KEGAGALAN ORBA DALAM MEMBANGUN
BIDANG SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI
BIDANG SOSIAL
KESENJANGAN SOSIAL
Diskriminasi Etnik
KES
ENJA
NG
AN
SOSI
AL
Meningkatnya Angka Kemiskinan
Kelompok Rawan Pangan
Meledaknya Angka Pengangguran
Menurunnya Murid Sekolah
KONFLIK TANJUNG PRIOK
PEMBANTAIAN TIMOR TIMUR
MENINGKATNYA ANGKA KEMISKINAN
Menurunnya pendapatan riil
penduduk diperkirakan
untuk periode 1997-1998
terjadi penurunan
pendapatan riil rata-rata
sebesar 10-14% dalam nilai konstan.
Naiknya jumlah pengangguran,
terutana di kota-kota besar menyebabkan
munculnya kelompok-kelompok miskin dengan perkiraan
sekitar 15 juta orang padatahun1998.
Kenaikan inflasiDiperkirakan untuk harga beras telah meningkat
hampir 200%. Hal ini menyebabkan
turunnya daya beli masyarakat desa
maupun kota
KELOMPOK RAWAN PANGAN
Melihat lebih dalam lagi ke dalam distribusi kemiskinan yang digolongkan
sebagai keluaraga pra sejahtera dan sejahtera meningkat menjadi hampir
17,5 juta. Kelompok masyarakat rawan pangan yang naik secara drastis ini
disebabkan oleh kombinasi antara krisis ekonomi yang menurunkan daya beli dan faktor alam yang tidak menguntungkan.
Meledaknya Angka Pengangguran
Tingkat pengangguran diperkirakan mencapai 15
juta orang atau sekitar 16,5% dari angkatan kerja
pada pertengahan 1998. Hal ini terutama terjadi di
perkotaan,
Menurunnya Murid
Sekolah
Pada tahun 1998/1999 diperkirakan menjadi kenaikan
murid putus sekolah dari sekitar 2,6% menjadi 5,7% untuk murid SD
atau kenaikan sebesar 119,2%. Sedangkan untuk murid SMP naik
5,1% menjadi 13,3% atau kenaikan sebesar 125%. Secara absolut diperkirakan sekitar 17,5 juta murid usia sekolah akan putus
sekolah untuk mencari penghasilan
DISKRIMINASI ETNIK
Sejak tahun 1967, warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing kedudukannya berada di bawah warga pribumi.
Pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah ini karena khawatir, akan menyebarkan pengaruh Komunisme,
rezim Orde baru menjadikan “metode asimilasi” sebagi solusi untuk menyelesaikan apa yang disebut “masalah Cina”.
Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai pergantian nama, Instruksi Presiden No. 14/1967 yang mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat keturunan Cina, Keputusan Presiden No. 240/1967 mengenai kebijakan pokok yang mengatur WNI keturunan asing, serta Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Cina
Kerusuhan Mei 1998 telah membuktikan bahwa tanpa didukung kekuatan politik, posisi orang-orang Tionghoa di Indonesia
yang menurut mitos yang selama ini berkembang di masyarakat seolah-olah
“sangat kuat” di bidang ekonomi, ternyata sangat rentan dan dapat dibuat tidak
berdaya hanya dalam hitungan jam saja.
TRAGEDI MEI 1998
BIDANG POLITIK
Munculnya rezim otoriter sebagai
penghambat demokratisasi
Kepartaian
Militer
peran sosial politik TNI yang melampaui batas telah mengakibatkan tersumbatnya wadah aspirasi masyarakat
campur tangan pihak TNI yang terlalu jauh di berbagai sektor kehidupan telah mengakibatkan semakin rumit dan berlarut-larutnya beberapa konflik yang terjadi di tengah masyarakat
intervensi TNI yang terlalu jauh di bidang hukum telah mengakibatkan semakin lunturnya penghargaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan peradilan.
keterlibatan TNI dalam bidang ekonomi dianggap sebagai penyebab bangkrutnya sektor ini.
DAMPAK POSISI MILITER PADA ORBA
K AS US M ARS I N AH K AR EN A K E T E R L I BATAN OK N UM
TEWASNYA WARTAWAN UDIN
KEPARTAIAN
GOLKAR PARTAI HEGMONIC
yakni bukan partai kader dan partai massa. diciptakan dan
dikembangkan oleh kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat sebagaimana partai massa dan
kader, tetapi dibangun oleh pemerintah
FAKSI MILITER
FAKSI BIROKRASI
BIDANG EKONOMI
Terlalu bergantungnya Indonesia Terhadap Bantuan Luar Negeri
KKN
TERLALU BERGANTUNGNYA INDONESIA TERHADAP BANTUAN LUAR NEGERI
Dibantu
untuk
akibat
IGGI
menyuplai perekonomian Indonesia dengan hutang
luar negeri
kemandirian perekonomian Indonesia melemah
KKN
memegang
sehingga
contoh
Keluarga Presiden Soeharto
perusahaan berskala besar dan nasioanal
Memudahkan untuk melakukan KKN
skandal buruk dalam mengelola hutan tropis tahun 1950
Indonesia memiliki 152 juta hektar, tapi pada tahun 1989
menjadi 109 juta hektar. Pemerintah Orde Baru telah
memberikan konsesi penebangan dengan biaya
rendah
SUDONO SALIM
di akhir tahun 1969,
Soeharto memberikan
sebagian monopoli
penggilingan dan distribusi
gandum dan tepung pada
PT Bogasari Flour Mills,
yang dikuasai oleh
kelompok Salim.