LAPORAN EVALUASI
Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
TAHUN 2009
PENDAHULUAN
Laporan Evaluasi
I. Gambaran Umum
Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa status
hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk
yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah kesatuan Republik
Indonesia pada hakikatnya diberikan perlindungan dan
pengakuan.
Hal tersebut tercantum dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) yang
berbunyi :
(1)Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan udang-undang ;
(2)Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan
ditetapkan dengan undang-undang.
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 diatas, maka warga Negara
dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang
berkaitan dengan masalah kependudukan baik yang bersifat
administrative maupun langsung dilindungi secara hukum.
Namun dalam perkembangannya lebih dari 6 dekade, Republik
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 2
Laporan Evaluasi
Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur secara
terperinci tentang pengelolaan Administrasi Kependudukan. Akan
tetapi, aturan yang berkaitan dengan masalah kependudukan
masih menggunakan produk hukum Hindia Belanda yakni ;
- Staatblads 1917 nomor 130 yang mengatur
Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk
Golongan Tionghoa [Reglement Op Het Houden Der
Registers Van Den Eugerlijken Stand Voord de Chineezen];
- Staatblads 1927 nomor 564 tentang Penyelenggaraan
Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan
Penduduk Indonesia yang tidak termasuk dalam Kaula-
Kaula Daerah Swapraja di Jawa dan Madura [Reglement Op
Het Van de Registers Van de Burgelijken Stand Voor Eenige
Groepen Van De Niet Tot De Onderhoorigen Van Een
Zelfbestuur Behoorende Ind. Bevolking Van Java En
Madura];
- Staatblads 1933 Nomor 74 tentang Ordonansi Perkawinan
Orang-orang Indonesia-Kristenn Di Jawa, Minahasa, dan
Ambon ;
- Staatblads 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Catatan Sipil
Untuk Orang-orang Indonesia-Kristen ;
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 3
Laporan Evaluasi
Seiring berkembangnya kebutuhan warga Negara, dan disertai
keinginan Pemerintah untuk memiliki alat hukum yang jelas
mengatur tentang masalah pengelolaan kependudukan, maka
disusunlah Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagai implementasi amanat UUD
1945.
Dengan demikian, kini masyarakat dapat memperoleh hak dalam
hal perlindungan dan pengakuan hukum kependudukannya,
serta memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Warga
Negara baik warga Negara Indonesia, maupun Warga Negara
Asing yang tinggal sementara dan atau menetap di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai Instansi Pelaksana Kependudukan Daerah, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon harus dengan
saksama dan berkesinambungan mensosialisasikan keberadaan
UU No. 23 Tahun 2006 yang dipertegas dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang
merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi
Kependudukan di Daerah.
Hal tersebut diupayakan agar masyarakat, baik yang berstatus
WNI maupun WNA memahami secara jelas hak dan kewajibannya
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 4
Laporan Evaluasi
serta mengetahui system prosedur pengelolaan administrasi
kependudukan di wilayah tempat tinggalnya.
Dengan terlaksananya penyebarluasan informasi langsung
tersebut, output yang diharapkan dapat tercapai secara optimal
dan memberikan manfaat yang besar terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Instansi yang bersifat pelayanan kepada
masyarakat.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi pada Bidang Data dan Informasi Kependudukan SKPD
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun
Anggaran 2009 ini, maka dianggap perlu melaporkan hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan selama periodic tahun berjalan
dalam bentuk Laporan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan dan
Pembinaan Administrasi Kependudukan Tahun 2009.
Adapun penyusunan tersebut dimaksudkan untuk dijadikan
bahan evaluasi kinerja tahunan dan menjadi acuan dalam
menentukan arah kebijakan di tahun yang akan datang.
II. Dasar Hukum
1. Undang-undang RI nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah ;
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 5
Laporan Evaluasi
2. Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan ;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kota Cilegon tahun 2003 nomor 165) ;
4. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon ;
5. Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan
Penyuluhan, Operasi dan Pembinaan dan Penertiban
Kependudukan di Kota Cilegon.
III. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Bidang Data dan Informasi Kependudukan ini
disusun dengan maksud ;
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan pada
Instansi Pelaksana Kependudukan Kota Cilegon ;
2. Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009 ; dan
3. Diperolehnya hasil evaluasi kinerja Bidang Data dan
Informasi Kependudukan SKPD Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon.
Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah :
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 6
DESKRIPTIF PELAKSANAAN KEGIATAN
Laporan Evaluasi
- Meningkatnya etos kerja pegawai negeri sipil sebagai
pengemban amanat dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi serta penentuan arah kebijakan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi bidang Data dan Informasi
Kependudukan untuk masa yang akan datang.
IV. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan kegiatan : 02 Januari 2009 s/d
31 Desember 2009.
Tempat : Wilayah Administratif
Kota Cilegon.
II.1. Pembinaan dan Penyuluhan Langsung Kependudukan dan Catatan Sipil
II.1.1 Latar Belakang
Dokumen kependudukan sebagai dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan
hukum, merupakan suatu alat bukti otentik yang dihasilkan
sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil. Hal tersebut sesuai dengan definisi “Dokumen
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 7
Laporan Evaluasi
Kependudukan” yang tercantum dalam Bab I Ketentuan
Umum Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. Dengan
demikian, kepemilikan dokumen kependudukan secara lengkap
bagi seorang penduduk, baik Warga Negara Indonesia maupun
Asing harus dimiliki secara lengkap. Dan hal itu merupakan suatu
kewajiban bagi setiap penduduk.
Sebelum terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini,
tingkat kesadaran masyarakat Kota Cilegon hanya sebatas
memiliki identitas saja. Akan tetapi tidak memahami secara jelas
kegunaan, fungsi dan ketetapan hukum tentang kepemilikan
dokumen kependudukan tersebut. Terlebih lagi masyarakat Kota
Cilegon yang secara wilayah masih awam tentang apa yang
dimaksud dengan kedudukan dokumen kependudukan bagi diri
sendiri.
Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, maka selaku
pelaksana/penyelenggara Administrasi Kependudukan, sesuai
dengan ketentuan umum UU no 23 TAhun 2006, maka perlu
diadakan suatu kegiatan pembinaan dan penyuluhan langsung
kepada masyarakat di wilayah yang diidentifikasikan masih
kurang pemahaman tentang perlunya memiliki kelengkapan
dokumen kependudukan.
Sesuai dengan Rencana Kinerja Bidang Data dan Informasi
Kependudukan yang tercantum dalam matriks Renja Tahunan
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 8
Laporan Evaluasi
SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun
2009, maka sudah sepatutnya kegiatan Pembinaan dan
Penyuluhan Langsung Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut
diselenggarkan guna memberikan pemahaman dan pemberian
informasi langsung kepada masyarakat.
II.1.2 Waktu Pelaksanaan
Adapun jadwal pelaksanaan dan lokasi kegiatan sebagai berikut ;
No Kecamatan KelurahanTanggal
PelaksanaanKet
.
1 Grogol Gerem 16-03-2009
2 Pulomerak Mekarsari 17-03-2009
3 Citangkil Citangkil 18-03-2009
4 Ciwandan Gn. Sugih 19-03-2009
5 Cilegon Ciwaduk 20-03-2009
6 Cibeber Kedaleman 23-03-2009
7 Jombang Jombang Wetan 24-03-2009
8 Purwakarta Ramanuju 25-03-2009
II.1.3 Tim Pelaksana Kegiatan
Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Langsung Kependudukan
dan Catatan Sipil Tahun 2009 ini dilaksanakan oleh Tim
Pelaksana Kegiatan yang merupakan gabungan dari beberapa
Dinas/Instansi terkait yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon nomor :
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 9
Laporan Evaluasi
470/ 45 /DKCS / 2009. Adapun Dinas/Instansi terkait yang
tergabung dalam Tim Pelaksana adalah sebagai berikut ;
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon : 9
orang
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon: 4 orang
3. Pemerintah Kecamatan : 2 orang
4. Pemerintah Kelurahan : 2 orang
5. Pengurus RT/RW : 2 orang
Secara keseluruhan, unsur Tim Pelaksana diatas merupakan
pelaksana bagi 8 (delapan) lokasi pembinaan. Adapun Surat
Keputusan dan Surat Perintah terlampir dalam lampiran laporan
ini.
II.1.4 Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Untuk memberikan kemudahan dan persamaan persepsi dalam
melaksanakan tugas, Tim Pelaksana memiliki koridor petunjuk
pelaksanaan teknis kegiatan sebagai berikut ;
1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan yang ada dan didasarkan kepada
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 10
Laporan Evaluasi
persetujuan kesiapan dan kesediaan aparatur yang
berwenang pada lokasi kegiatan ;
2. Koordinasi awal dilakukan di Kantor Kelurahan setempat
untuk diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Pelaksana
kepada anggota Tim Pelaksana dari unsure di luar Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon ;
3. Target lokasi pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan
Langsung Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009
adalah :
a. Tempat tinggal penduduk sementara / Kost-an ;
b. Rumah Tinggal Sementara / Rumah Kontrakan ;
c. Mess/Guest House ; dan
d. Rumah Toko (Ruko).
4. “Sasaran”adalah penduduk sementara yang mendiami
tempat tinggal sementara ;
5. Untuk memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat,
Tim Pelaksana dipandu langsung oleh pengurus RT/RW
setempat ;
6. Kelengkapan Dokumen Kependudukan yang diperiksa Tim
adalah kepemilikan :
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
b. Kartu Keluarga ;
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 11
Laporan Evaluasi
7. Apabila diketahui bahwa “sasaran” kegiatan belum
memiliki 2 (dua) jenis dokumen kependudukan dimaksud,
maka “sasaran” kegiatan dicatat dan mengisi surat
pernyataan yang telah disediakan ;
8. “Sasaran” kegiatan yang telah dicatat, diarahkan untuk
segera mengurus kelengkapan dokumen kependudukan
dimaksud, maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan
kegiatan ;
9. Bagi “sasaran” yang telah memiliki Dokumen
Kependudukan dimaksud, namun ditemukan bahwa masa
berlakunya telah usai, maka “sasaran” diarahkan untuk
segera memperbaharui dokumen kependudukannya.
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 12
Laporan Evaluasi
II.1.5 Hasil Pelaksanaan Kegiatan
No Lokasi Hasil Yang Diperoleh
1 Kel. Gerem
- “Sasaran” yang masih memiliki KTP luar wilayah Kota Cilegon, namun belum
memiliki Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 39 (Tiga Puluh
Sembilan) Jiwa
- “Sasaran” yang belum memiliki Dokumen Kependudukan dimaksud, sebanyak :
10% dari Target yang ditemukan
- Mayoritas profesi “sasaran”adalah sebagai Karyawan Swasta, Pedagang, dan Buruh
Tidak tetap (Outsourcing).
2 Kel. Mekarsari - “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota
Cilegon, melainkan kaum urban/pendatang dari luar wilayah Kota Cilegon ;
- Sasaran” yang masih memiliki KTP luar wilayah Kota Cilegon, namun belum memiliki
Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 42 (Empat Puluh Dua) Jiwa
- “Sasaran” yang memiliki Dokumen Kependudukan dimaksud, namun habis masa
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 13
Laporan Evaluasi
No Lokasi Hasil Yang Diperoleh
berlakunya : 5% dari Target yang ditemukan
- Mayoritas profesi “sasaran”adalah sebagai Karyawan Swasta, Pedagang, dan Buruh
Tidak tetap (Outsourcing), Pekerja Hiburan Malam.
3 Kel. Citangkil - “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota
Cilegon, melainkan kaum urban/pendatang dari luar wilayah Kota Cilegon yakni
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan beberapa wilayah Sumatera
lainnya ;
- Sasaran” yang masih memiliki KTP luar wilayah Kota Cilegon, namun belum memiliki
Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 38 (Tiga Puluh Delapan) Jiwa
- “ Sasaran” tersebut menganggap masih belum memiliki kepastian dalam memilih
tempat tinggal sementara karena belum memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerja
serabutan ;
- “Sasaran” yang memiliki Dokumen Kependudukan dimaksud, namun habis masa
berlakunya : 3% dari Target yang ditemukan
- “Sasaran” yang sama sekali tidak memiliki/membawa dokumen kependudukan
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 14
Laporan Evaluasi
No Lokasi Hasil Yang Diperoleh
sebanyak 5% dari target yang ditemukan
- Mayoritas profesi “sasaran”adalah sebagai Karyawan Swasta, Pedagang, dan Buruh
Tidak tetap (Outsourcing), Pekerja Serabutan.
4 Kel. Gunung Sugih
- “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota
Cilegon, melainkan kaum urban/pendatang dari luar wilayah Kota Cilegon ;
- “Sasaran” yang masih memiliki KTP luar wilayah Kota Cilegon, namun belum
memiliki Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 3 (Tiga) Jiwa
- Mayoritas profesi “sasaran”adalah sebagai Karyawan Swasta temporer, Pedagang,
dan Buruh Tidak tetap (Outsourcing), Buruh Pelabuhan, serta pencari kerja.
- Data penduduk di tingkat RT/RW telah tertata dengan rapi, sehingga memberikan
kemudahan dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.
- Hal tersebut merupakan hasil karya para pengurus RT/RW yang selalu dibina secara
intens oleh pihak Kelurahan setempat.
5 Kel. Ciwaduk - “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota
Cilegon, melainkan kaum urban/pendatang dari luar wilayah Kota Cilegon ;
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 15
Laporan Evaluasi
No Lokasi Hasil Yang Diperoleh
- Sasaran” yang masih memiliki KTP luar wilayah Kota Cilegon, namun belum memiliki
Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 44 (Empat Puluh Empat) Jiwa
- Ditemukan kepemilikan Ganda Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 orang ;
- Atas penemuan kasus tersebut, maka tindakan yang dilakukan adalah memberikan
peringatan pertama kepada penduduk yang bersangkutan dan selanjutnya
menahan KTP-nya untuk diproses lebih lanjut di Kantor Kelurahan ;
- Terdapat beberapa “Sasaran” yang belum melaporkan keberadaannya tinggal di
salah satu mess Perusahaan Hiburan ;
- Tindakan yang ditempuh adalah memanggil pengelola mess secara langsung dan
menyelesaikan masalah tersebut di Kantor Kelurahan setempat.
6 Kel. Kedaleman - “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota
Cilegon, melainkan kaum urban/pendatang dari luar wilayah Kota Cilegon ;
- Mayoritas “Sasaran” yang ditemui telah tinggal lebih dari 1 (satu) tahun di tempat
tinggal sementaranya, namun belum memiliki kelengkapan dokumen
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 16
Laporan Evaluasi
No Lokasi Hasil Yang Diperoleh
kependudukan yang memadai namun masih memiliki KTP daerah asal ;
- Problematika yang timbul adalah tidak dimilikinya biaya pengurusan kepindahan
dari tempat asal sehingga sulit untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan
wilayah Kota Cilegon ;
7 Kel. Jombang Wetan
- “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota
Cilegon, melainkan kaum urban/pendatang dari luar wilayah Kota Cilegon ;
- Target lokasi yang dituju adalah rumah toko, tempat usaha yang mayoritas
merupakan warga negara indonesia keturunan ;
- Ditemukan pula penghuni tempat tinggal sementara yang hanya tinggal untuk
keperluan akademis/ study pendidikan ;
- Ditemukan “sasaran” yang tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, namun belum memiliki
KTP sebanyak 53 org Wajib KTP ;
8 Kel. Ramanuju - “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 17
Laporan Evaluasi
No Lokasi Hasil Yang Diperoleh
Cilegon, melainkan kaum urban/pendatang dari luar wilayah Kota Cilegon ;
- “Sasaran” yang masih memiliki KTP luar wilayah Kota Cilegon, namun belum
memiliki Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 21 (Dua Puluh Satu)
Jiwa
- Mayoritas penduduk berprofesi sebagai pedagang, supir, pelayan toko dll.
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 18
Laporan Evaluasi
II.1.6 Evaluasi Hasil Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Langsung
Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2009 ini secara umum
berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diselenggarakannya
kegiatan ini. Target dan sasaran yang dituju pun telah sesuai
dengan apa yang telah di identifikasi terlebih dahulu oleh Tim
Pelaksana Kegiatan sebelumnya.
Selain daripada itu, masyarakat merasa nyaman dalam hal
menerima saran, arahan dan perhatian dari Tim Pelaksana
Kegiatan. Bahkan merasa perlu untuk diperluas cakupan
wilayahnya.
Inti dari kegiatan ini bukan seperti halnya operasi yusitisi. Namun
lebih cenderung membina masyarakat dalam memberikan
pengertian tentang pentingnya memiliki kelengkapan dokumen
kependudukan.
Adapun beberapa hal yang patut diperhatikan dan merupakan
kendala yang harus ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :
1. “Sasaran”/Penduduk sementara yang mendiami tempat
tinggal sementara (Kost-an, Rumah Kontrakan, Mess)
mayoritas telah tinggal lebih dari 6 (enam) bulan.
Beberapa diantaranya telah memiliki dokumen
kependudukan, walaupun bukan dokumen kependudukan
yang dikeluarkan Pemerintah Kota Cilegon ;
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 19
Laporan Evaluasi
2. Penduduk yang masih memiliki KTP daerah asal tersebut,
sampai saat terlaksananya kegiatan ini dilapangan secara
langsung, belum mengurus kepindahannya dari daerah
asal dengan alasan biaya dan ketidaktahuan
masyarakat tentang ketentuan hukum administrasi
kependudukan yang berlaku ;
3. Selain jarak tempuh yang jauh, penduduk sementara
tersebut tidak memiliki anggapan yang penting akan
dokumen kependudukan ;
4. Atas dasar hasil yang diperoleh diatas, maka Tim
Pelaksana Kegiatan yang tergabung dari beberapa unsur
Dinas/Instansi terkait, memberikan arahan dan peringatan
kepada penduduk sementara yang dianggap perlu
diberikan pembinaan dan penyuluhan langsung secara
intensif ;
5. Seluruh “sasaran” yang ditemukan, diberikan Surat
Pernyataan yang diisi langsung olehnya untuk selanjutnya
diserahkan kepada aparatur Pemerintah Kelurahan
setempat dan dilakukan Pemanggilan kepadanya dengan
rentang waktu 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya
kegiatan ini ;
6. Bagi “sasaran” yang telah memiliki salinan Surat
Pernyataan, WAJIB mengurus kelengkapan dokumen
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 20
Laporan Evaluasi
kependudukannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Cilegon Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.
Dengan diperolehnya hasil evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan dan Penyuluhan Langsung Kependudukan dan
Catatan Sipil Tahun 2009, diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan
perencanaan kinerja tahun 2010 khususnya untuk Bidang Data
dan Informasi Kependudukan sebagai pelaksana tugas pokok dan
fungsinya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon.
II.2. Sosialisasi Undang-undang nomor 23 Tahun 2006
II.2.1 Latar Belakang
Undang-undang nomor 23 tahun 2006 lahir dengan latar
belakang yang cukup menarik. Diawali dengan belum dimilikinya
undang-undang yang mengatur secara jelas tentang
perlindungan dan pengakuan status kewarganegaraan bagi
seorang penduduk yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pada saat NKRI terbentuk, aturan atau ketentuan hukum yang
berlaku pada masa itu masih mempergunakan beberapa
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 21
Laporan Evaluasi
ketentuan hukum yang dibuat pada zaman Hindia Belanda.
Aturan-aturan tersebut secara umum masih bersifat
pengklasifikasian penduduk berdasarkan ras suku bangsa. Hal
tersebut melahirkan suatu pemikiran tentang bagaimana suatu
aturan /ketentuan dapat mengatur masalah kependudukan
secara menyeluruh dan tidak mendikotomikan objek hukum yang
dimaksud.
Beberapa hal yang perlu diketahui tentang aturan Hindia Belanda
tersebut adalah sebagai berikut :
- Staatblads 1917 nomor 130 yang mengatur
Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk
Golongan Tionghoa [Reglement Op Het Houden Der
Registers Van Den Eugerlijken Stand Voord de Chineezen];
- Staatblads 1927 nomor 564 tentang Penyelenggaraan
Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan
Penduduk Indonesia yang tidak termasuk dalam Kaula-
Kaula Daerah Swapraja di Jawa dan Madura [Reglement Op
Het Van de Registers Van de Burgelijken Stand Voor Eenige
Groepen Van De Niet Tot De Onderhoorigen Van Een
Zelfbestuur Behoorende Ind. Bevolking Van Java En
Madura];
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 22
Laporan Evaluasi
- Staatblads 1933 Nomor 74 tentang Ordonansi Perkawinan
Orang-orang Indonesia-Kristenn Di Jawa, Minahasa, dan
Ambon ;
- Staatblads 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Catatan Sipil
Untuk Orang-orang Indonesia-Kristen ;
Ketentuan hukum yang disebutkan diatas, kesemuanya hanya
mengatur sebagaian kecil proses Administrasi Kependudukan.
Secara garis besar, aturan tersebut hanya mengatur tentang
Pencatatan Perkawinan dan Pencatatan Kelahiran guna
menentukan Status Kewarganegaraan seorang penduduk suku
bangsa tertentu yang proses hukumnya terjadi diwilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Demi menjaga stabilitas nasional NKRI, serta keinginan
dimilikinya aturan hukumn yang mengatur secara lengkap akan
masalah kependudukan, maka disusunlah Rancangan Undang-
Undang tentang Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah
pada tahun 2005. Proses pengesahan RUU tersebut, lalu
disempurnakan oleh Lembaga Legislatif pada waktu itu sehingga
terbitlah Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.
Sejalan dengan perkembangan waktu, tentunya dalam
mengimplementasikan keberadaan Undang-undang nomor 23
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 23
Laporan Evaluasi
Tahun 2006, maka disusun pula Peraturan Pemerintah nomor 37
tahun 2007 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal
tersebut diperuntukan dalam rangka memberikan kemudahan
pemahaman bagi Instansi Pelaksana, Penyelenggara, Unit
Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, dan bagi penduduk
dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
II.2.2 Waktu Pelaksanaan
Adapun jadwal pelaksanaan dan lokasi kegiatan sebagai berikut ;
No Peserta TempatTanggal
PelaksanaanWaktu
1Sekretaris KecamatanSe-Kota Cilegon
Ged. Pertemuan SMA Negeri 2 KS
11-08-200909.00
s/d Selesai
2Kasi Pemt. Kecamatan se-Kota Cilegon
Ged. Pertemuan SMA Negeri 2 KS
11-08-200909.00
s/d Selesai
3Seklur se-Kota Cilegon
Ged. Pertemuan SMA Negeri 2 KS
11-08-200909.00
s/d Selesai
4Perwakilan Pengurus RW
Ged. Pertemuan SMA Negeri 2 KS
11-08-200909.00
s/d Selesai
5Perwakilan Pengurus RT
Ged. Pertemuan SMA Negeri 2 KS
12-08-200909.00
s/d Selesai
Jumlah Peserta Hari I 150 orang
Jumlah Peserta Hari II 150 orang
II.2.3 Tim Pelaksana Kegiatan
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 24
Laporan Evaluasi
Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Langsung Kependudukan
dan Catatan Sipil Tahun 2009 ini dilaksanakan oleh Tim
Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat dan Pelaksana pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon yang ditetapkan
oleh Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon nomor : 470/Kep-479 /BDI/ 2009. Adapun
Susunan Panitia Sosialisasi UU 23 Tahun 2006 adalah sebagai
berikut ;
1. Penanggungjawab : Kepala DKCS Kota Cilegon
2. Ketua : Kabid. Data dan Informasi
Kependudukan
3. Anggota : -Sekretaris DKCS Kota Cilegon
-Kabid. Catatan Sipil
-Kasi. Pelaporan dan Informasi
Kependudukan
-Kasi. Pengolahan Data Kependudukan
-Pelaksana DKCS Kota Cilegon
II.2.4 Teknis Kegiatan
Dalam pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
membagi dalam 2 (dua) jenis kegiatan. Adapun kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut ;
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 25
Laporan Evaluasi
1. Audiensi dengan aparat pemerintahan dan mitra kerja
Pemerintah Kota Cilegon ;
2. Pemasangan Baillboard yang berisi himbauan kepada
masyarakat, tentang arti penting kepemilikan Dokumen
Kependudukan.
II.2.5 Hasil Kegiatan
1. Sosialiasasi / Audiensi dengan Aparat Pemerintah dan
Mitra Kerja Pemerintah Kota Cilegon.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, acara dibagi dalam 2 (dua)
segment yaitu, sesi pemaparan oleh Tim Narasumber yang
berasal dari DKCS Kota Cilegon, dan sesi tanya jawab dengan
audiens yang menghadiri acara tersebut.
Sistematika pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut ;
Hari : Selasa
Tanggal : 11 – 12 Agustus 2009
Waktu : 09.00 BBWI s/d Selesai
Tempat : Ged. Pertemuan SMN Negeri 2 KS Cilegon
Narasumber : -Kepala DKCS Kota Cilegon
-Kepala Bidang Kependudukan DKCS Kota
Cilegon
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 26
Laporan Evaluasi
1. Pemaparan oleh Kepala DKCS Kota Cilegon
a) Latar belakang lahirnya UU No. 23 Tahun 2006 didasari
oleh kondisi dan situasional NKRI yang sama sekali
belum memliki ketentuan hukum yang jelas dan
mengatur tentang masalah kependudukan yang bersifat
menyeluruh ;
b) Dasar hukum yang dipakai masih sebatas pengaturan
tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan
Pencatatan Sipil yang ruang lingkupnya kepada Suku
bangsa tertentu yang mendiami wilayah NKRI yaitu,
Staatsblads atau aturan hukum peninggalan masa
“pendudukan” Belanda ;
c) Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, merupakan implementasi dari
perlindungan hukum Warga Negara di Indonesia sesuai
dengan amanat UUD 1945 pasal 26 ayat (1) dan (2) ;
d) Dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, point terpenting yang dapat
disimpulkan adalah sebagai berikut :
1. Warga Negara memiliki hak atas perlindungan status
kewarganegaraanya di mata hukum;
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 27
Laporan Evaluasi
2. Warga Negara memiliki kewajiban dalam memiliki
kelengkapan Dokumen Kependudukan, baik kejadian
Kelahiran, Perkawinan, Kematian, dan Pengesahan
/Pengakuan Anak;
3. Proses administrasi kependudukan menjadi lebih
terarah, tertib, dan memberikan kepastian
perlindungan hukum bagi masyarakat dan jaminan
keamanan Data Kependudukan setiap Warga Negara.
e) Dimilikinya Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagai implementasi UU Nomor 23
Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 yang merupakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan UU
Nomor 23 Tahun 2006.
2. Pemaparan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi
a) Pasal 5 huruf “ a ” sampai dengan “ f ” UU nomor 23
tahun 2006 menyebutkan bahwa : Pemerintah
berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan
Administrasi Kependudukan secara Nasional, yang
dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan :
1. Koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi
Kependudukan ;
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 28
Laporan Evaluasi
2. Penetapan sistem, pedoman, dan standar
pelaksanaan Administrasi Kependudukan ;
3. Sosialisasi Administrasi Kependudukan ;
4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan ;
5. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan
berskala nasional ; dan
6. Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko
Dokumen Kependudukan.
b) Berdasarkan 6 (enam) pointer diatas, maka jelas bahwa
penetapan Sistematika Administrasi Kependudukan
harus bersifat Nasional, terstandarisasi, dan menjadi
pedoman pengelolaan bidang Adminduk dalam upaya
penertiban administrasi kependudukan di tingkat daerah
dan acuan dalam menyusun peraturan-peraturan daerah
oleh Kabupaten/Kota dan Propinsi.
c) Dalam hal penyajian dan pengelolaan Data
Kependudukan, harus dilakukan secara Nasional dan
menyajikan Data Kependudukan yang menggambarkan
kondisi Nasional pula dengan menggunakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang
disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 29
Laporan Evaluasi
d) Pasal 7 huruf “ f “ juga menerangkan tentang
penuggasan kepada Desa/Kelurahan untuk
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan berdasarkan Asa Tugas Pembantuan. Hal
ini pula yang menjadikan peran Kelurahan penting
kedudukannya untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya yang berkaitan dengan
Peristiwa Kependudukan;
e) Mengacu Pasal 7 huruf “ f “ UU nomor 23 tahun 2006,
Mitra Kerja Pemerintah Kota Cilegon yakni Pengurus
RT/RW juga berperan aktif dalam mengawasi, mengelola,
dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Peristiwa
Penting Kependudukan, sehingga terkendalinya
Administrasi Kependudukan di tingkat paling bawah,
yakni masyarakat itu sendiri.
3. Pemaparan oleh Kepala Bidang Kependudukan
a) Dalam pelaksanaan Proses Pendaftaran Penduduk, baik
WNI maupun WNA, tentunya akan menemukan banyak
kendala-kendala bagi masyarakat yang belum
mengetahui Bagaimana Proses Pendaftaran Penduduk
berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK);
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 30
Laporan Evaluasi
b) SIAK adalah Aplikasi yang merupakan unsur sarana
utama dalam melakukan prosedur Pendaftaran
Penduduk yang menerbitkan Nomor Induk Penduduk
sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu
Tanda Penduduk (KTP);
c) Alur Aktivitas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 :
4. Pemaparan oleh Kepala Bidang Catatan Sipil
a) UU nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah :
Peroses Pembuatan Catatan Peristiwa Penting dalam kehidupan seseorang pada register akta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta.
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 31
Laporan Evaluasi
b) Peristiwa Penting yang dimaksud diatas adalah Kejadian
yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan,
pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak,
perubahan nama, perubahan kewarganegaraan maupun
peristiwa penting lainnya;
c) Keuntungan bagi masyarakat dalam kepemilikan
Kelengkapan Dokumen Penduduk seperti Akta Kelahiran
adalah :
Sebagai bukti sah dan legalitas identitas diri di mata hukum, serta penentuan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang diperlukan sebagai dasar :
1. Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya ;
2. Perlindungan Hukum Negara ;3. Persyaratan dibidang akademis, ketenagakerjaan, pencatatan
sipil, status kewarganegaraan, dan kedudukan dalam hukum perdata, waris dan sebagainya.
d) Sistem Prosedur Pembuatan Akta-akta Catatan Sipil :
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 32
Laporan Evaluasi
II.2.6 Pemasangan Bailboard “Himbauan Masyarakat” dalam rangkaSosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2006
Sebagai bentuk pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang nomor
23 Tahun 2006, tentu perlu di lakukan secara intens dari Pihak
Instansi Pelaksana Daerah kepada masyarakat agar informasi
yang akan disampaikan tepat tertuju dengan sasaran kegiatan
dimaksud.
Berdasarkan amanat UU nomor 23 Tahun 2006 Pasal 5 huruf
“c”, maka perlu dilakukan pemberian Sosialisasi secara langsung
melalui media iklan layanan masyarakat seperti pemasangan
Baillboard di beberapa titik lokasi yang dianggap strategis
sehingga masyarakat dapat membaca, mengerti dan memahami
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 33
Laporan Evaluasi
secara visual tentang Pentingnya memiliki Kelengkapan
Dokumen Kependudukan.
Sebagai langkah awal kegiatan sosialisasi UU nomor 23 tahun
2006 ini, maka titik-titik lokasi strategis dimaksud adalah :
1. Terminal Terpadu Merak : 1 titik
2. MI Kec. Purwakarta : 1 titik
3. Krenceng-Citangkil : 1 titik
4. Pertigaan G. Sugih : 1 titik
5. SMUN 1 Kavling-Cilegon : 1 titik
6. Pertigaan Kantor Kec. Cibeber : 1 titik
7. Pertigaan Jalan Masuk PCI : 1 titik
8. RSUD Panggungrawi : 1 titik
9. Ged. Diklat KS : 1 titik
10. Simpang Tiga : 1 titik
Hasil yang diharapkan :
a) Memberikan informasi akurat tentang tertib Administrasi
Kependudukan ;
b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
kepemilikan Identitas Diri maupun Kelengkapan Dokumen
Kependudukan lainnya ;
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 34
P E N U T U P
Laporan Evaluasi
c) Menertibkan Administrasi Kependudukan di tingkat RT/RW,
Kelurahan, Kecamatan dan Dinas/Instansi terkait.
III.1 Kesimpulan
Undang-undang nomor 23 tahun 2006 merupakan dasar
pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang
kemudian di implementasikan pada Peraturan Presiden nomor 37
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 35
Laporan Evaluasi
tahun 2005. Dengan terbitnya UU nomor 23 Tahun 2006 ini maka
;
1. Dimilikinya ketentuan hukum tetap tentang masalah
kedudukan seorang Warga Negara dimata hukum ;
2. Kejelasan perlindungan Data Kependudukan bagi seorang
Warga Negara ;
3. Output Administrasi Kependudukan menjadi basis data
penentuan arah kebijakan pemerintah ;
4. Terbitnya Peraturan Daerah Kota Cilegon nomor 14 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di wilayah Kota Cilegon ;
5. Tertatanya ketertiban penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan dimilikinya Database kependudukan.
Demikian Laporan Kinerja Tahunan Bidang Data dan Informasi
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon periode tahun 2009.
Cilegon, Desember 2009
Kepala Bidang Data dan InformasiSelaku Pengendali Kegiatan
Kepala Seksi Pelaporan Data Kependudukan
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 36
Laporan Evaluasi
Drs. A B D U L L A HNIP. 19630607 198410 1 008
YUSMINAR, SE, MMNIP. 19641016 198603 2 008
Mengesahkan ;Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota CilegonSelaku Penanggungjawab Kegiatan
Hj. BEATRIE NOVIANA, SH, M.SiPembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611130 198603 2 007
Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 37