7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
1/28
K E M E N T E R I A N P E R U M A H A N R A K Y A T
Disampaikan oleh: Asdep Evaluasi Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
dalam acara :SOSIALISASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2012
Jakarta, 23 November 2011
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
2/28
Latar Belakang DAK BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009
MENGHUNI
MEMILIKI
(MemperhitungkanExtended Family)
Perspektif
Backlog
VISI
7,4 Juta Unit
12,3 Juta Unit(2007)
10,8 Juta Unit
Kelemahan: Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah KepalaKeluarga (KK).
Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak ada datayang update).
Kelebihan: Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada.
Kelemahan: Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT),bukan jumlah Kepala Keluarga (KK).
Tidak memperhitungkan jumlah fisik bangunanrumah.
Komponen sewa seperti Rusunawa tidakdiperhitungkan untuk mengurangi backlog.
28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014 dialokasikanuntuk pembangunan 70.000 unit Rusunawa.
Kelebihan: Data yang digunakan dapat di update dari hasilSusenas yang dilaksanakan setiap 3 tahun.
13,5 Juta Unit(2009)
= RT ( Bangunan Eksisting Rumah Rusak Beratdengan faktor koreksi extended family 20%)
Milik Kontrak Sewa dll.
80 %
Termasuk komponenuntuk mengurangi
backlog
(Tanpa memperhitungkanExtended Family)
Rata-RataPertambahan
RT Baru(2010-2014)
= 710.000/tahun
Asumsi Backlog yangakan ditangani sebesar
25%(2010-2014)
= 1.842.994 unit
Fasilitasi Pemerintah : 2.070.000 unit
Potensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unit
KebutuhanTotal Penanganan
(2010-2014)= 5.392.994 unit
2
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
3/28
ROADMAP: SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN
SISI PERMINTAAN
PASAR PRIMERPASAR SEKUNDER
LHB danKewajibanPelayanan
Umum
Fasilitas
Likuiditas
Pemerintah
Daerah
PSU Kawasan Sarana & pras. air minum;
Air limbah; (septic tank
komunal /IPAL);
Sampah (TPST)
Jaringan listrik;
PJU
Pinjaman/
Hibah
Penyaluran Pinjaman/
Penyaluran hibah
Pasar
Sekunder
Pembiayaan
Menerbitkan
Dikelola oleh
Pusat
Pengelolaan Aset
(dibawah
Permerintah
Daerah)
KAWASAN PERMUKIMAN
Obligasi
Daerah
Tabungan
Perumahan
Nasional
Underlying
Asset PembangunanPSU Kawasan
Penugasan khusus
Pemerintah kpd
BUMN untukpembangunan
perumahan bagi MBR
dengan spesifikasi
dan harga sesuai
standar Pemerintah
Memperkuat KapasitasPemda dalam
pengembangan
kawasan perumahan
melalui
sistem land banking
Kredit Konstruksi
dg bunga rendah
KPR dan Kredit Mikro
Swadaya dengan
bunga rendah
RusunRumah
Sejahtera Tapak
SISI PASOKAN
Pengembang
BUMN/D
PERKIM
Blended
Financing
Urban-Rural Lnkg,PSU, Bahan
Bangunan danRekayasa Ranc.
Bangun
BLU
Pusat
Pembiayaan
Perumahan
PSU Kawasan Jalan;
Drainase.
Bahan Bangunan
Lokal
Ranc Bangun:
Arsitektur lokal
Bank / LKNB
Pelaksana
Masyarakat
Perkuatan
Perumahan
Swadaya
Rumah
Swadaya
PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN
Milik Sewa
PemberdayaanMasyarakat &
Bantuan Stimulan
Dekon
DAKPerkim
LINGKUNGAN HUNIAN
Rumah Jadi
A
A
PembiayaanSekunder
Perumahan
PNPM
MANDIRIPERKIM
3
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
4/28
RUMAH TAPAK
RUMAH SUSUN SEDERHANA
DASAR HUKUM : UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkanpenyediaan PSU
perumahan dan kawasanpermukiman dalamrangka menstimulan
pembangunan rumahbagi MBM/R di
Kabupaten/Kota
TerfasilitasinyaPSU untuk
+ 320.000 unit rumah(Alokasi Anggaran :
Rp. 2 Trilyun)
SASARAN DAK2011-2014
TUJUAN DAK
Meningkatkan
tersedianya rumah layak
huni dan terjangkau bagiMBM/R di perumahan
dan kawasanpermukiman yang
didukung olehPSU yang memadai
TAHUN ANGGARANTOTAL
2011 2012 2013 2014
Sasaran(Unit)
80.000 80.000 80.000 80.000 320.000
Anggaran(Juta Rp.)
