/DED Pembangunan Patung dan Penataan Persimpangan
Pemecutan
6.7. Perencanaan/DED Pembangunan Patung dan Penataan Persimpangan
Pemecutan
7. Program Pengembangan Perumahan
7.1. Bantuan Perbaikan Rumah RTM
7.2. Pendataan dan Pemetaan Perumahan di Kota Denpasar
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Penataan Ruang. Urusan Wajib Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang
dan Perumahan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 program dan 39 kegiatan
dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp 4.178.167.900 dengan realisasi
Rp 3.943.347.670 atau (94,38) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp
20.386.220.126 dengan realisasi sebesar Rp 17.260.453.845, (84,67%) . Sedangkan
realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table
berikut:
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-44
Tabel IV.6 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Penataan Ruang Tahun 2011
yang dilaksaanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
No Program/
Kegiatan Anggaran Capaian
% Target Realisasi
1 2 3 4 5
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai 4.178.167.900,00 3.943.347.670,00 94.38%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
896,338,000.00
1. 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 896,338,000.00 716,856,313.00 79.98%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
903,021,000.00
2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
903,021,000.00 751,134,800.00 83.18%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30,150,000.00
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,150,000.00 26,075,999.00 86.49%
4 Program Perencanaan Tata Ruang 1,980,503,000.00
4.1.Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Pemeliharaan Kawasan Pendestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar)
304,800,000.00 296,858,250.00 97.39%
4.2. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang, (Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan)
275,703,000.00 260,988,250.00 94.66%
4.3. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Koridor Jalan Gajah Mada Denpasar)
1,000,000,000.00 925,045,750.00 92.50%
4.4. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (DED Penataan Kawasan Heritage Jalan Thambrin, Jalan Gajah Mada, Jalan Udayana, Jalan Veteran, dan Jalan Surapati)
50,000,000.00 48,957,250.00 97.91%
4.5. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (DED. UKM Centre di Pertokoan Kumbasari)
50,000,000.00 48,774,550.00 97.55%
4.6. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Perencanaan DED Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung
300,000,000.00 263,038,250.00 87.68%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-45
Kepasar Kumbasari dan Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung
5 Program Pemanfaatan Ruang 13,574,937,000.00
5.1.Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang (Pemagaran Dan Penataan Lahan Terbengkalai di Kota Denpasar)
364,350,000.00 332,646,500.00 91.30%
5.2. Survey dan Pemetaan 400,000,000.00 380,189,350.00 95.05%
5.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Pemanfaatan Ruang (Evaluasi Terhadap Proses Pembangunan / TABG)
234,210,000.00 224,659,950.00 95.92%
5.4. Survey dan Pemetaan (Penomoran Rumah dan Pemetaan Nama Jalan di Kota Denpasar)
247,127,500.00 236,162,500.00 95.56%
5.5.Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar
1,400,000,000.00 1,192,989,250.00 85.21%
5.6. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari
1,534,685,000.00 1,330,668,700.00 86.71%
5.7. Survey dan Pemetaan (Pembuatan Perencanaan / DED) Finishing Gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar
93,350,000.00 60,348,500.00 64.65%
5.8. Pembangunan Padmesana Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby
2,534,825,000.00 2,119,366,250.00 83.61%
5.9. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Perbaikan Jam Taman Kota)
105,000,000.00 102,433,750.00 97.56%
5.10. Pembangunan Pasar Gunung Agung
3,500,000,000.00 2,016,267,483.00 57.61%
5.11. Lomba, Workshope dan Pembuatan DED Penataan Stand Denpasar Festival di Kota Denpasar
142,725,000.00 119,203,000.00 83.52%
5.12. Pekan Flori Flora Festival di Sanur - Bali
250,000,000.00 237,787,000.00 95.11%
5.13.Pembangunan KM/Toilet di Pantai Matahari Terbit-Sanur Kota Denpasar
194,310,000.00 187,004,750.00 96.24%
5.14. Pembuatan DED Basement Jalan Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar
84,430,000.00 77,176,000.00 91.41%
5.15.Rehabilitasi Pasar Sari Merta Sidakarya Kota Dps
286,530,000.00
276,851,500.00
96.62%
5.16.Pembuatan UKM Center di Pertokoan Kumbasari Kota Denpasar
513,595,000.00
500,041,000.00
97.36%
5.17.Pembuatan DED Pasar Gunung Agung Tahap II Kota Denpasar
36,573,000.00
33,520,000.00
91.65%
5.18.Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar
1,200,000,000.00
1,183,320,200.00
98.61%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-46
5.19.Penataan Pura Melanting pasar Ketapean
70,000,000.00
68,999,500.00
98.57%
5.20.Penataan Pura Tirta Hening Belong Kota Denpasar
90,000,000.00
88,786,000.00
98.65%
5.21.Penataan Pura Musen Desa Pekraman Kesiman Kecamatan Denpasar Timur
100,000,000.00
98,819,750.00
98.82%
5.22.Perbaikan Pelinggih Penunggun Karang Kantor Walikota Denpasar
75,000,000.00
73,467,000.00
97.96%
6 Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
596,887,500.00
6.1.Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
116,825,000.00
105,836,750.00
90.59%
6.2. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ( Penataan RTH di Desa Peguyangan Kangin )
61,537,500.00
54,429,000.00
88.45%
6.3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Pembuatan/Pemasangan Papan RTHK)
56,725,000.00
52,693,750.00
92.89%
6.4.Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penataan Sempadan, Taman dan Media Luar Kawasan Jalan Gatot Subroto)
211,800,000.00
205,652,500.00
97.10%
6.5.Pemindahan Kabel Listrik di Perempatan Jalan Veteran, Jalan Patimura, Jalan Nangka, Jalan Yudistira, Br Tainsiat Denpasar
100,000,000.00
99,635,500.00
99.64%
6.6. Perencanaan/DED Pembangunan Patung dan Penataan Persimpangan Pemecutan
50,000,000.00
47,701,000.00
95.40%
7 Program Pengembangan Perumahan 2,522,610,126.00
7.1.Bantuan Perbaikan Rumah RTM 2,307,512,626.00 2,214,731,750.00 95.98%
7.2. Pendataan dan Pemetaan Perumahan di Kota Denpasar
215,097,500.00
201,336,250.00
93.60%
20.386.220.126.00 17,260,453,845.00 84.67%
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan
1. Tenaga teknis masih kurang, serta adanya pejabat Eselon IV yang pensiun
2. Adanya pindah kantor sarana dan prasarana kantor sangat kurang, terkait
kegiatan yang realisasinya kurang dari 80 %
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-47
3. Kegiatan administrasi perkantoran: Adanya pindah kantor memerlukan
dana pemeliharaan (pindah kantor). Sebagian dana tidak direalisir karena
terkait harga penawaran rekanan (sesuai SPK)
4. DED finishing gedung kantor Pemerintahan Kota Denpasar dana sebesar
Rp.93.350.000 sesuai dengan harga nilai penawaran (tender) Rp.60.348.500
sehingga realisasi keuangan tidak mencapai 80 %
5. Kegiatan Pasar Gunung Agung : Proyek tidak dapat dilaksanakan sesuai
dengan time schedule yang ditetapkan sehingga terjadi pemutusan kontrak
pada kemajuan fisik 69,7%
A.3.2. Solusi.
1. Akan diusulkan pada tahun mendatang
2. Diusulkan pengadaan barang/ sarana prasarana pada tahun berikutnya
3. Pada permasalahan diatas untuk tahun mendatang akan diusulkan sesuai
dengan kebutuhan
4. Pada permasalahan DED akan direncanakan sesuai anggaran yang
dibutuhkan
5. Diberikan teguran tanggal 19 Juli 201 dan tanggal 11 Agustus 2011 dari
DTRP. Peringatan dari Konsultan Pengawas tanggal 25 Agustus 2011.
Peringatan dari DTRP tanggal 26 Agustus 2011, 19 September 2011, 10
Oktober 2011, 21 Oktober 2011 dan 8 November 2011.
Menyarankan kepada rekanan untuk menambah tenaga kerja, peralatan
kerja, lembur (jam kerja) serta memperlancar dropping bahan material dan
menyelesaikan administrasi proyek seperti laporan dan lain-lain. Karena
hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh kontraktor maka diadakan
pemutusan perjanjian pemborongan (kontrak) tanggal 14 Desember 2011
dari Dinas tata Ruang dan perumahan Kota Denpasar
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-48
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhtingkan sumber daya yang
tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat
pusat dan daerah.
Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah Kota Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan
rencana (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4)
evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara
berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan
yang utuh.
Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh
dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (SKPD) menyiapkan rancangan
rencana pembangunan. Selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat (stakeholders)
dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing
jenjang pemerintahanan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua
pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan
pengendalian pelaksanaan perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan
penyesuaian.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-49
Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan
perencanaan pembangunan yang secara sistmatis mengumpulkan dan
menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan
kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran
kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator
dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result),
manfaat (benefit) dan dampak (inpact).
Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib
bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung.
1. Belanja Pegawai.
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Pengembangan Data/Informasi.
4.1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
4.2. Penyusunan dan analisa data/informasi perencanaan pembangunan
ekonomi.
4.3. Penyusunan profil daerah.
4.4. Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM)
4.5.Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan
IPTEK
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-50
4.6. Penyusunan Rencana Rinci Kantor Pelayanan Publik
4.7. Editing Buku - Buku Hasil Penelitian
4.8. Penyusunan Data Potensi Sumber Daya Alam, Lingkungan, Sosial dan
Manusia Kota Denpasar berbasis WebGIS
4.9. Aktivasi Branding Kota Denpasar
5. Program Kerjasama Pembangunan
5.1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Seminar dan Sharing
Best Practise City Net Indonesia 2011)
5.2. Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah
5.3. Operasional Penanggulangan Kemiskinan
5.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan CBD Kota Denpasar
6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6.1. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh (BKPRD)
6.2. Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7.1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik
7.2. Penyusunan Rancangan RKPD
7.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
7.4. Penetapan RKPD
7.5. Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah
7.6. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Walikota Denpasar
7.7. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-51
7.8. Review Indikator Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
7.9. Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8.1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
8.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
8.3. Evaluasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Denpasar
9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
9.1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
9.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10. Program Penelitian Pembangunan
10.1. Penelitian Sejarah Kota Denpasar
10.2. Penelitian Banjar sebagai Basis Pembangunan Sosial Budaya Kota
Denpasar
10.3. Penelitian tentang Usulan Pahlawan nasional (I Gusti Ngurah Made
Agung)
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
11.1. Penyusunan KUA dan PPAS TA Perubahan 2011 Kota Denpasar
11.2. Penyusunan KUA dan PPAS TA 2012 Kota Denpasar
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Darah.
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 11
program dan 36 kegiatan dengan mengalokasikan belanja langsung Rp.
6.736.614.905,00 dengan realisasi Rp. 6.113.271.287,00 atau 91.58 %, sedangkan
belanja tidak langsung dialokasikan Rp. 3.517.573.000,00 dengan realisasi sebesar
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-52
Rp. 3.325.913.329,00 atau 94.55 %. Sedangkan realisasi untuk masing-masing
program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.7 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
No Program/Kegiatan ANGGARAN CAPAIAN
% TARGET REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Belanja Pegawai 3.517.573.000 3.325.913.329 94,55%
BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.092.376.200 897.341.887 82,15%
Kegiatan :
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.092.376.200 897.341.887 82,15%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
630.092.955 553.454.200 87,84%
Kegiatan :
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 630.092.955 553.454.200 87,84%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
120.000.000 104.508.300 87,09%
Kegiatan :
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120.000.000 104.508.300 87,09%
4 Program Pengembangan Data/Informasi 1.369.700.600 1.294.453.075 94,51%
Kegiatan :
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-53
4.1 Penyusunan dan Pengumpulan
Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
92.644.000 91.518.500 98,79%
4.2 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
87.970.000 87.010.000 98,91%
4.3 Penyusunan Profil Daerah 105.917.000 100.239.500 94,64%
4.5 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan IPTEK
111.566.000 111.514.100 99,95%
4.6 Penyusunan Rencana Rinci Kantor Pelayanan
Publik
450.000.000 410.375.375 91,19%
4.7 Editing Buku - Buku Hasil Penelitian 190.105.600 183.725.600 96,64%
4.8 Penyusunan Data Potensi Sumber Daya Alam,
Lingkungan, Sosial dan Manusia Kota
Denpasar berbasis WebGIS
131.498.000 128.960.500 98,07%
4.9 Aktivasi Branding Kota Denpasar 200.000.000 181.109.500 90,55%
5 Program Kerjasama Pembangunan 721.826.000 670.340.650 92,87%
Kegiatan :
5.1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar
Daerah (Seminar dan Sharing Best Practise City
Net Indonesia 2011)
200.000.000 197.950.000 98,98%
5.2 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-
Masalah Daerah
365.875.000 350.987.400 95,93%
5.3 Operasional Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000 23.684.500 47,37%
5.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan CBD Kota Denpasar
105.951.000 97.718.750 92,23%
6 Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.087.293.800 1.000.202.900 91,99%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-54
Kegiatan :
6.1 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (BKPRD)
775.668.000 715.888.500 92,29%
6.2 Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman
311.625.800 284.314.400 91,24%
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 844.015.350 745.280.400 88,30%
Kegiatan :
7.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam
Perumusan Program dan Kebijakan Layanan
Publik
39.000.000 35.091.000 89,98%
7.1 Penyusunan Rancangan RKPD 100.659.000 99.918.000 99,26%
7.2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 230.000.000 219.046.900 95,24%
7.3 Penetapan RKPD 30.301.000 24.991.000 82,48%
7.4 Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
65.579.000 55.888.100 85,22%
7.5 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota
Denpasar
45.500.000 40.175.000 88,30%
7.6 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
104.688.000 62.091.100 59,31%
7.7 Review Indikator Program Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
125.000.000 121.029.600 96,82%
7.8 Bimbingan Teknis tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah
103.288.350 87.049.700 84,28%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-55
8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 260.570.000 253.874.500 97,43%
Kegiatan :
8.1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 65.460.000 64.720.000 98,87%
8.2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
88.110.000 83.609.500 94,89%
8.3 Evaluasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Kota Denpasar
107.000.000 105.545.000 98,64%
9 Program Perencanaan Pembangunan Sosial
dan Budaya
163.240.000 160.022.900 98,03%
Kegiatan :
9.1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan 98.290.000 98.263.500 99,97%
9.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 64.950.000 61.759.400 95,09%
10 Program Penelitian Pembangunan 347.500.000 346.300.000 99,65%
Kegiatan :
10.1 Penelitian Sejarah Kota Denpasar 97.500.000 97.400.000 99,90%
10.2 Penelitian Banjar sebagai Basis Pembangunan
Sosial Budaya Kota Denpasar
100.000.000 99.450.000 99,45%
10.3 Penelitian tentang Usulan Pahlawan nasional (I
Gusti Ngurah Made Agung)
150.000.000 149.450.000 99,63%
11 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
100.000.000 87.492.475 87,49%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-56
Kegiatan :
11.1 Penyusunan KUA dan PPAS TA Perubahan
2011 Kota Denpasar
40.000.000 35.609.300 89,02%
11.2 Penyusunan KUA dan PPAS TA 2012 Kota
Denpasar
60.000.000 51.883.175 86,47%
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
1. Realisasi keuangan untuk kegiatan Operasional Penanggulangan
Kemiskinan hanya sebesar 47,37%. Karena kurangnya koordinasi antara
pusat dan daerah dalam sinkronisasi kegiatan Penganggulangan
Kemiskinan.
2. Realisasi keuangan untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah hanya sebesar
59,31% karena terjadi kesalahan posting kode rekening.
A.3.2. Solusi.
1. Lebih ditingkatkan koordinasi baik pusat, provinsi maupun daerah
dalam singkronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui
pertemuan rutin dan berkala
2. Meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam pengajuan
kegiatan/anggaran dan agar diadakan cek dan ricek sebelum di entry di
Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-57
Urusan Wajib Perhubungan.
Dinas Perhubungan
Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam
menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar
tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat
mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam
kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat
dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah.
Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal
namun mulai tahun 2010-2014 pelayanan sistem transportasi kawasan
SARBAGITA akan dilaksanakan, diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah
Pusat, salah satu indikatornya adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam
Kota Denpasar. Padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya
sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan,
biaya yang terjangkau serta tingkat aksesbilitas tinggi merupakan aspek
pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat.
Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial
maupun ekonomi dan juga merupakan alat transportasi yang mampu
memindahkan sesuatu dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat.
Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti
kemacetan lalu lintas dimana dalam operasionalnya berkaitan erta dengan
karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada
diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas.
Mendukung kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas, fasilitas lalu
lintas yang sudah dimanfaatkan sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Rambu lalu lintas dan RPPJ sebagai 3.849 unit, traffic light 59 unit, warning light
19 unit, halte 8 unit dan terminal 5 unit (4 unit terminal penumpang dan 1 unit
terminal barang).
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-58
Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib
bidang perhubungan adalah sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah
1. Hasil Retribusi Daerah
Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Pegawai
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1.1.Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.1. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
5.1. Pengecatan Marka Jalan
5.2. Operasional Lalu Lintas
5.3. Peningkatan Persimpangan
5.4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan terminal
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
6.1. Kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru
mudi/awak angkutan umum teladan
6.2. Peran serta lomba tertib lalu linta wahana tata nugraha 2011
6.3. Pengawasan dan pengendalian angkutan lebaran tahun 2011
6.4. Penyusunan DED terminal gunung agung
6.5. Operasional Pelayanan Transportasi Darat
6.6. Pengendalian dan Pengamanan Kegiatan Insidentil Dalam Rangka
Pekan Flora Flori Nasional 2011
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-59
6.7. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal Tahun 2011 dan
Tahun Baru 2012
6. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
7.1. Operasional pengamanan dan penertiban LLAJ
7.2. Study Penerapan Sistem ATCS di Kota Denpasar
7. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
8.1. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
8.2. Peningkatan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Perhubungan
Urusan Wajib Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 (Tujuh) program dan 18 (delapan belas)
kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 10.163.475.300,00
dengan realisasi Rp. 9.583.757.584,00 atau (92,29 %) , sedangkan belanja langsung
dialokasikan Rp. 14.530.586.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.647.408.678,00
atau (92,27%) . Pendapatan asli Daerah berupa hasil retribusi daerah
direncanakan sebesar Rp. 9.219.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
9.847.501.900,00 atau (106,81%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing
program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel IV.8
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2011
yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar
No Program/Kegiatan Anggaran % Capaian Target Realisasi
Pendapatan Asli Daerah 9.219.500.000,00 9.847.501.900,00 106,81
1. Hasil Retribusi Daerah 9.219.500.000,00 9.847.501.900,00 106,81
Belanja Tidak Langsung 10.163.475.300 9.583.757.584 92,29
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-60
1. Belanja Pegawai 10.163.475.300 9.583.757.584 92,29
Belanja Langsung 14.530.586.500 13.647.408.678 92,27
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.625.527.500 8.158.635.228 94,6
1.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.625.527.500 8.158.635.228 94,6
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.636.850.000 1.460.034.850 89,20
2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.636.850.000 1.460.034.850 89,20
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
133.000.000 109.983.200 82,7
4.1. Pendidikan dan pelatihan formal 133.000.000 109.983.200 82,7
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
1.766.700.000 1.696.446.800 96,02
5.1. Pengecatan Marka Jalan 534.100.000 506.677.000 95
5.2. Operasional Lalu Lintas 1.119.300.000 1.083.533.800 96,8
5.3. Peningkatan Persimpangan 70.400.000 66.126.000 93,9
5.4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal
42.900.000 40.110.000 93,5
5. Program Peningkatan pelayanan angkutan
945.799.000 828.003.900 88
6.1. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
72.250.000 64.685.000 90
6.2. Peran serta lomba tertib lalu lintas wahana tata nugraha tahun 2011
190.024.000 172.766.200 90,9
6.3. Pengawasan dan pengendalian angkutan lebaran tahun 2011
50.900.000 49.529.400 97,3
6.4. Penyusunan DED Terminal Gunung Agung
90.735.000 65.457.000 72,1
6.5. Operasional Pelayanan Transportasi Darat
280.140.000 225.831.200 80,6
6.6. Pengendalian Pengamanan Kegiatan Insidentil dalam rangka Pekan Flori Flora Nasional 2011
202.850.000 190.948.000 94,1
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-61
6.7. Pengawasan dan pengendalian angkutan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012
58.900.000 58.787.100 99,8
7. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
616.200.000 599.978.700 97,37
7.1. Operasional Pengamanan dan Penertiban LLAJ
506.800.000 496.268.700 97,9
7.2. Studi Penerapan ATCS di Kota Denpasar
109.400.000 103.710.000 94,8
8. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
806.510.000 794.326.000 98,5
8.1. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
314.110.000 305.996.000 97
8.2. Peningkatan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
492.400.000 488.330.000 99
A.3. Permasalahan dan solusi
A.3.1. Permasalahan
1. Kemacetan sulit diatasi, mengingat rasio jumlah kendaraan dengan
panjang jalan tidak seimbang.
2. Kesadaran masyarakat mematuhi rambu lalu lintas masih rendah.
3. Angkutan umum kurang diminati oleh masyarakat pengguna jasa.
4. Jumlah kendaraan semakin meningkat, panjang jalan relative tidak
bertambah.
A.3.2. Solusi
1. Penerapan kebijakan pembatasan yang melintas pada jalan tertentu
dan hari tertentu (seperti car free day).
2. Sosialisasi dan penerapan sangsi yang tegas.
3. Membuat jalan alternatif baru dan memperlebar jalan-jalan yang
mungkin diperlebar.
4. Memfasilitasi peningkatan kualitas layanan angkutan umum.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-62
Urusan Wajib Lingkungan Hidup.
Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar.
Undang – undang Republik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk
hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup
lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan , pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan ,
pengawasan dan penegakan hukum pembangunan lingkungan hidup.
Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah,
menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta
menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup bersih. Hal ini dapat
dijadikan indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan
pembangunan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor antara lain :
1. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup secara alamiah terjadi
disebabkan karena kegiatan dari alam sendiri.
2. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi karena ulah manusia,
baik dalam bentuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan dalam bentuk
perusahaan.
Sebagai upaya untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan
hidup oleh suatu kegiatan/usaha, Badan lingkungan Hidup Kota Denpasar dalam
tahun 2011 telah mengeluarkan ijin Amdal sebayak 2 buah ijin, merekomendasi
pengajuan Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan
(UKL/UPL) sebanyak 320 buah ijin.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-63
Gerakan Program Kali Bersih, Bangun Praja Lingkungan, yang
merupakan kegiatan aksi pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan
dibidang ekonomi dan masyarakat yang berwawasan lingkungan abad 21 yang
lebih dikenal dengan agenda 21 meliputi 4 bidang utama yaitu ; Bidang Pelayanan
Masyarakat, Bidang Pengelolaan Sumber Daya alam (SDA), Pengelolaan Sumber
Daya Binaan dan Bidang Pengelolaan limbah. Adapun kriteria Bangun Praja
meliputi aspek, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air bersih (bersih
dari sampah), dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Pengendalian
Pencemaran Udara.
Program – program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib
bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1. Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4.1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
4.2. Koordinasi penilaian langit biru
4.3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
4.4. Pengelolaan B3 dan limbah B3
4.5.Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
4.6. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-64
4.7. Pemantauan Kualitas lingkungan
4.8. Koordinasi penyusunan Amdal
4.9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
5. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
5.1 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber
air
5.2. Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka
perikanan dan keaneka ragaman hayati laut
5.3. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber – sumber air
6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan SDA
6.1. Rehabilitasi hutan dan lahan
6.2. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun,
estuaria dan teluk
6.3. Perencanaan dan penyusunan program pembangunanpengendalian SDA
dan LH
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
7.1. Pengembangan data dan informasi lingkungan
7.2. Penyusunan data SDA dan NSDH Nasional dan Daerah
8. Program Peningaktan Pengendalian Polusi
8.1. Pengujian emisi kendaraan bermotor
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Lingkungan Hidup.
Urusan wajib Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Badan
Lingkungan hidup Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8(delapan) program
dan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak
langsung Rp.3.418.829.300 dengan realisasi Rp.2.899.360.455 atau (84,81%)
,sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp.3.635.422.841 dengan realisasi
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-65
sebesar Rp.3.288.876.767 (90,47%) . Sedangkan realisasi untuk masing –
masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.9
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2011
yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Denpasar
No Program /Kegiatan Anggaran %
Capaian Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai 3.418.829.300 2.899.360.455 84,81
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.2.Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
469.600.390 389.185.867 82,88
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
461.836.000 403.211.800 87,31
3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.1.Pendidikan dan pelatihan
formal
140.790.000 48.262.700 34,28
4. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan
4.1. Koordinasi penilaian kota
sehat/adipura
201.158.500 180.334.317 89,65
4.2.Koordinasi penilaian
langit biru
41.916.925 35.575.600 84,87
4.3.Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang
lingkungan hidup
60.491.500 56.641.500 93,64
4.4.Pengelolaan B3 dan limbah
B3
125..410.000 120.135.000 95,79
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-66
4.5.Koordinasi pengelolaan
prokasih/superkasih
255.486.000 253.325.600 99,15
4.6.Penyusunan kebijakan
pengendalian pencemaran
dan perusakan LH
150.750.000 134.666.702 89,33
4.7.Pemantauan Kualitas
lingkungan
201.917.500 201.428.500 99,76
4.8. Koordinasi penyusunan
Amdal
153.325.000 147.001.451 95,88
4.9.Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengendalian LH
120.115.000 116.266.400 96,80
5. Program Perlindungan dan
Konservasi SDA
5.1.Konservasi sumber daya
air dan pengendalian
kerusakan sumber-sumber
air
73.097.730 70.962.730 97,08
5.2.Pengembangan dan
pemantapan kawasan
konservasi laut, suaka
perikanan dan keaneka
ragaman hayati laut
95.450.000 86.850.000 90,99
5.3.Peningkatan konservasi
daerah tangkapan air dan
sumber – sumber air
127.480.000 122.726.000 96,27
6. Program Rehabilitasi dan
Pemulihan SDA
6.1.Rehabilitasi hutan dan
lahan
188.210.000 185.118.260 98,36
6.2.Pengelolaan dan
rehabilitasi terumbu
karang, mangrove, padang
lamun, estuaria dan teluk
132.475.496 128.765.600 97,20
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-67
6.3.Perencanaan dan
penyusunan program
pembangunan
pengendalian SDA dan LH
95.566.000 84.530.640 88,45
7. Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi
SDA dan LH
7.1. Pengembangan data dan
informasi lingkungan
283.359.800 283.130.000 99,92
7.2. Penyusunan data SDA
dan NSDH Nasional dan
Daerah
159.797.000 154.856.100 96,91
8. Program Peningaktan
Pengendalian Polusi
8.1.Pengujian emisi kendaraan
bermotor
97.190.000 85.902.000 88,39
A.3. Permasalahan dan Solusi
Terkait dengan hanya terealisasinya kegiatan fisik maupun keuangan
sebesar 90,47 persen sebetulnya tidak ada permasalahan yang bersifat prinsip,
hal tersebut terjadi karena lebih banyak adanya efisiensi dan berkurangnya
volume kegiatan. Namun secara umum permasalahan klasik yang masih ada
adalah :
A.3.1. Permasalahan
1.Kekurangan sumber daya manusia dengan kualifikasi ilmu lingkungan
2. Kurangnya dukungan pendanaan
3. Belum adanya Laboratorium Lingkungan
4. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur masalah lingkungan
5. Kurangnya sarana dan prasarana teknis pengelolaan lingkungan.
A.3.2. Solusi
1. Menkondisikan SDM yang ada dengan jalan mengikuti kegiatan –
kegiatan Bintek, pelatihan, seminar, rapat – rapat masalah lingkungan.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-68
Disamping juga mengupayakan kepada Walikota melalui BKD mohon
tambahan SDM kualifikasi ilmu lingkungan.
2. Melaksanakan program dan kegiatan dengan skala prioritas,
disamping itu juga mengupayakan pendanaan lewat CSR dan APBN
3. Membentuk UPT Laboratorium
4. Membuat peraturan Walikota dan secara bertahap mempersiapkan
rancangan peraturan daerah terkait dengan permasalahan lingkungan
5. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak swasta
terkait disamping secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana
lingkungan melalui pendanaan APBD / APBN
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen
estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat
melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang
mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah.
Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan
Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak lapangan umum
khususnya di lapangan puputan, median jalan dan di persimpangan jalan serta
perindangan kota.
Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan
kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan
kegiatan pertamanan lebih difokuskan pada upaya untuk peningkatan kualitas
pertamanan dan perindangan kota dengan melengkapi sarana prasarana
pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman
perindang.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-69
Produksi volume sampah Kota Denpasar pada tahun 2011 yang masuk ke
TPA Suwung adalah sebesar 826.363 m3, atau mencapai 75.90 persen dari target
perkiraan produksi sampah yaitu 920.903 m3. Dari seluruh produksi sampah Kota
Denpasar, jumlah sampah yang dilayani dan diangkut oleh armada DKP Kota
Denpasar ke TPA Suwung adalah sebesar 698.949 m3. Sisanya sebesar 127.414 m3
diangkut langsung ke TPA Suwung oleh PD Pasar, masyarakat dan swasta.
Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA, pada tahun 2011 DKP
Kota denpasar dibantu 1 unit dump truk dari Corporate Sosial Responsibility dari
Bank Mandiri, pengadaan truk armroll 2 unit dan 25 container dari APBD. Maka
jumlah armada dump truk menjadi 63 unit dengan konsi umur diatas 7 tahun
sebanyak 47 unit dan kondisi umur dibawah 7 tahun sebanyak 16 unit. Serta truk
armroll sebanyak 16 unit, dengan kondisi umur diatas 7 tahun sebanyak 9 unit
dan dibawah 7 tahun sebanyak 7 unit dan truk kompektor sebanyak 3 unit dalam
kondisi baik. Sedangkan pengumpulan sampah dilakukan melalui tempat
penampungan sementara yang terdiri dari depo sampah sebanyak 17 unit dengan
kondisi baik 13 unit dan 4 unit tidak berfungsi .
Untuk penyapuan jalan di Kota Denpasar, dilakukan oleh 581 tenaga
penyapuan yang bekerja pada ruas jalan yang dilayani penyapuan sepanjang 197,
042 km terdiri dari jalan provinsi 91,42 km dan jalan arteri Kota Denpasar
sepnajang 105,622 km sehingga total jangkauan penyapuan mencapai 394,084 km
mengingat penyapuan dilakukan di dua sisi ruas jalan. Untuk membantu
meningkatkan kebersihan jalan diruas yang sibuk, dibantu dengan 1 unit mobil
penyapu jalan (sweeper truk) dan motor cikar (moci) sebanyak 4 unit yang mana 2
unitnya diadakan pada tahun 2011
Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang terhadap penanggulangan
masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain: komitmen pemerintah dalam
penanggulangan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-70
sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instansi dan lembaga
swadaya masyarakat.
Kebijakan yang ditempuh oleh DKP Kota Denpasar pada tahun 2011
adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah yakni
dengan merevitalisasi kelompok swakelola kebersihan di banjar setempat dan
merevitalisasi penataan tempat pembuangan sementara terpadu (TPST) sebanyak
10 unit dengan dana hibah/IEG. Pada akhir tahun 2011 kelompok swakelola
kebersihan telah menjadi 160 kelompok, yang melayani 191 banjar/lingkungan.
Kebijakan ini akan diimplementasikan setiap tahun sehingga setiap banjar/desa
menjadi mandiri dalam mengelola sampah dilingkungannya sendiri. Pada tahun
2011 juga telah dibentuk bank sampah yang merupakan inisiatif dari masyarakat
di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat dan Denpasar Selatan.
Keberadaan Bank sampah ini mampu mengurangi sampah yang ke TPA sebanyak
7-8 ton per hari
Namun demikian ancaman dalam upaya penanggulangan masalah sampah
ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya
konsumsi masyarakat, dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar.
Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib
bidang Lingkungan Hidup oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah
sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah.
1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
Belanja Tidak Langsung.
1. Belanja Pegawai.
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-71
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
4.1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
4.2.Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan.
4.3.Pengembangan teknologi pengolahan lahan persampahan (composting).
4.4.Bimbingan Teknis Persampahan
4.5.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
4.6. Operasional JuMaLi (Juru Pemantau Lingkungan)
4.7. Penataan tempat pembuangan Sementara (TPS)/Hibah IEG
4.8. Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan
5. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
5.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi
SDA
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6.1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan
7.1. Penataan taman
7.2. Intensisifikasi peningkatan pajak reklame
7.3. Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman /hias
Kota Denpasar
7.4. Pemasangan lampu penerangan prasarana social desa adat dan jalan
lingkungan desa/kelurahan di Kota Denpasar
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-72
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Lingkungan Hidup.
Urusan Wajib Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 (tujuh)
program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak
langsung Rp. 10.629.176.500 dengan realisasi Rp10.087.327.473 atau (94.90%) ,
sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 56.355.823.888 dengan ralisasi
sebesar Rp. 52.692.737.220 (93.50) . Pendapatan Asli Daerah yang berupa
pendapatan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000 dengan
realisasi Rp14.663.282.949.05 (112.79%) dan retribusi daerah direncanakan Rp.
2.500.000.000 terealisasi Rp2.803.761.500 (112.15%) . Sedangkan realisasi untuk
masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.10 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2011
yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capai
an
Target Realisasi
Pendapatan Asli Daerah 15.500.000.000 17.467.044.449 112.69
1. Pajak Daerah 13.000.000.000 14.663.282.949 112.79
2. Retribusi Daerah 2.500.000.000 2.803.761.500 112.15
Belanja DKP 66.985.000.388 62.780.064.693 93.72
Belanja Tidak Langsung 10.629.176.500 10.087.327.473 94.90
1. Belanja Pegawai 10.629.176.500 10.087.327.473 94.90
Belanja Langsung 56.355.823.888 52.692.737.220 93.50
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14.886.967.000 13.925.190.079 93.54
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
14.886.967.000 13.925.190.079 93.54
2. Program Peningkatan Sarana dan 394.600.000 363.229.000 92.05
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-73
Prasarana Aparatur
2.1.Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur
394.600.000 363.229.000 92.05
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1.Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000 14.633.400 48.78
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan
24.461.971.128 23.264.446.715 95.10
4.1. Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan
2.599.900.000 2.265.076.500 87.12
4.2. Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
17.520.214.828 17.346.815.615 99.01
4.3. Pengembangan teknologi
pengolahan persampahan
(Composting)
197.621.000 196.309.200 99.34
4.4. Bimbingan teknis persampahan 35.000.000 34.588.000 98.82
4.5. Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
258.830.000 254.748.000 98.42
4.6. Operasional JuMaLi (Juru
Pemantau Lingkungan)
570.405.300 562.423.400 98.60
4.7. Penataan Tempat Pembuangan
Sementara (TPS) / Hibah IEG
3.220.000.000 2.544.536.000 79.02
4.8. Penyediaan jasa pelayanan
kebersihan
60.000.000 59.950.000 99.92
5 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
70.000.000 65.232.250 93.19
5.1. Kegiatan peningkatan peran
serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi
SDA
70.000.000 65.232.250 93.19
6 Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau
286.099.500 284.721.000 99.52
6.1 Pemeliharaan Ruang Terbuka 286.099.500 284.721.000 99.52
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-74
hijau Kota
7 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan
16.226.186.260 14.775.284.776 91.06
7.1. Penataan Taman 2.599.251.000 2.394.112.615 92.11
7.2. Intensifikasi peningkatan pajak reklame Kota denpasar
436.268.200 432.132.700 99.05
7.3. Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman/hias di Kota denpasar
12.435.667.060 11.276.041.961 90.68
7.4. Pemasangan lampu penerangan prasarana social desa adat dan jalan lingkungan desa/kelurahan di Kota denpasar
755.000.000 672.997.500 89.14
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai
jadwal yang telah ditetapkan
2. Masih adanya pembuangan sampah ke sungai dan saluran air
3. Tingginya pencurian tanaman dilokasi taman yang baru dibuat
4. Belum semua wilayah terlayani kebersihan kota
5. Masih maraknya pemasangan reklame liar yang belum berijin
6. Keterbatasan sarana angkutan sampah
A.3.2. Solusi.
1. Sosialisasi secara kontinyu tentang pentingnya membuang sampah sesuai
jadwal yang telah disepakati
2. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga, memilah dan membuang sampah
pada tempatnya
3. Melakukan penjagaan dan pemantauan secara kontinyu terhadap taman-
taman kota yang rawan pencurian
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-75
4. Secara bertahap masyarakat didorong untuk membentuk swakelola bidang
persampahan, sehingga semua wilayah mampu menanggulangi
permasalahan persampahan sendiri
5. Perlu upaya penertiban terhadap pemasangan reklame liar untuk menjaga
kebersihan dan keindahan kota
6. Kerjasama dengan pihak swasta, out shorsing dan pemberdayaan
masyarakat (kelompok swakelola kebersihan)
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Penduduk merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan
pembangunan suatu daerah. Sebab maju mundurnya suatu daerah sangat
tergantung dari kualitas dan kreativitas penduduk daerah tersebut. Penduduk
merupakan salah satu kekuatan dalam pembangunan daerah, namun jumlah yang
banyak tanpa dibarengi dengan kualitas yang baik, akan menjadi beban
pembangunan, karena diperlukan lebih banyak penyediaan sarana dan prasarana
umum dan sosial, penyediaan perumahan, pendidikan, kesehatan dan hal-hal
lainnya. Untuk itu perlu suatu upaya dalam mengendalikan jumlah
penduduksehingga penduduk yang berkualitas untuk pembangunan dapat
diwujudkan. Pengolahan data kependudukan, pemutahiran data, pengendalian
mobilitas penduduk menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.
Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Denpasar,
program-program yang dilaksanakan antara lain :
Pendapatan Asli Daerah.
1. Retribusi Daerah.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-76
Belanja Tidak Langsung.
1. Belanja Pegawai.
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
3.1. Peningkatan pelayanan publik dalam Bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil.
3.2. Penyusunan Renstra 2011 Seluruh Anak Indonesia Tercatat
Kelahirannya.
3.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3.4. Pengolahan data catatan sipil.
3.5. Pemutahiran data DP-4 Kota Denpasar
3.6. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
3.7. Peningkatan pelayanan KTP keliling di Kota Denpasar.
3.8. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang.
3.9. Pengembalian Aplikasi SIAK
3.10 Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.1 Penusunan Tarif Ranperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
dan Catatan Sipil.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-77
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diwujudkan melalui 4
(empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja
tidak langsung Rp. 4.588.277.300,00 dengan realisasi Rp. 4.417.637.760 atau ( 96
%) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 5.133.685.266 dengan realisasi
sebesar Rp. 4.109.084.499 ( 80% ) . Pendapatan Asli Daerah yang berupa
retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 1.482.900,00 dengan realisasi Rp.
1.504.561.000,00 (101,46%) . Sedangkan realisasi untuk masing – masing program
dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut :
Tabel IV. 11 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGG ARAN CAPAIAN
TARGET REALISASI
Pendapatan Asli Daerah
1.482.900.000,00
1.504.561.000,00
101,46%
1. Retribusi Daerah 1.482.900.000,00 1.504.561.000,00 101,46%
Belanja Tidak Langsung
4.588.277.300,00 4.417.637.760 96,00%
1. Belanja Pegawai 4.588.277.300,00 4.417.637.760 96,00%
Belanja langsung
5.133.685.268,00 4.109.084.499,00 80.04%
1 Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.425.570.150 1.205.385.199 85%
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.425.570.150 1.205.385.199 85%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
401.670.000 370.193.800 92%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-78
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
401.670.000 370.193.800 92%
3 Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.219.532.116 2.454.957.500 63.29%
3.1 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil
217.453.800 204.262.050 94%
3.2 Penyusunan Renstra 2011 Seluruh Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya
13.774.000 13.773.650 100%
3.3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
108.341.000 107.601.000 99%
3.4 Pengolahan Data Catatan Sipil
132.314.016 132.128.500 100%
3.5 Pemutahiran data DP-4 Kota Denpasar
337.656.500 336.086.550 100%
3.6 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
398.270.000 384.864.000 97 %
3.7 Peningkatan pelayanan KTP keliling di Kota Denpasar
202.608.300 158.518.300 78%
3.8 Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang
50.000.000 46.499.750 93%
3.9 Pengembangan Aplikasi SIAK
155.000.000 26.619.600 17 %
3.10 Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar
1.604.114.500 1.044.604.100 65%
4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
86.913.000 78.548.000 90%
4.1 Penyusunan Tarif Ranperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Catatan Sipil
86.913.000 78.548.000 90%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-79
A.3 Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan
1. Masih tingginya jumlah penduduk tanpa identitas yang jelas.
2. Belum semua penduduk pendatang terjaring dan terdata secara akurat .
3. Belum samanya data pada berbagai instansi mengenai jumlah
penduduk.
4. Masih ada penduduk asli yang belum memiliki KTP.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kwalitas dan kwantitas SDM
yang tersedia terhadap pengetahuan kependudukan.
7. Terbatasnya tenaga IT yang tersedia.
8. Data Base kepemilikan Akta untuk semua penduduk Denpasar belum
ada.
9. Tempat penyimpanan Arsip belum memadai.
10. SDM masih belum memadai.
11. Untuk kegiatan KTP keliling tidak mencapai 100% disebabkan karena
ada perubahan Sistem Aplikasi SIAK dari SIAK Lokal menjadi SIAK
Pusat (Depdagri Ditjen Adminduk Jakarta)
12. Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIAK tidak mencapai 100%
disebabkan karena pengembangan Aplikasi SIAK sudah ditangani oleh
Depdagri, Adminduk Jakarta
13. Untuk E-KTP kegiatan tidak sesuai dengan jadwal karena alat
operasionalnya datang terlambat (rencana bulan Agustus menjadi bulan
Oktober 2011)
A.3.2. Solusi
1. Perlu dilakukan penertiban penduduk secara kontinyu dan terjadwal dengan baik.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-80
2. Mengefektifkan peran aparat terbawah dalam pendataan penduduk sehingga diperoleh data yang akurat tentang jumlah penduduk pendatang.
3. Perlu kesepakatan data kependudukan yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan.
4. Perlu dilanjutkan penerbitan KTP jemput bola diseluruh pelosok wilayah.
5. Tersedianya SDM yang baik secara kwalitas dan kwantitas terhadap pengetahuan kependudukan.
6. Perlunya ditambah tenaga IT.
7. Perlu melaksanakan Pendataan kepemilikan Akta bagi penduduk sebagai data dasar untuk data tahun selanjutnya.
8. Perlu koordinasi dan pendampingan oleh Pusat dan pengadaan sarana komputer.
9. Pembuatan tempat penyimpanan Arsip yang permanen.
10. Penambahan dan peningkatan kwalitas SDM melalui kursus komputer.
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Misi Program KB semakin
luas. Pengertian Keluarga Berencana menjadi suatu upaya peningkatan
kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,
pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan
kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Pendataan keluarga untuk memperoleh informasi akurat tentang
keberadaan keluarga dilakukan dengan cara mengunjungi keluarga dari rumah
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-81
kerumah oleh petugas. Sasaran dari program Keluarga Berencana, diarahkan :
menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kematian
total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani, meningkatan
penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin
pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam
pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera
dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta
meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam penyeleggaraan
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar
mengelompokkan keluarga dalam beberapa kategori yaitu;
1. Keluarga Pra Sejahtera
Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic
needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan,
kesehatan dan pendidikan.
2. Keluarga Sejahtera Tahap I
Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara
minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial
psikologisnya, seperti kebutuhan akan ibadah, makan protein hewani,
pakaian, ruang untuk berinteraksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai
penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.
3. Keluarga Sejahtera Tahap II
Keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya
akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan
perkembangannya (developmental need) seperti kebutuhan untuk agama,
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-82
menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam
masyarakat dan mampu memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III
Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan
sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat
memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat,
seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk
material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta
berperanserta secara aktif dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan atau
yayasan-yayasan sosial, keagamaan, olah raga, pendidikan dan sebagainya
5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus
Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, serta
telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi
masyarakat dan aktif menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan
Pada tahun 2011 jumlah jiwa di Kota Denpasar sebanyak 969.287 jiwa, dan
jumlah wanita suburnya 479.124 jiwa, sedangkan jumlah pasangan usia subur
sebanyak 80.588 pasangan, dan jumlah PUS yang bukan peserta KB sebanyak
10.918 keluarga, selanjutnya jumlah PUS dibawah 20 tahun sebanyak 287
pasangan, dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 66.617 pasangan.
Untuk program pemberdayaan dan ketahanan keluarga pada tahun 2011
terdapat sebanyak 198 kelompok bina keluarga balita, 23 kelompok bina keluarga
remaja, 83 kelompok bina keluarga lansia, 95 kelompok UPPKS, dan 8 kelompok
PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja).
Sedangkan perkembangan keluarga sejahtera pada tahun 2011 adalah :
jumlah seluruh KK sebanyak 107.547 dengan jumlah Pra-KS sebanyak 45( 0,04%),
Jumlah KS-I sebanyak 1.727(1.61%), jumlah KS-II sebanyak 2.412 (2,24%),
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-83
Keluarga KS-III sebanyak 92.742 (86.23%) dan KS-III Plus sebanyak 10.621 (9,88
%).
Hasil pendataan Keluarga Berencana tahun 2011 menunjukkan sex ratio
penduduk Kota Denpasar sebesar 97,02 ini berarti ada 97,02 laki-laki untuk setiap
100 perempuan, sehingga jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup
berimbang. Oleh karena itu perlu diperhitungkan potensi pemberdayaannya
dalam pembangunan.
Data yang ada memberikan gambaran bahwa laki-laki menempati posisi
dominan dibidang pendidikan dari pada perempuan, sehingga berdampak
sangat luas terhadap kualitas peranan perempuan dalam pembangunan.
Demikian juga kondisi sosial budaya masyarakat yang cenderung kurang
mendukung sehingga dapat menghambat peran perempuan di berbagai sektor
pembangunan.
Dengan adanya paradigma baru dimana peranan perempuan dituntut
untuk berpartisipasi dalam pembangunan maka pemahaman kepada masyarakat
tentang kesetaraan dan keadilan gender serta peningkatan kualitas peranan
perempuan dalam pembangunan perlu diupayakan
Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang
ini maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain :
Belanja Tidak Langsung.
1. Belanja Pegawai.
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.2.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Keluarga Berencana.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-84
3.1. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
3.2. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
3.3. Promosi pelayanan kelangsungan hidup bayi dan anak
3.4. Pembinaan keluarga berencana
4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
4.1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
4.2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
5. Program Pelayanan Kontrasepsi
5.1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
6. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
6.1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
7. Program peningkatan penanggulangan narkoba
7.1. Penyuluhan penaggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
8. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
8.1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
9. Program pengembangan model operasional BKB – Posyandu – PAUD
9.1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD
10.Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
10.1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
10.2.Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak
11.Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
11.1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
12.Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
12.1. Pelatihan penyusunan anggaran yang reponsif gender
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-85
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan,
dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kota Denpasar, diwujudkan melalui 12 (dua belas) program dan 18 (delapan
belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp 5.010.860.800
dengan realisasi Rp. 4.420.567.922 atau (88.21%) , sedangkan belanja langsung
dialokasikan Rp. 2.412.353.500 dengan realisasi sebesar Rp. 2.207.903.056 (91.52%)
. Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat
dalam tabel berikut :
Tabel IV.12 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capaian
Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai 5.010.860.800 4.420.567.922 88.22
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
538.754.400 460.461.033 85.47
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
451.876.200 428.145.875 94.75
2.2.Rehabilitasi sedang/berat 53.575.000 52.957.500 98.85
3. Program Keluarga Berencana
3.1.Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
72.300.000 65.005.000 89.91
3.2.Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
11.140.000 11.140.000 100
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-86
3.1. Promosi pelayanan
kelangsungan hidup bayi dan
anak
9.492.000 9.492.000 100
3.4.Pembinaan keluarga berencana 41.937.500 25.626.250 61.11
4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
4.1.Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
22.800.000 22.800.000 100
4.2.Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
3.040.000 3.040.000 100
5. Program Pelayanan Kontrasepsi
5.1.Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
52.193.200 26.377.900 50.54
6 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
6.1.Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
226.203.000 220.880.000 97.65
7. Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
7.1. Penyuluhan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
18.880.000 17.280.000 91.53
8. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
8.1.Pembinaan tumbuh kembang anak
148.855.000 145.900.900. 98.02
9 Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD
9.1.Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD
5.954.200 5.127.500 86.12
10 Program penguatan kelembagaan pengarusutaan gender dan anak
10.1. Penguatan kelembagaan pengarusutaan gender dan anak
537.738.000 499.461.698 92.88
10.2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
89.672.000 89.492.400 99.80
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-87
pemberdayaan perempuan dan anak
11. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
11.1.Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan didaerah
106.523.000 105.695.000 99.22
12. Program keserasian kebijakan kepentingan kualitas anak dan perempuan
21.420.000 19.020.000 88.80
12.1.Pelatihan penyusunan anggaran yang responsive gender
Jumlah 7.423.214.300 6.628.470.978 89.29
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
1. Partisipasi pria dalam ber KB masih sangat rendah yaitu hanya 5.04% dari
seluruh peserta KB aktif
2. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Program Penyiapan
Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja
3. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak dan remaja
4. Masih kurangnya data terpilah masalah perempuan dan anak
5. Masih ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga
A.3.2. Solusi.
1. Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi KB pria dengan mengajak
motivator KB pria
2. Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi Program Penyiapan Kehidupan
Berkeluarga Bagi Remaja kepada STT dan siswa di sekolah-sekolah
3. Meningkatkan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai anak dan
remaja dalam rangka pengasuhan dan pembinaan sehingga anak dan
remajanya dapat tumbuh dan berkembnag sesuai harapat keluarganya
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-88
4. Disusun data terpilah kerjasama dengan dinas terkait
5. Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang kekerasan dalam tumah tangga
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.
Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan
manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan
kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan
masyarakat terhadap kemampuan individu.
Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru
dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja
yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena itu, upaya pembangunan selalu
diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat
memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.
Proporsi penduduk menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu
ukuran untuk potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu
indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Struktur
penyerapan tenaga kerja/mata pencaharian penduduk di Kota Denpasar pada
tahun 2011 adalah sebagai berikut; Sektor Tersier masih menjadi sektor unggulan
dalam penyerapan tenaga kerja. Bahkan sektor ini menyerap 82,19 persen,
kemudian diikuti sektor sekunder menyerap 15,83 persen, sedangkan sektor
primer hanya mampu menyerap 1,99 persen.
Transmigrasi
Penyelenggaraan transmigrasi dipandang relevan sebagai suatu
pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan,
pemerataan pembangunan daerah serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-89
Melalui pembangunan transmigrasi diharapkan mengurangi kesenjangan antar
wilayah dan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu transmigrasi salah satu
bentuk perlindungan dan pemenuhan hak -hak warga Negara untuk berpindah
dan menetap di dalam batas-batas wilayah Negara bangsanya. Sasaran
transmigrasi diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam
yang tersedia diluar Jawa, Madura, Bali, NTB, NTT, dan Lamping, sementara
sumber daya manusia sangat kurang.
Dipandang dari segi penyebaran penduduk tujuan transmigrasi untuk
mencapai persebaran penduduk yang seimbang dan merata diseluruh wilayah
Indonesia. Sedangkan dilihat dari sudut pandang tenaga kerja tujuannya untuk
pemindahan tenaga untuk melaksanakan pembangunan berbagai proyek di
daerah yang kekurangan tenaga kerja, sedangkan dari sudut pandang ekonomi
tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu menumbuhkan
perekonomian di daerah untuk mempercepat mengentasan kemiskinan. Oleh
karena itu kebijakan pembangunan transmigrasi di daerah kepada :
penanggulangan kimiskinan yang disebabkan oleh ketidak berdayaan penduduk
untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, memberikan peluang berusaha dan
kesempatan kerja, memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk
melaksanakan perpindahan penduduk.
Sosial
Pemenuhan taraf kesejahteraan masyarakat perlu terus diupayakan
mengingat sebagian besar masyarakat belum mencapai taraf kesejahteraan sosial
yang diinginkan. Pembangunan kesejahteraan sosial sasarannya adalah :
1) Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan
rentan terkena masalah kesejahteraan sosial mencakup kemiskinan,
ketunaan sosial, kecacatan, keterasingan, keterpencilan, perilaku
menyimpang dan cacat akibat bencana.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-90
2) Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan
untuk mengembangkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
3) Nilai dasar kesejahteraan social dan kepranataan sosial.
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yaitu kemampuan dalam
menangani permasalahan kesejahteraan social (PMKS). Permasalahan
kesejahteraan sosial dewasa ini semakin kompleks baik dari segi kuantitas dan
kualitasnya, hal ini disebabkan sebagai dampak belum pulihnya perekonomian.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2011 sebanyak
5.018 jiwa. Jumlah PMKS yang termasuk katagori 5 masalah besar adalah bencana
alam nihil, kemiskinan 1.493 KK, keterlantaran 813 jiwa, kecacatan 1.301 jiwa
dan ketunaan sosial sebanyak 107 jiwa.
Sedangkan jumlah potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS) tahun
2011 terdiri dari PSM sebanyak 422 orang, organisasi social sebanyak 85 buah,
karang taruna 43 buah. Dunia usaha melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
sebanyak 51 buah, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM)
sebanyak 153 buah dan keperintisan dan kepahlawanan sebanyak 136 orang.
Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dapat didayagunakan dan
sangat diharapkan oleh pemerintah sebagai patner dalam mendukung usaha
kesejahteraan sosial.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial di
tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, besarnya jumlah , bobot dan
kompleksitas PMKS dan belum optimalnya peran pelaku pembangunan
kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, orsos, dunia usaha sebagai sumber
potensi kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Kondisi
tersebut harus disikapi dengan cepat dan tepat sehingga tidak menjadi beban
pemerintah dan masyarakat. Tantangan ke depan bagi pembangunan
kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-91
pelayanan kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran pelaku pembangunan
kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, orsos, dunia usaha dalam pelayanan
kesejahteraan sosial.
Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang
tenaga kerja, transmigrasi dan sosial ini maka beberapa program yang
dilaksanakan antara lain :
Belanja Tidak Langsung.
1. Belanja Pegawai.
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang masasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
4.1. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
5.1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban Exsploitasi,
Perdagangan Perempuan dan Anak.
5.2. Pelatihan dan Ketrampilan Praktek Belajar Kerja bagi Anak terlantar
Termasuk Anak Jalanan,Anak Cacat, Anak Nakal.
5.3. Peningkatan Kuallitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
5.4. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
5.5. Penanganan Masalah – Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-92
6. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Taruma
6.1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Ekstrauma
6.2. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Ekstrauma.
7. Program pemberdyaan kelembagaan kesejahteraan social.
7.1. Peningkatan Pearan Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha.
7.2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
7.3. Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan.
7.4. Peringatan HKSN
7.5. Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
8. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
8.1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
8.2. FasilitasPenyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum
dan Jaminan Sosial Ketenagarjaan.
8.3. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum
Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
9.1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.
10. Program peningkatan Kesempatan Kerja.
10.1. Penyusunan informasi BursaTanaga Kerja.
10.2. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja .
10.3. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan.
11. Program Pengembangan wilayah transmigrasi.
11.1. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar
Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
11.2. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan
Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-93
12. Program Transmigrasi Lokal
12.1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Urusan Wajib Keluarga Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.
Urusan Wajib Keluarga Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial,
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Kota Denpasar,
diwujudkan melalui 12 ( dua belas ) program dan 26 ( Dua puluh enam )
kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 3.522.864.000,-
dengan realisasi Rp. 3.350.520.940,- atau (95,10%) , sedangkan belanja langsung
dialokasikan Rp. 3.344.143.167,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.971.133.019,- (
89,64%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat
dilihat dalam table berikut :
Tabel IV.13
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan Anggaran %
Capaian
Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung 3.522.864.000,00 3.350.520.940,00 95,10 %
1. Belanja Pegawai 3.522.864.000,00 3.350.520.940,00 95,10 %
Belanja Langsung 3.334.143.167 2.971.133.019 89,11
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
631.102.870 482.232.994 74,41
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
631.102.870 482.232.994 74,41
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
415.340.000 337.693.300 81,31
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
415.340.000 337.693.300 81,31
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
20.000.000 18.238.000 91,19
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-94
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal .
20.000.000 18.238.000 91,19
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
60.000.000 58.521.500 97,34
4.1. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
60.000.000 58.521.500 97,34
5. ProgramPelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
5.1.PelayanandanPerlindunganSosial, hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
145.550.000 109.021.000 74,91
5.2.Pelatihan Ketrampilan danPraktek belajar kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat , Anak Nakal
30.405.797 30.243.000 99,46
5.3. Peningkatan Kkualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtearaan Sosial bagi PMKS
27.269.000 26.066.000 95,59
5.4. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
34.000.000 34.000.000 100
5.5. Penanganan masalah – masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
77.528.000 77.479.575 99,94
6. Program Pembinaan para penyandang Cacat dan Trauma.
303.195.000 301.110.000 99,00
6.1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
83.695.000 83.585.000 99,87
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-95
6.2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
219.500.000 217.525000 99,10
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
610.949.000 560.400.800 91,00
7.1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
71.000.000 65.651.500 92,47
7.2.Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
395.000.000 351.971.700 89,11
7.3 Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan
69.120.000 68.566.100 99,20
7.4. Peringatan HKSN 48.019.000 47.895.000 99,74
7.5. Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
27.810.000 26.316.500 94,63
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
8.1. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
10.000.000 10.000.000 100,00
8.2. Fasilitasi penyelesaian prosedur Pemberian Perlindungan dan Penegakan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
287.745.000 286.874.600 99,70
8.3 .Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14.000.000 14.000.000 100,00
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
9.1. Pendidikan dan PelatihanKetrampilan Bagi Pencari Kerja
193.817.500 193.282.500 99,72
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-96
10.1. Penyusunan Informasi BursaTenaga Kerja.
50.800.000 50.499.000 99,41
10.2. Penyebarluasan Informasi BursaTenaga Kerja.
196.759.000 191.801.900 97,48
10.3. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
12.350.000 9.898.000 80.15
11 Program Pengembangan wilayah transmigrasi.
173.156.000 158.643.800 91,61
11.1. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah,Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
78.389.000 75.190.000 95,92
11.2. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan untuk memenuhi kebutuhan SDM
94.767.000 83.453.800 88,06
12. Program Transmigrasi Lokal 40.176.000 21.127.050 52,59
12.1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal
40.176.000 21.127.050 52,59
3.334.143.167 2.971.133.019 89,11
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
1. Anggaran yang diusulkan tersebut khususnya untuk belanja listrik dan belanja air
diperhitungkan untuk pemanfaatan dua SKPD di lokasi yang baru dalam satu
kantoryang dipergunakan bersama-sama, namun realisasinya hanya dimanfaatkan
satu SKPD saja karena penempatan kantor tersebut tidak bersamaan.
2. Kurangnya personil yang bertugas dalam pembinaan Gepeng
3. Kegiatan Koordinasi ke Pusat tidak dilaksanakan karena di tahun 2012
Pemerintah Kota Denpasar tidak menargetkan untuk memberangkatkan calon
transmigrasi
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-97
Solusi.
1. Untuk penganggaran selanjutaya akan diperhitungkan sesuai kebutuhan bersama
2. Penambahan personil melalui tenaga kontrak tahun 2012
3. Jika ada permasalahan yang terkait dengan ketransmigrasian yang
berhubungan dengan Pusat akan dikoordinasikan melalui telepon saja
Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar mulai dibangkitkan
melalui program pemberdayaan masyarakat yang dititik beratkan pada
pengembangan ekonomi masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Mengingat sektor ini masih mampu bertahan pada saat Indonesia mengalami
keterpurukan dalam bidang ekonomi, yaitu saat terjadinya krisis moneter akibat
pengaruh ekonomi global.
Pada saat krisis ekonomi, koperasi dan UKM merupakan lembaga
keuangan yang masih mampu bertahan. Walaupun dalam perkembangannya
selalu mengalami pasang surut terutama dalam persaingan dengan industri besar
dan perdagangan lintas sektor dan wilayah. Koperasi merupakan sokoguru
perekonomian bangsa, mulai dikembangkan secara serius oleh pemerintah
melalui kegiatan yang kontinyu dan terarah dengan sasaran masyarakat yang
berbasis pada pengembangan kelompok usaha berwawasan budaya dan kearifan
lokal.
Bentuk usaha koperasi sangat diharapkan dapat mengangkat kehidupan
masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Kemudahan akses permodalan,
pemasaran, kebutuhan sarana produksi maupun kebutuhan hidup sehari-hari
yang dapat diberikan koperasi, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usaha-
usaha baru dan memperkuat maupun mengembangkan usaha dipedesaan yang
umumnya masih relatif kecil.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-98
Koperasi di Kota Denpasar tahun 2008 berjumlah 710 unit dengan anggota
koperasi berjumlah 112.590 orang, sedangkan tahun 2009 jumlah koperasi
mengalami peningkatan menjadi 776 unit dengan keanggotaan koperasi
mengalami peningkatan menjadi 113.473 orang dan pada tahun 2010 jumlah
koperasi menjadi 871 dengan keanggotaan koperasi 117.120 orang dan pada tahun
2011 jumlah koperasi menjadi 936 dengan keanggotaan koperasi 121.662 orang. .
Mengacu pada manfaat keberadaan koperasi di atas, upaya untuk
mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan
merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala
layanan dan aset yang dikelola.
Volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan seiring dengan
peningkatan jumlah maupun anggota koperasi. Pada tahun 2011 volume usaha
koperasi sebesar Rp. 1.727.630.367.775. Pada tahun 2010 volume usaha koperasi
sebesar Rp. 1.718.714.374.940 meningkat 0.50 % . Pada tahun 2009 volume usaha
koperasi sebesar Rp. 1.718.714.367.775 meningkat 0.24% dari tahun 2008 yang
besarnya Rp. 1.714.634.367.775 dan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2011 sebesar Rp.
63.517.1369.953 . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel Data Koperasi Di Kota Denpasar
No Uraian Satuan Per 31-12-2009 Per 31-12-2010 Per 31-12-2011
1 Jumlah Koperasi Unit 776 871 936
2 Jumlah Anggota Orang 113.473 117.120 121.662
Laki-laki Orang 77.749 79.975 83.114
Perempuan Orang 35.724 37.143 38.548
3 Pelaksanaan RAT Unit 557 557 557
4 Koperasi Aktif Unit 653 770 835
5 Koperasi Tak Aktif Unit 123 101 101
6 Permodalan
Modal Sendiri Rp 172.197.962.500 177.049.962.500 220.312.962.500
Modal Luar Rp 716.229.775.000 718.024.775.000 718.024.775.000
7 SHU Rp 63.517.136.510 63.517.136.953 63.517.136.953
8 Volume Usaha Rp 1.718.714.367.775 1.718.714.374.940 1.727.630.367.775
Sumber : Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar tahun 2011
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-99
Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang
urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka beberapa program
yang dilaksanakan antara lain :
Belanja Tidak Langsung.
1. Belanja Pegawai.
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
4.1. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
5. Program Pengembangan Kewirausahaandan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah.
5.1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
5.2. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah
6. Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
6.1. Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil
menengah
6.2. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah
7. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
7.1.Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
7.2.Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan
perkoperasian
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-100
7.3. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
7.4. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
7.5. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
7.6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7.7. Penilaian kesehatan usaha koperasi
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, diwujudkan melalui
7 (tujuh) program dan 15 (lima belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja
tidak langsung Rp2.447.706.400 dengan realisasi Rp. 2.100.444.394 atau (85.81%) ,
sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 1.862.299.100 dengan ralisasi
sebesar Rp. 1.693.090.869 (90.89%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing
program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.14
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capaian
Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung 2.447.706.400 2.100.444.394 85.81
1. Belanja Pegawai 2.447.706.400 2.100.444.394 85.81
Belanja Langsung 1.862.299.100 1.693.090.869 90.89
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
462.858.500 379.951.557 82.09
1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran
462.858.500 379.951.557 82.09
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
274.444.000 260.962.800 95.09
2.1.Peningkatan Saana dan 274.444.000 260.962.800 95.09
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-101
Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
30.000.000 500.000 1.67
3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
30.000.000 500.000 1.67
4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif
23.764.000 23.763.500 100
4.1 Perencanaan, koordinasi dan
pengembangan usaha kecil dan
menengah
23.764.000 23.763.500 100
5. Program Pengembangan kewirausahaan dan keuggulankompetitif usaha kecil menengah.
57.718.600 54.655.750 94.69
5.1. Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
26.707.000 26.630.750 99.71
5.2. Pelatihan manajemen
pengelolaanb koperasi / KUD
31.011.600 28.025.000 90.37
6 Program Pengembangan sistem
pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah
403.800.880 394.441.562 97.68
12.2. Koordinasi Penggunaan dana
pemerintah bagi Usaha Mikro
kecil menengah
22.713.000 19.361.200 85.24
12.3. Penyelenggaraan promosi
Produk Usaha Mikro Kecil
Menengah
318.087.880 375.080.362 98.42
7. Program peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
609.713.120 578.315.700 94.85
7.1.Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan program
pembangunan koperasi
24.822.000 24.289.600 97.86
7.2. Pembangunan sistem informasi
perencanaan pengembangan
63.800.000 63.787.000 99.98
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-102
perkoperasian
7.3. Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian
33.075.000 29.326.800 88.67
7.4. Pembinaan dan pengawasan
dan penghargaan koperasi
berprestasi
282.141.120 270.853.900 96.00
7.5. Peningkatan dan pengembnagan
jaringan kerjasama usaha
koperasi
134.563.000 122.001.400 90.66
7.6. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
12.677.000 12.197.000 96.21
7.7. Penilaian kesehatan koperasi 58.635.000 55.860.000 95.27
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
1. Keterbatasan akses UMKM terhadap sumberdaya termasuk SDM
2. Keterbatasan akses UMKM terhadap teknologi informasi pasar
3. Belum maksimalnya kemitraan antara pengusaha besar/perbankan dengan
UMKM
4. Keterbatasan akses permodalan
5. Masih banyaknya koperasi yang kurang sehat
6. Karena kurangnya informasi bintek-bintek maupun seminar dari pusat
A.3.2. Solusi.
1. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola UMKM dibidang manajemen
kewirausahaan dan penguasaan teknologi perlu ditingkatkan
2. Fasilitasi pemasaran produk unggulan UMKM perlu ditingkatkan
3. Keberpihakan pemerintah dan masyarakat pada UMKM melalui kemitraan
perlu ditingkatkan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-103
4. Perlu dibentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk mengelola
program bantuan perkuatan permodalan dari dana pemerintah karena
pemerintah tidak boleh mengelola dana bergulir sesuai dengan Permen
Keuangan Nomor 99 / PMK-05 / 2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana
Bergulir pada Kementrian Negara/Lembaga
5. Pembinaan terhadap KSP/USP Koperasi sebagai Keuangan Mikro perlu
terus dilaksanakan dengan mengintensifkan pelaksanaan penilaian
kesehatan KSP / USP Koperasi
6. Perlu dilakukan koordinasi dengan kementerian agar diberikan informasi
tentang pelaksanaan bintek-bintek maupun seminar yang dilaksanakan
oleh pusat
Urusan Wajib Kebudayaan.
Dinas Kebudayaan
Denpasar merupakan salah satu kota kreatif terkait dengan perkembangan
seni pertunjukan, arsitektur, pasar seni, kuliner dan lain-lain. Tradisi kreatif
tersebut terevitalisasi dan terakselerasi oleh perkembangan industri kerajinan dan
pariwisata serta ditopang oleh seniman.
Pemerintah Kota Denpasar telah mengambil inisiatif dan dan merespon
secara holistik, untuk mengimplementasikan kegiatan industri kreatif dan
mewujudkan Denpasar Kota Kreatif berbasis budaya unggulan. Secara
institusional formal, Kota Denpasar telah tercakup ke dalam salah satu dari
sepuluh kelompok Kota Kreatif di Indonesia bersama Kota Solo, Bandung,
Semarang dan lain-lain. Secara aktual empirik, industri kreatif dan aneka kegiatan
Denpasar Kreatif telah tumbuh dan hidup di masyarakat akar rumput, seperti :
banjar, subak dan Desa Pakraman, STT, Sanggar, PKK dan komunitas kreatif.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-104
Untuk menguatkan pondasi Denpasar Kota Kreatif tahun 2010-2014 dan
aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggulan secara sistematis, partisipatif
dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Denpasar masih memerlukan berbagai hal
yang bersifat mendasar : (1) konsep utuh dan operasional tentang Kota Kreatif,
Industri Kreatif dan Kebudayaan unggul yang cocok dengan kondisi konstektual
Kota Denpasar sebagai komunitas urban, berjati diri kebudayaan Bali dan bersifat
mulitikultural; (2) Inventori Data Dasar (database) tentang keberadaan,
perkembangan dan persebaran unsur budaya unggulan sebagai basis industri dan
kota kreatif berkelanjutan; (3) Kondisi konstektual tentang beragam unsur budaya
unggulan dalam habitat urban. Di satu pihak, kehidupan urban yang modern dan
mengglobal di tengah isu komodifikasi, hegemoni, marginalsiasi, dan di pihak
lain terbukanya aneka peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara
kultural, ekonomi, teknologi dan sains. Dalam aneka pembaharuan bentuk, fungsi
dan makna serta beragama peluang dan tantangan kontekstual, penelitian ilmiah
untuk merumuskan konsep kunci Kota Kreatif dan inventori unsur budaya
unggulan sebagai basis industri dan kota kreatif menjadi amat relevan dan urgen.
Potensi budaya dan seni di Kota Denpasar tersebar di setiap banjar-banjar
seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari, seni lukis serta
perawatan situs-situs budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang
dimiliki Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya unggulan terus
diupayakan pelestarian seni dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali
dan kearifan lokal.
Sistem kelembagaan adat, secara umum tampak masih sangat kuat seperti
keberadaan Desa Pakraman, Banjar, Sekaa-sekaa ataupun Subak. Kota Denpasar
saat ini memiliki 35 Desa Pakraman (Adat), 360 Banjar Pakraman (Adat) dan 360
Banjar Dinas. Dalam Desa Adat terdapat komponen-komponen seperti Sekaa
Teruna, LPD, Subak yang memiliki nilai-nilai sosial budaya tinggi sehingga sangat
penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-105
Subak sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris,
religius dan sudah menjadi kehidupan petani perlu tetap dipertahankan dan
ditingkatkan pemberdayaannya. Jumlah Subak di kota Denpasar 41 Subak
dipimpin oleh 35 Pekaseh dan dibantu oleh 136 Pangliman.
Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan
dengan melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan
sekaa kesenian, seniman dan kebudayaan; melestarikan dan memberdayakan
lembaga-lembaga tradisional; menggali, memelihara dan melestarikan nilai-nilai
peninggalan budaya, sejarah kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang
hidup di masyarakat; menyelamatkan, mengkaji, merawat, mendokumentasikan
dan mengembangkan naskah budaya Bali serta mengembangkan nilai-nilai
budaya lokal / local genius yang adiluhung.
Untuk merealiasasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam
bidang urusan wajib kebudayaan, maka beberapa program yang dilaksanakan
antara lain :
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Peningkatanan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Nilai Budaya
3.1. Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah
3.2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
3.3. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya
3.4. Pesta Kesenian Bali
3.5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Subak
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-106
3.6. Pemberian Penghargaan dalam Rangka Pengembangan Wawasan Seni
Sastra dan Budaya Lokal
3.7. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
3.8. Pelestarian Kreativitas Seni Budaya (Pesona P.Serangan)
3.9. Penyelenggaraan Kemah Budaya Kota Denpasar
3.10.Pelaksanaan Kreativitas PF2N (Pekan Festival Flori Nasional)
3.11.Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
4.1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
4.2. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
4.3. Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka
4.4. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya
4.5. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
4.6. Penyelenggaraan Maha Bandana Prasadha
4.7. Misi Kesenian ke Luar Daerah (Promosi Seni)
4.8. Melepas Matahari
4.9. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Lokal
5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
5.2. Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Budaya Lokal
5.3. Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kebudayaan
Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota
Denpasar diwujudkan melalui 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-107
dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. Rp. 2.248.816.100,- dengan
realisasi sebesar Rp. 2.095.329.798,- atau (93.17%), sedangkan belanja langsung
dialokasikan Rp. 8.124.108.907,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.814.928.916,- atau
(96.19%). Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat
dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.15 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2011
Yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
NO KEGIATAN ANGGARAN %
CAPAIAN TARGET REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,248,816,100 2,095,329,798 93.17%
1. Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG 8,124,108,907 7,814,928,916 96.19%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 406,949,325 346,739,700 85.20%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
796,285,082 661,824,466 83.11%
3 Program Pengembangan Nilai Budaya
3.1 Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah
1,217,000,000 1,212,253,300 99.61%
3.2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
94,800,000 92,599,850 97.68%
3.3. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya
297,822,500 292,802,000 98.31%
3.4. Pesta Kesenian Bali 1,312,875,000 1,310,466,100 99.82%
3.5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Subak
128,695,000 127,140,000 98.79%
3.6 Pemberian Penghargaan dalam Rangka Pengembangan Wawasan Seni Sastra dan Budaya Lokal
200,000,000 199,588,000 99.79%
3.7 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
98,500,000 84,699,500 85.99%
3.8 Pelestarian Kreativitas Seni Budaya (Pesona P.Serangan)
60,325,000 59,789,600 99.11%
3.9 Penyelenggaraan Kemah Budaya Kota Denpasar
97,260,000 96,376,300 99.09%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-108
3.10 Pelaksanaan Kreativitas PF2N (Pekan Festival Flori Nasional)
350,000,000 345,782,900 98.80%
3.11 Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)
50,000,000 49,940,300 99.88%
4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
4.1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
60,900,000
55,647,500
91.38%
4.2 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
732,875,000 730,731,300 99.71%
4.3 Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka
127,000,000 122,342,600 96.33%
4.4 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
448,419,000 445,018,500 99.24%
4.5 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
69,002,000
63,114,500 91.47%
4.6 Penyelenggaraan Maha Bandana Prasadha
445,650,000 417,680,000 93.72%
4.7 Misi Kesenian ke Luar Daerah (Promosi Seni)
264,000,000 261,018,500 98.87%
4.8 Melepas Matahari 467,723,000 463,594,200 99.12%
4.9 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Lokal
30,723,000
26,849,000 87.39%
5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
250,000,000
231,875,800 92.75%
5.2 Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Budaya Lokal
102,305,000
102,055,000 99.76%
5.3 Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka
15,000,000 15,000,000 100%
JUMLAH 10,372,925,007
9.910.258.714
95.54%
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan
1. Masih adanya warisan budaya yang belum didokumentasikan dengan
baik.
2. Hampir punahnya beberapa kesenian langka yang masih ada.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-109
3. Masih perlunya pembinaan wawasan dan kesadaran masyarakat dalam
pelestarian budaya lokal.
4. Masih perlunya pelestarian naskah kuno dan bahan-bahan pustaka kuno.
A.3.2. Solusi
1. Perlunya dokumentasi warisan budaya serta mendaftarkannya agar
mempunyai dasar hukum yang jelas
2. Perlu pelestarian kesenian langka dan mendatanya dengan baik serta
perlunya pengembangan kesenian langka dalam rangka memberikan
apresiasi terhadap kebudayaan lokal
3. Perlu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan dan
pelestarian budaya lokal
4. Perlu adanya pendataan, pencatatan dan pelestarian serta
pendokumentasian naskah-naskah kuno dan kepustakaan kuno untuk
kepentingan pengembangan budaya lokal
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat.
Pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyarakat, erat kaitannya dengan upaya memperkokoh kesatuan dan kecintaan
akan bangsa dan negara, sehingga upaya ini perlu mendapatkan apreasiasi oleh
semua pihak. Upaya ini sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini
ditandai dengan semakin kondusifnya suasana Kota Denpasar.
Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam
urusan wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, maka
beberapa program yang dilaksanakan antara lain :
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-110
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Kursus Singkat
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4.1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan
4.2. Pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.3. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA
4.4. Komunitas Intelijen Daerah
4.5. Pengamanan Kawasan Sanur
4.6. Koorninasi pengamanan kota Denpasar
4.7. Sosialisasi Pengamanan melalui peningkatan peran FKUB di Kota
Denpasar
4.8. Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5.1. Pelatihan Tenaga Pelaksanaan Pembaruan (TPP) Banjar
5.2. Bintek Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
6. Program Pendidikan Politik
6.1. Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-111
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 14 (empat belas)
kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp2.816.565.800 dengan
realisasi Rp. 2.550.232.370 atau (90.54%) , sedangkan belanja langsung
dialokasikan Rp. 1.868.963.400 dengan realisasi sebesar Rp. 1.746.048.155
(93.42%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat
dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.16
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar
No. Program/Kegiatan Anggaran
Capaian Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai 2.816.565.800 2.550.232.370 90,54
Belanja Langsung 1.868.963.400 1.746.048.155 93,42
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
382.273.900 357.019.355 93,39
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan sarana dan prasarana 390.628.000 374.933.100 95,98
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-112
aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur/ Kursus Singkat
20.000.000 16.774.200 83,87
4 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
4.1 Penyiapan tenaga pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
76.326.000 76.136.000 99,75
4.2 Pelatihan pengendali keamanan
dan kenyamanan lingkungan
80.000.000 78.385.000 97,98
4.3 Pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan bagi
WNA
27.500.000 24.260.000 88,22
4.4 Komunitas Intelijen Daerah 362.171.500 299.721.000 82,76
4.5 Pengamanan Kawasan Sanur 109.660.500 109.393.500 99,76
4.6 Koorninasi pengamanan kota
Denpasar
204.120.000 201.905.000 98,91
4.7 Sosialisasi Pengamanan melalui
peningkatan peran FKUB di Kota
Denpasar
20.000.000 19.550.000 97,75
4.8 Peningkatan Pemahaman dan
Pemajuan HAM
63.952.000 61.299.500 95,85
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-113
5 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
5.1 Pelatihan Tenaga Pelaksanaan
Pembaruan (TPP) Banjar
42.914.000 39.246.000 91,40
5.2 Bintek Ideologi dan Kewaspadaan
Nasional
59.390.500 58.230.500 98,05
6 Program Pendidikan Politik
6.1 Pendidikan Politik bagi Pemilih
Pemula
30.000.000 29.195.000 97,32
I. Permasalahan
Pelaksanaak negiatan peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur pada
Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Denpasar tidak menemui masalah prinsip
masalah hanya terjadi karena anggaran tidak cukup untuk 3 orang tetapi sisa
banyak kalau hanya untuk 2 orang.
Dalam melaksanakan program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan program pengembangan wawasan kebangsaan dan program
pendidikan politik masyarakat, permasalahannyaan tara lain:
1. Masih adanya beberapa kejadian yang mengganggu kenyamanan
lingkungan
2. Menurunnya kesadaran dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan
masyarakat
3. Belum optimalnya proses pembauran antar etnis
4. Belum berjalannya Protap (ProsedurTetap) dalam penanganan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-114
5. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan peserta yang ditunjuk untuk mewakili
desa/kelurahan,LSM, Kelompok Masyarakat sering ditunjuk orang yang
sama sehingga program kegiatan yang dilaksanakan tidak merata
menyentuh masyarakat Kota Denpasar.
II. Solusi
1. Perlua danya pemantauan dan pembinaan kesadaran bernegara secara
kontinyu/berkelanjutan
2. Perlunya diadakan simulasi dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan
masyarakat
3. Diperlukan kader-kader pembaruan yang mampu memahami dan
mengamalkan Pancasila dengan baik untuk memperkokoh NKRI
4. Perlu secara terus menerus memberikan pemahaman kepada Camat,
Kades, Lurah, Pengurus LSM, Pengurus Kelompok Masyarakat lainnya,
bahwa dalam mengikuti segala kegiatan yang menyangkut pelatihan
program-program urusan wajib Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan
Masyarakat, agar menunjuk anggotanya secara bergantian, merata, dan
memberikan motivasi betapa pentingnya kebutuhan NKRI
5. Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa, politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar perlu secara terus menerus turun
ke masyarakat memberikan penyuluhan, informasi tindakan nyata tentang
pentingnya menjaga keutuhan wilayah Kota Denpasar, Bali, NKRI
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-115
Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban dan SATPOL PP.
Dinas Ketentraman, Ketertiban dan SATPOL PP.
Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial
sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak
kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang-
undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan
Pemerintah Kota melalui polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan
Peraturan Daerah.
Tabel
JUMLAH PELANGGARAN PADA KEGIATAN DINAS TRAMTIB DAN SAT.POL.PP KOTA DENPASAR TAHUN 2011
No Kegiatan Jenis
Usaha/Perorangan Pelanggaran Jumlah Keterangan
1. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol.PP
PKL
Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000
211 Berjualan tidak pada tempat yang ditentukan
Gepeng
Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000
15 Berkeliaran di jalan
Pedagang Koran/Percetakan
Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000
24
Berjualan di traffic light
Pengamen Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000
3
Mengamen di traffic light / jalanan
Orang gila
Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000
4 Berkeliaran
Pedagang Tahu/ Pemulung
Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000
10 Membuang Limbah sembarangan
Pedagang Bensin Eceran
Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000
30 Berjualan tidak pada tempatnya
Bengkel/ Daeler SIUP/ SITU- 23 Tidak mempunyai
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-116
No Kegiatan Jenis
Usaha/Perorangan Pelanggaran Jumlah Keterangan
HO ijin
Sapi Liar Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000
36 Melepas sapi sembarangan
Jumlah Pelanggaran 356
2. Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar.
Gelanggang Renang
SIUP/ SITU-HO
2 Tidak mempunyai ijin
Kolam Pancing SIUP/ SITU-HO
3 Tidak mempunyai ijin
Gelanggang permainan ketangkasan
SIUP/ SITU-HO
3 Tidak mempunyai ijin
Gelanggang Bowling
SIUP/ SITU-HO
1 Tidak Berijin
Rumah Billyard SIUP/ SITU-HO
7 Tidak Berijin
Panti Pijat SIUP/ SITU-HO
16 Tidak Berijin
Panti Mandi Uap SIUP/ SITU-HO
5 Tidak Berijin
Karaoke SIUP/ SITU-HO
5 Tidak Berijin
Panggung Tertutup
SIUP/ SITU-HO
4 Tidak Berijin
Salon Kecantikan SIUP/ SITU-HO
162 Tidak Berijin
Fitness Centre SIUP/ SITU-HO
4 Tidak Berijin
Rumah Makan SIUP/ SITU-HO
195 Tidak Berijin
Bar SIUP/ SITU-HO
35 Tidak Berijin
Jasa Boga SIUP/ SITU-HO
1 Tidak Berijin
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-117
No Kegiatan Jenis
Usaha/Perorangan Pelanggaran Jumlah Keterangan
Hotel Melati SIUP/ SITU-HO
130 Tidak berijin
Pondok Wisata SIUP/ SITU-HO
7 Tidak berijin
Jumlah Pelanggaran 580
3. Penanggulangan Penertiban Tuna- tuna, WTS, Gepeng, PKL, dan Penduduk Liar di Kota Denpasar
Pedagang Kaki Lima
Pedagang Kaki Lima
73 Berjualan tidak pada tempatnya
Orang Gila Orang Gila
16 Berkeliaran
Orang Terlantar Orang Terlantar
203 Berkeliaran
Penduduk Liar Penduduk Liar
141 Berkeliaran
Jumlah Pelanggaran 433
4. Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar
Perusahaan Tidak memiliki IMB
73 Tidak berijin
Perusahaan Tidak Memiliki SITU/ HO
71 Tidak berijin
Perusahaan Tidak Memiliki SIUP/TDP
24 Tidak berijin
Perusahaan Tidak Memiliki IPAL
58 Tidak berijin
Pembangunan Tidak Memiliki IMB
109 Tidak berijin
Pembangunan Tidak Memiliki
7 Tidak berijin
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-118
No Kegiatan Jenis
Usaha/Perorangan Pelanggaran Jumlah Keterangan
JH
Toko Modern Tidak Memiliki IMB
3 Tidak berijin
Toko Modern Tidak Memiliki SITU/HO
12 Tidak berijin
Toko Modern Tidak Memiliki IUTM
18 Tidak berijin
Jumlah Pelanggaran 375
Jadi dari pelanggaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah
pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar pada tahun 2011
berjumlah 1744 kasus, menurun 169 kasus dari tahun 2010, Pelanggaran
ketentraman dan ketertiban tahun 2010 berjumlah 1913 kasus .
Untuk merealisasikan sasaran –sasaran yang telah ditargetkan dalam
urusan wajib Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, maka beberapa program
yang dilaksanakan antara lain:
Belanja Tidak Langsung.
1. Belanja Pegawai.
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-119
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur.
4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.2. Orientasi Sistem Penetiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima serta
Penduduk Liar di Kota Denpasar
5. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
5.1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP
5.2. Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum , Jasa
dan Sarana Pariwisata Di Kota Denpasar
5.3. Penangulangan Penertiban Tuna- tuna, WTS, Gepeng, PKL, dan
Penduduk liar Di Kota Denpasar
5.4. Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Denpasar.
A.2.REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI .
Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan
oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban dan Sat.pol.PP Kota Denpasar,
diwujudkan melalui 5 Program dan 9 Kegiatan dengan mengalokasikan belanja
tidak langsung Rp 8.388.464.500,- (Delapan Milyar tiga ratus delapan puluh
delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan
realisasi Rp. 7.928.144.662 Tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh delapan juta
seratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) atau (94%) ,
sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 2.990.353.672 (Dua milyar
Sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus
tujuh puluh dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.243.371.142,- atau ( 85 % )
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-120
Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat
dalam tabel sbb :
Tabel IV.17
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman,
Ketertiban dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
No Program/Kegiatan Anggaran %
Capaian Target (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai 8.388.464.500,- 7.928.144.662,- 94
Belanja Langsung 2.990.353.672,- 2.243.371142,- 85
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.211.085.782,- 1.064.167.873,- 87,87
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.045.817.300,-. 818.640.900,- 78,28
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
430.320.000,- 409.114.000,- 97,70
4. ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000,- 14.968.200,- 99,80
4.2. Orientasi Sistem Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima serta Penduduk Liar di Kota Denpasar
59.843.430,- 59.738.430,- 99,82
5. Program
5.1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol.PP
37.706.500,-
37.486.500,-
99,42
5.2. Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar
54.597.800,- 54.322.000,- 99,53
5.3. Penanggulangan Penertiban Tuna-tuna, WTS, Gepeng, PKL dan Penduduk Liar di Kota Denpasar
88.693.400,- 48.118.400,- 54,25
5.4. Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar
47.289.460,- 46.916.400 99,21
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-121
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 8.388.464.500
hanya terealisasi sebesar Rp 7.928.144.662 dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.
460.319.838 disebabkan adanya penganggaran lebih untuk mempersiapkan
penggajian CPNS (80%) menjadi PNS (100%) Kenaikan Pangkat dan Kenaikan
berkala, disamping adanya pemutusan gaji terhadap dua orang PNS yang pensiun
dalam bulan Mei dan Agustus 2011 sehingga adanya sisa Pagu dalam belanja
tidak langsung pada Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar dalam Tahun
Anggaran 2011.
Sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.
2.990.353.672 hanya terealisasi sebesar Rp. 2.243.371.142 dan tersisa pagu
anggaran sebesar Rp. 436.880.969. disebabkan :
1. Terputusnya Pembayaran Gaji 3 (Tiga) Orang THL karena yang
bersangkutan telah diangkat menjadi PNS
2. Adanya Efisiensi penggunaan air, listrik, dan telepon dan
penggunaan kendaraan roda empat biaya service kendaraan dapat
ditekan
3. Plot dana untuk belanja pengadaan mobil patroli yang diajukan
sebesar Rp. 180.000.000 untuk mobil Hilux modif hanya disetujui
sebesar Rp. 148.000.000,- sedangkan harga price list Toyota untuk
kendaraan yang diminta sebesar Rp. 148.336.500 sehingga ada
kekurangan anggaran untuk memecahkan permasalahan tersebut
dari pihak Toyota menawarkan kendaraan jenis lain yang harganya
dibawah pagu DPA. Kami koordinasikan dengan Bapak Kadis dan
Bapak Sekretaris setelah disetujui ternyata Stok kendaraan yang
dimaksud tidak ada (kosong) dari permasalahan-permasalahan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-122
yang muncul timbulah gagasan untuk mengajukan revisi anggaran
ke Bagian Keuangan. Setelah dikoordinasikan dengan Bapak Kabag
Keuangan akhirnya disetujui dengan penambahan dana sebesar Rp.
336.500,- sehingga pagu untuk belanja Mobil patroli bertambah
menjadi sebesar Rp. 148.336.500,- dari panjangnya perjalanan ini
yang memakan waktu lebih kurang satu bulan akhirnya mobil Hilux
yang sedianya dipersiapkan untuk Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP
diserahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Bali karena Administrasi
tender sudah selesai dan sudah ditebitkan SP2D dari Dinas yang
bersangkutan, dan untuk Dinas Tramtib Kendaraan baru bias
terkirim akhir bulan Januari 2012 sehingga Toyota tidak berani
mengeluarkan faktur pajak untuk melengkapi SSP sehingga Dinas
Tramtib tidak bisa melengkapi Administrasi Kontrak. Dari
permasalahan inilah SP2D untuk mobil Patroli tidak bisa direalisasi.
4. Karena dana induk tidak mencukupi untuk belanja makanan dan
minuman , maka dianggarkan didana perubahan. Namun pada saat
tersebut, pelanggaran menurun sehingga belanja makanan dan
minuman yang dianggarkan diperubahan tidak terealisasi sebesar
Rp. 40.575.000
A.3.2. Solusi
Dari Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Penganggaran
sehingga adanya sisa Pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung perlu adanya peningkatan pemahaman didalam perencanaan melalui
Bintek Perencanaan yang sudah pernah satu kali dilaksanakan oleh Bappeda Kota
Denpasar, yang menjadi sasaran /Obyek kegiatan tersebut adalah Sekretaris
/Kabag TU seluruh SKPD Pelatihan/Bintek ini sangat penting untuk
meningkatkan SDM di dalam menganggarkan pagu anggaran.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-123
Urusan Wajib Pemerintah Umum
Sekretariat Daerah.
Sekretariat Daerah bertugas memberikan dukungan yang maksimal bagi
terselenggaranya tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota. Pada bidang
Pendapatan khususnya Pendapatan asli daerah di rencanakan sebesar Rp.
326.707.146.211,00 dengan realisasi sebesar Rp. 424.962.652.927,23 atau 130,07
persen. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 475.737.713.081,00 dan
realisasinya sebesar Rp.491.014.027.247,00 atau 103,2 (%) . Lain-lain Pendapatan
yang Sah direncanakan sebesar Rp. 228.719.444.862,43 dengan realisasi
Rp.234.098.254.770,95 atau 102,40 (%) . Sedangkan Belanja direncanakan
Rp.1.184.813.730.259,64 dengan realisasi Rp.1.100.132.288.501,61 atau 92,85 (%) ,
yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp.718.859.313.895,95
dengan realisasi Rp.680.578.624.868,22 atau 94,44 (%) , Belanja Langsung
direncanakan Rp.465.954.416.363,69 dengan realisasi Rp.419.553.663.633,39 atau
90,04 (%) .
Bagian Hukum
Belanja Langsung.
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Progam Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2.1. Orientasi PPNS.
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
3.1. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-udnagan.
3.2. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-
undangan.
3.3. Publikasi peraturan perundang-undangan
3.4. Penasehat hukum Kota Denpasar.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-124
3.5. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
Bagian Perkonomian.
Belanja Langsung
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
2.1. Pengembangan potensi unggulan daerah.
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3.1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Pekan Nasional 2011
3.2. Operasi Pasar Khusus Beras untuk rakyat miskin
3.3. Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
4. Program Kerjasama Pembangunan
4.1. Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
5. Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
5.1. Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa
5.2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
6.1. Profil daya tarik investasi
7. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi pemberdayaan
usaha mikro kecil dan mikro menengah
7.1. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
7.2. Peningkatan ekonomi lokal
Bagian Pengelolaan Aset Daerah.
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-125
1.1. Pelayanan administrasi perkantoran.
1.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah.
4.1. Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah.
5. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
5.1. Penyusunan standar satuan harga.
5.2. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
6. Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
6.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.
Bagian Organisasi
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS dilingkungan
Setda Kota Denpasar
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-126
3.1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintahan Kota Denpasar dengan Kementrian PAN dan RB dan
KPK
3.2. Kajian Pemberian Remunerasi dilingkungan Pemerintah Kota
Denpasar
3.3. Penyusunan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota
Denpasar
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.1. Penyelenggaraan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) di Pemerintah
Kota Denpasar
4.2. Majalah Sewaka Dharma Pemerintah Kota Denpasar
4.3. Pameran Pelayanan Publik
4.4. Pembinaan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota
Denpasar
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
5.1. Bimbingan Teknis Analisa Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar
Bagian Keuangan.
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
2. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
2.1. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan dan semesteran.
3. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
3.1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-127
3.2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
3.3. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
3.4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
3.5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD.
3.6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD.
3.7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
3.8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
3.9. Implementasi SIPKD
3.10. Penilaian Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan
3.11. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Kelurahan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Bagian Umum.
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-128
4.1. Pembangunan database informasi kearsipan
Bagian Program Pembangunan.
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1. Peralatan gedung kantor
2.2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana E-
Procurement / LPSE Kota Denpasar.
3. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
3.1. Pemantapan pelaksanaan pembangunan.
3.2. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
3.3. Evaluasi kegiatan pemantapan pembangunan
4. Program koordinasi pembangunan daerah.
4.1. Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol untuk
menyebarluaskan program, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan
Pemerintah Kota Denpasar, membina hubungan baik,membangun citra positif,
mengatur perjalanan dinas luar daerah pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota
Denpasar serta mengatur dan menata acara formal di lingkungan Pemerintah
Kota Denpasar.
Berdasarkan Tupoksi tersebut secara garis besar tugas Bagian Humas dan
Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar meliputi :
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-129
a. Publikasi
Publikasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Denpasar
dilaksanakan dengan memanfaatkan media yang ada baik cetak maupun
elektronik. Publikasi dilaksanakan berupa Spot /Iklan layanan
masyarakat, Adventorial, breaking Nesw, Features dan Iklan Ucapan
Selamat.
b. Dokumentasi
Setiap pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota
Denpasar dibuatkan dokumentasi. Dokumentasi yang tersedia berupa
foto-foto, rekaman gambar dalam bentuk CD maupun kaset. Sambutan
Walikota Denpasar di dokumentasikan dalam bentuk buku Himpunan
Pidato Walikota Denpasar serta pembuatan buku data mini Selayang
Pandang Kota Denpasar.
c. Keprotokolan.
Memberikan pelayanan kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas-
tugas serta mengatur, menata berbagai acara serimonial di lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar serta mengatur Perjalanan Dinas Daerah
khususnya Perjalanan Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kota Denpasar.
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-130
2.1. Kegiatan Pekan Informasi Pembangunan dan Sambung Rasa
2.2. Kegiatan Pemasyarakatan Hasil-hasil Pembangunan melalui
media cetak dan elektronik.
2.3. Kegiatan Pembuatan Majalah Catur Muka.
Bagian Pemerintahan
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan administrasi Perkantoran.
2. Program Kerjasama Pembangunan
2.1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar daerah
2.2. Pelaksanaan kegiatanApeksi tahunan
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
daerah
3.1. Koordinasi Dalam Penyusunan LPPD Kota Denpasar
4. Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan.
4.1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya
Bangsa.
5. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
5.1. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
6. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
6.1. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan (Penyelesaian
tukar-menukar tanah pemerintah dengan masyarakat
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-131
Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan administrasi Perkantoran.
2. Program Pengembangan nilai budaya.
2.1. Pembinaan kegiatan keagamaan
2.2. Parade beleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar
2.3. Upakara piodalan keagamaan.
2.4. Ngaturang penganyar.
2.5. Pemberdayaan Sekaa Teruna.
3. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
3.1. Peringatan serangan umum Kota Denpasar.
3.2. Peringatan hari Kebangkitan Nasional.
3.3. Peringatan Hari Pahlawan Margarana.
3.4. Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat
4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kepala daerah
4.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pemberian
bantuan sosial di Kota Denpasar
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Pemerintahan Umum.
Urusan Wajib Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah dilaksanakan
oleh 10 Bagian. Pencapaian sasaran pembangunan bidang ini dapat dilihat pada
tabel berikut :
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-132
Tabel IV.18 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah Umum Tahun 2011 yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capaian
Target Realisasi
Sekretariat Daerah
Bagian Hukum Belanja Langsung
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.2 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
70.300.000 64.000.000 91,04
2 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.1 Orientasi PPNS 162.800.000 159.910.000 98,22
3 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
3.1 Koordinasi Kerjasama
permasalahan peraturan perundang-
undangan
184.400.000 184.400.000 100
3.2 Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan perundang-
undangan
691.050.000 689.282.700 99,74
3.3 Publikasi peraturan perundang-
undangan
85.500.000 65.200.000 76,26
3.4 Penasehat hukum kota denpasar 137.400.000 117.600.000 85,59
3.5 Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum)
93.200.000 76.050.000 81,60
Bagian Perekonomian
Belanja Langsung 3.155.907.458 2.983.992.040 100
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
71.034.850 60.934.600 85.78
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
71.034.850 60.934.600 85.78
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
439.936.000 436.324.300 99.18
2.1. Pengembangan potensi unggulan daerah
439.936.000 436.324.300 99.18
3. Program Peningkatan Ketahanan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-133
Pangan
1.1. Peningkatan ketahanan
pangan
399.579.000 379.169.500 94.89
1.2. Operasipasar khusus beras
untuk rakyat miskin
95.735.608 94.717.440 98.94
1.3. Peningkatan koordinasi
dewan ketahanan pangan
142.118.300 147.595.000 96.29
4. Program kerjasama pembangunan
4.1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.
21.450.000 20.760.000 96.78
5. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
5.1.Pelatihan keterampilan menajemen badan usaha milik desa.
81.545.000 71.832.500 88.09
5.2.Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
137.150.000 132.350.000 96.50
6. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
6.1. Profil daya tarik dan evaluasi investasi
109.422.000 102.035.600 93.25
7. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
7.1.Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.
781.360.000 764.781.700 97.88
7.2. Peningkatan ekonomi lokal. 871.100.000 778.968.100 89.42
JUMLAH
3.155.907.458 2.983.992.040 100
Bagian Pengelola Aset Daerah
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.315.315.000 1.928.400.276 83.29
1.2. Penyediaan peralatan dan 1.638.025.000 898.265.500 54.84
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-134
perlengkapan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
11.872.250.000 11.181.500.000 94.18
1.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
11.872.250.000 11.181.500.000 94.18
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur
3.349.100.000 2.923.782.950 87.30
3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanannya
3.349.100.000 2.923.782.950 87.30
4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
162.750.000 103.231.050 63.43
1.1. Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
162.750.000 103.231.050 63.43
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.1. Penyusunan Standar Satuan
Harga
107.250.000 77.500.000 72.26
5.2. Peningkatan Manajemen asset/
barang daerah
187.300.000 167.983.400 89.69
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
60.810.000 50.680.000 83.34
6.1.Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
60.810.000 50.680.000 83.34
JUMLAH 19.692.800.000 17.331.343.176 88.02
Bagian Organisasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
179.722.350
154.217.075
86%
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-135
2.1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi PNS dilingkungan Setda Kota Denpasar
150.000.000
135.095.900
90%
3 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3.1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Kementrian PAN dan RB dan KPK
124.500.000
78.401.600
63%
3.2. Kajian Pemberian Remunerasi dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar
443.160.000
416.644.500
94%
3.3. Penyusunan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar
27.550.000
24.053.700
87%
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.1. Penyelenggaraan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) di Pemerintah Kota Denpasar
59.810.000
40.332.300
67%
4.2. Majalah Swaka Dharma Pemerintah Kota Denpasar
49.987.500 44.550.000 89%
4.3. Pameran Pelayan Publik 168.595.000 101.073.600 60%
4.4.Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
56.175.000 33.755.000 60%
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
5.1.Bimbingan teknis analisa jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
80.244.000 51.808.200 65%
Bagian Keuangan
Belanja Langsung
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
1.1. Penyediaan jasa administrasi keuangan
485.580.228,00 453.044.247,00 93.29
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
2.1.Penyusunan pelaporan keuangan bulanan dan semesteran
55.137.840,00 54.397.750,00 98,65
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-136
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
3.1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
145.544.750,00 137.697.900,00 94,60
3.2.Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
66.850.000,00 62.356.100,00 93.27
3.3.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
78.799.150 73.770.700 93.61
3.4.Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
72.974.850,00 72.772.500,00 99,72
3.5.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
178.113.250 145.997.800 81.96
3.6.Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
118.456.350 109.414.800 92.36
3.7.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
180.987.024,00 175.307.700,00 96,86
3.8.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD
112.425.340,00 107.512.900,00 95,63
3.9.Implementasi SIPKD 603.565.625,00 542.238.825,00 89,83
3.10.Penilaian Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
242.750.000,00 195.215.870,00 80,41
3.11.Bimbingan Teknis Penatausahaan Kelurahan
175.432.700,00 156.654.800,00 89,29
4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
4.1.Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
9.228.258,00 5.693.724,00 61,69
Bagian Umum Belanja Langsung
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
4.363.723.000
3.389.819.413 78
1.1. Pelayanan administrasi perkantoran
4.363.723.000
3.389.819.413 78
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-137
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3.758.373.100 3.131.548.840 83
1.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3.758.373.100 3.131.548.840 83
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
165.060.000 84.440.000 52
3.1.Pendidikan dan pelatihan formal.
165.060.000 84.440.000 52
4 Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan
60.500.000 59.300.000 98
6.1. Pembangunan Database
Informasi kearsipan
60.500.000 59.300.000 98
Bagian Program Pembangunan
Belanja Langsung
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
1.2. Pelayanan administrasi perkantor 177.100.000 159.923.400 90.30
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
33.612.800 28.350.000 84
2.2. Kegiatan Pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana E-Procurement
416.920.000 387.509.900 93
3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3.1.Pemantapan pelaksanaan pembangunan
84.250.000 80.248.000 95.25
3.2.Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
21.050.000 19.460.000 92.45
3.3.Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan
35.940.000 13.555.000 38.00
4. Program Koordinasi Pembangunan daerah
4.1.Pembinaan Jasa Konstruktusi. 119.000.000 117.022.200 98.34
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-138
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
-Kegiatan Administrasi Perkantoran
3.123.127.500,-
2.437.037.074,-
78%
2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
-
-
-
- Pekan informasi pembangunan dan sambung Rasa
315.850.000,- 240.015.600,- 75 %
-Pemasyarakatan Hasil-hasil Pembangunan melalui media cetak dan elektronik
1.718.959.000,- 1.639.174.636,- 95 %
- Pembuatan Majalah Catur Muka 47.500.000,- 46.650.000,- 99%
Jumlah 5.205.436.500,- 4.362.913.310,- 84 %
Bagian Pemerintahan
Belanja Langsung
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
1.1. Pelayanan administrasi Perkantoran.
269.375.000 118.544.280 44.01
2 Program Kerjasama Pembangunan
2.1. Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah
204.000.000 174.407.000 85.49
2.2. Pelaksanaan kegiatan Apeksi
tahunan
201.000.000 181.827.200 90.46
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.1. Koordinasi Dalam Penyusunan
LPPD Kota Denpasar
163.332.400 143.192.100 97.67
4. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
4.1.Peningkatan kesadaran masyrakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
878.400.000 871.163.857 99.18
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-139
5 Program Penataan kekuasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah
5.1. Penataan kekuasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah
144.505.000 134.625.000 93.16
6 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
6.1. Fasilitasi penyelesaian
konflik-konflik pertanahan
(Penyelesaian tukar-
menukar tanah pemerintah
dengan masyarakat)
1.000.000.000 962.122.390 96.21
Bagian Kesra
1 Program : Pelayanan Admnistrasi Perkantoran
Kegiatan : Pelayanan administrasi Perkantoran
83,444,000 74,350,000 89.1%
2 Program : Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan : Pambinaan Kegiatan Keagamaan
472,225,000 408,930,000 86.6%
Kegiatan : Parade Balaganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar
380,711,610 380,711,610 99.2%
Kegiatan : Upakara Piodalan Keagamaan
1,138,857,743 1,061,099,000 93.2%
Kegiatan : Ngaturang Penganyar 274,840,000 274,200,000 99.8 %
Kegiatan : Pemberdayaan Sekaa Teruna
236,924,000 219,465,000 92.6%
3 Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan : Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar
173,465,000 172,494,000 99.4%
Kegiatan : Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
20,000,000 19,500,000 97.5%
Kegiatan : Peringatan Hari Pehlawan Margarana
95,340,000 95,043,000 99.7%
Kegiatan : Meningkatkan rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat
584,330,000 561,595,500 96,1%
5 Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-140
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial di Kota Denpasar
90,000,000 81,900,200 91%
A.3. Permasalahan dan Solusi
Bagian Humas dan Protokol
Permasalahan
2.3.1. Secara umum permasalahan pada Bagian Humas dan Protokol masih kekurangan pegawai/staf dalam melaksanakan tugas keprotokolan (protocol maupun MC) dan peliputan (fotografer dan videographer/cameramen). Disamping hal tersebut Sarana dan prasarana berupa alat-alat peliputan masih terasa kurang. Belum semua petugas fotografer memegang camera sendiri-sendiri termasuk kelengkapan lainnya seperti lensa tele, flash hanya ada masing-masing 1 buah. Bahkan untuk lensa Wide belum punya sama sekali.
2.3.2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran hanya 78 %, hal ini disebabkan ada beberapa pos anggaran seperti Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Luar Negeri beserta Belanja Makanan dan Minuman Tamu ( Jamuan Tamu Walikota), tidak bisa direalisasikan maksimal hal ini sangat tergantung dari frekuensi undangan/acara pimpinan keluar daerah. Jumlah atau frekuensi undangan tidak bisa diprediksi sifatnya sangat fluktuativ. Demikian juga kedatangan tamu yang berkunjung ke Pemkot Denpasar, frekuensinya tidak dapat di prediksi secara tepat.
2.3.3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pekan Informasi Pembangunan dan Sambung Rasa pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang hanya mencapai 75 %, hal ini disebabkan rencana pelaksanaan Kegiatan Pekan Informasi Pembangunan dan Sambung Rasa di Kota Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, untuk melihat keberhasilan Daerah tersebut dengan PAD tertinggi di Indonesia, di ubah pelaksanaannya menjadi ke Kota Palembang untuk melihat dan mencari masukan dalam pengelolaan kebersihan di Kota tersebut. Sehingga biaya transportasi masih tersisa mengingat jarak tempuh lebih pendek.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-141
Solusi :
a. Dalam mengatasi kekurangan pegawai/staf pada Bagian Humas dan Protokol solusi yang kami tempuh memaksimalkan peran pegawai/staf yang ada dengan 1 (satu) orang staf untuk menangani 2 (dua) atau lebih kegiatan pada even-even tertentu. Demikian juga dengan kekurangan sarana dan prasarana camera dan kelengkapannya Bagian Humas dan Protokol dalam pelaksanaan tugas peliputan memanfaatkan sarana yang ada secara bergantian, dengan mempertimbangkan skala prioritas kegiatan.
b. Mengingat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah beserta Belanja Makanan dan Minuman Tamu sangat sulit diprediksi dan sifatnya fluktuativ, solusi yang kami tempuh merasionalisasi perencanaan anggaran yang mengacu pada realisasi anggaran kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya.
c. Untuk pelaksanaan Pekan Informasi Pembangunan dan Sambung Rasa pada tahun berikutnya akan disesuaikan dengan perencanaan sehingga target pelaksanaan dan keuangan dapat tercapai.
Bagian Pengelolaan aset daerah
Permasalahan
a. Penyelesaian sertifikat tanah yang tidak bisa diselesaikan dalam satu
tahun anggaran, dimana penyelesaian tergantung dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN)
b. Pembelian genset dibatalkan karena dikaitkan dengan pembangunan
gedung baru disisi selatan kantor Walikota Denpasar
c. Tidak ada perubahan isi buku standart Satuan Barang
Solusi
a. Meningkatkan koordinasi dengan BPN
b. Pengadaan Genset dianggarkan pada tahun anggaran 2012 menyesuaikan
dengan kebutuhan gedung baru
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-142
Bagian Organisasi
Permasalahan
a. Pelaksanaan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Kota Denpasar dengan Kementerian PAN dan RB dan KPK
realisasinya 63% disebabkan padatnya kegiatan pada Kementerian
PAN dan RB serta KPK sehingga sulit dalam mendapatkan
narasumber pada kegiatan pengarahan tentang penerapan tatakelola
pemerintahan yang baik.
b. Penyelenggaraan Citra Bhakti Abdi Negara di Pemerintah Kota
Denpasar realisasinya 67% dan Pembinaan Pelayanan Publik
dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar realisasinya 60%
disebabkan adanya efesiensi penggunaan anggaran.
c. Pameran Pelayanan Publik realisasinya 60% disebabkan pelaksanaan
pameran bergabung dengan SKPD lain sehingga tidak semua
rekening belanja digunakan akan tetapi disesuaikan dengan
kebutuhan dan pembagian tugas.
d. Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dilingkungan Pemerintah Kota
Denpasar realisasinya 65% disebabkan adanya kelebihan dalam
perencanaan anggaran untuk belanja jasa transportasi dan
akomodasi untuk narasumber.
Solusi
a. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan
Kementerian PAN dan RB serta KPK terkait jadwal pelaksanaan
kegiatan.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-143
b. Perlu dilaksanakan peningkatan kemampuan pegawai dibidang
perencanaan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat
direalisasikan dengan baik.
Bagian Keuangan
Permasalahan
Dari sisi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan masih ditemukan beberapa
kendala :
a. Jangka waktu pengimputan RKA sampai dengan menjadi APBD sangat
sempit
b. Koordinasi Dengan SKPD Perlu ditingkatkan
c. Pedoman pelaksanaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat terkait
dengan dana transfer lambat diterbitkan oleh pemerintah pusat
d. Waktu pelaksanaan APBD oleh SKPD tidak bisa dilaksanakan sesuai
tahapan yang telah ditetapkan sehingga terjadi penumpukan
pengamprahan pada akhir tahun.
Solusi :
a. Mengingatkan SKPD pengelola APBD melalui Surat Edaran
b. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Departemen Keuangan
dan Depdagri
c. Melakukan pelatihan dan Penilaian Kinerja Bendaharawan
d. Koordinasi dengan bendaharawan SKPD apabila dalam pelaksanaan terjadi
kendala/hambatan.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-144
Bagian Hukum
Permasalahan
a. Kurangnya dana konsultasi dan evaluasi Ranperda ke Kementrian
Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI
b. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan pada pos belanja jasa
tenaga operator terjadi pengunduran diri tenaga operator
Solusi
a. Konsultasi dan evaluasi dilaksanakan semaksimal mungkin dengan dana
yang tersedia
b. Upah tenaga operator tidak direalisasikan / dicairkan
Bagian Umum
Permasalahan
a. Pada program/kegiatan administrasi perkantoran ada beberapa
masalah yang timbul :
1. Pada belanja aci-aci dan sesajen kantor sekretariat dimana dari
anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 310.000.000 untuk
pelaksanaan karya ngenteg linggih dan mendem pedagingan.
Tapi dana anggaran tersebut baru bisa direalisasikan sebesar Rp.
152.662.500 untuk kebutuhan aci-aci sekretariat daerah dan
Gedung Shanti Graha, oleh karena di Padmasana Kantor
Walikota hanya dilaksanakan pemelaspas alit. Jadi sisa anggaran
sebesar Rp. 157.337.500. Sesuai dengan arahan Ratu Pedanda
Yang Batu (Sulinggih) untuk karya ngenteg linggih dan mendem
pedagingan akan dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Karo
disesuaikan dengan pujawali/piodalan rutin di Kantor Walikota
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-145
2. Pada bahan belanja pakai habis kantor lainnya Walikota dan
wakil Walikota , dari anggaran yang direncanakan
Rp.485.000.000 terserap sebesar Rp. 339.958.500 sekitar 70%
disesuaikan dengan kegiatan acara Bapak Walikota dan Wakil
Walikota
3. Pada pos belanja telepon, dari anggaran Rp.379.700.000 terpakai
sebesar Rp. 247.369.130 atau sekitar 66%, hal ini disebabkan
karena disesuaikan dengan perkiraan adanya wacana kenaikan
tarif dan untuk penganggaran gedung baru tetapi gedung
tersebut belum dapat disunakan/rampung sehingga anggaran
tidak digunakan.
4. Pada Pos Belanja Air : dari anggaran Rp.48.640.000 terpakai
sebesar Rp. 28.751.745 sebesar 59% hal ini disebabkan karena
disesuaikan dengan adanya rencana kenaikan tarif dan untuk
penganggaran gedung baru tetapi gedung tersebut belum dapat
dipergunakan/rampung, sehingga anggaran tersebut tidak
dipergunakan.
5. Pada pos belanja listrik : dari anggaran Rp.696.000.000 terpakai
sebesar Rp. 495.280.838 sebesar 77%. Hal ini disebabkan karena
disesuaikan dengan adanya kenaikan tarif dan untuk
pengganggaran gedung baru tetapi gedung tersebut belum dapat
digunakan/ belum rampung, sehingga anggaran tidak
dipergunakan
6. Pada pos belanja jasa tenaga kerja non pegawai (piket, jaga
malam, sopir dan petugas keamanan) : dari anggaran Rp.
626.400.000 terpakai Rp. 503.100.000 sekitar 80 % hal ini
disebabkan karena rencananya ada penambahan 4 orang
petugas keamanan di rumah jabatan walikota dan 2 orang di
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-146
rumah jabatan wakil walikota tetapi realisasinya hanya direkrut
3 orang petugas keamanan di rumah jabatan Walikota
b. Pada program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
ada beberapa masalah antara lain:
1. Pada belanja bahan minyak/gas dan pelumas kendaraan dinas
sekretariat yang dianggarkan 300 liter perbulan setiap kendaraan,
tetapi realisasi dapat berkurang dari perencanaan tersebut,
dimana BBM tersebut disesuaikan dengan larak tempuh dan
efektivitas acara yang dihadiri
2. Masih ada penundaan perbaiakn pos keamanan. Pembangunan
pos keamanan ditunda pelaksanaannya tahun 2012 untuk
menghindari terjadinya kekroditan diareal parkir karena
bersamaan dengan adanya pembangunan Gedung Selatan dan
pembangunan Padmasana
c. Pada program/kegiatan peningkatan sumber daya aparatur ada
beberapa masalah antara lain :
1. Dari anggaran Rp. 165.060.000 terserap sebesar Rp. 84.440.000
sekitar 52% yang terdiri dari proffiling, in house training sebesar
Rp. 42.000.000 dan outbound sebesar Rp. 41.940 dan sebesar
Rp.500.000 untuk honor pejabat pengadaan. Pada awalnya
program pelatihan akan dirangkaikan dengan kegiatan studi
banding keluar daerah ditiadakan dan kegiatan outbound
dialihkan keBedugul
Solusi
a. Kegiatan administrasi perkantoran
1. Karya Ngenteg Linggih dan Mendem Pedagingan akan
dilaksanakan tahun 2012 yang bertepatan dengan pujawali
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-147
(piodalan) diPadmasana Kantor Walikota yang jatuh pada
Purnama Karo (bulan Tahun 2012
2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota
lebih sedikit dari perencanaan. Kegiatan yang dilaksanakan
disesuaikan dengan surat undangan kepada Bapak Walikota
dan Wakil Walikota
3. Sisa dana dikembalikan ke kas daerah
b. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Dana dikembalikan kekas daerah
2. Pos jaga direnovasi tahun 2012
c. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
1. Sisa dana dikembalikan ke kas daerah
Bagian Pemerintahan
Permasalahan
d. Pada kegiatan pelayanan administrasi perkantoran realisasi tidak sesuai
dengan target karena dana yang dianggarkan untuk Honorarium
Anggota Forkopindo (Forum Komunikasi Pimpinan daerah) tidak bisa
diamprahkan karena kegiatan tersebut sudah dialihkan dan
dianggarkan oleh badan Kesbang Pol
Solusi
d. Untuk tahun selanjutnya Honorarium untuk anggota Forkompindo sudah
tidak dianggarkan pada Bagian pemerintahan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-148
Bagian Program Pembangunan
Permasalahan
a. Pada evaluasi kegiatan Pemantapan Pembangunan untuk tahun anggaran
2011 yang realisasinya 38,00% sumber dananya adalah anggaran
perubahan tahun 2011 dan dilaksanakan sekali pada triwulan IV
b. Kurangnya SDM (Teknik bangunan dan IT)
Solusi
a. Untuk evaluasi kegiatan pemantapan pembangunan dana akan
dianggarkan pada anggaran induk tahun 2012 dan akan dilaksanakan per
tri wulan
b. Untuk mengantisipasi beberapa permasalahan terkait belum optimalnya
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, langkah yang
diambil dengan menyusun Rencana Strategi Monitoring dan Evaluasi
dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota denpasar
c. Menambah SDM (Teknik bangunan dan IT)
Urusan Wajib Pemerintahan Umum
Sekretariat DPRD.
Program yang dilaksanakan pada sekretariat DPRD, berkaitan erat dengan upaya
memperlancar kegiatan operasional DPRD, sehingga dapat melaksanakan
fungsinya dengan baik. Kegiatan yang dilakanakan atara lain :
Belanja tidak langsung
1.Belanja Pegawai.
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-149
1.2.Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.2. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan peralatan kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
3.1.Pengadaan pakaian sipil lengkap beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4.1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi laporan dan
penyusunan RKA
5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
5.1.Pembahasan rancangan peraturan daerah.
5.2.Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
5.3.Rapat – rapat paripurna.
5.4.Kegaitan Reses.
5.5. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
5.6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
5.7. Kunjungan kerja untuk studi banding alat kelengkapan dewan
5.8. Penerbitan tabloid aspiratip
5.9. Kegiatan fraksi
5.10.Penyelenggaraan kegiatan olahraga
5.11.Pembahasan Ranperda inisiatif dewan
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Pemerintah Umum.
Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Sekretariat
DPRD Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5 (lima) program dan 17 (tujuhbelas)
kegiatan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 16.135.240.900 dengan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-150
realisasi Rp. 14.891.169.791 atau (92.28%) , sedangkan belanja langsung
dialokasikan Rp. 27.099.416.650 dengan ralisasi sebesar Rp. 24.060.140.437
(88.78%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan
dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.19 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011
yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capai
an
Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung
1.Belanja DPRD 12.375.837.800 11.319.240.492 91.46
2.Belanja Sekretariat 3.759.403.100 3.571.929.299 95.01
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Penyedian jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD.
675.000.000 600.000.000 88.88
1.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.172.173.390 2.572.719.608 81.10
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.791.557.210 1.953.854.229 69.99
2.2.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor
75.000.000 59.643.500 79.52
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1.Belanja Dokumen Administrasi 9.000.000 0 0
3.2.Pengadaan pakaian sipil harian (PSH).
105.300.000 99.495.000 94.48
3.3.Pengadaan pakaian dinas harian (PDH)
69.900.000 62.797.500 98.27
3.4.Penadaan pakaian sipil resmi (PSR)
68.400.000 67.297.500 98.38
3.5.Perjalanan Dinas Uji Lab 87.720.000 0 0
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-151
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Laporan dan Penyusunan RKA
161.240.000 110.336.900 68.43
5. Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
5.1.Pembahasan rancangan peraturan daerah.
5.796.912.500 5.675.114.600 97.89
5.2.Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
74.960.000 69.930.000 93.28
5.3.Rapat-rapat paripurna 91.300.000 48.014.000 52.58
5.4.Kegiatan reses 2.792.250.000 2.544.605.000 91.13
5.5.Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
2.297.800.000 2.036.781.000 88.64
5.6.Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
1.965.280.000 1.832.537.700 93.24
5.7.Kunjungan kerja untuk studi banding alat kelengkapan DPRD
6.369.100.000 6.145.691.800 96.49
5.8.Penerbitan Tabloid Aspiratif 80.000.000 76.086.000 95.10
5.9.Kegiatan Fraksi 183.277.400 83.180.500 45.38
5.10.Penyelenggaraan kegiatan olahraga
22.050.000 22.045.600 99.98
5.11.Pembahasan ranperda inisiatif DPRD
217.195.150 0 0
1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Permasalahan
a. Pada belanja barang dan jasa hanya terserap 69.45% dari dana yang
dialokasikan, utamanya untuk belanja BBM dan gas serta pengadaan
suku cadang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan riil
b. Belanja modal hanya terserap 70.97% dari dana yang dialokasikan. Hal
ini dikarenakan untuk pengadaan genset yang dilaksanakan melalui
pelelangan umum gagal dilaksanakan karena penawaran yang masuk
tidak ada yang lulus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan
waktu pelaksanaannya sangat terbatas (dianggaran perubahan)
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-152
Solusi
a. Untuk kedepan, permasalahan diatas dapat diminimalisir dengan
mengoptimalkan perencanaan anggaran berbasis kinerja
b. Untuk pengadaan yang memerlukan waktu yang cukup lama, akan
dipasang dianggaran induk
2) Kegiatan Fraksi
Permasalahan
a. Rekrutmen tenaga ahli perlu proses dan waktu sehingga baru bisa
dilaksanakan mulai bulan Agustus 2011 sehingga semenjak itu kegiatan
baru bisa efektif berjalan
Solusi
a. Untuk tahun anggaran 2012, penyediaan tenaga ahli pelaksanaannya
sudah bisa dilaksanakan mulai bulan Januari 2012
3) Rapat-Rapat Paripurna
Permasalahan
a. Secara prinsip tidak ada masalah dalam pelaksanaan rapat-rapat
paripurna, pelaksanaannya diefisienkan sesuai dengan kesepakatan
Solusii
a. Akan disesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan
permasalahan yang timbul dalam rapat paripurna
4) Pembahasan Ranperda inisiatif
Permasalahan
a. Pembahasan materi terkait ranperda inisiatif dewan belum terealisasi
karena masih dalam tahap konsultasi mencari masukan-masukan diluar
daerah, terkait materi rancangan
Solusi
a. Pembahasan terhadap kepastian materi diupayakan dimantapkan
sesuai dengan isu-isu strategis yang berhubungan dengan pendapatan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-153
sebagai bahan rancangan demikian pula anggarannya dipasang diinduk
2012
Dinas Pendapatan
Dinas Pendapatan merupakan instansi yang memfokuskan diri pada upaya
peningkatan pendapatan asli daerah Kota Denpasar. Trend pendapatan setiap
tahun telah mengalami peningkatan. Program-program yang dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan antara lain :
Pendapatan Asli Daerah
1.Pendapatan Pajak Daerah.
