1
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR
Ilustrasi httpnasionalharianterbitcom
I Pendahuluan
Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suatu
negaradaerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Pada tahun 2017 Presiden
Bank Dunia Jim Yong Kim mengungkapkan Indonesia membutuhkan anggaran 500 miliar dollar AS
atau sekitar Rp6650 triliun untuk membangun infrastruktur dalam kurun waktu lima tahun ke depan
saat Indonesia Infrastructure Finance Forum di Jakarta1
Data Bappenas tahun 2015 menyebutkan bahwa kebutuhan infrastruktur tahun 2015-2019
sebesar Rp4796 triliun untuk pembangunan infrastruktur perhubungan listrik komunikasi air dan
perumahan Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terkendala pendanaan sehingga
dibutuhkan alternatif pembiayaan selain Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan lonjakan alokasi dana dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kebutuhan pembangunan
infrastruktur rupanya masih jauh dari kata cukup Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan
Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 kebutuhan dana infrastruktur mencapai Rp 4796 triliun
1 Dani Prabowo Indonesia Butuh Anggaran Rp 6650 Triliun untuk Infrastruktur diakses dari
httpspropertikompascomread20170725143435121indonesia-butuh-anggaran-rp-6650-triliun-untuk-infrastruktur tanggal 9 Agustus 2018
2
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Sebanyak 40 berasal dari APBN dan APBD BUMN sebesar 22 dan sisanya sebesar 365
didanai oleh swasta2
Untuk mencukupi kebutuhan infrastruktur pemerintah telah mendesain beberapa macam skema
pembiayaan baik melalui pembiayaan di APBNAPBD kerjasama dengan BUMN ataupun
melakukan kerja sama dengan pihak swata dengan beberapa alternatif pembiayaan dan pengelolaan
Salah satu yang menjadi alternatif pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
infrastruktur adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Peraturan Pemerintah No
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah menyebutkan bahwa Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan3 Lebih lanjut
pengaturan atas KPBU terdapat pada Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah
kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan
umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh MenteriKepala
LembagaKepala DaerahBadan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Daerah yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko
diantara para pihak4
Sebagai salah satu alternatif pembiayaan infra struktur KPBU dibandingkan dengan
pembiayaan secara konvensional terdapat beberapa perbedaan yaitu5
2 Diakses dari httpsfinancedetikcomberita-ekonomi-bisnisd-3464400ratusan-triliun-habis-bangun-infrastruktur-sri-mulyani-masih-kurang tanggal 9 Agustus 2018 3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah Pasal 1 angka 16 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 1 angka 6 5 Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Jakarta 26 Oktober 2017
3
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
II Permasalahan
Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah
a Ruang lingkup infastruktur dan Badan Usaha apa saja yang dapat menggunakan skema KPBU
b Bagaimanakah tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur
c Bagaimanakah cara pengadaan yang dilakukan untuk skema KPBU
III Pembahasan
a Ruang lingkup Infrastruktur dan Badan Usaha yang dapat dengan menggunakan skema KPBU
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur sebagai
salah satu alternatif pembiayaan pembanguan telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah Di pemerintah daerah salah satu yang akan menggunakan skema ini adalah
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan membangun 4 (empat) proyek yaitu Tempat
Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo
Sistem Penyediaan Air Minum-Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (SPAM-Kapet)
Kulonprogo dan Jogja Agro Techno Park (JATP)6
Penyediaan infrastruktur dengan menggunakan KPBU tidak dapat dilakukan untuk semua
jenis infrastruktur Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan
infrastruktur sosial sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur 7 Lebih lanjut dijelaskan bahwa jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
mencakup
1 Infrastruktur transportasi
2 Infrastruktur jalan
3 Infrastruktur sumber daya air dan irigasi
4 Infrastruktur air minum
5 Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat
6 Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat
7 Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan
8 Infrastruktur telekomunikasi dan informatika
9 Infrastruktur ketenagalistrikan
10 Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
11 Infrastruktur konservasi energi
12 Infrastruktur fasilitas perkotaan
13 Infrastruktur fasilitas pendidikan
14 Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian
15 Infrastruktur kawasan
16 Infrastruktur pariwisata
17 Infrastruktur kesehatan
18 Infrastruktur lembaga pemasyarakatan
19 Infrastruktur perumahan rakyat 8
KPBU dapat merupakan penyediaan infrastruktur gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis
infrastruktur dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU danatau memberikan manfaat yang
6 Artikel ini telah tayang di Tribunjogjacom dengan judul Pemda DIY Garap Empat Proyek Besar Dengan Skema KPBU httpjogjatribunnewscom20180831pemda-diy-garap-empat-proyek-besar-dengan-skema-kpbu 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 5 ayat 1 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 5 ayat 2
4
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
lebih besar kepada masyarakat serta dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana
komersial
Penjelasan dan pengaturan lebih lanjut atas infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan
KPBU diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur9
Mengenai badan usaha yang dapat menggunakan skema KPBU dalam Peraturan Pemerintah
No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah disebutkan bahwa badan
usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan infrastruktur berbentuk
1 Perseroan terbatas
2 Badan Usaha Milik Negara
3 Badan Usaha Milik Daerah danatau
4 Koperasi10
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur disebutkan selain sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat
melakukan kerja sama11
b Tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana
dalam Penyediaan Infrastruktur ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak Peraturan Presiden ini diundangkan Berdasarkan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu
1 Perencanaan KPBU
2 Penyiapan KPBU
3 Transaksi KPBU
Perencanaan KPBU dilakukan oleh MenteriKepala LembagaKepala Daerah
dan melakukan Konsultasi Publik Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK) MenteriKepala LembagaKepala DaerahDireksi Badan Usaha Milik
NegaraDireksi Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan penyiapan dan transaksi KPBU
Dalam melaksanakan penyiapan KPBU PJPK melakukan Konsultasi Publik dan dapat
melakukan Penjajakan Minat Pasar sedangkan dalam melaksanakan transaksi KPBU PJPK
melakukan Penjajakan Minat Pasar
9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 3 10 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah pasal 39 ayat 2 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 1 angka 7
5
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
PJPK dapat melaksanakan kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan
bagian dari pelaksanaan tahapan KPBU meliputi kegiatan
1 perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah
2 kajian lingkungan hidup dan
3 Permohonan pemberian Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah12
Tahapan-tahapan KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dapat diuraikan sebagai berikut
1 Perencanaan KPBU
Sesuai dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infr Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk tahap perencanaan
terdiri atas beberapa kegiatan yaitu13
a) Penyusunan rencana anggaran dana KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerah menyusun rencana anggaran untuk dana
pelaksanaan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi setiap
tahap pelaksanaan KPBU Rencana anggaran dapat bersumber dari
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
2) Pinjamanhibah danatau
3) Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan
b) Identifikasi dan penetapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerah mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur
yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan Dalam hal melakukan identifikasi MenteriKepala LembagaKepala
Daerah menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik
c) penganggaran dana tahap perencanaan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi
Badan Usaha Milik Daerah menganggarkan dana tahap perencanaan KPBU sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
d) pengambilan keputusan lanjuttidak lanjut rencana KPBU
Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik MenteriKepala
LembagaKepala Daerah memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan
Infrastruktur melalui mekanisme KPBU Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan adanya
gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu)
PJPK MenteriKepala LembagaKepala Daerah yang memiliki kewenangan
menandatangani nota kesepahaman Berdasarkan nota kesepahaman koordinator PJPK
mengajukan usulan atas gabungan 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur kepada Menteri
Perencanaan
e) penyusunan Daftar Rencana KPBU dan
12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 10 13 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 sdpasal 19
6
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Menteri Perencanaan menyusun Daftar Rencana KPBU berdasarkan
1) Usulan MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik
Negaradireksi Badan Usaha Milik Daerah yang diindikasikan membutuhkan
Dukungan danatau Jaminan Pemerintah dan
2) Hasil identifikasi Menteri Perencanaan berdasarkan prioritas pembangunan nasional
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negara danatau
direksi Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan usulan kepada Menteri Perencanaan
dengan dilengkapi dokumen pendukung
f) pengkategorian KPBU
Berdasarkan hasil penyusunan Menteri Perencanaan menetapkan Daftar Rencana
KPBU yang terdiri atas
1) KPBU siap ditawarkan
2) KPBU dalam proses penyiapan
Penetapan Daftar Rencana KPBU dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan
KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional
2 Penyiapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap penyiapan KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut14
a) Penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana
b) Pengajuan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
c) Pengajuan penetapan lokasi KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU keluaran yang dihasilkan antara lain
a) Prastudi kelayakan
b) Rencana Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah
c) Penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana dan
d) Pengadaan tanah untuk KPBU
PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPBU Tata cara
pengadaan Badan Penyiapan diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Tahap penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan yang terdiri dari
a) penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan terdiri dari
1) kajian hukum dan kelembagaan
2) kajian teknis
3) kajian ekonomi dan komersial
4) kajian lingkungan dan sosial
5) kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur
6) kajian risiko
7) kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
8) kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti
b) penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan yang terdiri dari penyesuaian data dengan
kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU
c) kajian akhir Prastudi Kelayakan meliputi kajian kesiapan KPBU yang mencakup
1) terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal
yang perlu ditindaklanjuti
14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 20 sdpasal 29
7
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
2) persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU dan
3) kepastian perlu atau tidaknya Dukungan danatau Jaminan Pemerintah
Dalam tahap penyiapan KPBU PJPK menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup dan
melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir
Prastudi Kelayakan Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan
tanah PJPK melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk
memperoleh penetapan lokasi PJPK melaksanakan Konsultasi Publik dan dapat
melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) pada tahap penyiapan
MenteriKepala LembagaKepala Daerah danatau Menteri Keuangan dapat memberikan
Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Dukungan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk
1) dukungan kelayakan KPBU
2) insentif perpajakan danatau
3) bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah yang wajib dicantumkan dalam dokumen
pengadaan Badan Usaha
3 Transaksi KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap transaksi KPBU Pada tahap
transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut15
a) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)
b) penetapan lokasi KPBU
c) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
d) penandatanganan perjanjian KPBU dan
e) pemenuhan pembiayaan (financial close)
PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk
memanfaatkan Barang Milik Negara danatau Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan PJPK dapat dibantu oleh Badan
Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU Tata cara pengadaan Badan Penyiapan diatur
lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) bertujuan untuk memperoleh masukan
tanggapan dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU PJPK melakukan
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi Dalam rangka
melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana PJPK membentuk panitia pengadaan
Penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana
Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBU paling lambat dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBU Jangka waktu
dapat diperpanjang oleh PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan
oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan
disepakati dalam perjanjian KPBU
Setiap perpanjangan waktu diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJPK Dalam hal
perpanjangan jangka waktu tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana maka
perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK Pemenuhan
pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPBU dan
15 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 30 sdpasal 39
8
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
b) sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi
Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan pemenuhan pembiayaan dinyatakan
terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPBU dan
b) sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan
untuk memulai pekerjaan konstruksi
c Metode pengadaan untuk KPBU
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 28 ayat 3
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan
KPBU diatur dalam peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah Selain itu pada pasal 40 juga mengatur bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan
atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa
pemerintah
Berdasarkan hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah (LKPP)
mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Dalam Peraturan tersebut ruang lingkup
yang diatur ada 2 yaitu16
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak di danai dari hibah
Pengadaan badan usaha pelaksana terbagi atas Proyek KPBU atas prakarasa MenteriKepala
LembagaKepala Daerah (solicited) maupun prakarsa Badan Usaha (unsolicited) sedangkan
pengadaan badan penyiapan sebagaimana dimaksud diatas mencakup pendampingan danatau
pembiayaan atas penyiapan dan transaksi atau hanya transaksi
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen
yang dihasilkan pada tahap penyiapan KPBU dan PJPK telah menerbitkan surat pernyataan
KPBU layak secara teknis ekonomi finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam
tahap penyiapan17 Pengadaan badan usaha pelaksana meliputi persiapan dan pelaksanaan
sebagai berikut18
a) Persiapan pengadaan badan usaha pelaksana
Persiapan pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang meliputi kegiatan sebagai
berikut
(1) Konfirmasi kesiapan proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan badan
usaha pelaksana
Mengecek kelengkapan dokumen kesiapan proyek KPBU
(2) Konfirmasi minta pasar
16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 2 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 12 sd pasal 20
9
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Konfirmasi dilakukan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap
Proyek Kerjasama
(3) Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksanan dan rancangan pengumuman
(4) Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Panitia pengadaan menyusun dokumen yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi dan
Dokumen permintaan Proposal Dokumen pengadaan ditetapkan setelah persetujuan
PJPK
(5) Pengelolaan ruangan data dan informasi untuk kepentingan uju tuntas
b) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana19
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung
Persyaratan peserta prakualifikasi diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur pasal 22
Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksanan dalam tahapan prakualifikasi sekurang-
kurangnya meliputi
(1) Pemenuhan syarat administrasi
(2) Kemampuan teknis
(3) Kemampuan keuangan
Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari satu Badan Usaha yang
memenuhi kualifikasi tahapan pengadaan dilanjutkan dengan pelelangan sedangkan
apabila hanya menghasilkan satu badan usaha tahapan dilanjutkan dengan Penunjukan
Langsung
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang Jika prakualifikasi ulang gagal maka proses pengadaan
dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap penyiapan KPBU
Pelelangan dalam pemilihan Badan Usaha dilakukan dengan 2 cara yaitu
(1) Pelelangan satu atap
Pelelangan satu atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas
(b) Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai outpun
yang optimal
(2) Pelelangan dua atap
Pelelangan dua atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti
karena variasi inovasi dan teknologi
(b) Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output
optimal
Untuk pengadaan melalui penunjukan langsung dapat dilakukan apabila
(1) Merupakan KPBU kondisi tertentu
(2) Prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah
Pengadaan Badan Penyiapan meliputi persiapan dan pelaksanaan20
19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 21 sd pasal 35
10
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
a) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan
Persiapan pengadaan meliputi kegiatan
(1) Penyusunan KAK oleh Tim KPBU dengan mempertimbangan hasil studi
pendahuluan
Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha
Pelaksana hingga diperolehya pemenuhan pembiayaan serta berkoordinasi dengan
simpul KPBI dalam pelaksanaannya
(2) Penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen prakulaifikasi dan
dokumen permintaan proposal oleh panitian pengadaan
(3) Persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh PJPK
b) Pelaksanaan pangadaan Badan Penyiapan
Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang
meliputi kegiatan
(1) Prakualifikasi
Persyaratan peserta prakualifikasi dan tahapan prakualifikasi telah diatur pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penilaian
kualifikasi dalam tahapan prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi
(a) Pemenuhan syarat administrasi
(b) Kemampuan teknis
(c) Kemampuan keuangan
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang
(2) Pemilihan
Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi sekurang-kurangnya dengan
ketentuan sebagai berikut
(a) Penyampaian dokumen penawaran menggunanakn metode dua sampul
(b) Evaluasi dokumen penawaran menggunakan metode kualitas atau metode
kualitas dan biaya
Apabila dalam seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
menindaklanjuti dengan menugaskan panitia pengadaan melalukan seleksi ulang atau
menghentikan proses seleksi
IV Penutup
Kebutuhan akan infrastruktur tidak seimbang dengan ketersediaan dana di Pemerintah baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah oleh karena itu adanya skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur merupakan salah satu alternatif solusi
untuk pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
sebanyak 19 jenis infrastruktur sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah disebutkan bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan
infrastruktur berbentuk Perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
20 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 36 sd pasal 46
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
2
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Sebanyak 40 berasal dari APBN dan APBD BUMN sebesar 22 dan sisanya sebesar 365
didanai oleh swasta2
Untuk mencukupi kebutuhan infrastruktur pemerintah telah mendesain beberapa macam skema
pembiayaan baik melalui pembiayaan di APBNAPBD kerjasama dengan BUMN ataupun
melakukan kerja sama dengan pihak swata dengan beberapa alternatif pembiayaan dan pengelolaan
Salah satu yang menjadi alternatif pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
infrastruktur adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Peraturan Pemerintah No
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah menyebutkan bahwa Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan3 Lebih lanjut
pengaturan atas KPBU terdapat pada Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah
kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan
umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh MenteriKepala
LembagaKepala DaerahBadan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Daerah yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko
diantara para pihak4
Sebagai salah satu alternatif pembiayaan infra struktur KPBU dibandingkan dengan
pembiayaan secara konvensional terdapat beberapa perbedaan yaitu5
2 Diakses dari httpsfinancedetikcomberita-ekonomi-bisnisd-3464400ratusan-triliun-habis-bangun-infrastruktur-sri-mulyani-masih-kurang tanggal 9 Agustus 2018 3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah Pasal 1 angka 16 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 1 angka 6 5 Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Jakarta 26 Oktober 2017
3
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
II Permasalahan
Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah
a Ruang lingkup infastruktur dan Badan Usaha apa saja yang dapat menggunakan skema KPBU
b Bagaimanakah tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur
c Bagaimanakah cara pengadaan yang dilakukan untuk skema KPBU
III Pembahasan
a Ruang lingkup Infrastruktur dan Badan Usaha yang dapat dengan menggunakan skema KPBU
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur sebagai
salah satu alternatif pembiayaan pembanguan telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah Di pemerintah daerah salah satu yang akan menggunakan skema ini adalah
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan membangun 4 (empat) proyek yaitu Tempat
Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo
Sistem Penyediaan Air Minum-Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (SPAM-Kapet)
Kulonprogo dan Jogja Agro Techno Park (JATP)6
Penyediaan infrastruktur dengan menggunakan KPBU tidak dapat dilakukan untuk semua
jenis infrastruktur Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan
infrastruktur sosial sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur 7 Lebih lanjut dijelaskan bahwa jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
mencakup
1 Infrastruktur transportasi
2 Infrastruktur jalan
3 Infrastruktur sumber daya air dan irigasi
4 Infrastruktur air minum
5 Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat
6 Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat
7 Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan
8 Infrastruktur telekomunikasi dan informatika
9 Infrastruktur ketenagalistrikan
10 Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
11 Infrastruktur konservasi energi
12 Infrastruktur fasilitas perkotaan
13 Infrastruktur fasilitas pendidikan
14 Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian
15 Infrastruktur kawasan
16 Infrastruktur pariwisata
17 Infrastruktur kesehatan
18 Infrastruktur lembaga pemasyarakatan
19 Infrastruktur perumahan rakyat 8
KPBU dapat merupakan penyediaan infrastruktur gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis
infrastruktur dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU danatau memberikan manfaat yang
6 Artikel ini telah tayang di Tribunjogjacom dengan judul Pemda DIY Garap Empat Proyek Besar Dengan Skema KPBU httpjogjatribunnewscom20180831pemda-diy-garap-empat-proyek-besar-dengan-skema-kpbu 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 5 ayat 1 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 5 ayat 2
4
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
lebih besar kepada masyarakat serta dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana
komersial
Penjelasan dan pengaturan lebih lanjut atas infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan
KPBU diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur9
Mengenai badan usaha yang dapat menggunakan skema KPBU dalam Peraturan Pemerintah
No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah disebutkan bahwa badan
usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan infrastruktur berbentuk
1 Perseroan terbatas
2 Badan Usaha Milik Negara
3 Badan Usaha Milik Daerah danatau
4 Koperasi10
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur disebutkan selain sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat
melakukan kerja sama11
b Tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana
dalam Penyediaan Infrastruktur ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak Peraturan Presiden ini diundangkan Berdasarkan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu
1 Perencanaan KPBU
2 Penyiapan KPBU
3 Transaksi KPBU
Perencanaan KPBU dilakukan oleh MenteriKepala LembagaKepala Daerah
dan melakukan Konsultasi Publik Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK) MenteriKepala LembagaKepala DaerahDireksi Badan Usaha Milik
NegaraDireksi Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan penyiapan dan transaksi KPBU
Dalam melaksanakan penyiapan KPBU PJPK melakukan Konsultasi Publik dan dapat
melakukan Penjajakan Minat Pasar sedangkan dalam melaksanakan transaksi KPBU PJPK
melakukan Penjajakan Minat Pasar
9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 3 10 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah pasal 39 ayat 2 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 1 angka 7
5
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
PJPK dapat melaksanakan kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan
bagian dari pelaksanaan tahapan KPBU meliputi kegiatan
1 perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah
2 kajian lingkungan hidup dan
3 Permohonan pemberian Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah12
Tahapan-tahapan KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dapat diuraikan sebagai berikut
1 Perencanaan KPBU
Sesuai dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infr Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk tahap perencanaan
terdiri atas beberapa kegiatan yaitu13
a) Penyusunan rencana anggaran dana KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerah menyusun rencana anggaran untuk dana
pelaksanaan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi setiap
tahap pelaksanaan KPBU Rencana anggaran dapat bersumber dari
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
2) Pinjamanhibah danatau
3) Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan
b) Identifikasi dan penetapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerah mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur
yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan Dalam hal melakukan identifikasi MenteriKepala LembagaKepala
Daerah menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik
c) penganggaran dana tahap perencanaan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi
Badan Usaha Milik Daerah menganggarkan dana tahap perencanaan KPBU sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
d) pengambilan keputusan lanjuttidak lanjut rencana KPBU
Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik MenteriKepala
LembagaKepala Daerah memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan
Infrastruktur melalui mekanisme KPBU Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan adanya
gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu)
PJPK MenteriKepala LembagaKepala Daerah yang memiliki kewenangan
menandatangani nota kesepahaman Berdasarkan nota kesepahaman koordinator PJPK
mengajukan usulan atas gabungan 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur kepada Menteri
Perencanaan
e) penyusunan Daftar Rencana KPBU dan
12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 10 13 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 sdpasal 19
6
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Menteri Perencanaan menyusun Daftar Rencana KPBU berdasarkan
1) Usulan MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik
Negaradireksi Badan Usaha Milik Daerah yang diindikasikan membutuhkan
Dukungan danatau Jaminan Pemerintah dan
2) Hasil identifikasi Menteri Perencanaan berdasarkan prioritas pembangunan nasional
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negara danatau
direksi Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan usulan kepada Menteri Perencanaan
dengan dilengkapi dokumen pendukung
f) pengkategorian KPBU
Berdasarkan hasil penyusunan Menteri Perencanaan menetapkan Daftar Rencana
KPBU yang terdiri atas
1) KPBU siap ditawarkan
2) KPBU dalam proses penyiapan
Penetapan Daftar Rencana KPBU dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan
KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional
2 Penyiapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap penyiapan KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut14
a) Penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana
b) Pengajuan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
c) Pengajuan penetapan lokasi KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU keluaran yang dihasilkan antara lain
a) Prastudi kelayakan
b) Rencana Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah
c) Penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana dan
d) Pengadaan tanah untuk KPBU
PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPBU Tata cara
pengadaan Badan Penyiapan diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Tahap penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan yang terdiri dari
a) penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan terdiri dari
1) kajian hukum dan kelembagaan
2) kajian teknis
3) kajian ekonomi dan komersial
4) kajian lingkungan dan sosial
5) kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur
6) kajian risiko
7) kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
8) kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti
b) penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan yang terdiri dari penyesuaian data dengan
kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU
c) kajian akhir Prastudi Kelayakan meliputi kajian kesiapan KPBU yang mencakup
1) terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal
yang perlu ditindaklanjuti
14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 20 sdpasal 29
7
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
2) persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU dan
3) kepastian perlu atau tidaknya Dukungan danatau Jaminan Pemerintah
Dalam tahap penyiapan KPBU PJPK menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup dan
melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir
Prastudi Kelayakan Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan
tanah PJPK melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk
memperoleh penetapan lokasi PJPK melaksanakan Konsultasi Publik dan dapat
melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) pada tahap penyiapan
MenteriKepala LembagaKepala Daerah danatau Menteri Keuangan dapat memberikan
Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Dukungan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk
1) dukungan kelayakan KPBU
2) insentif perpajakan danatau
3) bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah yang wajib dicantumkan dalam dokumen
pengadaan Badan Usaha
3 Transaksi KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap transaksi KPBU Pada tahap
transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut15
a) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)
b) penetapan lokasi KPBU
c) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
d) penandatanganan perjanjian KPBU dan
e) pemenuhan pembiayaan (financial close)
PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk
memanfaatkan Barang Milik Negara danatau Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan PJPK dapat dibantu oleh Badan
Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU Tata cara pengadaan Badan Penyiapan diatur
lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) bertujuan untuk memperoleh masukan
tanggapan dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU PJPK melakukan
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi Dalam rangka
melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana PJPK membentuk panitia pengadaan
Penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana
Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBU paling lambat dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBU Jangka waktu
dapat diperpanjang oleh PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan
oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan
disepakati dalam perjanjian KPBU
Setiap perpanjangan waktu diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJPK Dalam hal
perpanjangan jangka waktu tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana maka
perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK Pemenuhan
pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPBU dan
15 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 30 sdpasal 39
8
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
b) sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi
Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan pemenuhan pembiayaan dinyatakan
terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPBU dan
b) sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan
untuk memulai pekerjaan konstruksi
c Metode pengadaan untuk KPBU
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 28 ayat 3
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan
KPBU diatur dalam peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah Selain itu pada pasal 40 juga mengatur bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan
atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa
pemerintah
Berdasarkan hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah (LKPP)
mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Dalam Peraturan tersebut ruang lingkup
yang diatur ada 2 yaitu16
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak di danai dari hibah
Pengadaan badan usaha pelaksana terbagi atas Proyek KPBU atas prakarasa MenteriKepala
LembagaKepala Daerah (solicited) maupun prakarsa Badan Usaha (unsolicited) sedangkan
pengadaan badan penyiapan sebagaimana dimaksud diatas mencakup pendampingan danatau
pembiayaan atas penyiapan dan transaksi atau hanya transaksi
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen
yang dihasilkan pada tahap penyiapan KPBU dan PJPK telah menerbitkan surat pernyataan
KPBU layak secara teknis ekonomi finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam
tahap penyiapan17 Pengadaan badan usaha pelaksana meliputi persiapan dan pelaksanaan
sebagai berikut18
a) Persiapan pengadaan badan usaha pelaksana
Persiapan pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang meliputi kegiatan sebagai
berikut
(1) Konfirmasi kesiapan proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan badan
usaha pelaksana
Mengecek kelengkapan dokumen kesiapan proyek KPBU
(2) Konfirmasi minta pasar
16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 2 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 12 sd pasal 20
9
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Konfirmasi dilakukan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap
Proyek Kerjasama
(3) Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksanan dan rancangan pengumuman
(4) Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Panitia pengadaan menyusun dokumen yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi dan
Dokumen permintaan Proposal Dokumen pengadaan ditetapkan setelah persetujuan
PJPK
(5) Pengelolaan ruangan data dan informasi untuk kepentingan uju tuntas
b) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana19
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung
Persyaratan peserta prakualifikasi diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur pasal 22
Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksanan dalam tahapan prakualifikasi sekurang-
kurangnya meliputi
(1) Pemenuhan syarat administrasi
(2) Kemampuan teknis
(3) Kemampuan keuangan
Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari satu Badan Usaha yang
memenuhi kualifikasi tahapan pengadaan dilanjutkan dengan pelelangan sedangkan
apabila hanya menghasilkan satu badan usaha tahapan dilanjutkan dengan Penunjukan
Langsung
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang Jika prakualifikasi ulang gagal maka proses pengadaan
dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap penyiapan KPBU
Pelelangan dalam pemilihan Badan Usaha dilakukan dengan 2 cara yaitu
(1) Pelelangan satu atap
Pelelangan satu atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas
(b) Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai outpun
yang optimal
(2) Pelelangan dua atap
Pelelangan dua atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti
karena variasi inovasi dan teknologi
(b) Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output
optimal
Untuk pengadaan melalui penunjukan langsung dapat dilakukan apabila
(1) Merupakan KPBU kondisi tertentu
(2) Prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah
Pengadaan Badan Penyiapan meliputi persiapan dan pelaksanaan20
19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 21 sd pasal 35
10
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
a) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan
Persiapan pengadaan meliputi kegiatan
(1) Penyusunan KAK oleh Tim KPBU dengan mempertimbangan hasil studi
pendahuluan
Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha
Pelaksana hingga diperolehya pemenuhan pembiayaan serta berkoordinasi dengan
simpul KPBI dalam pelaksanaannya
(2) Penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen prakulaifikasi dan
dokumen permintaan proposal oleh panitian pengadaan
(3) Persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh PJPK
b) Pelaksanaan pangadaan Badan Penyiapan
Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang
meliputi kegiatan
(1) Prakualifikasi
Persyaratan peserta prakualifikasi dan tahapan prakualifikasi telah diatur pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penilaian
kualifikasi dalam tahapan prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi
(a) Pemenuhan syarat administrasi
(b) Kemampuan teknis
(c) Kemampuan keuangan
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang
(2) Pemilihan
Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi sekurang-kurangnya dengan
ketentuan sebagai berikut
(a) Penyampaian dokumen penawaran menggunanakn metode dua sampul
(b) Evaluasi dokumen penawaran menggunakan metode kualitas atau metode
kualitas dan biaya
Apabila dalam seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
menindaklanjuti dengan menugaskan panitia pengadaan melalukan seleksi ulang atau
menghentikan proses seleksi
IV Penutup
Kebutuhan akan infrastruktur tidak seimbang dengan ketersediaan dana di Pemerintah baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah oleh karena itu adanya skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur merupakan salah satu alternatif solusi
untuk pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
sebanyak 19 jenis infrastruktur sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah disebutkan bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan
infrastruktur berbentuk Perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
20 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 36 sd pasal 46
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
3
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
II Permasalahan
Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah
a Ruang lingkup infastruktur dan Badan Usaha apa saja yang dapat menggunakan skema KPBU
b Bagaimanakah tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur
c Bagaimanakah cara pengadaan yang dilakukan untuk skema KPBU
III Pembahasan
a Ruang lingkup Infrastruktur dan Badan Usaha yang dapat dengan menggunakan skema KPBU
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur sebagai
salah satu alternatif pembiayaan pembanguan telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah Di pemerintah daerah salah satu yang akan menggunakan skema ini adalah
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan membangun 4 (empat) proyek yaitu Tempat
Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo
Sistem Penyediaan Air Minum-Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (SPAM-Kapet)
Kulonprogo dan Jogja Agro Techno Park (JATP)6
Penyediaan infrastruktur dengan menggunakan KPBU tidak dapat dilakukan untuk semua
jenis infrastruktur Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan
infrastruktur sosial sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur 7 Lebih lanjut dijelaskan bahwa jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
mencakup
1 Infrastruktur transportasi
2 Infrastruktur jalan
3 Infrastruktur sumber daya air dan irigasi
4 Infrastruktur air minum
5 Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat
6 Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat
7 Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan
8 Infrastruktur telekomunikasi dan informatika
9 Infrastruktur ketenagalistrikan
10 Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
11 Infrastruktur konservasi energi
12 Infrastruktur fasilitas perkotaan
13 Infrastruktur fasilitas pendidikan
14 Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian
15 Infrastruktur kawasan
16 Infrastruktur pariwisata
17 Infrastruktur kesehatan
18 Infrastruktur lembaga pemasyarakatan
19 Infrastruktur perumahan rakyat 8
KPBU dapat merupakan penyediaan infrastruktur gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis
infrastruktur dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU danatau memberikan manfaat yang
6 Artikel ini telah tayang di Tribunjogjacom dengan judul Pemda DIY Garap Empat Proyek Besar Dengan Skema KPBU httpjogjatribunnewscom20180831pemda-diy-garap-empat-proyek-besar-dengan-skema-kpbu 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 5 ayat 1 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 5 ayat 2
4
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
lebih besar kepada masyarakat serta dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana
komersial
Penjelasan dan pengaturan lebih lanjut atas infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan
KPBU diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur9
Mengenai badan usaha yang dapat menggunakan skema KPBU dalam Peraturan Pemerintah
No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah disebutkan bahwa badan
usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan infrastruktur berbentuk
1 Perseroan terbatas
2 Badan Usaha Milik Negara
3 Badan Usaha Milik Daerah danatau
4 Koperasi10
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur disebutkan selain sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat
melakukan kerja sama11
b Tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana
dalam Penyediaan Infrastruktur ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak Peraturan Presiden ini diundangkan Berdasarkan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu
1 Perencanaan KPBU
2 Penyiapan KPBU
3 Transaksi KPBU
Perencanaan KPBU dilakukan oleh MenteriKepala LembagaKepala Daerah
dan melakukan Konsultasi Publik Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK) MenteriKepala LembagaKepala DaerahDireksi Badan Usaha Milik
NegaraDireksi Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan penyiapan dan transaksi KPBU
Dalam melaksanakan penyiapan KPBU PJPK melakukan Konsultasi Publik dan dapat
melakukan Penjajakan Minat Pasar sedangkan dalam melaksanakan transaksi KPBU PJPK
melakukan Penjajakan Minat Pasar
9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 3 10 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah pasal 39 ayat 2 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 1 angka 7
5
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
PJPK dapat melaksanakan kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan
bagian dari pelaksanaan tahapan KPBU meliputi kegiatan
1 perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah
2 kajian lingkungan hidup dan
3 Permohonan pemberian Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah12
Tahapan-tahapan KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dapat diuraikan sebagai berikut
1 Perencanaan KPBU
Sesuai dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infr Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk tahap perencanaan
terdiri atas beberapa kegiatan yaitu13
a) Penyusunan rencana anggaran dana KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerah menyusun rencana anggaran untuk dana
pelaksanaan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi setiap
tahap pelaksanaan KPBU Rencana anggaran dapat bersumber dari
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
2) Pinjamanhibah danatau
3) Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan
b) Identifikasi dan penetapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerah mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur
yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan Dalam hal melakukan identifikasi MenteriKepala LembagaKepala
Daerah menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik
c) penganggaran dana tahap perencanaan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi
Badan Usaha Milik Daerah menganggarkan dana tahap perencanaan KPBU sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
d) pengambilan keputusan lanjuttidak lanjut rencana KPBU
Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik MenteriKepala
LembagaKepala Daerah memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan
Infrastruktur melalui mekanisme KPBU Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan adanya
gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu)
PJPK MenteriKepala LembagaKepala Daerah yang memiliki kewenangan
menandatangani nota kesepahaman Berdasarkan nota kesepahaman koordinator PJPK
mengajukan usulan atas gabungan 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur kepada Menteri
Perencanaan
e) penyusunan Daftar Rencana KPBU dan
12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 10 13 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 sdpasal 19
6
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Menteri Perencanaan menyusun Daftar Rencana KPBU berdasarkan
1) Usulan MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik
Negaradireksi Badan Usaha Milik Daerah yang diindikasikan membutuhkan
Dukungan danatau Jaminan Pemerintah dan
2) Hasil identifikasi Menteri Perencanaan berdasarkan prioritas pembangunan nasional
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negara danatau
direksi Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan usulan kepada Menteri Perencanaan
dengan dilengkapi dokumen pendukung
f) pengkategorian KPBU
Berdasarkan hasil penyusunan Menteri Perencanaan menetapkan Daftar Rencana
KPBU yang terdiri atas
1) KPBU siap ditawarkan
2) KPBU dalam proses penyiapan
Penetapan Daftar Rencana KPBU dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan
KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional
2 Penyiapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap penyiapan KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut14
a) Penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana
b) Pengajuan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
c) Pengajuan penetapan lokasi KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU keluaran yang dihasilkan antara lain
a) Prastudi kelayakan
b) Rencana Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah
c) Penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana dan
d) Pengadaan tanah untuk KPBU
PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPBU Tata cara
pengadaan Badan Penyiapan diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Tahap penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan yang terdiri dari
a) penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan terdiri dari
1) kajian hukum dan kelembagaan
2) kajian teknis
3) kajian ekonomi dan komersial
4) kajian lingkungan dan sosial
5) kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur
6) kajian risiko
7) kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
8) kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti
b) penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan yang terdiri dari penyesuaian data dengan
kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU
c) kajian akhir Prastudi Kelayakan meliputi kajian kesiapan KPBU yang mencakup
1) terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal
yang perlu ditindaklanjuti
14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 20 sdpasal 29
7
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
2) persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU dan
3) kepastian perlu atau tidaknya Dukungan danatau Jaminan Pemerintah
Dalam tahap penyiapan KPBU PJPK menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup dan
melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir
Prastudi Kelayakan Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan
tanah PJPK melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk
memperoleh penetapan lokasi PJPK melaksanakan Konsultasi Publik dan dapat
melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) pada tahap penyiapan
MenteriKepala LembagaKepala Daerah danatau Menteri Keuangan dapat memberikan
Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Dukungan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk
1) dukungan kelayakan KPBU
2) insentif perpajakan danatau
3) bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah yang wajib dicantumkan dalam dokumen
pengadaan Badan Usaha
3 Transaksi KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap transaksi KPBU Pada tahap
transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut15
a) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)
b) penetapan lokasi KPBU
c) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
d) penandatanganan perjanjian KPBU dan
e) pemenuhan pembiayaan (financial close)
PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk
memanfaatkan Barang Milik Negara danatau Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan PJPK dapat dibantu oleh Badan
Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU Tata cara pengadaan Badan Penyiapan diatur
lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) bertujuan untuk memperoleh masukan
tanggapan dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU PJPK melakukan
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi Dalam rangka
melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana PJPK membentuk panitia pengadaan
Penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana
Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBU paling lambat dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBU Jangka waktu
dapat diperpanjang oleh PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan
oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan
disepakati dalam perjanjian KPBU
Setiap perpanjangan waktu diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJPK Dalam hal
perpanjangan jangka waktu tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana maka
perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK Pemenuhan
pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPBU dan
15 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 30 sdpasal 39
8
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
b) sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi
Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan pemenuhan pembiayaan dinyatakan
terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPBU dan
b) sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan
untuk memulai pekerjaan konstruksi
c Metode pengadaan untuk KPBU
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 28 ayat 3
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan
KPBU diatur dalam peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah Selain itu pada pasal 40 juga mengatur bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan
atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa
pemerintah
Berdasarkan hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah (LKPP)
mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Dalam Peraturan tersebut ruang lingkup
yang diatur ada 2 yaitu16
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak di danai dari hibah
Pengadaan badan usaha pelaksana terbagi atas Proyek KPBU atas prakarasa MenteriKepala
LembagaKepala Daerah (solicited) maupun prakarsa Badan Usaha (unsolicited) sedangkan
pengadaan badan penyiapan sebagaimana dimaksud diatas mencakup pendampingan danatau
pembiayaan atas penyiapan dan transaksi atau hanya transaksi
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen
yang dihasilkan pada tahap penyiapan KPBU dan PJPK telah menerbitkan surat pernyataan
KPBU layak secara teknis ekonomi finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam
tahap penyiapan17 Pengadaan badan usaha pelaksana meliputi persiapan dan pelaksanaan
sebagai berikut18
a) Persiapan pengadaan badan usaha pelaksana
Persiapan pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang meliputi kegiatan sebagai
berikut
(1) Konfirmasi kesiapan proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan badan
usaha pelaksana
Mengecek kelengkapan dokumen kesiapan proyek KPBU
(2) Konfirmasi minta pasar
16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 2 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 12 sd pasal 20
9
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Konfirmasi dilakukan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap
Proyek Kerjasama
(3) Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksanan dan rancangan pengumuman
(4) Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Panitia pengadaan menyusun dokumen yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi dan
Dokumen permintaan Proposal Dokumen pengadaan ditetapkan setelah persetujuan
PJPK
(5) Pengelolaan ruangan data dan informasi untuk kepentingan uju tuntas
b) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana19
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung
Persyaratan peserta prakualifikasi diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur pasal 22
Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksanan dalam tahapan prakualifikasi sekurang-
kurangnya meliputi
(1) Pemenuhan syarat administrasi
(2) Kemampuan teknis
(3) Kemampuan keuangan
Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari satu Badan Usaha yang
memenuhi kualifikasi tahapan pengadaan dilanjutkan dengan pelelangan sedangkan
apabila hanya menghasilkan satu badan usaha tahapan dilanjutkan dengan Penunjukan
Langsung
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang Jika prakualifikasi ulang gagal maka proses pengadaan
dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap penyiapan KPBU
Pelelangan dalam pemilihan Badan Usaha dilakukan dengan 2 cara yaitu
(1) Pelelangan satu atap
Pelelangan satu atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas
(b) Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai outpun
yang optimal
(2) Pelelangan dua atap
Pelelangan dua atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti
karena variasi inovasi dan teknologi
(b) Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output
optimal
Untuk pengadaan melalui penunjukan langsung dapat dilakukan apabila
(1) Merupakan KPBU kondisi tertentu
(2) Prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah
Pengadaan Badan Penyiapan meliputi persiapan dan pelaksanaan20
19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 21 sd pasal 35
10
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
a) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan
Persiapan pengadaan meliputi kegiatan
(1) Penyusunan KAK oleh Tim KPBU dengan mempertimbangan hasil studi
pendahuluan
Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha
Pelaksana hingga diperolehya pemenuhan pembiayaan serta berkoordinasi dengan
simpul KPBI dalam pelaksanaannya
(2) Penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen prakulaifikasi dan
dokumen permintaan proposal oleh panitian pengadaan
(3) Persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh PJPK
b) Pelaksanaan pangadaan Badan Penyiapan
Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang
meliputi kegiatan
(1) Prakualifikasi
Persyaratan peserta prakualifikasi dan tahapan prakualifikasi telah diatur pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penilaian
kualifikasi dalam tahapan prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi
(a) Pemenuhan syarat administrasi
(b) Kemampuan teknis
(c) Kemampuan keuangan
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang
(2) Pemilihan
Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi sekurang-kurangnya dengan
ketentuan sebagai berikut
(a) Penyampaian dokumen penawaran menggunanakn metode dua sampul
(b) Evaluasi dokumen penawaran menggunakan metode kualitas atau metode
kualitas dan biaya
Apabila dalam seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
menindaklanjuti dengan menugaskan panitia pengadaan melalukan seleksi ulang atau
menghentikan proses seleksi
IV Penutup
Kebutuhan akan infrastruktur tidak seimbang dengan ketersediaan dana di Pemerintah baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah oleh karena itu adanya skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur merupakan salah satu alternatif solusi
untuk pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
sebanyak 19 jenis infrastruktur sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah disebutkan bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan
infrastruktur berbentuk Perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
20 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 36 sd pasal 46
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
4
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
lebih besar kepada masyarakat serta dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana
komersial
Penjelasan dan pengaturan lebih lanjut atas infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan
KPBU diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur9
Mengenai badan usaha yang dapat menggunakan skema KPBU dalam Peraturan Pemerintah
No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah disebutkan bahwa badan
usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan infrastruktur berbentuk
1 Perseroan terbatas
2 Badan Usaha Milik Negara
3 Badan Usaha Milik Daerah danatau
4 Koperasi10
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur disebutkan selain sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat
melakukan kerja sama11
b Tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana
dalam Penyediaan Infrastruktur ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak Peraturan Presiden ini diundangkan Berdasarkan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu
1 Perencanaan KPBU
2 Penyiapan KPBU
3 Transaksi KPBU
Perencanaan KPBU dilakukan oleh MenteriKepala LembagaKepala Daerah
dan melakukan Konsultasi Publik Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK) MenteriKepala LembagaKepala DaerahDireksi Badan Usaha Milik
NegaraDireksi Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan penyiapan dan transaksi KPBU
Dalam melaksanakan penyiapan KPBU PJPK melakukan Konsultasi Publik dan dapat
melakukan Penjajakan Minat Pasar sedangkan dalam melaksanakan transaksi KPBU PJPK
melakukan Penjajakan Minat Pasar
9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 3 10 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah pasal 39 ayat 2 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 1 angka 7
5
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
PJPK dapat melaksanakan kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan
bagian dari pelaksanaan tahapan KPBU meliputi kegiatan
1 perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah
2 kajian lingkungan hidup dan
3 Permohonan pemberian Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah12
Tahapan-tahapan KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dapat diuraikan sebagai berikut
1 Perencanaan KPBU
Sesuai dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infr Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk tahap perencanaan
terdiri atas beberapa kegiatan yaitu13
a) Penyusunan rencana anggaran dana KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerah menyusun rencana anggaran untuk dana
pelaksanaan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi setiap
tahap pelaksanaan KPBU Rencana anggaran dapat bersumber dari
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
2) Pinjamanhibah danatau
3) Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan
b) Identifikasi dan penetapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerah mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur
yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan Dalam hal melakukan identifikasi MenteriKepala LembagaKepala
Daerah menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik
c) penganggaran dana tahap perencanaan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi
Badan Usaha Milik Daerah menganggarkan dana tahap perencanaan KPBU sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
d) pengambilan keputusan lanjuttidak lanjut rencana KPBU
Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik MenteriKepala
LembagaKepala Daerah memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan
Infrastruktur melalui mekanisme KPBU Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan adanya
gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu)
PJPK MenteriKepala LembagaKepala Daerah yang memiliki kewenangan
menandatangani nota kesepahaman Berdasarkan nota kesepahaman koordinator PJPK
mengajukan usulan atas gabungan 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur kepada Menteri
Perencanaan
e) penyusunan Daftar Rencana KPBU dan
12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 10 13 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 sdpasal 19
6
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Menteri Perencanaan menyusun Daftar Rencana KPBU berdasarkan
1) Usulan MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik
Negaradireksi Badan Usaha Milik Daerah yang diindikasikan membutuhkan
Dukungan danatau Jaminan Pemerintah dan
2) Hasil identifikasi Menteri Perencanaan berdasarkan prioritas pembangunan nasional
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negara danatau
direksi Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan usulan kepada Menteri Perencanaan
dengan dilengkapi dokumen pendukung
f) pengkategorian KPBU
Berdasarkan hasil penyusunan Menteri Perencanaan menetapkan Daftar Rencana
KPBU yang terdiri atas
1) KPBU siap ditawarkan
2) KPBU dalam proses penyiapan
Penetapan Daftar Rencana KPBU dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan
KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional
2 Penyiapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap penyiapan KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut14
a) Penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana
b) Pengajuan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
c) Pengajuan penetapan lokasi KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU keluaran yang dihasilkan antara lain
a) Prastudi kelayakan
b) Rencana Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah
c) Penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana dan
d) Pengadaan tanah untuk KPBU
PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPBU Tata cara
pengadaan Badan Penyiapan diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Tahap penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan yang terdiri dari
a) penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan terdiri dari
1) kajian hukum dan kelembagaan
2) kajian teknis
3) kajian ekonomi dan komersial
4) kajian lingkungan dan sosial
5) kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur
6) kajian risiko
7) kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
8) kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti
b) penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan yang terdiri dari penyesuaian data dengan
kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU
c) kajian akhir Prastudi Kelayakan meliputi kajian kesiapan KPBU yang mencakup
1) terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal
yang perlu ditindaklanjuti
14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 20 sdpasal 29
7
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
2) persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU dan
3) kepastian perlu atau tidaknya Dukungan danatau Jaminan Pemerintah
Dalam tahap penyiapan KPBU PJPK menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup dan
melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir
Prastudi Kelayakan Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan
tanah PJPK melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk
memperoleh penetapan lokasi PJPK melaksanakan Konsultasi Publik dan dapat
melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) pada tahap penyiapan
MenteriKepala LembagaKepala Daerah danatau Menteri Keuangan dapat memberikan
Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Dukungan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk
1) dukungan kelayakan KPBU
2) insentif perpajakan danatau
3) bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah yang wajib dicantumkan dalam dokumen
pengadaan Badan Usaha
3 Transaksi KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap transaksi KPBU Pada tahap
transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut15
a) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)
b) penetapan lokasi KPBU
c) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
d) penandatanganan perjanjian KPBU dan
e) pemenuhan pembiayaan (financial close)
PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk
memanfaatkan Barang Milik Negara danatau Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan PJPK dapat dibantu oleh Badan
Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU Tata cara pengadaan Badan Penyiapan diatur
lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) bertujuan untuk memperoleh masukan
tanggapan dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU PJPK melakukan
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi Dalam rangka
melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana PJPK membentuk panitia pengadaan
Penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana
Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBU paling lambat dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBU Jangka waktu
dapat diperpanjang oleh PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan
oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan
disepakati dalam perjanjian KPBU
Setiap perpanjangan waktu diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJPK Dalam hal
perpanjangan jangka waktu tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana maka
perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK Pemenuhan
pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPBU dan
15 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 30 sdpasal 39
8
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
b) sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi
Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan pemenuhan pembiayaan dinyatakan
terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPBU dan
b) sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan
untuk memulai pekerjaan konstruksi
c Metode pengadaan untuk KPBU
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 28 ayat 3
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan
KPBU diatur dalam peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah Selain itu pada pasal 40 juga mengatur bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan
atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa
pemerintah
Berdasarkan hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah (LKPP)
mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Dalam Peraturan tersebut ruang lingkup
yang diatur ada 2 yaitu16
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak di danai dari hibah
Pengadaan badan usaha pelaksana terbagi atas Proyek KPBU atas prakarasa MenteriKepala
LembagaKepala Daerah (solicited) maupun prakarsa Badan Usaha (unsolicited) sedangkan
pengadaan badan penyiapan sebagaimana dimaksud diatas mencakup pendampingan danatau
pembiayaan atas penyiapan dan transaksi atau hanya transaksi
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen
yang dihasilkan pada tahap penyiapan KPBU dan PJPK telah menerbitkan surat pernyataan
KPBU layak secara teknis ekonomi finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam
tahap penyiapan17 Pengadaan badan usaha pelaksana meliputi persiapan dan pelaksanaan
sebagai berikut18
a) Persiapan pengadaan badan usaha pelaksana
Persiapan pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang meliputi kegiatan sebagai
berikut
(1) Konfirmasi kesiapan proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan badan
usaha pelaksana
Mengecek kelengkapan dokumen kesiapan proyek KPBU
(2) Konfirmasi minta pasar
16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 2 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 12 sd pasal 20
9
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Konfirmasi dilakukan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap
Proyek Kerjasama
(3) Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksanan dan rancangan pengumuman
(4) Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Panitia pengadaan menyusun dokumen yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi dan
Dokumen permintaan Proposal Dokumen pengadaan ditetapkan setelah persetujuan
PJPK
(5) Pengelolaan ruangan data dan informasi untuk kepentingan uju tuntas
b) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana19
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung
Persyaratan peserta prakualifikasi diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur pasal 22
Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksanan dalam tahapan prakualifikasi sekurang-
kurangnya meliputi
(1) Pemenuhan syarat administrasi
(2) Kemampuan teknis
(3) Kemampuan keuangan
Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari satu Badan Usaha yang
memenuhi kualifikasi tahapan pengadaan dilanjutkan dengan pelelangan sedangkan
apabila hanya menghasilkan satu badan usaha tahapan dilanjutkan dengan Penunjukan
Langsung
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang Jika prakualifikasi ulang gagal maka proses pengadaan
dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap penyiapan KPBU
Pelelangan dalam pemilihan Badan Usaha dilakukan dengan 2 cara yaitu
(1) Pelelangan satu atap
Pelelangan satu atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas
(b) Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai outpun
yang optimal
(2) Pelelangan dua atap
Pelelangan dua atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti
karena variasi inovasi dan teknologi
(b) Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output
optimal
Untuk pengadaan melalui penunjukan langsung dapat dilakukan apabila
(1) Merupakan KPBU kondisi tertentu
(2) Prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah
Pengadaan Badan Penyiapan meliputi persiapan dan pelaksanaan20
19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 21 sd pasal 35
10
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
a) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan
Persiapan pengadaan meliputi kegiatan
(1) Penyusunan KAK oleh Tim KPBU dengan mempertimbangan hasil studi
pendahuluan
Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha
Pelaksana hingga diperolehya pemenuhan pembiayaan serta berkoordinasi dengan
simpul KPBI dalam pelaksanaannya
(2) Penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen prakulaifikasi dan
dokumen permintaan proposal oleh panitian pengadaan
(3) Persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh PJPK
b) Pelaksanaan pangadaan Badan Penyiapan
Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang
meliputi kegiatan
(1) Prakualifikasi
Persyaratan peserta prakualifikasi dan tahapan prakualifikasi telah diatur pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penilaian
kualifikasi dalam tahapan prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi
(a) Pemenuhan syarat administrasi
(b) Kemampuan teknis
(c) Kemampuan keuangan
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang
(2) Pemilihan
Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi sekurang-kurangnya dengan
ketentuan sebagai berikut
(a) Penyampaian dokumen penawaran menggunanakn metode dua sampul
(b) Evaluasi dokumen penawaran menggunakan metode kualitas atau metode
kualitas dan biaya
Apabila dalam seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
menindaklanjuti dengan menugaskan panitia pengadaan melalukan seleksi ulang atau
menghentikan proses seleksi
IV Penutup
Kebutuhan akan infrastruktur tidak seimbang dengan ketersediaan dana di Pemerintah baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah oleh karena itu adanya skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur merupakan salah satu alternatif solusi
untuk pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
sebanyak 19 jenis infrastruktur sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah disebutkan bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan
infrastruktur berbentuk Perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
20 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 36 sd pasal 46
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
5
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
PJPK dapat melaksanakan kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan
bagian dari pelaksanaan tahapan KPBU meliputi kegiatan
1 perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah
2 kajian lingkungan hidup dan
3 Permohonan pemberian Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah12
Tahapan-tahapan KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dapat diuraikan sebagai berikut
1 Perencanaan KPBU
Sesuai dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infr Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk tahap perencanaan
terdiri atas beberapa kegiatan yaitu13
a) Penyusunan rencana anggaran dana KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerah menyusun rencana anggaran untuk dana
pelaksanaan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi setiap
tahap pelaksanaan KPBU Rencana anggaran dapat bersumber dari
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
2) Pinjamanhibah danatau
3) Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan
b) Identifikasi dan penetapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerah mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur
yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan Dalam hal melakukan identifikasi MenteriKepala LembagaKepala
Daerah menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik
c) penganggaran dana tahap perencanaan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi
Badan Usaha Milik Daerah menganggarkan dana tahap perencanaan KPBU sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
d) pengambilan keputusan lanjuttidak lanjut rencana KPBU
Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik MenteriKepala
LembagaKepala Daerah memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan
Infrastruktur melalui mekanisme KPBU Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan adanya
gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu)
PJPK MenteriKepala LembagaKepala Daerah yang memiliki kewenangan
menandatangani nota kesepahaman Berdasarkan nota kesepahaman koordinator PJPK
mengajukan usulan atas gabungan 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur kepada Menteri
Perencanaan
e) penyusunan Daftar Rencana KPBU dan
12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 10 13 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 sdpasal 19
6
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Menteri Perencanaan menyusun Daftar Rencana KPBU berdasarkan
1) Usulan MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik
Negaradireksi Badan Usaha Milik Daerah yang diindikasikan membutuhkan
Dukungan danatau Jaminan Pemerintah dan
2) Hasil identifikasi Menteri Perencanaan berdasarkan prioritas pembangunan nasional
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negara danatau
direksi Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan usulan kepada Menteri Perencanaan
dengan dilengkapi dokumen pendukung
f) pengkategorian KPBU
Berdasarkan hasil penyusunan Menteri Perencanaan menetapkan Daftar Rencana
KPBU yang terdiri atas
1) KPBU siap ditawarkan
2) KPBU dalam proses penyiapan
Penetapan Daftar Rencana KPBU dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan
KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional
2 Penyiapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap penyiapan KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut14
a) Penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana
b) Pengajuan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
c) Pengajuan penetapan lokasi KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU keluaran yang dihasilkan antara lain
a) Prastudi kelayakan
b) Rencana Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah
c) Penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana dan
d) Pengadaan tanah untuk KPBU
PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPBU Tata cara
pengadaan Badan Penyiapan diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Tahap penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan yang terdiri dari
a) penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan terdiri dari
1) kajian hukum dan kelembagaan
2) kajian teknis
3) kajian ekonomi dan komersial
4) kajian lingkungan dan sosial
5) kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur
6) kajian risiko
7) kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
8) kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti
b) penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan yang terdiri dari penyesuaian data dengan
kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU
c) kajian akhir Prastudi Kelayakan meliputi kajian kesiapan KPBU yang mencakup
1) terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal
yang perlu ditindaklanjuti
14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 20 sdpasal 29
7
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
2) persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU dan
3) kepastian perlu atau tidaknya Dukungan danatau Jaminan Pemerintah
Dalam tahap penyiapan KPBU PJPK menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup dan
melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir
Prastudi Kelayakan Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan
tanah PJPK melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk
memperoleh penetapan lokasi PJPK melaksanakan Konsultasi Publik dan dapat
melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) pada tahap penyiapan
MenteriKepala LembagaKepala Daerah danatau Menteri Keuangan dapat memberikan
Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Dukungan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk
1) dukungan kelayakan KPBU
2) insentif perpajakan danatau
3) bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah yang wajib dicantumkan dalam dokumen
pengadaan Badan Usaha
3 Transaksi KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap transaksi KPBU Pada tahap
transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut15
a) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)
b) penetapan lokasi KPBU
c) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
d) penandatanganan perjanjian KPBU dan
e) pemenuhan pembiayaan (financial close)
PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk
memanfaatkan Barang Milik Negara danatau Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan PJPK dapat dibantu oleh Badan
Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU Tata cara pengadaan Badan Penyiapan diatur
lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) bertujuan untuk memperoleh masukan
tanggapan dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU PJPK melakukan
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi Dalam rangka
melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana PJPK membentuk panitia pengadaan
Penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana
Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBU paling lambat dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBU Jangka waktu
dapat diperpanjang oleh PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan
oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan
disepakati dalam perjanjian KPBU
Setiap perpanjangan waktu diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJPK Dalam hal
perpanjangan jangka waktu tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana maka
perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK Pemenuhan
pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPBU dan
15 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 30 sdpasal 39
8
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
b) sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi
Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan pemenuhan pembiayaan dinyatakan
terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPBU dan
b) sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan
untuk memulai pekerjaan konstruksi
c Metode pengadaan untuk KPBU
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 28 ayat 3
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan
KPBU diatur dalam peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah Selain itu pada pasal 40 juga mengatur bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan
atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa
pemerintah
Berdasarkan hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah (LKPP)
mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Dalam Peraturan tersebut ruang lingkup
yang diatur ada 2 yaitu16
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak di danai dari hibah
Pengadaan badan usaha pelaksana terbagi atas Proyek KPBU atas prakarasa MenteriKepala
LembagaKepala Daerah (solicited) maupun prakarsa Badan Usaha (unsolicited) sedangkan
pengadaan badan penyiapan sebagaimana dimaksud diatas mencakup pendampingan danatau
pembiayaan atas penyiapan dan transaksi atau hanya transaksi
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen
yang dihasilkan pada tahap penyiapan KPBU dan PJPK telah menerbitkan surat pernyataan
KPBU layak secara teknis ekonomi finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam
tahap penyiapan17 Pengadaan badan usaha pelaksana meliputi persiapan dan pelaksanaan
sebagai berikut18
a) Persiapan pengadaan badan usaha pelaksana
Persiapan pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang meliputi kegiatan sebagai
berikut
(1) Konfirmasi kesiapan proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan badan
usaha pelaksana
Mengecek kelengkapan dokumen kesiapan proyek KPBU
(2) Konfirmasi minta pasar
16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 2 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 12 sd pasal 20
9
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Konfirmasi dilakukan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap
Proyek Kerjasama
(3) Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksanan dan rancangan pengumuman
(4) Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Panitia pengadaan menyusun dokumen yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi dan
Dokumen permintaan Proposal Dokumen pengadaan ditetapkan setelah persetujuan
PJPK
(5) Pengelolaan ruangan data dan informasi untuk kepentingan uju tuntas
b) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana19
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung
Persyaratan peserta prakualifikasi diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur pasal 22
Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksanan dalam tahapan prakualifikasi sekurang-
kurangnya meliputi
(1) Pemenuhan syarat administrasi
(2) Kemampuan teknis
(3) Kemampuan keuangan
Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari satu Badan Usaha yang
memenuhi kualifikasi tahapan pengadaan dilanjutkan dengan pelelangan sedangkan
apabila hanya menghasilkan satu badan usaha tahapan dilanjutkan dengan Penunjukan
Langsung
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang Jika prakualifikasi ulang gagal maka proses pengadaan
dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap penyiapan KPBU
Pelelangan dalam pemilihan Badan Usaha dilakukan dengan 2 cara yaitu
(1) Pelelangan satu atap
Pelelangan satu atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas
(b) Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai outpun
yang optimal
(2) Pelelangan dua atap
Pelelangan dua atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti
karena variasi inovasi dan teknologi
(b) Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output
optimal
Untuk pengadaan melalui penunjukan langsung dapat dilakukan apabila
(1) Merupakan KPBU kondisi tertentu
(2) Prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah
Pengadaan Badan Penyiapan meliputi persiapan dan pelaksanaan20
19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 21 sd pasal 35
10
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
a) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan
Persiapan pengadaan meliputi kegiatan
(1) Penyusunan KAK oleh Tim KPBU dengan mempertimbangan hasil studi
pendahuluan
Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha
Pelaksana hingga diperolehya pemenuhan pembiayaan serta berkoordinasi dengan
simpul KPBI dalam pelaksanaannya
(2) Penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen prakulaifikasi dan
dokumen permintaan proposal oleh panitian pengadaan
(3) Persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh PJPK
b) Pelaksanaan pangadaan Badan Penyiapan
Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang
meliputi kegiatan
(1) Prakualifikasi
Persyaratan peserta prakualifikasi dan tahapan prakualifikasi telah diatur pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penilaian
kualifikasi dalam tahapan prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi
(a) Pemenuhan syarat administrasi
(b) Kemampuan teknis
(c) Kemampuan keuangan
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang
(2) Pemilihan
Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi sekurang-kurangnya dengan
ketentuan sebagai berikut
(a) Penyampaian dokumen penawaran menggunanakn metode dua sampul
(b) Evaluasi dokumen penawaran menggunakan metode kualitas atau metode
kualitas dan biaya
Apabila dalam seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
menindaklanjuti dengan menugaskan panitia pengadaan melalukan seleksi ulang atau
menghentikan proses seleksi
IV Penutup
Kebutuhan akan infrastruktur tidak seimbang dengan ketersediaan dana di Pemerintah baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah oleh karena itu adanya skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur merupakan salah satu alternatif solusi
untuk pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
sebanyak 19 jenis infrastruktur sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah disebutkan bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan
infrastruktur berbentuk Perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
20 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 36 sd pasal 46
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
6
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Menteri Perencanaan menyusun Daftar Rencana KPBU berdasarkan
1) Usulan MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik
Negaradireksi Badan Usaha Milik Daerah yang diindikasikan membutuhkan
Dukungan danatau Jaminan Pemerintah dan
2) Hasil identifikasi Menteri Perencanaan berdasarkan prioritas pembangunan nasional
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negara danatau
direksi Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan usulan kepada Menteri Perencanaan
dengan dilengkapi dokumen pendukung
f) pengkategorian KPBU
Berdasarkan hasil penyusunan Menteri Perencanaan menetapkan Daftar Rencana
KPBU yang terdiri atas
1) KPBU siap ditawarkan
2) KPBU dalam proses penyiapan
Penetapan Daftar Rencana KPBU dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan
KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional
2 Penyiapan KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap penyiapan KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut14
a) Penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana
b) Pengajuan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
c) Pengajuan penetapan lokasi KPBU
Pada tahap Penyiapan KPBU keluaran yang dihasilkan antara lain
a) Prastudi kelayakan
b) Rencana Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah
c) Penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana dan
d) Pengadaan tanah untuk KPBU
PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPBU Tata cara
pengadaan Badan Penyiapan diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Tahap penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan yang terdiri dari
a) penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan terdiri dari
1) kajian hukum dan kelembagaan
2) kajian teknis
3) kajian ekonomi dan komersial
4) kajian lingkungan dan sosial
5) kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur
6) kajian risiko
7) kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah danatau Jaminan Pemerintah dan
8) kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti
b) penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan yang terdiri dari penyesuaian data dengan
kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU
c) kajian akhir Prastudi Kelayakan meliputi kajian kesiapan KPBU yang mencakup
1) terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal
yang perlu ditindaklanjuti
14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 20 sdpasal 29
7
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
2) persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU dan
3) kepastian perlu atau tidaknya Dukungan danatau Jaminan Pemerintah
Dalam tahap penyiapan KPBU PJPK menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup dan
melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir
Prastudi Kelayakan Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan
tanah PJPK melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk
memperoleh penetapan lokasi PJPK melaksanakan Konsultasi Publik dan dapat
melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) pada tahap penyiapan
MenteriKepala LembagaKepala Daerah danatau Menteri Keuangan dapat memberikan
Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Dukungan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk
1) dukungan kelayakan KPBU
2) insentif perpajakan danatau
3) bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah yang wajib dicantumkan dalam dokumen
pengadaan Badan Usaha
3 Transaksi KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap transaksi KPBU Pada tahap
transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut15
a) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)
b) penetapan lokasi KPBU
c) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
d) penandatanganan perjanjian KPBU dan
e) pemenuhan pembiayaan (financial close)
PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk
memanfaatkan Barang Milik Negara danatau Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan PJPK dapat dibantu oleh Badan
Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU Tata cara pengadaan Badan Penyiapan diatur
lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) bertujuan untuk memperoleh masukan
tanggapan dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU PJPK melakukan
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi Dalam rangka
melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana PJPK membentuk panitia pengadaan
Penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana
Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBU paling lambat dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBU Jangka waktu
dapat diperpanjang oleh PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan
oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan
disepakati dalam perjanjian KPBU
Setiap perpanjangan waktu diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJPK Dalam hal
perpanjangan jangka waktu tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana maka
perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK Pemenuhan
pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPBU dan
15 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 30 sdpasal 39
8
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
b) sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi
Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan pemenuhan pembiayaan dinyatakan
terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPBU dan
b) sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan
untuk memulai pekerjaan konstruksi
c Metode pengadaan untuk KPBU
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 28 ayat 3
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan
KPBU diatur dalam peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah Selain itu pada pasal 40 juga mengatur bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan
atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa
pemerintah
Berdasarkan hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah (LKPP)
mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Dalam Peraturan tersebut ruang lingkup
yang diatur ada 2 yaitu16
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak di danai dari hibah
Pengadaan badan usaha pelaksana terbagi atas Proyek KPBU atas prakarasa MenteriKepala
LembagaKepala Daerah (solicited) maupun prakarsa Badan Usaha (unsolicited) sedangkan
pengadaan badan penyiapan sebagaimana dimaksud diatas mencakup pendampingan danatau
pembiayaan atas penyiapan dan transaksi atau hanya transaksi
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen
yang dihasilkan pada tahap penyiapan KPBU dan PJPK telah menerbitkan surat pernyataan
KPBU layak secara teknis ekonomi finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam
tahap penyiapan17 Pengadaan badan usaha pelaksana meliputi persiapan dan pelaksanaan
sebagai berikut18
a) Persiapan pengadaan badan usaha pelaksana
Persiapan pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang meliputi kegiatan sebagai
berikut
(1) Konfirmasi kesiapan proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan badan
usaha pelaksana
Mengecek kelengkapan dokumen kesiapan proyek KPBU
(2) Konfirmasi minta pasar
16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 2 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 12 sd pasal 20
9
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Konfirmasi dilakukan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap
Proyek Kerjasama
(3) Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksanan dan rancangan pengumuman
(4) Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Panitia pengadaan menyusun dokumen yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi dan
Dokumen permintaan Proposal Dokumen pengadaan ditetapkan setelah persetujuan
PJPK
(5) Pengelolaan ruangan data dan informasi untuk kepentingan uju tuntas
b) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana19
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung
Persyaratan peserta prakualifikasi diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur pasal 22
Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksanan dalam tahapan prakualifikasi sekurang-
kurangnya meliputi
(1) Pemenuhan syarat administrasi
(2) Kemampuan teknis
(3) Kemampuan keuangan
Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari satu Badan Usaha yang
memenuhi kualifikasi tahapan pengadaan dilanjutkan dengan pelelangan sedangkan
apabila hanya menghasilkan satu badan usaha tahapan dilanjutkan dengan Penunjukan
Langsung
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang Jika prakualifikasi ulang gagal maka proses pengadaan
dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap penyiapan KPBU
Pelelangan dalam pemilihan Badan Usaha dilakukan dengan 2 cara yaitu
(1) Pelelangan satu atap
Pelelangan satu atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas
(b) Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai outpun
yang optimal
(2) Pelelangan dua atap
Pelelangan dua atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti
karena variasi inovasi dan teknologi
(b) Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output
optimal
Untuk pengadaan melalui penunjukan langsung dapat dilakukan apabila
(1) Merupakan KPBU kondisi tertentu
(2) Prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah
Pengadaan Badan Penyiapan meliputi persiapan dan pelaksanaan20
19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 21 sd pasal 35
10
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
a) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan
Persiapan pengadaan meliputi kegiatan
(1) Penyusunan KAK oleh Tim KPBU dengan mempertimbangan hasil studi
pendahuluan
Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha
Pelaksana hingga diperolehya pemenuhan pembiayaan serta berkoordinasi dengan
simpul KPBI dalam pelaksanaannya
(2) Penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen prakulaifikasi dan
dokumen permintaan proposal oleh panitian pengadaan
(3) Persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh PJPK
b) Pelaksanaan pangadaan Badan Penyiapan
Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang
meliputi kegiatan
(1) Prakualifikasi
Persyaratan peserta prakualifikasi dan tahapan prakualifikasi telah diatur pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penilaian
kualifikasi dalam tahapan prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi
(a) Pemenuhan syarat administrasi
(b) Kemampuan teknis
(c) Kemampuan keuangan
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang
(2) Pemilihan
Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi sekurang-kurangnya dengan
ketentuan sebagai berikut
(a) Penyampaian dokumen penawaran menggunanakn metode dua sampul
(b) Evaluasi dokumen penawaran menggunakan metode kualitas atau metode
kualitas dan biaya
Apabila dalam seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
menindaklanjuti dengan menugaskan panitia pengadaan melalukan seleksi ulang atau
menghentikan proses seleksi
IV Penutup
Kebutuhan akan infrastruktur tidak seimbang dengan ketersediaan dana di Pemerintah baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah oleh karena itu adanya skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur merupakan salah satu alternatif solusi
untuk pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
sebanyak 19 jenis infrastruktur sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah disebutkan bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan
infrastruktur berbentuk Perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
20 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 36 sd pasal 46
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
7
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
2) persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU dan
3) kepastian perlu atau tidaknya Dukungan danatau Jaminan Pemerintah
Dalam tahap penyiapan KPBU PJPK menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup dan
melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir
Prastudi Kelayakan Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan
tanah PJPK melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk
memperoleh penetapan lokasi PJPK melaksanakan Konsultasi Publik dan dapat
melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) pada tahap penyiapan
MenteriKepala LembagaKepala Daerah danatau Menteri Keuangan dapat memberikan
Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Dukungan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk
1) dukungan kelayakan KPBU
2) insentif perpajakan danatau
3) bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah yang wajib dicantumkan dalam dokumen
pengadaan Badan Usaha
3 Transaksi KPBU
MenteriKepala LembagaKepala Daerahdireksi Badan Usaha Milik Negaradireksi Badan
Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap transaksi KPBU Pada tahap
transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut15
a) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)
b) penetapan lokasi KPBU
c) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
d) penandatanganan perjanjian KPBU dan
e) pemenuhan pembiayaan (financial close)
PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk
memanfaatkan Barang Milik Negara danatau Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan PJPK dapat dibantu oleh Badan
Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU Tata cara pengadaan Badan Penyiapan diatur
lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah
Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) bertujuan untuk memperoleh masukan
tanggapan dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU PJPK melakukan
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi Dalam rangka
melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana PJPK membentuk panitia pengadaan
Penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana
Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBU paling lambat dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBU Jangka waktu
dapat diperpanjang oleh PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan
oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan
disepakati dalam perjanjian KPBU
Setiap perpanjangan waktu diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJPK Dalam hal
perpanjangan jangka waktu tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana maka
perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK Pemenuhan
pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPBU dan
15 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 30 sdpasal 39
8
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
b) sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi
Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan pemenuhan pembiayaan dinyatakan
terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPBU dan
b) sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan
untuk memulai pekerjaan konstruksi
c Metode pengadaan untuk KPBU
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 28 ayat 3
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan
KPBU diatur dalam peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah Selain itu pada pasal 40 juga mengatur bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan
atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa
pemerintah
Berdasarkan hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah (LKPP)
mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Dalam Peraturan tersebut ruang lingkup
yang diatur ada 2 yaitu16
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak di danai dari hibah
Pengadaan badan usaha pelaksana terbagi atas Proyek KPBU atas prakarasa MenteriKepala
LembagaKepala Daerah (solicited) maupun prakarsa Badan Usaha (unsolicited) sedangkan
pengadaan badan penyiapan sebagaimana dimaksud diatas mencakup pendampingan danatau
pembiayaan atas penyiapan dan transaksi atau hanya transaksi
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen
yang dihasilkan pada tahap penyiapan KPBU dan PJPK telah menerbitkan surat pernyataan
KPBU layak secara teknis ekonomi finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam
tahap penyiapan17 Pengadaan badan usaha pelaksana meliputi persiapan dan pelaksanaan
sebagai berikut18
a) Persiapan pengadaan badan usaha pelaksana
Persiapan pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang meliputi kegiatan sebagai
berikut
(1) Konfirmasi kesiapan proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan badan
usaha pelaksana
Mengecek kelengkapan dokumen kesiapan proyek KPBU
(2) Konfirmasi minta pasar
16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 2 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 12 sd pasal 20
9
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Konfirmasi dilakukan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap
Proyek Kerjasama
(3) Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksanan dan rancangan pengumuman
(4) Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Panitia pengadaan menyusun dokumen yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi dan
Dokumen permintaan Proposal Dokumen pengadaan ditetapkan setelah persetujuan
PJPK
(5) Pengelolaan ruangan data dan informasi untuk kepentingan uju tuntas
b) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana19
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung
Persyaratan peserta prakualifikasi diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur pasal 22
Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksanan dalam tahapan prakualifikasi sekurang-
kurangnya meliputi
(1) Pemenuhan syarat administrasi
(2) Kemampuan teknis
(3) Kemampuan keuangan
Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari satu Badan Usaha yang
memenuhi kualifikasi tahapan pengadaan dilanjutkan dengan pelelangan sedangkan
apabila hanya menghasilkan satu badan usaha tahapan dilanjutkan dengan Penunjukan
Langsung
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang Jika prakualifikasi ulang gagal maka proses pengadaan
dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap penyiapan KPBU
Pelelangan dalam pemilihan Badan Usaha dilakukan dengan 2 cara yaitu
(1) Pelelangan satu atap
Pelelangan satu atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas
(b) Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai outpun
yang optimal
(2) Pelelangan dua atap
Pelelangan dua atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti
karena variasi inovasi dan teknologi
(b) Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output
optimal
Untuk pengadaan melalui penunjukan langsung dapat dilakukan apabila
(1) Merupakan KPBU kondisi tertentu
(2) Prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah
Pengadaan Badan Penyiapan meliputi persiapan dan pelaksanaan20
19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 21 sd pasal 35
10
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
a) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan
Persiapan pengadaan meliputi kegiatan
(1) Penyusunan KAK oleh Tim KPBU dengan mempertimbangan hasil studi
pendahuluan
Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha
Pelaksana hingga diperolehya pemenuhan pembiayaan serta berkoordinasi dengan
simpul KPBI dalam pelaksanaannya
(2) Penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen prakulaifikasi dan
dokumen permintaan proposal oleh panitian pengadaan
(3) Persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh PJPK
b) Pelaksanaan pangadaan Badan Penyiapan
Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang
meliputi kegiatan
(1) Prakualifikasi
Persyaratan peserta prakualifikasi dan tahapan prakualifikasi telah diatur pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penilaian
kualifikasi dalam tahapan prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi
(a) Pemenuhan syarat administrasi
(b) Kemampuan teknis
(c) Kemampuan keuangan
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang
(2) Pemilihan
Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi sekurang-kurangnya dengan
ketentuan sebagai berikut
(a) Penyampaian dokumen penawaran menggunanakn metode dua sampul
(b) Evaluasi dokumen penawaran menggunakan metode kualitas atau metode
kualitas dan biaya
Apabila dalam seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
menindaklanjuti dengan menugaskan panitia pengadaan melalukan seleksi ulang atau
menghentikan proses seleksi
IV Penutup
Kebutuhan akan infrastruktur tidak seimbang dengan ketersediaan dana di Pemerintah baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah oleh karena itu adanya skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur merupakan salah satu alternatif solusi
untuk pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
sebanyak 19 jenis infrastruktur sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah disebutkan bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan
infrastruktur berbentuk Perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
20 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 36 sd pasal 46
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
8
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
b) sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi
Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan pemenuhan pembiayaan dinyatakan
terlaksana apabila
a) perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPBU dan
b) sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan
untuk memulai pekerjaan konstruksi
c Metode pengadaan untuk KPBU
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 28 ayat 3
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan
KPBU diatur dalam peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah Selain itu pada pasal 40 juga mengatur bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan
atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barangjasa
pemerintah
Berdasarkan hal tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah (LKPP)
mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Dalam Peraturan tersebut ruang lingkup
yang diatur ada 2 yaitu16
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak di danai dari hibah
Pengadaan badan usaha pelaksana terbagi atas Proyek KPBU atas prakarasa MenteriKepala
LembagaKepala Daerah (solicited) maupun prakarsa Badan Usaha (unsolicited) sedangkan
pengadaan badan penyiapan sebagaimana dimaksud diatas mencakup pendampingan danatau
pembiayaan atas penyiapan dan transaksi atau hanya transaksi
1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen
yang dihasilkan pada tahap penyiapan KPBU dan PJPK telah menerbitkan surat pernyataan
KPBU layak secara teknis ekonomi finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam
tahap penyiapan17 Pengadaan badan usaha pelaksana meliputi persiapan dan pelaksanaan
sebagai berikut18
a) Persiapan pengadaan badan usaha pelaksana
Persiapan pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang meliputi kegiatan sebagai
berikut
(1) Konfirmasi kesiapan proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan badan
usaha pelaksana
Mengecek kelengkapan dokumen kesiapan proyek KPBU
(2) Konfirmasi minta pasar
16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 2 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 11 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 12 sd pasal 20
9
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Konfirmasi dilakukan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap
Proyek Kerjasama
(3) Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksanan dan rancangan pengumuman
(4) Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Panitia pengadaan menyusun dokumen yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi dan
Dokumen permintaan Proposal Dokumen pengadaan ditetapkan setelah persetujuan
PJPK
(5) Pengelolaan ruangan data dan informasi untuk kepentingan uju tuntas
b) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana19
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung
Persyaratan peserta prakualifikasi diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur pasal 22
Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksanan dalam tahapan prakualifikasi sekurang-
kurangnya meliputi
(1) Pemenuhan syarat administrasi
(2) Kemampuan teknis
(3) Kemampuan keuangan
Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari satu Badan Usaha yang
memenuhi kualifikasi tahapan pengadaan dilanjutkan dengan pelelangan sedangkan
apabila hanya menghasilkan satu badan usaha tahapan dilanjutkan dengan Penunjukan
Langsung
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang Jika prakualifikasi ulang gagal maka proses pengadaan
dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap penyiapan KPBU
Pelelangan dalam pemilihan Badan Usaha dilakukan dengan 2 cara yaitu
(1) Pelelangan satu atap
Pelelangan satu atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas
(b) Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai outpun
yang optimal
(2) Pelelangan dua atap
Pelelangan dua atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti
karena variasi inovasi dan teknologi
(b) Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output
optimal
Untuk pengadaan melalui penunjukan langsung dapat dilakukan apabila
(1) Merupakan KPBU kondisi tertentu
(2) Prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah
Pengadaan Badan Penyiapan meliputi persiapan dan pelaksanaan20
19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 21 sd pasal 35
10
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
a) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan
Persiapan pengadaan meliputi kegiatan
(1) Penyusunan KAK oleh Tim KPBU dengan mempertimbangan hasil studi
pendahuluan
Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha
Pelaksana hingga diperolehya pemenuhan pembiayaan serta berkoordinasi dengan
simpul KPBI dalam pelaksanaannya
(2) Penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen prakulaifikasi dan
dokumen permintaan proposal oleh panitian pengadaan
(3) Persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh PJPK
b) Pelaksanaan pangadaan Badan Penyiapan
Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang
meliputi kegiatan
(1) Prakualifikasi
Persyaratan peserta prakualifikasi dan tahapan prakualifikasi telah diatur pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penilaian
kualifikasi dalam tahapan prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi
(a) Pemenuhan syarat administrasi
(b) Kemampuan teknis
(c) Kemampuan keuangan
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang
(2) Pemilihan
Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi sekurang-kurangnya dengan
ketentuan sebagai berikut
(a) Penyampaian dokumen penawaran menggunanakn metode dua sampul
(b) Evaluasi dokumen penawaran menggunakan metode kualitas atau metode
kualitas dan biaya
Apabila dalam seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
menindaklanjuti dengan menugaskan panitia pengadaan melalukan seleksi ulang atau
menghentikan proses seleksi
IV Penutup
Kebutuhan akan infrastruktur tidak seimbang dengan ketersediaan dana di Pemerintah baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah oleh karena itu adanya skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur merupakan salah satu alternatif solusi
untuk pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
sebanyak 19 jenis infrastruktur sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah disebutkan bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan
infrastruktur berbentuk Perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
20 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 36 sd pasal 46
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
9
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Konfirmasi dilakukan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap
Proyek Kerjasama
(3) Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksanan dan rancangan pengumuman
(4) Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Panitia pengadaan menyusun dokumen yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi dan
Dokumen permintaan Proposal Dokumen pengadaan ditetapkan setelah persetujuan
PJPK
(5) Pengelolaan ruangan data dan informasi untuk kepentingan uju tuntas
b) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana19
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung
Persyaratan peserta prakualifikasi diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur pasal 22
Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksanan dalam tahapan prakualifikasi sekurang-
kurangnya meliputi
(1) Pemenuhan syarat administrasi
(2) Kemampuan teknis
(3) Kemampuan keuangan
Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari satu Badan Usaha yang
memenuhi kualifikasi tahapan pengadaan dilanjutkan dengan pelelangan sedangkan
apabila hanya menghasilkan satu badan usaha tahapan dilanjutkan dengan Penunjukan
Langsung
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang Jika prakualifikasi ulang gagal maka proses pengadaan
dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap penyiapan KPBU
Pelelangan dalam pemilihan Badan Usaha dilakukan dengan 2 cara yaitu
(1) Pelelangan satu atap
Pelelangan satu atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas
(b) Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai outpun
yang optimal
(2) Pelelangan dua atap
Pelelangan dua atap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliku karakteristik
(a) Spesifikasi dari penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti
karena variasi inovasi dan teknologi
(b) Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output
optimal
Untuk pengadaan melalui penunjukan langsung dapat dilakukan apabila
(1) Merupakan KPBU kondisi tertentu
(2) Prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta
2) Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah
Pengadaan Badan Penyiapan meliputi persiapan dan pelaksanaan20
19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 21 sd pasal 35
10
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
a) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan
Persiapan pengadaan meliputi kegiatan
(1) Penyusunan KAK oleh Tim KPBU dengan mempertimbangan hasil studi
pendahuluan
Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha
Pelaksana hingga diperolehya pemenuhan pembiayaan serta berkoordinasi dengan
simpul KPBI dalam pelaksanaannya
(2) Penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen prakulaifikasi dan
dokumen permintaan proposal oleh panitian pengadaan
(3) Persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh PJPK
b) Pelaksanaan pangadaan Badan Penyiapan
Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang
meliputi kegiatan
(1) Prakualifikasi
Persyaratan peserta prakualifikasi dan tahapan prakualifikasi telah diatur pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penilaian
kualifikasi dalam tahapan prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi
(a) Pemenuhan syarat administrasi
(b) Kemampuan teknis
(c) Kemampuan keuangan
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang
(2) Pemilihan
Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi sekurang-kurangnya dengan
ketentuan sebagai berikut
(a) Penyampaian dokumen penawaran menggunanakn metode dua sampul
(b) Evaluasi dokumen penawaran menggunakan metode kualitas atau metode
kualitas dan biaya
Apabila dalam seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
menindaklanjuti dengan menugaskan panitia pengadaan melalukan seleksi ulang atau
menghentikan proses seleksi
IV Penutup
Kebutuhan akan infrastruktur tidak seimbang dengan ketersediaan dana di Pemerintah baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah oleh karena itu adanya skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur merupakan salah satu alternatif solusi
untuk pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
sebanyak 19 jenis infrastruktur sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah disebutkan bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan
infrastruktur berbentuk Perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
20 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 36 sd pasal 46
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
10
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
a) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan
Persiapan pengadaan meliputi kegiatan
(1) Penyusunan KAK oleh Tim KPBU dengan mempertimbangan hasil studi
pendahuluan
Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha
Pelaksana hingga diperolehya pemenuhan pembiayaan serta berkoordinasi dengan
simpul KPBI dalam pelaksanaannya
(2) Penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen prakulaifikasi dan
dokumen permintaan proposal oleh panitian pengadaan
(3) Persetujuan KAK dan dokumen pengadaan oleh PJPK
b) Pelaksanaan pangadaan Badan Penyiapan
Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang
meliputi kegiatan
(1) Prakualifikasi
Persyaratan peserta prakualifikasi dan tahapan prakualifikasi telah diatur pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penilaian
kualifikasi dalam tahapan prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi
(a) Pemenuhan syarat administrasi
(b) Kemampuan teknis
(c) Kemampuan keuangan
Apabila dalam prakulaifikasi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
dilakukan prakualifikasi ulang
(2) Pemilihan
Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi sekurang-kurangnya dengan
ketentuan sebagai berikut
(a) Penyampaian dokumen penawaran menggunanakn metode dua sampul
(b) Evaluasi dokumen penawaran menggunakan metode kualitas atau metode
kualitas dan biaya
Apabila dalam seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan
menindaklanjuti dengan menugaskan panitia pengadaan melalukan seleksi ulang atau
menghentikan proses seleksi
IV Penutup
Kebutuhan akan infrastruktur tidak seimbang dengan ketersediaan dana di Pemerintah baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah oleh karena itu adanya skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur merupakan salah satu alternatif solusi
untuk pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
sebanyak 19 jenis infrastruktur sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah disebutkan bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerja sama penyediaan
infrastruktur berbentuk Perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
20 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 36 sd pasal 46
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
11
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
danatau Koperasi hal ini diperluas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dimana
disebutkan terdapat badan hukum asing sebagai salah satu badan usaha yang dapat melakukan kerja
sama
Tata cara pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur pelaksanaan KPBU dibagi menjadi 3 tahap yaitu Perencanaan KPBU Penyiapan
KPBU dan Transaksi KPBU Masing-masing tahap telah dirinci dalam peraturan tersebut termasuk
dokumen-dokumen keluaran dari masing-masing tahap
Metode pengadaan KPBU dilakukan untuk Badan Pelaksana dan Badan Penyiapan KPBU
dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No
19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Badan Pelaksana meliputi persiapan dan
pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana meliputi kegiatan prakualifikasi dan
pemilihan Untuk pemilihan dilakukan melalui pelelangan dan penunjukan langsung dengan melihat
hasil prakualifikasi dan karakteristik dari KPBU Pengadaan Badan Penyiapan meliputi Persiapan dan
pelaksanaan Pelaksaan menggunakan metode prakualifikasi dan pemilihan menggunakan metode
seleksi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi
12
Tulisan Hukum ndash Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur
Internet
httpspropertikompascom
httpsfinancedetikcom
httpjogjatribunnewscom
Penulis
Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk
tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi