Kebijakan Pengembangan SIDa untuk
Peningkatan Daya Saing Daerah
Oleh: Dr. AFRIADI SYAHBANA HASIBUAN, MPA, MCom. Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri
Perpres No.32 thn 2011 ttg Masterplan Percepatan
Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025
PP No.79 thn 2005 ttg BINWAS
dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
UU No.39 thn 2008 ttg Kementerian Negara
UU No.32 thn 2004 juncto UU no 23 thn 2014
ttg Pemerintahan Daerah
UU No.18 thn 2002, ttg Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Dasar Huku
m
Permendagri No.20 thn 2011 ttg Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kemendagri dan Pemerintahan Daerah
Perber Menristek & Mendagri No.03 & 36 thn 2012
ttg Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
TUGAS DAN FUNGSI KEMENDAGRI
1. PERPRES NO.24 THN 2010 ttg Kementerian bahwa KEMENTERIAN DALAM NEGERI MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN DI BIDANG “PEMERINTAHAN DALAM NEGERI” DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA (PASAL 66);
2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, MEMPUNYAI TUGAS “MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS KEPEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI BIDANG “PEMBINAAN” KELITBANGAN”.
Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai
kekuasaaan, mengurus kesejahteraan rakyat, dan pembangunan
masyarakat dengan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi
pemerintahan dalam negara
INOVASI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. peningkatan efisiensi;
2. perbaikan efektivitas;
3. perbaikan kualitas pelayanan;
4. tidak ada konflik kepentingan;
5. berorientasi kepada
kepentingan umum;
6. dilakukan secara terbuka; dan
7. dapat dipertanggungjawabkan
hasilnya tidak untuk
kepentingan diri sendiri.
PRINSIP-PRINSIP
Semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan
metoda
Perlindungan atas
Inovasi sepanjang
tidak memperkaya
diri dan/atau orang
lain
5
Pasal 387
Pasal 386 ayat (1) “Dalam
rangka peningkatan kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan Daerah,
Pemerintah Daerah dapat
melakukan inovasi.”
Kedudukan pelaku inovasi litbang sbg obyek pelanggaran
Hukum (UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
Pasal 389 dikatakan bahwa “Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah
menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak
mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak
dapat dipidana. Namun dengan syarat :
a. Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam
rapat paripurna ayat (2) dan disampaikan kpd KDH untuk
ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah ayat (3)
b. Usulan inovasi yang berasal dari ASN , harus memperoleh izin
tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi
Perangkat Daerah ayat (4)
c. Usulan inovasi yang berasal masyarakat disampaikan kepada
DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah ayat (5)
d. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada ayat (6)
2
PENGANTAR
Authoritative definition of innovation
An authoritative definition of innovation is provided in
the slo manual (OECD 2005), a methodological manual by
the OECD on the measurement of technological innovation.
An innovation is „the implementation of a new or significantly
improved product (goods or services), or process, a new
marketing method, or a new organisational method in
business practices, workplace organisation or
external relations.‟This definition is inspired by
Schumpeter (1934)‟. Note the subtle difference between
invention and innovation. An invention is an idea made
manifest, whereas an innovation is an idea applied in practice.
INOVASI: PENGERTIAN 1. Lundvall (1992) mengartikan sistem inovasi sebagai unsur-unsur
dan hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam produksi, difusi, dan penggunaan pengetahuan yang baru dan berguna secara ekonomis, dan seringkali berlokasi atau berakar dalam batas-batas suatu negara;
2. Freeman (1987) menyebutkan sistem inovasi sebagai jejaring kelembagaan dalam sektor publik dan swasta dimana kegiatan-kegiatan dan interaksi-interaksinya memulai, mendatangkan, mengubah, dan mendifusikan teknologi-teknologi baru;
3. Hall dkk. (2003) berpendapat bahwa Sistem inovasi adalah kelompok organisasi dan individu yang terlibat dalam produksi, difusi dan adaptasi, dan penggunaan pengetahuan signifikansi sosial ekonomi, dan konteks kelembagaan yang mengatur cara dimana interaksi-interaksi dan proses-proses ini terjadi;
4. Hall dkk. (2003) menyatakan lebih lanjut bahwa pendekatan sistem inovasi memandang inovasi dalam cara yang lebih sistemik, interaktif, dan evolusioner, dimana produk-produk dan proses-proses baru dibawa ke dalam penggunaan ekonomi dan sosial melalui kegiatan-kegiatan jejaring organisasi yang dimediasi oleh berbagai kelembagaan dan kebijakan.
PENGERTIAN SISTEM INOVASI, MENUNJUKKAN EMPAT
(4) HAL YANG SAMA:
1. Pertama, ada penekanan bahwa inovasi adalah proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa perubahan teknologi tidak banyak dipertimbangkan sebagai pengembangan material, tetapi lebih sebagai suatu rekombinasi dari pengetahuan (yang seringkali sudah ada) atau penciptaan kombinasi-kombinasi baru. Proses pembelajaran ini bergantung pada keterlibatan banyak aktor yang mempertukarkan pengetahuan, aktor-aktor ini terdiri dari berbagai organisasi, meliputi perusahaan, pemerintah, dan lembaga penelitian.