2.Lain-lain Pendapatan yang syah
Dana Perimbangan.
1.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
Belanja Langsung.
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
3.1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah.
5.1. Penyusunan kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah.
5.2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5.3. Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan Pajak Daerah
5.4. Pelayanan PBB melalui mobil online keliling
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-154
5.5. Pemberian Kompensasi atas Partisipasi Masyarakat di Kawasan RTHK
KDB 0 % di Lahan Pertanian Produktif Berupa Pembayaran PBB
5.6. Penyusunan Basis Data dan Potensi Pajak Air Tanah
5.7. Penilaian Wajib pajak terbaik di Kota Denpasar
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Pemerintah Umum.
Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5 (lima ) program dan 11
(sebelas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp.
20.541.390.980,00 dengan realisasi Rp. 20.239.098.090,00 atau (98,53%) , sedangkan
belanja langsung dialokasikan Rp. 10.943.801.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
10.180.302.816,00 (93,02%) . Pendapatan Asli Daerah berupa Pendapatan Pajak
Daerah direncanakan Rp. 233.800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
311.619.119.575,02 atau (133,28%) . Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah direncanakan RP. 50.000.000,00 realisasinya sebesar
Rp.9.123.724.248,87 atau (18.247,45%) . Adapun realisasi untuk masing-masing
program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.20 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011
yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capaian
Target Realisasi
Pendapatan Asli Daerah 233.850.000.000,00 320.742.843.823,89 137,15
1.Pendapatan Pajak Daerah 233.800.000.000,00 311.619.119.575,02 133,28
2.Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah
50.000.000,00 9.123.724.248,87 18.247,45
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-155
Belanja Tidak Langsung 20.541.390.980,00 20.239.098.090,00 98,53
1.Belanja Pegawai 20.541.390.980,00 20.239.098.090,00 98,53
Belanja Langsung 10.943.801.000,00 10.180.302.816,00 93,02
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.502.286.000,00 1.353.146.434,00 90,07
1.1.Pelayanan administrasi perkantoran
1.502.286.000,00 1.353.146.434,00 90,07
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.948.750.000,00 1.802.009.200,00 92,47
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.948.750.000,00 1.802.009.200,00 92,47
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
62.200.000,00 62.200.000,00 100
3.1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
62.200.000,00 62.200.000,00 100
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
506.067.000,00 465.028.800,00 91,89
4.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
506.067.000,00 465.028.800,00 91,89
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.924.498.000,00 6.497.918.382,00 93,84
5.1.Penyusunan kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah.
251.200.000,00 250.860.000,00 99,86
5.2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
490.000.000,00 473.769.400,00 96,69
5.3. Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan Pajak Daerah
346.300.000,00 336.296.000,00 97,11
5.4. Pelayanan PBB melalui mobil online keliling
648.389.000,00 620.370.000,00 95,68
5.5. Pemberian Kompensasi atas Partisipasi Masyarakat di Kawasan RTHK KDB 0 % di Lahan Pertanian Produktif Berupa Pembayaran PBB.
4.396.479.000,00 4.069.588.282,00 92,56
5.6. Penyusunan Basis Data dan Potensi Pajak Air Tanah
386.000.000,00 344.654.700,00 89,29
5.7. Penilaian Wajib pajak terbaik di Kota Denpasar
406.130.000,00 402.380.000,00 99,08
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-156
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
1. Masih adanya wajib pajak yang tidak memberikan data sesungguhnya
tentang transaksi yang dilakukan, sehingga pemungutan pajak tidak dapat
dilakukan.
2. Masih adanya wajib pajak yang belum menyetorkan data-data terkait pajak
tepat waktu.
3. Masih adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya tepat waktu.
A.3.2. Solusi.
1. Sosialisasi tentang perpajakan perlu terus dilakukan, khususnya kepada
wajib pajak baru, sehingga data-data yang terkait dengan pembayaran
pajaknya menjadi lebih akurat
2. Perlu adanya aktivitas jemput bola, sehingga target pemasukan pajak dapat
dicapai dengan baik.
3. Perlu adanya insentif bagi yang menyetor tepat waktu dan disinsentif bagi
yang terlambat menyetor pajaknya.
Urusan Wajib Pemerintahan Umum
Inspektorat
Inspektorat merupakan instansi yang mempunyai tugas mengawasi jalannya
pelaksanaan pemerintahan di Kota Denpasar. Sebagai instansi pengawas,
Inspektorat diharapkan dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya
Inspektorat juga berpartner dengan lembaga pengawas lain seperti KPK, BPKP
dan BPK. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat antara lain :
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-157
Belanja Tidak Langsung
1.Belanja Pegawai.
Belanja Langsung.
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
4.1.Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala.
4.2.Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.
4.3.Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.
4.4.Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
5.1. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
6.1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Pemerintah Umum.
Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 9 (Sembilan) kegiatan
dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 3.396.716.800,00 dengan
realisasi Rp. 3.213.797.135,00 atau (94,61%) , sedangkan belanja langsung
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-158
dialokasikan Rp. 2.187.760.939,69 dengan realisasi sebesar Rp. 1.947.327.975,00
(89,01%) . Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat
dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.21
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capaian
Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung 3.396.716.800,00 3.213.797.135,00 94.61
1.Belanja Pegawai 3.396.716.800,00 3.213.797.135,00 94.61
Belanja Langsung 2.005.710.939.69 1.806.018.475.00 90.04
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
620.500.939.69 538.406.394.00 86.77
1.1.Pelayanan administrasi perkantoran
620.500.939.69 538.406.394.00 86.77
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
484.650.000.00 478.272.131.00 98.68
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
484.650.000.00 478.272.131.00 98.68
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
240.000.000.00 216.942.450.00 90.39
3.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
240.000.000.00 216.942.450.00 90.39
4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
660.560.000.00 572.397.500.00 86.65
4.1Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
48.980.000.00 47.145.200.00 96.25
4.2.Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
61.980.000.00 58.225.700.00 93.94
4.3.Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.
431.600.000.00 360.403.300.00 83.50
4.4.Tindak lanju hasil temua pengawasan
118.000.000.00 106.623.300.00 90.36
5.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
71.150.000.00
56.709.800.00 79.70
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-159
dan Aparatur Pengawasan
5.2. Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
71.150.000.00
56.709.800.00 79.70
6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
110.900.000.00 84.599.700.00 76.28
6.1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
110.900.000.00 84.599.700.00 76.28
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
1. Secara internal masih dirasakan kurangnya sumber daya aparatur yang
tersedia dikaitkan dengan tugas pengawasan yang begitu komplek
terutama untuk pengawasan bidang keuangan
2. Secara eksternal dalam tugas pengawasan
a. Masih dijumpai adanya temuan-temuan yang berulang terjadi di
SKPD yang menjadi obyek pengawasan
b. Beberapa temuan hasil pemeriksaan tindak lanjutnya tidak dapat
dituntaskan
3. Untuk pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
realisasinya hanya 79,70% disebabkan karena penyerahan hadiah
kepada pemenang evaluasi lakip yang semula direncanakan
dilaksanakan sendiri pada tahun berjalan, namun karena jarak dan
waktu yang berdekatan dengan HUT Kota Denpasar tanggal 27
Februari 2012, maka penyerahan hadiah dilaksanakan bersamaan
dengan HUT Kota denpasar tanggal 27 Februari 2012 sehingga terjadi
efesiensi dalam rekening biaya makanan dan minuman
4. Pada kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
realisasinya hanya sebesar 76,28% disebabkan Karena pada tahun 2011
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-160
direncanakan adanya penyempurnaan SIMHP namun hingga akhir
tahun 2011 BPKP belum selesai melakukan kajian terhadap
penyempurnaan sistem tersebut sehingga belanja pegawai berupa
honorium PNS lainnya tidak dapat direalisasikan
A.3.2. Solusi.
1. Secara bertahap perlu penyediaan sumber daya aparatur yang
memadai khususnya dalam bidang pengawasan keuangan. Sumber
daya aparatur yang sudah ada sekarang perlu ditingkatkan
kapasitasnya melalui diklat dan sebagainya
2. Sosialisasi peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi demikian juga dalam pelaksanaan program dan
kegiatan perlu semakin diefektifkan
3. Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan perlu lebih diintensifkan.
Bersamaan dengan itu SKPD juga supaya lebih responsif terhadap
temuan-temuan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa internal maupun
eksternal
4. Dalam rangka penyempurnaan SIMHP, kiranya perlu dilakukan
koordinasi ke BPKP Pusat terlebih dahulu untuk kepastian program
yang dimaksud
Urusan Wajib Pemerintah Umum
Badan Kepegawaian Daerah
Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi
masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai.
Sampai akhir Desember tahun 2011 jumlah aparatur yang bertugas untuk
melayani penduduk Kota Denpasar berjumlah 8001 orang, terdiri dari aparatur
pemerintah yang memiliki jenjang pendidikan SD berjumlah 117 orang (1.46%),
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-161
SMP berjumlah 188 orang (2,35%), SMA berjumlah 2.062 orang (25,77%), D1
berjumlah 103 orang (1,29%), D2 berjumlah 1157 orang (14,46%), D3 berjumlah
631 orang (2,89%), S1 berjumlah 3462 orang (43,27%) dan S2 berjumlah 280 orang
(3,50%). S3 berjumlah 1 orang (0,01%)
Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat
dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur pada tahun
2011, dimana dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada (8001) orang di Kota
Denpasar, 43,27 persen didukung oleh tingkat pendidikan Strata Satu (S1), 3,50
persen dari Strata Dua (S2) dan 7,89 persen dari tingkat pendidikan Sarjana Muda.
Kualitas aparatur yang mamadai akan lebih optimal perannya dalam
mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, bila diikuti dengan penempatan SDM aparatur ini,
pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Kota Denpasar antara lain :
Belanja Tidak Langsung
1.Belanja Pegawai.
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1.Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1.Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Pendidikan Kedinasan
3.1.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat
Kepemimpinan Tk. III)
3.2.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat
Kepemimpinan Tk. II)
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-162
3.3.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat
Kepemimpinan Tk. IV)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.1.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah.
4.2.Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional/Bintek?Workshop bagi
PNS Daerah
4.3.Kegiatan Ujian Dinas.
4.4.Kegiatan Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti Ijin
Belajar
5. Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur
5.1.Kegiatan Penempatan PNS
5.2.Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian
daerah.
5.3.Kegiatan Pemberian tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya bagi
PNS/Karis/Karsu, Karpeg, Taperum dan Askes PNS
5.4.Kegiatan Penyusunan, Penyajian Informasi DUK dan Pelaporan Mutasi
Data Kepegawaian
5.5.Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS
5.6.Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Disiplin.
5.7.Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian.
5.8.Kegiatan Pengembangan Karier Pegawai
5.9.Kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian
5.10. Kegiatan Analisis Formasi dan Bazetting Pegawai Kota Denpasar.
5.11. Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Penerima Satyalencana Karya
Satya dan PNS memasuki masa Pensiun.
5.12. Kegiatan Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.
5.13. Kegiatan Tugas Belajar bagi PNS Program Magister Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-163
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Pemerintah Umum.
Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5 program dan , 22
kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 4.287.674.500,00
dengan realisasi Rp 4.061.269.162,00 atau ( 94,72% ) , sedangkan
belanja langsung dialokasikan Rp. 10.429.716.645,89 dengan
realisasi sebesar Rp 9.285.838.001,00 ( 89,03%) . Adapun realisasi untuk masing-
masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.22
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (%)
CAPAIAN TARGET REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Belanja Pegawai 4.287.674.500,00 4.061.269.162,00 94,72
BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
432,111,549.00
374,808,216.00 86.74
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
390,346,203.89 343,231,150.00
87.93
3 Program Pendidikan Kedinasan
a. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. III)
1,132,045,000.00
711,064,550.00
62.81
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-164
b. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II)
87,500,000.00
70,522,000.00
80.60
c. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV)
649,350,000.00
583,910,950.00
89.92
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1,969,187,500.00
1,840,667,750.00
93.47
b. Pendidikan dan pelatihan fungsional/ bintek /workshop bagi PNS Daerah
505,350,000.00
449,137,300.00
88.88
c. Ujian dinas 80,020,000.00
55,747,100.00 69.67
d. Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti Ijin Belajar
182,670,000.00
182,653,100.00
99.99
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Penempatan PNS 54,947,500.00 44,718,400.00 81.38
b. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
75,695,000.00 67,749,850.00 89.50
c. Pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya bagi PNS/karis/karsu, karpeg, taperum, dan askes PNS
93,847,020.00 90,330,560.00 96.25
d. Penyusunan, penyajian informasi DUK dan pelaporan mutasi data kepegawaian
71,901,400.00 68,960,350.00 95.91
e. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS
108,525,667.00 101,705,525.00 93.72
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-165
f. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Disiplin
98,677,900.00 95,281,100.00 96.56
g. Pembinaan Administrasi Kepegawaian 82,456,774.00 67,396,200.00 81.74
h. Pengembangan Karier Pegawai
117,156,742.00 79,583,400.00 67.93
i. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian
142,917,990.00 137,595,700.00 96.28
j. Analisis Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar 36,120,000.00 26,702,200.00 73.93
k. Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa
126,367,500.00 94,270,600.00 74.60
l. Pemberian Penghargaan kepada penerima Satyalancana Karya Satya dan PNS yang memasuki masa Pensiun
3,800,305,400.00 3,799,803,000.00 99.99
m. Tugas Belajar Bagi PNS Program Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
192,217,500.00 0 0
Jumlah 10.429.716.645,89 9.285.838.001,00 89.03
A.3. Permasalahan dan Solusi
1. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat
Kepemimpinan Tk. III).
a) Target : Rp. 1.132.045.000,-
b) Realisasi : Rp. 711.064.550,- (62.81%)
c) Kendala : Jadwal Diklat PIM III ditentukan oleh Badan Diklat
Propinsi Bali dan saat jadwal kegiatan diklat Pim III untuk Kota
Denpasar, hotel-hotel dengan standar harga yang telah
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-166
direncanakan dalam kondisi penuh sehingga diklat tersebut
menggunakan hotel dengan standar harga dibawah yang
direncanakan yang berakibat kepada penurunan realiasasi pada
kegiatan Diklat PIM III.
d) Solusi :
Permohonan kegiatan Diklat PIM III dilaksanakan
tidak mendekati pada bulan-bulan liburan sekolah
Apabila memungkinkan, gedung Diklat dibangun
tersendiri sehingga tidak tergantung pada tempat
lain ( hotel )
2. Ujian Dinas
a) Target : Rp. 80.020.000,-
b) Realisasi : Rp. 55.747.100,- ( 69.67% )
c) Alasan : peserta yang direncanakan berjumlah 100 orang
banyak yang sudah mengikuti ujian penyesuai ijazah sehingga
pada saat pelaksanaan terdapat penurunan jumlah peserta yang
mengikuti ujian dinas menjadi 51 orang yang berpengaruh pada
pengurangan jumlah kelas ( sewa hotel )
d) Solusi : Kedepannya meningkatkan koordinasi kemasing-
masing SKPD
3. Pengembangan Karier Pegawai
a) Target : Rp. 117.156.742,-
b) Realisasi : Rp. 79.583.400,- (67.93%)
c) Alasan : Kegiatan pelantikan pejabat structural ditunda karena
menunggu disahkannya perubahan Perda yang mengatur
masalah kelembagaan ( Revisi PP 41 Tahun 2007 )
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-167
d) Solusi : tahun 2012 apabila Perda sudah disahkan akan segera
dilaksanakan pelantikan untuk pengisian formasi kosong dan
formasi yang baru
4. Tugas Belajar bagi PNS Program Magister Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
a) Target : Rp. 192.217.500,-
b) Realisasi : Rp. 0,- (0%)
c) Alasan : Data tugas belajar bagi PNS Program Magister
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi di yang dikirimkan
masing-masing SKPD nihil.
d) Solusi : Untuk kedepannya kegiatan PNS yang mengikuti tugas
belajar tidak dibatasi pada 1 fakultas/Program studi
5. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
a). Target : Rp. 126.367.500,-
b). Realisasi : Rp. 94.270.600,- (74.60%)
c). Alasan : Perencanaan awal kegiatan ini mendatangkan
narasumber dari pusat, tetapi berdasarkan informasi dari LKPP
untuk Propinsi Bali sudah ditunjuk tenaga narasumber lokal
sehingga terdapat pengurangan anggaran pada belanja
transportasi dan akomodasi serta honorarium narasumber.
d. Solusi : Kedepannya menggunakan langsung narasumber local
yang direkomendasikan oleh LKPP
6. Analisis Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar
a). Target : Rp. 36.120.000,-
b). Realisasi : Rp. 26.702.200,- (73,93%)
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-168
c). Alasan : Sesuai rencana awal setiap usulan formasi dari SKPD
dihimpun jadi satu dalam bentuk buku, diperkirakan setebal 1
s/d 2 cm, yang akan disampaikan ke BKN Pusat, Menpan, BKD
Propinsi Bali, dan seluruh SKPD. Sesuai instruksi lisan dari BKN
Pusat, usulan formasi harus yang realistis / tidak menghimpun
semua usulan SKPD sehingga buku usulan formasi jadi beberapa
lembar saja dan hanya dikirim ke BKN Pusat, Menpan, dan BKD
Propinsi Bali. Usulan tersebut dikirim hanya menggunakan
dana foto copy saja dan tidak perlu digandakan.
d). Solusi : Usulan Formasi yang realistis tidak perlu dalam bentuk
buku yang tebal sehingga cukup hanya di photo copy, tidak
digandakan.
Urusan Wajib Pemerintahan
Kecamatan
Denpasar dibagi menjadi empat kecamatan dan belum banyak
melaksanakan urusan pemerintahan, mengingat belum dilakukannya penyerahan
urusan pemerintahan ke kecamatan, oleh karena itu tugas-tugas yang
dilaksanakan adalah terkait erat dengan tugas koordinasi kegiatan yang
dilaksanakan di tingkat kecamatan. Program yang dimiliki lebih banyak pada
upaya pemenuhan akan kebutuhan pelaksanaan koordinasi yang lebih baik.
Adapun program-program tersebut antara lain :
Kecamatan Denpasar Barat .
Belanja tidak langsung.
1. Belanja Pegawai Kecamatan
2. Belanja Pegawai Kelurahan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-169
Balanja Langsung.
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Nilai Budaya
4.1 Pembinaan Desa Pekraman
4.2 Lomba Utsawa Dharma Githa
4.3 Evaluasi Sekaa Teruna
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
5.1. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6.1. Pembinaan Karang Taruna
6.2. Forum aksi Pramuka
6.3. Pembinaan dan evaluasi UKS
7. Program Perencanaan Pembangunan
Kecamatan Denpasar Timur .
Belanja tidak langsung.
1. Belanja Pegawai Kecamatan
2. Belanja Pegawai Kelurahan
Balanja Langsung.
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-170
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
4.1. Lomba balita sehat
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6.1. Pembinaan Karang Taruna
6.2. Forum aksi pramuka/Jambore pramuka
6.3. Pembinaan UKS
7. Program Pengembangan Nilai Budaya
7.1. Pembinaan Sekaa Teruna
7.2. Pembinaan Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya
7.3. Pembinaan Desa Pekraman
8. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
8.1. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah
Kecamatan Denpasar Selatan .
Belanja tidak langsung.
1. Belanja Pegawai Kecamatan
2. Belanja Pegawai Kelurahan.
Balanja Langsung.
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kel/Kec.
4. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-171
4.1. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, pembinaan dan evaluasi UKS dan
Forum Aksi Pramuka ranting.
5. Program PengembanganNilai Budaya
5.1 Kegiatan Lomba Utsawa Dharma Gita, Pembinaan Desa Pekraman dan
Pembinaan Sekaa Teruna
6. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
6.1 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil, Menengah
Kecamatan Denpasar Timur.
Belanja tidak langsung.
1. Belanja Pegawai Kecamatan
2. Belanja Pegawai Kelurahan.
Balanja Langsung.
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program PengembanganNilai Budaya
3.1 Pementasan Pekan Budaya dan Lomba UDG, Lomba Desa Pekraman
dan Lomba Sekaa Teruna
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4.3 Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, pembinaan dan evaluasi UKS dan
Forum Aksi Pramuka .
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kel/Kec.
6. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan
6.1.Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-172
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Pemerintah Umum.
Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan,
pada masing-masing kecamatan . Adapun realisasi untuk masing-masing
program dan kegiatan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel
berikut :
Tabel IV.23
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara
No Denpasar Utara Target ( Rp ) Realisasi ( % ) Cap ( % )
Belanja Tidak Langsung 3.764.601.700 3.302.265.971 87,72 %
1. Belanja Pegawai Kecamatan
2. Belanja Pegawai Kelurahan
Belanja Langsung 3.361.342.000 3.051.723.044 90,79 %
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.9. Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kecamatan 2.732.400.000 2.585.725.094 94,63 %
2. Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
2.1. Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur 314.530.000 202.674.250 69,44 %
3. Program Pengembangan Nilai
Budaya
4.1. Pementasan Pecan Budaya dan
lomba UDG, Lomba Desa
Pakraman dan Lomba Sekaa
Taruna
124.720.000 102.661.000 82,31 %
4. Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahtraan Sosial.
5.1. Pembinaan Karang Taruna Di 105.000.000 83.501.700 79,52 %
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-173
Kec. Denut, Pembinaan UKS dan
Forum Aksi Pramuka
5. Program Perencanaan
Pembangunan
6.1.Penyelenggaraan Musrenbag
Kel./Desa 34.692.000 30.079.000 86,70 %
6. Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan
7.1. Peningkatan Kemampuan
Pedagang Kecil dan Menengah 50.000.000 47.082.000 94,16 %
7.125.943.700 6.353.989.015 89,17 %
Tabel IV.24
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan
NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN PROSENTASE
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.659.371.700,00
4.825.549.273,00 85,27
1 Belanja Pegawai Kecamatan
2.331.157.300,00
2.060.452.176,00 88,39
2 Belanja Pegawai Kelurahan
3.328.214.400,00
2.765.097.097,00 83,08
II BELANJA LANGSUNG
3.008.759.495,00
2.967.878.793,00 98,64
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.289.018.495,00
2.263.074.293,00 98,87
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
279.966.000,00
270.635.900,00 96,67
3 Perencanaan Pembangunan Daerah
3,1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
23.700.000,00
23.615.600,00 99,64
4 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-174
4,1 Pembinaan Karang Taruna, Forum Aksi
125.450.000,00
123.644.000,00 98,56
Pramuka dan UKS
5 Pengembangan Nilai Budaya
5,1 Lomba Utsawa Dharma Gita,Pembinaan Desa
241.125.000,00
239.909.000,00 99,50
Pakraman dan Pembinaan Sekaa Teruna
6 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
6,1 Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil
49.500.000,00
47.000.000,00 94,95
Menengah
Jumlah I dan II 8.668.131.195,00
7.793.428.066,00 89,91
Tabel IV.25 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011
yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Timur No Denpasar Utara
Target ( Rp ) Realisasi ( % ) Cap ( % )
Belanja Tidak Langsung 4.923.302.800 4.456.439.402 90.51
Belanja Pegawai Kecamatan 2.051.002.700 2.050.488.976 99.97
Belanja Pegawai Kelurahan 2.872.300.100 2.405.950.426 83.76
Belanja Langsung 3.609.920.680 3.341.267.561 93.80
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.535.882.180 2.427.959.001 96
1.3. Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kecamatan
2.535.882.180 2.427.959.001 96
2. Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur 225.588.500 209.728.150 93
2.1. Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur 225.588.500 209.728.150 93
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 18.200.000 10.797.000 59
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-175
Anak Balita
1.4. Lomba Balita Sehat 18.200.000 10.797.000 59
4. Perencanaan Pembangunan
Daerah
38.950.000 38.351.410 98
2.2. Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
38.950.000 38.351.410 98
5. Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 149.750.000 118.116.000 79
5.1. Pembinaan Karang Taruna 49.350.000 46.398.000 94
5.2.Forum aksi pramuka / jambore
pramuka 74.400.000 65.798.000 88.43
5.3. Pembinaan UKS 26.000.000 5.920.000 22.7
6. Pengembangan Nilai Budaya 220.900.000 184.595.000 84
6.1. Pembinaan Sekaa Teruna 62.850.000 62.150.000
6.2.Pembinaan Utsawa Dharma
Gita dan Pentas Budaya 123.200.000 122.445.000 99.38
6.2. Pembinaan Desa Pekraman 34.850.000 0 0
7. Peningkatan efesiensi
perdagangan dalam negeri 50.000.000 49.010.000 98
7.1. Peningkatan kemampuan
pedagang kecil dan menengah 50.000.000 49.010.000 98
TOTAL 3.239.270.680 3.341.267.561 94
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-176
Tabel IV.26
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Denpasar Barat
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
%
CAPAIAN
TARGET REALISASI
Denpasar Barat
Belanja tidak Langsung
1. Belanja Pegawai Kecamatan 2.236.447.900 2.064.186.453 92,29%
2. Belanja Pegawai Kelurahan 2.122.127.600 1.907.413.496 89,90%
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Pelayanan Administrasi perkantoran 2.907.992.000 2.800.412.659 96,3%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
225.698.448 204.196.000 90 %
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.1 Bintek dan pelatihan singkat aparatur
Desa/Kel
- - -
4. Program Pengembangan nilai budaya
4.1 Pembinaan Desa Pekraman, Lomba Utsawa
Dharma Gita, Evaluasi Sekaa Teruna
162.560.000 133.128.900 81,89%
5.
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan
Dalam Negeri
5.1 Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil
dan Menengah
51.000.000 50.612.500 99 %
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-177
Kesejahteraan Sosial
6.1 Pembinaan karang taruna 51.050.000 46.503.500 91 %
6.2 Forum aksi pramuka 77.900.000 75.794.000 97,29%
6.3 Pembinaan dan evaluasi UKS 29.650.000 29.231.800 98,59%
6.4 Lomba Balita Indonesia 8.975.000 8.071.500 90 %
6.5 Pembinaan PSM 24.000.000 22.197.200 92,48%
7. Program Perencanaan Pembangunan
7.1 Musrenbang desa/kel 21.425.000 14.698.000 68,59%
Jumlah 7.918.822.948 7.356.943.008 92,90%
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
Kecamatan Denpasar Timur :
1. Masih belum jelasnya pembagian tugas dalam menangani suatu urusan
ditingkat kecamatan
2. Kecamatan selama ini hanya menerima penyelesaian tugas-tugas sengketa
atau permasalahan dan belum dbarengi dengan penyerahan beberapa
program ditingkat kecamatan
3. Belum adanya penyerahan urusan yang jelas menjadi tugas kecamatan
Kecamatan Denpasar Selatan :
1. Realisasi belanja tidak langsung kurang dari target
2. Masih kurangnya SDM di Kecamatan Denpasar Selatan
Kecamatan Denpasar Barat :
1. Terdapat kesalahan posting pada kode rekening dalam peng- SPJ-an
kegiatan makan dan minum dituangkan ke kegiatan makan dan minum
tim, sehingga makan dan minum rapat tidak terealisasi sebesar Rp.
3.200.000, namun demikian kegiatan rapat musrenbang sudah dapat
dilaksanakan dengan lancer
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-178
Kecamatan Denpasar Utara :
1. Adanya pekerjaan pemeliharaan (rehab pagar dan gapura kantor) yang
tidak dikerjakan karena dana yang ada 20% pada kegiatan peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
2. Adanya pemberian hadiah berupa uang yang tidak bisa dicairkan karena
tidak adanya kegiatan lomba pada kegiatan pembinaan karang taruna,
pembinaan UKS dan forum aksi pramuka ranting sehingga realisasi
keuangan 80 %
A.3.2. Solusi.
Kecamatan Denpasar Timur :
1. Perlu adanya pembagian urusan yang jelas, urusan apa saja yang menjadi
kewenangan ditingkat kecamatan
2. Program yang dilaksanakan sebaiknya jelas, dan dapat dilaksanakan oleh
kecamatan
3. Perlu adanya penyerahan urusan dari pemerintah atasan kepada
kecamatan sehingga ada dasar yang jelas dalam pelaksanaan tugas-tugas
Kecamatan Denpasar Selatan :
1. Karena ada 4 otang pegawai yang pension agar diberikan tambahan
pegawai
Kecamatan Denpasar Barat :
1. Ketelitian dalam SDM dan perencanaan
Kecamatan Denpasar Utara :
1. Sudah ada rencana penambahan dana pada perubahan anggaran namun
dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran
2. Kegiatan yang tidak dilombakan tidak perlu diberikan bantuan uang
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-179
Ursusan Wajib Pemerintahan Umum
Dinas Perijinan
Dinas Perijinan Kota Denpasar merupakan SKPD yang diberikan
kewenangan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (one stop service)
secara optimal berupaya untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam
pelayanan, baik yang menyangkut penyederhaan, persyaratan, kepastian waktu
penyelesaian dan transparansi biaya. Sampai saat ini Dinas Perijinan telah mampu
memberikan citra positif bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya
optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dimana sejak tahun 2008 sampai
dengan 2011 telah mampu memberikan pelayanan perijinan dengan total tahun
2008 s/d 2010 sebanyak 31.028 permohonan ijin dan tahun 2011 sebanyak 12.788
permohonan ijin.
Dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan di tahun 2011 Dinas Perijinan
telah berhasil meraih Sertifikat ISO 9001 : 2008 dengan mengembangkan
Kebijakan Mutu : Dinas Perijinan Kota Denpasar bertekad memberikan pelayanan
perijinan secara mudah, cepat, akurat dan akuntabel, dengan mengutamakan
kepuasan pelanggan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, dengan janji layanan : Mudah, Cepat,
Akurat dan Akuntabel.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya tetap mempertahankan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka telah dilaksanakan beberapa
program oleh Dinas Perijinan antara lain :
Pendapatan Asli Daerah
1. Hasil Retribusi Daerah
Belanja tidak langsung
1. Belanja Pegawai
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-180
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1.1 .Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan :
3.1.Monitoring dan Evaluasi Perijinan
3.2.Penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Perijinan
3.3.Evaluasi dan Sosialisasi Produk Hukum Pelayanan Perijinan
3.4.Penyusunan Sertifikasi ISO
3.5.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia
Usaha
3.6.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan :
4.1.Penyusunan Buku Sewaka Dharma
4.2.Penyusunan Profil Dinas Perijinan Kota Denpasar
5. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Kegiatan :
5.1.Penyebarluasan Informasi Perijinan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-181
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang
dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar diwujudkan melalui 5 (Lima)
program dan 11 (Sebelas) kegiatan, dengan mengalokasikan belanja tidak
langsung sebesar Rp. 5.615.911.000,00 dengan realisasi Rp. 5.088.342.456,00 atau
(90,61) persen dan belanja langsung Rp. 3.612.315.531,00 dengan realisasi Rp.
3.276.050.851,00 atau (90,69%) . Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berupa hasil
retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 6.538.000.000,00 direalisasi sebesar Rp.
