Statuta UM. Mataram 1
LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
NOMOR : 84/II.3.AU/KEP/B/XII/2012
TANGGAL : 13 Shafar 1434 H / 26 Desember 2012 M
TENTANG : STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MUQADDIMAH
Penyelenggaraan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu
pembangunan pendidikan ditujukan pada upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa melalui peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya
mengembangkan diri baik jasmaniah maupun rohaniah.
Universitas Muhammadiyah Mataram adalah amal usaha
Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran idiologis – filosofis maupun
praktis – aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan
kesinambungan Muhammadiyah.
Universitas Muhammadiyah Mataram merupakan lembaga pendidikan
tinggi yang berperan untuk menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang
berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan dan
pengabdian secara cerdas dan profesional, menyiapkan pemimpin masa depan
Persyarikatan, Bangsa dan membangun peradaban masa depan.
Universitas Muhammadiyah Mataram didalam kiprahnya sebagai
penyelenggara pendidikan tinggi dan sebagai salah satu perguruan tinggi
Muhammadiyah berfungsi sebagai center of excellence within the region
(uswah hasanah, pusat keunggulan) dibidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat serta sebagai driving force (kekuatan penggerak)
gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Oleh karena itu maka seluruh gerak langkah dan perjuangannya
berbasis pada masyarakat bersinergi dengan perjuangan umat dan merupakan
investasi strategis sumberdaya manusia seutuhnya yang memberi inspirasi dan
kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa.
Atas berkat rahmat Allah SWT dan dengan didorong oleh rasa tanggung
jawab akan hakekat, arti dan tujuan pendidikan sebagai wadah untuk
terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya serta masyarakat Islam yang
sebenar- benarnya melalui suatu sistem pendidikan tinggi yang diatur dan
berdasarkan peraturan Persyarikatan Muhammadiyah dan peraturan
perundangan pemerintah tentang pendidikan tinggi maka disusunlah Statuta
Universitas Muhammadiyah Mataram.
Statuta UM. Mataram 2
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:
1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan
perencanaan, pengembangan Program, dan penyelenggaraan kegiatan
fungsional sesuai tujuan Universitas yang berisi dasar rujukan
pengembangan peraturan akademik, dan prosedur operasional. Untuk
selanjutnya yang dimaksud adalah Statuta Universitas Muhammadiyah
Mataram;
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan
bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah Fakultas yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam
sejumlah disiplin ilmu tertentu. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan
Universitas dalam Statuta ini adalah Universitas Muhammadiyah Mataram,
disingkat UM.Mataram.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pendiri, pemilik, dan penyelenggara
Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) adalah Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat yang melaksanakan kebijakan Pimpinan
Pusat;
6. Majelis Pendidikan Tinggi adalah badan pembantu Pimpinan Pusat yang
dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membina dan
mengkoordinasikan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang
pendidikan tinggi, serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan
Pusat Muhammadiyah guna menentukan garis kebijakan.
7. Badan Pembina Harian UM. Mataram (Badan Pembina Harian-UMM) adalah
badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah yang berfungsi mewakili Pimpinan Pusat untuk
melaksanakan tugas, memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan
PTM dalam mengelolaan PTM;
8. Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Mataram yang selanjutnya
disebut Catur Dharma UM Mataram adalah Dharma yang ditetapkan oleh
UM Mataram yang terdiri atas kegiatan pendidikan dan pengajaran,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan;
9. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan tertinggi;
10. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat
Universitas;
Statuta UM. Mataram 3
11. Civitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada UM.
Mataram;
12. Dosen adalah pegawai UM Mataram yang bertugas sebagai pendidik
profesional dan ilmuawan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tehnologi, seni,
Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada Masyarakat.
13. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama
pelayanan dibidang administrasi akademik, umum, dan keuangan;
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan
di UM. Mataram;
15. Alumni adalah seseorang yang tamat dari UM Mataram;
16. Busana akademik adalah busana yang dipakai anggota Senat dan
wisudawan secara resmi dalam Rapat Senat terbuka;
17. Kopertis VIII adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Bali
dan Nusa Tenggara;
18. Kopertais IV adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Islam Wilayah IV
Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara;
19. Warga UM Mataram adalah Civitas Akadimika dan Tenaga kependidikan.
20. Pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau
Kementerian Agama.
21. Dana abadi adalah dana cadangan atau dana saving.
Pasal 2
UM Mataram berdasarkan Islam yang bersumber pada Al Qur’an dan As
Sunnah Al Maqbullah.
Pasal 3
UM. Mataram berasaskan :
a. Kebenaran ilmiah;
b. Penalaran;
c. Kejujuran;
d. Keadilan;
e. Manfaaat;
f. Kebajikan;
g. Tanggung jawab;
h. Kebhinekaan;
i. Keterjangkauan;
j. Konsisten dalam menjalankan ajaran Islam.
Statuta UM. Mataram 4
Pasal 4
UM. Mataram berfungsi :
a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat serta Islami dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa.
b. Mengembangkan Civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif,
terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Catur Dharma.
c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan
dan menerapkan nilai-nilai yang Islami.
Pasal 5
UM. Mataram memiliki tujuan :
a. Menghasilkan produk-produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
untuk pengembangan ipteks dan berkontribusi pada kesejahteraan umat
manusia.
b. Menghasilkan lulusan sarjana muslim yang profesional, kreatif, inovatif dan
menguasai ipteks dalam rangka terwujudnya masyarakat Islam yang
sebenar-benarnya.
c. Terwujudnya keunggulan institusi dan program studi dalam peringkat nilai
akreditasi, pengembangan ipteks dan kemampuan daya saing lulusan.
d. Terwujudnya jalinan kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional,
nasional dan internasional terutama dalam pengembangan ipteks dan riset.
e. Terbangunnya infrastruktur dan ketersediaan media pembelajaran yang
memadai untuk kelancaran penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan
Tinggi.
f. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
kegiatan akademik dan pengelolaan keuangan.
BAB II
VISI DAN MISI
Pasal 6
Visi UM Mataram :
Menjadi Universitas Islami, mandiri, unggul dan berdaya saing di kawasan
ASEAN.
Pasal 7
Misi UM Mataram :
1. Menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang mampu
memenuhi tututan masyarakat atau pengguna output pendidikan tinggi.
Statuta UM. Mataram 5
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya
saing di kawasan ASEAN.
3. Membentuk insan Civitas Akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung
tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana Kampus yang Islami.
4. Menyelenggarakan pengelolaan Universitas yang profesional, akuntabel dan
amanah.
5. Membangun kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional
yang saling menguntungkan.
BAB III
IDENTITAS
Bagian Pertama
Nama
Pasal 8
Universitas ini bernama Universitas Muhammadiyah Mataram disingkat UM
Mataram.
Bagian Kedua
Kedudukan dan Waktu Pendirian
Pasal 9
(1) UM Mataram berkedudukan di Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat,
didirikan pada tanggal 13 Sya’ban 1400 H bertepatan dengan tanggal 25
Juni 1980;
(2) UM Mataram adalah merupakan salah satu amal usaha Persyarikatan
Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah
1330 H bertepatan tanggal 18 Nopember 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan
yang berstatus Badan Hukum berdasarkan:
a. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 81 tahun
1914, tentang pengesahan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum, juncto surat Menteri kehakiman tanggal 08 September
1971 Nomor: J.A.5/160/4 bahwa status badan tersebut tetap berlanjut.
Statuta UM. Mataram 6
b. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 24 Juli
1974 Nomor: 23628/MPK/74 bahwa Muhammadiyah sebagai Badan
Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Nomor: AHU-88.AH-01.07
tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 bahwa Muhammadiyah adalah badan
hukum yang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial
kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
(3) Badan Hukum yang dipergunakan sebagai landasan hukum pendirian UM
Mataram mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketiga
Lambang
Pasal 10
(1) UM Mataram memiliki lambang yang tergambar sebagai berikut :
a. Gambar matahari
b. Kata Muhammadiyah dalam tulisan Arab
c. Dua kalimah syahadat dalam tulisan Arab
d. Lukisan padi dan kapas
e. Kalimat Universitas Muhammadiyah Mataram
f. Lingkaran segi lima
g. Warna dasar hijau tua
(2) Arti dari lambang pada ayat (1) di atas adalah :
a. Matahari : benda angkasa, ciptaan Allah SWT, sinarnya sangat
bermanfaat bagi kehidupan semua makhluk-Nya. Persyarikatan
Muhammadiyah menggambarkan gerak dan manfaatnya bagaikan
matahari dengan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup
dan kehidupan manusia.
b. Tulisan Muhammadiyah dalam huruf Arab: adalah nama Persyarikatan
Muhammadiyah.
c. Tulisan Dua Kalimah Syahadat dalam huruf Arab: bermakna bahwa
Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memancarkan cahaya
keimanan yaitu tauhid, bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan kecuali
Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah
utusan Allah SWT. keyakinan ini merupakan aqidah yang paling hakiki
bagi setiap Muslim. Dengan demikian Persyarikatan Muhammadiyah
Statuta UM. Mataram 7
menyeru kepada umat manusia agar dengan sadar memeluk Islam,
menjadi penolong, dan penegak Islam.
d. Lukisan padi dan kapas : terdiri dari 19 dan 12 tangkai, gabungan
keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah
di Indonesia, juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang
menjadi cita-cita bangsa Indonesia;
e. Kalimat Universitas Muhammadiyah Mataram : Lembaga pendidikan
tinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di Mataram,
Nusa Tenggara Barat;
f. Lingkaran segi lima : simbol falsafah Pancasila.
Bagian Keempat
Hymne
Pasal 11
Hymne UM Mataram diperdengarkan sebagai lagu resmi pada setiap upacara
akademik, upacara peringatan hari jadi dan upacara resmi lainnya.
Bagian Kelima
Bendera
Pasal 12
(1) Bendera Universitas atau Fakultas berukuran panjang dan lebar dengan
skala 5:3 yang di dalamnya tertera lambang UM Mataram dan di bawahnya
bertuliskan nama Universitas dan atau Fakultas.
(2) Bendera dan atribut UM Mataram berwarna dasar hijau tua.
(3) Warna dasar bendera sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sama,
yang membedakan adalah tulisan Universitas atau Fakultas.
(4) Bendera Universitas atau bendera Fakultas serta jenis dan tata cara
penggunaan atribut akan ditetapkan secara tersendiri oleh Rektor.
Bagian Keenam
Busana Akademik
Pasal 13
(1) Busana Akademik Pimpinan UM Mataram :
a. Toga jabatan warna hitam, lengan panjang dengan leher toga dan
sepanjang garis pembuka toga dilapisi warna hijau hitam, ujung lengan
disekitar lengan tangan dilapisi warna hijau selebar 19 cm.
b. Topi jabatan warna hitam dan berbentuk segi lima dengan kuncir
berwarna kuning.
Statuta UM. Mataram 8
c. Kalung jabatan berlogo UM Mataram terbuat dari logam warna kuning
emas.
(2) Busana Akademik Guru Besar UM Mataram terdiri atas: Toga jabatan hijau
hitam (lengan panjang) dengan leher toga dan sepanjang garis pembuka
toga dilapisi warna hijau. Ujung lengan disekitar pergelangan tangan dilapisi
warna hijau selebar 19 cm. Topi berbentuk segi lima warna hitam dengan
kuncir berwarna kuning;
(3) Busana akademik wisudawan UM Mataram terdiri atas: Toga wisudawan
warna putih (lengan panjang) dengan leher toga dan sepanjang garis
pembuka toga dilapisi kain warna hijau, ujung lengan disekitar pergelangan
tangan dilapisi kain warna hijau selebar 19 cm. Topi hitam yang
permukaannya berbentuk segilima dengan kuncir warna kuning;
(4) Gordon terbuat dari logam warna kuning emas berlogo UM Mataram yang
diikat pada selempang warna kuning tengah putih pinggir untuk Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan warna putih tengah kuning pinggir untuk
Fakultas Teknik, warna merah hati pinggir putih tengah untuk FISIP, warna
hijau pinggir kuning tengah untuk Fakultas Pertanian dan warna biru pinggir
putih tengah untuk Fakultas Ilmu Kesehatan, warna putih tengah hijau
pinggir untuk Fakultas Hukum, warna hijau tengah kuning pinggir untuk
Fakultas Agama Islam;
(5) Penggunaan busana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
akan ditetapkan secara tersendiri dengan keputusan Rektor.
Bagian Ketujuh
Jaket Almamater
Pasal 14
(1) UM Mataram memiliki jaket almamater berwarna hijau tua berlogo
Universitas Muhammadiyah Mataram yang ditempelkan pada bagian dada
sebelah kiri;
(2) Jaket almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan pada
waktu mahasiswa melaksanakan kegiatan di dalam dan di luar kampus
untuk dan atas nama lembaga, baik ditingkat Program Studi, Fakultas
maupun tingkat Universitas.
Statuta UM. Mataram 9
Bagian Kedelapan
Logo, Moto, dan Kop Surat
Pasal 15
Logo, Moto, dan kop surat UM Mataram ditetapkan oleh Rektor mengacu pada
pedoman yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 16
(1) UM Mataram menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Al-Islam dan
Kemuhammadiyah;
(2) Pendidikan dan pengajaran adalah merupakan kegiatan dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga);
(3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk
menentukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
(4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan
ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan
masyarakat;
(5) AIK adalah kegiatan untuk melakukan kajian dan pengamalan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan;
(6) Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dimaksud dalam ayat (3), ayat
(4) dan ayat (5) akan diatur dengan kode etik tersendiri.
Pasal 17
Pendidikan Akademik
(1) UM Mataram menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan
vokasi;
(2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada
penguasaan ilmu pengetahuan meliputi bidang ilmu sosial dan politik,
keguruan dan ilmu pendidikan, pertanian, teknik, hukum, kesehatan, agama,
dan tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan pendidikan ilmu yang
lain, sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
(3) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang
menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu
sampai program sarjana terapan.
Statuta UM. Mataram 10
Pasal 18
(1) Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana
(2) Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma;
(3) Pendidikan akademik dan pendidikan vokasi diselenggarakan dengan cara
tatap muka;
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Keputusan Rektor.
Pasal 19
(1) UM Mataram menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar;
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh
diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau
keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan;
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh
diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau
keterampilan;
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan
Rektor.
Pasal 20
(1) UM Mataram menyelenggarakan tahun akademik pendidikan tinggi dimulai
pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan September;
(2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan
semester genap yang masing-masing terdiri atas minimal 12 (duabelas) kali
tatap muka;
(3) Pada akhir penyelenggaraan Program pendidikan akademik dan atau
pendidikan vokasi diadakan wisuda;
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur oleh Rektor dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh
Pemerintah.
Pasal 21
Pendidikan Jarak Jauh
1. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari
pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar
melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media lain.
Statuta UM. Mataram 11
2. UM Mataram dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh oleh Program
Studi tertentu sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang pendidikan jarak jauh akan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
Pasal 22
Sistem Kredit Semester
(1) Pendidikan di UM Mataram menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS);
(2) Pembelajaran dapat dilaksanakan pada setiap semester yang merupakan
satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu Program pendidikan
dalam suatu jenjang pendidikan;
(3) Skripsi dan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana diatur oleh Fakultas masing-masing.
Pasal 23
(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang
mengembangkan kemampuan belajar mandiri;
(2) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan kuliah, seminar,
simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, dan kegiatan lain.
Pasal 24
(1) Penyelenggaraan Program Akademik oleh UM Mataram dengan beban Studi
Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS
dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan
untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester yang ditempuh dalam waktu
maksimal 7 tahun;
(2) Program pendidikan vokasi dengan beban Program Studi Diploma III
sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya
120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester
yang ditempuh dalam waktu maksimal 5 tahun.
Pasal 25
Penerimaan Mahasiswa Baru
(1) UM Mataram mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan
mahasiswa baru;
(2) Penerimaan mahasiswa baru di UM Mataram diatur dengan Keputusan Rektor.
Statuta UM. Mataram 12
Pasal 26
Kurikulum
(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran didasarkan pada kurikulum
yang disusun oleh masing-masing Fakultas sesuai dengan Program Studi
serta berpedoman pada kurikulum nasional yang telah dijabarkan kedalam
peraturan Universitas;
(2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
setiap mahasiswa UM Mataram diberikan mata kuliah wajib Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan;
Pasal 27
Evaluasi Hasil Belajar
Evaluasi dilaksanakan pada akhir setiap semester dan pada akhir masa
pendidikan.
Pasal 28
(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan
berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik
pendidikan keahlian yang bersangkutan;
(2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat
dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang
memperoleh prestasi tinggi.
Pasal 29
Mahasiswa Putus Kuliah
Rektor dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan kriteria yang
diatur dalam Keputusan Rektor.
BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 30
Bagian Satu
Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar
(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan pendidikan anggota Civitas
Akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan
kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
Statuta UM. Mataram 13
(2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Civitas Akademika
dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsinya secara mandiri sesuai aspirasi pribadi yang dilandasi oleh
norma Islam dan kaidah keilmuan;
(3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), setiap anggota Civitas Akademika harus mengupayakan agar
kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik
UM Mataram;
(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar
akademik setiap anggota Civitas Akademika harus bertanggung jawab
secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma Islam
dan norma persyarikatan serta kaidah keilmuan.
Pasal 31
(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan
akademik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa menyampaikan
fikiran dan pendapat yang bersangkutan sesuai dengan norma Islam norma
persyarikatan serta kaidah keilmuan
(2) Dalam melaksanakan kegiatan akademik Rektor dapat mengizinkan
penggunaan sumber daya UM Mataram sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
Pasal 32
(1) UM Mataram dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan
pikiran dan pendapat sesuai dengan norma Islam, norma persyarikatan dan
kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik;
(2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
diarahkan untuk memantapkan terwujudnya ilmu pengetahuan dan teknologi
serta pembangunan nasional;
(3) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan
kebebasan mimbar akademik, Senat UM Mataram harus berpedoman
pada ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).
Pasal 33
Bagian Kedua
Otonomi Keilmuan
(1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada
norma Islam, norma persyarikatan dan kaidah keilmuan yang harus ditaati
oleh anggota Civitas Akademika;
Statuta UM. Mataram 14
(2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Civitas
Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
(3) Perwujudan otonomi pada UM Mataram diatur dan dikelola oleh Senat
Akadmik.
BAB VI
GELAR DAN PENGHARGAAN
Pasal 34
(1) UM. Mataram dapat memberikan gelar akademik maupun vokasi bagi
lulusannya;
(2) Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan
gelar Sarjana, Magister dan Doktor.
(3) Lulusan pendidikan vokasi dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan
Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, Sarjana Terapan, Magister Terapan,
dan Doktor Terapan;
Pasal 35
(1) Gelar Akademik Sarjana ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas
penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S,
untuk Sarjana disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu;
(2) Sebutan Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, Sarjana Terapan, Magister
Terapan, dan Doktor Terapan bagi lulusan program vokasi ditempatkan
dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan;
(3) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah.
BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 36
Organisasi Universitas terdiri dari:
1. Penyelenggara:
a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
b. Pimpinan Wilayah Muhammadyah NTB;
c. Majelis Pedidikan Tinggi, dan;
d. Badan Pembina Harian;
2. Unsur Pimpinan :
a. Rektor;
b. Wakil Rektor;
c. Dekan;
Statuta UM. Mataram 15
d. Wakil Dekan;
e. Direktur dan Sekretaris Program Pasca Sarjana;
f. Ketua dan Sekretaris Program Studi.
3. Pelaksana Akademik : Fakultas dan Lembaga
4. Pelaksana Administrasi : BAU, BAA, BAK, dan Biro lain sesuai kebutuhan.
5. Penunjang : Unit Pelaksana Teknis.
Bagian Satu
Penyelenggara
Pasal 37
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
(1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pendiri, pemilik, dan Penyelenggara
Universitas Muhammadiyah Mataram;
(2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang pelaksanaannya dilimpahkan
kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
(3) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Badan Pembina Harian UM.
Mataram berdasarkan usul Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram
dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB melalui Majelis Dikti PP
Muhammadiyah;
(4) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Rektor UM. Mataram
berdasarkan usul Senat Universitas Muhammadiyah Mataram dan
Pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB.
Pasal 38
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan
Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan UM. Mataram.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan terhadap
Calon Rektor, Wakil Rektor, Dekan yang diminta oleh Rektor dari Aspek Al-
Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Bersama Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram mengusulkan
Badan Pembina Harian ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis
Dikti.
Pasal 39
Majelis Pendidikan Tinggi
1. Majelis Pendidikan Tinggi membantu Pimpinan Pusat dalam
penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
Statuta UM. Mataram 16
2. Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan
kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
Pasal 40
Badan Pembina Harian
(1) Badan Pembina Harian yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
(2) Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah
untuk melaksanakan tugas;
a. Memberi arah dan pertimbangan kepada Pimpinan Universitas dalam
pegelolaan UM. Mataram;
b. Bersama Pimpinan Universitas menyusun rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahunan;
c. Bersama Pimpinan Universitas dan Senat menyusun RIP dan Statuta;
d. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
(3) Badan Pembina Harian berwewenang;
a. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap
Persyarikatan atas usul Rektor;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Universitas;
c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan di Universitas.
(4) Badan Pembinan Harian terdiri atas :
a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai Wakil Persyarikatan;
b. Unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan
Tinggi;
c. Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan
tinggi dan memahami Persyarikatan.
(5) Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan
sebanyak-banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris,
Bendahara dan Anggota;
(6) Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan anggota Badan Pembina
Harian ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Pimpinan
Universitas dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis
Pendidikan Tinggi.
(7) Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan
perubahan karena pegunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
Statuta UM. Mataram 17
(8) Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian diatur sebagai berikut:
a. Masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun;
b. Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan atau Ketua Persyarikatan di
bawahnya;
c. Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama
maksimal dua kali masa jabatan.
Bagian Kedua
Pimpinan Universitas
Pasal 41
Rektor
(1) Rektor adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan Catur
Dharma UM Mataram.
(2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammdiyah
berdasarkan usulan dari Senat Universitas, setelah mendapat pertimbangan
dari Pimpinan Wilayah Muhammdiyah.
(3) Tugas Rektor :
a. Memimpin UM Mataram dalam penyelenggaraan Catur Darma
Perguruan Tinggi Muhammadiyah sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Membina dan mengembangkan tenaga akademik, tenaga administrasi,
dan mahasiswa;
c. Berkoordinasi dengan Badan Pembina Harian membuat keputusan,
prosedur, mekanisme, dan tata cara rekruitmen Dosen dan tenaga
kependidikan serta membina Dosen, tenaga kependidikan UM-Mataram
agar lebih professional;
d. Mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan UM. Mataram agar
menjadi kampus yang Islami.
e. Membimbing, mengendalikan, mengawasi dan pelaksanaan anggaran di
UM. Mataram;
f. Mengevaluasi pelaksanaan Catur Darma dan pelaksanaan Anggaran di
UM. Mataram.
g. Membuat peraturan yang berlaku umum di lingkungan UM. Mataram.
yang dituangkan dalam surat keputusan Rektor.
(4) Dalam menjalankan tugas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang
bertanggung jawab kepada Rektor
(5) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor bidang akademik
bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor;
(6) Rektor berhalangan tetap bilamana:
a. Meninggal dunia;
Statuta UM. Mataram 18
b. Sakit yang berakibat tidak dapat melaksankan tugas berdasarkan
keterangan dokter;
c. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau
d. Mengundurkan diri, dan atau diberhentikan.
(7) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah
mengangkat pejabat rektor sebelum diangkat Rektor definiti
(8) Calon Pejabat Rektor yang diusulkan oleh Badan Pembina Harian bersama
Pimpian Wilayah Muhammadiyah kepada Pimpian Pusat Muhammadiyah
melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
Rektor dinyatakan berhalangan tetap.
(9) Calon Pejabat Rektor yang diusulkan memenuhi kualifikasi sesuai pasal 20
Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 02/PED/I.0/B/2012
tentang Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
Pasal 42
Wakil Rektor
(1) Wakil Rektor terdiri dari :
a) Wakil Rektor I, bidang akademik;
b) Wakil Rektor II, bidang administrasi;
c) Wakil Rektor III, bidang kemahasiswaan dan alumni;
d) Wakil Rektor IV bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan dan
Kerjasama;
2. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Dikti Pimpinan Pusat
Muhammadiyah atas usul Rektor, setelah memperoleh pertimbangan Senat
Universitas dan rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
3. Tugas Wakil Rektor :
a. Wakil Rektor I, membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif.
b. Wakil Rektor II, membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan bidang administrasi umum dan keuangan, serta pembinaan dan
pengembangan tenaga kepegawaian.
c. Wakil Rektor III, membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
d. Wakil Rektor IV, membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan Kerjasama.
4. Jumlah Wakil Rektor disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 43
Dekan
(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
Statuta UM. Mataram 19
(2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas
setelah mendapat pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
(3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;
(4) Dekan memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengajaran,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan, membina Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan;
(5) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan bidang akademik
atau wakil dekan bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
(6) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan
sebelum mengangkat Dekan defenitif.
Pasal 44
Wakil Dekan
(1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan;
(3) Jumlah Wakil Dekan disesuaikan dengan kebutuhan;
(4) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Wakil Dekan diatur dalam ketentuan
tersendiri.
Pasal 45
Direktur dan Sekretaris Program Pasca Sarjana
1. Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh
seorang Sekretaris
2. Direktur dan Sekretaris Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor
3. Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor;
4. Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur;
5. Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Sekretaris bertindak sebagai
Pelaksana Harian Direktur;
6. Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Direktur
sebelum mengangkat Direktur defenitif.
Pasal 46
Ketua dan Sekretaris Program Studi
(1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang
Sekretaris;
(2) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor;
(3) Ketua Program Studi pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
(4) Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program
Studi.
Statuta UM. Mataram 20
BAB VIII
PERSYARATAN, PROSEDUR PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT,
PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI
Bagian Pertama
Persyaratan Unsur Pimpinan
Pasal 47
Persyaratan Unsur Pimpinan
1. Umum :
a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
e. Memiliki komitmen dan mengkhidmatan diri dalam memajukan UM.
Mataram dan mengembangkan Persyarikatan;
f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun;
g. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan organisasi politik dan
Pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan
Muhammadiyah yang setingkat;
h. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai;
i. Usia maksimal 60 tahun.
2. Khusus :
a. Berpendidikan paling rendah magister (S2).
b. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi Calon
Rektor dan paling rendah Lektor bagi calon Direktur Pasca Sarjana, Wakil
Rektor dan Dekan.
Bagian Kedua
Pasal 48
Prosedur Pengangkatan Rektor
1. Senat Universitas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat)
Bakal Calon Rektor;
2. Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah terhadap Bakal Calon Rektor;
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan
Statuta UM. Mataram 21
dari Senat Universitas, dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan;
4. Senat Universitas melaksanakan pemilihan Calon Rektor selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah;
5. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari Bakal Calon Rektor dan
Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak;
6. Senat Universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasarkan urutan abjad
tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan
administrasinya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis
Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan;
7. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang Calon Rektor
dengan disertai pertimbangan;
8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang
Calon Rektor menjadi Rektor;
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) Bakal Calon Rektor,
maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan.
10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil
kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.
Pasal 49
Prosedur dan Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain
1. Prosedur pengangkatan Wakil Rektor:
a. Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Bakal Calon
Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah untuk mendapatkan pertimbangan.
b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan aspek al-
Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dari Rektor.
c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya,
Rektor mengajukan Bakal Calon Wakil Rektor kepada Senat Akademik.
d. Rektor mengajukan Bakal Calon Wakil Rektor kepada Senat Akademik
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;
e. Apabila Bakal Calon yang diajukan Rektor menurut Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan Bakal
Calon pengganti kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
Statuta UM. Mataram 22
f. Senat Akademik memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan
menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dari Rektor, Senat Akademik tidak menyampaikan
pertimbangannya, Rektor mengajukan Bakal Calon Wakil Rektor kepada
Majelis Pendidikan Tinggi;
h. Rektor menagjukan Bakal Calon Wakil Rektor kepada Majelis Dikti
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat
Akademik;
i. Majelis Dikti menetapkan Wakil Rektor selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
j. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) Bakal Calon atau
Calon Wakil Rektor untuk setiap bidang, proses pengajuan Bakal Calon
atau Calon Wakil Rektor dapat diteruskan;
k. Majelis Pendidikan Tinggi dalam keadaan tertentu dapat mengambil
kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan
Persyarikatan.
2. Prosedur pengangkatan Dekan :
a. Senat Fakultas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang Bakal Calon Dekan.
b. Senat Fakultas mengajukan Bakal Calon Dekan kepada Rektor melalui
Dekan.
c. Rektor meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Bakal Calon Dekan
dari Dekan.
d. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan aspek Al-
Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap Bakal Calon Dekan dan
menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
e. Apabila waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan
dari Rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tidak menyampaikan
pertimbangannya, Rektor mengajukan Bakal Calon Dekan kepada
Dekan.
f. Rektor menyampaikan Bakal Calon Dekan kepada Senat Fakultas
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
g. Apabila Bakal Calon Dekan yang diajukan Rektor menurut Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan
Calon pengganti untuk diajukan kepada Pimpianan Wilayah
Muhammadiyah melalui proses penjaringan Bakal Calon Dekan.
Statuta UM. Mataram 23
h. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang Bakal Calon Dekan, selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari
Rektor.
i. Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang Calon Dekan terpilih kepada
Rektor berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara
disertai kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sejak pemilihan.
j. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang Calon Dekan menjadi
Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
permintaan dari Senat Fakultas.
k. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) Bakal Calon Dekan,
proses pengajuan Bakal Calon Dekan dapat diteruskan.
3. Prosedur pengangkatan Wakil Dekan :
a. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon
Wakil Dekan untuk setiap bidang Wakil Dekan kepada Senat Fakultas
untuk mendapatkan pertimbangan.
b. Apabila Bakal Calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan dianggap tidak
layak, Dekan dapat mengajukan Calon pengganti kepada Senat
Fakultas.
c. Dekan mengajukan Bakal Calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai
pertimbangan Senat Fakultas.
d. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian dalam
aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya Bakal Calon Wakil Dekan dari Dekan.
e. Badan Pembina Harian memberikan pertimbangan aspek al-Islam dan
Kemuhammadiyahan terhadap Bakal Calon Wakil Dekan dan
menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dari Rektor, Badan Pembina Harian tidak menyampaikan
pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua)
orang Calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan.
g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang Calon Wakil Dekan
untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan.
h. Apabila Bakal Calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut Badan
Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan
mengajukan Calon pengganti untuk diajukan ke Badan Pembina Harian.
i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) orang Bakal Calon
Wakil Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan Bakal Calon Wakil
Dekan dapat diteruskan.
Statuta UM. Mataram 24
4. Prosedur pengangkatan Direktur Program Pascasarjana :
a. Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Bakal Calon
Direktur Program Pascasarjana kepada Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah untuk mendapatkan pertimbangan.
b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan aspek Al-
Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dari Rektor.
c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dari Rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tidak
menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan Bakal Calon
Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Akademik.
d. Rektor mengajukan Bakal Calon Direktur Program Pascasarjana kepada
Senat Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
e. Apabila ada Bakal Calon Direktur Program Pascasarjana yang diajukan
Rektor menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dianggap tidak layak,
Rektor dapat mengajukan Calon pengganti untuk diajukan ke Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah.
f. Senat Akademik memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan
menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dari Rektor, Senat Akademik tidak menyampaikan
pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 3 (tiga)
orang Bakal Calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur
Program Pascasarjana.
h. Rektor menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang Calon Direktur
Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana.
i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) Bakal Calon
Direktur Program Pascasarjana, proses pengajuan Bakal Calon Direktur
Program Pascasarjana tetap diteruskan.
5. Prosedur pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana :
a. Direktur Program Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2
(dua) orang Bakal Calon sekretaris Program Pascasarjana kepada Senat
Akademik untuk mendapatkan pertimbangan.
b. Apabila Bakal Calon sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan
Direktur Program Pascasarjana dianggap tidak layak, Direktur Program
Pascasarjana dapat mengajukan Calon pengganti kepada Senat
Akademik.
Statuta UM. Mataram 25
c. Direktur Program Pascasarjana mengajukan Bakal Calon sekretaris
Program Pascasarjana kepada Rektor disertai pertimbangan Senat
Akademik.
d. Rektor meminta pertimbangan atas Bakal Calon sekretaris Program
Pascasarjana kepada Badan Pembina Harian dalam aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya Bakal Calon sekretaris Program Pascasarjana dari Direktur
Program Pascasarjana.
e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dari Rektor, Badan Pembina Harian tidak menyampaikan
pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua)
orang Calon sekretaris Program Pascasarjana menjadi sekretaris
Program Pascasarjana.
f. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang Calon sekretaris
Program Pascasarjana menjadi sekretaris Program Pascasarjana.
g. Apabila Bakal Calon sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan
Rektor menurut Badan Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor
dapat meminta Direktur Program Pascasarjana mengajukan Calon
pengganti untuk diajukan ke Badan Pembina Harian.
h. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) Bakal Calon
sekretaris Program Pascasarjana, maka proses pengajuan Bakal Calon
sekretaris Program Pascasarjana tetap diteruskan.
6. Prosedur pengangkatan Ketua Program Studi :
a. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
Bakal Calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk
mendapatkan pertimbangan.
b. Apabila Bakal Calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak
layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan Calon pengganti kepada
Dekan melalui Senat Fakultas.
c. Dekan mengajukan Bakal Calon Ketua Program Studi kepada Rektor
disertai pertimbangan Senat Fakultas.
d. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian dalam
aspek al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya Bakal Calon Ketua Program Studi dari Dekan.
e. Badan Pembina Harian memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan terhadap Bakal Calon Ketua Program Studi dan
menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dari Rektor, Badan Pembina Harian tidak menyampaikan
pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua)
orang Calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi.
Statuta UM. Mataram 26
g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang Calon Ketua Program
Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya permintaan dari Dekan.
h. Apabila Bakal Calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut
Badan Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta
Dekan mengajukan Calon pengganti untuk diajukan ke Badan Pembina
Harian.
i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) Bakal Calon Ketua
Program Studi, proses pengajuan Bakal Calon Ketua Program Studi
dapat diteruskan.
7. Prosedur pengangkatan Sekretaris Program Studi :
a. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
Bakal Calon sekretaris Program Studi kepada Senat Fakultas untuk
mendapatkan pertimbangan.
b. Apabila Bakal Calon sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap
tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan Calon pengganti
kepada Dekan melalui Senat Fakultas.
c. Dekan mengajukan Bakal Calon sekretaris Program Studi kepada Rektor
disertai pertimbangan Senat Fakultas.
d. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian dalam
aspek al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya Bakal Calon sekretaris Program Studi dari Dekan.
e. Badan Pembina Harian memberi pertimbangan aspek al-Islam dan
Kemuhammadiyahan terhadap Bakal Calon sekretaris Program Studi
dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permintaan dari Rektor, Badan Pembina Harian tidak menyampaikan
pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua)
orang Calon sekretaris Program Studi menjadi sekretaris Program Studi.
g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang Calon sekretaris
Program Studi menjadi sekretaris Program Studi paling lambat 14
(empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan.
h. Apabila Bakal Calon sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor
menurut Badan Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor dapat
meminta Dekan mengajukan Calon pengganti untuk diajukan ke Badan
Pembina Harian.
i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) Bakal Calon
sekretaris Program Studi, proses pengajuan Bakal Calon Ketua Program
Studi dapat diteruskan.
Statuta UM. Mataram 27
Pasal 50
Masa Jabatan Unsur Pimpinan
1. Masa jabatan unsur pimpinan selama 4 (empat) tahun;
2. Unsur pimpinan dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali
masa jabatan berturut-turut;
3. Masa jabatan pergantian antar waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan;
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil
kebijakan lain tentang masa jabatan unsur pimpinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan.
Bagian Ketiga
Senat Akademik Universitas
Pasal 51
(1) Senat Akademik Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi
di Universitas.
(2) Senat Akademik Universitas terdiri dari Guru Besar Tetap Aktif, Pimpinan
Universitas, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Dosen, dan
Pimpinan Lembaga lain yang ditetapkan oleh Rektor;
(3) Senat Akademik Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang
sekretaris yang dipilih dari Anggota Senat;
(4) Masa jabatan keanggotaan Senat Akademik Universitas adalah 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali satu masa jabatan berikutnya;
(5) Anggota Senat Akademik Universitas dari Wakil Dosen yang sudah
menjabat dua periode berturut-turut dapat diangkat kembali setelah masa
selang sekurang-kurangnya satu periode.
(6) Keanggotaan Senat tidak dapat diwakilkan.
(7) Anggota Senat dari Wakil Dosen yang meninggal dunia, berhalangan tetap,
dan berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dapat diganti atas
usul Fakultas.
(8) Fungsi Senat Akademik Universitas:
a. Memilih dan menetapkan Calon Rektor dan mengusulkannya kepada
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal pengangkatan
Wakil Rektor.
c. Memberikan pertimbangan dalam hal usul kenaikan jabatan Guru Besar.
d. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan.
(9) Tugas pokok Senat Akademik Universitas:
a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UM. Mataram.
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan
serta kepribadian civitas Akademika sesuai tuntunan Islam.
c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan UM. Mataram.
Statuta UM. Mataram 28
d. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan UM. Mataram atas pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan.
e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan
otonomi keilmuan pada UM. Mataram.
f. Memilih dan memberikan pertimbangan terhadap para Calon Pimpinan
UM. Mataram.
g. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas Akademika.
h. Bersama Pimpinan Universitas dan Badan Pembina Harian menyusun
RIP dan Statuta.
(10) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat Universitas dapat
membentuk komisi komisi sesuai dengan kebutuhan pengembangan.
(11) Tata cara penyelenggaraan Rapat Senat:
a. Rapat Senat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 5
orang anggota Senat
b. Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
c. Apabila jumlah anggota yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah
seluruh anggota ditunda 2 kali lima belas menit.
d. Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum rapat
dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
e. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan atau Sekretaris.
f. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk
mufakat;
g. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.
(12) Senat Akademik Universitas dalam menjalankan tugas pokoknya
berlandaskan pada prinsip dan ideologi Muhammadiyah.
(13) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat
mengambil kebijakan lain tentang Pimpinan dan Keputusan Senat
Universitas demi kemaslahatan Persyarikatan.
Bagian Keempat
Pelaksana Akademik
Pasal 52
Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran adalah Fakultas,
Lembaga, dan Laboraturium/Studio.
Statuta UM. Mataram 29
Pasal 53
Fakultas
(1) Fakultas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan
pendidikan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni.
(2) Organisasi Fakultas terdiri dari.
a. Unsur Pimpinan: Dekan dan Wakil Dekan
b. Senat Fakultas
c. Unsur Pelaksana Akademik, Program Studi, Laboratorium/Studio,
kelompok dosen
(3) Fakultas di lingkungan UM Mataram terdiri atas :
a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
c. Fakultas Pertanian;
d. Fakultas Teknik;
e. Fakultas Hukum;
f. Fakultas Agama Islam;
g. Fakultas Ilmu Kesehatan.
(4) Jumlah Fakultas dapat dikembangkan menurut perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, sesuai tuntutan masyarakat, pemerintah,
globalisasi, dan kemampuan sumber daya dengan persetujuan Senat
Akademik Universitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 54
Senat Akademik Fakultas
1. Senat Akademik Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan
tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk
menjabarkan kebijakan dan peraturan UM. Mataram untuk Fakultas yang
bersangkutan.
2. Tugas pokok Senat Fakultas adalah:
a. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas.
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan
serta kepribadian dosen.
c. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan
Fakultas.
d. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan
kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam butir (a) ayat (2) pasal ini.
Statuta UM. Mataram 30
e. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan UM. Mataram mengenai
Calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pimpinan Fakultas.
3. Senat Akademik Fakultas terdiri atas Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor,
Pimpinan Fakultas, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan 1 (satu) wakil dosen
tetap yang memiliki jabatan fungsional dan diusulkan oleh Ketua Prodi;
4. Senat Akademik Fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh seorang
sekretaris yang dipilih diantara anggotanya.
5. Senat Akademik Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul
Dekan Fakultas yang bersangkutan.
Pasal 55
Program Studi
(1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dengan dibantu oleh
seorang Sekretaris;
(2) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan;
(3) Calon Ketua dan Sekretaris Prodi dipilih oleh Dosen Tetap pada Program
Studi;
(4) Apabila pada Program Studi tertentu belum memiliki Dosen Tetap, maka
Rektor dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan;
(5) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan
setelah mendapat pesetujuan Senat Akademik Fakultas;
(6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun
dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih 2 (dua) kali
secara berturut-turut.
(7) Tata cara dan mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan peraturan yang
berlaku di Universitas;
Pasal 56
Laboratorium/Studio
1. Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan
pendidikan pada Program Studi atau vokasi;
2. Laboratorium terdiri dari:
a. Laboratorium/Studio yang dikoordinasikan oleh Universitas.
b. Laboratorium/Studio yang dikoordinasikan oleh Faklutas.
3. Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang kompetensinya
telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni tertentu yang bertanggung jawab kepada Dekan;
4. Kepala Laboratorium/Studio yang dikoordinasikan oleh Universitas diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor sedangkan Kepala Laboratorium/Studio yang
Statuta UM. Mataram 31
dikoordinasikan oleh Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektot atas usul
Dekan;
5. Fungsi, Tata Kerja dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam
Peraturan Universitas.
Pasal 57
Lembaga Penelitian
(1) Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan UM
Mataram yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan
kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian serta ikut
mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang
diperlukan;
(2) Lembaga Penelitian dapat dibentuk oleh UM Mataram apabila terdapat
sekurang-kurangnya empat Pusat Penelitian;
(3) Lembaga Penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga
administrasi;
(4) Pimpinan Lembaga Penelitian diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada
Rektor yang secara teknis administratif melalui Wakil Rektor I.
Pasal 58
Lembaga Pengabdian Masyarakat
(1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh UM Mataram melalui
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas, pusat studi,
laboratorium, kelompok dan perorangan;
(2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di
lingkungan UM Mataram untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat, ikut mengusahakan sumber daya, dan mengendalikan
administrasi sumber daya yang diperlukan;
(3) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibentuk oleh UM
Mataram sesuai dengan keperluan dan kemampuan UM Mataram;
(4) Lembaga Pengabdian Masyarakat terdiri dari pimpinan, tenaga ahli dan
tenaga kependidikan;
(5) Pimpinan Lembaga Pengabdian Masyarakat diangkat oleh dan
bertanggung jawab kepada Rektor yang secara teknis administratif melalui
Wakil Rektor I.
Pasal 59
Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam
(1) Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam merupakan unsur pelaksana
dilingkungan UM Mataram yang mengkoordinasi, memantau dan
Statuta UM. Mataram 32
menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan syiar Islam
berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah;
(2) Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam terdiri atas pimpinan, tenaga
pengkaji, dan tenaga kependidikan;
(3) Pimpinan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam diangkat dan
bertanggung jawab kepada Rektor yang secara teknis administratif melalui
Wakil Rektor IV.
Pasal 60
Program Pasca Sarjana
1. Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat
dengan Dekan.
2. Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
atas usul senat program Pasca Sarjana setelah mendapat pertimbangan
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;
3. Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Program Studi Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Ketua yang
bertanggung jawab kepada Direktur Program Pasca Sarjana.
5. Ketua Program Studi Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
atas usul Direktur Program Pasca Sarjana.
Bagian Kelima
Unsur Pelaksana Administrasi
Pasal 61
Biro Administrasi
(1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi, pembantu pimpinan Universitas di
bidang pelayanan teknis administratif yang meliputi:
a. Biro Administrasi Akademik,;
b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
c. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni
(2) Biro dipimpin oleh seorang kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
(3) Kepala biro bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
(4) Biro memiliki bagian-bagian dan setiap bagian memiliki sub-bagian;
(5) Jumlah dan jenis bagian maupun sub-bagian disesuaikan dengan
kebutuhan;
(6) Struktur, mekanisme, dan rincian tugas Biro diatur dengan ketentuan
tersendiri.
Statuta UM. Mataram 33
Pasal 63
(1) Biro Administrasi Akademik adalah unit penyelenggara pelayanan teknis
dan administrasi akademik di lingkungan Universitas.
(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah koordinasi Wakil
Rektor I.
(3) Tugas dan fungsi pokok Biro Administrasi Akademik :
(a) Penyelenggara penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan pendidikan
dan pengajaran.
(b) Penyelenggara penyusunan administrasi pendidikan dan pengajaran.
(4) Struktur, tata kerja, mekanisme, dan rincian tugas diatur dengan ketentuan
tersendiri
Pasal 64
(1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan adalah unit penyelenggara
pelayanan teknis dan administratif seluruh unsur di lingkungan Universitas;
(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro berada di bawah koordinasi
Wakil Rektor II.
(3) Fungsi dan tugas pokok Biro Administrasi Umum dan Keuangan:
(a) Penyelenggara dan pembina tata usaha dan rumah tangga Rektorat;
(b) Penyelenggara perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan tata
usaha kepegawaian;
(c) Penyelenggara perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi,
penyimpanan, perlengkapan, dan penyelenggaraan tata naskah
(d) Penyelenggara penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Universitas.
(e) Penyelenggara Pembukuan Universitas.
(f) Penyelenggara penyusunan pertanggungjawaban keuangan Universitas.
(g) Penyelenggara perhitungan anggaran Universitas.
(h) Penyelenggara pengelolaan perbendaharaan Universitas.
(4) Struktur, mekanisme, dan rincian tugas diatur dengan ketentuan tersendiri.
Pasal 65
1. Biro Administrasi kemahasiswaan dan alumni (BAK) adalah unit
penyelenggara pelayanan Administrasi kemahasiswaan dan UKM di
Universitas.
2. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni dipimpin oleh kepala biro,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil
Rektor III
3. Tugas Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni:
Statuta UM. Mataram 34
a. Merencanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan;
b. Mengkoordinasikan pengelolaan dana kesejahteraan mahasiswa,
pelayanan kesehatan mahasiswa, layanan konseling akademik dan
konseling pribadi;
c. Bertugas sebagai penghubung Universitas dengan alumni;
d. Mengembangkan, meningkatkan dan melaksanakan administrasi
kegiatan penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa;
4. Struktur, tata kerja, mekanisme, dan rincian tugas Biro Administrasi
Kemahasiswaan dan Alumni diatur dengan ketentuan tersendiri.
Pasal 66
Unit Pelaksana Teknis
(1) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari perpustakaan, laboratorium, Informasi dan
Pusat Komputer, Kebun Percobaan dan Bengkel, Poliklinik, Biro Konsultasi,
Apotek, Penerbitan, dan unit-unit lain sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan yang dikoordinasi oleh Universitas;
(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh tenaga
teknis dan tenaga administrasi;
(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diperhentikan oleh Rektor;
(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab kepada Rektor melalui
Wakil Rektor sesuai bidang;
(5) Struktur, tata kerja, fungsi, dan rincian tugas diatur dengan ketentuan
tersendiri.
Pasal 67
Rektor dapat membentuk Biro, Badan, Lembaga serta UPT baru dan/atau
mengurangi Biro, Badan, Lembaga yang telah ada sesuai kebutuhan
organisasi.
BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Pertama
Pasal 68
Dosen
(1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya
diangkat dengan tugas utama melaksanakan Catur Darma perguruan tinggi;
(2) Dosen UM. Mataram berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi dosen
tetap, dan dosen tidak tetap;
Statuta UM. Mataram 35
(3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Persyarikatan atau
Pemerintah yang diperkerjakan dan ditugaskan di UM. Mataram;
(4) Dosen tidak tetap terdiri dari:
a. Dosen kontrak adalah yang diangkat oleh Rektor dalam jangka waktu 1
(satu) tahun;
b. Dosen emiritus adalah dosen pensiunan yang diangkat oleh Rektor
selama jangka waktu tertentu;
c. Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Dekan sebagai
tenaga tidak tetap;
d. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar bidang-
bidang keilmuan tertentu.
Pasal 69
(1) Pengangkatan dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan
finansial, dan prospek Program Studi;
(2) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekruitmen dosen ditetapkan dengan
Keputusan Bersama Rektor dan Badan Pembina Harian;
(3) Calon dosen yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai dosen kontrak
dan dengan pertimbangan tertentu dapat diperpanjang kontraknya atau
ditetapkan sebagai dosen tetap;
(4) Guru Besar atau tenaga yang dimiliki keahlian istimewa/khusus yang telah
purna tugas/tidak terikat dengan instansi lain dapat dipertimbangkan untuk
diangkat menjadi dosen tidak tetap (emiritus).
Bagian Kedua
Tenaga Penunjang Akademik
Pasal 70
(1) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang dengan keahliannya
diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik;
(2) Tenaga penunjang akademik terdiri dari: pustakawan, pranata komputer,
laboran, dan teknisi laboratorium;
(3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara pengangkatan penunjang akademik
ditetapkan dengan keputusan Badan Pembina Harian atas usul Rektor.
Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan
Pasal 71
(1) Tenaga kependidikan adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan
pelayanan teknis dan administrasi;
(2) Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga administrasi tetap, kontrak, dan
harian lepas;
Statuta UM. Mataram 36
(3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekruitmen ditetapkan dengan
keputusan Badan Pembina Harian atas usul Rektor.
Bagian Keempat
Hak, Kewajiban, Penghargaan, dan Sanksi
Pasal 72
Hak dan Kewajiban
(1) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai hak dan kewajiban sesuai
dengan fungsinya masing-masing;
(2) Hak dan kewajiban sebagai Dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam
peraturan tersendiri.
Pasal 73
Penghargaan dan Sanksi
(1) Universitas berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap dosen
dan tenaga kependidikan;
(2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam
peraturan tersendiri.
BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 74
(1) Persyaratan dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Rektor;
(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pasal 75
Hak Mahasiswa
1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk
menuntut ilmu dan mengkajinya ilmu sesuai dengan norma Islam dan
norma Persyarikatan;
2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik
sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
3) Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses
belajar;
4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program
Studi yang diikuti dalam penyelesaian Studi;
5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang
diikuti dari hasil belajarnya;
Statuta UM. Mataram 37
6) Menyelesaikan Studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan
persyaratan yang berlaku;
7) Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi
kemahasiswaan untuk mendukung dan menunjang kegiatan akademik
sesuai peraturan universitas;
8) Pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain,
9) Dapat memperoleh beasiswa jika memenuhi syarat;
10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
Pasal 76
Kewajiban Mahasiswa
1) Menanggung biaya penyelenggara pendidikan kecuali bagi mahasiswa
yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
2) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada UM Mataram;
3) Memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan UM Mataram;
4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
5) Menghormati Dosen dan seluruh tenaga kependidikan;
6) Menjaga nama baik Universitas dan Persyarikatan;
7) Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
Pasal 77
Organisasi Kemahasiswaan
(1) Dalam rangka mencapai tujuan UM Mataram, organisasi kemahasiswaan
intra Universitas berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa
dengan memberikan peranan, kemadirian, dan keleluasan yang
bertanggung jawab;
(2) Bidang kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang
mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan,
pengelolaan, pengendalian, dan pendanaan serta evaluasi kegiatan
ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan,
pengembangan minat dan kemampuan, peningkatan kesejahteraan, serta
usaha penunjangnya;
(3) Bentuk organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut :
a. Organisasi kemahasiswaan UM Mataram dibentuk pada tingkat
Universitas, Fakultas, Program Studi;
b. Organisasi kemahasiswaan pada tingkat UM Mataram terdiri atas; IMM,
Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan unit-
unit kegiatan;
Statuta UM. Mataram 38
c. Organisasi kemahasiswaan pada tingkat Fakultas terdiri atas; IMM,
Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan unit-
unit kegiatan;
d. Organisasi kemahasiswaan pada tingkat jurusan dan Program Studi
terdiri atas himpunan mahasiswa Program Studi;
e. Pemberian nama organisasi kemahasiswaan UM Mataram pada tingkat
Universitas, Fakultas, dan progrma Studi ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 78
Kedudukan dan Fungsi
(1) Kedudukan organisasi UM Mataram merupakan kelengkapan non struktural
pada organisasi UM Mataram;
(2) Organisasi kemahasiswaan UM Mataram mempunyai fungsi sebagai
sarana dan wadah:
a. Perwakilan mahasiswa tingkat Universitas untuk menampung dan
menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar
Program, dan kegiatan mahasiswa;
b. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
c. Komunikasi antar mahasiswa;
d. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis,
calon ilmuan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
e. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan
kepemimpinan mahasiswa;
f. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi
dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
g. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang
dilandasi oleh norma Islam, akademis, etika, moral, dan wawasan
kebangsaan.
(3) Mekanisme pertanggungjawaban organisasi kemahasiswaan ditetapkan
dengan keputusan Rektor.
Pasal 79
Kepengurusan, Keanggotaan dan Masa Bakti
(1) Pengurus organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi pada masing-masing
tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, sekretaris, bendahara, dan
anggota;
(2) Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya
ditetapkan oleh mahasiswa pada masing-masing organisasi yang
bersangkutan.
Statuta UM. Mataram 39
Pasal 80
(1) Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat
adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan
akademik;
(2) Keanggotaan organisasi unit kegiatan kemahasiswaan adalah mahasiswa
yang memiliki minat khusus yang terdaftar pada unit tersebut.
Pasal 81
Masa bakti kepengurusan organisasi kemahasiswaan selama 1 (satu) tahun
dan khusus untuk Ketua tidak dapat dipilih kembali.
Pasal 82
(1) Pembiayaan untuk organisasi kemahasiswaan di lingkungan UM Mataram
dibebankan pada anggaran UM Mataram dan/atau usaha lain dengan seizin
Rektor;
(2) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus
dipertanggungjawabkan secara tertulis dengan menyertakan bukti-bukti
yang sah.
Pasal 83
Alumni
(1) Alumni adalah seseorang yang telah tamat di UM Mataram;
(2) Alumni dihimpun dalam organisasi Keluarga Alumni UM Mataram yang
bekerjasama dengan Universitas untuk mewujudkan Visi dan Misi UM
Mataram.
Pasal 84
(1) Organisasi alumni bersifat non struktural dibentuk dalam rangka
menggalang rasa persatuan, menjalin komunikasi antar alumni, dan antara
alumni dengan almamater dalam rangka mencapai tujuan UM Mataram;
(2) Organisasi alumni UM Mataram disebut Keluarga Alumni Universitas
Muhammadiyah disingkat KAUM.
(3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga KAUM;
Statuta UM. Mataram 40
BAB XI
KERJASAMA
Pasal 85
(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan UM Mataram dapat
melakukan kerjasama dengan lembaga lain, baik dari dalam maupun dari
luar negeri;
(2) UM. Mataram dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam
maupun di luar Persyarikatan;
(3) Kerjasama sebagaimana maksud ayat 2 dilakukan berdasarkan prinsip
Persyarikatan dan kepentingan pengembangan UM. Mataram yang diatur
lebih lanjut oleh keputusan Rektor.
Pasal 86
(1) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk pertukaran dosen dan/atau
mahasiswa, pemanfaatan bersama sarana dan prasarana akademik,
penyelenggaraan bersama kegiatan akademik, dan bentuk-bentuk
kerjasama pendidikan;
(2) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian,
penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan tenaga peneliti, penelitian
bersama, pemanfaatan bersama sumber daya penelitian, dan bentuk-bentuk
kerjasama penelitian yang lain;
(3) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pertukaran
hasil pengabdian, pelatihan tenaga pengabdian, pengabdian bersama,
pemanfaatan bersama sumber daya pengabdian, dan bentuk-bentuk
kerjasama pengabdian kepada masyarakat lain.
Pasal 87
UM Mataram dapat melakukan kerjasama dalam bentuk selain sebagaimana
dimaksud pada pasal 85 dalam rangka menunjang pelaksanaan tujuan pokok
UM Mataram.
BAB XII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 88
(1) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung
kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
Statuta UM. Mataram 41
(2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian
dan Rektor berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Universitas;
(3) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
menjadi tanggung jawab Rektor;
(4) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian
dan Rektor sesuai dengan peraturan Persyarikatan.
BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN UNIVERSITAS
Pasal 89
(1).Sumber keuangan Universitas berasal dari :
a. Dana pengembangan, SPP, dan penerimaan lain dari mahasiswa.
b. Bantuan perorangan, lembaga dan pemerintah.
c. Penerimaan wakaf, zakat, infak dan sadaqoh.
d. Penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat.
e. Usaha dan penerimaan lain yang halal.
(2).Universitas menghimpun dana abadi yang berasal dari:
a. APBU;
b. Sisa APBU;
c. Tabungan yang direncanakan;
d. Usaha-usaha lain yang dihasilkan Universitas, Fakultas dan unit-unit
usaha.
(3).Dana abadi diatur oleh Rektor dan Badan Pembina Harian sesuai dengan
peraturan Persyarikatan;
Pasal 90
(1) RAPB Universitas disusun dalam bentuk anggaran rutin, anggaran
pengembangan akademik, dan dana abadi;
(2) RAPB Universitas dibahas oleh Pimpinan UM. Mataram dan Badan
Pembina Harian untuk diajukan pengesahan kepada Majelis Dikti Pimpinan
Pusat Muhammadiyah.
(3) Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pengembangan akademik,
dilakukan oleh Rektor.
(4) Laporan pertanggungjawaban APB Universitas disampaikan kepada Majelis
Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Badan Pembina Harian setiap
triwulan.
Statuta UM. Mataram 42
Pasal 91
(1) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang
bergerak/tidak bergerak yang melalui dan atas nama Universitas, Fakultas,
dan unit-unit yang ada adalah kekayaan Universitas;
(2) Seluruh kekayaan Universitas secara hukum adalah milik Persyarikatan;
(3) Seluruh kekayaan/aset Universitas tidak boleh dipindahtangankan tanpa
persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Badan
Penyelenggara.
Pasal 92
(1).Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan Universitas dilakukan
oleh tim pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
yang terdiri dari:
(a) Atasan langsung (pengawasan melekat).
(b) Internal Audit yang dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan;
(c) Akuntan publik.
(2).Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan
keuangan Universitas yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada
Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah.
BAB XIV
PENGAWASAN DAN AKREDITASI
Pasal 93
(1) Pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi pada UM
Mataram dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi;
(2) Penilaian mutu akademik UM Mataram secara internal dilakukan oleh
Lembaga Penjaminan Mutu, dan secara eksternal dilakukan Badan
Akreditasi Nasional (BAN) dan/atau institusi lainnya yang kompeten;
BAB XV
KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI
Kode Etik
Pasal 94
Kode Etik Warga UM Mataram adalah:
a. Wajib beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. Wajib dapat membaca Al Qur’an;
c. Wajib taat dan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
Statuta UM. Mataram 43
d. Wajib mengerti, memahami dan mengamalkan ajaran Islam, berakhlak
mulia, dan berperan aktif dalam menggerakkan kegiatan Persyarikatan;
e. Wajib menjunjung tinggi nama baik dan martabat UM Mataram beserta
warganya;
f. Wajib melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggung
jawab.
Pasal 95
Penghargaan
(1) UM Mataram dapat memberikan penghargaan kepada warganya dan pihak
lain yang berjasa atas segala usaha, kreativitas, dan dedikasinya dalam
memajukan dan mengembangkan Universitas;
(2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor atas persetujuan Senat UM
Mataram, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 96
Sanksi
Apabila Warga UM Mataram yang melanggar ketentuan sebagaimana yang
dimaksud padal 94, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 97
Hubungan tata kerja antara penyelenggara dan Pimpinan Universitas dan unsur
pelaksana Universitas dapat digambarkan dalam bagan organisasi yang
menyertai Statuta ini dengan mengacu kepada:
a. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012
tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
b. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor:
178/KET/I.3/D/ 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah
pada huruf a.
Statuta UM. Mataram 44
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan
tersendiri dengan ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Statuta ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 13 Shafar 1434 H 26 Desember 2012 M
Disyahkan pada
Tanggal : _______________________
Oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan
Pusat Muhammadiyah
Ketua,
Dr. H. Chairir Anwar
Rektor,
Drs. Mustamin H. Idris, MS. NIP. 196412102005011003
Salinan kepada Yth :
1. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah di Yogyakarta
3. Ketua PWM NTB di Mataram
4. Ketua Badan Pembina Harian UM Mataram di Mataram
5. Pertinggal