Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Tahun 2016
Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarkat Islam
Kementerian Agama RI
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 1
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Seiring semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap
pelayanan pemerintah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan. Berbagai program dan kebijakan selama tahun 2016
telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Meskipun
berbagai kelemahan dan tantangan masih ditemukan di hampir
semua bidang tugas dan fungsi, namun terobosan dan upaya
membangun komitmen, integritas, dan kualitas kinerja
keorganisasian menjadi perhatian Ditjen Bimas Islam. Upaya
tersebut bersandar pada sebuah hipotesa umum yang
menyebutkan bahwa jika kinerja birokrasi pemerintah tidak
meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan
kepada masyarakat, maka dalam kurun waktu tertentu, institusi
birokrasi pemerintah, termasuk Ditjen Bimas Islam, secara
perlahan tetapi pasti, akan digugat atau bahkan ditinggalkan oleh
publik. Akibatnya akan berimbas pada pengalihan kepercayaan
publik kepada sektor privat (swasta) yang dianggap dapat
memenuhi tututan secara cepat, efektif, efisien, dan memuaskan.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai salah
satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama merupakan
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 2
organ terpenting dalam pelayanan kehidupan umat beragama
Islam, baik menyangkut unsur-unsur bimbingan, penyuluhan,
pembinaan, pemberdayaan, maupun pengembangan. Beberapa
unsur strategis yang menjadi tugas dan fungsi Ditjen Bimas Islam
adalah bidang urusan agama Islam yang meliputi perkawinan,
pembinaan keluarga, pemberdayaan masjid, penjaminan halal;
bidang penerangan Islam yang meliputi pengembangan dakwah
Islamiyah, penanganan kelompok dan aliran sempalan, kerja sama
kemitraan ormas Islam, pembinaan Qari/Qariah, dan
pengembangan seni budaya Islam; dan bidang pemberdayaan zakat
dan wakaf yang meliputi pengembangan manajemen pengelolaan
zakat dan wakaf, penguatan kelembagaan zakat dan wakaf,
pembinaan kesadaran berzakat dan berwakaf, dan lain sebagainya.
Berdasarkan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan kualitas
kinerja Bimas Islam terus dilakukan menuju lembaga publik yang
profesional, kredibel, dan akuntabel. Ditjen Bimas Islam telah dan
terus mengambil langkah-langkah strategis yang berkaitan dengan
Strategi Peningkatan Kinerja Ditjen Bimas Islam menuju lembaga
pemerintah yang memiliki kinerja terbaik (best performance) dan
pelayanan terbaik (best services) untuk meningkatkan kualitas
masyarakat Islam. Sebagai salah satu bentuk laporan pertanggung
jawaban kinerjanya pada tahun 2016, Ditjen Bimas Islam membuat
pola pengukuran kinerja berdasarkan standar Laporan Kinerja
Beberapa unsur strategis yang menjadi tugas dan
fungsi Ditjen Bimas Islam adalah bidang urusan
agama Islam yang meliputi perkawinan, pembinaan
keluarga, pemberdayaan masjid, penjaminan halal;
bidang penerangan Islam yang meliputi
pengembangan dakwah Islamiyah, penanganan
kelompok dan aliran sempalan.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 3
Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dibuat berdasarkan pada
tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam mempunya tugas, menyelenggarakan
perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan Menteri.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, maka kedudukan,
tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah unsur
pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Menteri Agama.
2. Tugas Pokok
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang bimbingan Masyarakat Islam.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan di bidang bimbingan Masyarakat Islam;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan Masyarakat
Islam;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang
bimbingan Masyarakat Islam;
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan
Masyarakat Islam; dan
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 4
5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam.