2. Kedua, ada penekanan pada peranan lembaga. Lembaga dapat dianggap sebagai ketentuan, regulasi, dan rutinitas yang membentuk ruang kemungkinan bagi aktor-aktor. Dengan ini, lembaga merupakan penggerak maupun hambatan penting bagi inovasi (Suurs, 2009).
3. Ketiga, sistem inovasi menekankan hubungan antara aktor dan lembaga atau adanya gagasan tentang suatu sistem. Perspektif sistem menunjukkan adanya pendekatan holistik. Holistik dalam sistem inovasi berarti bahwa kinerja suatu sistem inovasi tidak dapat dianggap sebagai fungsi linear dari unsur-unsurnya. Sebaliknya, hal tersebut merupakan hasil dari 6 banyak hubungan di antara unsur-unsurnya.
4. Keempat, sistem inovasi menekankan pentingnya interaksi yang berkelanjutan di antara banyak proses dimana semua proses ini berjalan paralel dan memperkuat satu sama lain melalui mekanisme umpan balik positif. Jika umpan balik semacam ini diabaikan, apakah oleh pembuat kebijakan ataupun oleh pengusaha, maka hal ini kemungkinan besar menyebabkan kegagalan dalam proses inovasi di seluruh sistem (Suurs, 2009).
OLEH KARENA ITU, INOVASI DARI
BERBAGAI ASPEK
Dengan demikian sistem inovasi sebenarnya
mencakup basis:
Basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan, aktivitas penelitian dan pengembangan, dan rekayasa);
basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum); dan
Basis pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat; serta
Basis proses pembelajaran yang berkembang.
DENGAN DEMIKIAN, PENGERTIAN SINGKAT
1. Inovasi: proses atau hasil kreativitas pembaruan/perbaikan yang membawa (memberikan) kegunaan/kemanfaatan nyata (komersial/bisnis, ekonomi, sosial, dan/atau budaya);
2. Difusi: suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui suatu saluran komunikasi tertentu dalam waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial atau masyarakat (Rogers, 1995, 1997); Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya (UU No. 18 tahun 2002);
3. Pembelajaran: suatu proses belajar (pendidikan-pengajaran, pelatihan, pengkajian, dan praktik serta evaluasi) yang membawa kepada pengembangan diri dan perbaikan sikap, perilaku dan tindakan.
PEMBELAJARAN
BERAGAM INOVASI, KESALINGTERKAITAN & EFEKTIVITAS PENGUATAN
DIFUSI INOVASI
DARI ARGUMENT DIATAS, MAKA:
INOVASI DAPAT MENJADI SUMBER KEUNGGULAN KOMPETITIF/DAYA SAING (Mc.Grath;
Tsai; Venkataraman dan Mc. Millian, 1996);
DALAM HAL INI, TERDAPAT 2 ALASAN;
PERTAMA: INOVASI YANG BERHASIL AKAN MENINGKATKAN NILAI PASAR DARI BARANG DAN JASA YANG DIHASILKAN INOVATOR TERSEBUT;
KEDUA: BERDASARKAN THEORY RESOURCE-BASED VIEW (RBV), DENGAN KEMAMPUAN INOVASI, PRODUK AKAN MENJADI LEBIH SULIT DITIRU.
INTEGRASI URUSAN PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM
INOVASI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
(KPE) BERDAYA SAING
URUSAN PEMERINTAHAN UU No.
23/2014 psl 9 (1) dan 12
(3)
Perencanaan Daerah
Data Informasi
Perencanaan Daerah
Data Informasi
Pengembangan Potensi Ekonomi
Daerah (SDA,SDM dan
SDB)
UU 23/2014 psl 12(3)
Inovasi
IPTEK
Inovasi
IPTEK
KPE PUD
Attraktif
Technolg &
Socio institu. inovasi
Harga Mutu Networking Pemasaran
Pasar
UU No. 23/2014 Psl 391-395
UU No. 23/2014 Psl 391-395
OTDA
UU No. 23/2014 Psl 386 - 389)
UU No. 23/2014 Psl 386 - 389
Networking Pelaku
Daya Saing
UU no 18/2002
UU no 18/2002 Taste &
Preference
UU
23/2014
PEMDA,
PSL 260-
276
Undang-Undang No.18 Thn 2002 tentang S N
P3 IPTEK
Undang-Undang No. 23 Thn 2014
tentang PEMDA
Keterpaduan
5 hal yang perlu dicermati: 1. Globalisasi 2. Perkembangan IPTEK 3. Perkembangan Ekonomi Jaringan 4. Kecenderungan ke arah Ekonomi Pengetahuan 5. Kecenderungan Tumpuan atas Ke-khas-an faktor Lokal (Potensi Dan Produk Unggulan)
Dokumen Perencanaan Bangda: 1. RPJP Daerah 2. RPJM Daerah
3. Renstra SKPD 4. RKP Daerah
5. Renja SKPD Ke lima dokumen perencanaan Bangda tersebut saling terkait dan mendukung
MUSREN
BANG
Integrasi dan Alur Sistem Inovasi Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJP NASIONAL
RPJP DAERAH
RENSTRA K/L (IPTEK)
RPJM NASIONAL
RPJM DAERAH
RENSTRA SKPD
RENJA K/L (IPTEK)
RKP
RKA-K/L
RAPBN
RAPBD
RKA SKPD
RINCIAN APBN
APBN
APBD
RINCIAN APBD
UU. No. 18
Thn 2002
IPTEK
PE
ME
RIN
TA
H
DA
ER
AH
P
EM
ER
INT
AH
P
US
AT
RKP DAERAH
RENJA SKPD
UU. No. 3204
PEMDA
Diserasikan melalui Musrenbang
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Dijabarkan
Pedoman
Memperhatikan Acuan
Diacu
Diacu
Pedoman
SELANJUTNYA
DENGAN DEMIKIAN, INOVASI MERUPAKAN SALAH SATU
FAKTOR PELANCAR TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL YANG
MERUPAKAN INTI DARI PEMBANGUNAN MASYARAKAT;
PERUBAHAN ITU TERJADI SEBAGAI WUJUD PENERAPAN
INOVASI, OLEH KARENA ITU, SAATNYA UNTUK
DISOSIALISASIKAN DENGAN CARA:
