Lampiran Surat No. 256.3/EQ.S/IV/2016 tanggal 24 April 2016
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
RE-SERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL
sebagai berikut:
I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:
II. Nama IUPHHK-HT : PT INHUTANI II UMHA MALINAU
No. SK IUPHHK-HT : SK.664/Menhut-II/2011
Luas : ± 29.040 Ha
Lokasi : Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jl. Tebet Timur Raya No.7 Jakarta 12820
Telp. (021) 8290572; Fax : (021) 8352468
Email : [email protected]
Waktu Pelaksanaan : 21 s.d. 30 Maret 2016
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT
LULUS SEHINGGA PT INHUTANI II UMHA MALINAU
BERHAK MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT
PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 24 April 2016
PT EQUALITY INDONESIA
Hermansyah Putra, S.Hut
General Manager Divisi SHPK
Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 215/EQI-KEP.Cert/IV/2015
TENTANG
PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT INHUTANI II UMHA MALINAU DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA SK IUPHHK-HA NOMOR : 664/MENHUT-II/2011 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011
DENGAN LUAS ± 29.040 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2015
tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi
dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT INHUTANI II
UMHA MALINAU sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 13
April 2016;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor : 042/EQI-F037 tanggal 13 April 2016 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 039.2/EQI-F039 tanggal 18 April 2016
dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT INHUTANI II UMHA
MALINAU sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut : 006.6 tanggal 18 April 2016 menunjukkan
total nilai kinerja akhir 16 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 6 indikator bernilai
SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan
terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;
e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT
INHUTANI II UMHA MALINAU telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam
Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982: Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems.
Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) tentang Penilaian Kesesuaian –
Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) tentang Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan
Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014
tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada
Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014
Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014
Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Industri
pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12
Agustus 2015;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam
kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember
2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 27
Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
22. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2
September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian
Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem
Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku
sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal
2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal
18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for
bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17
Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus
2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri
Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-
VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012
tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi
Independen (LP & VI);
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal
17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman
dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal
Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY
Indonesia.
Memperhatikan:
1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 198/EQI-F065/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT INHUTANI II UMHA
MALINAU DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SK IUPHHK-HA NOMOR :
664/MENHUT-II/2011 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 DENGAN LUAS ±29.040 HEKTAR
PERTAMA : PT INHUTANI II UMHA MALINAU dinyatakan “LULUS” dan berhak
mendapatkan kembali Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL)
dengan Nomor : 006.3/EQC-PHPL/IV/2016. Dengan Re-Sertifikasi ini maka
sertifikat PHPL Nomor: 006.2/EQC-PHPL/IV/2015 dinyatakan tidak berlaku
lagi.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal
17 April 2021 selama PT INHUTANI II UMHA MALINAU (Pemegang Sertifikat)
tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen BUK P.14/VI-
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16
Januari 2015.
KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat
dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi
di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan
Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda
V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda
V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta
kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem
legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan,
perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KEENAM;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila:
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan
penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan
dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut;
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 18 April 2016
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Direktur Utama PT INHUTANI II UMHA MALINAU;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi
di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 18
(1) Identitas LP-PHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Agustri Warsono
f. Tim Audit : Ir. Suwarto (Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat)
Ir. Jubaedi Nu’man (Auditor Produksi)
Stepanus Sudarkoco, S.P, M.M (Auditor Ekologi)
Dr. Entin Hendartin, S.Hut, M.Si (Auditor Sosial)
Ir. YH Arasyugo (Auditor VLK)
g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Ir. Muchlis Hidayat (Anggota)
Wiyono, S.Hut., M.Si (Anggota)
(2) Identitas Auditee :
Nama Pemegang Izin : PT INHUTANI II UMHA Malinau
SK IUPHHK-HA : SK.664/Menhut-II/2011
Tanggal : 24 Nopember 2011
Luas Areal : ± 29.040 Hektar
Lokasi : Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Utara
Alamat kantor : Kantor Direksi: Jl. Tebet Timur Raya No. 7
Jakarta Selatan 12820 Telp. (021) 8290572;
8352468; Fax. (021) 8352468; E-mail:
Kantor Unit: Jl. Markisa 7 Samarinda 75123
Kalimantan Timur; Telp.: (0541) 201 005-006;
Fax. (0541) 735100; E-mail:
Basecamp : Desa Tanjung Lapang, Kecamatan
Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi
Kalimantan Utara; Kotak Pos No. 2 Malinau,
Kalimantan Utara.
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 2 dari 18
Susunan Komisaris dan Direksi :
a. Susunan Komisaris
- Komisaris Utama : Bambang Soepijanto
- Komisaris : Agus Mulyana
b. Susunan Direksi
- Direktur Utama : Tjipta Purwita
- Direktur : Bambang Setiabudi
(3) Ringkasan Tahapan Penilaian:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan
Instansi Kehutanan
21 Maret 2016 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana
Penilaian Resertifikasi Kinerja PHPL di PT INHUTANI
II UMHA Malinau (Auditee) dan meminta masukan
terkait dengan kinerja Auditee selama ini
Pertemuan Pembukaan 22 Maret 2016 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Basecamp : Desa
Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat,
Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan
jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan
metodologi dan prosedur penilaian, serta melakukan
konfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu,
tempat dan peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan
Berita Acara Pelaksanaan.
Konsultasi Publik 23 Maret 2016 Konsultasi publik dilakukan dengan tujuan untuk
menampung aspirasi, saran dan masukan terkait
kegiatan operasional auditee
Konsultasi publik dilaksanakan di Balai Adat
Sengayan Kecamatan Malinau Selatan. Kegiatan
berlangsung dari pukul 10.00 WITA sampai dengan
selesai pukul 12.00 WITA.
Proses penyampaian masukan dan saran dari
masyarakat secara umum berjalan dengan baik dan
terbuka. Peserta yang hadir antara lain terdiri dari
Camat Malinau Selatan. Kepala Desa Long Loreh,
Kepala Desa Sengayan, Kepala Desa Paya Seturan,
Sekretaris Desa Langap, Ketua Adat Long Loreh,
Koramil Malianu Selatan, Polsek Malinau Selatan,
Ketua Presidium LHM Malinau. Hadir pula tokoh
pendidikan yaitu Kepala Sekolah SMAN V Malinau
dan Kepala Sekolah SMPN I Malinau Selatan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
24 – 28 Maret 2016 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan
kriteria dan indikator pada Lampiran 1 dan Lampiran
2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014.
Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit
melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan
menganalisis menggunakan kriteria dan indikator
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 3 dari 18
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :
P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan 29 Maret 2016 Menyampaikan ucapan terimakasih kepada Auditee
Auditee atas kerjasamanya selama proses penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa PHPL
Menyampaikan temuan observasi dan
ketidaksesuaian.
Memberikan kesempatan kepada Auditee untuk
menyampaikan tanggapan atau sanggahan
terhadap temuan observasi dan ketidaksesuaian.
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan
Berita Acara Pelaksanaan.
Pengambilan
Keputusan
18 April 2016 Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-
hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan
Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah
dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan
Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil
keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan
Pemegang IUPHHK-
HA
SEDANG
(80,00%)
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas
lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata
batas yang telah dilakukan.
Realisasi tata batas telah mencapai 61,84 % dari rencana
tata batas keseluruhan, dan terdapat bukti pengeluaran
biaya terkait dengan upaya pelaksanaan tata batas temu
gelang.
Pada areal kerja IUPHHK-HA PT. INHUTANI II UMHA Malinau
tidak ada konflik batas dengan pihak lain, baik dengan
IUPHHK yang ada di sekitarnya, maupun dengan
masyarakat sekitar.
Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT
menjadi Hutan Lindung (HL) seluas 779 ha. Terhadap
adanya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut,
manajemen PT. INHUTANI II (Persero) telah berkoordinasi
dengan instansi terkait melalui Surat Direktur Utama PT.
INHUTANI II No.324/P/Div.Can-PU/2015 tanggal 27 Maret
2015 perihal Penyampaian Pedoman Tata Batas IUPHHK-
HA PT. INHUTANI II Unit Malinau, tetapi Pedoman Tata Batas
tersebut belum disahkan.
Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan pada areal IUPHHK-HA PT. INHUTANI II UMHA
Malinau.
1.2. Komitmen
Pemegang Izin
IUPHHK-HA
BAIK
(88,89%)
PT INHUTANI II UMHA MALINAU mempunyai visi dan misi
yang ditetapkan oleh direksi, dan telah memperhatikan
kerangka pengelolaan hutan lestari
Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan
masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita
Acara).
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 4 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi
dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih
dan tenaga teknis
pada seluruh
tingkatan untuk
mendukung
pemanfaatan
implementasi
penelitian,
pendidikan dan
Latihan
BAIK
(93,33%)
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di
lapangan PT INHUTANI II UMHA MALINAU tersedia pada
sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan
prosen tingkat pemenuhan sebesar 88,89 %. Auditee
telah mengirimkan surat permohonan diklat Ganis PHPL
Kurpet kepada instansi terkait. Sambil menunggu
terpenuhinya Ganis PHPL Kurpet, tugas-tugas/pekerjaan
terkait dengan Pengukuran dan Perpetaan selama ini
ditangani oleh personil yang telah memiliki kemampuan di
bidang tersebut, dengan bukti antara lain berupa Sertifikat.
Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana
sesuai kebutuhan
Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT INHUTANI II
UMHA MALINAU tersedia lengkap
1.4. Kapasitas dan
Mekanisme untuk
Perencanaan,
Pelaksanaan,
Pemantauan
Periodik, Evaluasi,
dan Penyajian
Umpan Balik
Mengenai
Kemajuan
Pencapaian
(Kegiatan) IUPHHK-
HA
SEDANG
(75,00 %)
Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai
dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi,
namun demikian masih terdapat pos jabatan strategis
terkait dengan PHPL yang belum diisi atau rangkap jabatan.
Sebagai contoh adalah Fungsional Pengamanan Hutan yang
belum diisi (vacant).
PT INHUTANI II UMHA MALINAU telah memiliki perangkat
SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya..
Organisasi SPI/internal auditor ada, akan tetapi Perhatian
SPI lebih banyak berkaitan dengan produksi dan keuangan,
sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan kelola sosial
dan kelola lingkungan belum banyak mendapat perhatian
dari SPI/internal Auditor.
Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi
manajemen dan pencegahan manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas
Dasar Informasi
Awal Tanpa
Paksaan
(PADIATAPA)
BAIK
(100,00%)
Kegiatan RKT PT. INHUTANI II UMHA Malinau sudah
disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu
Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Lembaga
Desa dalam Wilayah IUPHHK-HA Unit Manajemen PT.
Inhutani II Malinau, mendapatkan persetujuan atas dasar
informasi awal yang memadai.
Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para
pihak, yaitu : pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
pihak pemegang IUPHHK yang berbatasan dengan areal
kerja IUPHHK-HA PT. INHUTANI II UMHA Malinau, pihak
pelaksana tata batas, serta pihak masyarakat desa sekitar.
Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan
CSR/CD dari para pihak, yaitu seluruh desa yang berada di
sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT. INHUTANI II UMHA
Malinau, yang terdiri dari Desa Long Loreh, Desa Sengayan,
Desa Langap dan Desa Paya Seturan.
Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan
lindung dari para pihak, yaitu : pihak Pemerintah Pusat,
Unsur Muspika Malinau Selatan, Masyarakat Desa
(Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LPM, BPD) Desa Long Lore,
Desa Sengayan, Desa Langap dan Desa Paya Seturan.