7.268.967.307,00 atau (111,18%) . Adapun realisasi untuk masing – masing
program dan kegiatannya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.27 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar
No. Program/Kegiatan Anggaran %
Capaian Target Realisasi
Pendapatan Asli Daerah 6.538.000.000,00 7.268.967.307,00 111,18
1. Hasil Retribusi Daerah 6.538.000.000,00 7.268.967.307,00 111,18
Belanja Tidak Langsung 5.615.911.000,00 5.088.342.456,00 90,61
1. Belanja Pegawai 5.615.911.000,00 5.088.342.456,00 90,61
Belanja Langsung 3.612.315.531,00 3.276.050.851,00 90,69
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
991.982.854,00 878.810.210,00 88,59
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
991.982.854,00 878.810.210,00 88,59
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.360.618.480,00 1.242.445.941,00 91,31
2.1. Peningkatan Sarana dan 1.360.618.480,00 1.242.445.941,00 91,31
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-182
Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
877.089.000,00 780.273.900 88,96
3.1. Monitoring dan Evaluasi Perijinan
61.700.000,00 61.454.400,00 99,60
3.2. Penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Perijinan
82.213.000,00 75.871.600,00 92,29
3.3. Evaluasi dan Sosialisasi Produk Hukum Pelayanan Perijinan
206.913.000,00 198.702.100,00 96,03
3.4. Penyusunan Sertifikasi ISO 310.958.000,00 244.250.050,00 78,55
3.5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
95.000.000,00 91.679.800,00 96,51
3.6. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
120.305.000,00 108.315.950,00 90,03
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
196.471.000,00 194.286.000,00 98,88
4.1. Penyusunan Buku Sewaka Dharma.
145.845.500,00 143.830.500,00 98,62
4.2. Penyusunan Profil Dinas Perijinan Kota Denpasar.
50.625.500,00 50.455.500,00 99,66
5. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
186.154.197,00 180.234.800,00 96,82
5.1. Penyebarluasan Informasi Perijinan
186.154.197,00 180.234.800,00 96,82
Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
1. Kantor Dinas Perijinan dari sisi letak / lokasi sangat strategis dan
mudah dijangkau, tetapi prasarana pendukung masih dirasakan
kurang memadai seperti ruang kerja dan fasilitas parkir .
2. Masih terbatas jumlah dan kemampauan serta ketrampilan tenaga
teknis untuk memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan
jumlah kewenangan pelayanan perijinan yang relatif besar.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-183
3. Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam
pelayanan perijinan, sarana prasarana IT sebagai pendukung kegitan
dimaksud masih dirasakan kurang memadai.
4. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan masih dirasakan
kurang, sehingga perlu kiranya dikembangkan inovasi pelayanan
perijinan dengan sistem jemput bola.
5. Kegiatan Penyusunan Sertifikasi ISO penyerapan anggarannya 78,55%.
Pada saat perencanaan kami telah mengadakan survey kepada
konsultan penyelenggara ISO serta SKPD yang telah mendapatkan
Sertifikat ISO (dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Denpasar), sehingga
kami memasang anggaran sebesar Rp. 241.745.000,00 untuk belanja jasa
non pegawai. Dalam pelaksanaan lelang ternyata konsultan PT. Kokek
sebagai pemenang lelang mengajukan penawaran Rp. 180.400.000,00
sehingga penyerapan dana / anggarannya hanya 74,62%. Sedangkan
belanja yang lainnya pada kegiatan yang sama kami rata-ratakan
penyerapan anggarannya sebesar 87,28%.
A.3.2. Solusi
1. Perlu adanya upaya untuk perluasan fasilitas kantor dan tempat parkir
yang memadai untuk memberikan kenyamanan masyarakat untuk
memperoleh pelayanan.
2. Perlu ditingkatkan kwantitas dan kwalitas aparat Dinas Perijinan
sehingga mampu menangani semua jenis ijin, baik melalui bintek, In
house Training maupun peningkatan wawasan.
3. Perlu kiranya dilakukan pengadaan sarana dan prasarana IT secara
bertahap sesuai dengan prioritas anggaran, dan peningkatan SDM
pengelola IT.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-184
4. Perlu kiranya pengadaan sarana mobil keliling dan kelengkapannya
untuk mendukung program pelayanan perijinan dengan sistem jemput
bola atau pelayanan perijinan keliling.
5. Perlu kiranya dilakukan survey yang lebih intensif dengan mencari
pembanding yang lebih banyak khususnya kepada konsultan
penyelenggara ISO dan SKPD yang pernah meraih sertifikat ISO untuk
mengetahui anggaran yang pasti khususnya untuk belanja jasa non
pegawai dalam penyelenggaraan Sertifikasi ISO.
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, lebih banyak
memberikan akomodasi terhadap kelancaran pelayanan operasional pemerintah
desa/kelurahan. Upaya menggalang swadaya masyarakat dan memotivasi
masyarakat untuk turut aktif dalam pembangunan juga menjadi sebagian tugas
dari Badan ini. Untuk dapat melaksanakan tugasnya ini beberapa program telah
dijalankan seperti :
Belanja tidak langsung.
1. Belanja Pegawai.
Balanja Langsung.
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur.
3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-185
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
4.1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Meningkatkan Gizi
Keluarga (PMT-AS).
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
5.1. Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED).
5.2. Pemberdayaan pengelola pasar desa dan monitoring pedagang Pasar
Desa
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
6.1. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
6.2. Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi
6.3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
6.4. Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
6.5. Bintek Bagi Kepala Desa/Lurah dalam rangka Pengembangan Desa
Mandiri
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
7.1. Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa/BPD Terbaik
7.2. Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang
7.3. Monitoring dan Evaluasi ADD
7.4. Verifikasi Rancangan Perda APBD Desa/APBD Kelurahan
7.5. Bimbingan teknis kepala lingkungan dan Kepala Dusun
8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
8.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
8.2. Revitalisasi Posyandu
9. Program Penanggulangan Kemiskinan
9.1. Pedataan Monev Kemiskinan di Kota Denpasar serta Penyusunan
Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Denpasar
9.2. Pemberdayaan potensi RTM di Kota Denpasar
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-186
9.3. Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin Kota Denpasar dan
Pameran Indonesia MDGs Expo dan Forum 2011
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dilaksanakan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar
diwujudkan melalui 9 program dan 21 kegiatan. Belanja tak langsung
direncanakan sebesar Rp. 2.407.937.300,00 dengan realisasi Rp. 2.163.000.754,00
atau ( 89,83% ) . Belanja langsung dialokasikan Rp. 4.691.908.742,00 dengan
realisasi Rp. 4.313.804.514,00 atau ( 91.94% ) . Adapun realisasi untuk masing-
masing program dan kegiatannya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.28 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdyaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdyaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar.
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capai
an
Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung 2.407.937.300,00 2.163.000.754,00 89,83
1.Belanja Pegawai 2.407.937.300,00 2.163.000.754,00 89,83
Belanja Langsung 4.691.908.742,00 4.313.804.514,00 91.94
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.Pelayanan administrasi perkantoran
508.149.797,00
412.498.344,00 81,18
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
488.007.445,00 469.325.620,00 96,17
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-187
3. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
3.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
45.000.000,00 23.260.500,00 51,69
4. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan.
4.1.Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Meningkatkan Gizi Keluarga (PMT-AS).
290.641.000,00 283.212.200,00 97,44
5. Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
5.1.Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED). 5.2.Pemberdayaan pengelola pasar desa dan monitoring pedagang Pasar Desa
71.935.000,00
51.757.500,00
71.935.000,00
51.335.000,00
100,00
99,18
6.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
6.1.Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 6.2.Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi 6.3.Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 6.4.Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) 6.5.Bintek Bagi Kepala Desa/Lurah dalam rangka Pengembangan Desa Mandiri
30.363.000,00
404.702.000,00
44.430.000,00
89.249.000,00
202.935.000,00
29.072.500,00
388.327.500,00
44.130.000,00
89.247.400,00
160.963.000,00
95,75
95,95
99,32
100,00
79,32
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
7.1.Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa/BPD Terbaik 7.2.Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang
334.750.000,00
69.150.000,00
181.250.000,00
69.150.000,00
54,14
100,00
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-188
7.3.Monitoring dan Evaluasi ADD 7.4.Verifikasi Rancangan Perda APBD Desa/APBD Kelurahan 7.5.Bimbingan teknis kepala lingkungan dan Kepala Dusun
29.295.000,00
6.465.000,00
110.490.000,00
29.295.000,00
6.325.000,00
101.483.800,00
100,00
97,83
91,85
8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
8.1.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
8.2.Revitalisasi Posyandu
1.545.181.000,00
18.220.000,00
1.542.432.450,00
17.520.000,00
99,82
96,16
9. Program Penanggulangan Kemiskinan
9.1.Pedataan Monev Kemiskinan di Kota Denpasar serta Penyusunan Dokumen
Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Denpasar
9.2.Pemberdayaan potensi RTM di Kota Denpasar 9.3.Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin Kota Denpasar dan Pameran Indonesia MDGs Expo dan Forum 2011
94.755.000,00
69.858.000,00
186.575.000,00
94.455.000,00
64.460.800,00
184.125.400,00
99,68
92,27
98,69
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
Realisasi Kegiatan menjadi Kecil ( dibawah 90 % ) disebabkan :
1. Honorarium Bendahara Desa / Kelurahan pada kegiatan Administrasi
Perkantoran yang semula dianggarkan di BPM, namun setelah keluar
Juklak dan Juknis Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa dan
Kelurahan honor tersebut dianggarkan lagi di masing-masing Desa /
Kelurahan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-189
2. Dana Tali Kasih untuk Kades, Kaling dan Kadus yang berakhir masa
jabatannya pada kegiatan Pembinaan dan Penilaian Tugas-tugas Kepala
Desa tidak diamprah karena yang bersangkutan terpilih kembali untuk
Periode yang kedua.
3. Dana untuk pendidikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur direalisasi apabila ada permintaan untuk mengikuti
Pendidikan/Diklat .
4. Adanya penghematan/sisa Kontrak sewa tempat/penginapan
penyelenggaraan Bintek Kades Lurah pada kegiatan Bintek bagi
Kades/Lurah dalam rangka pengembangan Desa Mandiri
A.3.2. Solusi.
Untuk kedepan Perencanaan agar lebih matang, Koordinasi dengan
instansi terkait lebih di efektifkan.
Urusan Wajib Kearsipan.
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
Arsip dan dokumentasi memegang peranan penting dalam menyimpan
semua dokumen pemerintah Kota Denpasar. Dengan penyimpanan yang baik
akan berdampak pada mudahnya mencari dokumen yang akan dicari saat
dibutuhkan. Perpustakaan memberikan andil yang sangat besar dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hampir semua sumber-sumber ilmu
pengetahuan tersimpan dengan rapi di perpustakaan. Oleh karena itu setiap
orang hendaknya senang datang ke perpustakaan, untuk menambah
perbendaharaan pengetahuannnya. Karena dengan pengetahuan hidup dapat
dijalani dengan lebih mudah dan indah. Adapun program-program yang
dilaksanakan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah :
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-190
1. Belanja Pegawai
Belanja Langsung.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Perbaikan Sistem Pengelolaan Kearsipan.
3.1. Monitoring dan Evaluasi Kearsipan.
4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.
4.1. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip.
4.2. Pengadaan Sarana Ruang Studio.
4.3. Melakukan Pest Control dan Fumigasi.
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
5.1. Bimbingan Teknis Tenaga Kearsipan dan Dokumentasi.
5.2. Pembinaan Mutu SDM dan Sistem Kearsipan Unit – Unit Kearsipan.
5.3. Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis.
5.4. Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar.
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
6.1. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong
Terwujudnya Masyarakat Pembelajar.
6.2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-191
6.3. Supervisi , Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan
Masyarakat.
6.4. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.
A.2.Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Kearsipan.
Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan , yang dilaksanakan oleh
Badan Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar di wujudkan
melalui 6 (Enam) Program dan 14 ( enam belas ) kegiatan. Belanja tak
langsung direncanakan sebesar Rp.2.819.792.100,00 dengan realisasi Rp.
2.602.843.710,00 atau 92.30 % . Belanja Langsung dialokasikan Rp. 2.141.457.850,00
dengan realisasi Rp. 2.050.098.447,00 atau 95.73 %.
Tabel IV.29
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan Tahun
2011 yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota
Denpasar.
No. Program / Kegiatan Anggaran % Capaian Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
2.819.792.100,00 2.819.792.100,00
2.602.843.710,00 2.602.843.710,00
92.30 % 92.30 %
Belanja Langsung. 2.141.457.850,00 2.050.098.447,00 95.73 %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
573.700.900,00 532.884.822,00 92.89 %
1.1. Pelayanan Administrasi Perkan- Toran.
573.700.900,00 532.884.822,00 92.89 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
316.243.000,00 305.430.075,00 96.58 %
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
316.243.000,00 305.430.075,00 96.58 %
3. Program Perbaikan Sistem Pengelolaan 97.446.600,00 95.416.600,00 97,92 %
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-192
Kearsipan.
3.1 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan.
97.446.600,00 95.416.600,00 95,89 %
4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah.
279.778.750,00 268.304.450,00 89.19 %
4.1. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip.
178.815.700,00 169.693.250,00 94.90 %
4.2.Pengadaan Ruang Studio.
36.400.000,00 35.862.500,00 98.52 %
4.3.Melakukan Pest Contol dan Fumigasi 64.563.050,00 62.748.700,00 97,18 %
5. Program Peningkatan Kualitas Pelaya-nan Informasi.
207.671.300,00 192.769.800.00 92.82 %
5.1.Bimbingan Teknis Tenaga Kearsipan dan Dokumentasi.
41.351.100,00 38.921.600.00 94.12 %
5.2. Pembinaan Mutu SDM dan Sistem Kearsipan Unit – Unit Kearsipan.
73.915.600,00 70.891.400,00 95.91 %
5.3. Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis 46.954.100,00 44.926.300,00 95.68 %
5.4. Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar.
45.450,500,00 37.970.500,00 83.54 %
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
666.617.300,00 655.352.700,00 98,31%
6.1. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar.
111.819.000.00 110.219.000,00 98.57 %
6.2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
221.266.800,00 216.026.300,00 97.63 %
6.3. Supervisi , Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.
145.828.000,00 143.127.000,00 98.15 %
6.4. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.
187.703.500,00 185.980.400,00 99.08 %
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-193
A.3. Permasalahan dan Solusi.
A.3.1. Permasalahan :
1. Masih rendahanya minat dan budaya baca masyarakat kota Denpasar
2. Masih kurangnya pemahaman aparatur tentang pentingnya pengelolaan
perpustakaan dan arsip yang baik
3. Kurangnya minat aparatur untuk menjadi tenaga fungsional pustakawan
dan arsiparis
4. Untuk realisasi kegiatan ditahun 2011 semua kegiatan mencapai realisasi
diatas 90% kecuali untuk kegiatan Pendokumentasian Kegiatan Pemkot
Denpasar yang mencapai realisasi sebesar 83,54 % hal ini disebabkan
karena harga yang tercantum di DPA melebihi standard dan kelebihan
harga di kembalikan ke kas Daerah.
A.3.2 Solusi :
1. Perlu sosialisasi terus-menerus, dan membuat program yang menggandeng
berbagai stakeholder sehingga semua paham akan arti pentingnya
perpustakaan, arsip dan dokumentasi dalam setiap instansi.
2. Perlu lebih mengefektifkan perpustakaan jemput bola dengan sarana yang
ada dan mengadakan lomba-lomba yang merangsang timbulnya minat dan
budaya baca.
3. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada aparatur dalam
pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
4. Perlu mendidik aparatur agar berminat menjadi pustakawan dan arsiparis
serta memberikan tambahan kesejahteraan bagi pengelola perpustakaan
dan arsip.
5. Perlu adanya perencanaan yang matang dan memeperhatikan pada saat
posting anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan rekening.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-194
6. Dalam Penganggaran ditahun berikutnya agar berpedoman pada standar
harga yang telah ditetapkan Pemkot Denpasar.
Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika.
Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global
sekarang ini. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi
oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi
juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah
dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila
dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka
ia akan menguasai dunia
Seiring dengan fenomena di era informasi dan komunikasi yang canggih
ini maka upaya pengembangan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan
komunikasi sangat signifikan dilaksanakan di Pemerintah Kota Denpasar.
Mengingat Denpasar sebagai ibu kota Provinsi dan tujuan pariwisata dunia
memerlukan sarana berupa teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.
Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Belanja tidak langsung.
1. Belanja Pegawai
Belanja langsung.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Peningkatan saran dan prasarana aparatur
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-195
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
4.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan kom dan informasi/interface
website
4.2. Batam ICT Expo 2011
4.3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi berupa penyusunan
dan pemutakhiran data melalui sistem aplikasi bank data
4.4. Pameran Pembangunan (dlm ranka hari kemerdekaan RI )
4.5. Pameran pembangunan (dlm rangka HUT Kota Dps)
4.6. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pelayanan publik,
lalu lintas dan informasi penting lainnya melalui pelayanan publik
4.7. Lomba rally photo dalam rangka memperingati HUT Kota Denpasar
ke-19
4.8. Pengadaan alat studio berupa operasional dan penambahan
peralatan/kelengkapan MCAP di kota Denpasar
4.9. Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa pengembangan
jaringan internet di Pantai Matahari Terbit
4.10. Pengembangan jaringan internet di Kelurahan se Kota Denpasar
5. Program pemanfaatan teknologi informasi
5.1. Pembuatan reklame layanan masyarakat
6. Program fasilitas peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
6.1. Pelatihan SDM dlm bidang komunikasi dan informasi ttg
pemanfaatanperangkat lunak legal dan open source software
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-196
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar diwujudkan melalui 6
program dan 15 kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp.
3.041.234.700 dengan realisasi Rp. 2.834.119.240 atau (93%) . Belanja langsung di
alokasikan Rp. 3.782.268.000 dengan realisasi Rp. 3.414.126.560 atau (90%) .
Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam
tabel berikut :
Tabel IV.30
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun
2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar.
No.
Program / Kegiatan Anggaran
% Capaian Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai 3.041.235.700 2.834.119.240 93
Belanja Langsung
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Pelayanan administrasi perkantoran
1.356.866.000
1.166.468.234
86
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan saran dan prasarana aparatur
357.350.000
313.668.175
88
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
75.000.000
72.591.100
97
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-197
4. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
- Pembinaan dan pengembangan jaringan kom dan informasi/interface website
40.150.000
39.800.000
99
- Batam ICT Expo 2011
280.870.000
276.429.100
98
- Pengkajian dan pengembangan sistem informasi berupa penyusunan dan pemutakhiran data melalui sistem aplikasi bank data
34.900.000
34.800.000
100
- Pameran Pembangunan (dlm ranka hari kemerdekaan RI )
81.500.000 74.704.000 92
- Pameran pembangunan (dlm rangka HUT Kota Dps)
212.700.000
211.583.000
99
- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya melalui pelayanan publik
449.010.000
378.168.251
84
- Lomba rally photo dalam rangka memperingati HUT Kota Denpasar ke-19
60.000.000
60.000.000
100
- Pengadaan alat studio berupa operasional dan penambahan peralatan/kelengkapan MCAP di kota Denpasar
186.925.000
168.742.500
90
- Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa pengembangan jaringan internet di Pantai Matahari Terbit
94.000.000
87.876.500
93
- Pengembangan jaringan internet di Kelurahan se Kota Denpasar
439.150.000
417.427.500
95
5. Program pemanfaatan teknologi informasi
- Pembuatan reklame layanan masyarakat
25.000.000
23.500.000
94
6. Program fasilitas peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-198
- Pelatihan SDM dlm bidang komunikasi dan informasi ttg pemanfaatanperangkat lunak legal dan open source software
88.847.000 88.368.200 99
3.782.268.000
3.414.126.560
90
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
1. Sumber daya manusia : jumlah pegawai/karyawan pada dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sangatlah minim serta perlu
mendapatkan pendidikan ataupun latihan guna membentuk Sumber Daya
manusia yang profesionalisme dalam menangani tugas-tugas atau kegiatan
operasional
2. Sarana dan prasarana : sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah
sarana dan prasaran yang mendukung kegiatan operasional seperti gedung
kantor yang saat ini masih status pinjam pakai dan sarana
transportasi/kendaraan roda dua yang masih minim untuk menunjang
kegiatan operasional lainnya
3. Pembentukan ICT Center : Pembentukan ICT Centre di Kota denpasar
dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala, hal ini disebabkan
belum adanya dasar kebijakan yang dipakai acuan atau pegangan dalam
pelaksanaan pembentukan ICT Centre tersebut
A.3.2. Solusi.
1. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung
pelaksanaan tugas
2. Melaksanaan pendidikan/latihan serta bintek pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota denpasar serta telah mengirim tenaga/pegawai untuk
mengikuti pelatihan/pendidikan pada instansi yang melaksanakan diklat
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-199
3. Mengadakan koordinasi mengenai tindak lanjut gedung kantor serta
sarana dan prasarana lainnya
4. Melakukan survey, pengumpulan data dan mengkaji data, serta menyusun
aturan/kebijakan dalam pelaksanaan sistem informasi teknologi dan
komunikasi
5. Mengangkat tenaga kontrak dan tenaga IT guna mendukung kegiatan
operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
B.1. Program dan Kegiatan.
Urusan Pilihan Pertanian
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Sektor Pertanian di Kota Denpasar, masih memegang peranan penting
untuk dikembangkan lebih lanjut. Khususnya pertanian yang dikenal dengan
urban farming. Produk yang dikembangkan lebih banyak mengarah kepada
produk yang tidak mengambil lahan yang luas. Adopsi system pertanian
perkotaan di Negara maju lebih cocok diterapkan di Kota Denpasar, seperti
pertanian hidroponik, tumpangsari, pengembangan pertanian organik,
pengembangan agribisnis anggrek dan sebagainya. Lahan pertanian yang semakin
menyempit, perlu terus diupayakan pelestariannya, agar sektor ini tidak punah
oleh alih fungsi lahan yang terus meningkat. Tuntutan adanya ruang terbuka
hijau dalam setiap wilayah sedikit banyak telah memberikan peluang pada tetap
eksisnya pertanian di Kota Denpasar sebagai sebuah ruang terbuka hijau atau
paru-paru Kota. Program-program yang dilaksanakan dibidang ini dapat dilihat
sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah.
1. Hasil Retribusi Daerah
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-200
Belanja Tidak Langsung.
1. Belanja Pegawai
Belanja Langsung
1. Program Peningkatan administrasi perkotaan
1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1.Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan kesejahteraan Petani
4.1.Pelatihan petani dan pelaku Agribisnis
4.2.Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
4.3.Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas
Lahan Tidur
5. Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan
5.1. Kegiatan Pasca panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
5.2. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian
5.3. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman
5.4.Kegiatan Pengembangan Perbenihan / Pembibitan
5.5.Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar
5.6.Kegiatan Peningkatan Produksi & Produktifitas & Mutu Produk
Pertanian/Perkebunan
5.7.Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian
5.8.Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Pembangunan Pertanian
5.9.Kegiatan Pengolahan dan Penysunan Data Statistik
6. Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-201
6.1.Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggulan daerah
7. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
7.1.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/
PerkebunanTepat Guna
7.2.Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
7.3.Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Modern Bercocok Tanam
7.4.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8. Program Peningkatan Produksi Pertanaian/Perkebunan
8.1.Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
9. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
9.1.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/
Perkebunan
B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.
Urusan Pilihan Pertanian.
Urusan pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar diwujudkan melalui 9
(Sembilan ) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Belanja tak langsung
direncanakan sebesar Rp. 4.474.740.500,- dengan realisasi Rp. 4.294.823.598,- Atau
95,98 (%) . Belanja langsung dialokasikan Rp. 3.433.153.211,70 dengan realisasi Rp.
3.195.504.599,- atau 93,08 (%) . Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil Retribusi
Daerah direncanakan sebesar Rp. 19.330.000,- dengan realisasi Rp. 19.510.000,-
atau 100,93 (%) . Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan
dapat dilihat dalam table berikut :
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-202
Tabel IV .31
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2011 yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kota Denpasar.
NO Program/Kegiatan Anggaran %
Capaian Target Realisasi
Pendapatan Asli Daerah
1. Hasil Retribusi . 19.330.000,- 19.510.000,- 100,93
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai 4.474.740.500,- 4.294.823.598,- 95,98
Belanja Langsung 3.433.153.211,70 .3.195.504.599,- 93,08
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkotaan
1.1. Pelayanan administrasi
perkotaan
845.347.211,70 778.842.799,- 92,13
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prosarana Aparatur
2.1 Peningkatan sarana dan prasaran
aparatur
572.109.000,- 556.461.500,- 97,26
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.150.000,- 29.981.800.- 99,44
4 Program Peningkatan Kesejahtraan
Petani
4.1. Kegiatan Pelatihan Petani dan 20.685.000,- 20.685.000,- 100%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-203
Pelaku Agribisnis
4.2. Kegiatan Peningkatan
Kemampuan Lembaga Petani
13.800.000,- 13.800.000,- 100%
4.3. Kegiatan Penyuluhan dan
Bimbingan Pemanfaatan dan
Produktifitas Lahan Tidur
205.050.000,- 188.450.000,- 91,90%
5 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
5.1. Kegiatan Pemanfaatan
Pekarangan untuk
Pengembangan Pangan
29.610.000,- 29.560.000,- 99,83%
5.2.Kegiatan Penanganan Pasca
Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian
15.152.500,- 15.152.500,- 100%
5.3. Kegiatan Pengembangan
Diversifikasi Tanaman
72.503.000,- 72.203.000,- 99,59%
5.4. Kegiatan Pengembangan
Perbenihan / Pembibitan
40.404.000,- 38.904.000,- 96,29%
5.5. Kegiatan Pengembangan Sistem
Informasi Pasar
8.349.000,- 8.349.000,- 100%
5.6. Kegiatan Peningkatan Produksi
& Produktifitas & Mutu Produk
Pertanian/Perkebunan
788.040.500,- 723.134.500,- 91,76%
5.7. Kegiatan Pengelolaan Lahan dan
Air Irigasi Pertanian
99.400.000,- 99.180.000,- 99,78%
5.8. Kegiatan Perencanaan dan
Penyusunan Pembangunan
Pertanian
104.600.000,- 104.600.000,- 100%
5.9. Kegiatan Pengolahan dan
Penysunan Data Statistik
39.510.000,- 39.510.000,- 100%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-204
6 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian
6.1. Kegiatan Promosi atas Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
Unggulan Daerah
126.005.000,- 101.715.000,- 80,72%
7 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
7.1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi Pertanian/
PerkebunanTepat Guna
149.497.000,- 148.197.000,- 99,13%
7.2. Kegiatan Pelatihan dan
Bimbingan Pengoperasian
Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat
Guna
155.885.000,- 112.972.500,- 72,47%
7.3. Kegiatan Pelatihan Penerapan
Teknologi
Pertanian/Perkebunan Modern
Bercocok Tanam
25.260.000,- 25.110.000,- 99,41%
7.4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
15.000.000,- 15.000.000,- 100%
8 Program Peningkatan Produksi
Pertanaian/Perkebunan
8.1. Kegiatan Penyediaan Sarana
Produksi Pertanian/Perkebunan
42.400.000,- 39.400.000,- 92,92%
9 Program Pemberdayaan
Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
Lapangan
9.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh Pertanian/
34.396.000,- 34.296.000,- 99,71%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-205
Perkebunan
A.3.Permasalahan dan Solusi
A.3.1.Permasalahan
1. Penyuluh pertanian dalam penerapan teknologi baru dilapangan belum
terserap oleh petani secara penuh. Sebagian petani belum mau dan mampu
menerapkan informasi dan teknologi baru dalam berusaha tani
2. Tidak diefektifkannya sistem laku (latihan dan kunjunganb) berdampak
pada kurang jelasnya pengelolaan dana dan pekerjaan yang harus
diselesaikan oleh penyuluh
3. Masih kurang dan terbatasnya SDM Penyuluh pertanian sehingga kurang
efektif melakukan pendampingan dilapangan
4. Masih terbatasnya Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman
(POPT)
5. Kurangnya pemberian reword kepada petani/ kelompok tani yang
konsisten dalam menjaga kelestarian pertanian
6. Masih terbatasnya kepemilikan sarana dan prasarana oleh petani/
kelompok tani dalam mengelola lahan pertanian
7. Alih fungsi lahan yang produktif menjadi areal perumahan/ permukiman
biasanya tidak memperhatikan jaringan irigasi yang ada disekitarnya
sehingga jaringan irigasi terganggu
8. Yang tidak cair adalah alokasi dana pengadaan pupuk karena kendala
teknis dilapangan dimana dalam penggunaan pupuk tersebut petani
memerlukan air sedangkan dalam areal penanaman bibit palawija yang
diberikan bantuan kepada petani terjadi perbaikan jaringan irigasi oleh
pemerintah provinsi yang mengakibatkan air tidak merata keseluruh subak
sekitarnya. Dampaknya petani tidak dapat aliran air sehingga tidak bisa
menggunakan pupuk
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-206
A.3.2. Solusi.
1. Perlunya kaji terap/ demplot penerapan teknologi baru yang dilakukan
penyuluh pertanian secara lebih kreatif dan inovasi sehingga petani lebih
cepat menerima teknologi
2. Perlunya kesadaran masyarakat / kelompok tani dalam mempertahankan
areal lahan pertanian yang dimilikinya (mengurangi terjadinya alih fungsi
lahan pertanian ke fungsi yang lainnya ) dan menjaga jaringan irigasi yang
ada
3. Terus dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh petugas lapangan
dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas hasil tani serta
kesejahteraan petani
Urusan Pilihan Pertanian
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
Urusan Pilihan Pertanian
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
Peternakan, perikanan dan hasil laut merupakan produk yang masih
potensial dihasilkan di Kota Denpasar. Oleh karenanya pembinaan di kedua sub
sektor ini masih tetap dilakukan. Peternakan yang dikembangkan lebih banyak
kepada ternak yang sedikit memerlukan lahan dan tidak mencemari lingkungan.
Perikanan lebih ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan akan ikan dan
pemenuhan konsumsi protein. Sedangkan untuk hasil laut dikonsentrasikan
pemasarannya di pelabuhan benoa, yang merupakan satu-satunya sentra
perikanan laut di Kota Denpasar. Adapun program-program yang dilaksanakan
dalam bidang ini antara lain :
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-207
Pendapatan Asli Daerah.
1. Hasil Retribusi Daerah.
Belanja tidak langsung.
1. Belanja Pegawai.
Balanja Langsung.
1. ProgramPeningkatan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
4.1. Pengembangan traspalantasi trumbu karang dan Gerakan Bersih Pantai
dalam rangka Hari Nusantara
5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
5.1.Pengembangan Bibit Ikan Unggul
5.2.Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
5.3.Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan
6. Program pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
6.1. Evaluasi KUB Nelayan dan Evaluasi Kelompok Pembudidaya Ikan di
Kota Denpasar
7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
7.1.Kajian Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi Perikanan
7.2.Evaluasi dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
7.1.Promosi Hasil Produk Perikanan Uanggula Daerah
8. Program Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
8.1.Penyusunan Data Statistik Perikanan
8.2.Pengembangan Kawasan Mina Politan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-208
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
9.1.Pendataan Masalah Peternakan
9.2.Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
9.3.Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik
9.4.Pengendalian Penyakit Rabies
10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
10.1.Pembibitan dan Perawatan Ternak
10.2.Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
10.3.Kontes dan Pameran Sapi Bali
10.4.Pembinaan dan Pengembangan Peternakan
10.5.Kontes dan Pameran Anjing
11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
11.1.Pengawasan Hasil Produksi Peternakan
11.2.Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan Hasil Peternakan
11.3.Pemeriklsaan Hewan Qurban serta Pengendalian Pemotongan Sapi
11.4.Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
12.1.Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi
B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.
Urusan Pilihan Pertanian.
Urusan Pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan,
Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar diwujudkan melalui 12 program dan 27
kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 5.473.209.300 dengan
realisasi Rp. 5.164.323.191 atau (94,36%) . Belanja langsung dialokasikan Rp.
3.614.671.300 dengan realisasi Rp. 3.035.365.972 atau (83,98%). Pendapatan Asli
Daerah berupa Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 540.000.000
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-209
dengan realisasi Rp573.291.063 atau (106,76%) . Adapun realisasi untuk masing-
masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.32 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2011 yang
dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar.
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
NO NAMA ( Rp) ( Rp ) REALISASI
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran 785,185,500 528,575,847 67.31
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 725,080,500 529,813,600 73.06
3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000 19,938,900 99.69
4. Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
Kegiatan : Pendataan Masalah Peternakan 105,454,500 103,506,000 98.15
Kegiatan : Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit Menular Ternak 220,155,500 138,055,500 62.7
Kegiatan : Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit
Endemik 84,749,500 79,359,500 93.64
Kegiatan : Pengendalian Penyakit Rabies 100,000,000 99,957,000 99.97
5. Program : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Kegiatan : Pembibitan dan Perawatan Ternak 125,518,000 119,548,000 95.24
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-210
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6,452,000 6,402,000 99.22
Kegiatan : Kontes dan Pameran Sapi Bali 292,910,000 290,909,000 99.31
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Peternakan 41,050,000 41,050,000 100
Kegiatan : Kontes dan Pameran anjing 155,220,000 153,860,000 99.12
6. Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Kegiatan : Pengawasan Hasil Produksi Peternakan 93,103,000 90,358,000 97.05
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan
Hasil Peternakan 41,228,100 39,095,775 94.82
Kegiatan : Pemeriksaan Hewan Qurban serta Pengendalian
Pemotongan Sapi 28,514,000 26,896,000 94.23
Kegiatan : Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan
Unggulan Daerah 64,600,000 62,534,600 96.8
7. Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Teknologi Peternakan 322,647,000 308,266,950 95.54
8. Program : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Kegiatan : Pengembangan Tranplantasi Terumbu Karang
dan Gerakan Bersih Pantai 21,462,200 21,462,200 100
9. Program : Pengembangan Budidaya Perikanan
Kegiatan : Pengembangan Bibit Ikan Unggul 52,848,000 52,848,000 100
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 110,287,000 109,740,000 99.5
Kegiatan : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan 19,216,000 19,216,000 100
10. Program : Pengembangan Sistem
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-211
B.3. Permasalahan dan Solusi B.3.1. Permasalahan
1. Komitmen kelompok untuk melaksanakan peternakan perkotaan masih kurang
2. Rendahnya konsep wirausaha pada kelompok
3. Para penyedia daging maupun pengolah produk asal hewan masih belum
menerapkan higienis yang baik
4. Para jagal babi masih ada beberapa yang masih ada beberapa yang masih
memotong babi di rumah
5. Belum adanya pos-pos pemeriksaan di pintu perbatasan yang khusus
mengawasi masuknya unggus ke Kota Denpasar
6. Sulitnya pemantauan daging yang masuk ke Kota Denpasar dari
Kabupaten lain/Propinsi
Penyuluhan Perikanan
Kegiatan : Evaluasi KUB Nelayan dan Evaluasi Kelompok
Pembudidaya Ikan 13,475,000 13,475,000 100
11. Program : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Kegiatan : Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan 59,993,000 59,352,500 98.93
Kegiatan : Evaluasi dan Pengembangan Pengolahan Hasil
Perikanan 6,741,000 6,741,000 100
Kegiatan : Promosi Hasil Produk Perikanan Unggulan Daerah 38,556,500 37,793,300 98.02
12. Program : Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau
dan Air
Kegiatan : Penyusunan Data Statistik Data Perikanan 20,225,000 20,255,000 100
Kegiatan : Pengembangan Kawasan Mina Politan 60,000,000 59,632,200 99.38
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-212
7. Jumlah dan jenis obat-obatan yang diperlukan sangat minim
8. Alat-alat kesehatan hewan yang diperlukan kurang
9. Belum adanya sistem pelayanan kesehatan hewan terpadu
10. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang memiliki kasus-kasus
tertentu
11. SDM yang terampil masih kurang, terutama dalam hal penanganan
penyakit-penyakit zoonosis
12. Harga pakan lele terus meningkat sedangkan harga jual lele konsumsi tetap
dan menurun
13. Budidaya ikan di sawah (mina padi) tidak bias dilaksanakan karena
banyaknya hama kepiting yang merusak pematang.
14. Bibit lobster sulit di dapat untuk keramba jarring apung di serangan
15. Luas areal rumput laut terus berkuran
16. Masih ada perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang belum
memiliki ijin usaha
17. Masih ditemukannya perusahaan perikanan yang belum memperhatikan
kebersihan
18. Kurangnya tenaga yang cakap dan terampil di dalam memberikan
pembinaan dan penjelasan di bidang perikanan
19. Kurangnya personil di dalam pembinaan kelompok di bidang perikanan
20. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran capaiannya sebesar 67,31%
disebabkan kelebihan penganggaran pada listrik, air dan telpon untuk
mengantisipasi tunggakan listrik, air dan telpon pada kantor baru serta
penghematan pemakaian akibat penggabungan kantor. Kelebihan pada alat
tulis kantor disebabkan kesalahan pada penganggaran pada tinta printer
yang tidak sesuai dengan printer yang ada
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-213
21. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur capaiannya sebesar
73,06% disebabkan karena belanja jasa service dan penggantian suku
cadang serta belanja BBM/gas dan pelumas tidak mencapai target
22. Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
ternak capaiannya sebesar 62,7 % disebabkan pengembalian upah
operasional vaksinasi sebesar Rp. 80.000.000 yang sudah didanai APBD
tingkat I pada program peningkatan penyediaan pangan hewani yang
aman, sehat, utuh dan halal pada kegiatan pengendalian, pencegahan dan
pemberantasan hewan menular strategis (PHMS) tahun 2011
B.3.2. Solusi.
1. Dengan melakukan pembinaan dan pada setiap ada event yang melibatkan
kelompok dipersyaratkan kepada kelompok yang melaksanakan
pengelolalaan lingkungan (penanganan limbah)
2. Wirausaha pada kelompok ditingkatkan, pengembangan ide- ide
pengelolaan pasca panen dan memberikan kesempatan kepada kelompok
untuk melaksanakan promosi.
3. Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang NKV (Nomor Kontrol
Veteriner) terkaut dengan Hygiene dan Sanitasi
4. Melakukan pembinaan ke jagal babi terkait dengan pemotongan yang
dilakukan dirumah, agar para jagal memotong babinya ke RPH
Pesanggaran Denpasar
5. Perlu adanya pembangunan pos-pos pengawasan dan pemeriksaan ternak
yang masuk ke Kota Denpasar
6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daging yang masuk ke
Kota Denpasar baik dari Kabupaten atau Daerah lain.
7. Dana ditingkatkan dan lebih selektif dalam pemilihan obat-obatan hewan.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-214
8. Penggunaan alat-alat kesehatan hewan hendaknya disesuaikan dengan
keperluan.
9. Perlu adanya pusat pelayanan kesehatan hewan/klinik hewan yang
melaksanakan sistem pelayanan kesehatan hewan baik hewan besar
maupun hewan kesayangan.
10. Perlu adanya peta wilayah penyakit sehingga kita bisa
memprediksi/memperkirakan daerah tertentu dengan penyakit tertentu
pula
11. Perlu adanya penambahan SDM yang terampil. Bila tidak, perlu
optimalisasi SDM yang ada dengan meningkatkan keterampilan dalam
penanganan penyakit-penyakit zoonosis
12. Petani haris mampu menekan biaya pakan dengan cara
memanfaatkan/mencari pakan alternatif seperti ikan rucah (ikan yang
kualitas rendah)
13. Membuat caren (saluran yang dalam) di tengah sawah
14. Petani lebih pro aktif mencari informasi benih
15. Mencari areal baru yang lebih cocok untuk budidaya rumput laut.
16. Perlu dilakukan sidak di lapangan setiap saat
17. Perlu dilakukan pembinaan setiap saat terhadap perusahaan dalam
penanganan ikan dan limbah dari ikan
18. Perlu diadakan pelatihan/diklat tentang penyuluh perikanan
19. Tenaga penyuluh di bidang perikanan perlu di tambah karena saat ini
tenaga penyuluh perikanan baru ada 2 orang
20. Penganggarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan
21. Penganggarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan
22. Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Bali mengenai kegiatan-
kegiatan yang didanai oleh APBD I maupun APBN
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-215
Urusan Pilihan Pariwisata.
Dinas Pariwisata.
Kota Denpasar sebagai bagian dari sistem kepariwisataan Propinsi Bali
memiliki obyek wisata yang cukup banyak mendapatkan perhatian wisatawan
yang berkunjung ke Bali. Pantai Sanur, Museum Bali, Museum Le Mayeur, Taman
Budaya, Pasar Badung, Desa Budaya Kertalangu, Monumen Perjuangan Rakyat
Bali merupakan sebagian dari Obyek Wisata yang ada di Kota Denpasar
Akomodasi wisata yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2011 berjumlah
281 unit dengan jumlah kamar sebanyak 8.787 unit, terdiri dari hotel bintang
berjumlah 28 unit dengan kamar berjumlah 4.041 unit, dan 90 persen hotel bintang
berlokasi di kawasan Sanur. Hotel melati berjumlah 194 unit, memiliki 4.426 unit
kamar dan Pondok Wisata berjumlah 59 unit dengan jumlah kamar sebanyak 320
unit. Sedangkan jumlah rumah makan/restoran yang menunjang kegiatan
pariwisata di Kota Denpasar berjumlah 441 unit, dengan kapasitas tempat duduk
berjumlah 23.879 unit tempat duduk.
Dengan ketersediaan sarana prasarana tersebut diatas, masih ada
permasalahan-permalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan, khususnya yang
berbasis IT
2. Keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinjerja
dan kualitas pelayanan
3. Keterbatasan komunikasi dan koordinasi
4. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan
pencapaian yang dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan selanjutnya
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-216
Kebijakan :
1. Peningkatan promosi pariwisata
2. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata unggulan yang
berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
3. Peningkatan kualitas sarana dan pelayanan kepariwisataan
Strategi :
1. Mengembangkan pemasaran pariwisata menuju wisata unggulan yang
berdaya saing
2. Mengembangkan destinasi pariwisata berwawasan budaya
3. Mengembangkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata
Dari uraian diatas, maka Dinas Pariwisata Kota Denpasar melaksanakan program
dan kegiatan dalam bidang pariwisata antara lain :
Belanja tidak langsung.
Belanja Pegawai.
Balanja Langsung.
1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.
1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program pengembangan pemasaran pariwisata.
4.1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
4.2. Pengembangan statistik kepariwisataan
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-217
4.3. Penyuluhan kepariwisataan.
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
5.1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
5.2. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
5.3. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi.
6. Program Pengembangan Kemitraan.
6.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
pariwisata.
6.2. Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum.
6.3. Pembinaan, pengendalian, dan penertiban usaha jasa dan sarana wisata
B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.
Urusan Pilihan Pariwisata.
Urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota
Denpasar diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan.
Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 2.960.310.100 dengan realisasi Rp.
2.817.738.863,- atau (95,18%) . Belanja langsung dialokasikan Rp. 3.698.980.000,-
dengan realisasi Rp.3.161.817.502,- atau (85,47%) . Adapun realisasi untuk
masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut :
Tabel IV.33
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Target Realisasi Capaian
Belanja Tidak Langsung 2.960.310.100,00 2.817.738.863,00 95,18
1.Belanja Pegawai 2.960.310.100,00
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-218
Belanja Langsung 3.698.980.000,00 3..161.817.502,00 85,47
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
595.367.000,00 533.686.902,00 89,63
1.1.Pelayanan administrasi perkantoran
595.367.000,00 533.686.902,00 89,63
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 446.938.368,00 377.981.800,00 87,57
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
446.938.368,00 377.981.800,00 84,57
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 24.011.700,00 96,04
3.1.Pedidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,00 24.011.700,00 96,04
4 Program pengembangan pemasaran
pariwisata 1.444.699.257,00 1..059.994.000,00 73,37
4.1.Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri
1.368.892.757,00 995.440.000,00 72,71
4.2.Pengembangan statistik kepariwisataan
37.141.500,00 26.164.000,00 70,44
4.3.Penyuluhan kepariwisataan 38.665.000,00 38.390.000,00 99,28 5 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata 1.033.181.775,00 1.015.245.300,00 98,26
5.1.Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
101.350.000,00 100.763.000,00 99,42
5.2.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
861.895.175,00 848.022.000,00 98,39
5.3.Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
69.936.600,00 66.460.300,00 95,02
6 Program Pengembangan Kemitraan. 153.793.600,00 150.897.000,00 98,11
6.1.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
85.554.000,00 83.847.800,00 98,00
6.2.Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum
20.559.000,00 19.370.000,00 94,21
6.3.Pembinaan pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan sarana wisata
47.680.600,00 47.680.000,00 99,99
Dalam bidang Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas
Pariwisata Kota Denpasar disamping melaksanakan promosi pariwisata berupa
pameran kepariwisataan di dalam negeri juga melaksanakan Table Top
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-219
bekerjasama dengan ASITA melalui Cinta Bali (Devisi yang khusus menangani
promosi dalam negeri) yang dilaksanakan di Hotel Le Grande, Jakarta. Kerjasama
promosi pariwisata juga dilakukan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Makasar berupa pelaksanaan Travel Dialog di Hotel Puri Dalem, Sanur.
B.3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2011 adalah pada kegiatan :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut :
Adanya penurunan kunjungan tamu luar daerah ke Dinas
Pariwisata Kota Denpasar
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut :
Dana yang dialokasikan untuk biaya perawatan dan
pemeliharaan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan,
namun realisasinya tidak semua kendaraan memerlukan biaya
perawatan dan pemeliharaan, karena beberapa kendaraan
kondisinya masih bagus
Adanya efisiensi penggunaan BBM dan pelumas
3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Luar Negeri
dengan rincian adalah sebagai berikut :
· Dari Anggaran Belanja Cetak : karena pengadaannya melalui
proses Pelelangan, dimana penawaran yang masuk jauh lebih
rendah dari pagu anggaran.
· Perjalanan Dinas
- Uang representasi Kepala Dinas : dari 6 kali perjalanan dalam
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-220
rangka promosi, Kadiparda hanya berangkat sebanyak 3 kali
dan uang representasi tidak diberikan
- Selisih harga kamar, yang dibawah harga standar dari
Perwali dan shared-room
- Promo tiket pesawat
- Daerah tujuan promosi
· Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun akan
dilaksanakan pada tahun 2012 seperti :
- Rancangan Materi Promosi : karena adanya perkembangan
pemikiran untuk merancang materi promosi tidak hanya
terbatas pada bahan-bahan yang akan dicetak tahun 2012,
namun juga meliputi rancangan bahan-bahan non-cetak
merchandise/souvenir/cinderamata dan panduan penerapan
konsep branding Sightseeing Denpasar sehingga dana yang
dialokasi tahun 2011 tidak mencukupi dan ditindaklanjuti
tahun 2012.
- Publikasi Melalui Media Cetak Bali Top Destination : karena
DPA sudah tercantum nama perusahaan yang akan
mengerjakannya. Hal ini mengacu pada metode Penunjukan
Langsung. Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, publikasi
dalam majalah pariwisata tidak termasuk dalam katagori
pekerjaan yang dapat menggunakan metode Penunjukan
Langsung.
· Adanya pengembalian BBM, terkait dengan pelelangan, yang
tidak memerlukan koordinasi per item dan proses penyebarannya
4. Pengembangan Statistik Pariwisata yaitu : permasalahannya terletak pada
minimnya data yang kami himpun kelapangan dan yang didapat tidak
bersamaan dan kadang-kadang tersendat.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-221
B.3.2. Solusi
Dengan permasalahan seperti tersebut diatas, maka koordinasi akan
diadakan yang lebih intens, perencanaan akan disesuaikan lagi dengan aturan-
aturan menyeluruh dalam pencapaian peningkatan kinerja.
Urusan Pilihan Perindustrian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Keberadaan Industri dan Industri rumah tangga/kerajinan sangat
bersinergi dengan dunia kepariwisataan. Hal ini disebabkan karena hasil
industri/kerajinan menjadi salah satu faktor pelengkap destinasi wisata.
Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke
Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potensial sebagai daerah pemasaran
produk barang dan jasa.
Beberapa program-program yang dilaksanakan dalam bidang
perindustrian ini antara lain :
Belanja tidak langsung.
1. Belanja Pegawai.
Balanja Langsung.
1. ProgramPeningkatan administrasi perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
4.1. Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-222
5.1. Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong
daya saing industri
6. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
6.1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya
6.2. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah Berbasis Budaya Unggulan
6.3. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah melalui inkubator bisnis
7. Program peningkatan kemampuan teknologi industry
7.1. Pembinaan kemampuan teknologi industry
7.2. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
8. Program peningkatan dan pengembangan eksport
8.1. Pengembangan promosi perdagangan internasional
9. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
9.1. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
9.2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
9.3. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
9.4. Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok
dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor
9.5. Sosialisasi informasi peningkatan potensi pasar industry kreatif
9.6. Peningkatan inovasi produk lokal
9.7. Pengembangan dan penataan pasar tradisional bagi pedagang di
pasar agung
10. Program pengembangan sentra-sentra industry potensial
10.1.Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-223
B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.
Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan.
Urusan Pilihan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota Denpasar diwujudkan melalui 10 (sepuluh) program dan
19 (Sembilan belas) kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp.
3.401.641.200 dengan realisasi Rp. 3.144.659.482 atau (92.45%) . Belanja langsung
dialokasikan Rp. 4.491.715.611 dengan realisasi Rp. 4.275.102.924 atau (95.18%) .
Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam
tabel berikut :
Tabel IV.34 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2011 yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capaian
Target Realisasi
Belanja Tidak Langsung 3.401.641.200 3.144.659.482 92.45
1.Belanja Pegawai
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.Pelayanan administrasi perkantoran
401.539.000 365.824.826 91.11
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
225.799.361. 209.081.050 92.60
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
3.1Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
14.000.000 13.878.900 99.14
4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
4.1.Koordinasi badan penyelesaian 387.729.500 362.275.100 93.44
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-224
sengketa konsumen
5. Program peningkatan kapasitas iptek sistem industri
5.1. Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri
61.563.200 56.162.900 91.23
6. Program pengembangan industry kecil dan menengah
6.1. Fasilitas bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
93.737.000 92.063.250 98.21
6.2. Fasilitas bagi industry kecil dan menengah berbasis budaya unggulan
188.675.000 186.135.000 98.65
6.3. Fasilitas bagi industry kecil dan menengah melalui incubator bisnis
236.815.000 190.973.958 80.64
7. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
7.1.Pembinaan kemampuan teknologi industry
191.646.400 190.235.600 99.26
7.2.Pengembangan dan pelayanan teknogi industri
150.306.500 147.800.950 98.33
8 Program peningkatan dan pengembangan eksport
8.1. Pengembangan promosi perdagangan internasional
585.285.050 510.662.650 87.25
9. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
9.1. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
166.619.500 165.959.500 99.60
9.2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
259.146.200 256.956.000 99.15
9.3. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
193.660.000 193.450.000 99.89
9.4. Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor
71.057.300 71.055.400 100
9.5. Sosialisasi informasi peningkatan potensi pasar industry kreatif
212.500.000 211.949.890 99.74
9.6. Peningkatan inovasi produk 408.890.000 408.812.000 99.98
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-225
lokal
9.7. Pengembangan dan pendataan pasar tradisional bagi pedagang dipasar agung
599.840.000 599.239.550 99.90
10 Program pengembangan sentra-sentra industri
10.1. Penyediaan sarana informasi
yang dapat di akses masyarakat
42.906.600 42.586.400 99.25
TOTAL 4.491.715.611 4.275.102.924 95.18
B.3. Permasalahan dan Solusi
B.3.1. Permasalahan
1. Masih kurangnya SDM yang terampil baik dari pihak aparatur maupun
dari pihak pengusaha
2. Masih terbatasnya bahan baku yang pada akhirnya mengeksport dari luar
daerah
B.3.2. Solusi.
1. Mengadakan kerjasama dengan penghasil bahan baku di Indonesia, serta
meningkatkan sistem informasi pasar melalui jaringan komunikasi
perdagangan serta meningkatkan kemampuan manajerial dibidang eksport
2. Meningkatkan koordinasi antara pemerinta dan swasta untuk
mewujudkan pola kemitraan serta meningkatkan pembinaan kepada
pengusaha kecil
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-226
PDAM Kota Denpasar
PDAM Kota Denpasar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 20 Tahun 1995 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Denpasar yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Denpasar, yang selanjutnya disesuaikan kembali dengan Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air
Minum
Program dan Kegiatan
a. Bidang Produksi
1) Pengembangan kapasitas produksi melalui pembuatan Sumur Bor di Jalan
Tukad Badung Denpasar Selatan yang direncanakan sebesar 10 lt/dt
namun setelah dilaksanakan pengeboran diperoleh kapasitas 30 lt/dt
2) Program Kerjasama pembelian air bersih dengan PDAM Kabupaten
Badung dan Gianyar dan PAM PT. Tirtaartha Buanamulia dengan
kapasitas sebanyak 80 lt/dt namun dalam pelaksanaan realisasinya 57
lt/dt dengan perincian :
a) Pembelian air dari PDAM Badung sebanyak 15 lt/dt.
b) Pembelian air dari Pam PT TB sebanyak 41 lt/dt.
c) Pembelian air dari PDAM Gianyar sebanyak 1 lt/dt.
3) Pengadaan dan pemasangan pompa submersible lengkap dengan motor
listrik, chlorinator gas feeder, panel soft starter dan kelengkapannya di
sumur bor Tukad Badung
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-227
b. Bidang Distribusi
1) Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi sekunder dan tersier di Kota
Denpasar untuk penyerapan sumur bor di Tukad Badung
2) Program One Day service untuk pemasangan sambungan rumah standart
c. Bidang Sumber Daya Manusia
1) Program Pelatihan Karyawan sesuai dengan bidang tugas.
2) Melaksanakan mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi SDM
yang ada
3) Melengkapi sarana dan prasarana karyawan secara bertahap berdasarkan
skala prioritas dan kemampuan perusahaan
4) Menyusun sistem evaluasi kepegawaian dengan menggunakan parameter
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
5) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan
d. Bidang Kuangan.
1) Program Peningkatan pertumbuhan pendapatan rata-rata 10%.
2) Program Peningkatan pertumbuhan pendapatan non air rata-rata 10 %.
3) Program Rata-rata Jual per M3 adalah 2.585/m3
4) Program Rata-rata Biaya Usaha per M3 adalah 2.745./m3
5) Program Jangka Panjang setelah Cut Off Date adalah membayar
kewajiban yang sudah jatuh tempo
e. Bidang Pelayanan
1) Program Pelayanan sistem informasi pelanggan secara terpadu yang
berbasis IT melalui Website dan SMS “PASTI”,SMS Broadcast
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-228
2) Program Penertiban sambungan air pelanggan yang menggunakan
pompa hisap.
3) Program optimalisasi reklasifikasi golongan pelanggan.
4) Pembacaan meter air dengan barcode.
5) Program Pembayaran secara online dengan PT POS , BPD, BNI 46, LPD,
BRI, PT.BTN dan T-Cash
6) Pembangunan fasilitas publik Air Minum Otomatis (AMO) yang berlokasi
di Taman Lumintang
7) Menerapkan ISO 9001:2008
8) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan
Tabel IV.35
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan PDAM Kota Denpasar Tahun 2011
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capaian
Target Realisasi
Bidang Produksi
1. Program Pengembangan kapasitas produksi
10 lt/dt 30lt/dt 300
2. Program Jual Beli Air 80 lt/dt 57lt/dt 54.6
3. Program rencana pembelian air dari IPA Petanu yang nantinya dikelola oleh Pemprov Bali
150 lt/dt - -
Bidang Distribusi
1. Program sonasi aliran air 100% 75% -25%
2. Program pengadaan dan pemasangan pipa distribusi sekunder dan tersier diwilayah Denpasar Selatan untuk menyerap pengaliran dari Sumur Bor Tukad Badung
100% 80% -20%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-229
3. Program Melaksanakan perbaikan sistem distribusi perpipaan untuk peningkatan pelayanan
100% 100% 100%
Bidang SDM
1. Program Pelatihan. 100% 100% 100%
2. Program Perencanaan Formasi 100% 100% 100%
3. Program Melengkapi sarana dan prasarana
100% 100% 100%
4. Program evaluasi kepegawaian dengan menggunakan parameter Indikator Kinerja Kunci
100% 100% 100%
5. Melaksanakan survey kepuasan pelanggan
100% 100% 100%
Bidang Keuangan
1. Program Peningkatan Pendapatan 86.430.272.380 72.312.711.028 83.67
2. Program Efisiensi Biaya 79.992.350.428 71.705.554.959 89.64
3. Program Peningkatan Pertumbuhan laba
6.437.921.912 7.783.464.117 79.1
Bidang Pelayanan
1. Program Sistem Informasi Pelanggan secara terpadu yang berbasis IT melalui Website dan SMS “PASTI” dan SMS Broadcast
100% 100% 100%
2. Program Optimalisasi reklasifikasi golongan pelanggan
100% 100% 100%
3. Program Program Pembacaan meter dengan bercode
100% 95% -5%
4. Pembayaran melalui PT POS 100% 100% 100%
5 Pembangunan fasilitas publik Air Siap Minum Otomatis (AMO) yang berlokasi ditaman kota Lumintang
100% 100% 100%
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-230
6 Menerapkan ISO 9001:2008 100% 100% 100%
7 Melaksanakan survey kepuasan pelanggan
100% 100% 100%
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
a.1. Bidang Produksi
1) Keterbatasan sumber air baku
2) Adanya penurunan kualitas air baku
3) Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana produksi cukup besar
a.2. Bidang Distribusi
1) Kontinyuitas dan kuantitas pelayanan masih kurang karena tekanan air
pada saat jam puncak pagi dan sore hari kecil, bahkan pada beberapa
daerah yang elevasinya cukup tinggi air tidak mengalir.
2) Tingkat Kehilangan air masih berfluktuasi dan diatas batas toleransi 20%
(30,10% tahun 2011)
3) Kesulitan dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan yang
terkait dengan infrastruktur jalan
4) Cakupan pelayanan masih rendah yakni baru mencapai 50.39 % dari
seluruh jumlah penduduk, padahal sasaran pelayanan pada tahun 2015
untuk daerah perkotaan diharapkan sebesar 68 % (Untuk wilayah Bali).
5) Terbatasnya dana yang tersedia untuk melaksanakan pemeliharaan dan
pengembangan jaringan.
a.3.Bidang SDM
1) Kualitas SDM belum memadai.
2) Penempatan SDM dalam organisasi belum optimal.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-231
a.4.Bidang Keuangan.
1) Ketersediaan dana untuk pengembangan investasi terbatas
a.5.Bidang Pelayanan
1) Pembayaran rekening belum seluruhnya tepat waktu.
2) Penanganan keluhan pelanggan belum maksimal diakibatkan keterbatasan
ketersediaan sumber air dan sistem jaringan distribusi.
b. Solusi
b.1. Bidang Produksi
1) Optimalisasi sumber-sumber produksi yang ada.
2) Mengintensifkan percepatan realisasi program SARBAGITAKU kepada
Pemerintah Provinsi Bali.
3) Memaksimalkan pembelian air dari kerjasama PDAM terdekat (PDAM
Badung, PDAM Gianyar dan PT.TB
b.2. Bidang Distribusi
1) Melaksanakan pengaturan-pengaturan sistem distribusi untuk
mendapatkan pemerataan tekanan dengan perbaika sistem pada daerah-
daerah yang mengalami gangguan air kecil/mati
2) Melaksanakan operasional pompa boster untuk meningkatkan kualitas
pelayanan wilayah barat, mengingat banyaknya keluhan yang masuk
karena tidak adanya sumber air lain selain PDAM dan evaluasi daerah
cukup tinggi.
3) Mengusulkan program pengembangan pipa distribusi sekunder melalui
satker pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali dan Pemerintah
Kota Denpasar ( APBD Kota Denpasar ) terhadap daerah-daerah yang
RTM, RSH dan Daerah rawan air
4) Penyempurnaan sistem asbuilt drawing melalui program Sistem Distribusi
Air Bersih ( SIDAB )
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-232
5) Melaksanakan percepatan perbaikan kebocoran.
6) Melaksanakan penerimaan sambugan baru melalui one day service untuk
sambungan standart dan pemberian diskon dari bulan Agustus sampai
dengan bulan desember 2011 untuk mencapai target sambungan baru
tahun 2011 sebanyak 3.500 unit namun yang dicapai adalah 2.510 unit
7) Rencana memanfaatkan dana pinjaman perbankan sesuai Perpres 29/2009
untuk pembiayaan pengembangan sistem distribusi
b.3.Bidang SDM
1) Mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidangnya
2) Merencanakan mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualitas ADM yang
ada.
3) Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
4) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan
b.4.Bidang Keuangan.
1) Monitoring dan melaksanakan perubahan golongan pelanggan sesuai
dengan kondisi persil pelanggan.
2) Evaluasi terhadap layanan yang diberikan.
3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan terbuka.
4) Efisiensi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
5) Mencari alternative sumber pendanaan investasi
b.5.Bidang Pelayanan
1) Mengoptimalkan sistem informasi pelanggan secara terpadu melalui wbsite
seperti :
a. I NET ( Informasi tagihan melalui internet ) dengan mengunjungi
web site http:\\pdam.denpasarkota.go.id
b. I MES ( Informasi Massege) dengan nama layanan “PASTI” yang
terdiri dari pengaduan, stand meter dan tagihan rekening, kirim ke
3477.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-233
2) Pengembangan sistem on line bank selain kerjasama dengan bank BPD,
LPD , PT. Pos Indonesia, Bank BRI dan Bank BTN.
3) Pengembangan pembayaran dengan HP yang bekerjasama dengan PT.
Telkomsel melalui T-Cash.
4) Pembayaran dengan ATM Bank BPD.
5) Pengiriman surat pemberitahuan kepada pelanggan terkait sambungan
baru dan pemutusan dengan sistem SMS Broadcast
6) Mengoptimalkan Reklasifikasi pelanggan melalui pendataan pelanggan
yang mengalami perubahan fungsi persil.
Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar
Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Madya Denpasar Nomor : 14 Tahun 1993 yang telah direvisi dengan
Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2001, dan telah beroperasi sejak tanggal 1
Agustus 1994. Maksud dan tujuannya adalah untuk lebih tertatanya pengelolaan
pasar karena pasar merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Denpasar.
Dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar ini maka diharapkan pengelolaan
pasar dapat lebih berkembang, maju dan sesuai dengan perkembangan jaman.
Untuk memperlancar kegiatan operasional pasar telah dibentuk dan disusun
bagan susunan organisasi dan tatalaksanakan kerja Perusahaan Daerah Pasar
yang tertuang dalam Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
nomor 581 tahun 1994. Program-program yang dilaksanakan oleh Perusahaan
Daerah Pasar antara lain :
Bidang Umum.
1. Program Peningkatan SDM
1.1.Pelatihan dan peningkatan wawasan pejabat dan pegawai perusahaan
melalui pelatihan IT, Akuntasi, Seminar dan Study Banding
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-234
1.2.Pembinaan Petugas Keamanan
Bidang Keuangan
1. Program Pendapatan
2. Program Biaya
Bidang Kebersihan dan Pertamanan
1. Program Peralatan dan Perawatan.
2. Program Pertamanan Unit-unit Pasar.
3. Manajemen Kebersihan
Bidang Teknik
1. Program perbaikan instalasi listrik dan air di pasar-pasar
2. Pemeliharaan bangunan-bangunan/gedung
3. Penataan pada tempat berjualan di Pasar Badung dan Pasar Kreneng
4. Pembangunan bertahap di Pasar Ketapian dan Pasar Anyarsari dengan
pola kemitraan
Adapun realisasi dari masing-masing program di atas dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel IV.36 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar
Kota Denpasar Tahun 2011
No.
Program/Kegiatan
Anggaran % Capaian
Target Realisasi
Bidang Umum
1. Program Pelatihan Satpam 156 156 100
Bidang Keuangan
1. Program Pendapatan. 15.135.334.486 15.279.107.103 100,1
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-235
2. Program Biaya 13.559.878.044 12.240.623.000 91
Bidang Kebersihan dan Pertamanan
1. Program Peralatan dan Perawatan 273.150.000 270.827.537 99.15
2. Program Pertamanan unit-unit pasar 28.250.000 13.035.000 46.14
3. Manajemen Kebersihan 163.471.718 95.699.500 58.55
Bidang Teknik
1. Program perbaikan instalasi listrik dan air dipasar-pasar
78.000.000 64.127.325 82.22
2. Pemeliharaan bangunan dan gedung-gedung
176.000.000 128.193.800 72.84
3. Penataan pada tempat berjualan di pasar Badung dan Pasar Kereneng
672.453.000 672.453.000 100
4. Pembangunan bertahap dipasar Ketapian dan Pasar Anyarsari dengan pola kemitraan
1.526.000.000 1.526.000.000 100
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
a.1. Bidang Umum
1) Revisi SK Nomor 511A tahun 1994 tentang Pokok-pokok Badan Pengawas,
Direksi dan Kepegawaian PD Pasar Kota Denpasar.
2) Revisi SK Nomor 581 tahun 1994 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja PD Pasar Kota Denpasar.
3) Pemahaman, pengetahuan dan wawasan petugas satpam terhadap tupoksi
yang masih rendah
a.2. Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
1) Mencari area untuk taman-taman percontohan dan penghijauan di unit-
unit pasar
2) Keterbatasan jumlah armada kebersihan yang saat ini berjumlah 8 unit , 3
(tiga) diantaranya sudah melebihi umur (10 tahun)
a.3.Bidang Keuangan
1) Masih ada kebocoran dalam pemungutan pendapatan di unit-unit pasar
2) Sikap mental petugas pungut masih rendah.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-236
a.4.BidangTeknik.
1) Keterbatasan Anggaran Biaya yang dimiliki
2) Jumlah pasar yang banyak sebagian memerlukan revitalisasi pasar, 3 (tiga)
masih berstatus pasar impress (1978) dan 1 (satu) masih dibawah pihak
ketiga
b. Solusi
b.1. Bidang Umum
1) Masih dipelajari Bagian Hukum Setda Kota Denpasar.
2) Melaksanakan pengawasan melekat.
3) Memberikan pembinaan dan penertiban kepada pedagang.
4) Mengadakan kerjasama dengan pihak Kepolisian untuk melatih satpam.
5) Mengadakan kerjasama dengan Badang Penanggulangan Bencana Daerah
Denpasar untuk memberikan pelatihan
b.2. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
1) Mewajibkan Kepala Unit Pasar untuk membuat taman-taman percontohan
2) Mengajak semua komponen pasar untuk melaksanakan dan menjaga
kebersihan lingkungan masing-masing
3) Setiap tahun menganggarkan peremajaan armada kebersihan.
b.3.Bidang Keuangan
1) Melakukan pengawasan intensif oleh Bagian Pengawasan internal dengan
mengutamakan metode observasi uji petik dan wawancara
2) Melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali baik audit
laporan keuangan maupun bimbingan akutansi keuangan
3) Memberikan pembinaan kepada petugas pungut masing-masing unit pasar
b.4.Bidang Teknik.
1) Membuat anggaran pemeliharaan berkelanjutan dan bertahap setiap tahun
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-237
2) Melakukan pendekatan dengan pedagang untuk bersama-sama
memelihara dan menjaga tempat berjualan masing-masing (sistem
swadaya)
3) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengatasi pembiayaan
pembangunan dan pemeliharaan pasar (revitalisasi pasar)
Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar
Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar di bentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor. 5 tahun 2003, yang didirikan pada tanggal 16
Agustus 2004 dan efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2004.
Namun sebelum itu, pengelolaan perparkiran di kota Denpasar dilakukan oleh
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Maksud dan
tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar adalah turut serta
mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang
perparkiran serta membantu dan melancarkan arus lalu lintas yang diarahkan
kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan dan
kenyamanan pengguna parkir. Yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan
perparkiran.
Untuk memperlancar kegiatan Perusahaan Daerah Parkir telah di bentuk
susunan organisasi dan tata kerja perusahaan Daerah Parkir yang tertuang dalam
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2006. Dalam menjalankan
perusahaan direksi bersama jajarannya telah mengambil langkah-langkah
strategis yaitu menawarkan Konsep perparkiran : Berhadiah dan Berganti Rugi
Konsep Berhadiah : Untuk meminimalisasi kebocoran dan dapat
merangsang masyarakat meminta karcis parkir.
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-238
Konsep Berganti Rugi : merupakan tugas pokok PD. Parkir memberikan
manfaat kepada masyarakat khususnya keamanan dan kenyamanan
dibidang perparkiran dengan memberikan ganti rugi terhadap kehilangan
kendaraan bermotor.
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003, BAB X Pasal 35, penggunaan
laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
Untuk dana pembangunan daerah 35%
Untuk anggaran Perusahaan daerah 25%
Cadangan umum 10 %
Jasa produksi 10 %
Dana sosial dan pendidikan 10 %
Sumbangan dana pension dan pesangon 10 %
Program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Parkir
Kota Denpasar adalah sebagai berikut :
1. Bidang Tata Usaha
Penyelenggaraan tugas-tugas bagian tata usaha merupakan suatu proses
kegiatan yang bersifat administrasi baik administrasi kepegawaian keuangan
perusahaan dan teknik-teknik pengelolaan dan pengembangan kegiatan
perparkiran serta layanan pengaduan dari masyarakat. Dari Bidang Keuangan
program yang dilakukan yaitu penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari :
a. Neraca
b. Labal Rugi
c. Laporan Perubahan Ekuitas
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-239
2. Bidang Operasional
Dari Bidang Operasional program yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perparkiran
di Kota
Denpasar meliputi :
a. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum
Merupakan penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan umum, di mana
pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum didasarkan atas perjanjian kerjasama
antara Walikota Dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar
Nomor =539/2995/EK
551.1/449/PD. Parkir
tentang "Pengelolaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kota
Denpasar." Dengan tarif parkir Sepeda motor Rp. 500,00 dan mobil Rp.
1000,00. Untuk Tahun 2011 target Pendapatan Parkir di Tepi Jalan Umum
sebesar Rp. 5.220.000.000,00 dan realisasi yang sudah di capai sampai
dengan Desember 2011 sebesar Rp. 5.226.411.000,00 (100,12%). Jadi
pendapatan parkir di tepi jalan umum telah melampaui target sebesa Rp.
6.411.000,00.
b. Pengelolaan Parkir Insidentil
Merupakan pengelolaan parkir yang dilakukan untuk kegiatan atau event
tertentu yang bersifat sementara seperti, pameran dan lain-lain. Target
untuk Pendapatan Isidentil Tahun 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 dan
realisasi sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp. 65.579.900,00 (. Jadi
Pendapatan Parkir Isidentil telah melampaui target sebesar Rp.
15.579.900,00
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-240
c. Pengelolaan Parkir Gedung Dan Pelataran
Merupakan Pengelolaan Parkir yang dilakukan bekerja sama dengan
pemilik lahan gedung dan pelataran sesuai dengan MoU yang telah
disepakati oleh pemilik lahan dan PD. Parkir.
Dimana tarif parkir tahun 2011 untuk sepeda motor sebesar Rp. 1000,00
dan mobil sebesar Rp. 2000,00. Untuk Tahun 2011 target pendapatan parkir
Gedung Dan Pelataran sebesar Rp. 7.602.000.000,00 dan realisasi sampai
dengan bulan Desember 2011 mencapai sebesar Rp. 7.739.537.149,0(01
01,81%), dimana pendapatan parkir gedung dan pelataran telah melampaui
target sebesar Rp.137.537.149,00
Adapun realisasi dari masing-masing program kegiatan tersebut diatas dapat
diuraikan sebagai berikut:
Tabel IV-37 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2011 yang
dilaksanakan oleh PD. ParkirKota Denpasar.
No Kegiatan Anggaran Pencapaian
% Target Realisasi
Pembiayaan:
1 Beban Pokok
Pendapatan
4.433.150.000,00 4.430.321.049,95 99,90
2 Beban Usaha 8.002.560.000,00 7.948.762.767,00 99,33
3 Bunga Pinjaman Kredit 398.500.000,00 398.357.797,00 99,96
Pendapata
1 Parkir Tepi Jalan Umum 5.220.000.000,00 5.226.411.000,00 100,12
2 Parkir Isidentil 50.000.000,00 65.579.900,00 131,16
3 Parkir Gedung &
Pelataran
7.602.000.000,00 7.761.776.949,00 102,10
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-241
Permasalahan dan Solusi
PD.Parkir Kota Denpasar telah memasuki usia tujuh tahun, yaitu tepatnya
tanggal 16 Agustus 2011 dan berkat adanya usaha dan kemauan yang keras
untuk memajukan suatu perusahaan dan didukung oleh sember daya manusia
yang ada serta kerjasama yang baik diantara seluruh jajaran elemen PD. Parkir
Kota Denpasar sudah banyak mengalami kemajuan-kemajuan bahkan sudah
mempunyai nama di tingkat nasional dalam lomba penilaian BUMD Award dan
salah satu yang terbaik dalam kelompok aneka usaha. Namun lepas dari
kemajuan tersebut masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh PD.
Parkir Kota Denpasar selama kurun waktu tujuh tahun, khususnya permasalahan
pada bagian operasional:
1. Seksi Pengelolaan Parkir Badan Jalan
Permasalahan:
a. Banyaknya satuan ruang parkir tepi jalan yang hilang sebagai akibat
ditetapkannya beberapa ruas jalan sebagai ruas larangan parkir seperti
yang sudah terjadi pada 4 ruas jalan yaitu Jalan Gajah Mada, Thamrin,
Sulawesi dan Kartini di mana ruas jalan tersebut telah tersedia sentral
parkir.
b. Sekalipun jumlah kendaraan di kota Denpasar selalu meningkat dari
tahun ke tahun, namun mengingat satuan ruang parkir yang semakin
berkurang seperti yang disebutkan di atas maka permasalahan yang
akan muncul akan terjadinya penurunan pendapatan atas retribusi
parkir badan julan. Bahkan akibat pembebasan parkir di 4 ruas jalan
tersebut di atas untuk tahun 2011 pendapatan parkir tepi jalan umum
menurun dari tahun 2010.
Solusi:
a. Dengan adanya sentral parkir di pasar Badung dan Lokita sari agar
keberadaan sentral parkir tersebut disosialisasikan kepada masyarakat
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-242
kota Denpasar, sehingga masyarakat tidak kebingungan mencari lokasi
parkir.
b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti karcis parkir yag sekaligus
sebagai alat bukti parkir tepi jalan umum dan sebagai
kontol/pengawasan pendapatan sehingga harus disosialisasikan terus
menerus.
c. Untuk tahun 2011 telah ditetapkan Perda Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum dengan Perda Nomor 19 Tahun 2011 di mana tarif
retribusi parkir di tepi jalan umum disesuaikan menjadi parkir sepedam
otor Rp. 1.000,- dan tarif parkir mobil Rp. 2.000,- namun penyesuaian
tarif retribusi tersebut diharapkan dapat diterapkan tahun 2012.
2. Seksi Pengelolaan Parkir Gedung dan Pelataran
Permasalahan:
a. Masih rendahnya pengetahuan para pemilik / penyelenggara parkir
tentang Regulasi Perparkiran di Kota Denpasar sehingga masih banyak
ditemui penyelenggaraan pakir sepihak di luar ketentuan Perda yang
berlaku.
b. Adanya beberapa toko memasang pengumuman bebas parkir di areal
parkir pelataran membuat PD parkir kesulitan untuk bekerja sama
dengan pemilik toko.
Solusi:
a. Dalam rangka penegakan perda terkait penyelenggara parkir tersebut
dibutuhkan keterlibatan SKPD terkait serta sosialisasi perda secara
terus menerus kepada dinas yang paling rendah serperti Kepala Desa,
Lurah dan Bendesa Adat untuk lebih diketahui dalam rangka
mengefektifkan penyelenggaraan perparkiran apabila terdapat di desa
/ kecamatan sudah wajib berkoordinasi dengan penyelenggara
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-243
perparkiran yaitu Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ( Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2003 ).
b. Mencari potensi baru pakir di perparkiran khusus (gedung dan
pelataran) dan bekerja sama dengan Dinas Perijinan apabila ada
pembangunan swalayan, rumah sakit, sekolah, pasar dan lain-lainnya
di wilayah Kota Denpasar agar PD. Parkir di ikut sertakan dalam hal
perparkiran dan juga merupakan salah satu persyaratan dapat
membangun pertokoan atau yang bersifat pelayanan publik.
3. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Parkir
Permasalahan:
a. Masih banyaknya masyarakat yang menaruh barang-barang penting di
bawah jok motor seperti : SIM, STNK dan barang berharga lainya
seperti kunci yang masih nyantol, sehingga sangat rentan bagi
curanmor. Hal ini menjadi resiko bagi penyelenggaraan perparkiran di
Kota Denpasar ( Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005, Tentang
Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar khususnya Pasal
11 Tentang Santunan Kehilangan Kendaraan pada tempat tempat parkir
yang telah ditentukan).
b. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Denpasar sebagai konsumen
untuk meminta/ menerima karcis parkir serta sebaliknya yaitu petugas
atau juru parkir tidak memberikan karcis parkir pada konsumen,
dimana karcis parkir tersebut dapat dipergunakan sebagai jaminan
kehilangan kendaraan dan dapat diikutkan dalam undian karcis parkir
berhadiah.
Solusi:
a. Masalah persyaratan klaim ganti rugi perlu kiranya disempurnakan
kembali pada saat melaporkan kehilangan ke PD. Parkir harus disertai
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 IV-244
dengan Petugas Parkir / Juru Parkir (saksi) yang bertugas saat itu dan
menunjukan STNK asli, serta syarat-syarat lainnya yang sudah berlaku
selama ini. Untuk kedepannya moto PD. Parkir " Minta Karcisnya Raih
Hadiahnya" perlu sosialisasi secara terus menerus sehingga masyarakat
pengguna jasa parkir terbiasa untuk mengambil karcis dan tidak
menyepelekan /menyederhanakan fungsi dan tujuan karcis parkir,
karena apabila terjadi kehilangan kendaraan sepeda motor maupun
mobil akan mendapatkan ganti rugi dari PD. Parkir Kota Denpasar dan
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, dimana persyaratan yang
harus dipenuhi oleh konsumen untuk mengajukan klaim ganti rugi
adalah sebagai berikut :
i. Berita Acara Kejadian dari Perusahaan Daerah Parkir Kota
Denpasar.
ii. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
iii. BPKB dan STNK Asli
iv. Kunci Kontak.
v. Bukti Karcis Parkir yang asli.
vi. Pemblokiran BPKB dari kantor samsat.
vii. Foto copy KTP pemohon.
viii. Dan pelaporan tidak lebih dari 3 x 24 jam hari kerja setelah hari
kejadian baru akan diproses.
BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 V-1
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka penyelenggaraan
tiga (3) asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas Desentralisasi, Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan, diupayakan lebih dimantapkan sehingga dapat
diselenggarakan secara luas, serasi dan seimbang. Kebijakan yang ditetapkan dalam
mewujudkan penyelenggaraan tiga asas ini adalah dengan memberikan tugas untuk
melaksanakan bagian urusan tugas tertentu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah
Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom atau kepada
desa. Kebijakan Tugas Pembantuan diarahkan kepada Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, yang akan lebih efisien dan
efektif ditugaskan kepada Daerah Otonom untuk menyelenggarakannya.
Tujuan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah :
1. Terselenggaranya hubungan yang harmonis antar susunan pemerintah dan antar
pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI.
2. Terselenggaranya pemerintah daerah yang berorientasi pada tercapainya
kesejahteraan masyarakat.
3. Terselenggaranya pelayanan umum secara optimal.
Maksud Kebijakan Tugas Pembantuan adalah :
1. Meningkatkan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar
pemerintahan daerah.
2. Mengurangi kesenjangan antar daerah.
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 V-2
A.Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Juncto Nomor 72
Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
4. Surat Keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor : Kep. 102/MK.2/2002 dan Nomor Kep.
292/M.PPN 109/2002, tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan
Proyek Pembangunan.
B.Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Pada tahun 2010 Kementrian/Lembaga Pemerintah yang memberikan Tugas
Pembantuan kepada Pemerintahan Kota Denpasar adalah :
1. Departemen pertanian Republik Indonesia (Ditjen P2HP), dengan DIPA No.
3764.0/018-07.4/-/2009, dengan Nomor satuan Kerja : 225117
2. Departemen Pertanian Republik Indonesia (Ditjen Holtikultura), dengan DIPA
No. Satuan Kerja Nomor : 01.04.225108
3. Departemen Pertanian Republik Indonesia (Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air)
dengan DIPA Nomor : 0957.0/018-08.4/-/2009, Satuan Kerja Nomor : 225108.
4. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan DIPA Nomor 0835/026-
04.4 / - / 2010 tanggal 31 Desember 2009
5. BKKBN Provinsi Bali dengan DIPA Satker BKKBN Provinsi Bali tahun
anggaran 2010 Nomor : 0031/068-01.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009
BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 V-3
C.Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan.
Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan
tersebut adalah :
1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar
2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
4. Dinas Peternakan, Perikanan dan kelautan
D.Program, Kegiatan, Sumber dan Jumlah Anggaran
Tabel V-1
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
No. Program/Kegiatan Sumber
Dana
Anggaran %
Capaian Anggaran Realisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
1. Program Perluasan
Kesempatan dan
Pengembangan
Kerja
1. Peyalanan
Informasi Pasar
Kerja
APBN Rp. 50.000.000 Rp. 47.600.000 95.00
2. Terapan Tenaga
Kerja Mandiri
(TKM )
APBN Rp. 162.000.000 Rp. 152.570.000 94,00
2. Program
Pemberdayaan Sosial
dan Penanggulangan
Kemiskinan
1. Rehabilitasi
Sosial Rumah
Tak Layak Huni
APBN Rp. 862.000.000 RP.862.000.000 100
3. Program
Pemberdayaan
Kemiskinan
Perkotaan
1. Bantuan
Langsung
Pemberdayaan
Sosial
APBN Rp. 101.000.000 Rp. 101.000.000. 100
BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 V-4
Dinas Peternakan, Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar
1 Program Peningkatan
Daya saing Produk
Perikanan
Kegiatan : Fasilitasi
Pengembangan
Produk Hasil
perikanan Non
Konsumsi
APBN 187.920.000 183.972.400 97.90
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar
1 Program Peningkatan
Produksi, Produktifitas
dan Mutu Tanaman
Pangan untuk
Mencapai
Swasembada dan
Swasembada
Berkelanjutan
(Satker 03)
APBNTP 228.200.000,- 225.490.700,- 98.81
2 Program Peningkatan
Produksi, Produktifitas
dan Mutu Produk
Tanaman Hortikultura
Berkelanjutan
(Satker 04)
APBNTP 1.120.000.000,- 1.102.258.950,- 98.41
3 Program Penyediaan
dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana
Pertanian
(Satker 08)
APBNTP 2.294.000.000,- 1.594.974.200,- 69.52
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1. Program
Kependudukan dan
KB
1.1. Pengelolaan
pembangunan dan
keluarga berencana
provinsi
APBN
- Kesertaan Ber-KB APBN 173.400.000 173.400.000 100
- Klinik KB yang APBN 82.640.000 82.160.000 99.42
BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 V-5
melayani sesuai SOP
- Pembinaan
ketahanan dan
perberdayaan
keluarga
APBN 95.870.000 95.870.000 100
- Advokasi dan
penggerakan
APBN 53.380.000 53.380.000 100
- Kerjasama dengan
mitra kerja
APBN 4.000.000 4.000.000 100
- Pengolahan data dan
informasi
pembangunan KKB
APBN 48.900.000 48.900.000 100
- Dukungan
manajemen
APBN 11.850.000 11.850.000 100
- Pembinaan dan
monev
APBN 40.120.000 40.120.000 100
TOTAL 510.160.000 509.680.000 99.93
E.Permasalahan dan Solusi.
E.1.Permasalahan
1) Pada program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
(satker 08) realisasi keuangan hanya mencapai 69,52% dikarenakan anggaran
untuk pembangunan embung sebesar Rp.600.000.000 tidak bisa dilaksanakan
karena tidak tersedia lahan (Kota Denpasar tidak membutuhkan)
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 VI-1
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah.
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dinyatakan bahwa Kerjasama Antar Daerah dilakukan dalam
pelaksanaan Urusan Pemerintah yang mengakibatkan dampak lintas daerah.
Kerjasama Antar Daerah juga dapat dilaksanakan guna mencapai efisiensi
dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan
dalam pasar 196 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa untuk
menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara
bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan bersama.
Dapat dikatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan daeah lain
berkaitan erat dengan kepentingkan mendasar dalam pelayanan kepada
masyarakat. Oleh karena itu mengingat pentingnya kerjasama dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat, Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 dengan tegas menyatakan bahwa apabila daerah tidak melaksanakan
kerjasama untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang mengakibatkan
dampak lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi maka pengelolaan
public tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah.
Adanya ketentuan seperti ini bukan dimaksudkan untuk menarik
kembali urusan-urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah.
Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan masyarakat agar
tidak mendapatkan dampak negative dari pelaksanaan urusan-urusan
dimaksud.
Selain kerjasama yang bersifat wajib sebagaimana tersebut di atas,
daerah juga dapat melaksanakan kerjasama antar daerah untuk kepentingan
yang saling menguntungkan. Kerjasama semacam ini terkait dengan upaya
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 VI-2
meningkatkan dan menemukan keunggulan komprehensif dan keunggulan
kompetitif masing-masing daerahnya, terhadap daerah lainnya. Dengan
demikian, pemberdayaan daya saing daerah itu bersifat spesifik, tidak
uniform. Setiap daerah mengembangkan core competence masing-masing, agar
kemudian mampu mewujudkan pusat-pusat (growth center) di seantero
wilayah tanah air.
Pusat-pusat pertumbuhan dengan produk unggulannya masing-masing
selanjutnya dapat menyusun networking system dalam semangat kerjasama
antar daerah. Oleh karenanya diharapkan dalam kerjasama tersebut dapat
membuka peluang dan memberikan manfaat untuk menstimulasi
peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan demikian kerjasama
daerah dapat berperan dalam upaya pengembangan komoditi unggulan dari
masing-masing daerah yang pada akhirnya diharapkan akan mampu
menarik investasi untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi masing-
masing daerah.
Implementasi dari kebijakan daerah selama ini, dapat dilihat dari
beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar seperti :
A.1. Kebijakan dan Kegiatan
Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk
penyertaan modal dan sarana dalam pengembangan program JKBM Bali
Mandhara. Progam ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sudah
memiliki Kartu Tanda Penduduk Bali berhak mendapat pelayanan Kesehatan
melalui Program Jaminan Kesehatan Bali. Tujuannya adalah meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Bali agar
tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 VI-3
Sasarannya adalah seluruh masyarakat Bali sejumlah 2.535 jiwa yang
belum memiliki jaminan kesehatan. Kebijakan Operasional JKB ini adalah : 1)
Jaminan Kesehatan Bali (JKB) adalah program bantuan social untuk pelayanan
kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Bali yang belum tercakup dengan
jaminan kesehatan; 2) pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat Bali merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3)
A.2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan.
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bali mengacu pada prinsip-prinsip:
dana amanat dan nirlama dengan pemanfaatan semata-mata untuk
peningkatan derajat kesehatan masyarakat Bali, menyeluruh (komprehensif)
sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional,
pelayanan terstruktur berjenjang dengan portabilitas serta ekuitas, tranparant
dan akuntabel. Sumber dana program ini merupakan dana Bantuan Sosial
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau bantuan
subsidi lainnya.
A.3. Permasalahan dan Solusi
A.3.1. Permasalahan
1) Program relatif baru sehingga perlu banyak persiapan.
2) Perlu sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat tentang tata cara
penggunaannya.
3) Perlu persiapan sarana dan sarana kesehatan yang menunjang pelaksanaan
JKB.
A.3.2. Solusi.
1) Telah dipersiapkan dana pendamping, sarana dan prasarana untuk
mendukung program ini.
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 VI-4
2) Sedang dilakukan sosiasisasi melalui berbagai media, kepada masyarakat
pengguna jasa JKB.
3) Perlu penyesuaian sarana dan prasarana sehingga operasionalnya menjadi
lebih optimal.
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga telah menjadi
kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 195 Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama
dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dalam
efektivitas pelayana publik, sinergi dan saling menguntungkan.
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005
juga disinggung pentingnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam
pelayanan publik. Kerjasama ini sejatinya memang sangat diperlukan
mengingat kebutuhan dan keiinginan masyarakat akan peningkatan
profesionalisme sangat mendesak. Sedangkan pemerintah memiliki
keterbatasan berupa modal, SDM, teknologi dan manajemen dalam
mewujudkannya.
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar
1.1. Kebijakan Kegiatan :
1. Kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta diatur dalam Undang-
Undang No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005
2. Kegiatan yang dikerjasamakan adalah :
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 VI-5
a) Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kota Denpasar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
Cabang Utama Denpasar
b) Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kota Denpasar dengan Fakultas Pertanian Universitas
Warmadewa
c) Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kota Denpasar dengan Fakultas Pertanian Universitas
Udayana.
1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :
1. Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota
Denpasar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang
Utama Denpasar direalisasikan dengan MoU nomor :
521.3/09/PTPH/2009 tanggal 19 Januari 2009
0023A.20.10.2009.2
Berupa pengelolaan dana penguatan modal untuk pembelian
gabah/beras petani dengan dana Rp.1.008.974.122,00
2. Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota
Denpasar dengan Fakultas Pertanian Universitas Udayana
direalisasikan dengan MoU nomor :
0452.2/1045/2010
1713 A/14.1.23/PR/2010 tanggal 6 September 2010
Berupa penyusunan Roadmap Pertanian dengan dana
Rp.45.000.000,00
3. Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota
Denpasar dengan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa
direalisasikan dengan MoU nomor :
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 VI-6
0452.2/1055/2010
234/UW – FP/PD – 15/2010 tanggal 7 September 2010
Berupa penyusunan Rencana Aksi Urban Farming dan
Perwilayahan Komoditi di Kecamatan Denpasar Utara dan
Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan dana Rp.
50.000.000,00
BAB VII – PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 VII-1
BAB VII
PENUTUP
Mengakhiri Pertanggungjawaban ini ada beberapa hal yang penting untuk
ditekankan sehubungan dengan hasil tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan di Kota Denpasar tahun 2011 yaitu:
1. Realisasi APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 secara umum telah dapat
dilaksanakan dengan baik. Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.
1.031.164.304.154,43 dan realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp.
1.150.074.934.945,18 atau 111,53 persen. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.
1.184.813.730.259,64 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 1.100.149.518.730,61
atau 92,85 persen
2. Pembangunan makro ekonomi memperlihatkan indikator positif dengan tercapainya
tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,57% yang disebabkan oleh
kebijakan pemerintah yang didukung oleh dunia usaha telah mampu menggerakkan
perekonomian masyarakat. Perkiraan pertumbuhan ekonomi sampai Tahun 2011
diprediksi ada peningkatan sebesar 6,73%
3. Struktur perekonomian daerah masih tetap didominasi oleh bidang tersier
(perdagangan, hotel dan restauran, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa) yang
memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 73.79 atau meningkat sedikit dari
tahun sebelumnya sebesar 73,68 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kota
Denpasar lebih dominan dengan peranannya dibidang tersier .
4. PDRB per kapita harga berlaku mencapai Rp.15.847.814.91 dan bila dibandingkan
kondisi perekonomian tahun lalu, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sedikit membaik
sebagai dampak dari membaiknya perekonomian nasional serta meningkatnya
kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali, sedangkan inflasi tahun 2010 sebesar
8.10% jauh melebihi inflasi tahun 2009 sebesar sebesar 4,37%.
5. Disamping keberhasilan yang telah dicapai disadari masih ada kekurangan atau
kelemahan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan
maupun dalam pelayanan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan
BAB VII – PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011 VII-2
dan kendala yang masih kita hadapi yang sudah tentu harapan ini akan dapat diatasi
melalui kerjasama dan partisipasi dengan semua pihak.
Untuk kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan
disamping peningkatan pelayanan pada masyarakat kami akan terus berupaya dan akan
tetap minta dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar .
Denpasar, Maret 2012
WALIKOTA DENPASAR
I.B. RAI DHARMAWIJAYA MANTRA