-
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB.REMBANGDisampaikan pada Acara
Sosialisasi Alokasi Dana Desa,Dana Desa,Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah.KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA, ADD, BAGI HASIL
PAJAK & RETRIBUSI DAERAH (Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa)
-
PP 22/2015Tentang Perubahan PP 60/2014UU 6/2014tentangDesaPP
43/2014tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014PP 60/2014tentang
Dana Desa Bersumber dari APBNPERMENDAGRI:Permendagri No. 111/2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di DesaPermendagri No. 112/2014
tentang Pemilihan Kepala DesaPermendagri No. 113/2014 tentang
Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman
Pembangunan DesaRPMKPelaksanaan PP 60/2014(mengatur hal-hal teknis
terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan
evaluasi Dana Desa)DASAR HUKUM
PERMENDES:Rapermendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal
Berskala DesaPermendes No.2/2015 tentang Musyawarah DesaRapermendes
No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
DASAR HUKUM
-
DASAR HUKUMDANA DESAPasal 72 ayat (2) UU 6/2014:Alokasi APBN
bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang
berbasis desa secara merata dan berkeadilan.Besaran alokasi
anggaran dari APBN yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10%
dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara
bertahap;Rp. 79.709.975.000,00PERATURAN BUPATI REMBANG NO 9 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENEPATAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015
-
PENGALOKASIAN DANA DESA (BERDASARKAN UU APBNP 2015 DAN REVISI PP
60/2014)DANA DESA PER KAB/KOTADANA DESA PER DESA10 % Formula90%
Alokasi Dasar25% x Jumlah Penduduk Desa35% x Jumlah Penduduk Miskin
Desa10% x Luas Wilayah Desa30% x IKKMENTERI KEUANGANBUPATI25% x
Jumlah Penduduk Desa35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa10% x Luas
Wilayah Desa30% x IKG90% Alokasi Dasar10 % FormulaKeterangan:
Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten. Jumlah
Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten.
Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten. IKK adalah
IKK kabupaten/kota, IKG adalah Indeks Kesulitan Geografis Desa
(sumber BPS)PENGALOKASIAN DANA DESA DI SETIAP DESA BERDASARKAN PP
22 TH 2015
-
Dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Dirjen PK
Persyaratan :peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa;peraturan daerah mengenai APBD tahun
berjalan; dan laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
Dilakukan oleh bupati/walikota
Periodisasi :Tahap I: 40% Minggu II Bulan AprilTahap II: 40%
Minggu II Bulan AgustusTahap III: 20% Minggu II Bulan
OktoberPeriodisasi :Tahap I: 40% 7 hari kerja setelah diterima di
Kas DaerahTahap II: 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
Tahap III: 20% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah DARI
RKUN KE RKUDDARI RKUDKE RK DESAPENYALURAN DANA DESA
-
PENGGUNAAN DANA DESA
PENGGUNAAN DANA DESA
-
DASAR HUKUMALOKASI DANA DESA (ADD)Pasal 96 PP 43/2014:Pemerintah
Kabupaten mengalokasikan dalam APBD ADD setiap tahun anggaranADD
paling sedikit dialokasikan 10 % dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana DAKRp.
75.082.458.400,00PERATURAN BUPATI REMBANG NO 7 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2015
-
Penggunaan ADD
Penghasilan tetap kades dan katdes 60%Belanja lainnya sebesar
40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa
Sisa dana ADD untuk belanja pembangunan
-
Penghasilan tetap Kades
Kepala Desa sebesar :Jumlah penduduk 1 s/d 1500 = Rp.
2.250.000,00;Jumlah penduduk 1501 s/d 3000 = Rp. 2.350.000Jumlah
penduduk 3001 keatas = Rp. 2.500.000
Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh per seratus ) dari
Penghasilan Tetap Kepala Desa;
Perangkat Desa selain sekretaris Desa sebesar 50% (lima puluh
per seratus ) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa
-
Belanja lainnya
Jaminan Kesehatan sebesar 3% Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.
500.000,Sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000 danPerangkat Desa
sebesar Rp. 300.000, Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 400.000, Wakil
Ketua Rp. 300.000 dan Sekretaris, Anggota BPD sebesar Rp. 250.000,
Operasional BPD sebesar 5%, Operasional RT/RW sebesar 15%,
Operasional LPMD sebesar 2%,Operasional PKK sebesar 7%, Operasional
Karang Taruna sebesar 1%Operasional Linmas sebesar 1%,
-
DASAR HUKUMBAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHRp.
6.157.224.400,00PERATURAN BUPATI REMBANG NO 11 TAHUN 2015 TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2015Pasal 72 ayat (2) UU 6/2014:Salah satu
pendapatan Desa yang wajib diberikan adalah bagian dari hasil pajak
dan retribusi daerah kabupaten.Besaran yang diberikan paling
sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah kabupaten.
-
Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaanPengalokasian dgn
ketentuan :60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa40% dibagi
secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing
DesaAlokasi proporsional:PBB= 70%Pajak Pertambangan = 10%Retribusi
TPI= 10%Pajak dan Retribusi lainnya = 10%Penggunaan :Operasional
Pemerintah DesaBelanja PembangunanBelanja lainnya
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
-
Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.Adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.KEUANGAN DESA(PASAL 71)
-
PENDAPATAN
-
BELANJA DESA
-
Pembiayaan
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada T.A. ybs. maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan SILPAPencairan Dana CadanganHasil penjualan kekayaan
desa yang dipisahkan.PengeluaranPembentukan Dana CadanganPenyertaan
Modal Desa.
-
Pengelolaan
-
PELAKSANAANKEGIATANPengelolaan Keuangan DesaPARTISIPATIF
-
PTPKDMenerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakan &
mempertanggungjwbkanpenerimaan pendapatan Desa & pengeluaran
pendapatan Desa dlm rangka pelaks. APBDesa;Mendapatkan bukti
transaksi atas pendapatan dan pengeluaran;Bertanggungjwb atas
pelaksanaan tugasnya kpd Kades.
-
PENYUSUNANRANCANGAN APBDESA 3 bln stlh dilantik Penjabaran Visi
& Misi Kades;RKPDesa disepakati plg lmbat bln Oktober tahun
berjalan.Sekdes menys. Ranc.Perdes ttg APBdes;Dibahas Kades &
BPD (+Nov.TA sblmya);3 hr Bup/Walikota;plng lama 20 hr;Melampaui
batas, Desa menetapkn;Tdk sesuai, Kades menyempurnakan (7 hr dr hsl
evls.);Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kades dan
Kades tetap menetapkan Ranperdes ttg APBDesa menjadi Perdes,
Bupati/Walikota membatalkan Perdes dgn Keputusan
Bupati/Walikota.
-
1. Pendapatan
PADes;Hasil usaha, hasil aset, swadaya & partisipasi, Gotro
& dll PADesa;Transfer; APBN, APBD Lain-lainPendapatanHibah,
sumbangan pihak ketiga, Hasil Kerjsama, bantuan Perusahaan.2.
Belanja
Klasifikasi kel.Belanja, Bid :2.1. Penyelenggaran Pemdes2.2.
Bangdes;2.3. Kemasyarakatan;2.4.Pemberdayaan Masy. Bid.
Pembelanjaan;2.5. Tak terduga.Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD); Keg.
dibagi, jenis belanja : Belanja Pegawai; Belanja Barang/jasa;
Belanja Modal.
3. Pembiayaan
3.1. Penerimaan 3.1.1 Silpa;3.1.2.Pencairan Dana cadangan;3.1.3
Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan.
3.2. Pengeluaran 3.2.1.Pembentukan Dana
Cadangan;3.2.2.Penyertaan Modal.
-
213STUKTUR APBDesa4LAMPIRAN YG PERLU DISIAPKAN6578
-
10911LAPORAN REALISASI APBDesa SEMESTER I12LAMPIRAN YG PERLU
DISIAPKAN13
-
1. Perubahan hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja;SILPA
tahun sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan;penambahan
dan/atau pengurangan dlm pendapatan desa pd thn berjalan.peristiwa
khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi ,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; Perubahan mendasar
atas kebijakan Pemerintah dan Pemda.dapat dilakukan 1 kali dlm 1
T.A.Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata
cara penetapan pelaks. APBDesa.Dalam hal Bankeu dari APBD Prov.,
Kabupaten, hibah dan bantuan pihak ke-3 yang tidak mengikat ke desa
disalurkan setelah ditetapkannya Perdes ttg Perubahan APB Desa,
perubahan diatur dgn Perkades tentang perubahan APBDesa.Perubahan
APBDesa diinformasikan kepada BPD. Perubahan APBDesa
-
*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Rembang
*****