500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
KRITERIA PENENTUAN DAERAH PENERIMA DAK :1. Kriteria Umum Indeks Fiskal Netto
2. Kriteria Khusus Indeks Kewilayahan3. Kriteria Teknis Indeks Teknis
TAHUN ANGGARANTOTAL
2011 2012 2013 2014
Sasaran(Unit)
24.000 30.600 132.700 132.700 320.000
Anggaran(Juta Rp.)
150.000 191.243 829.375 829.375 2.000.000
DaerahPenerimaDAK
62 Kab/Kota
39 Kab/Kota
? ?
4
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
5/28
:
a. Angka jumlah kekurangan rumah atau backlogpada kabupaten/kota;
b. Angka tingkat kemiskinan kabupaten/kota
c. Kesiapan lokasi perumahan pada kabupaten/kota, denganmempertimbangkan:1. kabupaten/kota yang sudah menetapkan Perda Tata Ruang
(RTRW)2. kabupaten/kota yang sudah mendapat bantuan stimulan PSU
Kemenpera3. Angka tingkat rawan air minum dan rawan sanitasi per
kabupaten/kota
d. Rencana pembangunan rumah per kabupaten/kota pada tahun 2012
5
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
6/28
NO. KOMPONENDAK PSU
PerumahanKETERANGAN
TA 2012
I.
PRASARANA
Prasarana Jalan MENPERA, APBD
Sistem Drainase MENPERA, APBD
Pengelolaan Air Limbah V DAK
Pengelolaan Sampah V DAK
II.
SARANA
Sarana pemerintahan dan pelayanan umum -
Sarana pendidikan dan pembelajaran -
Sarana Kesehatan -
Sarana perdagangan dan niaga -
Tempat parkir -
Ruang terbuka hijau -
III.
UTILITAS
Jaringan Air Minum V DAK
Jaringan Listrik V DAK
Penerangan Jalan Umum V DAK6
KEBUTUHAN PSU danLINGKUP KEGIATAN DAK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
7/28
Penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, meliputi :
a. komponen air minum, berupa sarana dan prasarana air minum;b. komponen air limbah, berupa septic tank komunal atau IPAL;c. komponen persampahan, berupa tempat pengolahan sampah
terpadu (TPST),d. komponen jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabeldistribusi listrik dari sumber pln dan sumber alternatif; dan
e. komponen penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, dan
kabel listrik dari sumber pln dan sumber alternatif.
untuk mendukung pembangunan:a. rumah tapak; dan
b. rumah susun sederhana.
7
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
8/28
PERSYARATAN LOKASI pelaksanaan DAK:
a. lokasi telah disetujui untuk pembangunan perumahan dan kawasanpermukiman melalui diterbitkannya izin lokasi dan/atau izinmendirikan bangunan oleh bupati/walikota;
b. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota;c. lokasi sudah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR)
dan/atau siteplan;d. pada lokasi harus ada jaminan bahwa rumah akan terbangun dan
dihuni dengan dibuktikan data calon konsumen rumah;
e. lahan untuk pembangunan PSU harus jelas lokasi, luasan, maupun
batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa; dan
f. tersedianya pasokan dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasipembangunan perumahan.