2. Produksi
2.1. Penataan areal
kerja jangka
panjang dalam
pengelolaan hutan
SEDANG
(77,78%)
PT Inhutani II UMHA Malinau (PT IHT II MALINAU) telah
memiliki dokumen RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi
Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun
Periode Tahun 2013 s.d. 2022 dan telah mendapat
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 5 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
lestari persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/BUHA-2/2013
Ditetapkan di Jakarta Tanggal 4 April 2013, dilampiri Peta
Kerja skala 1 : 100.000 dan tidak dikenai peringatan
terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Penataan areal kerja blok RKT PT Inhutani II UMHA Malinau
sebesar 63,3 % yang sesuai dengan RKUPHHK-HA Batas blok dan petAk RKT 2012 s/d 2015 telah sesuai
dengan peta RKT namun penandaan batas di lapangan
terutama polet cat pada rintisan batas blok/petak belum
terlihat jelas seluruhnya di lapangan (80%)
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap
jenis hasil hutan
kayu utama dan nir
kayu pada setiap
tipe ekosistem
BAIK
(91,67%)
PT Inhutani II UMHA Malinau mempunyai tipe ekosistem
hutan hujan tropis tanah kering dan telah memiliki data
potensi tegakan dari hasil kegiatan IHMB serta memiliki
data potensi tegakan dari hasil Inventarisasi Tegakan
Sebelum Tebangan (ITSP) selam 5 tahun beserta
kelengkapan peta pendukungnya berupa peta jalur survey,
peta pohon, dan peta kelas hutan. Auditee telah memlakukan pengukuran enam kali di plot
PUP dan hasil analisa adalah Current Annual Increament
(CAI) sebesar 2,11 m3/ha/thn. PT Inhutani II UMHA Malinau sudah melakukan pengukuran
riap 6 series namun belum memanfaatkan hasilnya untuk
perhitungan JTT sendiri dan belum menyampaikan
laporannnya ke Litbang Kehutanan
2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan
sistem silvikultur
untuk menjamin
regenerasi hutan
BAIK
(90,48%)
PT Inhutani II UMHA Malinau memiliki SOP pelaksanaan
tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI yang meliputi
kegiatan penataan areal kerja (PAK), pembukaan wilayah
hutan (PWH), produksi/pemanenan, penanaman dan
pemeliharaan serta perlindungan dan pengamanan hutan
serta perapihan dan pembebasan pohon binaan. Isi SOP
sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
PT Inhutani II UMHA Malinau telah melaksanakan SOP
seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur
TPTI yang meliputi : penataan areal kerja (PAK),
inventarisai tegakan sebelum penebangan (ITSP),
pembukaan wilayah hutan (PWH), pemanenan/
penebangan, perapihan, penanaman tanah kosong,
rehabilitasi namun belum diimplementasikan seluruhnya
Berdasarkan hasil ITSP 100% di blok BKT tahun 2012 dan
RKT tahun 2013 s/d 2016 diketahui bahwa jumlah pohon
inti rata-rata sebanyak 32 batang/ha (≥25 batang/Ha).
Jumlah permudaan tegakan hutan berdasarkan pengamatan
di blok RKT 2015, 2014, 2013, 2012 untuk tingkat pancang
1495 btg per ha dan tiang 161 btg per ha
2.4. Ketersediaan dan
penerapan
teknologi tepat guna
untuk pemanfaatan
hutan
BAIK
(90,48 %)
Auditee telah mempunyai SOP Reduce Impack Logging
nomor dokumen INH.II-MLN/PHPL/PNR5.27 tanggal revsi
01 Januari 2014 dan SOP yang berkaitan yaitu SOP
Pemeliharaan jalan nomor INH.II-MLN/PHPL/PNR5.08, SOP
Konservasi tanah dan air di area penebangan nomor INH.II-
MLN/PHPL/PNR5.49 serta isinya telah sesuai dengan
karakteristik kondisi areal kerja yaitu hutan tropis tanah
kering. PT Inhutani UMHA Malinau telah menerapkan prosedur
hutan ramah lingkungan (RIL) pada 3 (tiga) atau lebih
tahapan kegiatan pemanenan hasil, yaitu penataan areal
kerja, ITSP, pembuatan trace jalan, pembuatan peta
penyebaran pohon skala 1 : 1.000, pembuatan takik rebah
dan takik balas, pembuatan sediamen trap dan
penanaman areal terbuka namun masih perlu
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 6 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
penyempurnaan. Tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan
wilayah rata-rata pada Blok BKT tahun 2012, RKT tahun
2013 s/d 2015 2015 untuk semua tingkatan permudaan
(semai, pancang, tiang, pohon) adalah 17,58% Rata-rata nilai Faktor Eksploitasi kegiatan penebangan di
areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II UMHA Malinau DARI TAHUN
2012 S/D 2015 sebesar 0,78..
2.5. Realisasi
penebangan sesuai
dengan rencana
kerja penebangan/
pemanenan/
pemanfaatan pada
areal kerjanya
BAIK
(85,71%)
Keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA/BKT Tahun 2012 s/d
2015 lengkap dan telah disyahkan secara Self Approval
oleh Direktur Utama PT Inhutani II namun kesesuaian
penyusunan blok tebangan RKU dengan RKT sebesar
63,3%.
Terdapat peta kerja RKT yang telah disahkan Direktur
Utama PT Inhutani II dan Peta Kerja RKUPHHK yang
disahkan oleh Menteri Kehutanan dan ada kesesuaian
yang menggambarkan areal (kawasan) yang boleh
ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara
beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi
antara peta RKT dan RKU
Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada
seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/
ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung namun penataan batas kebun benih
belum dilaksanakan
Realisasi produksi kayu rata-rata PT. Inhutani II UMHA
Malinau periode tahun 2012 s.d. 2015 berdasarkan
Laporan Hasil Produksi sebesar 80,91% (>g dari 70%) ,
tidak ada kelebihan dalam luas dan kelompok jenis serta
penebangan dilakukan di lokasi yang diizinkan
2.6. Tingkat investasi
dan reinvestasi yang
memadai dan
memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi,
penelitian dan
pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan
sumber daya
manusia
SEDANG
(71,43%)
PT Inhutani UMHA malinau periode tahun 2012 s.d. 2015
memiliki nilai rata-rata likuiditas sebesar 171% (berada
dalam kisaran > 150%), solvabilitas sebesar 601% (berada
dalam kisaran >150%) dan rentabilitas sebesar 47% atau
nilai positif dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap
Laporan Keuangan adalah wajar tanpa pengecualian. PT Inhutani II unit Malinau untuk periode tahun 2012 s.d.
