Kebijakan Relaksasi dan Administrasi Pajak Daerah
Kebijakan Relaksasi dan Administrasi Pajak Daerah
1 Juli 2020
Riatu Mariatul Qibthiyyah
LPEM FEB UI
Outline
Perekonomian Daerah – Q1 2020
Kondisi Fiskal Daerah
Review Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah
Perkembangan Administrasi Pajak Daerah
Kesimpulan
Perekonomian Indonesia di Triwulan-I 2020
Sumber: BPS 2020
2,97
2,06
1,54
0,06
2,90
0,43
9,81
10,64
1,39
-3 -1 1 3 5 7 9 11
Gross Domestic Product
Manufacturing Industry
Wholesales and Retail Trade, Repairs
Agriculture, Forestry and Fisheries
Construction
Mining & Quarrying
Information & Communication
Financial & Insurance Activity
Transportation & Storage
2016
2017
2018
2019
2020
Weights in 2020
100.0
21.0
13.2
11.9
10.1
7.4
5.8
4.5
4.1
%
5.07 5.05 5.02 4.972.97
-10
-5
0
5
10
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2019 2020
% p.a. Pertumbuhan PDB per Pengeluaran (% yoy)
Household Investment Government Export Import GDP
Sumber: CEIC
Pertumbuhan PDB per Lapangan Usaha (% yoy)
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 turun drastis menjadi 2,97% (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan
pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,07%, disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran.
• Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah (work from home, penutupan sekolah, dan pembatasan sosial) untuk menurunkan
penyebaran wabah menyebabkan penurunan pertumbuhan hampir di seluruh sektor perekonomian, terutama sektor-sektor
ekonomi yang membutuhkan kehadiran langsung masyarakat seperti sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, dan akomodasi.
• Namun, di tengah wabah Covid-19, ada beberapa sektor yang diuntungkan dan mengalami pertumbuhan positif seperti sektor
informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan kesehatan.
21,40%
59,14%
8,12%
6,19%
2,20%
2,95%
3,25%
2,49%
3,42%
3,83%
0,94%
2,85%
Kondisi Perekonomian Daerah (Per Wilayah)
Sumatera
Jawa
Kalimantan
Bali & Nusa Tenggara
Sulawesi
Maluku & Papua
-5 0 5 10 15
ICT
Keuangan
Pertanian
Konstruksi
Manufaktur
Perdagangan
Transportasi & Pergudangan
Pertambangan
PDB QI - 2019 PDB QI - 2020
-5 0 5 10 15
ICT
Keuangan
Pertambangan
Manufaktur
Transportasi & Pergudangan
Perdagangan
Pertanian
Konstruksi
PDB QI - 2019 PDB QI - 2020
0 2 4 6 8 10
Keuangan
Manufaktur
Pertambangan
Pertanian
ICT
Perdagangan
Transportasi
Konstruksi
PDB QI - 2019 PDB QI - 2020
-4 -2 0 2 4 6 8
Keuangan
Pertambangan
ICT
Pertanian
Transportasi & Pergudangan
Perdagangan
Konstruksi
Manufaktur
PDB QI - 2019 PDB QI - 2020
-5 0 5 10 15
Keuangan
ICT
Pertambangan
Konstruksi
Pertanian
Perdagangan
Manufaktur
Transportasi & Pergudangan
PDB QI - 2019 PDB QI - 2020
-16 -12 -8 -4 0 4 8 12
Pertambangan
Pertanian
Manufaktur
Transportasi
Konstruksi
ICT
Perdagangan
Keuangan
PDB QI - 2019 PDB QI - 2020
(% YoY)
(% YoY)
(% YoY)(% YoY)
(% YoY)
(% YoY)
Sumber: CEIC, diolah
Distribusi PDB
Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY)
• Pandemi Covid-19
menyebabkan penurunan pertumbuhan
ekonomi di hampir seluruh wilayah
(kecuali Maluku & Papua).
• Sebagian besar tekanan berat
dialami oleh sektor transportasi, perdagangan, dan
manufaktur.
Indikator Sosial Ekonomi (Per Wilayah)Meningkatnya potensi pengangguran dan kemiskinan akibat Covid-19 memerlukan dukungan pemerintah terutama melalui kebijakan fiskal untuk mengantisipasi lonjakan kemiskinan dan pengangguran.
9.02
7.335.94 6.18
5.61 5.5 5.34 5.285.18
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT, %)
Sangat Berat Berat Base
0.99
2.75
Berat Sangat Berat
Jawa
0.461.11
Berat Sangat Berat
Sumatera
0.1
3
0.2
5
BeratSangat Berat
Bali & Nusa
Tenggara
0.110.25
Berat Sangat Berat
Kalimantan
0.1
20.3
Berat Sangat
Berat
Sulawesi
0.080.19
BeratSangat Berat
Maluku & Papua10.98
9.88
11.25 11.22 10.8610.64
9.82 9.41
9.18
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f
Tingkat Kemiskinan (%)
Sangat Berat Berat Base
Sumber: BPS & Proyeksi BKF Kemenkeu
Potensi Kemiskinan(Peningkatan dalam juta penduduk)
Potensi Pengangguran(Peningkatan dalam juta penganggur)
Skenario Berat: Skenario Sangat Berat:
Tenaga kerja sektor informal akan terdampak lebih berat
+2,92 +5,23Juta orang penganggurJuta orang penganggur
Kondisi Perekonomian Daerah (Per Provinsi)
Sumber: CEIC, diolah
-1.15
-0.17
1.27 1.341.65 1.73
1.922.06
2.242.49 2.56
2.73 2.84 2.883.04 3.06 3.06 3.09 3.19 3.19
3.82 3.93 4.01 4.064.27 4.36
4.654.91 4.92 4.98 5.01 5.06 5.14
5.68
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
PDB Q1 - 2020
Kondisi Fiskal Daerah
Penyesuaian
(penggunaan)
Dana Transfer
Refocusing
Belanja
Daerah
Penurunan
Penerimaan
Pajak
Relaksasi
Pajak Daerah
45%
42%
13%
APBD - KOMPOSISI ALOKASI PENANGANAN COVID-19 (56,57 T)
Penyediaan Bantuan Sosial
Penanganan Kesehatan
Pananganan Dampak Ekonomi
Kebutuhan yang lebih tinggi terutama
untuk penanganan endemi Covid-19
Implikasi dari kondisi ekonomi,
otomatis juga akan langsung berdampakpada penurunan penerimaan (pajak pusatdan daerah).
Kondisi risiko shortfall dari penerimaan
pajak untuk sebagian pemerintah daerah.
Terlepas dari kondisi budget yang terbatas,
beberapa pemerintah daerah menyediakan relaksasipajak (dan retribusi) daerah.
23%
15%
12%11%
10%
7%
7%
6%4%
3% 2%
Pajak Daerah - APBD 2020 (235,27 T) Prov Pajak Kendaraan Bermotor
Prov Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
KK Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
KK Pajak Bumi dan Bangunan
Prov Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Prov Pajak Rokok
KK Pajak Penerangan Jalan
KK Pajak Restoran
KK Pajak Hotel
KK Pajak Reklame, KK Pajak Hiburan, KK Pajak Parkir
KK Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, KK Pajak Air Tanah,Prov Pajak Air Permukaan, KK Pajak Sarang Burung Walet
45%
19%
13%
23%
Kabupaten dan Kota
Pembebasan
Pemutihan
Pengurangan Pembayaran
Lainnya
80%
3%3%
9%5%
Provinsi
Pemutihan
Pemutihan dan Pembebasan
Peniadaan Pemeriksaan
Pembebasan
Lain-Lain
691.5
71.2
762.7
784.9
72
856.9
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Transfer ke Daerah
Dana Desa
Jumlah TKDD
Perubahan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020
Semula Perubahan APBN (Perpres 54/2020)
Sumber: Kemendagri, 2020
Sumber: DDTC dan
Kemendagri, 2020
Sumber: Kementerian Keuangan
Sumber: Perpres 54/2020
Kondisi Fiskal dan Pajak Daerah
Sebagian besar pajak daerah buoyant, dan sensitive (pro-cyclical) terhadap
business cycle.1
Penurunan PAD khususnya dari pajak daerah, secara persentase, kemungkinan
akan lebih besar untuk tingkat kabupaten dan kota dibandingkan tingkat
provinsi.
Risiko shortfall lebih pada pemerintah daerah yang relatif dominan
penerimaan pajaknya. Sebagian besar penerimaan pajak memang
terkonsentrasi di beberapa wilayah saja.
Jenis pajak daerah yang mengalami risiko penurunan tinggi, adalah untuk jenis
pajak konsumsi dibandingkan dengan basis kekayaan (wealth).
Kondisi Fiskal Daerah
Jumlah
Penurunan Budget (2020 – 2019)* Relaksasi
Pajak
Penanganan
Covid-19**
Terdampak
Pandemi Covid-
19***APBD PADPajak
DaerahSILPA
Provinsi 5 5 1 7 20 34
Kabupaten dan Kota 156 83 49 174 71 85 (zona merah)
112 (zona hijau)Sumber: *Kementerian Keuangan, **DDTC, *** berbagai sumber per 25 juni 2020
Rata-rata Pertumbuhan
2008-2016
Kabupaten
dan KotaProvinsi Pusat Keterangan
Penerimaan 13.65 14.35
PAD 22.96 15.06 6.44 PDN
Pajak daerah 29.00 15.09 8.49 Pajak
Retribusi 5.88 6.42 1.91 PNBP
Hasil kekayaan daerah
yang dipisahkan 10.61 12.45
Lain-lain PAD yang sah 30.71 21.76
Sumber: Qibthiyyah (2018)
Profil Pajak Daerah
Jenis Pajak
Provinsi
Provinsi
dgn
Penurunan
Budget
2020
Distribusi
Pajak Budget
2020, quantile
tertinggi
Pajak Kendaraan
Bermotor
2 75%
Bea Balik
Nama
Kendaraan
Bermotor
6 70%
Pajak Bahan
Bakar
Kendaraan
Bermotor
3 58%
Pajak Air
Permukaan
7 74%
Pajak Rokok 4 61%
Jenis Pajak
Kabupaten dan Kota
Jumlah KK dgn
Penurunan
Budget 2020
Distribusi Pajak,
Budget 2020,
quantile
tertinggi
Pajak Hotel 58 97%
Pajak Restoran 35 89%
Pajak Reklame 12 92%
Pajak Hiburan 441 97%
Pajak Penerangan Jalan 24 74%
Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan
99 80%
Pajak Parkir 25 97%
Pajak Air Tanah 51 95%
Pajak Sarang Burung
Walet
33 95%
Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan
50 91%
Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan
Bangunan
45 93%
Sumber: Diolah, Kementerian Keuangan
Review Kebijakan dan Relaksasi Pajak Daerah
Relaksasi dan insentif pajak, memberikan manfaat untuk taxpayers, namun
juga akan menekan cash-flow pemerintah daerah, dan kemungkinan akan
mempengaruhi piutang pajak daerah.
Di Indonesia, sepertinya relaksasi pajak lebih “generous” di tingkat kabupaten
dan kota, terdapat pemberlakuan pembebasan pajak selain penundaan
pembayaran. Sementara di tingkat provinsi didominasi oleh pemutihan
piutang pajak (local tax amnesty).
Pengalaman dari negara lain di Asia, respon dari relaksasi pajak di tingkat
pemerintah daerah didominasi penundaan pembayaran pajak.
Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah di Beberapa
NegaraJepang
Penundaan pembayaran pajak
daerah, sampai dengan satu tahun
(February 2020 – Januari 2021)
Penundaan (pemberlakuan) pajak
baru, accomodation tax di beberapa
perfectures.
Pengurangan pembayaran pajak
sampai 50% untuk yg mengalami
shortfall revenues antara 30% - 50%
selama 3 bulan berturut-turut, dan
pembebasan pajak untuk yg
mengalami shortfall lebih dari 50%.1
Korea Selatan
Pengurangan pajak pembelian
kendaraan bermotor sampai 70%
antara Maret – Juni 2020 (terdapat
threshold).2
Pengurangan pajak utk SMEs yang
berlokasi di disaster area (daerah
terdampak).3Malaysia
Pembebasan pajak properti untuk
transaksi jual beli (equivalent dengan
BPHTB di Indonesia) properti.7
Thailand
Pengurangan pembayaran pajak properti
(land and building tax) sampai 90%.
Farmland dikecualikan dari pajak
properti.6
India
Penundaan tenggat pembayaran
pajak, seperti road tax.
Pembebasan penalti untuk piutang
pajak.
Peningkatan pajak alkohol (retail)
sampai dengan 70%.5
Filipina
Penundaan pembayaran untuk semua jenis
pajak daerah sampai 25 Juni.4
Perkembangan Administrasi Pajak Daerah
Penggunaan TIK
• Pembayaran pajak (tax payment),
contoh: melalui ATM.
• Proses registrasi dan update
informasi taxpayers dan atau tax
object
• Online filing untuk jenis pajak
tertentu.
• Update dan keterhubungan database
untuk setiap pajak daerah
Kelembagaan
• Koordinasi antar unit pengelola
(jenis) pajak daerah
• Penggabungan unit pengelola
penerimaan daerah
• Kerjasama dengan unit dan atau
lembaga di tingkat pusat.
Kebijakan (administrasi elektronik) Pajak Daerah
di Beberapa NegaraJepang
eLTAX (e-local tax), umumnya bersifat
optional, dan terkoordinasikan (satu
sistem untuk keseluruhan sub-national).
Sistem ini sudah diberlakukan sejak tahun
2002.5,6
Korea Selatan
Electronic Tax transaction, untuk
pemerintah daerah, diberlakukan sejak
tahun 2007. 3
Pembayaran pajak dapat dilakukan
melalui credit card.
2017, SMG (Seoul Metropolitan
Government) juga mengadopsi Open
Tax Court, online appeal terkait
dengan pajak daerah.4
Terdapat kredit (pengurangan pajak)
untuk pembayaran pajak yang bersifat
automatic payment.4
Perpanjangan periode permbayaran
pajak lebih lama untuk yang
melakukan e-filing.
India
Pemberlakuan e-payment untuk pajak
daerah. Pemerintah provinsi (state)
konsolidasi e-tax administration tingkat
lokal.7
Indonesia
Sejak tahun 2015, pembayaran pajak
di beberapa daerah dapat dibayar
melalui ATM dan online payment.1
Informasi (website) informasi
kebijakan pajak daerah.
E-filing system untuk beberapa pajak
daerah.
Sejak 2011, di beberapa daerah,
electronic transaction tracking (cash
register).2
Kesimpulan
Dampak dan pemulihan ekonomi bervariasi antar daerah. Di periode pemulihan ekonomi, perlu dimanfaatkan untuk penguatan administrasi dan perbaikan kebijakan pajak daerah.— Potensi peningkatan penerimaan pajak daerah melalui perbaikan administrasi.
— Penundaan pajak baru atau re-assessment basis pajak.
Tax relief yang diberikan pemerintah daerah, tidak saja pemutihan tapi juga pembebasanseentara (pengurangan) pajak— Kemungkinan awalnya adalah kebijakan untuk menurunkan besarnya piutang pajak daerah.
— Kebutuhan tracking kebijakan tax relief yang dilakukan pemda, termasuk kebijakan pajak daerahsecara umum.
Untuk sebagian besar daerah di Indonesia, terkait electronic tax administration system, masihterbatas pada payment system. — Demand side, pilihan untuk partisipasi online – electronic tax system, dengan keterbatasan mobilitas
taxpayers, kemungkinan akan meningkat.
— Supply side, investasi cukup besar untuk pemerintah daerah, benchmark di beberapa negara, umumnya dikoordinasikan juga untuk sistem administrasi ini oleh pemerintah pusat.
Lampiran
Contoh kebijakan Pajak daerah di tengah covid-19
Keringanan Pajak Daerah Bagi Pelaku UsahaSurakarta, Jawa Tengah
•Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 970/738.1 berisi tentang Keringanan Pajak Daerah Dalam Masa Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyebaran Corona Virus Disease di Kota Surakarta selama empat bulan, dari Mei hingga Agustus 2020. Jenis pajak yang masuk sasaran pemberian dispensasi tersebut yakni pajak hotel, pajak restoran,
pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), pajak parkir, pajak air tanah, PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2), serta Bea Perolehan BPHTB.
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PajakDKI Jakarta
•Peraturan Gubernur No.30/2020 berisi tentang insentif pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaranterhitung sejak 3 April sampai 29 Mei 2020.
•Peraturan Gubernur No.33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKi Jakarta, dimungkinkan adanyapengurangan pokok pajak daerah khususnya kepada pelaku usaha yang terdampak kebijakan PSBB.
•Peraturan Gubernur No.36/2020. Penghapusan denda dan sanksi administrasi berlaku mulai 3 April 2020 hingga akhir masa darurat Covid-19 yang ditetapkan BNPB pada 29 Mei 2020.
Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak DaerahDENPASAR, BALI
•Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor 973/653/BPDKD keringanan bagi dunia usaha hotel, restoran, hiburan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB-P2) tanpa aktivasi mengajukan permohonan. PBB-P2 jatuh tempo diundur hingga 30 September 2020
Contoh kebijakan Pajak daerah di tengah covid-19
Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak dan Penghapusan DendaKarawang, Jawa Barat
• Keputasan Bupati Karawang No: 973/Kep.326-Huk/2020 Penghapusan denda wajib pajak daerah berupa sanksi administrasi dengan
penundaan jatuh tempo pembayaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa Tanggap Darurat Covid-19 Kabupaten Karawang berakhir.
Termasuk wajib pajak daerah yang meliputi Pajak Hotel, Restoran, Tempat Hiburan, Parkir, Reklame, Air Tanah, Sarang Burung Walet,
Mineral Bukan Logam dan Bantuan, PPJ Non PLN
• Penghapusan sanksi administrasi berupa denda untuk PBB-P2 masa pajak terutang dari mulai terbit SPPT sampai dengan akhir tahun 2019
Penghapusan Denda Tunggakan PBBSurabaya, Jawa Timur
• Penghapusan denda PBB yang menunggak sejak tahun 1994 hingga tahun 2020 untuk periode tiga bulan dari 1 April hingga 30 Juni 2020.
Setelah bulan Juni atau awal Bulan Juli, denda itu akan muncul lagi dan wajib untuk dibayarkan oleh para wajib pajak.
Pembebasan Denda, Diskon Pajak dan Pengunduran Jatuh TempoLamongan, Jawa Timur
• Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020 berisi
• Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan dibebaskan untuk masa pajak April sampai 30 September 2020.
Pada pajak hiburan, pembebasan denda berlaku untuk masa pajak bulan April sampai Juni 2020.
• Insentif berupa diskon pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 40% sepanjang bulan
April sampai Juni 2020
• Jatuh tempo PBB dilonggarkan pembayarannya menjadi sampai tanggal 30 September 2020
Contoh kebijakan Pajak daerah di tengah covid-19
Kompensasi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan/Minum dan Pajak
HiburanLandak, Kalimantan Timur
• Surat Edaran Bupati Landak No. 973/87/BPRD/2020 tentang Kompensasi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan/Minum dan Pajak Hiburan
kepada Wajib Pajak/Pelaku usaha Perhotelan, Rumah makan/minum dan Hiburan dengan tidak mengenakan pajak hotel, rumah makan dan minum,
serta hiburan selama tiga bulan, mulai bulan Maret hingga Mei tahun 2020
Pemberian Insentif/ Stimulus berupa Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak
Daerah.
Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah
• Surat Edaran Bupati No. 973/349/BAPENDA.Vberisi tentang Pemberian Insentif/ Stimulus berupa Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah.
Insentif/stimulus untuk masa pajak khususnya Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.bulan April, Mei dan Juni 2020 dapat
dibayarkan pada tanggal 1-31 Agustus 2020, dengan ketentuan tetap melaporkan omset dan pendapatan kepada Bapenda Kobar
Pembebasan Pajak dan RetribusiJayapura, Papua
• Surat Bupati Jayapura Nomor 188-4/12/PENG/SET tentang Pembebasan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Pembebasan pajak dan retribusi selama 4 bulan yang termasuk pajak hotel, pajak restoran dan hiburan, pajak air tanah dan retribusi persampahan
atau retribusi kebersihan.
Contoh kebijakan Pajak daerah di tengah covid-19
Keringanan Pajak bagi Perusahaan Berpartisipasi Dalam Penanganan Virus COVID-19Riau
•Pemerintah Provinsi Riau berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang peduli penanganan virus Covid-19. Perusahaan yang mendapatkankeringanan pajak pada perhitungan akhir 2020 harus mengungkap (declare) bantuan yang diberikan untuk penanganan Coorona dan mendapat konfirmasi dari
pemerintah yang menerima bantuan.
•Keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam bentuk penghapusan denda pajak yang jatuh tempo pada periode tanggap darurat bencana nonalam Covid-19
yaitu pada periode 17 Maret-29 Mei 2020.
Pemberian Insentif/ Stimulus berupa Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak
Daerah.Batam, Kepulauan Riau
•Peraturan Walikota Batam No. 21 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
•SK Walikota Batam No. KPTS.234/HK/III/2020 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif berupa Penghapusan Bunga dan/atau Denda PBB-P2 Periode
Tahun 1994 sampai dengan 2019.
• SK Walikota Batam No. KPTS. 271/HK/IV/2020 tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif berupa Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Daerah
•Pembebasan wajib pajak, sanksi dan bunga pajak untuk sektor hotel, restoran, hiburan, parkir, hingga pajak penerangan jalan umum (PPJU). Keringanan jangkapembayaran pajak dan keringanan masa pembayaran diberikan untuk sektor Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir. Wajib pajak yang jatuh tempo tanggal 20 April
akan diundur hingga 20 Juni, yang jatuh tempo tanggal 20 Mei diundur hingga 20 Juli dan yang jatuh tempo 20 Juni diperpanjang hingga 20 Agustus
Penundaan Jatuh Tempo dan Penghapusan Sanksi Pembayaran Pajak DaerahMusi Banyuasin, Sumatera
Selatan
•Penundaan jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak rumah makan, sarang walet, hotel dan sejumlah objek pajak lain untuk masa pajak April diperpanjanghingga 15 Juli 2020
•Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak BPHTB menjadi 31 Desember 2020.
•Penghapusan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dari masa pajak April hingga 31 Desember 2020