8
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
9/28
Tata Cara Pemilihan Lokasi:
a. mengumpulkan data sekunder terkait dengan perumahan dan kawasan
permukiman di wilayah kabupaten/kota.Data sekunder yang dikumpulkan merupakan bahan masukan dalammelakukan verifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK;
b. mengidentifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK berupa rumah tapakatau rumah susun, meliputi:1) rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
2) rumah susun sederhana sewa (rusunawa),3) rumah susun sederhana milik (rusunami) bagi masyarakat
berpenghasilan menengah (MBM) ke bawah
c. program DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukimandiprioritaskan pada lokasi perumahan yang kredit/pembiayaan pemilikanrumah sejahtera dilaksanakan dengan memanfaatkan dukungan bantuanFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dinyatakan denganSurat Pernyataan Pengembang Perumahan (Format B);
d. mengidentifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK berupa perumahan baruatau pengembangan perumahan yang telah ada.
9
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
10/28
Tata Cara Pemilihan Lokasi: lanjutan.....
e. melakukan verifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK dengan menilai
kesesuaian lokasi berdasarkan persyaratan:1) telah diterbitkannya izin lokasi dan/atau IMB oleh bupati/walikota;2) lokasi sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota;3) lokasi sudah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR)
dan/atau siteplan;4) pada lokasi harus ada jaminan bahwa rumah akan terbangun dan dihuni
dengan dibuktikan data calon konsumen rumah;5) lahan untuk pembangunan PSU harus jelas lokasi, luasan, maupun
batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa; dan6) tersedia pasokan dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi
pembangunan perumahan.f. mengidentifikasi kebutuhan PSU yang akan dilaksanakan pada calon lokasi
DAK;g. lokasi yang memenuhi persyaratan sebagai lokasi terpilih pelaksanaan
kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkandengan Keputusan Bupati/Walikota.
10
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
11/28
BAGAN ALIR PEMILIHAN LOKASI
TERSEDIATIDAK STOP
YA
VERIFIKASI DATAPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Verifikasi PSU Eksisting dan IdentifikasiKebutuhan PSU
TIDAK
YA
Adanya rencana pembangunan rumah dan calonkonsumen pada tahun pelaksanaan DAK
MEMENUHI
SYARAT
TIDAK STOP
YA
RTRW
RRTR Siteplan Izin Lokasi
Sumber
Air Minum/Alternatif
MEMENUHI
SYARAT
STOP
LOKASI TERPILIH Ditetapkan denganSK Bupati/ Walikota
Sumber TenagaListrik PLN/Alternatif
11
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
12/28
Tata Cara Pemilihan KEGIATAN:
a. Lokasi pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah
terpilih, selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan PSU di lokasi tersebut
Jenis PSU yang diidentifikasi meliputi:
1) komponen air minum, berupa sarana dan prasarana air minum;2) komponen air limbah, berupa septic tank komunal atau IPAL;3) Komponen persampahan, berupa TPST;
4) komponen jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik
dari sumber PLN dan sumber alternatif;5) komponen penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, kabel listrik dari
sumber PLN dan sumber alternatif.b. Untuk lokasi rumah susun, PSU yang dapat dibiayai DAK adalah PSU di luar
bangunan rumah susun.
