LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 i
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 i
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 i
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 ii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 ii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 ii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 iii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 iii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 iii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat
dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabillitas Kinerja Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2014 dapat tersusun.
LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan
alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Di dalamnya memuat gambaran
mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah
ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)
Kota Malang Tahun 2013-2108.
Dalam mencapai visi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu misi pertama,meningkatkan profesionalisme
aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; misi kedua
mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam
rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah; misi ketiga meningkatkan
KATA PENGANTARKATA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 v
sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya
akuntabilitas aset daerah
Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2013 - 2018 yang digunakan
sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan
Kinerja (PK).
Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 berfungsi
sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2014.
Semoga LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 ini,
dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan
diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada
masa yang akan datang.
Malang, 27 Februari 2015
KEPALA BADAN PENGELOLAKEUANGAN DAN ASETDAERAH KOTA MALANG
Ir. SAPTO P. SANTOSO M.SiPembina Utama MudaNIP. 19610329 199103 1 005
KATA PENGANTARKATA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2014 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-
2018.Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran
strategis tahun 2014 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan
Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah. Akan tetapi Indikator Kinerja Utama tersebut belum ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Malang, namun demikian tetap mengacu pada
Indikator Kinerja Utama yang termaktub dalam RPJMD Kota Malang Tahun
2013-2018.
LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 ini lebih
menekankan pada analisis di tataran atau dimensi outcome daripada output.
Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai visi dan misi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan 3 ( tiga) sasaran strategis ,
dengan 20 ( dua puluh ) indikator kinerja ( terdiri 10 Indikator Kinerja Utama dan
10 Indikator Kinerja Sasaran ). 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama tersebut
merupakan iktisar hasil ( outcome ) berbagai program dan kegiatan sebagai
penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur
tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 vii
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2014dari hasil
pengukuran kinerja masing-masing indikator tersebut secara umum dapat
disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Tahun 2014 menunjukkantelah berhasil dilaksanakan dengan
predikat sangat berhasil, karena nilai capaiannya rata-rata mencapai 103,12%
diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 1 : Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik
yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah, mencapai rata-rata 100%,
predikat sangat berhasil;
Sasaran 2 : Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan
laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang, mencapai rata-rata
109,36% predikat sangat berhasil;
Sasaran 3 : Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi
pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah, mencapai rata-rata
100% predikat sangat berhasil.
Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut
dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
SASARAN STRATEGIS / INDIKATORKINERJA UTAMA TARGET REALISASI
CAPAIAN
Tercapai TidakTercapai
Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan,akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Frekuensi PenyelenggaraanKonsultasi dan Koordinasi Daerah
150 kali dalamdaerah 36 kaliluar daerah
132 kalidalamdaerah dan36 kali luardaerah
90,86%
Persentase Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
100% 100% 100%
Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100%
Persentase Pelaksanaan AdministrasiCapaian Kinerja Kuangan
100% 100% 100%
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 viii
Nilai Pengukuran Indeks KepuasanMasyarakat
72 76,37 106%
Adanya SOP Pelayanan InformasiPublik
Ada Ada 100%
Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta prosesAPBD Kota Malang
Jumlah Naskah Perjanjian HibahDaerah yang Diterbitkan
135 895 662,96%
Jumlah Terbitnya Surat PenyediaanDana
282 316 112,05%
Jumlah SP2D yang terbit 25.000 28.481 113,92%Jumlah Daftar Gaji yang terbit 475 432 90,95%Jumlah Pejabat PenatausahaanKeuangan yang Dapat MenyajikanLaporan Keuangan dengan BenarBerdasarkan Standart AkuntansiKeuangan
50 50 100%
Opini BPK terhadap LaporanKeuangan Daerah WTP
Terlaksananya Tertib Administrasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah danBarang Milik Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah daripemanfaatan bidang lahan asetdaerah
Rp3.600.000.000,00
Rp3.250.451.895,00
90,29%
Persentase Penyelesaian SengketaLahan Aset Daerah 100% 66,66% 66,66%
Persentase Bidang Lahan AsetDaerah Penyumbang PendapatanAsli Daerah
51,13% 58,95% 100%
Jumlah Benda Berharga yangTerporforasi 17.000.950 15.905.781
93,56%
Adanya Hasil Inventarisasi Tanahdan Bangunan Aset Daerah
Ada/1.200obyek
Ada/1.500obyek 125%
Jumlah Dokumen benda berhargadan Aset Daerah yang Dilestarikan 1.500 9.923 661,53%
Jumlah SKPD yang melakukanAsistensi Laporan Barang Milik Daerah 100 SKPD 100 SKPD 100%
Jumlah Lahan yang Bersertifikat( bidang dan luas)
20bidang/27.322m2
27bidang/70.706 m2
100%
Persentase Lahan Aset yang SudahBersertifikat
40%/ 40bidang
31,62%/27bidang 67,5%
Mengacu pada 3 (tiga) sasaran yang dijabarkan dalam 20 indikator
kinerja telah berhasil dicapai 18(delapanbelas ) sesuai bahkan 5 ( lima ) indikator
melebihi target, sedangkan 2 indikator lainnya belum mencapai target yang telah
ditetapkan. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran
pada tahun 2014sebesar Rp 8.714.82.024,00 atau 89,31%.
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 ix
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia 2
1.3 Isu Strategis
1.4 Sistematika Laporan
15
17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 19
2.1 Perencanaan Kinerja 19
2.2 Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2013-2018
21
2.3 Perjanjian Kinerja 27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 29
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 29
3.2 Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Perbandingan Capaian
Indikator Kinerja Sasaran 5 (lima) Tahun Dalam Rencana
Strategis
3.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja
3.5 Realisasi Anggaran
3.6 Analisis Capaian Program/Kegiatan
32
56
58
74
83
BAB IV. PENUTUP 88
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014-2018
24
DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRANDAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 x
Tabel 2.2. Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target
Tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Malang
26
Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2014
92
Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target,
Realisasi dan Capaiannya Tahun 2014
29
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2009 - 2013 34
Tabel 3.3.
Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2013 dengan Tahun 2014
Kasus Tanah Aset dan Bangunan Milik Daerah Tahun 2014
34
42
Tabel 3.5. Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Kota
Malang Tahun 2014
44
Tabel 3.6. Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang Yang Bersertifikat sampai
dengan Tahun 2014
48
Tabel 3.7. Indikator Kinerja Sasaran, Target, Realisasi dan Capaiannya Tahun
2014
49
Tabel 3.8. Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2014
55
Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2014 dibandingkan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Jangka Menengah 5 ( lima ) tahun sesuai Rencana Strategis
56
Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Sasaran 1 : Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Publik Yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel,
Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
58
Tabel 3.11 Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Terwujudnya
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Publik Yang Berkualitas,
Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
59
Tabel 3.12. Pengukuran Kinerja Sasaran2 :Terlaksananya Pelayanan Administrasi
dan Penyusunan Laporan Keuangan serta Proses APBD Kota Malang
63
Tabel 3.13. Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Terlaksananya Pelayanan
Administrasi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta Proses APBD
Kota Malang
64
DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 xi
Tabel 3.14. Pengukuran Kinerja Sasaran 3: Terlaksananya Tertib Administrasi dan
Sistem Informasi pengelolaan Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah
70
Tabel 3.15. Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Terlaksananya Tertib
Administrasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah Dan
Barang Milik Daerah
71
Tabel 3.16. Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 75
Tabel 3.17 Penyerapan Terhadap Pagu Anggaran Per Program Tahun 2014 76
Tabel 3.18
Tabel 3.19
Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2013 dan Tahun 2014
Realisasi Target Anggaran Per Program Per Kegiatan Tahun 2014
Capaian Program dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Tahun 2014
76
78
84
DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 xii
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Pemerintah Kota Malang
12
Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
13
Gambar 1.3
Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Non Sarjana
Proporsi Pelaksana Teknis Operasional UPT Perkantoran Terpadu
14
15
Gambar 3.1. Perkembangan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
75
Gambar 3.2.
Gambar 3.3
Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014
Persentase Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014
77
77
Lampiran 1
Lampiran 2
Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2014
Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per
Unsur Pelayanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Malang Tahun 2014
Lampiran 3 Foto-Foto Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Malang Tahun 2014
Lampiran 4 Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 2014
DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 1
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
BAB I
PENDAHULUAN
Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan
Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Malang Tahun 2014, yang memuat dasar hukum penyusunan
dan dasar filosofis penyusunan LAKIP 2014. Selain itu, pada bagian ini juga
diuraikan tentang tugas, fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika
laporan.
1.1. LATAR BELAKANG
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia
birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara
internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Berdasarkan amanat tersebut,seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan
daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap
tahun menyampaikan laporan kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada
tingkat lebih tinggi secara berjenjang.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 2
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,
melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure )
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang (BPKAD)
sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Walikota Malang.
Penyampaian LAKIP BPKAD tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilah atau kegagalan
pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2013 2018, yang tertuang dalam Penetapan Kinerja
tahun 2014. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah
untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN SUMBERDAYA MANUSIA
1.2.1 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan
Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Walikota
Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 3
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah
melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah,memiliki tugas pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan keuangan dan asset daerah. Dan sebagai pelaksana sebagian
kegiatan teknis operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
dibentuk Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Perkantoran Terpadusesuai Peraturan
Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah, Berikut ini tugas pokok dan fungsi Badang
Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kota Malang :
TUGAS POKOK :
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahmelaksanakan tugas pokok
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan
dan Aset Daerah.
FUNGSI :
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, meliputi :
1. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 4
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA-
SKPD);
3. pengendalian pelaksanaan APBD;
4. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;
5. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank pemerintah yang telah ditunjuk;
6. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;
7. penyimpanan uang daerah;
8. penetapan SPD;
9. pelaksanaan penempatan uang daerah dan
pengelolaan/penatausahaan invenstasi;
10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
14. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
15. penyajian informasi keuangan daerah;
16. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah;
17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.
d. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
e. pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD );
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 5
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
f. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan;
h. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola
meliputi :
1. mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang
milik daerah;
2. pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
barang milik daerah;
4. pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh
Walikota;
5. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik
daerah;
6. penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
barang milik daerah;
7. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
i. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
j. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan
negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 6
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
k. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota
Malang;
l. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
m. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
k. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau
bangunan;
l. pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau
bangunan yang menjadi kewenangannya;
m. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan
tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
o. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
p. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;
q. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
r. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
s. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
u. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan
Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 7
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
v. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
w. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah;
x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
y. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
z. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
aa. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
pokoknya.
Adapun struktur organisasi perangkat Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah terdiri atas :
a. Kepala Badan, mempunyai tugas menyelenggarakantugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan
pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
b. Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaanadministrasi umum
meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan
kepustakaan serta kearsipan. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Penyusunan Program;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 8
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
c. Bidang Anggaran, melaksanakan tugas pokok pelaksanaan perencanaan,
penyusunan dan pengadministrasian Anggaran Daerah. Bidang Anggaran
terdiri dari :
1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Administrasi Anggaran.
d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi,melaksanakan tugas pokok
penyelenggaraan perbendaharaan dan pengelolaan kas serta akuntansi,
yang terdiri dari :
1. Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
2. SubbidangAkuntansi dan Pelaporan.
e. Bidang Penatausahaan Aset Daerah,melaksanakan tugas pokok
pendataan dan evaluasi aset daerah serta penyimpanan benda berharga
dan aset daerah, terdiri dari :
1. SubbidangPendataan dan Evaluasi Aset Daerah;
2. Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah.
f. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, melaksanakan tugas pokok
pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah terdiri dari:
1. Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah;
2. Subbidang Pengendalian Aset Daerah.
g. UPT Perkantoran Terpadu, merupakan unsur pelaksana sebagian
kegiatan teknis operasional BPKAD. UPT Perkantoran Terpadu dipimpin
oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
TUGAS POKOK
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 9
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
UPT Perkantoran Terpadu melaksanakan tugas pokok pengelolaan sarana
dan prasarana pelayanan di area perkantoran terpadu
FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, UPT Perkantoran Terpadu
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan program kerja UPT Perkantoran Terpadu;
b. pemeliharaan eksterior bangunan gedung di area perkantoran terpadu
yang pemanfaataannya diperuntukkan sebagai ruangan kantor
perangkat daerah;
c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang
pemanfaatannya diperuntukkan sebagai fasilitas umum;
d. pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sanitasi di area perkantoran
terpadu yang pemanfaataannya diperuntukkan sebagai fasilitas umum;
e. pelaksanaan pengamanan di area perkantoran terpadu;
f. pelaksanaan penataan dan pengaturan penggunaan sarana dan
prasarana di area perkantoran terpadu yang pemanfaataannya
diperuntukkan bagi beberapa atau seluruh perangkat daerah, atau
sebagai fasilitas umum;
g. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan mekanikal elektrik,
jaringan kelistrikan, telekomunikasi dan ketersediaan air bersih di area
perkantoran terpadu;
h. pemeliharaan taman di area perkantoran terpadu;
i. pelaksanaan upaya peningkatan kenyamanan pengguna layananan di
area perkantoran terpadu;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 10
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
j. pelaksanaan pemeliharaan ruangan di area perkantoran terpadu yang
belum ditetapkan penggunanya;
k. pelaksanaan koordinasi teknis dengan aparatur yang bertugas di area
perkantoran terpadu;
l. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata
usaha, keuangan, kepegawian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah
tangga UPT Perkantoran Terpadu;
m. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
n. pengelolaan pengaduan masyarakat;
o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA );
p. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan;
q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar
Operasional Prosedur ( SOP );
r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ( SPI );
s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM );
t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas pokoknya.
Adapun susunan organisasi UPT Perkantoran Terpadu, terdiri dari :
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 11
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
Sebagai pelaksana tugas dibentuk Rumpun- rumpun Tugas antara lain :
1. Rumpun Tugas Pemeliharaan, melaksanakan tugas pokok
pemeliharaan bangunan, kebersihan lingkungan dan sanitasi, taman,
serta sarana dan prasarana lainnya yang diperuntukkan sebagai
fasilitas umum;
2. Rumpun Tugas Teknis Jaringan, melaksanakan tugas pemasangan
pemeliharaan, perbaikan dan pengaturan mekanikal elektrik, jaringan
kelistrikan, telekomunikasi dan ketersediaan air bersih;
3. Rumpun Tugas Pengamanan, melaksanakan tugas pemeliharaan
keamanan di area perkantoran terpadu.
Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Malang digambarkan sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 12
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
Gambar 1.1.BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG
KEPALA
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIANPENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM
BIDANG ANGGARAN BIDANG PERBENDAHARAAN DANAKUNTANSI BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
SUB BIDANG PERENCANAANDAN PENYUSUNAN
ANGGARAN
SUB BIDANGPERBENDAHARAAN DAN
PENGELOLAAN KASSUB BIDANG PENDATAAN DAN
EVALUASI ASET DAERAHSUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH
SUB BIDANGADMINISTRASIANGGARAN
SUB BIDANG AKUNTANSIDAN PELAPORAN
SUB BIDANG PENYIMPANANBENDA BERHARGA DAN ASET
DAERAHSUB BIDANG PENGENDALIAN
ASET DAERAH
UPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 13
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III1. Sumber Daya Manusia
Untung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Malang
didukung oleh 69 orang pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat
pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, meliputi : SLTA/ SLTP, D-3, S-
1 dan S-2.
Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan gambar 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah
golongan berpendidikan SLTA/SLTP yaitu sebanyak 29 orang, yang kemudian diikuti golongan
berpendidikan S-1 dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang, dan golongan pendidikan
selanjutnya adalah S-2 dengan jumlah pegawai sebanyak9 orang dan D3 sebanyak 5 orang.
Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia
dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang
berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 35 orang , atau 50,72% dari total pegawai yang dimiliki
BPKAD pada tahun 2014. Gambaran tentang kekuatan sumber daya manusia Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3
sebagai berikut :
Gambar 1.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Non Sarjana Tahun 2013
dan Tahun 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 13
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III1. Sumber Daya Manusia
Untung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Malang
didukung oleh 69 orang pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat
pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, meliputi : SLTA/ SLTP, D-3, S-
1 dan S-2.
Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan gambar 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah
golongan berpendidikan SLTA/SLTP yaitu sebanyak 29 orang, yang kemudian diikuti golongan
berpendidikan S-1 dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang, dan golongan pendidikan
selanjutnya adalah S-2 dengan jumlah pegawai sebanyak9 orang dan D3 sebanyak 5 orang.
Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia
dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang
berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 35 orang , atau 50,72% dari total pegawai yang dimiliki
BPKAD pada tahun 2014. Gambaran tentang kekuatan sumber daya manusia Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3
sebagai berikut :
Gambar 1.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Non Sarjana Tahun 2013
dan Tahun 2014
Tahun 2014
S2
S1
D3
SLTA/SLTP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 13
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III1. Sumber Daya Manusia
Untung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Malang
didukung oleh 69 orang pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat
pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, meliputi : SLTA/ SLTP, D-3, S-
1 dan S-2.
Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan gambar 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah
golongan berpendidikan SLTA/SLTP yaitu sebanyak 29 orang, yang kemudian diikuti golongan
berpendidikan S-1 dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang, dan golongan pendidikan
selanjutnya adalah S-2 dengan jumlah pegawai sebanyak9 orang dan D3 sebanyak 5 orang.
Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia
dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang
berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 35 orang , atau 50,72% dari total pegawai yang dimiliki
BPKAD pada tahun 2014. Gambaran tentang kekuatan sumber daya manusia Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3
sebagai berikut :
Gambar 1.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Non Sarjana Tahun 2013
dan Tahun 2014
S2
S1
D3
SLTA/SLTP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 13
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III1. Sumber Daya Manusia
Untung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Malang
didukung oleh 69 orang pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat
pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, meliputi : SLTA/ SLTP, D-3, S-
1 dan S-2.
Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan gambar 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah
golongan berpendidikan SLTA/SLTP yaitu sebanyak 29 orang, yang kemudian diikuti golongan
berpendidikan S-1 dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang, dan golongan pendidikan
selanjutnya adalah S-2 dengan jumlah pegawai sebanyak9 orang dan D3 sebanyak 5 orang.
Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia
dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang
berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 35 orang , atau 50,72% dari total pegawai yang dimiliki
BPKAD pada tahun 2014. Gambaran tentang kekuatan sumber daya manusia Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3
sebagai berikut :
Gambar 1.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Non Sarjana Tahun 2013
dan Tahun 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 14
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
Berdasarkan gambar 1.3 di atas, menunjukkan bahwa dari awal terbentuknya,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah didukung oleh sumber daya manusia yang
cukup memadai. Namun demikian khusus untuk UPT Perkantoran Terpadu, hanya didukung
oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang, sehingga pelaksana tugas/ rumpun tugas
dilakukan oleh tenaga Non PNS, tergambar pada gambar 1.4 berikut ini :
Gambar 1.4.
Proporsi Pelaksana Teknis Operasional UPT Perkantoran Terpadu
1.3. ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang.
Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :
0
20
40
60
80
100
120
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 14
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
Berdasarkan gambar 1.3 di atas, menunjukkan bahwa dari awal terbentuknya,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah didukung oleh sumber daya manusia yang
cukup memadai. Namun demikian khusus untuk UPT Perkantoran Terpadu, hanya didukung
oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang, sehingga pelaksana tugas/ rumpun tugas
dilakukan oleh tenaga Non PNS, tergambar pada gambar 1.4 berikut ini :
Gambar 1.4.
Proporsi Pelaksana Teknis Operasional UPT Perkantoran Terpadu
1.3. ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang.
Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :
0
20
40
60
80
100
120
S2/S1 D3 SLTA/SLTP
Tahun 2014
Tahun 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 14
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
Berdasarkan gambar 1.3 di atas, menunjukkan bahwa dari awal terbentuknya,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah didukung oleh sumber daya manusia yang
cukup memadai. Namun demikian khusus untuk UPT Perkantoran Terpadu, hanya didukung
oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang, sehingga pelaksana tugas/ rumpun tugas
dilakukan oleh tenaga Non PNS, tergambar pada gambar 1.4 berikut ini :
Gambar 1.4.
Proporsi Pelaksana Teknis Operasional UPT Perkantoran Terpadu
1.3. ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang.
Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :
Tahun 2014
Tahun 2013
PNS
NON PNS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 14
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
Berdasarkan gambar 1.3 di atas, menunjukkan bahwa dari awal terbentuknya,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah didukung oleh sumber daya manusia yang
cukup memadai. Namun demikian khusus untuk UPT Perkantoran Terpadu, hanya didukung
oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang, sehingga pelaksana tugas/ rumpun tugas
dilakukan oleh tenaga Non PNS, tergambar pada gambar 1.4 berikut ini :
Gambar 1.4.
Proporsi Pelaksana Teknis Operasional UPT Perkantoran Terpadu
1.3. ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang.
Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 15
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III1. Metode forum Foccussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh para
stakeholder; dan atau
2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini.
Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut
:
Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah
Mekanisme/ sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dalam
satu sistem yang terpadu sebagai upaya pengelolaan keuangan yang
transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Malang dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
Lingkup Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan aset dan barang daerah belum berjalan optimal dalam upaya
menghasilkan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang
transparan,akuntabel, efektif dan efisien;
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah
masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat
tinggi;
Persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat, masih sangat kecil; yang
pada akhir tahun 2013 mencapai 10% ( 810 bidang dari jumlah bidang seluruh
aset daerah sebanyak 8.256 ). Selain keterbatasan penganggaran, masih
banyak tanah dan bangunan yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang
tetapi tidak didukung data yang otentik, sehingga diperlukan penelusuran dan
identifikasi aset, sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses
sertifikasi/ status hukum asetnya.
Sehingga dalam rangka pengamanan aset, bagi tanah dan atau bangunan yang
belum ada pemanfaatannya dilakukan pemberian/pemasangan papan nama
aset milik Pemerintah Kota Malang.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 16
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III1.4. SISTEMATIKA LAPORAN
Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LAKIP Tahun 2014 ini diuraikan tentang
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018, Rencana
Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014,Penetapan Kinerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014, dan analisis terhadap kinerja serta
rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah maupun Pemerintah Kota Malang di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan
dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2014
BAB I PENDAHULUAN, menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang
memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi ,
isu-isu strategis yang dihadapi/di lingkup organisasi serta sistematika penulisan ;
BAB II PERENCANAAN KINERJA, menguraikan muatan Rencana Strategis Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk periode Tahun 2013 2018, ringkasan/ ikhtisar
perjanjian kinerja tahun 2014 yang tercantum pada Rencana Kinerja Tahun 2014 dan
Penetapan Kinerja 2014.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan analisis pencapaian kinerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap
pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2014. Dalam bab ini juga diinformasikan analisis
capaian kinerja masing-masing indikator sasaran, kegiatan-kegiatan lainnya yang berkembang
pada saat pelaksanaan dokumen penetapan kinerja 2014 dan realisasi anggaran tahun 2014
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
sesuai dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan
dengan hasil pengukuran dan evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2014.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 17
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. PERENCANAAN KINERJA
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan strategis organisasi.
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen
perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2013-2018 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin
dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan
strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai
berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
agar efektif, efisien dan akuntabel.
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah dalam menyusun Rencana Strategis mengacu pada RPJMD Kota Malang Tahun
2013-2018, yakni misi ke-2 (dua) dan misi ke 3 (tiga) dari RPJMD Kota Malang tahun 2013 -
2018, maka tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan
Akuntabel;
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima.