1. ANGGOTA SISTEM SOSIAL YANG MENERIMA INOVASI;
2. AGEN PEMBAHARU YANG MEMBAWA IDE/INOVASI;
3. TOKOH MASYARAKAT YANG MENJADI SUMBER KEPUTUSAN PENGADOPSIAN INOVASI;
4. SALURAN ATAU SISTEM KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES SOSIALISASI.
1. Komitment politik melalui Peraturan Perundangan;
2. Komitment pendayagunaan penataan ekonomi daerah yang baik bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkesinambungan ;
3. Komitment meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui Pengembangan IPTEK untuk menjadi daerah yang berprestasi;
4. Komitment meningkatkan kerjasama baik nasional maupun regional untuk difusi dan alih teknologi dengan upaya mengikut sertakan partisipasi masyarakat;
5. Komitmen meningkatkan SDM yang terdidik, kreatif dan trampil;
6. Komitment meningkatkan pemanfaatan potensi/produk unggulan dgn memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang berorientasi lingkungan hidup berkelanjutan;
7. Komitment meningkatkan kapasitas daerah untuk berdaya saing sehingga tercipta Investasi Daerah yang optimal.
3
23
Kapasitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu untuk dikembangkan pemahamannya tentang esensi dari hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif melalui penelitian dan pengembangan terkoordinatif;
Diperlukan adanya suatu pengembangan atau terobosan baru dalam pola penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik untuk mengubah mindset dari pelaksana sektoral maupun regional, menjadi kebijakan yang berlandaskan pada hasil penelitian dan pengembangan (POLICY IS BASED ON RESEARCH (KNOWLDEGE);
24
Penguatan kelembagaan litbang diperlukan Pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah untuk dilakukan dengan 3 (tiga) konsentrasi penting, yaitu:
1. Individu; 2. Lembaga; 3. Sistem. (Diagram berikut)
Dengan demikian, kebersamaan dituntut mulai dari proses formulasi perencanaan, pelaksanaan sampai pada pembinaan dan pengawasan.
PENGUATAN LITBANGDA
25
Tataran
INDIVIDU
Tataran KELEMBAGAAN
Tataran
SISTEM
-Pengetahuan
- Kemampuan
- Kompetensi
- Etos Kerja
- Tata Cara
- Sumberdaya
- Pengambil Keputusan
- Struktur Organisasi
- Budaya Kerja
- SIM
- Kerangka Aturan
- Kebijakan Pendukung
KAPASITAS
PEMERINTAH
DAERAH
EFEKTIVITAS
KOORDINASI
TERCAPAI
visi,
Tujuan
dan
Sasaran
tercapai
Keterpaduan
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
Model Kapabilitas Organisasi
Lingkungan/
strategi
Sistem Kerja
Proses manaje
men
Tim Kepemim
pinan
Sistem sumber
daya manusia
Prinsip dan nilai
Kapabilitas/
budaya
Global Competitiveness Index framework
TAHAPAN PEMBANGUNAN DAYA SAING NASIONAL (lanjutan)
DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT
DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI
DAYA SAING BERBASIS INOVASI
• Infrstruktur • Kelembagaan • Stabilitas makro • Pendidikan dasar
& kesehatan
• Pendidikan tinggi dan training
• Efisiensi pasar • Efisiensi lembaga
keuangan • Ukuran pasar
domestik
• Lembaga riset dan pengembangan
• Industri teknologi tinggi
Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)
Keunggulan Komparatif
Keunggulan Kompetitif
Keunggulan Kompetitif
Oleh karena itu, dalam rangka penguatan
SIDa ke depan, sangat dibutuhkan antara lain:
1. Komitmen dan konsensus Pemda yang
dituangkan dalam bentuk regulasi di Daerah;
2. Membangun interaksi antar para pelaku di
daerah;
3. Memperkuat kapasitas Balitbangda/Terkait (level
Provinsi/Kab/Kota);
4. Jangka pendek Membuat pilot project (level
kab/kota);
5. Jangka menengah – panjang konsentrasi pada
peningkatan kompetensi daerah untuk daya
saing; dan pertumbuhan perekonomian daerah.
Peran yang dimainkan KEMENDAGRI dalam hal ini adalah:
• Policy Oriented Role: yaitu peran analisis yang berorientasi
pada kebijakan manejemen tingkat atas yang bertujuan
untuk memperbaiki kebijakan atau kinerja organisasi
dimasa datang;
• Policy Integrated Strategic Role: yaitu peran analisis yang
diterpadukan dari berbagai strategi kepentingan organisasi
(K/L) dengan upaya mendapatkan dan bertujuan untuk
memperbaiki kebijakan dengan menggunakan Koordinasi
untuk tercipta sinergitas.
• Policy Function Oriented Role: yaitu peran yang
berorientasi penyediaan informasi untuk kepentingan tugas
dan fungsi yang diemban melalui analisis dan bimbingan
tehnis dalam memperbaiki efektivitas kebijakan yang akan
dilaksanakan.
4
DAYA SAING
Kemampuan daya tarik (attractiveness)
atau kemampuan membentuk dan
menawarkan lingkungan paling produktif
dan kinerja unggul yang berkelanjutan
bagi dunia usaha (termasuk menarik
talenta, investasi, dan faktor
penggerak/bergerak lainnya).
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS MENUJU KEUNGGULAN KOMPETITIF
Ekonomi Berbasis SDA
Factor Driven Innovation Driven
Ekonomi Berbasis Inovasi
Investment Driven
Ekonomi Berbasis Industri
Peningkatan Kemampuan Ekonomi
Warisan Ciptaan
Keunggulan Negara
Kompetitif
Komparatif
* Sumber Daya Alam
* Capital and Technology
* Innovation
* Labor Intensive
* Skilled Labor Intensive
* Human Capital Intensive
Kekayaan Negara
TAHAPAN PEMBANGUNAN DAYA SAING NASIONAL (lanjutan)
DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT
DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI
DAYA SAING BERBASIS INOVASI
• Infrstruktur • Kelembagaan • Stabilitas makro • Pendidikan dasar
& kesehatan
• Pendidikan tinggi dan training
• Efisiensi pasar • Efisiensi lembaga
keuangan • Ukuran pasar
domestik
• Lembaga riset dan pengembangan
• Industri teknologi tinggi
Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)
Keunggulan Komparatif
Keunggulan Kompetitif
Keunggulan Kompetitif
UNTUK MENCAPAI GAMBAR INI, PERLU
INTEGRASI BERBAGAI DOKUMEN PENTING UNTUK DAYA SAING
DAYA SAING DAERAH ATAU DAYA SAING NEGARA
Daya saing daerah atau daya saing negara berdasarkan input untuk pembangunan ekonominya, menurut Porter, dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: (1) Factor driven, (2) efficiency driven dan (3) innovation driven. Pada Slide Sebelumnya disajikan tahapan pembangunan suatu negara/daerah berdasarkan keunggulan kompetitifnya.
Menurut Lengyel, berdasarkan hal penggolongan di atas, daerah dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Neofordist region (factor-driven phase), (2) knowledge transfer region (investment-driven phase), dan (3) Knowledge creation region (innovation-driven phase). Keunggulan sejati hanya pada knowledge creation region, karena benar-benar mengandalkan inovasi. Inovasi adalah pelaksanaan dari suatu kreativitas. Pengembangan industri yang berbasis kreativitas disebut sebagai industri kreatif.
PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
Ada 3 faktor yang menjadi pemicu peningkatan daya saing
:
1. Penguatan Kelembagaan Pemda
- Reformasi Birokrasi ; menata lembaga, pns,
- pelayanan publik ; kinerja, kemampuan, sarana
2. Meningkatkan infrastruktur Iptek
- Sarana dan prasarana; infrastruktur utama dan pendukung
- SDM ; pendidikan masyarakat, budaya iptek
- Penggunaan teknologi; teknologi informasi, TTG
3. Penguatan sektor perekonomian lokal berbasis Iptek
- perdagangan, jasa, industri; fasilitasi usaha
- pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan; fasilitasi
- pariwisata, budaya; peningkatan potensi, pengembangan
Siapa saja yang harus bertindak:
Bagaimana Peningkatan Daya Saing:
1. Kepala Daerah: bangun komitmen kebijakan, bentuk kelembagaan, anggaran dan infrastruktur
2. SKPD: alokasikan sumberdaya untuk inovasi
3. Akademisi: transfer iptek, pendampingan, kerjasama
4. PMasyarakat: partisipasi, kreasi, inisiatif
5. elaku usaha: investasi, fasilitasi, hubungan pasar
Selalu melakukan peningkatan penguasaan iptek,
melakukan monitoring dan evaluasi, kontrol publik,
penguatan komitmen para pemimpin daerah, jalin
kerjasama dengan daerah lain atau institusi yang terkait
KLHS UU 39/2009
RPJMD
RPJMD
RPJPN / D UU 25/2004, UU
32/2004, PP 8/2008
RPJMN/D
RPJMD
RPJMD
RKPD
RKPD
APBD
VISI MISI
T R 26 / 2007
INTEGRASI 4 DOKUMENT PENTING
Inovasi dan
Teknologi (Undang-Undang No.18
Thn 2002 tentang S N
P3 IPTEK)
stimulant
stimulant
NEGARA
KESATUAN
diacu
mengacu
diacu
mengacu
5 tahunan
tahunan
tahunan
UU 18/2002:
SISNAS P3 IPTEK
UU 17/2007: RPJPN/D
2005-2025
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2020-2024
Jakstranas Iptek
2010-2014
Jakstranas Iptek
2015-2019
Jakstranas Iptek
2020-2024
Jakstranas Iptek
2005-2009
Jakstranas Iptek
2000-2004
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2004-2009
Renstra K/L dan RPJMD
Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KETERPADUAN IPTEK DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN DI DAERAH
KEBIJ DAN KEPT
PERENC K/L/D/ DAN PENGANGGR
Infrastructure K/L/D --- (DANA)
SUMBERDAYA MANUSIA
PEMBINAAN UMUM DAN TEHNIS
Aktivitas Pendukung
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN
TINDAK LANJUT HASIL
Input Ouput
Aktivitas Utama
Gambar Mekanisme Rantai Nilai (Value Chain).
VISI
RKP RKPD
KOORDINASI KOORDINASI
ARAH
Reposisi BALITBANG Kemendagri & Pemda
Dimensi Kini Akan Datang
Cakupan 1. Reaktif (sesuai permintaan dan
kebutuhan komponen/daerah)
2. Memecahkan masalah secara
parsial
3. Statis (kurang kreatif dan
inovatif)
4. Berpikir jangka pendek
1. Responsif (memahami tantangan yg
dihadapi & menjawab secara
komprehensif)
2. Mencari dan memecahkan akar
masalah (komprehensif)
3. Transformatif dari waktu ke waktu
4. Berpikir jangka panjang (mampu
menuliskan resep pemerintahan
dalam negeri masa depan);
(VISI/ARAH)
5. Kreativitas dan inovatif
Kedalaman Menjawab operasionalisasi Kementerian Dalam Negeri saja
Mencari pondasi unsur-unsur pemerintahan dalam negeri yang keindonesiaan
Hubungan Sistem dan Subsistem
Litbang sbg sebuah sistem an sich Litbang sbg sebuah sistem dan menjadi bagian dari sistem lain yg lbh besar
Budaya Organisasi Status quo Pro perubahan
Perspektif 1. Melihat ke dalam (inward looking) 2. Sulit berkembang 3. Internal kelembagaan
1. Melihat ke luar (outward looking)
2. Elit dan membanggakan
3. Eksternal kelembagaan dan
globalisasi
Inward looking Outward looking
5
Penandatanganan
Peraturan Bersama
Menristek dan
Mendagri No. 3 Tahun
2012 dan No. 36 Tahun
2012 tentang
Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
tanggal 25 April 2012
pada hari puncak
peringatan
HARI OTONOMI DAERAH.
ROADMAP PENGUATAN SIDa
1. KONDISI SIDa SAAT INI;
2. TANTANGAN DAN PELUANG SIDa;
3. KONDISI SIDa YANG AKAN DICAPAI;
4. ARAH DAN KEBIJAKAN SERTA STRATEGI
PENGUATAN SIDa;
5. FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDa;
6. RENCANA AKSI PENGUATAN SIDa.
Mengikuti peta berikut
Innovation roadmap Innovation is a journey and there can be many routes taken to achieve the success that you are looking for. We have produced the innovation roadmap to illustrate our seven point process for successful innovation.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penataan Unsur SIDa 2
Pengembangan SIDa 3
SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi
pemerintah, pemda, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat
di daerah
PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI NO. 03 TAHUN 2012 & 36 TAHUN
2012
RUANG LINGKUP Penguatan SIDa
Sinergi Kebijakan penguatan SIDa 1
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI NO. 03 TAHUN 2012 & 36 TAHUN 2012
BAB II. KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa
Pasal 3 Ayat (1) Pasal 5 Ayat (1)
Pasal 3 Ayat (1) & (2) Pasal 5 Ayat (2)
Menteri Negara Riset dan
Teknologi bersama Menteri
Dalam Negeri menetapkan
kebijakan nasional penguatan
SIDa.
Kebijakan penguatan SIDa
tercantum dalam rencana
strategis lima tahunan
kementerian.
(1) Gubernur menetapkan
kebijakan penguatan SIDa di
provinsi dan kabupaten/kota
di wilayahnya.
(2) Bupati/Walikota
menetapkan kebijakan
penguatan SIDa di
kabupaten/kota.
Kebijakan penguatan SIDa
tercantum dalam:
• Roadmap penguatan SIDa;
• RPJMD; dan
• RKPD.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI NO. 03 TAHUN 2012 &
36 TAHUN 2012
Pasal 7 Ayat (2) & (3)
Pasal 8 Ayat (2) & (3)
Dalam hal peraturan daerah
tentang RPJMD sudah
ditetapkan, pemerintahan
daerah provinsi dan
kabupaten/kota melakukan
perubahan peraturan daerah
yang mengatur tentang RPJMD.
Perubahan peraturan daerah
harus mengintegrasikan
Roadmap penguatan SIDa.
Dalam hal peraturan kepala
daerah tentang RKPD sudah
ditetapkan, kepala daerah
melakukan perubahan peraturan
kepala daerah yang mengatur
tentang RKPD.
Perubahan peraturan harus
mengintegrasikan rencana aksi
penguatan SIDa
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
No Kemenristek Kemendagri Gubernur Walikota/Bupati
1. Menetapkan kebijakan teknis penguatan SIDa (road map, grand design, dan action plan) berskala nasional
Menetapkan kebijakan umum penguatan SIDa (road map, grand design, dan action plan) berskala nasional
Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design, dan action plan) berskala provinsi
Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design, dan action plan) berskala kab/kota
2. Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa secara nasional
Menyusun program dan kegiatan pendampingan penguatan SIDa secara nasional
Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa dlm RPJMD dan RKPD
Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa dlm RPJMD dan RKPD
3. Memfasilitasi pendampingan teknis pengembangan iptek
Memfasilitasi pemda dalam pelaksanaan SIDa
Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dlm rangka penguatan SIDa provinsi
Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dlm rangka penguatan SIDa kab/kota
4. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan SD lainnya
Melakukan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan SD lainnya
Melakukan kerja sama dgn pemda lainnya; menyiapkan SDM, dan anggaran
Melakukan kerja sama dgn pemda kab/kota lainnya
5. Memberikan dukungan anggaran
Memberikan dukungan anggaran
Membina dan memfasilitasi pemda kab/kota dlm penguatan SIDa
Menyiapkan SDM, anggaran, sarana dan prasarana lainnya
6. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penguatan SIDa
Monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan pendampingan penguatan SIDa
Monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan SIDa di provinsi
Monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan SIDa di kab/kota
Tugas dan Tanggung Jawab Bersama dalam SIDa
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
BAB III. PENATAAN UNSUR SIDa
PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI NO. 03 TAHUN 2012 & 36 TAHUN 2012
Penataan Kelembagaan SIDa Lembaga/organisasi
Peraturan
Norma/etika/budaya
Kelembagaa
n SIDa
terdiri : Pasal 14
a. institusi
pemerintah,
b. pemerintahan
daerah,
c. lembaga
kelitbangan,
d. lembaga
pendidikan,
e. lembaga
penunjang inovasi,
f. dunia usaha, dan
g. ormas di daerah.
Pa
sa
l 15
Aya
t (1)
Penataan terhadap
pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf b, dilakukan
dengan cara:
Pasal 16 Ayat (2)
a. membentuk BPPD; dan
b. meningkatkan kapasitas dan peran
BPPD sebagai koordinator dalam
penguatan SIDa;
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
BAB V. TIM KOORDINASI
PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI
NO. 03 TAHUN 2012 & 36 TAHUN 2012
Pengarah : 1.Menteri Negara Riset dan Teknologi 2.Menteri Dalam Negeri
Ketua I : Deputi Bidang Jaringan Iptek Kemenristek
Ketua II : Kepala BPP Kemendagri
Sekretaris I : Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek
Sekretaris II : Sekretaris BPP Kemendagri
Anggota : Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan Kemendagri.
Pengarah : Kepala Daerah
Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala BPPD
Anggota : 1.Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait 2.Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait
Pasal 31 Tim Koordinasi Nasional terdiri dari:
Tim Koordinasi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi.
Pasal 34 Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:
Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Implikasi kebijakan (PerBer) penguatan SIDa di masing-
masing daerah berbeda berdasarkan lima kelompok
tindakan, sebaga berikut: 1. Komitment: Daerah telah melengkapi semua dokumen kebijakan
penguatan SIDa sesuai arahan dan amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri.
2. Pemetaan terhadap potensi dan kebutuhan: Daerah memetakan potensi dan kebutuhan terhadap penguatan SIDa baik sumber daya, aktor, dan produk hukum kebijakan penguatan SIDa;
3. Karakteristik “Khas” Daerah: masing-masing daerah telah memasukkan produk-produk unggulan daerah sebagai kondisi SIDa yang ada, (Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050.05/30 Bangda tanggal 7 Januari 1999 produk unggulan suatu daerah);
4. Penyusunan Strategi: dokumen SIDa dapat dijadikan peningkatan kapasitas kelembagaan kelitbangan sebagai prioritas dalam dokumen penguatan SIDa; dan
5. Keberlanjutan: dokumen penguatan SIDa dapat memasukkan mekanisme proses pembinaan dan pengawasan atas keberlanjutan SIDa, integrasi inovasi daerah dengan kebijakan RPJMD dapat dipadukan sebagai rencana penguatan SiDa.
6
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMDA
UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 217
B
E
C
D
A
Koordinasi
Pemerintahan
antarsusunan
Pemerintahan
Pemberian Pedoman dan Standar
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Bimbingan,
Supervisi, dan
Konsultasi
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan
Perencanaan, Litbang,
Pemantauan, dan
Evaluasi Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN
KEMDAGRI DAN PEMDA
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMDA
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN
KEMDAGRI DAN PEMDA
PP No 79/2005 Pasal 2 Ayat 1
Koordinasi Pemerintahan
antarsusunan Pemerintahan
Pemberian Pedoman dan Standar
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Pendidikan dan Pelatihan
Perencanaan, Litbang, Pemantauan, dan
Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 070/38/SJ TERTANGGAL 5
JANUARI 2011 PERIHAL OPTIMALISASI PERAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG PDN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA
•MENGOPTIMALKAN DAN MENINGKATKAN KAPASITAS SKPD YANG MELAKUKAN FUNGSI LITBANG (SDM, PEMBIAYAAN, SARANA/PRASARANA DAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN)
•MEMBERDAYAKAN DAN MENINGKATKAN PERAN SKPD FUNGSI LITBANG; (DAPUR KEBIJAKAN ATAU THIINK TANK)
PENGUATAN KELEMBAGAAN
• PEMETAAN KEBUTUHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD);
• MENFOKUSKAN KEGIATAN LITBANG DI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN PEMDA;
• MERUMUSKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN LITBANG SATU PINTU;
• MEMANFAATKAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKELOLA UNIT KERJA LITBANG DAN DAERAH DAN DILUAR PEMDA.
