MONITORING PERTUMBUHAN BIBIT MANGROVE Rhizophora mucronata DI LOKASI PERSEMAIAN,
KELURAHAN TEKOLABBUA, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
SULAWESI SELATAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN
Sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin
OLEH :
KRISYEL11107057
Pembimbing :
Drs. Sulaiman Gosalam. M,Si (Pembimbing Utama)Hamzah Adam (Pembimbing Lapangan)
KONSENTRASI KONSERVASI SUMBERDAYA HAYATI LAUTJURUSAN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR2011
1
HALAMAN PENGESAHAN
Judul : Monitoring Pertumbuhan Bibit Mangrove Rhizophora mucronata
di Lokasi Persemaian, Kelurahan Tekolabbua, Kabupaten
Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
Nama : Krisye
Stambuk : L 111 07 057
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan
Jurusan : Ilmu Kelautan
Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan
Makassar, 2011
Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama Pembimbing Lapangan
Drs. Sulaiman Gosalam. M,Si Hamzah AdamNIP.196503161993031002 NIP.196512312007011151
Mengetahui
a.n DekanPembantu Dekan IFakultas Ilmu Kelautan dan PerikananUniversitas Hasanuddin
Prof. Dr. Ir. Nadjamuddin, M.ScNIP.196007011986011001
Ketua Jurusan Ilmu KelautanUniversitas Hasanuddin
Dr. Ir. Amir Hamzah M , M.Si NIP.196311201993031002
Tanggal lulus: April 2011
2
KATA PENGANTAR
Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas penyertaan-Nya sajalah laporan Praktek Kerja Lapang ini
dapat diselesaikan dengan baik.
Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya mengucapkan rasa
terimakasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dan mengarahkan
dalam penyusunan laporan ini :
- Ayahanda (Albertus David Pasanea), dan Ibunda (Yola Sahalessy),
tercinta yang terus mendoakan dan memberi dukungan selama
perkuliahan,
- Dekan FIKP (Prof. Dr. Ir. Andi Niartiningsih, MP) dan seluruh Staf FIKP-
Unhas,
- Pembimbing PKL (Drs. Sulaiman Gosalam. M,Si dan Hamzah Adam),
atas keluangan waktunya untuk membimbing menyusun laporan PKL,
- Panitia PKL (Ir. Marzuki Ukkas, DEA. Dan Dr. Nurjanna, ST. M.Si.),
atas keluangan waktunya dalam pengurusan berkas-berkas PKL dan
penyusunan laporan PKL,
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep berserta stafnya,
yang telah memberikan kesempatan untuk PKL
- Rekan-rekan mahasiswa angkatan 07 Ilmu Kelautan
- Dan semua pihak yang tidak mampu saya sebut satu-persatu
3
Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat
beberapa kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya
membangun dari semua pihak sangat saya butuhkan, demi untuk perbaikan
dalam penyusunan laporan-laporan berikutnya. Akhir kata “Ora et Labora”
berdoa dan bekerja.
Makassar, Maret 2011
Penulis
4
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI............................................................................................................5
DAFTAR GAMBAR.................................................................................................6
I. PENDAHULUAN.............................................................................................7
A. Latar Belakang....................................................................................7
B. Tujuan dan Lingkup Kerja...................................................................8
1. Tujuan..............................................................................................8
2. Ruang Lingkup Kerja........................................................................8
II. KONDISI INSTANSI........................................................................................9
A. Uraian Singkat Sejarah Instansi..........................................................9
B. Struktur Organisasi..............................................................................9
C. Visi dan Misi......................................................................................18
D. Tugas dan Fungsi..............................................................................19
E. Program Instansi...............................................................................19
F. Keadaan Umum Kelurahan...............................................................20
III. RANGKAIAN KERJA.....................................................................................22
A. Waktu dan Tempat............................................................................22
B. Alat dan Bahan..................................................................................22
C. Metode Kerja.....................................................................................23
D. Rangkaian Kegiatan..........................................................................23
IV. SIMPULAN DAN SARAN..............................................................................26
A. Simpulan...........................................................................................26
B. Saran.................................................................................................26
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................27
LAMPIRAN...........................................................................................................28
5
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten.........17
Gambar 2 Peta Lokasi Praktik Kerja Lapang.......................................................22
6
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rusaknya hutan mangrove untuk dijadikan lahan pertambakan atau karena
penebangan yang tak terkendali membawa dampak negatif pada lingkungan laut
berupa sedimentasi, yang pada gilirannya akan merusak terumbu karang dan
padang lamun. Sedimentasi juga meningkatkan kekeruhan yang menyebabkan
menurunnya kelayakan lingkungan untuk pariwisata maupun perikanan.
Usaha penghijauan atau rehabilitasi hutan mangrove di beberapa daerah,
baik di pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, maupun Irian Jaya telah berulangkali
dilakukan. Upaya ini biasanya berupa proyek yang berasal dari Departemen
Kelautan dan Perikanan, maupun Departemen Kehutanan bahkan dari Pemda
setempat. Di daerah Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Pangkep, DKP
Pangkep memiliki salah satu program kerja yakni kegiatan konservasi dan
rehabilitasi ekosistem mangrove. Salah satu kegiatannya yaitu melakukan
penanaman 6000 bibit di Kelurahan Tekolabbua Kabupaten Pangkep dimana
dalam kegiatan tersebut masyarakat turut berperan aktif.
Keberhasilan dalam kegiatan rehabilitasi mangrove dipengaruhi oleh
ketersediaan, bibit yang berkualitas dan tepat pada waktu yang diperlukan. Untuk
mendapatkan bibit yang berkualitas maka diperlukan kegiatan persemaian
sedangkan untuk mendapatkan bibit tepat waktu pada waktu yang diperlukan
maka diperlukan monitoring pertumbuhan bibit selama persemaian.
Persemaian adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyemaikan
benih suatu jenis tanaman dengan perlakuan dan perawatan selama jangka
waktu tertentu, sehingga akan dihasilkan bibit yang berkualitas baik, yang
memenuhi persyaratan umur, ukuran dan pertumbuhan yang cukup baik dan
siap untuk ditanam di lapangan (Kusmana dkk, 2003).
7
Bibit mangrove yang sudah siap ditanam adalah bibit dengan minimal 4 - 6
helai daun. Untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan sehingga bibit
mangrove menghasilkan 4 - 6 helai daun, maka dilakukan monitoring
pertumbuhan bibit.
B. Tujuan dan Lingkup Kerja
1. Tujuan
Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini yaitu:
1. Tujuan akademik, yaitu sebagai prasyarat wajib untuk mengikuti ujian
Praktek Kerja Lapang pada Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan
dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2. Tujuan institusional, yaitu untuk mengetahui fungsi dan tugas dari Instansi
DKP Pangkep.
3. Tujuan keilmuan, yaitu untuk mengetahui pertumbuhan jumlah helai daun
bibit mangrove Rhizophora mucronata tiap minggunya di lokasi persemaian,
Kelurahan Tekolabbua.
2. Ruang Lingkup Kerja
Ruang lingkup Praktek Kerja Lapang yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pangkep, areal persemaian, dan monitoring pertumbuhan jumlah
helai daun bibit mangrove Rhizophora mucronata tiap minggunya di lokasi
persemaian, Kelurahan Tekolabbua.
8
II. KONDISI INSTANSI
A. Uraian Singkat Sejarah Instansi
Pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang
begitu kompleks di Kabupaten Pangkep menjadi dasar lahirnya Dinas Kelautan
dan Perikanan yang ditetapkan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten
Pangkep, Perda ini kemudian dan dijabarkan lebih lanjut dengan keputusan
Bupati Kabupaten Pangkep Nomor 215 Tahun 2001 tentang uraian tugas pokok,
fungsi dan tata kerja dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.
B. Struktur Organisasi
Tugas dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Melaksanakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
2. Sekretariat
Melaksanakan penyusunan program, urusan keuangan,
kepegawaian, urusan umum serta pengendalian dan pengawasan.
3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Melakukan urusan ketatausahaan dinas meliputi surat menyurat,
kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas,
perlengkapan, pemeliharaaan dan urusan rumah tangga dinas.
9
- Mengelola administrasi kepegawaian meliputi rencana formasi,
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun,
pengembangan karir dan kesejahteraan pegawai.
4. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Melakukan analisis, evaluasi dan penyiapan bahan , perumusan
rencana program dan kegiatan.
5. Sub. Bagian Keuangan
Mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran,
penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan
keuangan.
6. Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Melaksanakan pembinaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Membina dan mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan,
penataan ruang laut di wilayah kewenangan provinsi
- Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan terpadu dan
pemanfaatan sumberdaya laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Melakukan analisis data dan informasi wilayah pesisir, kelautan,
sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- Membina dan mengembangkan teknologi penangkapan spesifik
daerah
- Menganalisis stok dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah laut
kewenangan provinsi
- Melakukan dukungan pembuatan dan penyebarluasn peta pola
imigrasi dan penyebaran ikan.
7. Bidang Perikanan dan Penangkapan
- Melakukan fasilitasi transformasi teknologi budidaya laut, payau, air
tawar dan perairan umum
10
- Melaksanakan pengembangan dan pengendalian budidaya
perikanan
- Melakukan pembinaan dan pengaturan sarana dan prasarana
budidaya
- Melakukan analisis data statistik dan informasi budidaya perikanan
- Melakukan koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan
penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan
budidaya
- Merencanakan pembangunan perikanan budidaya
- Melakukan pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi
perikanan budidaya
8. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan
- Memfasilitasi pembinaan kelembagaan dan permodalan serta
kerjasama usaha swasta di bidang perikanan
- Melakukan pelayanan, perizinan, pemantauan, pengawasan,
pembinaan pemasaran dan promosi
- Memfasilitasi pembinaan teknologi penanganan dan pengolahan hasil
perikanan dan kelautan
- Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi
lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan
- Menetapkan kebijakan dan melaksanakan pungutan perikanan
- Melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan
ketenagakerjaan di bidang perikanan
- Melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di
bidang perikanan
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan PMMT atau HACCP di
unit pengolahan hasil perikanan
11
- Melaksanakan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat
transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip
PMMT atau HACCP
9. Bidang Pengawasan dan Perlindungan
- Melaksanakan sosialisasi dan monitoring terpadu serta pengawasan
dan pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan
- Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM pengawas kelautan
dan perikanan
- Melaksanakan pembinaan, penataan dan penegakan hukum kelautan
dan perikanan
- Meningkatkan kapasitas PPNS dan sarana pengawasan
- Pengembangan kapasitas kelembagaan masyrakat dalam
pengawasan (SISWASMAS)
Fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
- Pembina umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
pemerintah
- Pembina teknis di bidang kelautan dan perikanan
- Koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan sosial ekonomi
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di bidang kelautan dan
perikanan
- Pemberian izin usaha, pembinaan mutu dan pemasaran sesuai tugas
pokoknya
- Koordinasi penyelenggaraan pendidikan aparatur dan penyuluhan.
- Kajian pengembangan teknologi dan informasi serta promosi dan
pengembangan investasi.
12
- Penyelenggara dan kordinasi usaha konservasi, rehabilitasi,
pengawasan dan pengendalian serta penegakan aturan perundangan
yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan.
- Penyelenggara urusan tata usaha dinas
- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. Sekretariat
- Penyiapan penyusunan bahan rencana anggaran belanja dan
pendapatan dinas yang meliputi pembukuan, perhitungan anggaran,
verifikasi dan perbendaharaan.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas, penyiapan penyusunan
bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi,
kenaikan pangkat dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Perumusan rencana, evaluasi, pemantauan dan pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tata laksana.
- Pengelolaan administrasi surat menyurat, sistem kearsipan, rumah
tangga dan perlengkapan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugasnya.
3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas
- Merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan dinas
- Melaksanakan dan mengatur administrasi, barang inventaris,
pendistribusian, pemanfaatan dan pengusulan penghapusan barang
- Menyelenggarakan urusan kehumasan dan perpustakaan dinas
- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian
- Menyusun rencana formasi jabatan dan data pegawai
13
- Melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun,
pemberhentian, izin belajar, karpeg, kartu askes dan pembinaan karir
pegawai.
- Melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala dan cuti.
- Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui program
pendidikan.
- Mengurus dan membina peningkatan kesejahteraan, disiplin, absensi
dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang
berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai
yang indisipliner.
- Mengembangkan penerpan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
- Mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan LP2P
4. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- Melaksanakan evaluasi dan penyiapan bahan perumusan rencana
program dan kegiatan.
- Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan-bahan dalam
rangka penyusunan rencana kegiatan dinas.
- Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dinas dengan unit-unit
kerja terkait.
- Menyusun laporan tahunan dan data statistik kelautan dan perikanan
- Mengkoordinasikan rencana induk pengembangan perikanan
- Membuat konsep naskah dinas, keputusan dan ketatalaksanaan
dinas
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
bidang tugasnya.
14
5. Sub. Bagian Keuangan
- Menginventaris sumber-sumber penerimaan dinas
- Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial
- Melaksanakan pencatatan terhadap pemungutan dan pelaporan
Pendapat Asli Daerah (PAD)
- Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan pembinaan
administrasi bendaharawan lingkup dinas
- Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan lingkup dinas
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dinas
- Mengklarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan
pengawasan fungsional
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
bidang tugasnya.
6. Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan
dan pengendalian ikan di laut dan perairan umum termasuk
pengembangan teknologi penangkapan spesifik daerah serta
pengujian dan penerapan teknologi di bidang penangkapan ikan dan
kapal perikanan.
- Pelaksanaan identifikasi dan koordinasi kawasan konservasi laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan sumberdaya
non hayati, analisis perhitungan dan pemetaan jasa kelautan
15
7. Bidang Perikanan dan Penangkapan
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, standarisasi dan
memfasilitasi transformasi teknologi budidaya laut, payau, air tawar
dan perairan umum
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan
dan pengedalian budidaya ikan air tawar, laut, payau dan perairan
umum
- Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan sarana dan prasarana
budidaya
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugasnya
8. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan
- Fasilitasi pembinaan mutu, pemasaran hasil perikanan,
kelembagaan, permodalan, bimbingan pengelolaan dan kerjasama
usaha perikanan
- Pelayanan perizinan, pemantauan dan pengawasan, pembinaan
pemasaran dan promosi
- Fasilitasi pembinaan teknologi penanganan dan pengolahan hasil
perikanan dan kelautan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugasnya
9. Bidang Pengawasan dan Perlindungan
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis sumberdaya ikan
dan kelautan
- Pembinaan dan pengembangan SDM pengawasan kelautan dan
perikanan
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan ikan
16
- Penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan sumberdaya ikan dan kelautan
- Pembinaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan
Ket : Posisi Mahasiswa PKL
17
Kepala Dinas
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Keuangan
Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Bidang Perikanan dan Penangkapan
Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan
Bidang Pengawasan dan Perlindungan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Seksi Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil
Seksi Budidaya Perikanan Laut
Seksi Budidaya Perikanan Darat
Seksi Perikanan Tangkap
Seksi Pengelolaan Agrobisnis dan Agroindustri
Seksi Karantina Ikan
Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya dan Ekosistem
Seksi Pembinaan Mutu Pemasaran
Seksi Perizinan Usaha Periakanan dan Jasa Kelautan
Seksi Pembinaan Kelembagaan
UPTD
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten
Pangkajene
C. Visi dan Misi
Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep dirumuskan
sebagai “Termanfaatkannya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara
Berkelanutan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Menuju Kabupaten
Pangkep sebagai Daerah Maju dan Mandiri Tahun 2010.”
Visi tersebut mengundang sejumlah kata kunci yang selanjutnya dijabarkan
sebagai berikut :
a. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan dalam artian bahwa pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam harus dilakukan dengan prinsip untuk
mengakomodasi kebutuhan generasi mendatang;
b. Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan dari setiap
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Keberhasilan kegiatan
pembangunan akan menjadi sesuatu yang tidak mempunyai arti tanpa
penciptaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya;
c. Pembangunan Kabupaten Pangkep diarahkan untuk membangun
wilayah Kabupaten Pangkep dengan didukung oleh pembangunan
sektoral, dimana sektor kelautan dan perikanan akan menjadi sektor
unggulan dan pengikat keterpaduan dengan sektor-sektor lainnya.
Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep dirumuskan
sebagai berikut :
a. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan
kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan
dan perikanan.
18
b. Mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan serta jasa lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
c. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi serta
menegakkan supremasi hukum dalam pengelolaan sumberdaya
kelautan dan perikanan.
D. Tugas dan Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep mempunyai tugas dan
fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kelautan dan
perikanan, yang meliputi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
c. Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di bidang kelautan dan
perikanan
E. Program Instansi
Program pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten Pangkep
periode 2006-2010 terbagi atas tiga agenda yaitu :
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan
kelembagaan pemerintah dan masyarakat
2. Penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat
3. Penegakan supremasi hukum
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan
pemerintah dan masyarakat memiliki program kerja sebagai berikut :
a. Pengembangan usaha atau bisnis kelautan dan perikanan
b. Pengembangan forum komunikasi masyarakat kelautan dan perikanan
19
c. Peningkatan kapasitas aparat
d. Pembangunan sistem informasi perikanan
Penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
memiliki program kerja sebagai berikut :
a. Pemberdayaan masyarakat miskin
b. Pemberdayaan keluarga nelayan dan petani ikan
c. Pengembangan budidaya laut
d. Pengembangan budidaya tambak
e. Pengembangan perikanan air tawar dan perairan umum
f. Pengembangan penanganan pasca panen hasil perikanan
g. Peningkatan konsumsi ikan
h. Pembangunan dan pengaturan penataan ruang
i. Pembinaan dan pengendalian penggunaan ruang
Penegakan supremasi hukum memiliki program kerja sebagai berikut :
a. Pengawasan ekosistem perairan berbasis masyarakat
b. Konservasi dan rehabilitasi ekosistem
c. Pengadaan dan operasionalisasi kapal inspeksi (patroli) untuk
pengamanan sumber dari penangkapan ikan secara ilegal dan tindak
pidana perikanan
d. Pengawasan ekosistem perairan berbasis masyarakat
e. Pengembangan kawasan konservasi dan rehabilitasi ekosistem
F. Keadaan Umum Kelurahan
Secara monografi Kelurahan Tekolabbua berada dalam kecamatan
Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jarak dari ibukota
Kabupaten Pangkep sejauh 5 km sedangkan jarak dari Ibukota Provinsi Sulawesi
Selatan sejauh 53 km. Penduduk di kelurahan ini berumlah 2.347 jiwa atau 701
20
kepala keluarga dengan luas wilayah 832 ha. Batas wilayah Keluraan
Tekolabbua adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kelurahan Mappasaile
- Sebelah Selatan : Kabupaten Maros
- Sebelah Barat : Kecamatan Liukang Tupabbiring
- Sebelah Timur : Kelurahan Anrong Appaka
Kelurahan Tekolabbua dilihat dari pembagian wilayah, memiliki 5 (lima)
Dusun terbagi dari 9 ( sembilan) rukun tetangga ( RT) dan 5 ( lima) rukun warga
(RW).
21
III. RANGKAIAN KERJA
A. Waktu dan Tempat
Praktik Kerja Lapang mengenai monitoring pertumbuhan bibit mangrove
Rhizophora mucronata dilaksanakan selama ± 2 bulan, yakni mulai tanggal 16
September 2010 hingga 7 November 2010. Praktik Kerja Lapang ini bertempat di
Kelurahan Tekolabbua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan. Konsultasi rencana praktek lapang dan
pengenalan dinas dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pangkep
yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (Kantor Bupati) Kabupaten Pangkep,
Provinsi Sulawesi Selatan.
Gambar 2 Peta Lokasi Praktik Kerja Lapang
B. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan selama praktik kerja lapang sebagai fasilitator dalam
monitoring pertumbuhan bibit mangrove Rhizhophora mucronata di lokasi
persemaian Kelurahan Tekolabbua diantaranya motor atau angkutan kota
sebagai alat transportasi ke Pangkep, perahu sebagai alat transportasi ke lokasi
persemaian, laptop sebagai alat pengolahan data, printer untuk mencetak
22
dokumen, serta handphone untuk mendokumentasikan kegiatan. Bahan yang
digunakan diantaranya bibit mangrove, kertas A4, buku catatan, pulpen untuk
mencatat kodisi pertumbuhan bibit mangrove.
C. Metode Kerja
Metode kerja pada pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapang sebagai
berikut :
1. Perbenihan
Pengunduhan benih dilakukan pada sumber-sumber benih yang sudah
diidentifikasi sebelumnya. Pengunduhan benih harus dipilih dari pohon induk
yang mempunyai fenotipa bagus. Pohon induk dipilih yang mempunyai tinggi dan
diameter diatas rata-rata, berbatang lurus, sehat dan berumur 7 tahun keatas.
2. Persemaian
Benih yang sudah diunduh pada pohon induk kemudian disemaikan atau
dibibitkan di lokasi persemaian
3. Monitoring
Benih yang sudah disemaikan kemudian dimonitoring pertumbuhan jumlah
helai daunnya tiap minggu.
D. Rangkaian Kegiatan
Berdasarkan penggunaan waktunya, persemaian dapat dibagi dua yaitu
persemaian sementara dan persemaian permanen. Persemaian sementara
hanya dipergunakan beberapa kali produksi bibit atau 1-3 tahun sedangkan
persemaian permanen dipergunakan sepanjang tahun. Di Kelurahan
Tekolabbua, masyarakat khususnya anggota Kelompok Tani Nelayan Sejahtera
menggunakan persemaian permanen dimana kegiatan persemaian tersebut
dilakukan sepanjang tahun. Luas areal persemaian ± 0.125 Ha. Praktik Lapang
yang saya lakukan pada bulan September – November bertepatan dengan
23
musim puncak matang benih dari Rhizophora mucronata. Musim puncak ini
kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengunduhan benih.
Pengunduhan benih dilakukan pada pohon induk yang sudah diidentifikasi
sebelumnya oleh masyarakat dimana mempunyai tinggi dan diameter diatas
rata-rata, berbatang lurus, sehat dan berumur 7 tahun keatas.
Benih yang telah dikumpulkan berjumlah ± 55.000 kemudian dimasukkan
kedalam polybag dengan ukuran 11 x 17 cm dengan ketebalan 0.03 cm. Setelah
itu benih tersebut dimasukkan kedalam bedengan yang berukuran 6 x 1 m
dengan kapasitas 1000 bibit. Bedengan yang dibuat sebanyak 39 dimana
bedengan 1-22 dalam 1 kolom terdapat 2 bedengan misalnya bedengan 1
terbagi atas 1.1 dan 1.2 sedangkan bedengan 23-39 dalam 1 kolom hanya
terdapat 1 bedengan. Bedengan 17.1 dan 18.1 berisi 800 bibit, bedengan 28,29,
dan bedengan 31-39 berisi 500 bibit.
Setelah bedengan terisi bibit, maka dimulai kegiatan monitoring. Monitoring
dilakukan setiap minggu di 39 bedengan bersama dengan anggota Kelompok
Tani Nelayan Sejahtera.
Minggu I (tgl 23-26 Septermber 2010) bibit mangrove terlihat layu dan benih
(propagul) mulai mengeras pada bedengan 1-8 sedangkan bedengan 9-39
belum terisi bibit. Proses layu ini selalu terjadi pada semua bibit pada
minggu pertama.
Minggu II (tgl 30 September – 3 Oktober 2010) bibit mangrove berpucuk
pada bedengan 1-8, bibit mangrove terlihat layu dan benih (propagul) mulai
mengeras pada bedengan 9-39.
Minggu III (tgl 7-10 Oktober 2010) bibit mangrove berpucuk dan memasuki
proses pengembangan pucuk pada bedengan 1-8, bibit mangrove
berpucuk pada bedengan 9-39.
24
Minggu IV (14-17 Oktober 2010) bibit mangrove dalam proses
pengembangan pucuk pada bedengan 1-8, bibit mangrove dalam proses
berpucuk pada bedengan 9-39.
Minggu V (21-24 Oktober 2010) bibit mangrove menghasilkan 2 helai daun
pada bedengan 1-4, bibit mangrove dalam proses pengembangan pucuk
pada bedengan 5-27, bibit mangrove dalam proses berpucuk pada
bedengan 28-39
Minggu VI (28-31 Oktober 2010) bibit mangrove menghasilkan 2 helai daun
pada bedengan 1-9.1, bibit mangrove dalam proses pengembangan pucuk
pada bedengan 9.2-39.
Minggu VII (4-7 November 2010) bibit mangrove menghasilkan 2 helai daun
pada bedengan 1-27, bibit mangrove dalam proses pengembangan pucuk
pada bedengan 27-39.
Minggu VIII (13 November 2010) bibit mangrove menghasilkan 2 helai daun
pada semua bedengan
Minggu IX (20 November 2010) bibit mangrove masih menghasilkan 2 helai
daun pada semua bedengan
Minggu X (27 November 2010) bibit mangrove menghasilkan 4 helai daun
pada bedengan 1-4.
25
IV. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dari praktik kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada Kelurahan
Tekolabbua di bawah lingkup instansi DKP Pangkep, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa pertumbuhan bibit mangrove Rhizophora mucronata di lokasi
persemaian pada minggu I terjadi proses layu dan pengerasan batang, pada
minggu II mulai berpucuk, pada minggu III mulai proses penetasan pucuk, pada
minggu V menghasilkan 2 helai daun dan pada minggu X menghasilkan 4 helai
daun.
B. Saran
Adapun saran yang ingin saya sampaikan adalah sebaiknya pihak DKP
Pangkep dapat memberikan fasilitas seperti penambahan perahu, kamera, dan
laptop atau komputer agar mempermudah masyarakat melakukan kegiatan
persemaian dan monitoring pertumbuhan bibit mangrove khususnya dalam hal
pengambilan benih, dokumentasi kegiatan, serta pengolahan dan penyimpanan
data di laptop atau komputer.
26
DAFTAR PUSTAKA
Kusmana, Cecep dkk. 2003. Teknik Rehabilitasi Mangrove. IPB. Bogor
Data Monografi Kelurahan Tekolabbua
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Periode 2006-2010
27
LAMPIRAN
Foto 1. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep
Foto 2. Lokasi Persemaian Bibit Mangrove
28
Foto 3. Bibit Mangrove mulai berpucuk
Foto 4. Bibit mangrove menghasilkan 2 daun
29
Foto 5. Berdiskusi Dengan Masyarakat
Foto 5. Berkunjung Ke Pusat Informasi Coremap II
30