Sasaran :
a) Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat;
b) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah
c) Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah
Misi 3 : Mengembangkan Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan
yang Berkesinambungan, Adil dan Ekonomis,
Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
Sasaran :
a) Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan perusakan lingkungan hidup;
PERENCANAAN KINERJA BAB II
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 18
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIIb) Meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap pembangunan.
Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah merujuk pada tujuan ke-2 misi 2 yaitu meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan
Kinerja Daerah dan tujuan ke-2 misi 3 yaitu meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap
pembangunan, yang kemudian disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk
mencapai tujuan. Tujuan, strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kota Malang untuk misi 2
dan misi 3 secara lengkap tersaji sebagai berikut :
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang Adil,
Terukur dan Akuntabel
Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja
Daerah
Strategi : Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja
Daerah
Arah Kebijakan : Peningkatan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
Misi 3 : Mengembangkan potensi Daerah Yang Berwawasan
Lingkungan yang Berkesinambungan, Adil dan
Ekonomis
Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
Strategi : Optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan guna
pembangunan
Arah Kebijakan : Peningkatan pemanfaatan lahan yang merupakan aset
daerah
2.2. RENCANA STRATEGIS BPKAD TAHUN 2013 - 2018
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta
Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah melalui
Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun
PERENCANAAN KINERJA BAB II
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 19
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran
Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerahmerupakan lembaga teknis pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah.
Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut di atas,
BPKAD yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 2012 telah menyusun Rencana Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2009 2013. Dan selanjutnya menyusun
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 - 2018 yang
berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BPKAD untuk periode 5 (lima) tahun, merujuk
kepada RPJMD Kota Malang Tahun 2013 - 2018 sebagaimana Keputusan Walikota Malang
Nomor : 188.45/250/35.73.112/2014 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2013 2018.
Secara ringkas substansi Rencana Strategis Badan Pengeloa Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2013 2018 dapat diilustrasikan sebagai berikut :
a. Visi
Visi BPKAD untuk 5 (lima) tahun mendatang yang menggambarkan peranan dan fungsi
organisasi BPKAD adalah : Menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
DaerahSebagai Lembaga yang Amanah Dalam Pelayanan Publik.
b. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah telah
menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilakukan secara berkesinambungan yaitu :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah
2. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka
terciptanya akuntabilitas keuangan daerah
3. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka
terciptanya akuntabilitas aset daerah
c. Penetapan Tujuan Dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai
tahun 2018. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan
PERENCANAAN KINERJA BAB II
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 20
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIImisi.Tiga tujuan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Menerapkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Publik
yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Lebih Handal, Transparan,
Akuntabel serta Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien.
3. Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel
serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien
Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan
sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam
jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Dalam tabel 2.1 berikut ini disajikan hubungan
antara misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan
dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2014 - 2018
Tabel 2.1.
Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program BPKAD Tahun 2014 2018
Misi 1 :Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Lembaga di Bidang Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah.
Tujuan: MenerapkanTata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Memberikan Pelayanan
Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di BidangPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran: Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas,
transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan danaset daerah
Strategi : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangandan aset daerah
Program
: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Misi 2 :Mengembangkan Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka TerciptanyaAkuntabilitas Keuangan Daerah.
Tujuan : Meningkatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Lebih Handal,Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Efektifdan Efisien
Sasaran : Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan sertaproses APBD Kota Malang
Strategi : Mengembangkan pengelolaan keuangan daerahKebijakan : 1. Merumuskan penetapan pengelolaan keuangan daerah
2. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.3. Merumuskan pedoman penyusunan laporan keuangan dan pertanggung
jawaban keuangan daerah.Program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Misi 3 :Meningkatkan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka TerciptanyaAkuntabilitas Aset DaerahTujuan : Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan,
Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan EfisienSasaran : Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah
dan barang milik daerahStrategi : Mengembangkan manajemen aset daerahKebijakan : 1. Merumuskan pengelolaan barang milik daerah ( BMD )
2. Meningkatkan manajemen aset/ barang milik daerah
Program
: 1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah2. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan3. Peningkatan Status Hukum Aset4. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah5. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah6. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
PERENCANAAN KINERJA BAB II
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 21
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIId. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang telah
disusun. Sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP sebagaimana diubah dengan
PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa
dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi
yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target.
Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik
dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaituTahun 2014. Selanjutnya Indikator Kinerja
adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun
outcome. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan
dicapai dalam tahun 2014.
Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan
target yang akan dicapai selama tahun 2014 adalah sebagaimana tabel 2.2. sebagai berikut :
Tabel 2.2.
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2014Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
SASARAN INDIKATOR KINERJASASARAN TARGET 2014INDIKATORKINERJA UTAMABPKAD (SESUAIRPJMD 2013-2018)
TARGET 2014
Tujuan 1 : Menerapkan Tata Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Publikyang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerahTerwujudnyapelaksanaan tugasdan fungsipelayanan publikyang berkualitas,transparan,akuntabel, efektifdan efisien dibidang pengelolaankeuangan dan asetdaerah
PersentasePelaksanaanAdministrasiPerkantoran
100%
FrekuensiPenyelenggaraanKonsultasi danKoordinasi Daerah
150 kali dalamdaerah 36 kaliluar daerah
PersentasePelaksanaanAdministrasi CapaianKinerja Keuangan
100%
Nilai PengukuranIndeks KepuasanMasyarakat )
Nilai 72Nilai PengukuranIndeks KepuasanMasyarakat )
Nilai 72
Adanya SOPPelayanan InformasiPublik
AdaAdanya SOPPelayanan InformasiPublik
Ada
Tujuan 2 : Meningkatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabelserta Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien
Terlaksananyapelayananadministrasi dan
Jumlah NaskahPerjanjian HibahDaerah yang
135
PERENCANAAN KINERJA BAB II
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 22
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIIpenyusunanLaporan Keuangansertaproses APBDKota Malang
DiterbitkanJumlah Terbitnya SuratPenyediaan Dana 282
Jumlah SP2D yangterbit 25.000
Jumlah PejabatPenatausahaanKeuangan yang DapatMenyajikan LaporanKeuangan denganbenar berdasarkanStandar AkuntansiKeuangan
50
Jumlah PejabatPenatausahaanKeuangan yangDapat MenyajikanLaporan Keuangandengan benarberdasarkanStandar AkuntansiKeuangan
50
Opini BPK terhadapLaporan KeuanganDaerah
WTPOpini BPK terhadapLaporan KeuanganDaerah
WTP
Tujuan 3 : Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel sertaPengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien
Terlaksananya tertibadministrasi dansistem informasipengelolaan asetdaerah dan barangmilik daerah
Jumlah PendapatanAsli Daerah daripemanfaatan bidanglahan aset daerah
Rp3.400.000.000,00
Jumlah PendapatanAsli Daerah daripemanfaatan bidanglahan aset daerah
Rp3.600.000.000,00
PersentasePenyelesaianSengketa Lahan AsetDaerah 100%
PersentasePenyelesaianSengketa LahanAset Daerah 100%
Persentase BidangLahan Aset DaerahPenyumbangPendapatan AsliDaerah
51,13%
Persentase BidangLahan Aset DaerahPenyumbangPendapatan AsliDaerah
51,13%
Jumlah BendaBerharga yangTerporforasi
17.000.950
Adanya hasilinventarisasi tanah danbangunan aset daerah Ada/1.200 obyek
Adanya hasilinventarisasi tanahdan bangunan asetdaerah
Ada
Jumlah Dokumenbenda berharga danAset Daerah yangdilestarikan
1500
Jumlah SKPD yangmelakukan asistensiLaporan Barang MilikDaerah
100 SKPD
Jumlah Lahan yangBersertifikat ( bidangdan luas )
40bidang/27.322
m2Persentase lahan asetdaerah yang sudahbersertifikat
40%Persentase lahanaset daerah yangsudah bersertifikat
40%
2.3. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Perjanjian Kinerja
merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan.
PERENCANAAN KINERJA BAB II
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 23
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIIPerjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam
tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program,
kegiatan serta rencana capaiannya.
Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilah/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai
dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang telah membuat
penetapan kinerja tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada.
Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun
2014. Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 disusun
dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Secara
ringkas, tabel penetapan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014
disajikan sebagaimana pada lampiranLaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 ini.
PERENCANAAN KINERJA BAB II
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 24
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2014 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2013
2018, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2014 dan Penetapan Kinerja
Tahun 2014. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang
diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam rangka pencapaian
kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilah dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
berdasarkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja
dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja masing-
masing indikator kinerja. Membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun
berjalan dengan sasaran target kinerja 5 ( lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana
Strategis (Renstra) BPKAD.
Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2014, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
AKUNTABILITAS KINERJA BAB III
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 25
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan
angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang
mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka
capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang
dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja
adalah :
Capaian Indikator Kinerja = Realisasi / Target x 100 %
3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran
4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai
berikut :
85 s/d 100 : Sangat Berhasil
70 s/d < 85 : Berhasil
55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
0 s/d < 55 : Kurang Berhasil
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak
tercapainya kinerja yang diharapkan. Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil ( outcome ) berbagai
program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.
Oleh karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang merupakan
gabungan dari unit kerja Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan,
maka pengukuran capaian indikator kinerja utama pada Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP ) Tahun 2013 BPKAD merujuk pada Indikator Kinerja Utama
Bagian Keuangan (lampiran 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011) dan
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan (lampiran 4 Peraturan Walikota Malang Nomor
7 Tahun 2011). Pada Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014
AKUNTABILITAS KINERJA BAB III
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 26
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIIBPKAD masih merujuk Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
sebagaimana tersebut pada Penetapan Kinerja, Rencana Strategis BPKAD tahun 2013-
2018 dan RPJMD tahun 2013-2018.
Indikator Kinerja Sasaran
Indikator sasaran adalahukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi
dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
3.2. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tabel 3.1. berikut ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang ditabulasikan sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target, Realisasi dan CapaiannyaTahun 2014
SASARAN STRATEGIS / INDIKATORKINERJA UTAMA TARGET REALISASI
CAPAIAN
Tercapai TidakTercapai
Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan,akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Frekuensi PenyelenggaraanKonsultasi dan Koordinasi Daerah
150 kali dalamdaerah 36 kaliluar daerah
132 kalidalamdaerah dan36 kali luardaerah
90,86%
Persentase Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
100% 100% 100%
Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100%
Persentase Pelaksanaan AdministrasiCapaian Kinerja Kuangan
100% 100% 100%
AKUNTABILITAS KINERJA BAB III
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 27
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIINilai Pengukuran Indeks KepuasanMasyarakat
72 76,37 106%
Adanya SOP Pelayanan InformasiPublik
Ada Ada 100%
Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta prosesAPBD Kota Malang
Jumlah Naskah Perjanjian HibahDaerah yang Diterbitkan
135 895 662,96%
Jumlah Terbitnya Surat PenyediaanDana
282 316 112,05%
Jumlah SP2D yang terbit 25.000 28.481 113,92%Jumlah Daftar Gaji yang terbit 475 432 90,95%Jumlah Pejabat PenatausahaanKeuangan yang Dapat MenyajikanLaporan Keuangan dengan BenarBerdasarkan Standart AkuntansiKeuangan
50 50 100%
Opini BPK terhadap LaporanKeuangan Daerah WTP
Terlaksananya Tertib Administrasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah danBarang Milik Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah daripemanfaatan bidang lahan asetdaerah
Rp3.600.000.000,00
Rp3.250.451.895,00
90,29%
Persentase Penyelesaian SengketaLahan Aset Daerah 100% 66,66% 66,66%
Persentase Bidang Lahan AsetDaerah Penyumbang PendapatanAsli Daerah
51,13% 58,95% 100%
Jumlah Benda Berharga yangTerporforasi 17.000.950 15.905.781
93,56%
Adanya Hasil Inventarisasi Tanahdan Bangunan Aset Daerah
Ada/1.200obyek
Ada/1.500obyek 125%
Jumlah Dokumen benda berhargadan Aset Daerah yang Dilestarikan 1.500 9.923 661,53%
Jumlah SKPD yang melakukanAsistensi Laporan Barang Milik Daerah 100 SKPD 100 SKPD 100%
Jumlah Lahan yang Bersertifikat( bidang dan luas)
20bidang/27.322m2
27bidang/70.706 m2
100%
Persentase Lahan Aset yang SudahBersertifikat
40%/ 40bidang
31,62%/27bidang 67,5%
Dari uraian tabel diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan RPJMD
2013-2018, tergambarkan bahwa dari 10 ( sepuluh) indikator kinerja Utama tersebut, secara
umum berhasil dicapai 5 indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun,
terdapat 3 indikator yang dapat melebihi target, sedangkan 2 indikator yang belum tercapai
targetnya.
Berikut tabel 3.2 adalah jika diperbandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja
pada tahun 2009 2013, tahun 2013 dan tahun 2014:
Tabel 3.2.
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2009 - 2013
No. Indikator KinerjaRealisasi Indikator
2009 2010 2011 2012 2013Bagian Perlengkapan,Bagian Keuangan,DinasPerumahan
BPKAD
1. Frekuensi PenyelenggaraanKonsultasi dan Koordinasi
Belumada
99.55%(132 kali)
99.45%(130 kali)
60%(82 kali)
51% (90kali)
AKUNTABILITAS KINERJA BAB III
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 28
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIIDaerah pengukur
an2. Lamanya proses penerbitan
SP2D setelah berkas lengkap100 %2 hari(9.147)
100 %2 hari(11.460)
100 %2 hari(17.040)
100 %2 hari(21.559)
100 %2 hari(23.207)
3. Jumlah dokumen pelaporankeuangan yang dapatdiselesaikan tepat waktu
100 %4dokumen
100 %4dokumen
100 %4dokumen
100 %4dokumen
100 %4dokumen
4. Jumlah SKPD yangmenyerahkan SPJ di atastanggal 10
100 %0 SKPD
100 %0 SKPD
100 %0 SKPD
100 %0 SKPD
100 %0 SKPD
5. Jumlah penerbitan IjinPemakaian Kekayaan dantempat-tempat tertentu yangdikuasai Pemerintah KotaMalang
100%(128obyek)
100%(224obyek)
100% (254obyek)
100%(278obyek)
110,67%(83obyek)
6. Persentase penyelesaiankasus tanah negara
100%(7 kasus)
100%(5 kasus)
100%(5 kasus)
20% (1kasus dari5 kasus)
166% (8kasus)
7. Persentase luas lahanbersertifikat
100%(20bidang=44.816m2)
87.23%(41bidang)
28.21%(11 bidang=14.005m2)
87.9%(168.345m2)
38%(810bid =2.819.417m2)
Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Indikartor Kinerja Sasaran
Tahun 2013 dengan Tahun 2014
No. Indikator Kinerja Realisasi Indikator KinerjaTahun 2013 Tahun 2014
1.Frekuensi Penyelenggaraan Konsultasidan Koordinasi Daerah
51% (90 kali) 58,04%(132 dan 37 =169 kali)
2. Lamanya proses penerbitan SP2Dsetelah berkas lengkap100 % 2 hari (23.207) -
3. Jumlah dokumen pelaporan keuanganyang dapat diselesaikan tepat waktu100 % 4 dokumen -
4. Jumlah SKPD yang menyerahkan SPJdi atas tanggal 10 100 % 0 SKPD-
5.Jumlah penerbitan Ijin PemakaianKekayaan dan tempat-tempat tertentuyang dikuasai Pemerintah Kota Malang
110,67% (83 obyek)-
6. Persentase penyelesaian kasus tanahnegara166% (8 kasus) -
7. Persentase luas lahan bersertifikat 38% (810bid = 2.819.417m2)
8. Persentase Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran- 100%
9. Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur- 100%
10. Persentase Pelaksanaan AdministrasiCapaian Kinerja Kuangan- 100%
11. Nilai Pengukuran Indeks KepuasanMasyarakat75,875 76,37
12. Adanya SOP Pelayanan InformasiPublik
Ada Ada
13. Jumlah Naskah Perjanjian HibahDaerah yang Diterbitkan135 895
14. Jumlah Terbitnya Surat PenyediaanDana282 316
15. Jumlah SP2D yang terbit 23.207 28.48116. Jumlah Daftar Gaji yang terbit 475 432
17.
Jumlah Pejabat PenatausahaanKeuangan yang Dapat MenyajikanLaporan Keuangan dengan BenarBerdasarkan Standart AkuntansiKeuangan
50 50
18. Opini BPK terhadap Laporan KeuanganDaerahWTP
19.Jumlah Pendapatan Asli Daerah daripemanfaatan bidang lahan asetdaerah
Rp 3.477.835.000,- Rp 3.250.451.895,-
20. Persentase Penyelesaian SengketaLahan Aset Daerah100% 66,66%(10 kasus)
21. Persentase Bidang Lahan Aset DaerahPenyumbang Pendapatan Asli Daerah51,13%(3.764.763M2:
58,95%(5.389.035,08;
AKUNTABILITAS KINERJA BAB III
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 29
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB III7,362.514,25M2) 9.141.330,48)
22. Jumlah Benda Berharga yangTerporforasiBelum terukur 15.905.781
23. Adanya Hasil Inventarisasi Tanah danBangunan Aset DaerahBelum terukur Ada/ 1.500
24.
Jumlah Dokumen benda berharga danAset Daerah yang Dilestarikan
Belum terukur Sertifikat= 812 dokumen,Ijin Pemakaian= 8.163obyek, BPKB= 861dokumen
25. Jumlah SKPD yang melakukanAsistensi Laporan Barang Milik Daerah100 SKPD 100 SKPD
26. Jumlah Lahan yang Bersertifikat ( luas) 2.819.417 M2 2.890.123 M2
27. Persentase Bidang Lahan Aset yangSudah Bersertifikat
30,84% (810 bidang=2,819.417 M2)
74,66% dari837/1.121x100%) atau84,7% dari2.890.123/3.412.329x100%
Dari tabel di atas menunjukkan realisasi indikator kinerja pada tahun 2013 dan
2014 masih belum dapat diperbandingkan, dikarenakan penetapan Indikator Kinerja ( Indikator
Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama ) berubah merujuk pada Rencana Strategis (
Renstra ) yang disusun sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2018, dimana terdapat 10 (
sepuluh ) Indikator Kinerja Utama dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran. Dari masing-
masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Frekuensi Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi Daerah
Konsultasi dan koordinasi ditargetkan sebanyak 150 kali kedalam daerah dan 36 kali
keluar daerah. Pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 132 kali kedalam daerah dan 37 kali
keluar daerah. Konsultasi dan koordinasi dilaksanakan selain untuk memenuhi surat
undangan rapat-rapat koordinasi, rapat kerja, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya,
termasuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan keuangan dan aset
daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi lainnya serta
Pemerintah Pusat di Jakarta.
Nilai Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumens untuk
mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalm memperoleh pelayanan dari penyelenggara
pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran atas
pendapat masyarakat yang memperoleh pelayanan. Pengukuran atas 14 (empatbelas)
unsur pelayanan sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat melalui
kuisioner yang disebar oleh BPKAD tahun 2014 diperoleh nilai IKM sebesar 76,37, nilai
AKUNTABILITAS KINERJA BAB III
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 30
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIIinterval IKM 62,51 81,25 Mutu Pelayanan B, kategorisasi BAIK.Pada Tahun 2013
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) dicapai BPKAD sebesar 75,875. Sehingga jika
dibandingkan dengan capaian indikator pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar
0,495%. Pada Tahun 2014, Unsur pelayanan yang memperoleh penilaian baik akan
diupayakan untuk ditingkatkan lagi menjadi sangat baik atau paling tidak dipertahankan
untuk memperoleh penilaian baik. Unsur kesopanan dan keramahan pelayanan mendapat
nilai rata-rata tertinggi diantara unsur pelayanan yang lain, yakni sebesar 3,160. Unsur
pelayanan yang mendapat nilai terendah adalah unsur kecepatan pelayanan, yakni
sebesar 2,980. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengamatan, rendahnya nilai unsur
ini pada umumnya disebabkan oleh :
1. Kurangnya pemahaman SKPD terhadap prosedur pengelolaan keuangan daerah
sehingga masih terjadi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya tidak
tepat( PPK SKPD belum optimal sebagai fungsi verifikator, sehingga pengajuan dana
yang belum tepat ( baik secara penganggaran dan prosesnya masih lolos ke BUD ).
2. Pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh SKPD tidak dilengkapi data/berkas
kelengkapan pengajuan SPP, SPM oleh PPK SKPD
3. Pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh SKPD diserahkan/ dilakukan menjelang
akhir anggaran, sehingga menumpuk di BPKAD dan membutuhkan waktu relatif lama,
mengingat volume SPM yang tinggi dan proses verifikasi yang harus berjalan. Hal
demikian yang menimbulkan penafsiran bahwa pelayanan BPKAD kurang cepat.
4. Kurang tertibnya SKPD melakukan penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah
ditentukan.
Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik
Bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki integritas,
produktivitas dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan untuk memberikan
pelayanan prima, maka ditetapkan Standar Operasional Prosedur ( SOP ). SOP ini
menjadi standarisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar, efektif dan
AKUNTABILITAS KINERJA BAB III
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 31
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIIefisien serta dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam
pelaksanaannya. Namun demikian khusus untuk UPT Perkantoran Terpadu yang dibentuk
sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang belum disusun SOP-nya, dan akan
disusun dan ditetapkan bersamaan dengan evaluasi dan penyempurnaan SOP Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 setelah keluar Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 65
tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah.
Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Yang Dapat Menyajikan Laporan
Keuangan dengan Benar Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah, bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Menuju pada itu telah ditetapkan
Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan
Akuntansi. Peraturan Walikota tersebut menjadi pedoman bagi SKPD untuk
melaksanakan akuntansi keuangan daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan
kebijaksanaan akuntansi berbasis akrual, dilaksanakan pengadaan Sistem Aplikasi
Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dengan Web Based (e-finance) sebagai
penyempurnaan aplikasi yang lama menggunakan Dekstop Based. Selanjutnya
sosialisasi, bimbingan teknis/pelatihan tentang Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan
Daerah Berbasis Akrual dilaksanakan kepada 100 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Malang, masing-masing diikuti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) dan
Bendahara Pengeluaran SKPD. Pendampingan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan
Daerah Berbasis Akrual SKPD dilakukan selama 12 bulan, sehingga diharapkan Pejabat
AKUNTABILITAS KINERJA BAB III
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 32
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIIPenatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD
dengan Benar sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Pada tahun 2014, ditargetkan 50
PPK-SKPD dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD dengan benar sesuai Standar
Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual, yang akan lebih meningkat pada tahun-
tahun berikutnya.
Opini Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) terhadap Laporan Keuangan Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Malang, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.
BPK sesuai peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara ( SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan
keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan
juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi
signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang, penilain atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern
yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian
atas laporan keuangan secara keseluruhan. Hal-hal tersebut diatas menjadi dasar
memadai bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyatakan Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang.
Tahun 2014 ditargetkan opini Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) terhadap
Laporan Keuangan Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) sama seperti
2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2012 dan tahun 2013. Beberapa kebijakan Pemerintah
Kota Malang dalam rangka pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah
diharapkan menjadi point penilaian BPK dalam rangka mencapai Opini Wajar Tanpa
Pengecualian ( WTP) antara lain :
1. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) berbasis akrual mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
AKUNTABILITAS KINERJA BAB III
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2014 33
PENDAHULUAN BAB IAKUNTABILITAS KINERJA BAB IIIAkrual. Pada Pemerintah Daerah mel