PERBAIKAN SUBSTANSI (PENYEMPURNAAN
SISTEM DAN PROSEDUR)
• MENJAMIN KETERSEDIAAN TENAGA FUNGSIONAL PENELITI SECARA KUALITAS DAN KUANTITAS;
• MENETAPKAN DAN MENERAPKAN STANDARD PROFESIONALISME LITBANG;
• MENJAMIN KETERSEDIAAN PEMBIAYAAN KEGAITAN LITBANG;
• MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA;
• MEMAKSIMALKAN SARANA PENUJANG SEPERTI ONLINE SYSTEM TECHNOLOGI;
• MELAKUKAN ANALISIS KEBUTUHAN LITBANG/ MENYUSUN GRAND DESINGN DAN ROADMAP LITBANG.
PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA LITBANG
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
BPP KEMENDAGRI BPP PROVINSI BPP KAB/KOTA
Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Kemendagri
Merupakan Kewenangan dan Tanggungjawab BPP Kemendagri
Kelitbangan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan kewenangan dan
tanggung jawab BPP Provinsi atau Sebutan Lainnya atau Lembaga yang
menyelenggarakan fungsi Kelitbangan
Kelitbangan Pemerintahan Daerah Kab/Kota merupakan
kewenangan dan tanggung jawab BPP Kab/Kota atau sebutan lainnya atau Lembaga yang menyelenggarakan fungsi
Kelitbangan a. Pemerintahan Umum
b. Desentralisasi & Otda
c. Adm. dan Manajemen Pemda
serta desa
d. Kesbangpol
e. Penataan Daerah & Wilayah
f. Kependudukan & Catatan Sipil
g. Pemdes & Pemmas
h. Pengelolaan Pembangunan
Daerah
i. Pengelolaan Keuangan Daerah
j. Diklat Sumberdaya Manusia
Aparatur
k. Kebijakan Penyelenggaraan
Pemdagri
l. Koordinasi Sektoral di daerah
m. Binwas
n. Bidang Pemerintahan DN
Lainnya
a. Pemerintahan Umum
b. Otonomi Provinsi
c. Adm. dan Manajemen Pemprov
d. Kesbangpol Lokal
e. Penataan Wilayah
f. Kependudukan & Catatan Sipil
g. Pemdes & Pemmas
h. Pengelolaan Pembangunan Daerah
i. Pengelolaan Keuangan Daerah
j. Diklat Sumberdaya Manusia Aparatur
k. Kebijakan Penyelenggaraan Pemprov
l. Koordinasi Sektoral di daerah
m. Binwas
n. Bidang Pemerintahan DN Lainnya
a. Pemerintahan Umum
b. Otonomi Kab/Kota
c. Adm. dan Manajemen
Pemerintah Kab/Kota
d. Kesbangpol Lokal
e. Penataan Wilayah
f. Kependudukan & Catatan Sipil
g. Pemdes & Pemmas
h. Pengelolaan Pembangunan
Daerah
i. Pengelolaan Keuangan Daerah
j. Diklat Sumberdaya Manusia
Aparatur
k. Kebijakan Penyelenggaraan
Pemkab/Kota
l. Koordinasi Sektoral di daerah
m. Binwas
n. Bidang Pemerintahan DN
Lainnya
BAB III Pasal 4 s/d 6
PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2011
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
TUGAS
a. Menyusun Kebijakan Teknis, rencana, & program kelitbangan di lingkungan Kemendagri & Pemda
b. Melaksanakan Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri
c. Mengkoordinasikan Kelitbangan di lingkungan Kemendagri, Prov, dan Kab/Kota
d. Membina BPP Prov dan BPP Kab/Kota
e. Memberikan Fasiltasi BPP Prov dan BPP Kab/Kota
f. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kpd Mendagri dan unit Es. I di lingkungan Kemendagri
a. Menyusun Kebijakan Teknis, rencana, & program kelitbangan di lingkungan Pemprov & Pemkab/Kota
b. Melaksanakan Kelitbangan di Lingkungan Provinsi
c. Mengkoordinasikan Kelitbangan di lingkungan Prov, dan Kab/Kota
d. Membina BPP Kab/Kota e. Memberikan Fasiltasi BPP
Kab/Kota f. Memberikan rekomendasi
regulasi dan kebijakan kpd Gubernur dan SKPD di lingkungan Provinsi
a. Menyusun Kebijakan Teknis, rencana, & program kelitbangan di lingkungan Pemkab /Kota
b. Melaksanakan & Mengkoordinasikan Kelitbangan di Kab/Kota
c. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kpd Bupati/Walikota dan SKPD di lingkungan Provinsi
BAB IV Pasal 7
PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2011
BPP KEMENDAGRI BPP PROVINSI BPP KAB/KOTA
MAJELIS PERTIMBANGAN
1.Bupati/Walikota
2.Pjbt. Struktural Es. II & Es III
3.Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang
lainnya
TIM PENGENDALI MUTU
1. Kepala BPP Kab/Kota atau sebutan lainnya
atau lembaga yg menyelenggarakan fungsi
kelitbangan
2. Pejabat Struktural di Ling. BPP Kab/Kota
atau sebutan lainnya atau lembaga yg
menyelenggarakan fungsi kelitbangan
3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang
lainnya
TIM FASILITASI
1. Sekretaris BPP Kab/Kota atau sebutan
lainnya atau lembaga yg menyelenggarakan
fungsi kelitbangan
2. Kabag Litbang di Ling. BPP Kab/Kota atau
sebutan lainnya atau lembaga yg
menyelenggarakan fungsi kelitbangan
3. Pejabat Struktural Es. IV di Ling. BPP
Kab/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga
yg mnylnggrkan fungsi kelitbangan
4. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang
lainnya
TIM PELAKSANA
1.Pejabat Fungsional Peneliti/Prkyasa
2.Pejabat Struktural
3.Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang
lainnya
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri
PENGORGANISASIAN BAB V Pasal 8 s/d 22
PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2011
BALITBANG
KEMENDAGRI
MAJELIS PERTIMBANGAN
1. Menteri Dalam Negeri
2. Pejabat Struktural Es. I
3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi
bidang-bidang lainnya
TIM PENGENDALI MUTU
1. Kepala BPP Kemendagri
2. Pejabat Struktural Es. II di
Ling. BPP Kemendagri
3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi
bidang-bidang lainnya
TIM FASILITASI
1. Sekretaris BPP
Kemendagri
2. Kepala Pusat Litbang
3. Pejabat Struktural Es. III
dan Es. IV
4. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi
bidang-bidang lainnya
TIM PELAKSANA
1. Pejabat Fungsional
Peneliti/Perekayasa
2. Pejabat Struktural
3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi
bidang-bidang lainnya
MAJELIS PERTIMBANGAN
1. Gubernur
2. Pjbt. Struktural Es. I & Es II
3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang
lainnya
TIM PENGENDALI MUTU
1. Kepala atau sebutan lainnya
2. Pejabat Struktural di Ling. BPP Prov.
atau lembaga sebutan lainnya yg
menyelenggarakan fungsi kelitbangan
3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang
lainnya
TIM FASILITASI
1. Sekretaris BPP Prov. atau sebutan
lainnya yg mnylnggrkan fungsi
kelitbangan
2. Kabag Litbang di Ling. BPP Prov. atau
lembaga sebutan lainnya yg
mnylnggrkan fungsi kelitbangan
3. Pejabat Struktural Es. IV di Ling. BPP
Prov. atau lembaga sebutan lainnya yg
mnylnggrkan fungsi kelitbangan
4. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang
lainnya
TIM PELAKSANA
1. Pejabat Fungsional Peneliti/Prkyasa
2. Pejabat Struktural
3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang
lainnya
BALITBANG
PROVINSI
BALITBANG
KAB/KOTA
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kegiatan Kelitbangan Model Satu Pintu
Kegiatan kelitbangan dari luar harus melibatkan BALITBANG/DA
BALITBANG mengoordinasikan progran kelitbangan
di lingkungan pemda masing-masing
SKPD msh bisa melaksanakan kegiatan kelitbangan
yg bersifat khusus dgn melibatkan lembaga litbang
Kegiatan kelitbangan harus melibatkan lembaga yg mempunyai tupoksi substansi tertentu
Kegiatan kelitbangan hanya di BALITBANG atau lembaga yg mempunyai tupoksi kelitbangan
KESIMPULAN
1. BAHWA SISTEM INOVASI DAERAH AKAN LEBIH
SUSTAIN DAN BERKEMBANG BILAMANA
TEKNOLOGI DAN SOCIO INSTITUTIONAL DALAM
MASYARAKAT DAPAT SECARA TERINTEGRASI,
ARTINYA MASYARAKAT IKUT SERTA SEBAGAI
PELAKU DALAM PROSES SIDa DIMAKSUD;
2. BAHWA PENGUATAN BALITBANGDA DAPAT
LEBIH EFEKTIF BILAMANA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN LITBANG
DI LAPANGAN LEBIH KOORDINATIF UNTUK
LANGKAH “POLICY IS BASED ON
RESEARCH/KNOWLEDGE”UNTUK DAYA SAING.
PERLU INTERVENSI & FASILITASI YG KUAT DARI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN, BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH, MELALUI UPAYA2 :
MENDUDUKKAN TUPOKSI PENYELENGGARAAN LITBANG SECARA TEGAS KPD BADAN LITBANG.
ALOKASI ANGGARAN SECARA MEMADAI BAGI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KELITBANGAN.
FASILITASI KEBIJAKAN PEMERINTAH UTK EFISIENSI PROSES DLM RGK KEMUDAHAN PENYEDIAAN JABFUNGLIT.
PENGEMBANGAN POLA2 JARLIT SECARA TERPADU (LINTAS SEKTOR)
SARAN TINDAK LANJUT SIDa UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING :
TERIMA KASIH DAN MOHON MAAF
Badan LitBang Kemendagri
PENUTUP