C. ASPEK STRATEGIS
Mengacu pada RPJMN 2015-2019 setiap eselon I pada
Kementerian dihimbau untuk memiliki hanya 1 program, seiring
dengan kebijakan tersebut program Ditjen Bimas Islam pada
periode 2015-2019 adalah Program Bimbingan Masyarakat Islam
yang terbagi dalam 5 kegiatan strategis yaitu :
1. Dukungan manajemen dan pelayanan Bimas Islam,
2. Pengelolaan urusan agama dan pembinaan syariah,
3. Pengelolaan dan Pembinaan penerangan Agama Islam,
4. Pembinaan dan pemberdayaan zakat,
5. Pembinaan dan pemberdayaan wakaf.
Pembangunan masyarakat Islam tahun 2016 tidak dapat
dilepaskan dari aspek-aspek strategis yang menjadi pendukung
dalam menjalakan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bimas
Islam. Beberapa aspek strategis diantaranya adalah:
1. Besarnya jumlah umat Islam Indonesia yang berjumlah 87,18 %
dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010 (data BPS), dan
terbesar jumlah muslim di dunia, merupakan jumlah yang
sangat potensial untuk dikembangkan. Meskipun rata-rata umat
Islam Indonesia masih mengalami problem dalam pendidikan,
kesehatan, ekonomi, termasuk politik, namun dari indikator-
indikator yang ada, umat Islam Indonesia dapat menjadi
barometer kemajuan peradaban umat Islam dunia.
2. Pola keberagamaan umat Islam Indonesia yang cenderung
moderat, tidak ekstrim kanan atau kiri, dapat menjadi kekuatan
untuk membangun potensi yang dimiliki, baik dalam bidang
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Ilmu pengetahuan
dan teknologi, pola hubungan antara individu dan kelompok,
sistem sosial yang menjunjung tinggi HAM, persatuan dan
kesatuan, kerukunan, harmoni, dan perdamaian.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 5
3. Besarnya jumlah unit layanan berupa satuan kerja Kantor
Urusan Agama (KUA), Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi yang
tersebar di seluruh nusantara. Cakupan wilayah yang luas dan
persebaran instantsi vertikal tersebut merupakan potensi besar
dalam pembangunan bidang agama Islam.
4. Berdasarkan data yang ada, jumlah masjid dan mushalla di
seluruh nusantara merupakan kekuatan yang dapat dijadikan
sebagai pusat pengembangan gagasan pembangunan sumber
daya manusia yang yang beriman dan bertakwa. Persebaran
masjid dan mushalla yang merata dalam jumlah besar dapat
dijadikan titik simpul penggalangan kekuatan potensi umat, baik
dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun pengembangan
mental-spiritual masyarakat.
5. Menjamurnya pendidikan non-formal yang tumbuh dan
berkembang di tengah masyarakat berupa Taman al-Quran,
majelis ta’lim, pengajian remaja, pengajian rutin di masjid,
pendidikan pra-pengantin, dan sebagainya menjadi potensi bagi
upaya untuk menjaga tradisi luhur bangsa, pengembangan
keilmuan dan kebudayaan Islam yang kaya akan nilai-nilai
moral dan spiritual.
6. Jumlah penyuluh agama Islam yang menyebar di seluruh
nusantara sebagai organ penting pemerintah dalam memberikan
bimbingan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan
ajaran Islam dan berbagai kebijakan pembangunan bidang
agama. Melalui penyuluh, pembangunan bidang agama dapat
menyentuh akar rumput untuk mendapatkan manfaat,
khususnya dalam hubungan dengan kebijakan pembangunan
bidang agama.
7. Berkembangnya media dakwah Islamiyah yang telah masuk ke
berbagai lini kehidupan masyarakat, seperti TV, radio, internet,
HP, media cetak memunculkan harapan besar untuk terus
meluaskan wilayah dakwah dan menjangkau umat yang merata
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 6
dan massif dalam mengembangkan pemahaman keagamaan
yang moderat, toleran, dan seimbang (rahmatan lil-alamin).
8. Besarnya jumlah organisasi massa Islam dari berbagai corak dan
warna keberagamaan menjadi kekuatan untuk menjalankan
roda pembinaan kepada umat Islam. Tugas dan fungsi
pemerintah terbantu dengan peran dan kontribusi ormas dalam
pembinaan umat.
9. Kekayaan seni budaya Islam yang memiliki nilai-nilai luhur
bangsa untuk dijadikan nafas kebudayaan yang potensial untuk
pembangunan peradaban tinggi berbasis keislaman dan
keindonesiaan.
10. Jumlah umat Islam Indonesia yang besar memiliki potensi zakat,
sedekah, dan infak, serta bentuk amal sosial lainnya yang luar
biasa. Amal sosial tersebut merupakan salah satu instrumen
ajaran Islam yang berbasis pada nilai-nilai kesejahteraan dan
keadilan dapat menjadi pusat bagi terbangunnya kesejahteraan
masyarakat. Potensi zakat, sedekah, dan infak, serta bentuk
amal sosial lainnya yang dikelola secara profesional-produktif
akan menghasilkan berbagai kebajikan umum dan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, secara struktural
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dibantu oleh:
1. Sekretariat
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pelayanan dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 7
a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
di lingkungan direktorat jenderal;
b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan direktorat
jenderal;
c. penyiapan penyusunan organisasi, tata laksana, kerja sama,
dan hubungan masyarakat;
d. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan
bantuan hukum;
e. pengelolaan kepegawaian di lingkungan direktorat jenderal;
f. pengelolaan sistem informasi manajemen di lingkungan
direktorat jenderal; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan
dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan direktorat
jenderal.
2. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di
bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Urusan
Agama Islam dan Pembinaan Syariah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan
Kantor Urusan Agama, kemasjidan, produk halal, dan
pembinaan syariah;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepenghuluan,
pemberdayaan Kantor Urusan Agama, kemasjidan, produk
halal, dan pembinaan syariah;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
kepenghuluan,pemberdayaan Kantor Urusan Agama,
kemasjidan, produk halal, dan pembinaan syariah;
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 8
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kepenghuluan,
pemberdayaan Kantor Urusan Agama, kemasjidan, produk
halal, dan pembinaan syariah; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
3. Direktorat Penerangan Agama Islam
Direktorat Penerangan Agama Islam mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang
Penerangan Agama Islam.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penerangan
Agama Islam menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan dan penyuluhan
agama Islam, pengembangan kemitraan umat Islam,
pengembangan musabaqah al-Qur’an dan al-Hadits, publikasi
dakwah dan hari besar Islam serta pengembangan seni
budaya Islam;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan dan penyuluhan
agama Islam, pengembangan kemitraan umat Islam,
pengembangan musabaqah al-Qur’an dan al-Hadits, publikasi
dakwah dan hari besar Islam serta pengembangan seni
budaya Islam;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
bimbingan dan penyuluhan agama Islam, pengembangan
kemitraan umat Islam, pengembangan musabaqah al-Qur’an
dan al-Hadits, publikasi dakwah dan hari besar Islam serta
pengembangan seni budaya Islam;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan
dan penyuluhan agama Islam, pengembangan kemitraan umat
Islam, pengembangan musabaqah al-Qur’an dan al-Hadits,
publikasi dakwah dan hari besar Islam serta pengembangan
seni budaya Islam; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 9
4. Direktorat Pemberdayaan Zakat
Direktorat Pemberdayaan Zakat mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang
pemberdayaan zakat.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
Pemberdayaan Zakat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang sistem informasi dan
penyuluhan zakat, serta pemberdayaan dan pengawasan
lembaga zakat;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan
penyuluhan zakat, serta pemberdayaan dan pengawasan
lembaga zakat;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
sistem informasi dan penyuluhan zakat, serta pemberdayaan
dan pengawasan lembaga zakat;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem
informasi dan penyuluhan zakat, serta pemberdayaan dan
pengawasan lembaga zakat; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
5. Direktorat Pemberdayaan Wakaf
Direktorat Pemberdayaan Wakaf mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang
pemberdayaan wakaf.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
Pemberdayaan Wakaf menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem
informasi, penyuluhan dan kerja sama wakaf, sertifikasi dan
mutasi harta benda wakaf, serta pembinaan nazhir dan
lembaga wakaf;
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 10
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem
informasi, penyuluhan dan kerja sama wakaf, sertifikasi dan
mutasi harta benda wakaf, serta pembinaan nazhir dan
lembaga wakaf;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan sistem informasi, penyuluhan dan kerja sama
wakaf, sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf, serta
pembinaan nazhir dan lembaga wakaf;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengembangan sistem informasi, penyuluhan dan kerja sama
wakaf, sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf, serta
pembinaan nazhir dan lembaga wakaf; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam sampai tingkat unit eselon II secara rinci digambarkan
pada Lampiran 1.
Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Bimas Islam didukung
oleh 273 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti
agama, hukum syari’ah, pendidikan, teknik, administrasi,
manajemen, keuangan, dan sebagainya. Komposisi pegawai Ditjen
Bimas Islam dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel I.1 Statistik Pegawai Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam
Berdasarkan Pendidikan
Unit Eselon II Jenjang Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA D3 S1 S2 S3
Sekretariat 0 0 11 2 44 8 3 68
Ditura Islam dan
Binsyar
0 0 13 7 39 7 0 66
Ditpena Islam 0 1 13 3 24 10 1 52
Ditdaya Zakat 0 0 6 2 27 9 0 44
Ditdaya Wakaf 0 0 5 0 30 6 2 43
Total 0 1 48 14 164 40 6 273
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 11
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Kinerja
Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tujuan dan
sasaran, serta sejauh mana capaian tujuan dan sasaran tersebut
serta kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
BAB II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan
secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar
pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2016 meliputi Renstra
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2015-
2019, Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2016.
BAB III – Laporan Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis
pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap
pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016.
BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi
perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 12
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,
efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:
1. RPJM Nasional Tahun 2015-2019 Bidang Agama
2. Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019
3. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2015-2019
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
A. RPJM Nasional Tahun 2015-2019 Bidang Agama
Kebijakan Nasional di Bidang Agama harus selaras dengan Misi
pembangunan nasional sebagaimana disebut dalam RPJMN 2005-2025
diantaranya yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”. Kata
kunci berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab
merupakan ranah bidang Agama. Dalam hal ini agamalah yang
diharapkan berperan besar dalam membentuk watak atau karakter
bangsa sesuai dengan kata kunci diatas. Agama memiliki andil besar
dalam proses pembentukan karakter, jika agama diajarkan secara benar.
Terdapat hubungan positif antara agama dan pembentukan karakter yang
baik. Peran agama dalam proses membentuk karakter bangsa, adalah
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 13
menjadikan moral agama sebagai ‘pemimpin’ dalam kehidupan bangsa
tersebut sehari-hari.
Sesuai dengan tugas pokok Pemerintah dalam pembangunan
bimbingan masyarakat Islam yaitu membimbing, melayani,
memberdayakan dan mengembangkan umat, arah kebijakan dan strategi
nasional pembangunan bidang agama hingga tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan;
4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan; dan
7. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.
Strategi pencapaian visi pembangunan bidang agama adalah
peningkatan seluruh pelayanan kepada umat beragama agar dapat
menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan tuntunannya serta
peningkatan dan pengembangan pemahaman dalam meningkatkan
kesejahteraan dan tuntunan agama. Karenanya, negara memiliki fungsi
untuk memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan agamanya
dengan baik dan ikut mengupayakan terwujudnya kerukunan internal
umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan
pemerintah.
B. Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019
Sejalan dengan visi, misi dan agenda pembangunan nasional serta
Nawacita Kabinet Kerja 2015 - 2019, Visi Kementerian Agama adalah
“Terwujudnya Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan
Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 14
Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Royong”.
Sejalan dengan visi di atas, Kementerian Agama memiliki misi untuk:
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan
berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
dan keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas
dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan
keagamaan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan
terpercaya.
Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas
dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara
lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas
Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan
agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan
Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai
dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.
Tujuan Pembangunan bidang agama untuk periode 2015 – 2019
adalah:
1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan
beragama.
2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang
harmonissebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang
berkualitas dan merata.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 15
4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan
pembangunan.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang
trasparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
6. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam
menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Adapun strategi untuk merealisasikan keenam tujuan strategis
tersebut dituangkan dalam 6 Sasaran Strategis Kementerian Agama,
terkait bidang Agama, sebagai berikut:
1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan
ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan
bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
a. Meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar
merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
b. Meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi
dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
2. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang
berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan
beragama ditandai antara lain dengan:
a. Meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar
pelayanan menjadi dalam memberikan layanan administrasi
keagamaan pada msyarakat;
b. Meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat
beragama; dan
c. Meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi.
3. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan
potensi ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai
antara lain dengan:
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 16
a. Meningkatnya Pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun;
dan
b. Meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.
4. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang
agama (TA.6) adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang
agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, yang
ditunjukkan antara lain dengan:
a. Meningkatnya predikat opini laporan keuangan Kementerian
Agama;
b. Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP)
Kementerian Agama;
c. Meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian
Agama; dan
d. Menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan
anggaran Kementerian Agama.
C. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2015-2019
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 2015-
2019 merupakan perencanaan jangka menengah Ditjen Bimbingan
Masyarakat Islam yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi
hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Ditjen
Bimbingan Masyarakat Islam beserta strategi yang akan dilakukan untuk
mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang
diamanahkan.
Penyusunan Renstra Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam telah
mengacu pada RPJM Nasional tahun 2015-2019 bidang agama serta
Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan,
khususnya terkait dengan bidang kehidupan beragama yang diarahkan
pada peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui program
Bimbingan Masyarakat Islam.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 17
a. Visi
Dengan mempertimbangkan amanat konstitusi dan amanat rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJM
nasional 2015-2019, maka visi pembangunan Bimas Islam 2015-2019
adalah: “Terwujudnya Masyarakat Islam Indonesia Yang Taat
Beragama Dan Sejahtera Lahir Batin”
b. Misi
Dalam rangka mencapai visi Bimas Islam yang diharapkan, maka misi
Bimas Islam 2015-2019 yang akan dilaksanakan adalah
“Meningkatkan Kualitas bimbingan, layanan keagamaan, dan
pemberdayaan potensi Ekonomi Umat Islam Indonesia”
c. Tujuan dan Sasaran Strategis
Mengacu pada visi dan misi yang akan dicapai, maka tujuan
pembangunan Bimas Islam lima tahun ke depan adalah mewujudkan
tatanan masyarakat Muslim Indonesia yang sejalan dengan visi Bimas
Islam dengan mengoptimalkan kualitas bimbingan, pelayanan,
pemberdayaan, dan pengembangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan
yang ada, dan sinergi dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang
yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam menetapkan sasaran strategis yaitu terwujudnya
suatu kondisi keberagamaan masyarakat Islam Indonesia taat
beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan toleran dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI.
Sasaran strategis tersebut hendak dicapai dalam periode 2015-
2019 menurut lima bidang prioritas, yaitu :
1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2) Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
3) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 18
4) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat, dan;
5) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.
d. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam juga telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan
organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan
IKU telah mengacu pada Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-
2019 dan Renstra Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2015-
2019.
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya
kualitas dan
ketersediaan
bimbingan dan
fasilitasi keagamaan
1. Jumlah penyuluh agama Islam yang
berkualitas di seluruh wilayah
Indonesia;
2. Proporsi lembaga sosial keagamaan
yang difasilitasi dalam memenuhi
standar minimal lembaga
keagaamaan.
Meningkatnya
kualitas pelayanan
kehidupan beragama
umat Islam
1. Jumlah Kantor Urusan Agama yang
memenuhi standar pelayanan dalam
layanan administrasi keagamaan;
2. Jumlah tempat ibadah terfasilitasi
selama lima tahun sampai dengan
tahun 2019;
3. Indeks kepuasan layanan KUA.
Meningkatnya
kualitas dan
akuntabilitas
pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan
1. Dana Zakat yang terhimpun;
2. Persentase tanah wakaf yang
bersertifikat;
3. Meningkatnya jumlah lembaga zakat
(Badan Amil Zakat Provinsi) dengan
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 19
opini "terbaik" audit syariah.
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus
perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: (1) