DOKUMEN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2016 - 2021
KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN
2018 Jalan Tembus – Barepan Cawas Telp. (0272)897204
ii
KATA PENGANTAR
Kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas
tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan
Cawas Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategis Kecamatan Cawas ini pada
dasarnya merupakan bentuk perencanaan suatu instansi pemerintah selama
6 (enam) tahun kedepan.
Rencana Strategis Kecamatan Cawas Tahun 2016 – 2021
merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan acuan untuk
menentukan arah kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan
Cawas secara realistis di bidang umum pemerintahan. Setiap Tahunnya
selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana
Kerja OPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Untuk itu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Srategis
Kecamatan Cawas Tahun 2016 – 2021 ini merupakan pertanggungjawaban
Kecamatan Cawas Tahun kepada Kabupaten Klaten yang berfungsi untuk
memberikan acuan perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan program
serta dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun
ke depan.
Kami berharap Rencana Strategis Kecamatan Cawas Tahun 2016 –
2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Klaten, Februari 2019
CAMAT CAWAS
Drs. SOFAN, M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19640515 199303 1 004
iii
DAFTAR ISI
Halaman
Cover Judul ………………………………………………………………..... I
Kata Pengantar ……………………………………………………………... Ii
Daftar Isi ……………………………………………………………………... Iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang …………………………………………. 1
1.2 Landasan Hukum …………………………………….... 2
1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………… 7
1.4 Sistematika Penulisan................................................ 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD ………………………….... 11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD…………………...... 11
2.2 Sumber Daya OPD…………………………………...... 12
2.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya OPD ……………... 15
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan
OPD ……………………………………………………... 17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.......................................................
18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan
Fungsi ........................................................................ 18
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................
19
3.3 Telaahan dan Kajian Lingkungan Strategis
21
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis.......................................
27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.................................................... 32
4.1 Tujuan........................................................................ 32
4.2 Sasaran...................................................................... 32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.................................. 33
5.1 Strategi …………………………………....................... 33
5.2 Arah Kebijakan…………………................................. 33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN......................................................................
34
6.1 Deskripsi/Penjelasan.................................................. 34
6.2 Program dan Pendanaan........................................... 43
6.3 Matrik.......................................................................... 45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN……………………………………...........................
46
BAB VIII PENUTUP............................................................................ 49
iv
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Proses pembangunan akan berhasil baik apabila melalui tahap
perencanaan dan pengawasan yang baik pula. Sesuai dengan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan
program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
memperhatikan RPJM Nasional.
Kecamatan Cawas mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintah. Dalam menjalankan tugas pembangunan
mengacu pada konsep pembangunan jangka menengah daerah agar
permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangan ke
depan dapat terselesaikan secara sistematis.
RPJMD merupakan pedoman/acuan untuk mencapai tujuan
pembangunan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah
berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada
kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025.
Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cawas Tahun 2016-
2021 disusun mengacu pada Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun
2016 tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sesuai
dengan peraturan perundangan, khususnya: Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, pada era
sekarang ini juga sudah dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Keberhasilan proses pembangunan perlu didukung
terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance)
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan
negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penerapan dan
pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan
nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih,
berkesinambungan, dan akuntabel.
1.2. LANDASAN HUKUM
Perubahan Renstra Kecamatan Cawas Tahun 2016 - 2021
disusun atas dasar :
1. Landasaan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);
g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
h. Undang–undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2864);
i. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
4
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
l. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663 );
q. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
u. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);
v. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
w. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);
6
x. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2);
y. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019;
z. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
tentang RPJPD dan RPJMD, Tata Cara Perubahan RPJMD
dan RPJPD serta RKPD;
bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009 - 2029 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 28 );
cc. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor
5 ) yang diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 );
dd. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7 );
ee. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten
7
Tahun 2011 – 2031 ( Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 66 );
ff. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021;
gg. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 137 );
hh. Peraturan Bupari Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016 Nomor 32 );
ii. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Perubahan Renstra OPD 2016–2021 merupakan dokumen
teknis operasional yang merupakan acuan untuk menentukan kembali
arah kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Cawas
secara realistis di bidang umum pemerintahan yang dijabarkan dari
Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021. Setiap
Tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam
penyiapan Rencana Kerja OPD yang dalam penyusunannya mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Cawas Tahun 2016–2021 adalah:
1. Sebagai penentuan kembali arah dan pedoman bagi seluruh
pegawai Kecamatan Cawas dalam melaksanakan Tugas Pokok
dan Fungsinya terkait dengan perumusan kebijakan perencanaan
8
pembangunan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan di kecamatan;
2. Untuk merumuskan kembali informasi yang diberikan Kepada para
pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana
Kerja Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten dalam
mengoordinasikan dan menterpadukan perencanaan,
pembangunan dan pelayanan di kecamatan.
3. Untuk mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan
koordinasi dengan seksi-seksi di lingkup Kecamatan Cawas
terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan.
4. Sebagai kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan umum pemerintahan guna menunjang pencapaian target
kinerja pembangunan kecamatan Cawas terutama pada
penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
Tujuan umum dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra
Kecamatan Cawas Tahun 2016 2021 adalah:
1. Untuk mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih masa bhakti 2016–2021 sehingga seluruh upaya
yang dilakukan dapat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi
serta tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam perubahan
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021;
2. Untuk merumuskan kembali program dan kegiatan guna lebih
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk
lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan
Cawas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi,
misi, dan tujuan pembangunan di kecamatan Cawas
3. Merumuskan kembali program dan kegiatan guna Meningkatkan
kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif
yang berorientasi pada keberhasilan secara sistematik di masa
depan.
9
4. Merumuskan kembali program kegiatan guna Meningkatkan
komunikasi antara pemangku kepentingan/multi pihak dalam
pelayanan di kecamatan Cawas.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cawas Tahun 2016 -
2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
2.2 Sumber Daya OPD
2.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya OPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
OPD
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan OPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Pasangan Kepala
Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Non
Kementerian dan Renstra OPD Propinsi
3.4 Telaahan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kabupaten
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
10
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CAWAS
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Klaten
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan di Kabupaten Klaten.
2.1.1 TUGAS KECAMATAN
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta
ketentraman dan ketertiban umum.
2.1.2 FUNGSI KECAMATAN
Untuk menylenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Kecamatan mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat kecamatan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau
Kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan desa atau kelurahan
12
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya
2.1.3 STRUKTUR KECAMATAN
Bagan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Klaten
sebagai berikut :
2.2. SUMBER DAYA OPD
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Cawas berjumlah 20
orang dengan rincian :
a. Pejabat Struktural : 5 orang
b. Staf : 7 orang
c. Sekretaris Desa PNS : 8 orang
CAMAT
SEKRETARIAT
KEL. JAB.
FUNGSIONAL
SEKSI PMD
SEKSI TAPEM
SEKSI TRANTIBUM
SUBAG PK
SUBAG UMUM & K
13
Susunan Jabatan Struktural Kecamatan Cawas
a. Camat
b. Sekretaris Camat
c. Kasi Tata Pemerintahan
d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
f. Kasubag Perencanaan dan Keuangan (Kosong)
g. Kasubag Umum dan Kepegawaian (Kosong)
Susunan staf Kecamatan Cawas
a. Staf Sekretariat : 3 orang
b. Staf Tata Pemerintahan : 2 orang
c. Staf Pemb Masy. dan Desa : 1 orang
d. Staf Trantibum : 1 orang
e. Sekretaris Desa PNS : 8 orang
2.2.2 Data Kepegawaian
a. Data pegawai Kecamatan Cawas menurut tingkat pendidikan
Pegawai Kecamatan Cawas menurut tingkat pendidikan
secara umum didominasi oleh lulusan SLTA yaitu sekitar 52
%, adapun lebih jelasnya sebagai berikut :
No Pendidikan Jumlah
1 SD 1
2 SLTP 0
3 SLTA 11
4 Diploma / D3 1
5 Sarjana / S1 5
6 Pasca Sarjana / S2 2
Jumlah 21
b Data pegawai Kecamatan Cawas menurut Jenis Kelamin
Pegawai Kecamatan Cawas menurut jenis kelamin didominasi
oleh Pria yaitu berjumlah 11 orang, adapun lebih jelasnya
sebagai berikut :
14
No
Pegawai pada
Sekretariat/Seksi
Jenis
Kelamin Jumlah
Pria Wanita
1. Camat 1 - 1
2. Sekretariat 1 3 4
3. Seksi Tata Pemerintahan 2 1 3
4. Seksi PMD - 2 2
5. Seksi Trantibum 1 1 2
6. Sekdes PNS 6 2 8
Jumlah 12 9 21
c. Data pegawai Kecamatan Cawas menurut Golongan Ruang
Pegawai Kecamatan Cawas menurut golongan ruang secara
umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 10 orang,
adapun lebih jelasnya sebagai berikut :
No PNS
GOLONGAN
I II III IV JML
c A b C d a b C d a b C d
1 Camat - - - - - - - - - - 1- - - 1
2 Sekretariat - 1 - - 1 - - - 2 - - - - 4
3 Seksi Tapem - - - - - - 1 - 2 - - - - 3
4 Seksi PMD - - - - - - 1 1 - - - - - 2
5 Si Trantibum - - - - 1 - - - 1 - - - - 2
6 Sekdes PNS - 6 - - 2 - - - - - - 8
Jumlah 0 1 6 0 2 0 4 1 5 1 1 - - 21
2.2.3 Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung pekerjaan dilengkapi dengan
prasarana berupa bangunan gedung kantor 1 buah, bangunan
gedung pertemuan 1 buah dan bangunan gedung tempat
tinggal 1 buah. Sedangkan sarana kerja sebagai berikut :
15
No Jenis Barang Jumlah
barang
Kondisi
1 Kendaraan dinas roda 4 1 Baik
2 Kendaraan dinas roda 2 4 Baik
3 Komputer 5 Baik
4 Printer 7 Baik
5 Mesin Ketik 1 Kurang Baik
6 Almari Besi 1 Kurang Baik
7 Rak Besi 1 Baik
9 Filling Kabinet Besi 7 Baik
10 Almari Kaca 2 Baik
11 White Board 5 Baik
12 Almari Kayu 3 Baik
13 Meja Kayu 15 Baik
14 Kursi Besi 8 Kurang Baik
15 Kursi Kayu Rotan 5 Baik
16 Meja Rapat 1 Baik
18 Kursi Rapat 50 Baik
19 Kursi Putar 12 Baik
20 Bangku Tunggu 3 Baik
21 Meja Komputer 4 Baik
22 Kipas Angin 5 Baik
23 Tangga Aluminium 1 Baik
24 Mimbar/Podium 1 Baik
25 Meja Tamu 2 Baik
26 Almari Buku 3 Baik
27 Buffet Kayu 2 Baik
28 Telepon 1 Baik
29 Sound System 1 Baik
2.3. KINERJA PELAYANAN SUMBER DAYA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
Secara umum tugas utama dari Kecamatan Cawas Kabupaten
Klaten adalah memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh warga
masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Cawas dan juga
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum yang ingin
membutuhkan pelayanan dari Kecamatan Cawas.
Adapun secara umum pelayanan yang diberikan oleh
Kecamatan Cawas kepada masyarakat adalah :
16
Permohonan Kartu Tanda Penduduk
Permohonan Kartu Keluarga
Legalisasi surat-surat umum/Surat Keterangan
Pengajuan Akta Kelahiran
Pengajuan Akta Kematian
Permohonan Pindah Penduduk
Permohonan Masuk Penduduk
Legalisasi Pengajuan Kredit Bank
Permohonan ijin HO
Permohonan ijin IMB
Permohonan SKCK
Permohonan ijin Keramaian
Keringanan Berobat
Legalisasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk dan Belum Pernah Nikah
Legalisasi Dispensasi Nikah
Proposal Bantuan Bupati
Proposal Bantuan Lain-lain
Proposal Bantuan Penguatan Modal
Proposal Bantuan Infrastruktur
Mengkoordinasi penyampaian Bantuan Beras Miskin
Dan lain-lain untuk pelayanan warga masyarakat
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Cawas, Kabupaten Klaten bisa dilihat dalam Tabel II.1
Guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
maka Kecamatan Cawas memperolah anggaran guna pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana
Tabel II.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat
Daerah Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.
17
2.3.1 Alokasi anggaran OPD Kecamatan Cawas
Guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,
maka Kecamatan Cawas memperoleh anggaran guna
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten
Klaten sebagai berikut :
URAIAN Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018
Belanja Tidak Langsung 2.124.046.000 2.324.730.000 1.995.706.000
Belanja Langsung 360.000.000 838.450.000 926.705.000
Belanja Pegawai 32.100.000 43.297.440 97.082.690
Belanja Barang & Jasa 302.642.450 690.950.411 618.481.700
Belanja Modal 15.690.000 51.367.450 43.778.394
JUMLAH BELANJA 2.484.046.000 3.731.230.000 2.922.411.000
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa OPD
Kecamatan lebih kepada pelayanan dan koordinator diwilayah, maka
berharap bahwa pelayanan prima dapat diberikan kepada masyarakat
umum dan dapat mengkoordinasikan berbagai pihak dengan baik guna
pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan ketentraman dan
ketertiban umum secara optimal.
Adapun untuk proyeksi kedepan guna menunjang pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi guna menghasilkan pelayanan yang prima
kepada masyarakat diharapkan pemihakan alokasi anggaran khususnya
belanja langsung agar lebih dioptimalkan. Selama ini pemihakan alokasi
anggaran untuk OPD Kecamatan lebih bersifat menerima dari atas (top
down) dan tidak diberi kesempatan untuk mengusulkan program
kegiatan, selanjutnya agar ada indikator-indikator untuk menentukan
besaran anggaran sehingga dapat lebih dipertanggungjawabkan secara
argumentasi.
18
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah dan menylenggarakan tugas umum
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman
dan ketertiban umum.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Kecamatan mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau
Kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya
Dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas terdapat
permalasahan yang mendasar sehingga mengakibatkan kurang
optimalnya kinerja dari Pemerintah Kecamatan Cawas Kecamatan
Cawas. Adapun permasalahan yang secara umum dihadapi antara lain :
19
a. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah
Kabupaten dan kurangnya penjelasan indikator-indikator yang
mempengaruhi besarnya alokasi anggaran untuk masing-masing
Kecamatan atau OPD.
b. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tidak optimal dan
tidak sesuai dengan kebutuhan.
c. Terbatasnya personil guna menunjang pelaksanan tugas dan fungsi
d. Aturan-aturan yang kurang mendukung khususnya aturan yang
mengatur tentang Standar Operasional dan Standar Pelayanan
Minum.
e. Lemahnya penegakan aturan internal antara lain sistem
kepegawaian, jenjang karier, jenjang pendidikan, reward and
punishment tidak berjalan, pendekatan internal yang sifatnya lebih
mengedepankan struktural artinya salah dan benar bukan berdasar
fakta atau argumen yang kuat tetapi siapa yang berkuasa.
f. Pemberian pelayanan yang kurang independen artinya kadang lebih
mengedepankan kepada kepentingan tertentu.
Dari uraian diatas dapat dilihat identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas pokok fungsi Kecamatan Cawas sebagaimana
Tabel III.I : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok
Fungsi Perangkat Daerah.
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
3.2.1 V I S I
“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”
Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah
sebagai berikut :
20
1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai
batasbatas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan
mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat
Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara
adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang,
pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan
batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat
Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan
kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama
dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa
Kabupaten Klaten kedepan memiliki kemampuan untuk
berinteraksi dan keunggulan kompetitif sehingga mampu dan
dapat bersaing di segala bidang.
3.2.2 Misi Pemerintah Kabupaten Klaten Sedangkan Misi
Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan Visi adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan
berbudaya.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(good and clean governance).
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih
produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan
ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan
kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian
sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan
berkepribadian.
21
7. Meningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan
perlindungan anak.
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.
3.2.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sararan. Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021 yang akan menjadi pedoman dan arah dalam
menyusun program prioritas pembangunan daerah dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, adalah sebagai
berikut:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
2. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan.
3. Program Pengembangan Ekonomi Daerah.
4. Program Peningkatan Infrastruktur Publik.
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup.
6. Program Peningkatan Kualitas Masyarakat.
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.
8. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik.
3.3. TELAAHAN DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS
Untuk menganalisis lingkungan strategis di Kecamatan Cawas,
digunakan pengklasifikasian masalah yang ada dengan menggunakan
konsep SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threats).
Strength : merupakan kondisi kekuatan yang terdapat di
Kecamatan Cawas. Kekuatan yang dianalisis
merupakan faktor yang terdapat di lingkungan internal
Kecamatan Cawas.
Weakness : merupakan kondisi kelemahan yang terdapat di
Kecamatan Cawas. Kelemahan yang dianalisis
merupakan faktor yang terdapat di lingkungan internal
Kecamatan Cawas.
22
Opportunity : merupakan peluang yang terdapat di Kecamatan
Cawas. Peluang yang dianalisis merupakan faktor yang
terdapat di lingkungan eksternal Kecamatan Cawas.
Threats : merupakan tantangan yang terdapat di Kecamatan
Cawas. Tantangan yang dianalisis merupakan faktor
yang terdapat di lingkungan eksternal Kecamatan
Cawas.
Untuk dapat menyusun rencana strategi Kecamatan Cawas,
dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
sebagai berikut :
3.3.1 Analisis Internal
A. Kekuatan (Strength)
1. Tersedianya Peraturan dan Perundang-undangan yang
mendukung (Perda dan Perbup).
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten
dalam bidang pelayanan masyarakat.
3. Tersedianya database bidang pemerintahan,
pembangunan dan Ketentraman dan ketertiban umum.
4. Tersedianya lembaga kemitraan di bidang pemerintahan,
pembangunan dan Ketentraman dan ketertiban umum.
5. Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dalam
pelayanan umum.
6. Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat.
7. Tertanamnya potensi dan nilai-nilai budaya yang ada di
masyarakat.
8. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap
kegiatan kecamatan.
B. Kelemahan (Weaknesses)
1. Distribusi Sumber Daya Manusia belum merata.
2. Terbatasnya sarana prasarana kerja.
3. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat
kelancaran program kegiatan.
23
4. Koordinasi, informasi dan sinkronisasi antar lembaga
masyarakat belum optimal.
5. Rendahnya pemahaman pegawai dan masyarakat
terhadap peraturan perundangan.
6. Rendahnya motivasi terhadap perkembangan teknologi
(IT) sehingga kemampuan teknis dari sebagian pegawai
masih kurang.
7. Adanya rotasi pegawai yang sangat mempengaruhi proses
kerja pegawai pada level bawah yang masa kerjanya lama
masih dengan mindset lama.
8. Tingkat responsibilitas pegawai terhadap perkembangan
dinamika masyarakat terbatas.
3.3.2 Analisis Eksternal
A. Peluang (Opportunities)
1. Adanya dukungan dari anggaran APBD untuk
peningkatan kualitas kerja.
2. Adanya pelatihan teknis fungsional untuk para pegawai
baru hasil rotasi pegawai.
3. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda.
4. Adanya lembaga kemasyarakatan yang turut
berpartisipasi di dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
ketentraman dan ketertiban umum.
6. Adanya media yang bisa dijadikan media sosialisasi
program kepada masyarakat.
B. Ancaman (Threats )
1. Terjadinya krisis kewibawaan di lingkungan pegawai.
2. Berkembangnya budaya menyimpang di kalangan
masyarakat dalam sebuah proses dan prosedur.
3. Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap
pelayanan publik.
4. Munculnya aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang
sehingga menyebabkan keresahan masyarakat.
5. Terjadinya bencana alam yang menimbulkan korban.
24
6. Berkembangnya tempat-tempat yang disalahgunakan
untuk perilaku menyimpang dari norma yang berlaku.
7. Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang
negatif.
Matriks SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threats) :
Kekuatan (S) Kelemahan (W)
1. Tersedianya Peraturan dan Perun dang-undangan yang mendukung (Perda dan Perbup).
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang pelayanan masyarakat.
3. Tersedianya database bidang peme rintahan, pembangunan dan kema syarakatan.
4. Tersedianya lembaga kemitraan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasy.
5. Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi dalam pelayanan umum.
6. Terbangunnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masy.
7. Tertanamnya potensi dan nilai-nilai budaya yg ada di masy.
8. Tingginya tingkat partisipasi masya rakat dalam setiap kegiatan kecamatan.
1. Rendahnya pemahaman pegawai dan masyarakat terhadap peraturan perundangan.
2. Distribusi Sumber Daya Manusia belum merata.
3. Terbatasnya sarana prasarana kerja.
4. Koordinasi, informasi dan sinkronisasi antar lembaga masyarakat belum optimal.
5. Rendahnya motivasi terhadap per kembangan teknologi (IT) sehingga kemampuan teknis dari sebagian pegawai masih kurang.
6. Adanya rotasi pegawai yang sangat mempengaruhi etos kerja pegawai pada level bawah yg masa kerjanya lama masih dengan mindset lama.
7. Tingkat responsibilitas pegawai terhadap perkembangan dinamika masyarakat terbatas.
8. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat kelancaran program kegiatan.
Peluang ( Opportunities ) Ancaman ( Threats )
1. Adanya dukungan dari anggaran APBD untuk peningkatan kualitas kerja.
2. Adanya pelatihan teknis fungsional untuk para pegawai baru hasil rotasi pegawai.
3. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda.
4. Adanyanya lembaga kemasya rakatan yang turut berpartisipasi di dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatnya kepedulian
1. Terjadinya krisis kewibawaan di lingkungan pegawai.
2. Berkembangnya budaya menyim pang di kalangan masyarakat dalam sebuah proses dan prosedur.
3. Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat thd pelayanan publik.
4. Munculnya aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang sehingga menye babkan keresahan masyarakat.
25
stake holder terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Adanyanya media yang bisa dijadikan media sosialisasi program kepada masyarakat.
5. Terjadinya bencana alam yang menimbulkan korban.
6. Berkembangnya tempat-tempat yg disalahgunakan untuk perilaku menyimpang dr norma yg berlaku.
7. Pengaruh perkembangan teknologi dan inf. yg negatif.
Pemetaan Interaksi Faktor Faktor-faktor Eksternal
Faktor-faktor internal
Peluang (O) Ancaman (T)
K E K U A T A N
(S)
1. Manfaatkan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan & trantibum.
2. Dayagunakan pelatihan teknis fungsional dan struktural untuk meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
3. Mantapkan peran lembaga masyarakat dan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
4. Mantapkan kerjasama dan peran lembaga kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
1. Mantapkan upaya mengatasi krisis kewibawaan pegawai dan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik melalui pembinaan pegawai.
2. Dayagunakan peran lembaga kemitraan, potensi dan nilai-nilai budaya serta tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya mengatasi budaya menyimpang dan pengaruh perkembangan teknologi & informasi yang negatif.
3. Manfaatkan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan jaringan informasi dan komunikasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.
4. Manfaatkan penegakan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi berkembangnya tempat-tempat yang disalahgunakan untuk perilaku yang menyimpang.
Peluang (O) Ancaman (T)
K E L E
1. Atasi rendahnya pemahaman pegawai dan masyarakat terhadap peraturan
1. Tingkatkan pemahaman pegawai & masy terhadap peraturan per-UU-an
26
M A H A N
(W)
perundangan dengan memanfaatkan lembaga kemasyarakatan, pelatihan, beasiswa pendidikan, serta perkembangan teknologi informasi (IT).
2. Atasi terbatasnya sarana dan prasarana kerja dengan memanfaatkan anggaran yang ada secara efektif untuk peningkatan kualitas kerja.
3. Atasi belum optimalnya koordinasi, informasi, dan sinkronisasi antar lembaga masyarakat melalui peningkatan kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
4. Tingkatkan motivasi dan responsibilitas pegawai terhadap perkembangan dinamika masyarakat melalui pelatihan yang diadakan oleh Pemda dan mass media.
2. Tingkatkan motivasi dan kompetensi pegawai untuk mengatasi krisis kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Atasi rendahnya etos kerja dan pola pikir lama dengan rotasi pegawai secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Atasi keterbatasan anggaran dengan pengajuan anggaran sesuai dengan skala prioritas.
Sebagai elemen pokok yang dipergunakan dalam perumusan
faktor-faktor penentu keberhasilan adalah :
1. SDM yang profesional di bidang Pemerintahan,
Pembangunan dan trantibum yang cukup untuk menunjang
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang cukup
tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri yang
kreatif dan inovatif.
3. Terwujudnya koordinasi antara Pemerintah dan swasta
sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial.
27
Kemudian dapat dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan
sebagai berikut :
1. Tersedianya SDM yang profesional dibidang Pemerintahan,
pembangunan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Adanya koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah, swasta
dan masyarakat.
3. Tersedianya sumber daya alam dan potensi sosial yang
memadahi.
4. Tersedianya Peraturan dan Perundang-undangan yang
mendukung.
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
3.4.1 PERMASALAHAN
1. Keterbatasan anggaran menyebabkan terhambatnya
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi.
Sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi kecamatan,
menurut PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan
Bupati Klaten Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan di Kabupaten Klaten, dengan tersedianya dana
yang ada (terbatas), dan adanya peraturan yang berubah di
dalam perubahan anggaran dengan adanya penambahan
kegiatan baru secara top down, sehingga tidak / kurang
memadai dan tidak sesuai dengan time schedule yang telah
direncanakan dalam pelaksanakan program dan kegiatan.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum
maksimal.
a) Lemahnya pemahanan terhadap tugas pokok dan fungsi
kecamatan
b) Lemahnya pemahaman mengenai peraturan pelaksanaan
tugas operasional
c) Pelaksanaan tugas kurang optimal karena tidak sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi
d) Terbatasnya tenaga dan pengetahuan pengelola keuangan
dan barang, kearsipan, perpustakaan & tenaga operasional.
e) Kedisiplinan dan etos kerja pegawai belum optimal.
28
f) Kurangnya pelatihan teknis fungsional sesuai dengan
tupoksi.
g) Lemahnya motivasi pegawai karena terlalu lama bekerja di
satu bidang tugas.
h) Penempatan SDM tidak sesuai dengan keahliannya.
3. Kurangnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan untuk
mendukung tupoksi.
a) Tidak adanya ruang khusus untuk kearsipan dan
perpustakaan.
b) Terbatasnya sarana pelaksanaan tugas (komputer,
kendaraan dinas roda dua, alat untuk penanggulangan
tanggap darurat).
c) Tempat parkir pegawai / umum kurang memadai.
d) Jaringan internet guna proses KTP dan KK kadang
mengalami gangguan.
e) Proses perizinan masih sepenuhnya ditangani di tingkat
Kabupaten.
3.4.2 ISU-ISU STRATEGIS
A. Pelayanan Umum / Publik.
a) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian.
- Otonomi daerah
Isu strategisnya adalah dengan berlakunya UU No.32 Th.
2004, hubungan antara pemerintah desa dengan
kecamatan terdapat kesenjangan di dalam pembinaan
pelaksanaan pemerintahan disebabkan desa
menganggap mempunyai otonomi utuh.
- Pemerintahan Umum
Isu strategisnya adalah penyerahan kewenangan
kepada kecamatan masih terjadi tarik ulur antara OPD
Kabupaten yang membidangi.
29
- Administrasi keuangan daerah
Isu strategisnya adalah kecamatan tidak optimal dalam
perencanaan dan pelaksanaan karena sistem
penganggaran belum disesuaikan dengan kebutuhan.
- Perangkat daerah
Isu strategisnya adalah peran dari perangkat daerah
khususnya kecamatan dalam rangka menangkap
inspirasi dan aspirasi masyarakat masih terkendala
dengan lemahnya sistem koordinasi antar lembaga.
- Kepegawaian
Isu strategisnya adalah terbatasnya SDM di kecamatan
baik dari jumlah, pendidikan maupun kompetensi yang
dibutuhkan.
- Persandian
Isu strategisnya adalah lemahnya komunikasi dan
deteksi dini terhadap ancaman, hambatan, gangguan,
dan tantangan di masyarakat sehingga menimbulkan
terjadinya pelanggaran, ketertiban dan kenyamanan
kehidupan masyarakat.
b) Budaya
Isu strategis pada urusan budaya adalah masih rendahnya
penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-
hari, dan belum optimalnya koordinasi antar organisasi
kemasyarakatan (pelaku budaya).
c) Sosial
Isu strategis pada urusan sosial adalah masih tingginya
angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial.
d) Kependudukan dan Catatan Sipil
Isu strategis di bidang kependudukan dan catatan sipil
adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam
tertib administrasi kependudukan, dan kurangnya
konsistensi proses penyelesaian di bidang kependudukan
dan catatan sipil. Belum adanya keterpaduan aturan dalam
fungsi KTP sebagai dasar semua pelayanan masyarakat.
30
e) Ketertiban dan keamanan
- Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri.
Isu strategis pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam negeri adalah meningkatnya gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam mematuhi peraturan. Ketidakpastian
hukum menyebabkan masyarakat dapat bertindak
sewenang-wenang terhadap peraturan hukum yg berlaku.
- Penanggulangan bencana
Isu strategis pada penanggulangan bencana alam adalah
perlunya memperkuat kelembagaan, kesiapan
menghadapi bencana (meliputi kegiatan pencegahan,
penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi
baik sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi
serta upaya menghindarkan dari bencana yang terjadi)
pada semua tingkatan masyarakat serta meningkatkan
sarana dan prasarana.
f) Pertanahan
Isu strategis di bidang pertanahan adalah belum optimalnya
pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam perijinan dan sertifikasi tanah.
g) Kearsipan dan Perpustakaan
Isu strategis di bidang kearsipan dan perpustakaan adalah
belum memadainya sumber daya manusia dan sarana
prasarana kearsipan.
B. Pemerintah Desa
a) Aparatur
Isu strategis pada aparatur pemerintah desa adalah kualitas
SDM dan masih lemahnya pemahaman terhadap tugas dan
fungsinya serta aturan-aturan operasional lainnya.
b) Administrasi
Isu strategis administrasi pemerintah desa adalah masih
belum optimalnya pelaksanaan tata kelola administrasi
pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada.
31
c) Pelayanan Umum
Isu strategis pelayanan umum adalah masih lemahnya
pemberian pelayanan kepada masyarakat dan
menempatkan masyarakat seolah-olah kedudukannnya di
bawah.
d) PBB
Isu strategis PBB adalah masih belum optimalnya
penarikan PBB dari masyarkat wajib pajak.
C. Pemberdayaan Masyarakat.
a) Perencanaan pembangunan
Isu strategis pada perencanaan pembangunan adalah
belum adanya sinkronisasi yang mantap antara kebutuhan
masyarakat terhadap percepatan pembangunan dengan
daya dukung pemerintah di dalam fasilitasi yang belum
memadai.
b) Pemberdayaan masyarakat desa.
Isu strategis pemberdayaan masyarakat desa adalah belum
optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa
dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.
c) Industri dan perdagangan
Isu strategis dalam urusan industri adalah masih kurangnya
kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM, inovasi
produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, dan
belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha.
d) Lingkungan hidup
Isu strategis dalam urusan lingkungan hidup adalah masih
kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
sampah, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan
keseimbangan ekologis.
32
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD
KECAMATAN CAWAS
Penetapan tujuan dan sasaran organisasi didasarkan pada faktor -
faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.
Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah
dalam rangka mencapai visi dan misi suatu instansi.
4.1. TUJUAN
Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.
Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan.
Sementara itu, tujuan pada tahun 2016 – 2021 yang sesuai dengan
tujuan dalam RPJMD Kabupaten Klaten adalah : ” Meningkatkan
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.
4.2 SASARAN
Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam
mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efekstif dan efisien.
Adapun sasaran tersebut yakni : ” Meningkatnya Kualitas Layanan
Masyarakat.
Untuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Cawas dapat dilihat dalam Tabel IV.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Daerah.
33
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan perlu perubahan secara
mendasar, terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan
secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan.
5.1. STRATEGI
Strategi yang dijalankan Kecamatan Cawas untuk mencapai tujuan
dan sasaran adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat.
5.2. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya tujuan yang
akan dicapai OPD Kecamatan Cawas dalam 5 Tahun mendatang
adalah :
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan.
3. Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
4. Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.
Untuk Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cawas dalam 5
tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel V.1: Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Arah Kebijakan.
.
34
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. DESKRIPSI/PENJELASAN
Program merupakan instrumen pelaksanaan atau implementasi
kebijakan yang berisi satu atau lebih program sesuai indikator yang
telah ditetapkan baik program prioritas dan program perangkat daerah
guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang di
dalam rencana strategis perangkat daerah. Sedangkan program
prioritas adalah program yang diprioritaskan oleh pemerintah maupun
masyarakat, karena keterdesakannya untuk dilaksanakan, untuk
mengatasi pemecahan masalah yang krusial, serta sangat dinanti dan
dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat tanpa
mengesampingkan program – program yang lainnya.
Agar program tersebut betul – betul memenuhi kriteria prioritas
dan akuntabel, perlu disertai target capaian yang terukur dan
kebutuhan/kerangka pendanaan.
Kerangka pendanaan bersifat indikatif, disesuaikan dengan
keinginan pencapaian Misi pada urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kecamatan Cawas.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cawas
mempunyai Program dan Kegiatan sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 Penyediaan jasa alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
11 Penyediaan jasa pengamanan kantor
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
3 Pengadaan mebeluer
4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
35
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
9 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
11 Pengadaan sound system
12 Pengadaan papan informasi
13 Penataan lingkungan kantor
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
IV. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Pengiriman tim kesenian
2 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
3 Penyelenggaraan festival lesung
4 Grebek pasar tradisional cawas
V. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
VI. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1 Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat Kecamatan
2 Penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
VII. Program Peningkatan Keagamaan
1 Peningkatan dan pembinaan keagamaan
VIII. Program Peningkatan Pengelolaan Logistik
1 Pengadaan bahan logistik
IX. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
X. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 Gerakan desa ramah lingkungan
XI. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 Pelatihan penumbuhan wirausaha baru
XII. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
1 Pengembangan produk unggulan wilayah
XIII. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja perangkat daerah
2 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan perangkat daerah
XIV. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1 Peningkatan koordinasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2 Peningkatan pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
36
3 Peningkatan fasilitasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan diKecamatan
4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5 Pembinaan 10 program pokok PKK Tingkat Kecamatan
6 Penyusunan profil desa/kelurahan/kecamatan
7 Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan
8 Penyelenggaraan sambang warga
XV. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1 Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
2 Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
3 Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
XVI. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1 Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan
2 Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan
3 Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan
4 Intensifikasi PBB tingkat kecamatan
5 Lomba tertib administrasi desa
6 Koordinasi pemilihan kepala desa
7 Koordinasi pengisian perangkat desa
8 Koordinasi pengisian BPD
XVII. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 Penunjang operasional penyampaian dana desa
6.1.2 Perbedaan Program dan Kegiatan Kecamatan Cawas dengan
adanya perubahan Renstra ini dapat dilihat sebagai berikut :
RENSTRA SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA SETELAH PERUBAHAN
PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN
I. Program
Pelayanan Adm
Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
I. Program
Pelayanan Adm
Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Penyediaan jasa
Penyediaan jasa
37
kebersihan kantor kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan makanan dan
minuman
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Penyediaan jasa
pengamanan kantor
Penyediaan jasa
pengamanan kantor
II. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
II. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin /berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin /berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat Rehabilitasi sedang/berat
38
rumah dinas rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Pengadaan sound system Pengadaan sound system
Pengadaan papan informasi Pengadaan papan informasi
Penataan lingkungan kantor Penataan lingkungan kantor
III. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
-
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
IV. Program
Pengelolaan
Kekayaan
-
Pengiriman tim kesenian -
Pengembangan Kesenian
dan Kebudayaan Daerah -
Penyelenggaraan festival
lesung -
Grebek pasar tradisional -
V. Program
Pembinaan dan
Pemasyarakat
Olahraga
-
Penyelenggaraan kompetisi
olahraga -
VI. Program
Pembinaan
Pemuda dan
Olah Raga
-
Fasilitasi kegiatan olah raga
tingkat kecamatan -
39
Penyelenggaraan upacara
peringatan HUT RI -
VII. Program
Peningkatan
Keagamaan
-
Peningkatan dan
pembinaan keagamaan
-
VIII. Program
Peningkatan
Pengelolaan
Logistik
-
Pengadaan bahan logistik -
IX. Program
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
-
Upaya kesehatan
bersumber daya
masyarakat
-
X. Program
Pengembangan
Kapasitas
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup
-
Gerakan desa ramah
lingkungan -
XI. Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif
Usaha Kecil
Menengah.
.
-
40
Pelatihan penumbuhan
wirausaha baru -
XII. Program
Pengembangan
Industri Kecil
dan Menengah
-
Pengembangan produk
unggulan wilayah -
XIII. Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
-
Penyusunan dan evaluasi
renja SKPD -
Monitoring, evaluasi dan
pengendalian program
kegiatan SKPD
-
XIV. Program
Peningkatan
Koordinasi,
Pembinaan dan
Fasilitasi
Administrasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kelurahan
di Kecamatan
XIV. Program
Peningkatan
Koordinasi,
Pembinaan dan
Fasilitasi
Administrasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kelurahan
di Kecamatan
Peningkatan Koordinasi
Administrasi PMD
Peningkatan Koordinasi
Administrasi PMD
Peningkatan Pembinaan
Administrasi PMD
Peningkatan Pembinaan
Administrasi PMD
Peningkatan Fasilitasi
Administrasi PMD
Peningkatan Fasilitasi
Administrasi PMD
Penunjang operasional
penyampaian bantuan
keuangan
Penunjang operasional
penyampaian bantuan
keuangan
Fasilitasi 10 program pkk
tingkat kecamatan
Fasilitasi 10 program pkk
tingkat kecamatan
41
Penyusunan profil
desa/kelurahan/kecamatan
Penyusunan profil
desa/kelurahan/kecamatan
Penyelenggaraan
musrenbang tingkat
kecamatan
Penyelenggaraan
musrenbang tingkat
kecamatan
Penyelenggaraan sambang
warga
Penyelenggaraan sambang
warga
XV. Program
Peningkatan
Koordinasi,
Pembinaan dan
Fasilitasi
Administrasi
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
Kecamatan
XV. Program
Peningkatan
Koordinasi,
Pembinaan dan
Fasilitasi
Administrasi
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
Kecamatan
Peningkatan Koordinasi
Administrasi Trantibum
Peningkatan Koordinasi
Administrasi Trantibum
Peningkatan Pembinaan
Administrasi Trantibum
Peningkatan Pembinaan
Administrasi Trantibum
Peningkatan Fasilitasi
Administrasi Trantibum
Peningkatan Fasilitasi
Administrasi Trantibum
XVI. Program
Peningkatan
Koordinasi,
Pembinaan dan
Fasilitasi
Administrasi
Tata
Pemerintahan
Kecamatan
XVI. Program
Peningkatan
Koordinasi,
Pembinaan dan
Fasilitasi
Administrasi
Tata
Pemerintahan
Kecamatan
Peningkatan Koordinasi
Administrasi Tapem
Peningkatan Koordinasi
Administrasi Tapem
Peningkatan Pembinaan
Administrasi Tapem
Peningkatan Pembinaan
Administrasi Tapem
Peningkatan Fasilitasi
Administrasi Tapem
Peningkatan Fasilitasi
Administrasi Tapem
42
Intensifikasi PBB tingkat
kecamatan
Intensifikasi PBB tingkat
kecamatan
Lomba tertib administrasi
desa
Lomba tertib administrasi
desa
Koordinasi pemilihan kepala
desa
Koordinasi pemilihan kepala
desa
Koordinasi pengisian
perangkat desa
Koordinasi pengisian
perangkat desa
Koordinasi pengisian BPD -
43
6.2. Program Pendanaan
Rencana program dan pendanaan Kecamatan Cawas Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
NO PROGRAM
KERANGKA PENDANAAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.151.164 106.095.124 147.131.000 149.562.000 160.000.000 160.000.000
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.780.086 250.102.127 95.317.000 25.822.000 59.500.000 55.500.000
III Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan - 898.000 3.000.000 3.000.000 - -
IV Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 49.998.500 150.624.450 270.000.000 290.924.000 - -
V Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - 8.000.000 15.000.000 13.750.000 - -
VI Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 16.249.000 55.436.600 52.577.000 31.162.000 - -
VII Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan 13.798.000 9.500.000 10.500.000 11.500.000 - -
VIII Peningkatan Pengelolaan Logistik - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - -
44
IX Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - 14.988.500 15.000.000 14.600.000 - -
X Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup - 14.979.750 15.000.000 15.000.000 - -
XI Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah - - 30.000.000 - - -
XII Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - 3.557.000 5.000.000 - - -
XIII Peningkatan Kualitas Perencanaan - 1.950.000 2.680.000 3.680.000 - -
XIV Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi
Administrasi Pemberdayaan Masyarakat 56.747.950 89.894.200 115.500.000 131.000.000 493.000.000 493.000.000
XV Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi
Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Kecamatan
18.918.000 20.948.500 51.000.000 45.000.000 66.500.000 66.500.000
XVI Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 40.823.250 48.789.050 91.000.000 68.000.000 43.000.000 43.000.000
XVII Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 12.966.500 - - - - -
45
6.3. MATRIK
Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif lebih
terinci sebagaimana terletak dalam lampiran.
46
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian
visi dan misi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada periode masa
jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome
program dan kegiatan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir
periode Rencana Strategis dapat dicapai.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Cawas
mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut :
Program Kecamatan Cawas mencakup :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi
pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan.
4. Program peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi
ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.
5. Program peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi
tata pemerintahan Kecamatan.
Kegiatan Kecamatan Cawas meliputi :
1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
5. Penyediaan alat tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaaan makanan dan minuman.
9. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
11. Penyediaan jasa pengamanan kantor.
12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
47
13. Pengadaan peralatan gedung kantor.
14. Pengadaan mebeluer.
15. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
19. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas.
20. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
21. Pengadaan sound system.
22. Pengadaan papan informasi.
23. Penataan lingkungan kantor.
24. Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan.
25. Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan.
26. Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan.
27. Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan.
28. Fasilitasi 10 program PKK tingkat Kecamatan.
29. Penyusunan Profil desa/Kelurahan/Kecamatan.
30. Penyeleggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
31. Penyelenggaraan Sambang Warga.
32. Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan.
33. Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kecamatan.
34. Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan.
35. Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
36. Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
37. Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
38. Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan.
39. Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa.
40. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa.
41. Koordinasi Pengisian Perangkat Desa.
48
42. Koordinasi Pengisian BPD.
Penjabaran lebih rinci dari keseluruhan program pembangunan
beserta indikator kinerja daerah berupa pelayanan yang akan dicapai dalam
Rencana Strategis Kecamatan Cawas Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat
selengkapnya dalam Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
49
BAB VIII
PENUTUP
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan
Cawas disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan
Kecamatan Cawas selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan
Renstra Kecamatan Cawas tahun 2016-2021 ini akan menjadi pedoman dan
arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Cawas,
serta terpadu dan searah dengan pembangunan Kabupaten Klaten dan
Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun mendatang.
Sebagai tanggungjawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan
daerah perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholders dalam
merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Hal ini karena
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, kegiatan pembangunan dan
tugas kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat,
swasta serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah,
komitmen dan dukungan antar lembaga pedesaan serta kerjasama yang
kuat antara Kecamatan Cawas dengan Pemerintah Kabupaten Klaten dan
Provinsi Jawa Tengah.
Guna pemahaman bersama dari semua pemangku kepentingan
atau stake holders yang ada di Kecamatan Cawas, bahwa Renstra
Kecamatan Cawas Tahun 2016-2021 merupakan acuan atau pedoman dari
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang dijabarkan dalam program dan
kegiatan.
Dari pemahaman tersebut diharapkan :
1. Dokumen Renstra Kecamatan Cawas Tahun 2016-2021 merupakan
pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan Cawas yang disusun setiap
tahun sebagai acuan pembuatan KUA – PPAS, RKA dan DPA.
2. Stakeholders atau pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan
Cawas perlu diberdayakan dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan
Cawas Tahun 2016-2021 karena keberhasilan dari suatu pelaksanaan
program dan kegiatan sangat tergantung dari komitmen para pelakunya.
3. Renstra Kecamatan Cawas Tahun 2016-2021 merupakan pedoman
dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan,
50
sehingga mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus
berpedoman dari Renstra Kecamatan Cawas Tahun 2016-2021.
4. Diharapkan dengan telah ditetapkannya Renstra Kecamatan Cawas
Tahun 2016-2020, maka mulai dari perencanaan, tahap pelaksanaan dan
berakhir dengan evaluasi harus sesuai dengan Renstra Kecamatan
Cawas Tahun 2016-2021. Demikain Rencana Strategis Kecamatan
Cawas Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021 dibuat, semoga Klaten dapat menuju “MEWUJUDKAN
KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA
SAING”
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Cawas Tahun
2016-2021 ini dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang
berkenan.
Klaten, Februari 2019
KECAMATAN CAWASIndikator Kinerja Data Capaian Target Kondisi Akhir OPD
Tujuan/Sasaran/ Akhir Perencanaan Akhir Renstra Periode Renstra Penanggung Lokasi
Program / Kegiatan ( 2015 ) Target Realisasi Rp Target Realisasi Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 ( Rp ) Jawab
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
IKM71,36 79.14 79.94 80.7 81 81.5 82 82
Kec. Cawas Kec. Cawas
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat Nilai Evaluasi
Pelaporan Kinerja
Kecamatan (LKJIP)79 80 82 84 86 87 90 90
Kec. Cawas Kec. Cawas
Prosentase Desa
dengan pelaporan
ADD tertib dan baik90 90 60 65 66 68 69 89
Kec. Cawas Kec. Cawas
Prosentase Usulan
kegiatan
masyarakat pada
musrenbang tingkat
50 50 60 70 80 90 90 90
Kec. Cawas Kec. Cawas
Prosentase angka
kriminalitas 50 50 85 20 70 30 50 50 Kec. Cawas Kec. Cawas
I. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Pelaksanaan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 95,151,164 100 106,095,124 100 147,131,000 100 149,562,000 100 160,000,000 100 160,000,000 100 817,939,288 Kec. Cawas Kec. Cawas
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat
terkirim
800 surat 800 3,771,350 3,000 3,139,750 3,000 3,150,000 2,000 3,150,000 2,000 3,150,000 2,000 3,150,000 12,800 19,511,100 Kec. Cawas Kec. Cawas
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah jenis
rekening terbayar
3 jenis 4 21,983,274 4 19,644,567 4 26,492,000 4 26,492,000 4 29,000,000 4 29,000,000 24 152,611,841 Kec. Cawas Kec. Cawas
3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah THL
Administrasi
Keuangan
0 orang 0 - 0 - 2 25,899,000 2 25,946,000 2 28,000,000 2 28,000,000 8 107,845,000 Kec. Cawas Kec. Cawas
4 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah THL
kebersihan kantor
1 orang 1 11,386,790 1 13,640,508 1 15,501,000 1 16,856,000 1 18,000,000 1 18,000,000 6 93,384,298 Kec. Cawas Kec. Cawas
5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK
tersedia
5 jenis 15 8,805,200 15 7,064,050 15 7,500,000 15 7,500,000 15 7,500,000 12 7,500,000 87 45,869,250 Kec. Cawas Kec. Cawas
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis cetak
dan penggandaan
1 jenis 3 4,000,000 3 2,350,000 3 2,350,000 3 2,350,000 3 2,350,000 3 2,350,000 18 15,750,000 Kec. Cawas Kec. Cawas
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
bangunan
0 jenis 0 - 6 3,858,789 6 3,875,000 10 3,875,000 10 3,875,000 10 3,875,000 42 19,358,789 Kec. Cawas Kec. Cawas
8 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan
dan minuman
tersedia
1 paket 12 6,973,000 12 4,275,000 12 7,125,000 12 7,125,000 12 7,125,000 24 7,125,000 84 39,748,000 Kec. Cawas Kec. Cawas
9 Rapat koordinasi dan konsultasi
luar daerah
Jumlah frekuensi
perjalanan luar
daerah
8 kali 8 9,935,900 12 16,157,500 12 13,933,000 12 15,000,000 12 15,000,000 10 15,000,000 66 85,026,400 Kec. Cawas Kec. Cawas
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CAWAS
KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN 2021
Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan 2021
1
Tujuan : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan di kecamatan
2016 2017 2018 2019 2020
10 Rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Jumlah frekuensi
perjalanan dalam
daerah
12 kali 8 10,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 24 18,000,000 12 18,000,000 80 91,000,000 Kec. Cawas Kec. Cawas
11 Penyediaan jasa pengamanan
kantor
Jumlah THL
pengamanan kantor
2 orang 2 18,295,650 2 20,964,960 2 26,306,000 2 26,268,000 2 28,000,000 2 28,000,000 12 147,834,610 Kec. Cawas Kec. Cawas
II. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
100 45,780,086 100 250,102,127 100 95,317,000 100 25,822,000 100 59,500,000 100 59,500,000 100 536,021,213 Kec. Cawas Kec. Cawas
1 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
terbeli
0 unit 0 - 4 3,669,450 8 24,945,000 0 - 0 - 16 21,000,000 28 49,614,450 Kec. Cawas Kec. Cawas
2 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
terbeli
6 unit 2 5,200,000 1 8,650,000 6 24,550,000 0 - 8 30,000,000 0 - 17 68,400,000 Kec. Cawas Kec. Cawas
3 Pengadaan mebeluer Jumlah mebeleur
terbeli
3 unit 2 4,995,000 17 17,923,000 0 - 0 - 0 - 5 9,000,000 24 31,918,000 Kec. Cawas Kec. Cawas
4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Jumlah rumah dinas
terpelihara
1 unit 1 4,500,000 1 3,999,802 0 - 0 - 0 - 0 - 2 8,499,802 Kec. Cawas Kec. Cawas
5 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung
kantor terpelihara
1 unit 1 7,474,246 1 14,936,525 1 15,000,000 3 15,000,000 3 15,000,000 3 15,000,000 12 82,410,771 Kec. Cawas Kec. Cawas
6 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
terpelihara
6 unit 6 16,640,840 6 6,606,700 6 8,372,000 6 8,372,000 6 10,000,000 6 10,000,000 36 59,991,540 Kec. Cawas Kec. Cawas
7 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
terpelihara
0 unit 0 - 0 - 0 - 4 2,450,000 0 - 0 - 4 2,450,000 Kec. Cawas Kec. Cawas
8 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
terpelihara
0 unit 4 4,475,000 4 2,460,000 4 2,450,000