LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Pariwisata
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
3. Fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran
pariwisata nusantara,dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan
industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka
pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan
kelembagaan kepariwisataan;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Pariwisata; dan
g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.
-2-
4. Program : 1. Program Pengembangan Kepariwisataan
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Pariwisata
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata
5. Indikator Kinerja
Utama
: Kementerian Pariwisata
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN SUMBER DATA UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
1.
Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata
1
Opini keuangan Kementerian Pariwisata (predikat)
Untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
2
Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (predikat)
Untuk mengetahui atau mengukur apakah dokumen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Renstra, RKP, DIPA, PK, Renja K/L
2
Meningkatnya investasi di sektor pariwisata.
1
Jumlah investasi sektor pariwisata (US$ Juta).
Untuk mengukur peningkatan jumlah investasi sektor pariwisata.
BKPM, LAKIP, Laporan Akhir Tahun.
DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
-3-
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN SUMBER DATA UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
3
Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.
2
Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang).
Untuk mengukur peningkatan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata.
Data BPS, LAKIP, Laporan Akhir Tahun.
4
Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata.
1
Jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas (lokasi).
Untuk mengukur peningkatan jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas.
BPS, LAKIP, Laporan Akhir Tahun.
5
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)
Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata mancanegara dan efektivitas pemanfaatan sarana promosi sebagai media publikasi pariwisata Indonesia
Data jumlah kunjungan wisman yang berasal dari pintu masuk utama dan cross border, dengan melakukan pendataan ke pintu-pintu masuk tersebut bekerjasama dengan Ditjen Keimigrasian dan BPS serta
Kementerian Pariwisata yang diolah dan dipublikasikan setiap bulannya. Data kunjungan dikeluarkan satu bulan setelah bulan terhitung
DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
MANCANEGARA
-4-
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN SUMBER DATA UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
6
Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)
Untuk mengukur pertambahan nilai kontribusi devisa negara dari sektor pariwisata.
Data BPS
7
Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus).
1
Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan).
Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dan efektivitas pemanfaatan sarana promosi sebagai media publikasi pariwisata Indonesia.
Data jumlah perjalanan wisnus diperoleh dari hasil survey rumah tangga (modul perjalanan yang dilakukan sejalan pelaksanaan Kajian Data Wisnus). Hasil Kajian ini berupa jumlah perjalanan dan profil Wisnus yang kemudian diolah dan dipublikasikan oleh BPS.
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA
-5-
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN SUMBER DATA UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
8
Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus).
1
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara ( Triliun Rupiah)
Untuk mengukur peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara ketika melakukan perjalanan wisata.
Data BPS.
9
Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
1
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)
Untuk mengukur peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDB Nasional dengan menggunakan rasio persentase antara total dampak PDB Nominal Tahunan yang terbentuk sebagai akibat aktivitas kepariwisataan dibandingkan dengan PDB Nominal Tahunan
Nasional.
NESPARNAS, Hasil penghitungan BPS, Ditjen Imigrasi, Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
-6-
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN SUMBER DATA UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
10
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
1
Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (ribu orang).
Untuk mengukur tingkat kompetensi SDM pariwisata
Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Pariwisata, Laporan Monev
2
Presentase lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang).
Untuk mengetahui jumlah lulusan di 4 (empat) UPT Pendidikan Pariwisata yang terserap di sektor kepariwisataan dan sektor terkait baik di dalam maupun luar negeri.
Laporan kegiatan Job Fair, LAKIP UPT, Monev dan studi Penelusuran Alumni (Tracer study).
3
Indeks Reformasi Birokrasi (Presentase)
Untuk mengukur implementasi pelaksaanaan Reformasi Birokrasi.
Dokumen Reformasi Birokrasi
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIEF YAHYA
-7-
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian.
3. Fungsi : a. koordinasi kegiatan Kementerian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, komunikasi publik, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
4. Program : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknisi Lainnya Kementerian
Pariwisata
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata
5. Indikator Kinerja Utama : Eselon I
-8-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya kualitas kinerja organisasi
Kementerian Pariwisata.
1.
Opini keuangan Kemenpar (predikat).
Untuk mengetahui
tingkat kewajaran laporan
keuangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
2.
Predikat SAKIP
Kemenpar (predikat).
Untuk
mengetahui atau mengukur
apakah dokumen telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Renstra, RKP,
DIPA, PK, Renja K/L.
-9-
1. Nama Unit Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan manajemen pengendalian, akuntansi, dan pelaporan keuangan serta
tata kelola perbendaharaan dan verifikasi.
3. Fungsi : a. penyiapan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan rencana program dan
manajemen pengendalian; c. pelaksanaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan keuangan, tata kelola perbendaharaan,
pelaksanaan anggaran dan verifikasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.
4. Kegiatan : Pengembangan Perencanaan dan Keuangan
5. Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan.
1. Presentase jumlah unit kerja yang menyerap
anggaran sesuai dengan target kinerja yang
direncanakan.
Untuk mengetahui unit kerja yang telah menyerap anggaran sesuai dengan
target kinerja yang direncanakan.
Renja K/L; RKA K/L.
Biro Perencanaan dan Keuangan
-10-
2.
Jumlah unit kerja yang melaporkan
sesuai dengan SAP.
Untuk mengetahui realisasi anggaran setiap
unit kerja apakah sudah sesuai dengan rencana
penarikan anggaran.
Laporan Triwulan, Laporan semester
dan Laporan Tahunan.
2.
Terwujudnya rencana program dan
penganggaran serta evalusi dan pelaporan yang
berkualitas.
1
Jumlah unit kerja yang
menyampaikan dokumen perencanaan,
monev dan pelaporan tepat
waktu.
Untuk mengukur capaian kinerja kementerian dan
memberikan rekomendasi kepada pimpinan.
Laporan Hasil Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
-11-
1. Nama Unit Organisasi : Biro Hukum dan Komunikasi Publik
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum, pengelolaan informasi publik, publikasi dan pengelolaan media di lingkungan
Kementerian.
3. Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan penelaahan dan advokasi hukum;
c. Pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
d. Pelaksanaan publikasi dan pengelolaan media; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.
4. Kegiatan : Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik
5. Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1. Terciptanya peraturan perundang-undangan
yang harmonis
1. Jumlah naskah peraturan
perundang-undangan (dokumen).
Untuk mengukur/ menilai kebijakan/
peraturan yang sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.
Hasil dan jumlah naskah peraturan perundang-
undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, PP No.52 Tahun 2012
dan Peraturan Mandiri.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik
-12-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2. Tersedianya layanan
bidang hukum.
1. Jumlah
dokumen layanan bidang hukum.
Untuk mengukur/
menilai pelayanan yang efektif dalam hal penelaahan
hukum, advokasi hukum, dan
publikasi hukum.
Hasil dan jumlah layanan
bidang hukum berdasarkan UU No.12 Tahun 2011, PP No.42
tahun 2013, Perpres No.33 Tahun 2012,
Permen Pariwisata No.6 Tahun 2015.
3.
Tersebarnya pemberitaan dan publikasi kepada
publik.
1. Jumlah dokumen publikasi dan
pemberitaan (dokumen).
Mengukur kinerja pelaksanaan pemberitaan.
Hasil dan jumlah kegiatan publikasi dan pemberitaan berdasarkan
UU No.14 Tahun 2008.
2. Jumlah
dokumen hubungan
antar lembaga (dokumen).
Mengukur kinerja
pelaksanaan hubungan antar
lembaga.
Hasil dan jumlah
pelaksanaan hubungan dengan lembaga
negara/pemerintah berdasarkan UU No.14 Tahun 2008.
4.
Tersedia dan
tersebarnya informasi publik.
1. Jumlah
dokumen pengelolaan informasi dan
dokumentasi program
pendampingan pimpinan (dokumen).
Mengukur kinerja
pengelolaan informasi dan pendokumentasian
program pendampingan
pimpinan.
Hasil dan jumlah
pelaksanaan pengelolaan dan pendokumentasian informasi berdasarkan
UU No.14 Tahun 2008.
-13-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2. Jumlah
dokumen layanan dan sajian
informasi (dokumen).
Mengukur kinerja
pelaksanaan pelayanan dan penyajian
informasi
Hasil dan jumlah
pelaksanaan pelayanan dan penyajian informasi berdasarkan UU No.14
Tahun 2008, PP Komisi Informasi Pusat No.1
Tahun 2010.
3 Jumlah
dokumen pengelolaan informasi krisis
kepariwisataan dan layanan pengaduan
(dokumen).
Mengukur kinerja
pelaksanaan pengelolaan informasi krisis
kepariwisataan dan layanan pengaduan.
Hasil dan jumlah
pelaksanaan pengelolaan informasi krisis kepariwisataan
berdasarkan UU No.14 Tahun 2008, Kepmen Pariwisata No.
KM.05/UM.001/MP/2016 Tanggal 14 Januari 2016.
-14-
1. Nama Unit Organisasi : Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi
2. Tugas : Melaksanakan urusan tata usaha Menteri, rumah tangga, layanan pengadaan dan
perlengkapan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian.
3. Fungsi : a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan rumah tangga;
b. pelaksanaan urusan layanan pengadaan dan perlengkapan;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.
4. Kegiatan : 1. Peningkatan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan organisasi
2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
5. Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian.
1.
Jumlah
dokumen administrasi kepegawaian
(dokumen).
1.
Untuk mengukur
kecepatan pelaksanaan dan penyelesaian
administrasi kepegawaian apakah sudah sesuai
dengan SOP.
a. UU No.8 Tahun
1974 Jo UU No.43 Tahun 1999.
Biro Umum, Kepegawaian,
dan Organisasi
b. UU No.8 Tahun 1999.
c. PP No.30 Tahun 1980.
d. PP No. 32 Tahun 1979.
-15-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
e. PP No. 99 Tahun 2000.
f. PP No. 100 Tahun 2000.
g. PP No. 53 Tahun 2010.
2. Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tatalaksana
sesuai dengan tugas dan fungsi.
1. Jumlah dokumen organisasi dan
tatalaksana (dokumen).
1. Untuk mengukur efektivitas kinerja organisasi,
pengembangan jabatan fungsional dan
ketatalaksanaan.
a. Dokumen keorganisasian dan
pengembangan jabatan fugsional.
3.
Terselenggaranya
layanan umum dan pengelolaan aset BMN
yang akuntabel dan transparan.
1.
Jumlah
laporan aset BMN
(dokumen).
1.
Untuk
meningkatkan akurasi data aset
dan nilai aset BMN di Lingkungan Kementerian
Pariwisata.
a. Undang undang
No.17 Tahun 2003.
b. Undang undang
No.1 Tahun 2004.
c. PP No.6 Tahun 2006.
d. PMK No,171 Tahun 2007.
e. Kepmenkeu Nomor
96/PMK.06/Tahun 2007
-16-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
f. Data Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK-RI.
g. Data Laporan
BMN dari Unit Utama Eselon I.
h. Data Rekonsiliasi.
4. Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa
sesuai dengan standard pengadaan barang/jasa secara elektronik.
1. Jumlah layanan
pengadaan barang/jasa (layanan).
1. Untuk mengukur apakah proses
pengadaan barang / jasa sudah sesuai dengan standard
pengadaan barang/jasa secara elektronik.
a. Dokumen DIPA dan POK.
b. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010.
c. Peraturan Presiden No.70
Tahun 2012.
d. Peraturan Presiden No.4
Tahun 2015.
5. Terwujudnya kepuasan
pegawai di Lingkungan Kementerian pariwisata terhadap pelayanan.
1. Indeks
Pelayanan.
1. Untuk mengukur
tingkat kepuasan terhadap pelayanan.
Hasil Survey.
-17-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
6. Terwujudnya sarana dan prasarana gedung
sehingga memperpanjang usia pakai.
1.
Presentase sarana dan
prasarana dalam kondisi fungsional.
1. Untuk mempertahankan
kondisi sarana dan prasarana gedung sehingga
memperpanjang usia pakai.
Dokumen hasil audit konsultan
gedung dan Hasil Analisa Survey Lapangan.
2. Untuk
meningkatkan pelayanan operasional
pimpinan.
Dokumen
penghapusan kendaraan; Dokumen risalah
lelang kendaraan; e-catalog LKPP.
3. Untuk mendukung kebutuhan sarana
dan prasarana pegawai.
Dokumen hasil dari analisis kebutuhan
4. Untuk mendapatkan bukti kepemilikan
aset BMN secara legal.
Dokumen sertifikat tanah dan
bangunan
-18-
1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat
2 Tugas : Menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3 Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengawasan;
e. Penyusunan Laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian
f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
4 Kegiatan : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata
5 Indikator Kinerja Utama Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
negara dan pelaksanaan kinerja Kementerian Pariwisata serta
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kementerian Pariwisata.
1.
Jumlah unit kerja yang bersih dari
penyimpangan pengelolaan keuangan yang
material.
Hasil Pengawasan oleh Inspektorat.
Laporan Hasil Pengawasan.
INSPEKTORAT
-19-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2.
Jumlah unit kerja
yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal
kategori B.
Hasil Pengawasan
oleh Inspektorat.
Laporan Hasil
Pengawasan.
3.
Jumlah Rekomendasi yang
telah ditindaklanjuti atas
hasil audit Laporan Keuangan dan Kinerja.
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Temuan BPK RI.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
4.
Jumlah SDM Inspektorat yang difasilitasi untuk
meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme.
Untuk mendukung pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka
diperlukan peningkatan kapasitas
organisasi APIP.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
-20-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
5.
Presentase
dokumen layanan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Inspektorat.
Jumlah dokumen
layanan administrasi inspektorat.
Laporan Pelaksanaan
Kegiatan.
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIEF YAHYA
-21-
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
1 Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
2 Tugas : Penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, serta peningkatan daya saing industri pariwisata.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem,
pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan
pemberdayaan masyarakat; c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur
dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri
pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam
rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta
peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata; e. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
f. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
-22-
g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan
ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4 Program : Pengembangan Kepariwisataan
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I
NO KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1
Meningkatnya investasi
di sektor pariwisata
1
Jumlah
Investasi Sektor Pariwisata
(US$ Juta)
Untuk mengukur
peningkatan jumlah investasi sektor
pariwisata.
BKPM, LAKIP,
Laporan Akhir Tahun.
Deputi Bidang Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata
2
Meningkatnya
kontribusi kepariwisataan
terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
1
Jumlah tenaga
kerja langsung, tidak langsung,
dan ikutan sektor pariwisata (juta
orang).
Untuk mengukur
peningkatan jumlah tenaga kerja di bidang
pariwisata.
BPS, LAKIP,
Laporan Akhir Tahun.
-23-
NO KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
3
Meningkatnya kualitas
destinasi pariwisata
1
Jumlah
destinasi pariwisata yang berkualitas
(lokasi).
Untuk mengukur
peningkatan jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas.
BPS, LAKIP,
Laporan Akhir Tahun.
-24-
1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
2 Tugas : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.
3 Fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
b. Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi
hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan keuangan, serta
komunikasi publik. c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan;
pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga,
perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengolahan bahan komunikasi publik, serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang destinasi dan industri pariwisata;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.
4 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
5 Indikator Kinerja
Utama
: Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan
Pelayanan.
1. Presentase jumlah unit kerja yang
menyerap anggaran sesuai dengan target kinerja yang
direncanakan.
Untuk mengetahui atau mengukur apakah unit
kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dan target
kinerja yang direncanakan.
Renja K/L, Renstra, RKP,
PK, IKU, DIPA, RKA-K/L.
Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata
-25-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2.
Jumlah unit kerja yang melaporkan sesuai dengan SAP.
Untuk mengetahui atau mengukur apakah dokumen laporan
keuangan telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
DIPA, RKA-K/L SAI, Laporan Keuangan
Semester dan Tahunan, Om
SPAN.
3.
Presentase capaian
pelayanan bidang hukum, kepegawaian, dan
organisasi tata laksana.
Untuk mengukur /
menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang hukum, kepegawaian, dan
organisasi tata laksana. (presentase ketersediaan
dokumen layanan bidang hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana)
Anjab, Peta
Jabatan, Data Pegawai, Dokumen
Pelatihan/Bimtek, Dokumen
Uraian Tugas, ABK, SOP, Business
Process, SPIP, Rancangan Peraturan dan
NSPK, Dokumen Reformasi
Birokrasi.
-26-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
4.
Presentase capaian pelayanan bidang umum, informasi,
dan komunikasi publik.
Untuk mengukur / menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang
umum, dokumen informasi, dan
komunikasi publik. (presentase ketersediaan dokumen layanan bidang
umum, dokumen informasi, dan komunikasi publik)
Laporan BMN, SIMAK BMN, Laporan
Persediaan Barang (asset), e-office, e-government, e-commando, Laporan Kearsipan.
5.
Dokumen perencanaan yang
disampaikan tepat waktu.
Untuk mengukur capaian jumlah dokumen
perencanaan yang disampaikan tepat waktu.
Renja K/L, Renstra, RKP,
PK, IKU, DIPA, RKA-K/L.
6.
Dokumen
monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.
Untuk mengukur capaian
jumlah dokumen monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.
Laporan Monitor
dan Evaluasi, Laporan Tahunan dan
LAKIP.
-27-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Industri Pariwisata
2 Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang
kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata,
standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) industri pariwisata di bidang
kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata,
standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
d. Bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha
pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata.
4 Kegiatan : Peningkatan Industri Pariwisata
5 Indikator Kinerja
Utama
: Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1
Meningkatnya Kualitas Industri Pariwisata
1 Jumlah NSPK di bidang industri pariwisata yang ditetapkan
(dokumen).
Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang industri
dan investasi pariwisata.
Laporan Akhir Tahun.
Asisten Deputi Industri Pariwisata
-28-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2
Jumlah kesepahaman
di bidang industri pariwisata yang
ditindaklanjuti (dokumen).
Untuk mengukur
kualitas koordinasi di bidang industri dan
investasi pariwisata
Laporan Akhir
Tahun
3
Jumlah
kab/kota/kawasan pariwisata yang memiliki industri
pariwisata yang berkualitas (lokasi).
Untuk mengukur
kualitas industri pariwisata.
Laporan Akhir
Tahun
-29-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
2 Tugas : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas
dan ekosistem pariwisata; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang perancangan
destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata; c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas
dan ekosistem pariwisata serta;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem;dan
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem;
4 Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
5 Indikator Kinerja
Utama
: Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
1
Meningkatnya kualitas
pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di
destinasi pariwisata
1 Jumlah NSPK di
bidang pengembangan infrastruktur dan
ekosistem pariwisata yang ditetapkan
(dokumen).
Untuk mengukur
penerapan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem
pariwisata
Laporan
Akhir Tahun
Asisten Deputi
Pengembangan Infrastruktur dan
Ekosistem
-30-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
2
Jumlah kesepahaman di bidang pengembangan
infrastruktur dan ekosistem pariwisata
yang telah ditindaklanjuti (dokumen).
Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang pengembangan
infrastruktur dan ekosistem pariwisata
Laporan Akhir Tahun
3
Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang
memiliki infrastruktur dan
ekosistem pariwisata yang berkualitas (lokasi).
Untuk mengukur kualitas infrastruktur dan ekosistem pariwisata.
Laporan Akhir Tahun
-31-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan
2 Tugas : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta
pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi, di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan
petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan wisata
bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan
petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi wisata alam
dan buatan; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi wisata alam dan
buatan.
4 Kegiatan : Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan
5 Indikator Kinerja
Utama
: Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
1
Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan
Buatan
1 Jumlah NSPK di bidang destinasi wisata alam dan
buatan yang ditetapkan (dokumen).
Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang pengembangan
destinasi wisata alam dan buatan
Laporan Akhir Tahun
Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan
-32-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN
SUMBER
DATA PENANGGUNG JAWAB
2
Jumlah
kesepahaman di bidang destinasi
wisata alam dan buatan yang ditindaklanjuti
(dokumen).
Untuk mengukur kualitas
koordinasi di bidang pengembangan destinasi
wisata alam dan buatan
Laporan
Akhir Tahun
3
Jumlah kab/kota/kawasan
pariwisata yang memiliki destinasi
wisata alam dan buatan yang berkualitas.
Untuk mengukur kualitas destinasi wisata alam dan
buatan
Laporan Akhir Tahun
-33-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya
2 Tugas : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta
pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi wisata
budaya; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya.
4 Kegiatan : Pengembangan Destinasi Wisata Budaya
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
1
Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata
Budaya
1 Jumlah NSPK di bidang destinasi
wisata budaya yang ditetapkan
(dokumen).
Untuk mengukur penerapan kebijakan di
bidang pengembangan destinasi wisata budaya
Laporan Akhir Tahun
Asisten Deputi Pengembangan Destinasi
Wisata Budaya
-34-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
2
Jumlah kesepahaman di bidang destinasi
wisata budaya yang ditindaklanjuti
(dokumen).
Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang pengembangan destinasi
wisata budaya
Laporan Akhir Tahun
3
Jumlah kab/kota/kawasan
pariwisata yang memiliki destinasi wisata budaya yang
berkualitas (lokasi).
Untuk mengukur kualitas destinasi wisata budaya.
Laporan Akhir Tahun.
-35-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
2 Tugas : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tata kelola di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.
4 Kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
1.
Jumlah NSPK di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan(dokumen).
Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.
Laporan Akhir Tahun.
Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
-36-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
2.
Jumlah kesepahaman di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti. (dokumen).
Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.
Laporan Akhir Tahun.
3.
Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang memiliki tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas (lokasi).
Untuk mengukur kualitas tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.
Laporan Akhir Tahun.
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIEF YAHYA
-37-
LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
1 Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
2 Tugas : Penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran
pariwisata mancanegara.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata mancanegara
berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
analisis kegiatan di bidang pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta
peningkatan kerjasama internasional; c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata
mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; d. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan
pemasaran pariwisata mancanegara;
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional;
g. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
4 Program : Pengembangan Kepariwisataan
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I
-38-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1
Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
1
Jumlah
wisatawan mancanegara ke Indonesia
(juta orang)
Untuk mengukur
efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata mancanegara dan
efektivitas pemanfaatan sarana promosi sebagai
media publikasi pariwisata Indonesia
Data jumlah kunjungan
wisman yang berasal dari pintu masuk utama dan cross border, dengan melakukan pendataan ke pintu-
pintu masuk tersebut dengan bekerjasama dengan Ditjen
Keimigrasian dan BPS serta Kementerian
Pariwisata yang diolah dan dipublikasikan setipa bulannya. Data
kunjungan dikeluarkan satu bulan setelah
bulan terhitung
Deputi Bidang
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
2
Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
1
Jumlah penerimaan
devisa (triliun Rp)
Untuk mengukur pertambahan nilai
kontribusi devisa negara dari sektor pariwisata
Data BPS
-39-
1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
2 Tugas : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.
3 Fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara;
b.
Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah
tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik.
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengolahan bahan komunikasi
publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang pemasaran pariwisata mancanegara; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.
4 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan
Pelayanan.
1. Presentase jumlah unit kerja yang
menyerap anggaran sesuai dengan target kinerja yang
direncanakan.
Untuk mengetahui atau mengukur apakah unit
kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dan target
kinerja yang direncanakan.
Renja K/L, Renstra, RKP,
PK, IKU, DIPA, RKA-K/L.
Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Mancanegara
-40-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2.
Jumlah unit kerja yang melaporkan sesuai dengan SAP.
Untuk mengetahui atau mengukur apakah dokumen laporan
keuangan telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
DIPA, RKA-K/L SAI, Laporan Keuangan
Semester dan Tahunan, Om
SPAN.
3.
Presentase capaian pelayanan bidang
hukum, kepegawaian, dan organisasi tata
laksana.
Untuk mengukur / menilai kinerja pelayanan
yang efektif dalam bidang hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana.
(presentase ketersediaan dokumen layanan bidang
hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana)
Anjab, Peta Jabatan, Data
Pegawai, Dokumen Pelatihan/Bimte
k, Dokumen Uraian Tugas,
ABK, SOP, Business Process, SPIP,
Rancangan Peraturan dan NSPK, Dokumen
Reformasi Birokrasi.
-41-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
4.
Presentase capaian pelayanan bidang umum, informasi,
dan komunikasi publik.
Untuk mengukur / menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang
umum, dokumen informasi, dan
komunikasi publik. (presentase ketersediaan dokumen layanan bidang
umum, dokumen informasi, dan komunikasi publik)
Laporan BMN, SIMAK BMN, Laporan
Persediaan Barang (asset), e-office, e-government, e-commando, Laporan Kearsipan.
5.
Dokumen perencanaan yang
disampaikan tepat waktu.
Untuk mengukur capaian jumlah dokumen
perencanaan yang disampaikan tepat waktu.
Renja K/L, Renstra, RKP,
PK, IKU, DIPA, RKA-K/L.
6.
Dokumen
monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.
Untuk mengukur capaian
jumlah dokumen monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.
Laporan Monitor
dan Evaluasi, Laporan Tahunan dan
LAKIP.
-42-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara
2 Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi pemasaran pariwisata mancanegara, dan kerjasama pemasaran pariwisata.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pemasaran pariwisata mancanegara di bidang strategi pemasaran dan kerjasama wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang strategi pemasaran dan kerjasama wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata mancanegara di bidang strategi pemasaran dan kerjasama wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah,
Amerika dan Afrika; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi pemasaran dan kerjasama
pariwisata mancanegara; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.
4 Kegiatan : Pengembangan Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatnya Kajian
Strategi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
1 Presentase jumlah
kajian yang dimanfaatkan
Pemanfaatan analisa yang
dilakukan oleh Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata
oleh Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.
Kajian strategi per
pasar, analisis data, proyeksi capaian kunjungan
wisman
Asisten Deputi Strategi
Pemasaran Pariwisata Mancanegara
-43-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2
Jumlah MoU yang diimplementasikan
Pemerolehan data dari Airport Authority serta
Airlines sebagai langkah penyusunan strategi pemasaran pariwisata
mancanegara.
MoU yang sudah diterbitkan (Badan Pusat Statistik,
Garuda Indonesia, Singapore Airlines,
Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Air Navigation) dan
draft MoU yang sedang di design
(Air Asia)
-44-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara
2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata mancanegara.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak dan ruang;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang strategi komunikasi
pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi komunikasi pemasaran media online,
elektronik, cetak, dan ruang; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi komunikasi pemasaran media
online, elektronik, cetak, dan media ruang; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
4 Kegiatan : Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 Presentase Kajian
Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara yang
dimanfaatkan
1 Jumlah
Dokumen Kajian Strategi
Komunikasi Pemasaran
Pariwisata Mancanegara
Tersedianya hasil Kajian Strategi
Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara yang dapat digunakan sebagai acuan
dalam melaksanakan kegiatan publikasi di 4 media platform (Media Online, Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik).
Peraturan Presiden
No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional 2010 –
2025 dan RENSTRA
Asisten Deputi
Pengembangan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata
Mancanegara
-45-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2
Jumlah Media Value
2
Jumlah Penayangan
di Media Mancanegara (Media
Online, Media Cetak,
Media Ruang, Media Elektronik)
Jumlah Penayangan di Media Mancanegara (Media Online,
Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik).
Terpublikasinya destinasi pariwisata
Indonesia & Branding Wonderful Indonesia melalui 4
media platform Media Online, Media
Cetak, Media Ruang, Media Elektronik) di 16 fokus pasar,
mengacu pada IKU yang telah
ditetapkan.
3
Presentase Survei Persepsi
3
Jumlah Jenis Bahan
Promosi Pariwisata Mancanegara
(Media Online,
Media Cetak, Media Ruang, Media
Elektronik)
Jumlah Jenis Bahan Promosi Pariwisata Mancanegara (Media
Online, Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik).
Terpublikasinya destinasi Pencitraan
Indonesia & Wonderful Indonesia melalui beberapa
jenis bahan promosi ( cd, booklet, leaflet, tourist, banner, poster, postcard dan souvenir.
-46-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara
2 Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengembangan pasar Asia Tenggara.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pasar Asia Tenggara di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia
Tenggara; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pameran,
misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Tenggara; c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar asia tenggara di bidang
pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia
Tenggara; dan d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pameran, misi penjualan, festival,
dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Tenggara;
4
5
Kegiatan
Indikator Kinerja Utama
:
:
Pengembangan Pasar Asia Tenggara
Eselon II
Indikator KinEselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1
Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Asia
Tenggara
1
Jumlah wisatawan Asteng
Meningkatnya Wisman Asia Tenggara yang
berkunjung ke Indonesia.
Asdep Strategi
Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia
Tenggara
-47-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2 Persentasi estimasi
transaksi yang terealisasi
Nilai persentase yang didapat dari
hasil penjualan paket- paket wisata pada saat
Penyelenggaraan kegiatan Pameran
dan Sales Mission di Negara-negara Asia Tenggara.
Laporan hasil Kegiatan bidang Pameran dan
Sales Mission
3 Presentasi Kerjasama B
to B yang ditindaklanjuti
Terealisasinya MOU antara
Kemenpar dengan Bisnis unit yang sudah dijajaki
kerjasama.
Laporan hasil Kegiatan bidang Pameran dan
Sales Mission
4
Presentasi Kerjasama B
to C
Meningkatnya Persentase
wisatawan Asia Tenggara yang
berkunjung ke Indonesia, dengan metode mengikuti
paket perjalanan wisata yang dijual
oleh industri pariwisata Indonesia maupun
Negara setempat
Laporan hasil Kegiatan bidang Pameran dan
Sales Mission
-48-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik
2 Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar Asia Pasifik.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan Pengembangan pasar Asia Pasifik di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan pasar Asia Pasifik di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik, bimbingan teknis; dan
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik.
e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.
4 Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
-49-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
dari Kawasan Asia Pasifik.
1.
Jumlah Kontribusi kunjungan wisatawan
mancanegara dari pasar Asia Pasifik.
Pelaksanaan program pengembangan
pemasaran pariwisata di Kawasan Asia Pasifik melalui
kegiatan-kegiatan: 1) Partisipasi pada
bursa pariwisata internasional;
2) Misi penjualan
(sales mission); 3) Festival Indonesia;
4) Perjalanan wisata pengenalan (fam trip)
1) Questionnaire
dari industri;
2) Biro Pusat Statistik;
3) PES;
4) Brafax KBRI/KJRI;
5) Statistik Puslitbang Kemenpar;
6) Visit Indonesia Tourism Officer;
7) UNWTO; 8) Amedeus
Asisten Deputi
Pengembangan Pasar Asia
Pasifik
-50-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika
2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika di bidang promosi dan perjalanan wisata pengenalan pasar Eropa, Timur Tengah,
Amerika dan Afrika; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi dan
perjalanan wisata pengenalan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika di bidang promosi dan perjalanan wisata pengenalan pasar Eropa, Timur Tengah,
Amerika dan Afrika serta bimbingan teknis d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan perjalanan wisata pengenalan
pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.
4 Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan dari Kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika
dan Afrika (ETTAA)
1 Jumlah
Kontribusi kunjungan wisatawan
mancanegara dari pasar Eropa
Pelaksanaan
program pengembangan pemasaran
pariwisata di Kawasan Eropa, Timur Tengah,
1. Questionnaire dari
industri; 2. Biro Pusat Statistik; 3. PES;
4. Brafax KBRI/KJRI 5. Statistik Puslitbang
Kemenpar;
Asisten Deputi
Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan
Afrika
-51-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2
Jumlah Kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara dari pasar Timur Tengah
Amerika, dan Afrika melalui kegiatan-kegiatan: 1) Partisipasi pada bursa pariwisata internasional; 2) Misi penjualan (sales mission); 3) Festival Indonesia; 4) Perjalanan wisata pengenalan (fam trip)
6. Visit Indonesia Tourism
Officer; 7. UNWTO; 8. Amedeus
3
Jumlah Kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara dari pasar Amerika dan Afrika
4 Jumlah peserta Perjalanan Wisata Pengenalan dari Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika
Terlaksananya kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan dari Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika
Laporan hasil kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan dari Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIEF YAHYA
-52-
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
1 Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara
2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata nusantara berdasarkan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis
data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan
dan analisis kegiatan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah,serta pengembangan
komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan strategi
pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan
pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; d. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang program dan
strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangprogram dan strategi pemasaran, analisisdata pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan strategi pemasaran, analisisdata pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah,
serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;
-53-
g. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Nusantara; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
4 Program : Pengembangan Kepariwisataan
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus).
1.
Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta
perjalanan).
Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan
promosi pariwisata nusantara dan
efektivitas pemanfaatan
sarana promosi sebagai media publikasi
pariwisata Indonesia.
Data jumlah perjalanan wisnus diperoleh dari hasil survey rumah
tangga (modul perjalanan yang dilakukan sejalan pelaksanaan Kajian Data
Wisnus). Hasil Kajian ini berupa jumlah
perjalanan dan profil Wisnus yang kemudian diolah dan
dipublikasikan oleh BPS.
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Nusantara
-54-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2.
Meningkatnya jumlah pengeluaran
wisatawan nusantara (wisnus).
2.
Jumlah pengeluaran wisatawan
nusantara (Triliun Rupiah).
Untuk mengukur peningkatan
jumlah pengeluaran
wisatawan nusantara ketika melakukan
perjalanan wisata.
Data BPS.
-55-
1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara
2 Tugas : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara.
3 Fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan system informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Nusantara; b. Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan
advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana,
pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan
pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang pemasaran pariwisata nusantara;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.
4 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Nusantara 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya Kualitas
Manajemen dan Pelayanan.
1. Presentase jumlah
unit kerja yang menyerap anggaran
sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.
Untuk mengetahui atau
mengukur apakah unit kerja telah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan anggaran dan target kinerja yang
direncanakan.
Renja K/L,
Renstra, RKP, PK, IKU, DIPA,
RKA-K/L.
Sekretariat Deputi
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Nusantara
-56-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2.
Jumlah unit kerja yang melaporkan sesuai dengan SAP.
Untuk mengetahui atau mengukur apakah dokumen laporan
keuangan telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
DIPA, RKA-K/L SAI, Laporan Keuangan
Semester dan Tahunan, Om
SPAN.
3.
Presentase capaian
pelayanan bidang hukum, kepegawaian, dan
organisasi tata laksana.
Untuk mengukur /
menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang hukum, kepegawaian, dan
organisasi tata laksana. (presentase ketersediaan
dokumen layanan bidang hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana)
Anjab, Peta
Jabatan, Data Pegawai, Dokumen
Pelatihan/Bimtek, Dokumen
Uraian Tugas, ABK, SOP, Business
Process, SPIP, Rancangan Peraturan dan
NSPK, Dokumen Reformasi
Birokrasi.
-57-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
4.
Presentase capaian pelayanan bidang umum, informasi,
dan komunikasi publik.
Untuk mengukur / menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang
umum, dokumen informasi, dan
komunikasi publik. (presentase ketersediaan dokumen layanan bidang
umum, dokumen informasi, dan komunikasi publik)
Laporan BMN, SIMAK BMN, Laporan
Persediaan Barang (asset), e-office, e-government, e-commando, Laporan Kearsipan.
5.
Dokumen perencanaan yang
disampaikan tepat waktu.
Untuk mengukur capaian jumlah dokumen
perencanaan yang disampaikan tepat waktu.
Renja K/L, Renstra, RKP,
PK, IKU, DIPA, RKA-K/L.
6.
Dokumen
monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.
Untuk mengukur capaian
jumlah dokumen monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.
Laporan Monitor
dan Evaluasi, Laporan Tahunan dan
LAKIP.
-58-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara
2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan strategi pemasaran pariwisata nusantara di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi
pemasaran pariwisata nusantara; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang profil pasar,
target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran
pariwisata nusantara; c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan strategi pemasaran pariwisata nusantara di
bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata nusantara;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang profil pasar, target pasar,
perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata nusantara;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.
4 Kegiatan : Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1. Terlaksananya
Perancangan Strategi dan Kerjasama
Pemasaran Pariwisata Nusantara.
1 Jumlah rancangan
strategi segmen pasar personal (dokumen).
Untuk menyusun
strategi pemasaran
pariwisata nusantara segmen pasar personal.
BPS, Kemenhub,
Asdep Analisis Data dan
Informasi, Asdep Penelitian dan Pengembangan
Asisten Deputi Strategi
Pemasaran Pariwisata Nusantara
-59-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
Kebijakan
Kepariwisataan, Asosiasi Pariwisata, Industri Pariwisata,
Pemerintah Daerah,
Profesional.
2. Jumlah rancangan
strategi segmen pasar bisnis dan pemerintah
(dokumen).
Untuk menyusun
strategi pemasaran pariwisata
nusantara segmen pasar bisnis dan pemerintah.
BPS, Kemenhub,
Asdep Analisis Data dan Informasi, Asdep
Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Kepariwisataan, Asosiasi Pariwisata,
Industri Pariwisata, Pemerintah Daerah,
Profesional.
3 Jumlah rancangan
strategi komunikasi pemasaran (dokumen)
Untuk menyusun
strategi komunikasi pemasaran
pariwisata nusantara
BPS, Kemenhub,
Kemenkominfo, KPI, Asdep Analisis Data dan
Informasi, Asdep Penelitian dan
Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan,
Asosiasi Pariwisata,
-60-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
Industri Pariwisata,
Pemerintah Daerah, Profesional
-61-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Analisis Data Pasar Pariwisata dan Nusantara
2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis data pasar pariwisata nusantara.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis data pasar wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata bahari;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang analisis data
pasar wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata bahari;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan analisis data pasar wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata bahari serta bimbingan teknis;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data pasar wisata alam,
wisata budaya, wisata buatan, dan wisata bahari;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.
4 Kegiatan : Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatnya Kajin
Strategi dan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara.
1 Jumlah data dan
informasi pasar wisata alam (dokumen).
Survey ke 29
provinsi (16 lokasi).
Pusdatin, BPS,
Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata
Kabupaten/kota, DTW.
Asisten Deputi Analisis Data
Pasar Pariwisata Nusantara
-62-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2 Jumlah data dan informasi pasar
wisata budaya (dokumen).
Survey ke 19 provinsi (18
lokasi).
Pusdatin, BPS, Dinas Pariwisata
Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/kota,
DTW.
3 Jumlah data dan
informasi pasar wisata buatan (dokumen).
Survey ke 17
provinsi (26 lokasi)
Pusdatin, BPS,
Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata
Kabupaten/kota, DTW.
4 Jumlah data dan informasi pasar wisata bahari
(dokumen (dokumen).
Survey ke 21 provinsi (28 lokasi)
Pusdatin, BPS, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas
Pariwisata Kabupaten/kota,
DTW.
5 Jumlah NSPK bidang
analisis data dan informasi (dokumen).
FGD
dilaksanakan di Yogyakarta, merumuskan 1
dokumen
Pusdatin, BPS,
Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata
Kabupaten/kota, DTW.
6 Jumlah Peserta Bimbingan teknis tentang analisis data
dan informasi (peserta).
Dilaksanakan di Palembang, diikuti 100 orang
peserta.
Pusdatin, BPS, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/kota, DTW.
-63-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah
2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengembangan pengembangan segmen pasar bisnis pemerintah.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan segmen pasar bisnis dan pemerintah di
bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan segmen pasar bisnis dan pemerintah di bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan, serta bimbingan teknis;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.
4 Kegiatan : Pengembangan Segmen Bisnis dan Pemerintah
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1. Terlaksananya
pengembangan pariwisata segmen
pasar bisnis dan pemerintah.
1. Jumlah Promosi
Wisata Pertemuan dan Konvensi
(even).
Untuk mengukur
peningkatan jumlah pelaksanaan promosi
pariwisata di bidang wisata pertemuan dan konvensi.
Proposal event,
Agenda event MICE di pusat
dan daerah.
Asisten Deputi Pengembangan
Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah
-64-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2. Jumlah Promosi
Wisata Perjalanan Insentif (even).
Untuk mengukur
peningkatan jumlah pelaksanaan promosi pariwisata di bidang
wisata perjalanan insentif.
Proposal event,
Agenda event MICE di pusat dan daerah.
3. Jumlah Pameran Pasar Bisnis dan
Pemerintah (kegiatan).
Untuk mengukur peningkatan jumlah
pameran sebagai bentuk promosi pariwisata pada
segmen pasar bisnis dan pemerintah.
Proposal event, Agenda event
MICE di pusat dan daerah.
4. Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Pasar Bisnis dan
Pemerintah (kegiatan).
Untuk mengukur peningkatan jumlah pelaksanaan promosi
pariwisata di bidang wisata pengenalan
pada segmen pasar bisnis dan pemerintah.
Proposal event, Agenda event MICE di pusat
dan daerah.
5. Jumlah NSPK Pariwisata Segmen
Pasar Bisnis dan Pemerintah (naskah).
Sebagai dokumen kebijakan dalam
pengembangan segmen pasar bisnis dan pemerintah.
Peraturan tentang susunan
organisasi dan tata kerja Kementerian
Pariwisata.
6. Jumlah Peserta
Bimbingan teknis Pengembangan
Untuk mengukur
efisiensi Sumber Daya Manusia yang
Petunjuk teknis.
-65-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
Pariwisata Segmen
Pasar Bisnis dan Pemerintah (orang).
mendapatkan
peningkatan kapasitas pengembangan
pariwisata pada segmen pasar bisnis
dan pemerintah.
-66-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal
2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pengembangan segmen pasar personal.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan segmen pasar personal di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi wisata alam,
wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan segmen pasar personal di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari serta bimbingan teknis;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.
4 Kegiatan : Pengembangan Segmen Pasar Personal
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya
pengembangan pariwisata segmen pasar personal.
1. Jumlah Promosi
Wisata Alam (kegiatan).
Untuk
mengoptimalkan promosi kegiatan strategis daerah di
bidang wisata alam.
Proposal even, Festival
di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata lainnya.
Asisten Deputi Pengembangan
Segmen Pasar Personal
-67-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
2. Jumlah Promosi Wisata Budaya (kegiatan).
Untuk mengoptimalkan promosi kegiatan
strategis daerah di bidang wisata
budaya.
Proposal even, Festival di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata
lainnya.
3. Jumlah Promosi
Wisata Buatan (kegiatan).
Untuk
mengoptimalkan promosi kegiatan strategis daerah di
bidang wisata buatan.
Proposal even, Festival
di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata lainnya.
4. Jumlah Promosi Wisata Bahari (Kegiatan).
Untuk mengoptimalkan promosi kegiatan
strategis daerah di bidang wisata
bahari.
Proposal even, Festival di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata
lainnya.
5. Jumlah NSPK Pariwisata
Segmen Pasar Personal
(Naskah).
Sebagai dokumen kebijakan dalam
pengembangan segmen pasar
personal.
Peraturan tentang susunan organisasi dan
tata kerja Kementerian Pariwisata.
6. Jumlah Peserta
Bimbingan teknis (Orang).
Untuk mengukur
efisiensi Sumber Daya Manusia yang mendapatkan
kapasitas pengembangan pariwisata pada
Petunjuk teknis.
-68-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
segmen pasar personal.
7. Jumlah Pendukungan
Pengembangan Pariwisata
Daerah (Dekonsentrasi).
Untuk mengoptimalkan
dukungan promosi kegiatan strategis
daerah di Indonesia.
Proposal even, Festival di pusat dan daerah
serta pelaku pariwisata lainnya.
-69-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara
2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak dan ruang;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan ruang;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
4 Program : Pengembangan Kepariwisataan
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
1.
Meningkatnya Citra
Pariwisata Nusantara
1. Jumlah
publikasi di media elektronik
nusantara (media).
Pembuatan materi dan
penayangan iklan pariwisata di media elektronik nasional dan
daerah (televisi dan radio).
Stasiun TV Nasional, Stasiun TV
Daerah, Stasiun Radio, Lembaga Survey ( ac nielsen, amp, dll).
Asisten Deputi
Pengembangan Komunikasi Pemasaran
Pariwisata Nusantara
-70-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
2.
Jumlah publikasi di
media cetak nusantara
(media).
Untuk mengukur efektivitas publikasi
melalui media cetak (koran nasional, koran
daerah, majalah nasional, majalah pariwisata, media cetak
lainnya).
Media cetak nasional dan daerah.
3. Jumlah publikasi di media ruang
nusantara (lokasi).
Pembuatan materi dan penayangan iklan pariwisata di media
ruang nasional (video, tvc, videotron).
Stakeholder, Dinas Pariwisata, Industri Pariwisata.
4. Jumlah
publikasi di media digital/online
nusantara (media).
Publikasi dimaksud
adalah komunikasi pemasaran sebagai promosi pariwisata
nusantara. Meliputi : banner, brand Pesona Indonesia, artikel news,
foto, video, deskripsi destinasi/ daya tarik/
atraksi wisata dll di media online komersial, milik sendiri dan sosial
media nasional.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan,
Capture Publikasi,Screenshot/screengrabb, LAKIP dan sumber-sumber
lainnya.
-71-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
5.
Jumlah pembuatan dan
pengadaan bahan promosi
media lainnya nusantara (unit).
Pembuatan dan pendistribusian bahan
promosi media ruang lainnya
(souvenir/merchandise).
Dinas Pariwisata, Stakeholder.
6. Jumlah NSPK
(dokumen).
Pedoman yang
mengukur jumlah rumusan kebijakan publikasi pariwisata
melalui media ruang (NSPK) Asdep
Pengembangan Komunikasi Pemasaran.
Modul tenaga ahli/profesional,
Kebijakan / peraturan tentang publikasi media ruang.
7. Jumlah peserta bimbingan
teknis komunikasi pemasaran
pariwisata nusantara
(orang).
Untuk mengukur pemahaman peserta
bimbingan teknis tentang bahan strategi komunikasi branding
pariwisata Nasional melalui media ruang
(100 orang peserta).
Jumlah peserta, penilaian peserta, petunjuk teknis, praktisi/tenaga
ahli.
-72-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
8.
Jumlah Pendukungan
Pengembangan Pariwisata
Daerah (Dekonsentrasi).
Pendukungan promosi pariwisata nusantara,
khususnya untuk pengadaan pembuatan
bahan promosi media lainnya di provinsi yang dilaksanakan melalui
dekonsentrasi.
Laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang dilaksanakan melalui dekonsentrasi.
Jumlah Pendukungan Pengembangan
Pariwisata Daerah (Dekonsentrasi).
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIEF YAHYA
-73-
LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA
1 Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
2 Tugas : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang program
pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan,
pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi.
3 Fungsi : a. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan,
pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan
hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, dan
pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi; c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang
pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan
kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
d. Pelaksanaan hubungan kelembagaan kepariwisataan;
e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan;
f. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
-74-
h. Pelaksanaan pengendalian transformasi;
i. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang program
pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan,
pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi; j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program pengembangan hubungan
kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan,
pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
k. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
4 Program : Pengembangan Kepariwisataan
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I
NO
NO. KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
1
Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) Nasional
1
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional
(persentase)
Untuk mengukur peningkatan kontribusi
kepariwisataan terhadap PDB Nasional dengan menggunakan rasio persentase antara total dampak PDB Nominal Tahunan yang terbentuk
NESPARNAS, Hasil penghitungan BPS, Ditjen Imigrasi, Asdep
Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
-75-
NO NO. KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
sebagai akibat aktivitas kepariwisataan dibandingkan
dengan PDB Nominal Tahunan Nasional.
2
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata.
1
Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (ribu orang).
Untuk mengukur tingkat kompetensi SDM pariwisata.
Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Pariwisata, Laporan Monev.
2
Persentase lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang).
Untuk mengetahui jumlah lulusan di 4 (empat) UPT Pendidikan Pariwisata yang terserap di sektor kepariwisataan dan sektor terkait
baik di dalam maupun di luar negeri.
Laporan kegiatan Job Fair, LAKIP UPT, Monev dan Studi Penelusuran Alumni (Tracer study).
3
Indeks Reformasi Birokrasi (RB).
Untuk mengukur implementasi pelaksaanaan Reformasi
Dokumen Reformasi Birokrasi
-76-
NO NO. KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
Birokrasi
1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
2 Tugas : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan
Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan.
3 Fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan;
b. Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana,
pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan
pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang kelembagaan kepariwisataan;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.
4 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan
Kelembagaan Kepariwisataan
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
-77-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya Kualitas
Manajemen dan Pelayanan.
1. Presentase jumlah
unit kerja yang menyerap anggaran sesuai dengan
target kinerja yang direncanakan.
Untuk mengetahui atau
mengukur apakah unit kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan
anggaran dan target kinerja yang
direncanakan.
Renja K/L,
Renstra, RKP, PK, IKU, DIPA, RKA-K/L.
Sekretariat Deputi
Bidang Pengembangan Kelembagaan
Kepariwisataan
2.
Jumlah unit kerja yang melaporkan sesuai dengan SAP.
Untuk mengetahui atau mengukur apakah dokumen laporan
keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
DIPA, RKA-K/L SAI, Laporan Keuangan
Semester dan Tahunan, Om SPAN.
3.
Presentase capaian
pelayanan bidang hukum, kepegawaian, dan
organisasi tata laksana.
Untuk mengukur /
menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang hukum, kepegawaian, dan
organisasi tata laksana. (presentase ketersediaan dokumen layanan bidang
hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana)
Anjab, Peta
Jabatan, Data Pegawai, Fungsional Dosen,
Dokumen Pelatihan/Bimtek, Dokumen Uraian
Tugas, ABK, SOP, Business Process,
SPIP, Rancangan Peraturan dan NSPK, Dokumen
Reformasi
-78-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
Birokrasi.
4. Presentase capaian
pelayanan bidang umum, informasi, dan komunikasi
publik.
Untuk mengukur /
menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang umum, dokumen
informasi, dan komunikasi publik.
(presentase ketersediaan dokumen layanan bidang umum, dokumen
informasi, dan komunikasi publik)
Laporan BMN,
SIMAK BMN, Laporan Persediaan Barang
(asset), e-office, e-government, e-commando, Laporan Kearsipan.
5.
Dokumen
perencanaan yang disampaikan tepat
waktu.
Untuk mengukur capaian
jumlah dokumen perencanaan yang
disampaikan tepat waktu.
Renja K/L,
Renstra, RKP, PK, IKU, DIPA, RKA-
K/L.
6.
Dokumen monitoring evaluasi
yang disampaikan tepat waktu.
Untuk mengukur capaian jumlah dokumen
monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.
Laporan Monitor dan Evaluasi,
Laporan Tahunan dan LAKIP.
-79-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan
2 Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kelembagaan pada lembaga-lembaga pariwisata multilateral, regional non ASEAN, regional ASEAN, dan hubungan kelembagaan
antara Indonesia dengan Negara mitra atau hubungan bilateral, serta hubungan kelembagaan dalam negeri.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan hubungan kelembagaan kepariwisataan di bidang hubungan multilateral, regional non ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam
negeri; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang hubungan
multilateral, regional non ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam negeri;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan hubungan kelembagaan kepariwisataan di bidang
hubungan multilateral, regional non ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam negeri;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan multilateral, regional non
ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam negeri; dan
e. Pelaksanaan tata usaha di Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan.
4 Kegiatan : Peningkatan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
-80-
NO KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Presentase Pelaksanaan Kerjasama Kementerian.
1.
Jumlah Kerjasama yang
dimplementasikan.
Untuk mengetahui
peningkatan Implementasi hubungan
kelembagaan dengan
organisasi, lembaga dan pemerintah baik
dalam negeri maupun luar
negeri.
MOU, Agreement, Arrangement, Joint
Statement, Commitment, Report Meeting, Agenda meeting, join media statement, resolusi, convention, deklarasi.
Asisten Deputi Hubungan
Kelembagaan
Kepariwisataan
-81-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
2 Tugas : Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan kepariwisataan.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program kepariwisataan, diseminasi dan
publikasi kepariwisataan, data dan informasi kepariwisataan, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penelitian, program kepariwisataan, diseminasi dan publikasi kepariwisataan, data informasi kepariwisataan,
serta di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan
kepariwisataan di bidang program kepariwisataan, diseminasi dan publikasi kepariwisataan, data dan informasi kepariwisataan, serta di bidang pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan
kepariwisataan; dan
f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan.
4 Kegiatan : Pengembangan Kepariwisataan
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
-82-
NO KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya penelitian dan pengembangan
kebijakan di sektor pariwisata
1.
Dokumen penelitian dan
pengembangan sektor kepariwisataan
Untuk mengetahui
jumlah hasil penelitian yang digunakan
sebagai acuan penyusunan
kebijakan kepariwisataan
Laporan hasil penelitian, LAKIP, dan
Laptah
Asisten Deputi Penelitian
dan Pengembangan
Kebijakan Kepariwisataan
2.
Dokumen Data
dan Informasi Pariwisata
Untuk
mengetahui tingkat kedatangan
wisman dan wisnus
Analisa PES, Statistik
wisnus, statistik wisman (visitor arrivals), BPS
-83-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
2 Tugas : Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur pusat dan daerah, menyusun dan merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur pusat dan daerah.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di bidang perencanaan kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan,
penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perencanaan kediklatan,
kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di pusat dan daerah, fasilitasi, akreditasi lembaga
pendidikan dan pelatihan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur
di bidang perencanaan kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia aparatur; dan e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur.
4 Kegiatan : Penigkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
-84-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1
Terselenggaranya pengembangan SDM
aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi.
1
Jumlah peserta Diklat
SDM Aparatur Pusat dan
Daerah (Orang).
Untuk mengetahui jumlah SDM
Aparatur Pusat dan Daerah yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis
pariwisata.
Renstra Kementerian Pariwisata, SK
penunjukan peserta diklat, dan laporan hasil penyelenggaraan diklat.
Asisten Deputi Pengembangan SDM Aparatur
2
Jumlah peserta diklat
teknis pariwisata SDM aparatur
daerah (Orang).
Untuk mengetahui jumlah SDM
aparatur daerah yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis
pariwisata.
Renstra Kementerian Pariwisata, SK
penunjukan peserta diklat, dan laporan hasil penyelenggaraan diklat.
-85-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
2 Tugas : Pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan kepariwisataan, fasilitasi sertifikasi kompetensi dalam rangka pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan.
3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan
kepariwisataan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan kepariwisataan, dan fasilitasi
sertifikasi kompetensi di bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan
kepariwisataan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya
manusia kepariwisataan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan; dan
f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan.
4 Kegiatan : Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
-86-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1
Meningkatnya
Kapasitas dan Profesionalisme SDM Kepariwisataan.
1
Jumlah SDM
Bidang Kepariwisataan yang
tersertifikasi (orang).
Untuk
mengetahui jumlah SDM yang telah
tersertifikasi.
Renstra, Lakip,
Lapta, SKKNI.
Asisten Deputi Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
2
Jumlah SDM peserta
pembekalan sektor
kepariwisataan (orang).
Untuk mengetahui
jumlah SDM yang sudah
mendapat pembekalan sektor
kepariwisataan.
Renstra, kurikulum, dan modul (SKKNI).
-87-
1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengendalian Transformasi
2 Tugas : Melaksanakan transformasi organisasi dan budaya, transformasi sistem kepariwisataan, transformasi teknologi kepariwisataan, serta transformasi jaringan ekosistem kepariwisataan di bidang pengendalian transformasi.
3 Fungsi : a. Penyusunan rencana program pengendalian transformasi;
b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) transformasi organisasi dan budaya, transformasi sistem kepariwisataan, transformasi teknologi
kepariwisataan, serta transformasi jaringan ekosistem kepariwisataan di bidang pengendalian transformasi;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian transformasi di bidang transformasi
organisasi dan budaya, transformasi sistem kepariwisataan, transformasi teknologi kepariwisataan, serta transformasi jaringan ekosistem kepariwisataan;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian transformasi;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian transformasi; dan
f. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi Pengendalian Transformasi.
4 Program : Pengembangan Kepariwisataan
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
-88-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1
Terwujudnya sistem
pengendalian transformasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan yang
reliable.
1
Jumlah NSPK
Kementerian Pariwisata terkait Reformasi
Birokrasi dan Budaya Organisasi yang
disahkan (Dokumen).
Untuk Mengetahui
Jumlah NSPK bidang Pengendalian
Transformasi yang dimiliki oleh Asdep Pengendalian
Transformasi.
Peraturan Menteri
Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Pariwisata.
Asisten Deputi Pengendalian
Transformasi
-89-
1 Nama Unit Organisasi : Sekolah Tinggi Pariwisata
2 Tugas : Menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang kepariwisataan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
3 Fungsi : a. Penyelenggaraan pendidikan keahlian kepariwisataan;
b. Pelaksana penelitian terapan kepariwisataan;
c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
d. Pembina sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan
e. Pengelola administrasi
4 Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II
-90-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata.
1
Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
yang tersalurkan di industri pariwisata
(orang).
Untuk mengetahui jumlah
mahasiswa yang telah
menyelesaikan pendidikan tinggi dan
mendapatkan ijazah di bidang
kepariwisataan.
Laporan Akademik, SK yudisium, LAKIP, Laporan
Tahunan.
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG DAN
SEKOLAH TINGGI
PARIWISATA BALI
-91-
1 Nama Unit Organisasi : Akademi Pariwisata
2 Tugas : Menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang kepariwisataan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
3 Fungsi : a. Penyelenggaraan pendidikan keahlian kepariwisataan;
b. Pelaksana penelitian terapan kepariwisataan;
c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
d. Pembina sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan
e. Pengelola administrasi
4 Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
5 Indikator Kinerja Utama : Eselon III
-92-
NO KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1
Presentase lulusan
pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri
pariwisata (orang)
1
Jumlah lulusan
pendidikan tinggi kepariwisataan
yang tersalurkan di
industri pariwisata (orang)
Untuk mengetahui
jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan
pendidikan tinggi dan mendapatkan
ijazah di bidang kepariwisataan
Laporan Akademik,
SK yudisium, LAKIP, Laporan Tahunan
AKADEMI PARIWISATA
MAKASSAR DAN AKADEMI PARIWISATA MEDAN
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIEF YAHYA