c. Jenis PSU yang akan dibiayai dengan DAK, dilakukan identifikasi kegiatan PSU yang
dapat atau perlu dibiayai dari sumber pendanaan lainnya (pengembang, pemda,
Kementerian/Lembaga (K/L), bantuan stimulan PSU Kemenpera, masyarakat),
selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan hasil identifikasi kebutuhan PSU di lokasiterpilih.d. Seluruh jenis kegiatan PSU yang telah diidentifikasi dan disinkronisasi, selanjutnya
diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk dijadikan kegiatan yang akan dibiayai
DAK berdasarkan ketentuan persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
12
ALIR
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
13/28
TATA CARA PEMILIHAN JENIS KEGIATANALIR
NIS KEGIATAN
LOKASI TERPILIH
IDENTIFIKASI DAN SINKRONISASIKEBUTUHAN PSU
SARANA &
PRASARANAAIR MINUM
SEPTIC TANK
KOMUNALatau IPAL
JARINGAN
DISTRIBUSILISTRIK
PENERANGAN
JALAN UMUM
PRIORITASTIDAK
STOP
JENIS KEGIATANTERPILIH
YA
TEMPAT
PENGOLAHANSAMPAH
TERPADU (TPST)
13
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
14/28
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN -
a. Penyusunan Rencana Kegiatan1) Deskripsi Rencana Kegiatan
2) Tabel Rencana Kegiatan (Tabel 1)3) Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Tabel 2)4) Tabel Rekapitulasi Usulan Pelaksanaan Kegiatan (Tabel 3)
b. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaksanaan Kegiatan
d. PembiayaanPendanaan untuk pembiayaan penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan dan KawasanPermukiman, meliputi :1) Pekerjaan fisik, meliputi jaringan distribusi air minum, dan/atau septic tankkomunal
dan/atau jaringan distribusi listrik dan/atau penerangan jalan umum.2) Jumlah biaya yang diusulkan harus disinkronkan dengan usulan biaya kegiatan pada
seluruh komponen (komponen air minum, air limbah, persampahan, jaringan distribusi
listrik, dan penerangan jalan umum), sehingga diperoleh hasil perhitungan bantuanpembiayaan dari DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar
Rp. 6.250.000,00 per unit rumah.3) Harga satuan kegiatan memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
14
TABEL 1
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
15/28
TABEL 1FORM RENCANA KEGIATAN (RK)KOMPONEN ..........................................................Kota/Kabupaten :Provinsi :Tahun Anggaran :
NO.LOKASI DAN NAMA
PERUMAHAN JENIS KEGIATAN SATUAN VOLUMEHARGASATUAN
(Rp.)PAGU DANA (Rp. X 1000)
DAK PENDAMPING TOTAL
JUMLAH15
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
16/28
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Perencanaan
a. Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Perumahan
b.Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
2 Persiapan
a. Persiapan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
b. Pengadaan Barang dan Jasac. Penandatanganan Kontak/SP3
3 Pelaksanaan Kegiatan
a. Pelaksanaan Kegiatan Fisik
b. Monitoring dan Evaluasi
c. Rapat Koordinasi
4 Pelaporan
- Laporan Triwulan
- Laporan Akhir
TABEL 1
Bulan 5 Bulan ke-...
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
KE
BULAN KE / MINGGU KE
NO. URAIAN KEGIATAN Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4
TABEL 2 : JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
16
TABEL 2
17TABEL 3 : REKAPITULASI USULAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 20...
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
17/28
17TABEL 3 : REKAPITULASI USULAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 20...
Kawasan Perumahan : ..................................
Kabupaten/Kota : ..................................
NO KOMPONEN
PELAKSANAKETERA-
NGANPENGEM
BANGPEMDA
(APBD) APBN DAKLain-Lain
PDAM PLN Masyarakat
Volu
meRp. Volu
me
Rp. Volume
Rp. Volume
Rp. Volume
Rp.I. RUMAH
II.
PRASARA
NA
Prasarana JalanSistem Drainase
Pengelolaan Air Limbah
Pengelolaan Sampah
III.
UTILITAS
Jaringan Air Minum
Jaringan Listrik
Penerangan Jalan Umum(PJU)
Pemda Kabupaten/Kota
(.........................................)
Pengembang
(.........................................)
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
18/28
PSU KAWASAN KEMENPERA VS PSU KEMENPU
PSU Menpera (jalan akses/poros)
PSU Kemenpu melayani kota danmenghubungkan antara sistem kota dengan
kawasan permukiman
PSU DAK (lingkungan perumahan)
18
SKEMA SISTEM
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
19/28
SKEMA SISTEM
PELAYANAN AIR MINUM
SUMBER AIR BAKU INSTALASI PRODUKSI (IPA)
JARINGAN PIPA
DISTRIBUSI AIR (EKSISTING)
SARANA & PRASARANA
AIR MINUM
JENIS KEGIATAN DAKBIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru
2. Komponen yang dibiayai adalah sarana dan prasaranaair minum dalam kawasan perumahan baru3. Dalam hal tidak tersedia jaringan air minum, maka
dianjurkan untuk terlebih dahulu menyediakan sumberair minum skala kawasan perumahan (misalnya: sumurbor) dan dilanjutkan dengan jaringan perpipaandi kawasan perumahan baru KAWASAN PERUMAHAN BARU
19
SKEMA SEPTICTANK KOMUNAL ATAU IPAL
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
20/28
SKEMA SEPTICTANK KOMUNAL ATAU IPAL
SEPTICTANK /IPALKOMUNAL
JENIS KEGIATAN DAKBIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN
SASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru2. Tangki Septik Komunal atau IPAL
20
SKEMA TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
21/28
( )
UNTUK PERMUKIMAN
Skema Teknis Operasional Pengelolaan Sampah
(Sumber: SNI 19-2454-2002)
Lingkup Komponen Persampahan
DAK Bidang PKP
SKEMA SISTEM
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
22/28
SKEMA SISTEM
JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK
SUMBER TENAGA
LISTRIK
JENIS KEGIATAN DAKBIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
JARINGAN LISTRIK
RENCANA
GARDU INDUK TRANSMISI/DISTRIBUSI
GARDU KAWASAN
PERUMAHAN
SASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru2. 1 tiang listrik untuk 6-10 rumah3. Komponen yang dibiayai meliputi trafo, tiang,
dan kabel
LISTRIK
TEGANGANMENENGAH
LISTRIK
TEGANGAN
RENDAH
SKEMA SISTEM
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
23/28
SUMBER TENAGALISTRIK
PENERANGAN JALAN UMUM
JENIS KEGIATAN DAKBIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN
JARINGAN PJU
RENCANA
SASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru
2. Komponen yang dibiayai adalah lampu,tiang,
dan kabel listrik penerangan jalan umum dalam
kawasan perumahan baru
3. Dalam hal tidak tersedia jaringan listrik, maka
dapat digunakan sumber listrik alternatifKAWASAN PERUMAHAN BARU
GARDU INDUK TRANSMISI/
DISTRIBUSI
GARDU KAWASANPERUMAHAN
LISTRIKTEGANGANMENENGAH
LISTRIKTEGANGAN
RENDAH
23
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
24/28
TUGAS SKPD PELAKSANA DAK :
Melaksanakan kegiatan DAK Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman sesuai Petunjuk Teknis.
Menyampaikan laporan pelaksanaan DAK :
1. LAPORAN BULANAN, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan, dengan mengisi
Format B;
2. LAPORAN TRIWULAN, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap triwulan, dengan mengisiFormat A dan Format B;
3. LAPORAN AKHIR, disampaikan selambat-lambatnyatanggal 15 bulan Januari 2012.
24
MEKANISME PELAPORANDAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
25/28
KAB/ KOTA
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
SKPD KAB/ KOTA
DAK Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
SEKDA/ Tim KoordinasiPenyelenggaraan DAK di
Kab/ Kota
PUSAT
Tim Koordinasi
Penyelenggaraan DAK
Bidang Perumahan danKawasan Permukiman
MENTERI NEGARAPERUMAHAN
RAKYAT
PROVINSI
SEKDA/ Tim KoordinasiPenyelenggaraan DAK
Provinsi
Sekretariat Bersama DAK(Ditjen Bina Bangda
Kemendagri)
MENTERIKEUANGAN
MENTERIDALAM NEGERI
KEPALABAPPENAS/
MENTERI PPN
Dinas Teknis Provinsi yangmengurus bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
LaporanBulanan &
Triwulan
RekapLaporanTriwulanper Kab/Kota
Rekap Laporan Triwulanper Kab./ Kota
RekapitulasiLaporan Triwulanper Provinsi
Rekap Lap.
Triwulan per Provinsi
LaporanPenyerapan DAK
LaporanAkhir
Hasil Rekap dan Review
LaporanAkhir
LaporanAkhir
Hasil Rekap
dan Review
LaporanBulanan &Triwulan
RekapLaporanTriwulan
per Kab/Kota
LaporanTriwulan
Lap.Akhir
25
ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
26/28
ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANTAHUN ANGGARAN 2012
26
ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
27/28
ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANTAHUN ANGGARAN 2012
27
7/31/2019 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman tahun 2012
28/28