2015 telah merealisasikan alokasi dana 79,77 % dari
kebutuhan kelola hutan yang seharusnya Realisasi alokasi dana proporsional pengelolan hutan PT
Inhutani II UMHA Malinau untuk seluruh bidang kegiatan
pada tahun 2013, 2014 dan 2015.sebesar 31,31% Berdasarkan uji petik permintaan uang kerja dan dana
tersedia diketahui diperlukan sekitar 2 bulan untuk
penyediaan dana dan lancar namun masih ada kegiatan
yang belum sesuai tatawaktu Realisasi modal yang ditanam kembali kehutan untuk
kegiatan penanaman tanah kosong, pembinaan hutan dan
perlindungan hutan dari tahun 2012 s/d 2015 sebesar
74,50%. Realisasi kegiatan penanaman/pembinaan hutan yang
dilakukan oleh PT IHT II unit MALINAU dari tahun 2012 s.d.
2015 sebesar 71% dari yang direncanakan.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan,
kemantapan dan
kondisi kawasan
dilindungi pada
setiap tipe hutan
BAIK
(91,67%)
Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen
pererncanaan yang ada tetapi tidak seluruhnya
sesuai dengan kondisi biofifiknya (Sedang, 2)
Luas kawasan lindung yang telah ditata batas
mencapai 100 % % (Baik, 3)
Kondisi penutupa kawasan lindung seluruhnya
berupa hutan (Baik, 3)
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 7 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung
(Baik, 3)
Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan
ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung (Baik,
3)
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan BAIK
(90,48%)
Tersedia prosedur perlindungan yang mencakup
seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)
Jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan
ketentuan dan berfungsi dengan baik hanya ada
sarana yang belum tersedia (Sedang, 2)
Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan
kualifikasinya yang memadai sesuai ketentuan
(Berubah menjadi 3, Baik)
Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui
tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh
jenis ganguan yang ada (Baik, 3)
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan
dampak terhadap
tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan
BAIK
(96,97%)
Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup
seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pengelolaan hutan (Baik, 3)
Jumlah sarana pengelolaan dan pemanatauan sesuai
dengan ketentuan/ kebutuhan dan berfungsi dengan
baik (Baik, 3)
Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan
dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai
(Berubah menjadi 3, Baik)
Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan
sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)
Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai
dengan ketentuan (Baik, 3)
Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan
penting terhadap tanah dan air namun ada upaya
untuk mengendalikannya (Sedang, 2)
3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna
yang dilindungi
dan/atau langka
(endangered),
jarang (rare),
terancam punah
(threatened) dan
endemik
BAIK
(83,33%)
Tersedia prosedur identifikasi jenis flora dan fauna
namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal kerja (minimal 50 %)
(Sedang, 2)
Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis
flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di
areal kerja (Baik, 3)
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
SEDANG
(73,33 %)
Tersedia prosedur pengelolaan flora namun tidak
mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di
areal pemegang izin (Sedang, 2)
Terdapat mplementasi pengelolaan flora tetapi belum
mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di
areal pemegang izin (Sedang, 2)
Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 8 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemic
jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin (Baik, 3)
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
fauna dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemik
SEDANG
(66,67 %)
Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak
mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di
areal pemegang izin (Sedang, 2)
Terdapat mplementasi pengelolaan fauna tetapi
belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin (Sedang, 2)
Terdapat potensi gangguan terhadap kondisi species
fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik namun terdapat upaya
penanggulangannya (Sedang, 2)
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan
operasional
perusahaan/
pemegang izin
dengan kawasan
masyarakat hukum
adat dan/atau
masyarakat
setempat
BAIK
(95,24%)
Unit manajemen telah memiliki dokumen pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan rencana
pemanfaatan SDH oleh pemegang ijin secara
lengkap. Dokumen terdapat pada: (1) ANDAL, (2)
Laporan Studi Diagnostik, (3) SIA, (4) Laporan
Baseline Sosial dengan metode PRA, (5) IHMB
periode 2013-2022, (6) RKT tahun 2012-2016, (7)
RO PMDH (3)
Unit manajemen telah memiliki mekanisme
penataan batas/rekonstruksi batas kawasan
secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian
konflik batas kawasan, dan mekanisme tersebut
telah diimplementasikan dengan baik. Mekanisme
yang dimaksud misalnya: (1) SOP Pelaksanaan Tata
Batas Partisipatif dengan nomor SOP : INH.II-
MLN/PHPL/PNR5.53 yang telah diterbitkan pada
tanggal 01 Maret 2003 dan telah direvisi 01 Mei
2014 dan (2) SOP Manajemen Penyelesaian
Konflik dengan Nomor SOP : INH.II-
MLN/PHPL/PNR.52 yang telah diterbitkan tanggal
01 Maret 2003, dan telah direvisi pada tanggal 01
Januari 2014. Implementasi SOP: (1) Peta Tata
Batas Partisipatif Lokasi Pengelolaan Sarang
Burung wallet seluas 445.60 Ha di Areal IUPHHK-
HA PT INHUTANI II Unit Malinau Skala 1.20.000, (2)
Selama 5 tahun belum terdapat konflik antara PT
Inhutani II UMHA Malinau dengan masyarakat yang
ada di sekitar IUPHHK-HA PT Inhutani II UMHA
Malinau (3)
Unit manajemen telah memiliki mekanisme pengakuan
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat dalam perencanaan
pemanfaatan SDH secara legal, lengkap dan jelas,
seperti SOP Meningkatkan Akses Masyarakat
Terhadap Hutan dengan Nomor SOP :
INH.II/PHPL/PNR5.33 yang telah diterbitkan tanggal
01 Maret 2003 dan SOP Nomor INH.II-
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 9 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
MLN/PHPL/PNR.11 tentang Kelola Sosial yang telah
diterbitkan tanggal 01 Maret 2003, dan telah direvisi
pada tanggal 11 Mei 2014, selain itu berdasarkan
hasil konsultasi public dengan Camat Malinau Selatan
dan 4 Kepala Desa (Desa Paya Seturan, Desa Langap,
Desa Sengayan dan Desa Long Loreh), diketahui
bahwa ketergantungan msayarakat terhadap hasil
hutan bukan kayu sangat tinggi. Sehingga keberadaan
PT Inhutani II UMHA Malinau dengan semua program
sosialnya sangat membantu kebutuhan masyarakat
setempat (3)
Unit manajemen memiliki bukti-bukti tentang
kesepakatan terkait luas dan batas areal, dengan
sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat, yaitu
mengenai keberadaan goa sarang burung walet.
Namun, dari 5 goa sarang burung wallet yang
teridentifikasi, baru 2 yang sudah dilakukan
penandaan batas yang legal dan sah dengan
ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, selain
itu PT Inhutani II UMHA Malinau juga telah memiliki
daftar hasil identifikasi HHNK yang sering
dimanfaatkan oleh masyarakat dari tiap desa, namun
data tersebut belum informatif misalnya data tersebut
belum menyajikan peta lokasi dimana HHNK tersebut
berada (2).
Unit manajemen telah memiliki dokumen
persetujuan dari para pihak atas luas dan batas
areal kerja IUPHHK, serta adanya pengakuan
masyarakat atas luas dan batas areal kerja
perusahaan, misalnya (1) dokumen persetujuan dari
pemerintah atas luas dan batas areal kerja dalam
bentuk SK Menhut Nomor 664/MENHUT-II/2011
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada
PT INHUTANI II Unit Malinau seluas ± 29.040 Hektar
di Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan
Utara) Tanggal 24 November 2011, (2) Berita acara
pemetaan batas partisipatif IUPHHK PT Inhutani II
UMHA Malinau dengan masyarakat Desa pada
tanggal 5 Januari 2015, (3) Berita acara tata batas
partisipatif di Areal PT Inhutani II UMHA Malinau
dengan wilayah Desa pada tanggal 19 Maret 2016,
dan Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala
Desa Long Loreh, Desa Sengayan, Desa Paya
Seturan dan Sekretaris Desa Langap, diketahui
bahwa masyarakat mengakui keberadaan IUPHHK-
HA PT INHUTANI II UMHA Malinau sebagai satu
kesatuan unit manajemen pengelolaan hutan di
wilayah mereka, dan mereka mengetahui batas
kawasan PT Inhutani II UMHA Malinau dengan Desa
Mereka. Berdasarkan wawancara juga diketahui,
bahwa selama 5 tahun terakhir tidak ditemukan
adanya konflik yang terkait dengan batas kawasan
atau konflik pada lahan antara PT Inhutani II UMHA
Malinau dengan masyarakat (3)
4.2. Implementasi
tanggung jawab
sosial perusahaan
sesuai dengan
peraturan
BAIK
(93,33%)
Unit manajemen memiliki dokumen yang lengkap
menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin
sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan,
misalnya pada dokumen: (1) RKUPHHK-HA berbasis
IHMB PT INHUTANI II UMHA Malinau, periode 2013-
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 10 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
perundangan yang
berlaku.
2022, (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT Tahun
2015 Nomor 1435/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 29
Desember 2015, dan RKT Tahun 2016 Nomor
080/SK/SEK-PRUSH/2016 Tanggal 22 Januari 2016
dan disahkan oleh Direktur Utama PT Inhutani II /Dr Ir
Tjipta Purwita, MBA), (3) Rencana Operasional (RO)
Kelola Sosial Tahun 2015 dan tahun 2016 (3).
Unit manajemen telah memiliki mekanisme yang
lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban
sosial pemegang izin terhadap masyarakat,
misalnya: (1) SOP Nomor INH.II-MLN/PHPL/PNR.11
tentang Kelola Sosial yang telah diterbitkan tanggal
01 Maret 2003, dan telah direvisi pada tanggal 11
Mei 2014, (2) SOP nomor INH.II-
MLN/PHPL/PNR5.21 tentang PMDH (Pemberdayaan
Masyarakat Desa Hutan) yang telah diterbitkan
tanggal 01 Maret 2003, dan telah direvisi ke t iga
pada tanggal 5 Ap r i l 2015, dan (3) SOP Distribusi
Insentif Masyarakat. SOP Nomor INH.II-
MLN/PHPL/PNR.SI tanggal terbit 1 Maret 2003 dan
tanggal revisi 03 Mei 2014 (3).
Unit manajemen memliki bukti yang lengkap terkait
kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat
mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH dan
masyarakat telah memahami materi sosialisasi,
misalnya sosialisasi: (1) Berita acara sosialisasi visi
dan misi PT Inhutani II kepada Muspika Malinau
Selatan dan Msyarakat Desa di dalam dan di sekitar
IUPHHK-HA PT Inhutani II UMHA Malinau tanggal 15
Maret 2016, (2) Berita acara sosialisasi Izin RKT
kepada Masyarakat Desa di dalam dan sekitar
IUPHHK PT Inhutani UMHA Malinau pada tanggal 15
Maret 2016, (3) Berita acara sosialisasi tentang
revisi penetapan kawasan lindung IUPHHK-HA PT
Inhutani II UMHA Malinau pada tanggal 15 Maret
2016 kepada 4 Desa Binaan (3).
Unit manajemen memiliki sebagian bukti tentang
realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat. misalnya berupa: (1)
pemberian bantuan social budaya kepada
masyarakat setempat, (2) pemberian bantuan
sarana dan prasarana umum; (3) pemberian
bantuan sarana produksi pertanian; (4) menerima
siswa magang, (5) penerimaan tenaga kerja local
dan (6) bekerjasama dengan mitra kerja local
(Berubah menjadi 2).
Unit Manajemen telah memiliki laporan/dokumen
yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab
sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Misalnya
pada dokumen: (1) Berita acara serah terima
kompensasi, (2) Laporan bulanan realisasi kegiatan
PMDH, (3) Berita acara serah terima bantuan (3).
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi
distribusi manfaat
yang adil antar para
BAIK
(95,24%)
Unit Manajemen telah memiliki data dan informasi
yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan
SDH. Misalnya pada dokumen: (1) RO PMDH, (2)
RKUPHHK; (3) AMDAL, (4) laporan studi diagnostic,
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 11 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pihak (5) Laporan baseline social; (6) Laporan SIA, (7)
laporan program pengelolaan hutan bersama, (8)
data monografi desa, dll. (3).
Unit manajemen telah memiliki mekanisme
mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.
Misalnya pada dokumen: (1) SOP Nomor INH.II-
MLN/PHPL/PNR.26 tentang SOP Pembinaan Usaha
Kecil dan Koperasi yang telah diterbitkan tanggal
01 Maret 2003, dan telah direvisi pada tanggal 04
Mei 2014, (2) SOP Nomor INH.II-MLN/PHPL/PNR.11
tentang SOP Kelola Sosial yang telah diterbitkan
tanggal 01 Maret 2003, dan telah direvisi pada
tanggal 11 Mei 2014, dll. (3).
Unit manajemen telah memiliki dokumen rencana
pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang
lengkap dan jelas.misalnya pada dokumen RO
PMDH, RKAP, RKUPHHK, RKT 2012-2016 (3).
Unit manajemen memiliki bukti implementasi
sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.
selama periode lima tahun (2012-2015, sampai
awal Maret 2016), PT INHUTANI II UMHA Malinau
telah mengimplementasikan hampir seluruh rencana
kegiatannya. Rincian pemenuhan rencana dan
realisasi adalah sebagai berikut: Tahun 2012
sebesar 182%, tahun 2013 sebesar 105,80%,
tahun 2014 sebesar 87,72%, tahun 2015 sebesar
88,51% dari rencana yang telah disusun). Kondisi
demikian menunjukkkan bahwa terdapat bukti
implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan
peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat
(Berubah menjadi 2).
Unit Manajemen telah memiiki dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada
para pihak namun belum lengkap dan jelas (Berubah
menjadi 2).
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik
BAIK
(100%)
Unit manajemen telah memiliki mekanisme resolusi
konflik yang lengkap dan jelas. Misalnya pada SOP
Nomor INH.II-MLN/PHPL/PNR.52 tentang SOP
Manajemen Penyelesaian Konflik yang telah
diterbitkan tanggal 01 Maret 2003, dan telah direvisi
pada tanggal 01 Mei 2014 (3)
Unit manajemen dapat menunjukan peta konflik
(peta identifikasi potensi konflik) yang lengkap dan
jelas atau tidak terdapat konflik. Hal tersebut
dipenuhi pada dokumen, seperti: (1) Peta Potensi
Konflik IUPHHK PT INHUTANI II UMHA Malinau, skala
1 : 150.000 yang dibuat oleh Savri Romadhon, Amd
selaku Pelaksana TKU yang diketahui oleh Hajar
Dewanto S.Hut selaku Manajer UMHA Malinau, (2)
Laporan bulanan monitoring konflik PT Inhutani II
UMHA Malinau, (3) Berdasarkan hasil konsultasi
public diketahui bahwa tidak pernah ditemui konflik
antara masyarakat dengan PT Inhutani UMHA
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 12 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Malinau (3).
Unit manajemen telah memiliki organisasi,
sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup
untuk mengelola konflik. Pada kelembagaan
tersebut terdapat perwakilan dari Tokoh
Masyarakat, Lembaga Adat Desa, Pemerintah Desa,
Tokoh Pemuda, dan Muspika Malinau Selatan
sebagai mediator. Dari hasil wawancara dengan
Ketua Tim Penanganan Konflik, Bapak Samuji
Sitorus diketahui bahwa keterlibatan para pihak,
seperti tokoh masyarakat telah dikomunikasikan
dan dikoordinasikan. Pada struktur organisasi yang
ada telah dilengkapi dengan uraian tugas dari
masing-masing pihak secara lengkap. Terkait sistem
pendanaan penyelesaian konflik sepenuhnya
menggunakan dana operasional perusahaan,
termasuk sistem pendanaan untuk kegiatan ganti
rugi ke masyarakat.
Unit manajemen memiliki dokumen/laporan
penanganan konflik tersedia yang lengkap dan jelas.
Misalnya: (1) Kwitansi pembayaran kompensasi
tebangan kepada ahli waris tanah adat desa
Langap dan ahli waris tanah adat desa Tanjung
Nanga, dan (2) Laporan bulanan Monitoring
Konflik (April 2013 – Mei 2014).
4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan
Kesejah-teraan
Tenaga Kerja
BAIK
(91,67%)
Unit manajemen telah merealisasikan seluruh
hubungan industrial dengan karyawan, misalnya
ditunjukkan pada dokumen: (1) Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) Periode 2014-2016 antara Direksi
PT Inhutani II dengan Serikat Pekerja Kehutanan
“SEHATI” PT Inhutani II Pusat Nomor 1357/P/SEK-
PRUSH/2014 dan Nomor : 05/SP-SEHATI/XII/2014.
(2) Laporan Tenaga Kerja Bulan Januari sampai
dengan Desember 2015, (3) Surat dari Direktur
Utama PT Inhutani II Nomor
1215/P/SEKPERUSH/2015 tanggal 9 Nopember
2015 tentang Peraturan Pengobatan, dan (4)
implementasi kebijakan: Hak-hak karyawan
terakomodir dalam perjanjian kerja antara
perusahaan dengan karyawan, dan apabila
ditemukan ketidakpuasan, masing-masing pihak
dilakukan proses mediasi untuk musyawarah
mufakat antara perusahaan dengan perwakilan
karyawan (Serikat Pekerja Sehati), (5) Berdasarkan
hasil wawancara dengan karyawan, selama lima
tahun terakhir, belum pernah terjadi perselisahan
antar karyawan dan dengan perusahaan (3).
PT Inhutani II UMHA Malinau telah merealisasikan
sebagian besar (minimum 60%) rencana
pengembangan kompetensi. Bukti pelaksanaan
terlihat pada dokumen rencana dan realisasi
pengembangan / pelatihan SDM tahun 2012, 2013,
2014 dan 2015. Realisasi pelatihan terhadap
rencana selama 5 tahun terakhir sebesar 73,02%.
Belum seluruh pelatihan yang direncanakan oleh PT
Inhutani II UMHA Malinau dapat dilaksanakan, hal ini
disebabkan karena pelatihan eksternal yang
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 13 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
direncanakan sangat tergantung dari agenda
penyelenggara pelatihan (instansi lain, dan kuota
peserta pelatihan) (2).
Unit manajemen telah memiliki dokumen standar
jenjang karir, dan telah diimplementasikan
seluruhnya. Dokumen yang terkait misalnya: (1) SK
Direksi PT Inhutani II nomor 510/SK/SEK-
PRUSH/2013 tentang system pola karir (3).
(2) SOP Administrasi Personalia Nomor INH-II-
MLN/PHPL/PNR1.03 tanggal terbit 1 Maret 2003
dan tanggal revisi 1 Mei 2014, (3) SOP Penilaian
Karyawan dan konseling Nomor INH.II-
MLN/PHPL/PNR/57 Tanggal terbit 1 Maret 2003
dan direvisi tanggal 1 Mei 2014, (4) Surat
keputusan Direksi PT Inhutani II Nomor
256/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 12 Maret 2015
tentang struktur organisasi Leveling dan Pola Karir
PT Inhutani II, (5) Surat Keputusan Direksi Nomor
419/SK/UM/1999 tanggal 24 Maret 1999 tentang
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup PT
Inhutani II, (6) Daftar mutasi dan promosi karyawan,
dan (7) penilaian kinerja karyawan (3).
Unit manajemen memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan telah
diimplementasikan seluruhnya. Bukti implementasi
terdapat pada dokumen: (1) upah minimum
karyawan/slip gaji, (2) pembayaran BPJS Karyawan,
(3) bukti subsidi pembayaran air dan listrik, (4)
Insentif kesejahteraan karyawan), dan (5) sarana
prasarana kesejahteraan karyawan(3).
B. Verifikasi Legalitas
Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
1.1.1.a.
Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK)
MEMENUHI SK IUPHHK-HA PT INHUTANI II UMHA Malinau No.
SK.664/Menhut-II/2011 tanggal 24 November
2011 telah dilengkapi dengan Peta Areal Kerja seluas
± 29.040 Hektar. Dan kesesuaian kawasan
berdasarkan Peta Kawasan Hutan Kalimantan Timur
dan Kalimantan Utara (SKNo.718/Menhut-II/2014
tanggal 29 Agustus 2014) terdiri dari HL seluas
679,93 Ha, HPT seluas 8.855,07 Ha dan HP seluas
19.505 Ha.
1.1.1.b.
Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).
MEMENUHI Auditee telah melunasi kewajiban Iuran IUPHHK-HA
sebesar Rp 1.960.200.000,- sesuai dengan SPP yang
ditebitkan dan dilengkapi dengan bukti setor.
1.1.1.c.
Penggunaan kawasan
Not
Applicable (N/A)
Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK-HA PT INHUTANI II Unit Malinau
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 14 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
yang sah di luar kegiatan
IUPHHK (jika ada).
2.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang.
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang
2.1.1.a.
Dokumen RKUPHHK
/RPKH, RKT/ Bagan
Kerja/RTT beserta
lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
MEMENUHI Auditee telah memenuhi kelengkapan dan
keabsahan dokumen RKUPHHK-HA Jangka Waktu 10
Tahun Periode 2013 s/d 2022 dan dokumen
RKTUPHHK-HA 2015 dan 2016 beserta lampirannya.
2.1.1.b.
Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/ Bagan Kerja/ RTT
dan bukti
implementasinya di
lapangan.
MEMENUHI Tersedia Peta Penataan Areal Kerja untuk lokasi yang
tidak boleh ditebang pada lampiran Peta Blok RKT
2015/RKT 2016.
2.1.1.c
Penandaan lokasi blok
tebangan/blok RKT/
petak RTT yang jelas di
peta dan terbukti di
lapangan.
MEMENUHI Peta blok/petak tebangan pada lampiran RKT 2015
dan RKT 2016 telah disahkan (dicap) oleh pejabat
yang berwenang yaitu Direktur Inhutani II unit
Malinau.
Berdasarkan hasil observasi lapangan, menunjuk kan
bahwa batas-batas blok/petak tebangan RKT 2015
dan RKT 2016 tersebut posisinya benar dan terbukti
di lapangan.
Tanda-tanda batas blok/petak tebang dapat
ditemukan dengan cukup jelas di lapangan..
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2.2.1.a.
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
MEMENUHI Auditee telah menyusun RKUPHHK- HA sesuai
prosedur yang berlaku, dengan kelengkapan
dokumen RKUPHHK telah dipenuhi seluruhnya dan
telah disahkan dengan No SK.11/BUHA-2/2013
tanggal 04 April 2013.
2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pem- bangunan hutan ta-
naman industri.
Not
Applicable (N/A)
Tidak ada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk
pembangunan hutan tanaman industri.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 15 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
3.1.1.a Dokumen LHP
yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang.
MEMENUHI 1. Tersedia dokumen LHP yang dibuat oleh petugas yang
ditunjuk yaitu an. RONAL TAMBUNAN/No Register :
01162-13/PKB-R/XX/ 2013 dan disah kan oleh
petugas yang berwenang (P2LHP) : JAMIAH A.Md./No
Reg.: 00216-13/WAS- PKB-R/ XX/2011.
2. Hasil Uji Petik dokumen LHP dengan fisik kayu di
lapangan menunjukkan adanya kesesuaian dari jenis,
nomor batang, diameter dan panjang.
3. Hasil Uji Petik Nomor batang kayu yang tercantum
pada dokumen LHP dapat ditemukan tunggaknya di
lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan
3.1.2.a Surat keterangan
sahnya hasil hutan dan
lampirannya dari:
- TPK hutan ke TPK
Antara,
- TPK hutan ke industri
primer dan /atau
penampung kayu
terdaftar,
- TPK Antara ke
industri primer hasil
hutan dan/atau
penampung kayu
terdaftar.
MEMENUHI 1. Selama periode bulan Maret 2015 s/d Februari 2016,
kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara
Long Lejuh sejumlah 33.971,54 M3 dilindungi dengan
SKSKB, dari TPK Antara Long Lejuh ke Logpond/ TPK
Antutan dan dari Logpond/ TPK Antutan ke TPK
Industri sejumlah 33.971,54 M3 dilindungi dengan FA-
KB. Seluruh proses pengangkutan kayu auditee telah
dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan sesuai ketentuan.
2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di
LMKB TPK Hutan bulan Mei 2015, dengan dokumen
pengangkutan kayu SKSKB No : DG 2270980 s/d DG
2271060, menunjukkan bahwa data pengangkutan
kayu pada SKSKB yang telah diterbitkan sama dengan
jumlah pengurang an kayu pada dokumen LMKB di
TPK Hutan dan penerimaan di ke TPK Antara Long
Lejuh bulan Mei 2015, sebanyak 4.141,92 M³, juga
sebagaimana tercantum pada FAKB No : IhtMI.1.34.A.
005042 s/d IhtMI.1.34.A. 005056..
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
3.1.3.a.
Tanda-tanda PUHH/
barcode pada kayu dari
pemegang IUPHHK-HA
bisa dilacak balak.
MEMENUHI Auditee merupakan IUPHHK-HA yang sudah meng-
implementasikan Sistem Informasi Penatausahaan
Hasil Hutan (SI-PUHH) Online. Tanda-tanda
PUHH/barcode diletakkan pada bontos kayu bulat
telah sesuai dengan dokumen, dan
penandaan/barcode pada kayu bulat tersebut dapat
dilacak balak.
3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
MEMENUHI Auditee telah memiliki/membuat mekanisme (sistem
tata usaha kayu) yang mengatur tentang penandaan
hasil produksi kayu yang dihasilkan dari blok/petak
tebangan, sesuai ketentuan PUHH yang berlaku,
sebagaimana tercantum dalam :
SOP TATA USAHA KAYU Auitee No : INH.II-MLN/
PHPL/PNRS.64, revisi ke 2 tanggal 10 Januari
2014
SOP PUHH ONLINE Auditee No : INH.II-MLN/PHPL
/PNRS.74, tanggal 04 Maret 2015.
Hasil observasi lapangan mekanisme penerapan
identitas/penandaan kayu bulat tersebut dapat
digunakan untuk menelusuri/melacak balak asal usul
kayu sampai ke tunggak.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 16 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman.
MEMENUHI
1. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap
dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang) atas
pengangkutan kayu auditee periode bulan Maret 2015
s/d Februari 2016.
2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu
Bulat (P2SKSKB).
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/ atau PSDH telah
diterbitkan.
MEMENUHI Seluruh LHP auditee yang disahkan pada bulan
Maret 2015 s/d Februari 2016 sebesar 35.150,57
M3, telah diterbitkan SPP PSDH dan DR nya oleh
Pejabat Penagih yang ber- wenang dari Dinas
Kehutanan Kabupaten Malinau sesuai kelompok
jenis, volume dan tarif yang berlaku.
3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/ atau
PSDH
MEMENUHI PSDH sebesar Rp 2.656.382.460 dan DR sebesar
US $ 577.439,63 atas pengesahan dokumen LHP
periode bulan Maret 2015 s/d Februari 2016
sebesar 35.150,57, oleh Auditee telah dibayar lunas
dan sesuai dengan dokumen SPP.
3.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (terma- suk hasil
kegiatan penyiapan lahan
un- tuk pembangunan
hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutan
tanaman.
MEMENUHI Pembayaran DR dan PSDH atas pengesahan LHP
periode bulan Maret 2015 s/d Februari 2016, telah
sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai dengan tarif.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau terdaptar (PKAPT)
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan
sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
3.3.1.a Dokumen PKAPT MEMENUHI Terdapat dokumen PKAPT an. PT INHUTANI II Unit
Malinau yang diterbit kan oleh instansi yang
berwenang dengan masa berlaku s/d : 12 April
2018
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan
memiliki izin yang sah
3.3.2.a. Dokumen yang
me- nunjukkan identitas
kapal.
MEMENUHI Kapal yang mengangkut kayu PT INHUTANI II
UMHA Malinau ke tujuan pengiriman mengunakan
SIB dengan kapal berbendera INDONESIA.
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
3.4.1.a. Tanda V-Legal
yang dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan.
MEMENUHI Seluruh kayu produksi periode bulan Maret 2015
s/d Februari 2016 telah menggunakan Tanda V-
Legal sesuai ketentuan..
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 17 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL,
RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
4.1.1.a. Dokumen
AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/
RKL-RPL
MEMENUHI 1. Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh
areal kerja dan telah mendapatkan persetuju an dari
Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan
berdasar kan Surat Keputusan No : 95/DJVI
/AMDAL/1997 tanggal 4 Juli 1997.
2. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai
ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
4.1.2.a.
Dokumen RKL dan RPL
MEMENUHI Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun
mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL
yang telah disahkan.
4.1.2.b.
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pe
mantauan dampak
penting aspek fisik-
kimia, biologi dan sosial
MEMENUHI Auditee telah melaksanakan Pengelolaan dan
pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan
dampak penting yang terjadi di lapangan
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
5.1.1.a.
Pedoman/prosedur K3
MEMENUHI Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman K3, sesuai SK Ka Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Malinau No. 460/19/
Dissosnakertrans/I/2015 pada tanggal 12 Maret
2015.
5.1.1.b.
Ketersediaan Peralatan
K3
MEMENUHI Tersedia peralatan dan berfungsi baik .
5.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI Terdapat Serikat Pekerja Kehutanan “SEHATI” di PT
INHUTANI II UMHA Malinau . Masa Bakti pengurus
selama 2012-2016.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
5.2.1.a. Serikat pekerja
atau kebijakan
perusahaan (auditee)
yang membolehkan
untuk membentuk atau
ter- libat dalam kegiatan
serikat pekerja
MEMENUHI Terdapat Serikat Pekerja Kehutanan “SEHATI” di PT
INHUTANI II UMHA Malinau . Masa Bakti pengurus
selama 2012-2016.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
5.2.2.a. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
MEMENUHI Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak
pekerja yang telah didaftarkan kepada Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, Direktorat
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 18 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, No KEP : 203/PHIJSK-
PKKAD/PKB/XII/2014 pada tanggal 24 Desember
2014.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
5.2.3. Pekerja yang
masih di bawah umur
MEMENUHI Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah
umur dan usia karyawan yang paling muda adalah
20 Tahun