MODUL MATA KULIAH KEMAHIRAN NON LITIGASI
HUKUM PERIZINAN
1. Pengantar.
Dalam modul ini akan dibahas tentang arti pentingnya perizinan dalam
tatanan hidup bermasyarakat sehingga dapat tercipta kondisi yang tertib,
teratur dan terarah, sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh peraturan
perundang-undangan. Secara terperinci pembahasan akan mencakup :
1) Pengertian Izin
2) Fungsi Izin
3) Wewenang menerbitkan Izin
4) Sifat KTUN Izin
5) Prosedur menerbitkan Izin
6) Macam-macam Izin
7) Pencabutan Izin sebagai Sanksi
Pemahaman materi dalam modul ini pada dasarnya akan sangat bermanfaat
untuk melengkapi pengetahuan Saudara dengan konsep dasar penting hukum
administrasi khususnya bidang hukum perizinan, sehingga dapat memberi arah
dalam mengenali dan memahami konsep untuk menganalisis berbagai
permasalahan izin dalam aktivitas masyarakat.
2.TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM ( TIU )
Dengan mempelajari modul ini, Saudara akan dibantu untuk mengenali
dan memahami serta dapat menjelaskan arti penting perizinan dalam suatu
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, hubungan timbal balik antara
masyarakat selaku pemohon izin dengan Pemerintah selaku termohon yang
1
berwenang mengeluarkan izin dapat berlangsung dengan baik, sehingga dapat
tercipta tertib administrasi sesuai fungsi pemerintah dalam mengendalikan dan
mengarahkan (sturing) kehidupan masyarakat.
3.TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS ( TIK )
Sesudah mempelajari dengan baik isi modul ini, maka diharapkan Saudara
dapat :
a. Menggunakan secara benar akan istilah, pengertian dan tujuan izin dalam
konsep hukum administrasi;
b. Mendalami aspek yuridis dari sistem perizinan dan bentuk izin.
c. Menerangkan secara jelas organ yang wenang mengeluarkan izin dan
pihak yang dialamatkan.
d. Menerangkan dengan jelas tentang diktum dari izin, ketentuan
pembatasan, syarat-syarat yang terdapat pada izin dan pemberian alasan
pada izin.
e. Menjelaskan proses (acara) permohonan pada izin (acara pesiapan dan
peranserta), Pemberian Keputusan, Susunan Keputusan Perizinan,
Pengumuman perizinan.
f. Memahami bentuk-bentuk izin dan membuat permohonan Izin sesuai
dengan prosedurnya, menurut jenis atau macam kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat. yang memohon izin tersebut.
2
4. Kegiatan Belajar :
IZIN SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS PREVENTIF
Ide dasar negara hukum apapun tipe negara hukum yang dianut
(rechtsstaat ataukah the rule of law) sasaran utamanya adalah perlindungan
terhadap hak-hak dasar (grondrechten; fundamental right).
Dalam ide “rechtsstaat” perlindungan terhadap hak-hak dasar pertama-tama
diamanatkan melalui asas legalitas. Dengan asas itu, maka hukum harus
dipositifkan, artinya hukum harus dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam
bentuk yang pasti. Asas legalitas ini merupakan asas yang membatasi penggunaan
kekuasaan pemerintahan. Pembatasan kekuasaan pemerintahan bukanlah berarti
mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk
mengendalikan (sturing) kehidupan masyarakat. Akan tetapi wewenang
mengendalikan kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan dalam berbagai
instrumen hukum, antara lain instrumen izin sebagai salah satu bentuk
keputusan tata usaha negara (KTUN).
Dalam kaitannya dengan asas legalitas, instrumen izin dibatasi oleh
asas legalitas tersebut. Pembatasan oleh asas legalitas hanya dapat ditempuh
melalui asas keabsahan pemerintahan (rechtmatigheid van bestuur).
Selanjutnya keabsahan pemerintahan pada dasarnya tunduk kepada dua alat
ukur, yaitu hukum tertulis (lex scripta) dan hukum tidak tertulis (lex non scripta).
Dewasa ini perhatian cukup besar diarahkan kepada hukum tidak tertulis
berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengingat sifat, hakikat dan
keterbatasan hukum tertulis seperti undang-undang.
Contoh-contoh izin yang sering dijumpai misalnya : IMB, HO, SIUP, SIM, KTP
dsb.
3
4.1. Pengertian Izin
Menurut Spelt dan ten Berge Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan
tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
Dengan memberi izin, maka penguasa memperkenankan orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya
dilarang. Hal ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi
kepentingan umum diharuskan pengawasan khusus atasnya.
Tindakan yang diperkenankan hanya dapat dilakukan dengan cara tertentu
( biasanya dicantumkan dalam ketentuan perizinan )
Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh
penguasa tidak dipenuhi atau bila karena sesuatu alasan tidak mungkin
memberikan izin kepada semua orang yang memenuhi kreteria.
Contoh : Izin-izin Tempat pemberhentian.
Dispensasi berlawanan dengan izin. Dispensasi merupakan pengecualian
atas larangan sebagai aturan umum. Oleh karena itu pemberian dispensasi
hanya dapat dilakukan karena adanya peristiwa khusus.
4.2. Fungsi Izin Dan Aspek Yuridis Dari Izin.
a. Fungsi Izin.
Izin merupakan instrumen yuridis preventif bagi administrasi negara.
Dengan sifat yuridis yang demikian itu, fungsi izin adalah :
- mengarahkan /mengendalikan (“sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu
(misalnya izin bangunan);
- mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
4
- keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin tebang, izin
membongkar pada monumen-monumen);
- mengatur distribusi benda langka
- seleksi orang-orang dan atau aktivitas tertentu.
Dengan fungsi yang demikian itu, setiap izin pada dasarnya membatasi
hak-hak dasar kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi
hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.
Di sisi lain hak-hak dasar juga memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan
pemerintahan melalui asas legalitas tersebut. Atas dasar yang demikian itu,
maka wewenang memberi izin adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan untuk mencapai tujuan konkrit.
b. Aspek Yuridis Izin.
Aspek yuridis perizinan pada dasarnya meliputi :
1. LARANGAN untuk melakukan sutu aktivitas (tanpa izin);
2. WEWENANG untuk memberikan izin.
Larangan dan wewenang untuk menyimpang dari suatu larangan
pada dasarnya harus ditegaskan di dalam peraturan perundang-undangan.
Secara jelas dan tegas larangan harus dirumuskan dalam norma larangan
(norma prohibitur) dan bukan norma perintah (norma mandatur). Dengan
demikian pelanggaran atas larangan-larangan itu lazimnya dikaitkan dengan
sanksi., baik administrasi maupun pidana. Lingkup larangan tergantung
pada
5
uraian tingkah laku yang dilarang dalam rumusan peraturan perundang-
undangan.
Formulasi larangan dapat berupa larangan umum ataupun larangan
yang memuat ketentuan-ketentuan khusus. Misalnya : “Dilarang mendirikan
bangunan tanpa izin Bupati/Walikota “ (larangan umum); sedangkan
“Dilarang membuang limbah kimia (dengan /atau tanpa pembungkus) di
dalam atau di atas tanah” (larangan berupa ketentuan khusus).
4.3. Wewenang Menerbitkan Izin.
a.Sifat wewenang.
Setiap wewenang menerbitkan izin bersifat publik. Wewenang itu bisa
merupakan wewenang ketatanegaraan (Staatsrechtelijk bevoegdheid) dan bisa
merupakan wewenang administrasi (Administratiefrechtelijk bevoegdheid).
Antara wewenang ketatanegaraan dan wewenang administrasi dapat dibedakan
tetapi sulit dipisahkan. Oleh karena itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal
1.3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam
rumusan tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah sangat sempit,
sehingga menyulitkan dan membingungkan karena dalam rumusan itu KTUN
hanya dibatasi pada wewenang administrasi (tindakan hukum tata usaha
negara).
b. Macam Wewenang
Wewenang memberikan izin bisa merupakan wewenang terikat (gebonden
bevoegdheid) dan bisa merupakan wewenang bebas (vrije bevoegdheid).
Pembedaan atas wewenang terikat dan wewenang bebas dalam pemberian izin
membawa konsekuensi yuridis, baik pada penerbitan izin maupun pada
pencabutan izin.
6
Pada penerbitan izin, wewenang menerima atau menolak suatu
permohonan sangat tergantung dari sifat wewenang. Pada wewenang terikat,
Pejabat TUN terikat pada syarat-syarat yang dirumuskan dan tidak memiliki
kebebasan untuk menilai maupun kebebasan kebijaksanaan. Dasar wewenang
terikat dari perizinan beranjak dari formulasi ketentuan hukum yang antara lain
berbunyi sebagai berikut :” Izin bangunan hanya boleh dan harus ditolak bila
……”. Sedangkan pada wewenang bebas lahir dari formulasi ketentuan hukum
sebagai berikut : “ Permohonan izin dapat ditolak dalam hal ……..”
Pada pencabutan izin, sifat wewenang memiliki arti penting bagi
kemungkinan untuk menggunakan wewenang pencabutan. Pada wewenang
terikat, pencabutan dilakukan dengan keterikatan mutlak pada ketentuan
peraturan yang menjadi dasarnya. Sedangkan pada wewenang bebas, Pejabat
TUN dapat menggunakan atau tidak menggunakan wewenang untuk
mencabut izin , sehingga dapat lahir kebijakan “non enforcement”. Apakah
wewenang itu digunakan atau tidak digunakan harus didasarkan pada
pertimbangan normatif yang mendukungnya. Dasar utamanya adalah norma
hukum administrasi berupa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Adalah salah kaprah jika dengan wewenang bebas seperti dalam rumusan :”Izin
dapat dicabut………”, lalu ditafsirkan bahwa terserah kepada kehendak Pejabat
TUN akan mencabut atau tidak. Tindakan demikian menimbulkan kesan
sesukanya.
4.4 Sifat Keputusan Perizinan
Dengan pemberian izin timbul hubungan hukum tertentu Izin menurut
akibat hukumnya sebagai keputusan yang menciptakan hukum.
a. Terikat atau Bebas
7
1). Terikat
Keterikatan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
wewenang memberi izin oleh pemerintah.Izin dikeluarkan bila telah memenuhi
syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam pasal yang mengatur tentang izin
tersebut. Pembuat undang-undang sendiri telah memformulasikan syarat-
syarat yang menjadikan izin tersebut diberikan. Izin ditolak bila syarat-syarat
tersebut tidak dipenuhi.
Contoh: Izin Mendirikan Bangunan
2). Bebas
Organ pemerintah memiliki kadar kebebasan yang besar dalam
memutuskan memberi izin. Organ pemerintah dapat mengkaitkan ketentuan-
ketentuan tertentu pada izin.
b. Yang menguntungkan dan yang memberatkan
1). Yang menguntungkan
Izin yang menguntungkan memberi anugrah kepada yang memohon izin
dalam arti diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntuan yang tidak pernah ada
tanpa adanya /dikeluarkan izin tersebut.
Contoh : Izin Trayek.
2). Yang Memberatkan
Keputusan perizinan dapat mengandung unsur-unsur yang memberatkan
dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang dikaitkan kepadanya.
Contoh :Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan ( bagi yang hidup
disekitar yang mendapat izin tersebut kemudian merasa terganggu, dapat
merupakan beban ).
8
c. Izin yang segera berakhir dan Izin yang berlangsung lama.
1). Izin yang segera berakhir
Izin itu hanya berlaku saat tindakan itu dilaksanakan dan memerlukan
waktu yang relatif singkat.
Contoh : Izin Mendirikan Bangunan yang hanya berlaku pada saat bangunan
itu dibangun ( relatif cepat )
2). Izin yang berlangsung lama
Izin ini mempunyai waktu berlakunya biasanya lama.
Contoh : Izin - izin yang dikeluarkan untuk masalah lingkungan
d. Izin yang bersifat Pribadi dan Izin yang bersifat Kebendaan
1). Izin yang bersifat pribadi
Bila isi izin itu tergantung pada sifat dan kualitas pribadi dari pemohon izin.
Izin ini tidak bisa dialihkan atau dipindah tangankan.
Contoh : Izin Mengemudi ( SIM )
2). Izin yang bersifat kebendaan
Suatu izin yang isinya tergantung pada sifat dari peraturan perundang-
undangan, misalnya Undang-Undang Gangguan atau Izin Bangunan, diberikan
kepada pemohon tanpa adanya peran dari pemohon Jadi izin gangguan dapat
diminta oleh siapa saja, biarpun ia tidak memiliki bangunan tersebut.
Izin kebendaan ini dapat dialihkan bila kepemilikan atau kepengurusan
yang menjadi obyek Izin tersebut berpindah tangan atau dapat diperjual belikan,
pada penjualan perusahaan, Izin Gangguan berpindah secara otomatis.
Contoh : Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ), Izin Gangguan ( HO )
9
4.5. BENTUK DAN ISI IZIN
a. Bentuk izin diberikan dalam bentuk tertulis.
b. Organ yang berwenang, dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannnya,
biasanya dari kepala surat dan penanda tangan izin akan nyata organ mana
yang memberikan izin itu. Peraturan Perundang-undangan menunjuk siapa
organ yang berwenang memberi izin, orgam yang paling menguasai
mengenai materi dan tugas yang bersangkutan.
c. Yang dialamatkan
Izin merupakan keputusan dari organ pemerintahan dalam suatu peristiwa
konkrit, ditujukan pada suatu pihak yang berkenpingan. Izin itu ada setelah
yang berrkepentingan mengajukan permohonan izin, karena itu keputusan yang
memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang memohon izin.
d. Diktum
Untuk adanya kepastian hukum, keputusan izin harus memuat uraian yang
sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan, diktum merupakan inti dari
keputusan. Diktum harus berisi keputusan pasti. Keputusan pasti berisi
penetapan hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu,
Contoh : Izin Bangunan ini tertuju pada tindakan membangun dan harus
ditolak bila bertentangan dengan tujuan izin tersebut atau peraturan bangunan.
e. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, Syarat-syarat dan
Pemberian Alasan.
1).Ketentuan-ketentuan :
Ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan dengan izin.
Contoh :izin pada yang berhubungan dengan lingkungan
Dalam Undang-Undang Gangguan ada ketentuan :
10
- Ketentuan-ketentuan tujuan ( mewujudkan tujuan-tujuan tertentu
seperti mencegah pengotoran tanah )
- Ketentuan-ketentuan sarana ( kewajiban menggunakan sarana
tertentu )
- Ketentuan-ketentuan instruksi ( kewajiban pemegang izin untuk
memberikan instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam
lembaga )
Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran
izin, dapat diberikan sanksi.
2). Pembatasan-pembatasan
Untuk membatasi jangka waktu berlakunya Izin, batas wilayah/tempat Izin
Misal : suatu izin lingkungan berlaku untuk 5 tahun
3). Syarat-syarat
Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan
pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti.
4). Pemberian alasan.
Bila izin yang akan dikeluarkan itu membawa akibat atau memberatkan
pihak ketiga
Pemberian alasan dapat berisi :
Penyebutan ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan
Dalam izin, norma-norma yang diterapkan yang merupakan titik tolak keputusan
disebut dengan tegas. Penyebutkan ini memberi pegangan kepada semua yang
bersangkutan untuk menilai keputusan tersebut, yang berakibat tentang apa
yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan tersebut.
4.6. Prosedur Menerbitkan Izin.
11
Dalam hubungannya dengan izin sebagai instrumen yuridis yang bersifat
preventif, maka di dalam penerbitan suatu izin kepada pejabat TUN yang
memiliki wewenang untuk menerbitkan izin atas suatu permohonan, harus
memperhatikan suatu prosedur yang berlandaskan kepada tiga asas ialah :
asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental.
Dalam asas negara hukum terutama berkaitan dengan prinsip legalitas
dan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Asas legalitas hukum administrasi
dalam wujud rechtmatigheid en doematigheid van bestuur” hendaknya
menjadi dasar bagi pejabat TUN sebelum mengambil suatu keputusan.
Asas rechtmatigheid yang meliputi tentang wewenang, prosedur dan
substansi akan mendeskripsikan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap
norma-norma hukum administrasi yang menjadi rambu-rambu dalam
melaksanakan tindakan pemerintahannya (dalam mengeluarkan keputusan
TUN berupa izin) dan hal ini akan diukur dengan menggunakan alat ukur
berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum administrasi tidak
tertulis. Sedangkan asas doelmatigheid senantiasa berkaitan dengan tujuan
yang dikehendaki dan ingin dicapai oleh ketentuan hukum administrasi
(konkritisasi) yang dilakukan oleh pejabat TUN.
Asas demokrasi dalam prosedur akan mendeskripsikan tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang mendasarkan pada asas keterbukaan. Di
dalam asas keterbukaan ini akan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif
menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau
suatu rencana tindak pemerintahan. Di samping itu mewajibkan pula untuk
memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta.
12
Keterbukaan pemerintahan akan membuka akses secara luas kepada
masyarakat untuk berperanserta di dalam pengambilan suatu keputusan. Untuk
itu perlu dikembangkan sarana lembaga peranserta (inspraak), misalnya sarana
keberatan, dengar pendapat dan lain-lain. Sebagai gambaran dapat diragakan
dalam bagan di bawah ini :
Demokrasi
¯
Keterbukaan pemerintah
¯
Partisipasi
¯
melalui : inspraak ------------------®
¯
bentuk a.l : - sarana keberatan - dengar pendapat - komisi pertimbangan - angket - pertimbangan LSM - dll.
Dalam asas instrumental dalam pengambilan suatu keputusan berkait
erat dengan prinsip efisiensi (doelmatigheid : dayaguna/sesuai tujuan) dan
prinsip efektivitas (doeltreffenheid : hasilguna). Praktik yang terjadi dewasa ini
masih menunjukkan kecenderungan bahwa prosedur di bidang pemerintahan
masih belum berdayaguna dan berhasilguna. Dalam hubungan ini, deregulasi
di bidang pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan masih
sangat dibutuhkan, sebab dalam hal kecil masih menunjukkan beberapa segi
yang tidak efisien dan tidak efektif. Sebagai contoh : apakah masih perlu
prosedur pengurusan KTP harus dimulai dari tingkat ketua RT, RW dst., pada
hal setiap warga yang mengurus KTP disyaratkan yang bersangkutan sudah
13
1. institusional2. diskusi/tukar pikiran
dengan pemerintah 3. pengaruh
terdaftar dalam Kartu Susunan Keluarga (KSK) dan bahkan sekarang ini di
beberpa Daerah sudah mulai diterapkan wajib memiliki Kartu Nomor Pokok
Penduduk (NOPPEN) dan diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Apakah tidak cukup dengan bekal kartu NOPPEN/NIK seseorang bisa langsung
mengurus KTP nya tanpa harus melalui prosedur yang panjang ?
Khusus menyangkut perizinan, di Indonesia dewasa ini belum semuanya ada
suatu sistem perizinan yang sifatnya terpadu (baru di beberapa daerah) . Pada
hal untuk menjalankan suatu bidang usaha harus memiliki berbagai izin
sektoral. Misalnya untuk suatu usaha/kegiatan industri harus memiliki : IMB, Izin
Lokasi, Izin HO, Izin Usaha Industri. Oleh karena tidak ada sistem yang terpadu,
maka masing-masing izin tersebut acapkali dipandang sebagai izin yang
mandiri. Dengan pandangan yang demikian itu maka di dalam praktik sering
terjadi pencabutan izin sektoral tanpa memperhatikan keseluruhan
kegiatan/usaha yang dilakukan.
Tahap-tahap dalam prosedur penerbitan izin meliputi hal-hal sebagai
berikut :
a. Permohonan
Biasanya pengajuan permohonan merupakan permulaan dari izin.
Permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan sesuatu
keputusan. Jadi permintaan harus datang dari yang berkepentingan, yakni
pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengan sesuatu
keputusan izin.
Dari sudut kepastian hukum dan sehubungan dengan penentuan
jangka waktu bagi keputusan atas permohonan. Permohonan diajukan
14
secara tertulis, yang memuat tanda tangan , nama dan alamat pemohon,
petunjuk mengenai izin yang diminta dan tanggal. Disamping pemohon
harus melampirkan data dan surat-surat ( dokumen ) yang berkaitan dengan
permohonan izin tersebut.
Organ pemerintah berwenang untuk menetapkan formulir ( standar ) bagi
pengajuan permohonan dan pemberian data. Bila permohonan atau
pemberian data tidak lengkap maka organ pemerintah berwenang tidak
( tidak wajib ) mengolah permohonan tersebut.
b. Acara Persiapan dan peran serta ( Insprak )
Asas ketelitian menurut Nicolai dibagi menjadi 2 yaitu :
1). Teliti
2). Perlakuan yang tertib.
Dalam rangka persiapan teliti suatu keputusan, termasuk
musyawarah dengan yang berkepentngan. Musyawarah dengan yang
berkepetingan berfungsi untuk menunjang penetapan fakta yang benar.
Yang berkepentingan perlu didengar sangat tergantung pada sifat
keputusan ( memberatkan atau menguntungkan )
Asas perlakuan yang tertib, pada persiapan keputusan yang berkaitan dengan
izin merupakan hal yang wajib. Mendengar permohonan bagaimanapun juga
diwajibkan bagi organ pemerintah, mendasarkan bila keputusan yang akan
dikeluarkan berisi penolakan permohonan izin.
c. Pemberian Keputusan
Keputusan Organ pemerintahan atas permohonan izin dapat terdiri atas :
1. Dapat diterima
2. Penolakan izin atau pemberian izin
15
3. Memutuskan dalam jangka waktu pantas
Ad.1) Pernyataan Tidak Dapat Diterima akan diberikan, bila izin yang
diminta tidak dapat diberikan karena alasan formal yang terletak di luar
dasar-dasar penolakan dalam system perizinan. Pernyataan tidak dapat
diterima dapat disebabkan oleh hal-hal berikut :
- Permohonan bukan diajukan oleh yang berkepentingan
- Permohonan diajukan setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan
- Instansi yang diminta untuk memberi izin jelas tidak berwenang
Ad.2). Penolakan Izin dan Pemberian Izin
Penolakan izin terjadi bila ada keberatan-keberatan mengenai isi,
terhadap pemberian izin. Pemberian Izin diberikan bila syarat-syarat formal
dan yang mengenai isi dipenuhi.
Ad.3). Memutuskan dalam jangka waktu Pantas
Pemohon izin sangat tergantung pada keputusan yang berkaitan
dengan dikeluarkannya izin, diperkenankannya atau tidak diperkenankannya
suatu aktifitas tertentu yang dimintakan izin. Karena untuk adanya kepastian
hukum, pemerintah mengambil keputusan mengenai perizinan dalam jangka
waktu yang pantas
d. Susunan Keputusan Perizinan
Adanya pemberian alasan, dimana ketentuan-ketentuan undang-undang
yang diterapan, penerapan fakta oleh organ pemerintah dan pertimbangan-
pertimbangan hukum yang dilakukan organ pemerintah dicantumkan.
Asas Pemberian Alasan harus mengandung arti :
- Asas bahwa keputusan harus dapat didukung oleh pemberian alasan yang
mendasarinya ( asas pemberian alasan yang mendukung )
16
- Syarat bahwa keputusan diberi alasan dengan cara yang dapat diketahui
oleh yang bersangkutan ( asas pemberian alasan yang dapat diketahui )
Asas bahwa pemberian alasan harus dapat mendukung keputusan, melihat isi
keputusan. Asas pemberian alasan mendukung berkaitan dengan fakta
bahwa keputusan adalah hasil suatu proses di mana organ pemerintah
menimbang kepentingan-kepentingan dan fakta dan menghubungkannya
dengan peraturan perundangan tertertu atau dengan suatu kebijaksanaan
tertentu.
Asas pemberian alasan yang dapat diketahui:
Termasuk mencantumkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang
diterapkan / ketentuan izin. Pertimbangan yang diambil berdasarkan
kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari ketentuan-ketentaun perizinan dalam
keadaan nyata.
e. Pengumuman Keputusan Perizinan
Bila ada keputusan yang dalam lalu lintas hukum dikaitkan dengan
akibat-akibat hukum yang ada, maka keputusan tersebut diumumkan secara
terbuka, yaitu :
Pada hari keputusan itu dikirimkan atau diserahkan atau diumumkan secara
terbuka atau pada hari di mana organ dengan cara lain telah memberitahukan
kepada yang berkepentingan tentang keputusannya.
Pengumuman keputusan Izin ditujukan pada satu atau lebih yang
berkepentingannya, dengan mengirimkannya kepada “mereka yang dituju oleh
keputusan tersebut “ dimaksudkan hanya yang berkepentingan yang dianggap
sebagai yang dialamatkan ( pemohon )
17
4.7. Pencabutan Izin Sebagai Sanksi.
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pencabutan izin tidak dilakukan
secara langsung, melainkan ada suatu proses (prosedur) yang memuat
tindakan-tindakan yang mengandung peringatan dan atau teguran keras atau
bahkan memuncak pada pembekuan izin. Dengan demikian terdapat
pentahapan – pentahapan dalam suatu proses agar pelanggar menyadari
kesalahan dan memperbaikinya. Namun apabila pelanggar tidak memperbaiki
kesalahan, bahkan terus melakukan pelanggaran, maka tindakan tegas
administrasi negara melakukan pencabutan.
Pencabutan izin sangat dimungkinkan manakala dilakukan normativisasi
dalam perumusan norma-norma yang pada gilirannya sebagaimana tercantum
pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya izin.
Oleh karena itu persyaratan untuk proses pencabutan izin dapat bervariasi
tergantung pada hukum positif yang berkenaan dengan kasusnya. Namun yang
jelas dan perlu dipertegas bahwa administrasi negara tidak boleh dan tidak
diperkenankan menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan itu. Sebab jika
tidak justru ia sendiri yang melanggar dan bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik terutama asas kehati-hatian formal .
Dalam pencabutan izin sebagai suatu sanksi, perlu dilihat hal-hal
sebagai berikut :
(1) Sifat hukum :
Pencabutan izin sebagai sanksi merupakan keputusan TUN penegakan
hukum (handhavingsbeschikkingen). Sebagai keputusan TUN penegakan
hukum, maka wewenang pencabutan izin merupakan wewenang yang
melekat pada wewenang penerbitan izin. Hal ini membedakan dengan
18
jenis sanksi-sanksi hukum administrasi lainnya, oleh karena meskipun
wewenang mencabut izin tidak diatur secara khusus namun pejabat TUN
yang menerbitkan izin pada dasarnya berwenang mencabut izin (asas
contrario actus).
(2). Asas umum pencabutan izin:
Dalam hal pencabutan izin, maka ada hal-hal yang perlu
diperhatikan sebelum pencabutan dilakukan. Pencabutan izin pada
dasarnya bertumpu kepada dua landasan utama, yaitu :
-. Sifat wewenang penerbitan izin dan wewenang pencabutan izin .
Berdasarkan sifat wewenang ini maka hendaknya diperhatikan
pembedaan antara wewenang terikat dan wewenang bebas;
-. Sifat obyek izin. Dalam hal ini berkenaan dengan klasifikasi keputusan
TUN (izin) atas keputusan TUN “zakelijk” ( keputusan TUN yang
diterbitkan berdasarkan kualitas obyek) dan keputusan TUN
“persoonlijk” (keputusan TUN yang diterbitkan berdasarkan kualitas
pribadi) serta klasifikasi keputusan TUN kilat dan keputusan TUN
langgeng.
(3). Alasan pencabutan izin.
Di dalam pencabutan izin, pada dasarnya dapat diklasifikasikan
ke dalam dua macam alasan , yaitu :
-. Pemegang izin tidak mematuhi pembatasan atau kewajiban yang
ditetapkan dalam izin;
-. Pemegang izin memberikan data/informasi yang tidak benar
sewaktu mengajukan permohonan izin. Andaikata pemohon
19
pada waktu mengajukan permohonan menyampaikan data yang
benar, maka kemungkinan permohonan ditolak.
Dengan dua alasan tersebut di atas, maka untuk alasan pertama yaitu
izin dicabut karena adanya pelanggaran yang dilakukan pemegang izin, maka
kemungkinan berlaku surut bersifat “ex tunc” artinya berlaku surut
dimungkinkan sejak saat pelanggaran mulai terjadi. Sedangkan untuk alasan ke
dua, yaitu izin dicabut karena pemohon memberikan data yang tidak benar,
maka kemungkinan berlaku surut bisa “ab ovo”, artinya sejak semula izin
dianggap tidak pernah ada.
Pencabutan suatu izin, pada dasarnya menjadi salah satu bagian dari
berakhirnya suatu keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa terhadap
berakhirnya suatu keputusan, maka secara umum hal tersebut dapat terjadi
karena beberapa hal sebagai berikut :
a. Exparisi, yaitu berakhirnya akibat hukum suatu keputusan
karena ditentukan dalam keputusan itu sendiri;
b. Annulasi, karena sebab-sebab illegal;
c. Disparisi, karena berubahnya situasi yang menjadi dasar
hukum dari keputusan;
d. Pencabutan, yang dapat dibedakan sebagai :
- Pencabutan Retro Actief, yaitu yang meniadakan
akibat hukum baik yang telah ada maupun yang akan
datang.
Di dalam pencabutan retro actief, hal yang harus
diperhatikan adalah adanya dua asas dalam
20
penerapannya, yaitu asas kepastian hukum dan asas
ganti rugi.
- Pencabutan Recavatief, yaitu yang meniadakan akibat
hukum yang akan datang saja.
- Pencabutan Approgatief, yaitu meniadakan akibat
hukum yang akan datang dengan diganti dengan
keputusan baru.
Pencabutan sebagai sanksi administrasi dimungkinkan dikomulasikan
dengan jenis sanksi lain. Komulasi sanksi dibedakan sebagai : komulasi
eksternal dan komulasi internal. Komulasi eksternal mengandung makna
bahwa sanksi administrasi dapat diterapkan bersama- sama dengan sanksi-
sanksi lain (pidana dan perdata). Dalam hal demikian tidaklah melanggar “asas
ne bis in idem” karena jenis dan tujuan sanksi berbeda. Sedangkan komulasi
internal mengandung makna bahwa dua atau lebih sanksi administrasi dapat
diterapkan secara bersama-sama. Namun dalam hal ini terdapat dua rambu
larangan yang perlu diperhatikan ialah :
a. Asas Ne bis Vexary, asas ini berarti bahwa sanksi-sanksi sejenis (tujuannya
sama) tidak boleh diterapkan bersama-sama.
Contoh : paksaan nyata (bestuursdwang) tidak dapat diterapkan bersama-
sama dengan uang paksa (dwangsom), karena uang paksa merupakan
alternatif terhadap paksaan nyata (jadi keduanya sejenis untuk hal yang
sama dan tujuan yang sama);
b. Asas Proportionality (keseimbangan), asas ini berkenaan dengan kepatutan
mengenai sanksi, artinya berat ringannya sanksi yang diterapkan sebanding
dengan berat ringannya pelanggaran yang terjadi.
21
4.8. Aspek Hukum Administrasi Dari IMB dan Izin HO
a. IMB
Sifat KTUN IMB merupakan KTUN kilat. Sifat demikian membawa
konsekuensi yuridis bagi kemungkinan pencabutan dan pengalihan IMB.
Kemungkinan pencabutan IMB dibenarkan sepanjang belum selesai
dipergunakan kecuali terbitnya IMB didasarkan atas data/informasi yang
tidak benar dari si pemohon. Kemungkinan yang sama juga bagi pengalihan
hak atas IMB.
b. Pemutihan IMB
Tindakan pemutihan merupakan tindakan legalisasi atas pelanggaran.
Dengan demikian wewenang pemutihan merupakan wewenang temporer.
c. Penegakan Hukum
Penegakan hukum berupa penerapan sanksi administrasi dapat berupa
pencabutan izin dan dapat berupa paksaan nyata seperti bongkar paksa.
Jika ditelaah berbagai Peraturan Kabupaten/Kota di Indonesia, jarang sekali
dalam Perda itu diatur tentang wewenang dan prosedur bongkar paksa.
Namun dengan demikian dalam praktik penegakan hukum dengan
menerapkan sanksi berupa bongkar paksa sangat sering dilakukan. Ada
kesan bahwa wewenang bongkar paksa merupakan wewenang yang terkait
pada wewenang menerbitkan IMB. Pandangan yang demikian kiranya patut
dibenahi karena dalam hukum administrasi , hanya pencabutan izin
disepakati sebagai wewenang yang melekat pada wewenang menerbitkan
izin. Oleh karena itu wewenang bongkar paksa sebagai bentuk paksaan
nyata (bestuursdwang) harus diatur secara khusus.
d. Izin HO
22
Sifat khas dari jenis izin HO ialah izin HO tidak merupakan izin yang
mandiri, sebab izin HO selalu harus dikaitkan dengan izin usaha tertentu.
Dengan sifat khas yang demikian itu apakah mungkin mencabut izin HO
tanpa mencabut izin usahanya ?
5. MENGAMATI CONTOH FORMAT-FORMAT IZIN
Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa selama
perkuliahan terhadap Materi Perizinan perlu diberikan evaluasi dengan
memberikan beberapa contoh format Izin dan kemudian mengamatinya
dengan cemat antara lain :
1. Contoh Format Surat Izin Mendirikan bangunan
2. Contoh Format Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil
3. Contoh Format Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Menengah
4. Contoh Format Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Besar
5. Contoh Format Izin Usaha Perikanan
6. Contoh Format Surat Izin Trayek
7. Contoh Format Surat Izin Praktek
8. Contoh Format Surat Izin Keterangan Tempat Usaha ( KTU )
9. Contoh Format Surat Izin Penyelenggaraan
10.Contoh Format Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi
11.Contoh Format Surat Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha ( HO / ITU )
12.Contoh Prosedure permohonan izin
Contoh Format Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
Surat Izin Mendirikan Bangunan minimal berisi :
a. Instansi / Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin
b. Membaca
23
c. Menimbang
d. Mengingat
e. Memutuskan, Menetapkan :
1. a. Nama
b. Alamat
c. Atas bangunan :
- Terletak
- Luas
- Klasifikasi
- Jenis
- Tahun dibangun
- Di atas tanah
2. Syarat-syarat yang harus ditaati oleh pemohon izin
3. Biaya yang harus dibayar oleh pemohon
f. Tempat/ kota diterbitkannya izin
g. Tanda tangan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin
h. Cap instansi yang berwenang mengeluarkan izin
i. Tembusan disampaikan ke instansi terkait
Contoh Format Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil
Surat Izin Usaha Perdagangan minimal berisi :
a. Instansi/lembaga yang berwenag mengeluarkan Izin
b. Nomor surat
c. Nama Perusahaan
c. Alamat kantor perusahaan
d,. Nama Pemilik / .penanggungjawab
24
e. Alamat Pemilik / penanggung jawab
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP )
g. Nilai Modal dan Kekayaan bersih
i. Kegiatan Usaha
j. Kelembagaan
k Bidang Usaha
l. Jenis Barang/ jasa dagangan utama
m. Ketentuan-ketentuan
n. Kota / tempat diterbitkan izin
o. Tanggal disahkan
p. Tanda tangan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin
q. Cap Instansi yang berwenang menerbitkan Izin
Contoh Format Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Menengah
Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah mininal berisi :
a. Lembaga/instansi yang berwenang mengeluarkan izin
b. Nomor Surat
c. Nama Pemohon
d. Alamat Kantor Perusahaan
e. Nama Pemilik / Penanggung jawab
f. Alamat Pemilik / Penangung jawab
g. Nomor Pokok Wajib Pajak
h. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan
i. Kegiatan Usaha
j. Kelembagaan
k. Bidang Usaha
25
l. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama
m. Ketentuan / ketentuan
n. Tempat / Kota dikeluarkaanya Izin
o. Tanggal, bulan, tahun dikeluarkannya Izin
p. Nama Pejabat yang mengeluarkan Izin
q. Tanda Tangan Pejabat yang mengeluarkan Izin
r. Cap Lembaga / Instansi yang mengeluarkan Izin
Contoh Format Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Besar
Surat Izin Usaha Perdagangan Besar minimal berisi :
a. Instansi / Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin
b. Nama Perusahaan
c. Merek
d. Alamat kantor perusahaan
e. Nama Pemilik / Penanggung jawab
f. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab
g. Nomor Pokok Wajib Pajak
h. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih
i. Kegiataan Usaha
j. Kelembagaan
k. Bidang Usaha
l. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama
m. Ketentuan-ketentuan
n. Masa Berakhirnya Izin
o. Tempat / Kota diterbitkan izin
p. Tanggal, bulan, tahun diterbitkannya izin
26
q. Tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan izin
r. Cap instansi yang mengeluarkan izin
Contoh Format Surat Izin Usaha Perikanan
Surat Izin usaha Perikinan, minimal berisi :
a. Instansi / Lembaga yang berwenang menerbitkan izin.
b. Dasar diterbitkannya Izin Usaha Perikanan
c. Nama Perusahaan
d. Alamat Perusahaan
e. Nama Pemimpin Perusahaan
f. Akte Pendirian Perusahaan
g. Jenis Usaha
h. Jenis Komediti
t. Daerah Usaha
j. Kapasitas Produksi
k. Modal Usaha
l. Jumlah tenaga kerja
m, Tujuan Pemasaran
n. Lama Izin Usaha
o. Ketentuan-ketentuan
p. Kota / Tempat diterbitkannya Izin
q. Tanda tangan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin
r. Cap instansi yang menerbitkan Izin
s. Tembusan ke instansi terkait.
Contoh Format Surat Izin Trayek
Surat Izin Trakyek minimal berisi :
27
a. Lembaga / Instansi yang mengeluarkan Izin
b. Dasar dikeluarkan Izin
c. Izin diberikan kepada nama pemohon / yang bertanggung jawab
d. Untuk Kegiatan
e. Rute Trayek
f. Masa berlaku Izin
g. Nama Pemilik / Penangung jawab
h. Alamat Pemilik
i. Klasifikasi Kendaraan Penumpang yang dimohonkan Izin Trayek
1. Tanda Nomor Kendaraan
2. Nomor Uji Kendaraan
3. Daya Angkut
4. Merek Pabrik
5. Tahun Pembuatan
6. Kelas Pelayanan
j. Kode Trayek
k. Jenis Kendaraan
l. Jarak Kilometer
m. Besarnya Tarif perKm
n. Pejabat yang berwenang yang menerbitkan Izin
o. Tanda Tangan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin
p. Cap Lembaga / Instansi yang mengeluarkan Izin
q. Tempat dikeluarkan Izin
r. Waktu dikeluarkan Izin ( Tanggal, Bulan, Tahun )
28
Contoh Format Surat Izin Praktek ( SIP )
Surat Izin Praktek ( SIP ) minimal berisi :
a. Instansi / Lembaga Pemerintah yang mengeluarkan Izin Praktek
b. Nomor Surat Izin Praktek
c. Nama Pemohon
d. Tempat / tanggal lahir
e. Alamat Rumah
f. Untuk Praktek
g. Alamat Tempat Praktek
h. Beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh pemohon
i. Kota / Tempat dikeluarkan Izin
j. Tanggal dan bulan dan tahun dikeluarkan Izin
k. Tanda Tangan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin
l. Tembusan yang disampaikan kepada instansi pemerintah terkait
Format Izin Keterangan Tempat Usaha ( KTU )
Surat Izin Keterangan Tempat Usaha minimal berisi :
a. Membaca : yang berisi permohonan
b. Dasar : Dasar Surat Izin ini dikeluarkan
c. Mengingat : Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai
perizinan
d. Menyatakan berisi :
1. Nama pemohon
2. Pekerjaan
3. Alamat pemohon
4. Kebangsaan
29
5. Jenis Usaha
6. Tempat Usaha
7. Nama Perusahaan
8. Ketentuan - ketentuan
9. Kota / Tempat ditertibkannya Izin ini
10.Tanda tangan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin ini
11.Cap Instansi yang menerbitkan Izin
12.Tembusan ke intansi terkait.
Format Surat Izin Penyelenggaraan
Surat Izin Penyelenggaraan minimal berisi :
a. Instansi / Lembaga yang berwenang menerbitkan Izin
b. Dasar dikelurkan izin sesuai dengan Pemberitahuan dari pemohon
c. Persetujuan dari instansi yang berwenang
d. Jenis Kegiatan
e.Waktu, tempat dan tanggal kegiatan
f. Ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh pemohon
g. Tempat/ kota diterbitkannya izin
h. Tanda tangan pejabat yang berwenang mengelurkan izin
i. Cap instansi yang berwenang menerbitkan izin
j. Tembusan ke instansi terkait
Contoh Format Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi
Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi minimal berisi :
a. Instansi / Lembaga yang mengeluarkan izin
b. Nomor Surat izin
c. Nama Perusahaan
30
d. Alamat Kantor Perusahaan
e. Nama Penangung jawab Perusahaan
f. NPWP Perusahaan
g. Masa berlaku izin
h. Bidang Pekerjaan
i. Kota / Tempat dikeluarkan izin
j. Tanggal. Bulan dan tahun dikeluarkan izin
k. Tanda tangan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin
l. Cap instansi yang menerbitkan izin
Contoh Format Surat Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha ( HO / ITU )
Surat izin Gangguan minimal berisi :
a. Lembaga / Instansi yang mengeluarkan Izin
b. Nomor Surat
c. Membaca
d. Menimbang
e. Mengingat
f. Memperhatikan
g. Memutuskan, Menetapkan :
1. Memberikan Izin Kepada :
a. Nama Pemohon
b. Peruntukan
c. Alamat Tempat Usaha
d. Nomor tanah yang digunakan tempat usaha
e. Alat yang digunakan untuk kegiatan usaha
f. Batas tempat usaha
31
2. Kewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu
h. Waktu daftar ulang / perpanjangan Izin
i. Tempat / kota Izin diterbitkan
j. Waktu dikeluarkan Izin ( tanggal, bulan, tahun )
k. Nama Pejabat yang mengeluarkan Izin
l. Cap Lembaga / Instansi yang mengeluarkan Izin
m. Tembusan ke instansi yang terkait
Contoh Prosedure Permohonan Izin
Prosedure Permohonan Izin minimal dilakukan :
a. Permohonan Izin secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang
b. Data Pemohon
c. Lampiran yang harus disertakan pada surat permohonan Izin
d. Tempat permohonan Izin
e. Nama Terang dan Tanda Tangan Pemohon
6. MEMBERI ANALISIS TENTANG BENTUK - BENTUK IZIN
Untuk memberikan ketrampilan dan keahlian mahasiswa mengenai bentuk-
bentuk Izin. Mahasiswa memberikan analisis mengenai bentuk-bentuk izin
yang ada dan juga ketrampilan serta penguasaan dalam membuat permohonan
izin, antara tain :
1. Contoh Bentuk Surat Izin Mendirikan bangunan
2. Contoh Bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil
3. Contoh Bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Menengah
4. Contoh Bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Besar
5. Contoh Bentuk Izin Usaha Perikanan
6. Contoh Bentuk Surat Izin Trayek
32
7. Contoh Bentuk Surat Izin Praktek
8. Contoh Bentuk Surat Izin Keterangan Tempat Usaha ( KTU )
9. Contoh Bentuk Surat Izin Penyelenggaraan
10.Contoh Bentuk Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi
11.Contoh Bentuk Surat Izin Gangguan / Ijin Tempat Usaha ( HO / ITU )
7. LATIHAN.
Pelajari pengertian-pengertian yang terdapat dalam kegiatan belajar ini
dengan cermat, seperti arti izin, sifat izin, wewenang dan prosedur menerbitkan
izin, pencabutan izin.
Carilah pengertian izin dari buku-buku lain yang dapat diperoleh dari
perpustakaan atau took-toko buku, kemudian cobalah pelajari dan renungkan
apa sebenarnya inti pokok pengertian izin itu.
8. RANGKUMAN.
a. Wewenang penguasa dalam mengendalikan kehidupan masyarakat dapat
diwujudkan dalam berbagai instrument hukum, antara lain instrument izin
sebagai salah satu bentuk keputusan tata usaha Negara (KTUN).
b. Asas legalitas sebagai pembatas izin hanya dapat ditempuh melalui asas
keabsahan pemerintahan (rechtmatigheid van bestuur) dan dapat diukur
melalui dua alat ukur yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
c. Aspek yuridis dari izin pada dasarnya meliputi aspek larangan dan aspek
wewenang (wewenang bebas atau wewenang terikat) dalam menerbitkan
dan mencabut izin.
d. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam menerbitkan dan mencabut
suatu izin meliputi asas Negara hukum, asas demokrasi dan asas
instrumental.
33
9. TEST FORMATIF.
Tunjukkan pengertian Saudara dengan cara mengisi titik-titik pada
kalimat di bawah ini :
a. Izin sebagai instrumen yang bersifat yuridis preventif meliputi
aspek………dan aspek………… Aspek-aspek tersebut harus
dirumuskan secara jelas sebagai norma………………. dan
norma…………………..
b. Sifat wewenang dalam menerbitkan dan mencabut suatu izin dapat
meliputi wewenang …………… yang artinya ………………… dan
wewenang ……… yang artinya …………………
c. Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh penguasa dalam
mengendalikan kehidupan masyarakat memiliki fungsi sebagai
……………………..
d. Berdasarkan klasifikasi keputusan tata usaha negara (KTUN), khusus
ktun izin dibedakan atas ……………………………….
e. Untuk dikeluarkannya suatu KTUN izin harus melalui tahap-tahap………
f. Alasan-alasan untuk dicabutnya suatu izin dapat diklasifikasikan ke
dalam dua macam alasan, yaitu (1) ……………….. dan (2) ………………
g. Pencabutan sebagai sanksi administrasi dimungkinkan diakumulasikan
dengan jenis sanksi lain. Komulasi sanksi dapat dibedakan sebagai (1)
………………… dan (2)…………………….
10. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT.
Cocokkanlah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang
terdapat pada akhir bagian dari modul ini dan hitunglah jumlah jawaban
34
Saudara yang benar. Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui
tingkat penguasaan Saudara terhadap materi kegiatan belajar.
Jumlah jawaban Saudara yang benar
Tingkat penguasaan = ------------------------------------------------- X 100 %
15
Arti tingkat penguasaan yang Saudara capai :
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = cukup
- 69 % = kurang
Jika Saudara mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas , Saudara
sudah dapat mengerti kegiatan belajar ini. Tetapi jika nilai Saudara masih di
bawah 80 %, Saudara harus mengulangi kegiatan belajar terutama bagan yang
belum Saudara kuasai.
DAFTAR PUSTAKA
- A. Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara Lanjut, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997
35
- Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Malang, Bayumedia Publising, 2004 - Kebijakan Menteri Perdagangan Tahun 2006 Tentang Perizinan, Jakarta, CV Medya Duta, 2006
- N.M Spelt dan Ten Berge terjemahan Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, Yuridika, 1993
- Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Radja Grafido Persada, 2002
KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF.
36
1. Aspek-aspek yuridis dari izin terdiri atas aspek larangan dan aspek
wewenang . aspek larangan harus dirumuskan secara jelas ke dalam norma
prohibitur dan aspek wewenang dirumuskan ke dalam norma mandatur.
2. Wewenang dalam menerbitkan dan mencabut izin dibedakan sebagai
wewenang bebas dan wewenang terikat. Wewenang bebas artinya ada
ruang kebebasan bagi pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan
perundang-undangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan
wewenang dalam menerbitkan dan mencabut suatu izin berdasarkan
kebebasan kebijaksanaan atau kebebasan penilaian. Sedangkan
wewenang terikat berarti pejabat terikat oleh peraturan perndang-undangan
dan tidak ruang kebebasan dalam menggunakan wewenangnya untuk
menafsirkan suatu rumusan peraturan.
3. Fungsi izin meliputi :
a. mengarahkan/mengendalikan (sturen) aktivitas tertentu;
b. mencegah timbulnya bahaya;
c. melindungi obyek tertentu;
d. mengatur distribusi barang langka;
e. seleksi orang atau aktivitas tertentu.
4. Berdasarkan klasifikasinya, ktun izin dibedakan sebagai :
a. izin sebagai ktun bebas dan ktun terikat;
b. izin sebagai ktun menguntungkan ;
c. izin sebagai ktun kilat dan ktun langgeng;
d. izin sebagai ktun “zakelijk” dan ktun “persoonlijk”;
e. izin sebagai ktun konstitutif.
5. Tahap-tahap untuk dikeluarkannya ktun izin adalah :
37
a. mengajukan permohonan;
b. acara persiapan dan peranserta (inspraak);
c. pemberian keputusan;
d. pengumuman keputusan.
6. Alasan-alasan dilakukannya pencabutan izin dapat diklasifikasi ke dalam dua
alasan yaitu :
a. pemegang izin tidak mematuhi pembatasan atau kewajiban yang
ditetapkan dalam izin;
b. pemegang izin memberikan data/informasi yang tidak benar sewaktu
mengajukan permohonan. Andaikata pemohon pada waktu
mengajukan permohonan mengisi data yang benar, kemungkinan
permohonan izin ditolak.
7. Komulasi sanksi dapat dibedakan sebagai komulasi eksternal dan komulasi
internal. Komulasi eksternal berarti sanksi aministrasi dapat diterapkan secara
besama-sama dengan sanksi yang lain seperti sanksi pidana misalnya.
Sedangkan komulasi internal berarti dua macam atau lebih sanksi administrasi
dapat diterapkan secara bersama-sama. Dalam hal demikian asas nebis vexary
dan asas proportionality harus diperhatikan .
DAFTAR ISI
38
Halaman judul
1. Pengantar …………………………………………… 1
2. Tujuan Instruksional Umum (TIU) ………………………………………….. 1
3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) …………………………………………. 2
4. Kegiatan Belajar : Izin Sebagai Instrumen Yuridis Preventif …………….. 3
4.1. Pengertian Izin …………………………….. 4
4.2. Fungsi Izin dan aspek Yuridis Izin ………………………………... 4
4.3. Wewenang Menerbitkan Izin ………………………………….. 6
4.4. Sifat Keputusan Perizinan ……………………………………… 7
4.5. Bentuk dan Isi Izin ……………………………………… 10
4.6. Proses Menerbitkan Izin ……………………………………… 12
4.7. Pencabutan Izin Sebagai Sanksi ………………………………………. 18
4.8. Aspek Hukum Administrasi dari IMB dan Izin HO …………………… 22
5. Mengamati Contoh Format-format Izin ……………………………………… 23
6. Melakukan Analisis tentang Bentuk-bentuk Izin …………………………… 33
7. Latihan …………………………………………… 33
8. Rangkuman ……………………………………………. 34
9. Test Formatif …………………………………………… 34
10. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ………………………………………… 35
Daftar Pustaka …………………………………… 37
Kunci Jawaban …………………………………… 38
39