KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
INTEGRITY PROFESSIONALISM SYNERGY SERVICE PERFECTION
KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
DAN OPTIMALISASI ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
BIMBINGAN TEKNIS EKSEKUTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SURABAYA, 10 MEI 2017
TANTANGANPEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN FISKALDAN TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
KEBIJAKAN FISKALINSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL & PEMBANGUNAN NASIONAL
2
TANTANGAN DAN STRATEGIPENGELOLAAN APBD
APBN DAN APBDSEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
1
2
3
4
5
OU
TLIN
E
KEMENTERIAN KEUANGAN
FU
NG
SI P
OK
OK
KEB
IJA
KA
N F
ISK
AL
ALOKASI
DISTRIBUSI
STABILISASI
Instrumen meningkatkan
efisiensi, efektifitas, dan
produktivitas penggunaan dan
alokasi sumber daya antar
bidang/program/kegiatan dan
sektor
Alat pemerataan dan
mencapai keadilan
antarkelompok penghasilan
masyarakat dan antarwilayah
• Alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian
• Instrumen meredam krisis,
menstabilkan fluktuasi perekonomian
dan menjaga stabilitas harga
KEBIJAKAN FISKAL SEBAGAI
INSTRUMEN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL
DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Peningkatan pertumbuhan ekonomi
Pengurangan pengangguran
Pengentasan kemiskinan
Pengurangan kesenjangan antar
kelompok penghasilan masyarakat
dan antar wilayah
Implementasi Nawacita ketiga:
“Membangun dari pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa
dalam kerangka NKRI”
Penguatan Otonomi Daerah dan
Desentralisasi Fiskal
Peningkatan
kualitas
layanan publik
Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
KEMENTERIAN KEUANGAN 4
TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL:MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF
ISU STRATEGIS KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN
• Akses yang terbatas dan belum merata, yaitu layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastuktur), permodalan, skill, dan pekerjaan
• Program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan belum efektif: Sasaran penerima program kurang tepat dan mekanisme penyaluran
belum efektif Disain program belum sempurna dan implementasinya belum optimal Pemanfaatan DTU untuk belanja produktif dan peningkatan kualitas
pemanfaatan DAK Fisik dan Dana Desa di daerah belum optimal Program pemberdayaan sosial belum optimal.
• Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah belum optimal dalam penetapan target sasaran, harmonisasi antar program, dan pelaksanaan program.
Meningkatkan Produktivitas
Mengurangi Ketimpangan
Mengentaskan Kemiskinan Meningkatkan Daya Saing
Tata kelola yang baik Institusi yang bersih & efektif
• Perekonomian Indonesia tumbuh cukup kuat dalam 10 tahun dengan reratapertumbuhan 5,64%
• Kemiskinan menurun, namun penurunannya melambat
Pertumbuhan ekonomi ↑1%:
2011-2012: Kemiskinan ↓0,106%
2013-2015: Kemiskinan ↓0,033%
• Kesenjangan meningkat pada periode 2008-2012 setelah itu cenderungstagnan di kisaran 0,4
• Pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh kelompok tercermin daripeningkatan konsumsi di semua kelompok masyrakat.
• Namun, pertumbuhan di kelompok kaya jauh lebih tinggi dibandingkandengan kelompok menengah dan miskin
KEMENTERIAN KEUANGAN
SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL
E K O N O M I Y A N G I N K L U S I F
a.l. suku bunga,
makro dan
mikroprudensial
a.l. neraca
pembayaran,
ekspor - impor,
arus modal
PDBAPBN, APBD
Insentif Fiskal
5
6
ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN TAHUN 2018
Jumlah penduduk berdasarkan
SUPAS 2015 = 255,18 juta jiwa
Jumlah penduduk
berdasarkan proyeksi =
265,02 juta jiwa
TARGET PEMBANGUNAN 2018• Target tingkat kemiskinan: 9-10%• Target tingkat pengangguran
terbuka: 5,3-5,5% • Target rasio gini: 0,38
0
50
100
150
200
250
300
2015 2016 2017 2018 2019
Juta
Bukan Angkatan Kerja Penganggur
Pekerja Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14)
Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun
7
ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL 2018
TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2018Memantapkan pengelolaan fiskal untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
TEMA RKP 2018
Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
BelanjaPendapatan Pembiayaan
Peningkatan kualitas Belinda:• Peningkatan belanja Modal
• Refocusing anggaran prioritas
(Infrastruktur, Pendidikan, dan
Kesehatan)
• Sinergi antara program yang relevan.
• Efisiensi belanja non prioritas(belanja barang & subsidi tepat
sasaran);
• Memperkuat Desentralisasi Fiskal.
Keberlanjutan & Efisiensi
Pembiayaan
• Pengendalian defisit pada
kisaran 1,9-2,3% terhadap PDB• Pengendalian Rasio utang
terhadap PDB dan diupayakanmenurun dalam jangka
menengah;
• Pengendalian defisit agar
keseimbangan primer menuju
positif;
• Pengembangan creative
financing.
Perpajakan (Tax ratio: 11,3-11,7% terhdp PDB)
• Optimalisasi Penggalian potensi.
• Peningkatan sustainable compliance.
• Insentif perpajakan yang efektif.
• Penyelesaian RUU perpajakan (KUP, PPh,PPN).
• Reformasi administrasi perpajakan.
PNBP (meningkat 1,8-2,0% terhdp PDB)
• Optimalisasi PNBP melalui penerapan sistem baru (a.l. gross split), perbaikan tata kelola, peningkatan pelayanan BLU dan pemanfaatan BMN.
• Pengawasan dan pengelolaan SDA kehutanan, kelautan & pertambangan.
Strategi : stimulus fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal
513,3 573,7 602,3664,2
704,9
00
20,846,7
60
582,9 577,2 732,1 677,6 763,6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2013LKPP
2014LKPP
2015LKPP
2016Realisasi
2017APBN
Dana Desa
513,3 573,7 623,1 710,9 764,9Total TKDD
Belanja K/L
Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan untuk mendukung implementasi Nawacita ketiga, serta memperkuat pelaksanaan otonomi daerahdan desentralisasi fiskal.
1
Pengalokasian TKDD dilakukan sesuai dengan prinsip money follows functions dan money follows program,dengan memerhatikan pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan.
2
Peningkatan efektivitas Penganggaran alokasi danpenggunaan TKDD untuk mengatasi kemiskinan dankesenjangan antardaerah dan antarwilayah.
3
8
ARAH KEBIJAKAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018
KEBIJAKAN UMUM
Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran TKDD
berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & capaian output.
4
9
DBHUntuk mengatasi
ketimpangan fiskal
vertikal antara
Pusat & Daerah
DTKUntuk mengatasi
ketimpangan
infrastruktur & layanan
publik antar Daerah
Dana Otsus & DaisUntuk mendukung
pelaksanaan Otsus dan
Keistimewaan DIY
DIDUntuk memberikan
reward kepada daerah
berkinerja baik
Dana DesaUntuk membangun dan
memberdayakan
masyarakat desa
DAUUntuk mengatasi
ketimpangan
fiskal
antardaerah
FUNGSI DARI SETIAP KOMPONEN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
DANA BAGI HASIL
Formula alokasi: berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan Pajak dan PNBP (SDA). by origin: daerah penghasil menerima alokasi yang lebih besar sesuai dengan potensinya, daerah lain menerima alokasi
dalam rangka pemerataan. Penyaluran dana berbasis realisasi penerimaan. Dalam praktek berdasarkan pada estimasi realisasi dengan menerapkan
mekanisme kurang dan lebih bayar setelah dilakukan verifikasi dan audit oleh BPK.
10
Perluasan diskresi penggunaan DBH Cukai
Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi
UU APBN 2017:
• alokasi DBH Dana Reboisasi telah
dialihkan ke Provinsi;
• perluasan penggunaannya untuk Provinsi
belum diatur.
Masih adanya Kurang Bayar DBH.
Penggunaan 25% untuk Infrastruktur
Eksisting Reformulasi
ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM (1)
Memerkuat perluasan diskresi penggunaan
DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Dana
Reboisasi, untuk ditujukan pada
pengentasan kemiskinan & pengurangan
kesenjangan
Memperluas penggunaan DBH Dana
Reboisasi bagi provinsi.
Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH
sesuai kemampuan keuangan negara.
Penggunaan 25% untuk Infrastruktur
11
REFORMULASI
ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM (2) DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah.
Pagu DAU Nasional bersifat dinamis.
Pengalokasian DAU masih memperhitungkan
Alokasi Dasar dengan memerhatikan belanja
gaji PNSD.
Peningkatan bobot luas wilayah laut untuk
memberikan afirmasi bagi daerah kepulauan.
Alokasi memperhitungkan beban pengalihan
urusan antar tingkat pemerintahan.
Penggunaan 25% untuk infrastruktur.
Eksisting
Memerkuat penerapan kebijakan Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti dinamikaperubahan PDN neto.
Porsi gaji PNSD dalam penghitungan DAU semakin menurun secara gradual, sehinggalebih mencerminkan celah fiskal & pemerataan.
Meningkatkan bobot luas wilayah laut 100%
Memerhitungkan beban pengalihan urusanantar tingkat pemerintahan porsi Provinsi naik, porsi Kabupaten/Kota turun (maks. 15%:85%).
Memerkuat penggunaan DAU utk infrastruktur.
Besaran (pagu) dan realisasi penyaluran DAU per daerah akan mengikuti
dinamisasi perkembangan PDN Neto.
• Implikasi: Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P
Penyaluran DAU
Tujuan: penggunaan basis perhitungan yang lebih real untuk menjaga kredibilitas APBN
12
Solusi
Jika PDN Neto naik,
Pagu DAU Nasional
naik, daerah perlu:
Identifikasi program
dan/atau kegiatan
urgent, mendesak, &
dapat diselesaikan
dalam sisa waktu
s.d. akhir tahun.
Jika tidak ada
program dan/atau
kegiatan urgent dan
mendesak, maka
tambahan DAU
digunakan untuk
membentuk Dana
Cadangan atau
Dana Darurat.
Jika PDN Neto turun, Pagu
DAU nasional turun, daerah
perlu:
Membuka ruang fleksibilitas
penyesuaian belanja APBD-
P dg identifikasi & efisiensi
pos-pos belanja kurang
prioritas dan tdk produktif
(misal: biaya perjalanan
dinas, rapat dinas,
konsinyering, honorarium).
Membuka ruang fleksibilitas
kontrak proyek dengan
klausul yang relatif fleksibel.
Memperkuat perencanaan
kas (cash flow
management)
Untuk jangka
panjang, daerah
perlu:
Menata kembali
jumlah PNSD
Mengoptimalkan
pajak daerah dan
retribusi daerah
Memperkuat
penggunaan
sumber
pembiayaan
lainnya dan
kerjasama dengan
badan usaha.
A B C
ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM (3)
13
REFORMULASI
PENGALOKASIAN
Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output.
Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kewenangan provinsi/kab./kota.
Sinkronisasi DAK Fisik: antarbidang, antardaerah, dan antarsumber pendanaan.
Pemberian afirmasi kepada daerah dengan
karakteristik tertentu: perbatasan, tertinggal dan
kepulauan
Eksisting
PENGALOKASIAN Memerkuat pengalokasian DAK berbasis
usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output.
Memerkuat sinkronisasi DAK Fisik: antarbidang, antardaerah, dan antarsumber pendanaan, dengan memperkuat peran Provinsi rekomendasi Provinsi untuk usulan kegiatan DAK Kab/Kota
Meningkatkan pemberian afirmasi kepadadaerah dengan karakteristik tertentu:
perbatasan, tertinggal dan kepulauan
DAK FISIK: Mengatasi Ketimpangan Penyediaan Layanan Dasar Publik.
ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (1)
ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK (2): KLUSTERISASI BIDANG DAK FISIK
BERDASARKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bidang Sub Bidang Kewenangan
Pendidikan
a. SDLB/SMPLB/SMLB/SLB Kabupaten/Kota
b. SKB Kabupaten/Kota
c. SD Kabupaten/Kota
d. SMP Kabupaten/Kota
e. SMA Provinsi
f. SMK Provinsi
Kesehatan
a. Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota
b. Pelayanan Kesehatan
Rujukan
a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
c. Pelayanan Kesehatan
Kefarmasian
a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
d. Keluarga Berencana Kabupaten/Kota
Pertanian -a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
Industri Kecil dan
Menengah- Kabupaten/Kota
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
a. Lingkungan Hidupa. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
b. Kehutanana. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
Bidang Sub Bidang Kewenangan
Jalan -a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
Irigasi -a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
Air Minum - Kabupaten/Kota
Sanitasi - Kabupaten/Kota
Perumahan - Kabupaten/Kota
Pasar - Kabupaten/Kota
Kelautan Perikanan -a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
Pariwisata -a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
Energi Skala Kecil
Menengah- Provinsi
Transportasi - Kabupaten/Kota
19
15
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis
Kinerja pelaksanaan
Prinsip Percepatan PenyediaanInfrastruktur di Daerah
Prinsip Sinkronisasi Pendanaan
Pembangunan Daerah
ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK (3): PRINSIP-PRINSIP PENGALOKASIAN DAK FISIK
Usulan kegiatan harus:
1. Menjadi kewenangan daerah;
2. Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan
prioritas nasional; dan
3. Kegiatannya harus menghasilkan output/ outcome yang
bermanfaat langsung bagi masyarakat
Prioritas alokasi DAK:
Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait
dengan:
1. pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM;
2. pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor
perekonomian lainnya
Sinkronisasi usulan kegiatan antara:
1. Bidang yang satu dengan bidang lainnya;
2. Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara
kabupaten/kota dengan provinsi; dan
3. Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK
Alokasi DAK memperhitungkan tingkat penyerapan anggaran dan capaian
output/outcome tahun sebelumnya, dengan tujuan agar:
1. Daerah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah
diusulkan;
2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan target output dan lokasi
kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan.
16
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
• untuk pencapaian program wajib belajar 12 Tahun.
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
• untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif, serta Jampersal.
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (BOP PAUD)
• untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akses PAUD.
Bantuan Operasional
Keluarga Berencana
(BOKB)
• untuk mendukung program KB.
Peningkatan
Kapasitas
Koperasi dan
UKM (PK2UKM)
• untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pendampingan.
Administrasi
Kependudukan • untuk keberlanjutan dan keamanansistem administrasi kependudukan
Tunjangan Profesi Guru
PNSD
Tambahan Penghasilan
Guru PNSD
Tunjangan Khusus Guru di
Daerah Sangat Tertinggal
ARAH KEBIJAKAN DAK NONFISIK
Tujuan: mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik dalam rangka mengurangi beban ekonomi
dan langsung dinikmati masyarakat
Formula Alokasi
Unit Cost Jumlah Frekuensi
Contoh: TPG PNSDGaji Pokok Guru bersetifikasi Pendidik x
jumlah guru x 12 bulan
17
DIALOKASIKAN KEPADA
PROVINSI KABUPATEN KOTA
BERDASARKANKRITERIA UTAMA KRITERIA KINERJA
• Opini BPK
• Penetapan Perda
APBD tepat waktu.
• Kesehatan fiskal dan pengelolaan
keuangan daerah
• Pelayanan dasar publik; dan
• Ekonomi dan kesejahteraan.
ARAH KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH
2018
Memberikan rewards
kepada daerah berkinerja
baik dalam:
• tata kelola keuangan
daerah, a.l. e-planning, e-
budgeting, dan e-
procurement.
• pelayanan publik, a.l.
penurunan gizi buruk.
• kesejahteraan,
pengurangan kemiskinan &
pengangguran.
18
CARA PENGHITUNGAN
Proporsi dan bobot formula: 90% Alokasi Dasar (Pemerataan), 10% Berdasarkan variabel:
- jumlah penduduk desa (25%), - angka kemiskinan desa (35%), - luas wilayah desa (10%), dan - tingkat kesulitan geografis desa (30%)
PERTIMBANGAN
memperhatikan aspek pemerataan dankeadilan
rasio penerima Dana Desa terkecil danterbesar adalah paling rendah, yakni 1:4
standar deviasi yang paling rendah.
Dana Desa dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
• Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, untuk:
Mempercepat pengentasan kemiskinan
Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa.
Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta desa di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
• Penyempurnaan formula alokasi dilakukan melalui:
Penyesuaian bobot variabel dengan penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin.
Perubahan formulasi proporsi Alokasi dasar (AD) untuk pemerataan, dan Alokasi Formula (AF) untuk distribusi yang lebih berkeadilan.
Kebijakan afirmasi dalam perhitungan Dana Desa kepada daerah sangat tertinggal dan tertinggal, serta memerhatikan aspek kewilayahan untuk mempercepat pembangunan desa di daerah terluar, terdepan, perbatasan, dan kepulauan.
EXISTING REFORMULASI
ARAH KEBIJAKAN DANA DESA
KEMENTERIAN KEUANGAN 19
Perencanaan & Penganggaran
Pembahasan
Penetapan
Pelaksanaan
Pelaporan & Pencatatan
Pemeriksaan & Pertanggung-
jawaban
Jan-Juli
Okt-Nov
Des
Jan-Des
TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (1): SIKLUS DAN POSTUR
APBD disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan
Pemerintahan dan kemampuan
keuangan daerah
1 Pendapatan
2 Belanja
+ Surplus/Defisit
3 Pembiayaan
KEMENTERIAN KEUANGAN 20
TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (2):Tantangan Perencanaan dan Penyusunan APBD
1
2
3 6
4
5
Penetapan anggaran belanja
cenderung lebih tinggi dari
anggaran pendapatan
Kurangnya keterpaduan, konsistensi
dan sinkronisasi perencanaan
dengan penganggaran.
Kurangnya keterpaduan,
konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan antar SKPD
Waktu penyusunan panjang
dan lambat
Spesifikasi indikator kinerja dan
target kinerja masih relatif lemah.
Intervensi hak budget DPRD
terlalu kuat
PERMASALAHAN PROSES PERENCANAAN
DAN PENYUSUNAN APBD
KEMENTERIAN KEUANGAN
Optimalisasi PAD, Refocusing anggaran
belanja, danpengendalian defisit
Penyusunan anggaranmengacu pada RPJMD dan
RKPD, serta memerkuatsinergi antara DPKAD/BPKAD
dengan Bappeda dibawahkoordinasi Sekretaris Daerah.
Pemberian sanksi atasketerlambatan penetapan
APBD dilaksanakansecara tegas
Penguatan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi
program/kegiatan antaraSKPD, DPKAD/BPKAD, dan
Bappeda dibawah koordinasiSekretaris Daerah
Penerapanpenganggaran
berbasis kinerja
TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (3):Strategi Perencanaan dan Penyusunan APBD
Penguatan kapasitasdan komitmen, baik
bagi kalangan Pemdamaupun DPRD.
1
2
3
4
5
6
KEMENTERIAN KEUANGAN 22
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (4): STRATEGI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH
Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak
Melakukan penilaian ulang atas dasar
pengenaan disesuaikan dengan potensi dan
kemampuan pembayar pajak
Peningkatan Basis Data Perpajakan
• Mendata ulang WP & objek pajak
• Meningkatkan koordinasi internal pemda, antara
lain dengan bagian penerbitan izin
• Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)
Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan
• Dibidang penilaian dan penagihan dapat
dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN.
• Dibidang pemeriksaan dapat
berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK
& BPKP
Modernisasi
• Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam
pengelolaan basis data.
• Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan
perpajakan, misalnya e-SKPD dan e-payment.
• Membangun organisasi perpajakan daerah
berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan,
penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.
• Menyusun SOP setiap pelayanan.
Peningkatan SDM
• Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian,
penagihan, dan pemeriksaan.
• Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik
pemungutan perpajakan yang baik.
• Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang
dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.
Peranan APBD sebagai instrumen fiskal di daerah belum optimal, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan APBD terutama pajak daerah sebagai komponen terbesar dari PAD.
STRATEGI
OPTIMALISASI PAJAK
DAERAH
24%
54%
22%
Sumber Pendapatan APBD
Pendapatan AsliDaerah
DanaPerimbangan
Lain-LainPendapatanDaerah
69%5%3%
23%
Pendapatan Asli DaerahPajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil PengelolaanKekayaan Daerahyang DipisahkanLain-Lain PAD yangSah
23
Strategi
Pembiayaan Daerah
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Lain;
Lembaga KeuanganBank;
Lembaga KeuanganBukan Bank;
Masyarakat, dalambentuk Obligasi Daerah
OPTIMALISASI
SUMBER PINJAMAN
Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha
Tahap Perencanaan KPBU:a. penyusunan rencana anggaran KPBU; b. identifikasi dan penetapan KPBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut
rencana KPBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan f. pengkategorian KPBU.
Tahap Penyiapan KPBU:a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk
kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
c. pengajuan penetapan lokasi KPBU.
Tahap Transaksi KPBU: a. penjajakan minat pasar (market sounding); b. penetapan lokasi KPBU; c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang
mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan e. pemenuhan pembiayaan (financial close).
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (5): OPTIMALISASI BERBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN
• menyediakan pinjaman mulai dari jumlah kecil hingga
besar;
• meningkatkan kapasitas Pemda dalam mengelola
pinjaman dengan pembentukan debt;
• mengatasi keterbatasan Pemda dalam penyiapan
proyek yang baik;
• meningkatkan kapasitas Pemda dalam
melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur
yang berkelanjutan.
Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)
KEMENTERIAN KEUANGAN 24
Musrenbangnas, 26 April 2017:
“Agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih
berfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat
serta peningkatan infrastruktur dan investasi.”
“Perencanaan yang lebih terfokus dapat memberikan hasil
yang lebih baik.”
ARAHAN PRESIDEN RI: FOKUS 2 PRIORITAS NASIONAL
TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (6): REFOCUSING PRIORITAS
KEMENTERIAN KEUANGAN
NASIONAL
2011 2012 2013 2014 2015
230,21 260,94 286,64312,68 329,19
105,94 120,57144,44 165,37
192,86108,99130,36
163,05180,93
208,65
73,91105,89
121,50139,92
184,82
Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Modal Belanja Lainnya
519,05
617,75715,63
798,90
915,51 PROVINSI
132,23
179,31202,98
219,26
248,82
2011 2012 2013 2014 2015
30,37 33,85 36,44 38,32 43,42
33,54 41,2548,03 47,37 50,52
26,3729,91
36,45 36,8545,1541,96
74,3182,06 96,71
109,73
Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Modal Belanja Lainnya
2011 2012 2013 2014 2015
199,84 227,10 250,20274,36 285,77
72,4079,32
96,41118,00 142,3482,62
100,45126,60
144,08163,50
31,9531,58
39,4443,20
75,09
Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Modal Belanja Lainnya
386,81438,44
512,65
579,64
666,70
Kab/Kota Belanja pegawai masih merupakan porsiterbesar dalam belanja APBD khususnya
di kab/kota.
25
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (7): PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DAERAH
Perlu melakukan refocusing anggaran:Mengurangi anggaran untuk belanja yang tidak
produktif dan fokus terhadap belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
KEMENTERIAN KEUANGAN 26
E-PlanningPenerapan e-planning dalam tahapan penyusunan
rancangan RPJMD
E-ProcurementPenerapan e-procurement dalam tahapan pelaksanaan
proyek dan kegiatan belanja daerah, khususnya dalam proses
pengadaan barang dan jasa.
E-Budgeting Penerapan e-budgeting dalam tahapan penyusunan RKA OPD yang menggunakan sumber data dari e-planning
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi Proses bisnis
instansi ke dalam Sistem Informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan.
Implementasi e-Government di pemerintah daerah juga merupakan salah satu upaya untuk
menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan
birokrasi dan administrasi di Pemerintah Daerah
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (8):
PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN
• Menghitung perkiraan kemampuan keuangan daerah tahun rencana (pendapatan dan pembiayaan)
• Menghitung perkiraan kemampuan belanja langsung untuk membiayai seluruh program dan kegiatan tahun
rencana
• Menyusun referensi perencanaan (prioritas, sasaran, program dan indikatornya)
• Menentukan pagu indikatif di setiap SKPD & Kab/Kota
• Menyusun kegiatan di setiap SKPD sesuai dengan pagu indikatif serta prioritas, sasaran dan program yang sudah
“given”
27
PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA (1)
merupakan sebuah tool untuk membantu proses perencanaan (dalam hal pengusulan dan review kegiatan) yang akan
dilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya.
E-Planning
Definisi
Mekanisme
• Mensinergikan perencanaan program dan kegiatan antar SKPD
• Meningkatkan transparansi perencanaan,
• Menyajikan analisa yang informatif bagi pemangku kepentingan ,
• Meningkatkan efisiensi anggaran melalui ketepatan perencanaan.
Manfaat
KEMENTERIAN KEUANGAN 28
adalah sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah. Dengan tujuan memberikan panduan dalam
proses penyusunan APBD dan juga Perubahannya.
E-Budgeting
Definisi
• Pengendalian rancangan dan realisasi anggaran akan lebih mudah dilakukan,
• Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan anggaran dapat dilakukan sejak tahap perencanaan,
• Meningkatkan transparansi anggaran.
Manfaat
• Pengajuan rencana program, kegiatan dan anggaran kegiatan
• Verifikasi dokumen dan kebutuhan anggaran
• Validasi dokumen sesuai dengan perencaanaan dan target output dan outcome
• Penyampaian surat usulan ke unit yang berwenang
• Penetapan anggaran.
Mekanisme
PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA (2)
KEMENTERIAN KEUANGAN
• E-Procurement dilakukan secara elektronik dengan cara e-tendering atau e-purchasing
• E-Purchasing menggunakan e-catalog
• E-tendering melalui e-lelang dan e-seleksi
29
merupakan integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan termasuk permintaan pembelian,
pemberian hak pemesanan, pengiriman dan pembayaran antara pembeli dan pemasok.
E-Procurement
Definisi
Mekanisme
1. Menekan biaya.
2. Pemotongan waktu siklus pengadaan barang/jasa.
3. Kontrol manajemen yang lebih besar.
4. Sesuai kebutuhan.
5. Pengurangan tingkat kesalahan pemesanan.
Manfaat
PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA (3)
KEMENTERIAN KEUANGAN 30
TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (9):Tantangan Pelaksanaan APBD
1
2
3
4
Pelaksanaan lelang
yang lambat
Penyerapan belanja yang
menumpuk di akhir tahun
Kekhawatiran kriminalisasi
Rendahnya kompetensi
Pengelola Keuangan Daerah.
PERMASALAHAN PROSES
PELAKSANAAN APBD
5 Permasalahan lahan dan pelaksanaan di lapangan
KEMENTERIAN KEUANGAN 31
TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (10):Strategi Perencanaan dan Penyusunan APBD
Proses pelaksanaan tender
pengadaan barang/jasa segera
dilakukan sebelum awal tahun
anggaran dan menetapkan
kontrak diawal tahun setelah
penetapan DPA-SKPD.
Optimalisasi pemanfaatan dana
APBD, antara lain melalui
efisiensi belanja operasional,
mempertajam prioritas belanja
modal dengan tetap menjaga
prioritas pembangunan daerah.
Optimalisasi penyerapan dan
pemanfaatan dana transfer ke
daerah dan dana desa.
Optimaliasasi pelaksanaan kas
(cash management) untuk
menjaga likuiditas pendanaan
dan menghindari penumpukan
penyerapan belanja di daerah
pada akhir tahun.
Peningkatan peran Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah, penyusunan SOP
yang jelas, dan sinergi dengan
aparat penegak hukum.
Pelaksanaan bimbingan teknis
dan pendidikan/pelatihan bagi
pengelola keuangan daerah.
1 2 3
4 5 6
KEMENTERIAN KEUANGAN 32
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (11): PENYERAPAN APBD BELUM OPTIMAL
Besarnya dana idle pemerintah daerah menghambat akselerasi pembangunan daerah
Tren 2013-2015, posisi simpanan pemda di perbankan:January-Juni naik; Oktober-Desember menurun. Triwulan 1 dan 2:
• Realisasi belanja operational besar;• Belanja modal belum terealisasi secara optimal.
Implikasi: output dan outcome tidak dapat langsung
memberikan dampak pada kesejahteraanmasyarakat.
Penumpukan belanja pada akhir tahun. SILPA menjadi lebih besar.
PENGENDALIAN
APBD
KEMENTERIAN KEUANGAN 33
Untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Kementerian Keuangan
Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa & PDTT
Universitas/Perguruan Tinggi
Menyusun APBD berbasis kinerja
Meningkatkan kualitas belanja
Memproyeksi anggaran & realisasi APBD
secara tepat
Mengendalikan defisit APBD
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (12): PENGUATAN KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pengelola Keuangan
Daerah
Melakukan cash management dgn baik
Menjaga disiplin fiskal daerah
Melakukan pemungutan/pemotongan pajak
sesuai ketentuan
Memperkuat Sistem Informasi Keuangan Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN 34
TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (13):Tantangan dan Strategi Pertanggungjawaban APBD
1
2
1
2
Pertanggungjawaban kinerja
kegiatan masih cenderung fokus
pada pelaporan penggunaan dana
Laporan pertanggungjawaban terlalu
banyak untuk tujuan yang sama
Laporan pertanggungjawaban perlu
mempersyaratkan kinerja penyerapan
anggaran dan capaian output
Simplifikasi dokumen dan
mekanisme pelaporan
PERMASALAHAN
3LKPD disusun berdasarkan
prinsip-prinsip good governance
dan berpedoman pada SAP3Masih terdapat LKPD yang belum mendapat opini WTP dan WDP
STRATEGI
KEMENTERIAN KEUANGAN 35
Terima Kasih
37% 63%
Belanja Pem.Pusat
Transf.ke Daerah & DanaDesa
2.080,5 T
OPTIMALISASI
PENERIMAAN NEGARABELANJA NEGARA YANG
PRODUKTIF DAN BERKUALITAS
APBN YANG KREDIBEL, EFISIEN DAN EFEKTIF, SERTA BERKESINAMBUNGAN
STIMULUS YANG OPTIMAL BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN YANG
PRUDEN0.1%
14% 86%
pajak PNBP Hibah
1.750,3 T
Pembiayaan
330,2 T
APBN SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL
36
APBN DIOPTIMALKAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN
NAMUN DISIPLIN DAN KESINAMBUNGAN FISKAL TETAP DIJAGA
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
0
750
1,500
2,250
3,000
2009 2012 2013 20142010 2011
Pendapatan Belanja
2015 2016 2017
Defisit Fiskal (RHS)
-2.4%-2.5%
-1.6%
-0.7%
-1.1%
-1.8%
-2.3% -2.3%-2.6% -2.5%
-2.4%
• Tingkat Belanja selalu lebih tinggi
dibanding Pendapatan, untuk
memberi dorongan bagi
perekonomian dan penyediaan
layanan publik.
•
•
Namun defisit selalu dijaga di
bawah 3 persen untuk
menjaga disiplin dan
kesinambungan fiskal
Pendapatan Negara harus
ditingkatkan untuk
menciptakan ruang fiskal lebih
besar dan memperkuat daya
dukung APBN bagi
pertumbuhan.
POSISI APBN (RP Triliun)
15
37
TANTANGAN PENGELOLAAN APBN
38
OPTIMALISASI
PENDAPATAN
STIMULUS FISKAL YANG
TERUKUR
PENGENDALIAN
PEMBIAYAAN
FISCAL SUSTAINABILITY
• Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel
• Meningkatkan kapasitasdalam mengumpulkanpenerimaan negara
• Memperlebar ruang fiskal a.l. dgn meningkatkan rasiopenerimaan perpajakan
• Pengendalian defisit
• Optimalisasi pembiayaan
• Pengendalian rasio utang terhadap PDB
• Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan
• Mendukung keuangan inklusif
• Diimbangi dengan stabilitas sistem keuangan
Efisiensi-Efektivitas-Produktivitas
Belanja K/L, Belanja Non K/L, TKDD
• Membuat keputusan belanja yangstrategis
• Memprioritaskan belanja produktif danmendukung pembangunan
• Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan
• Memerangi inefisensi
MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR
REFORMASI FISKAL YANG KOMPREHENSIF UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN, BELANJA YANG BERKUALITAS,
SERTA PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE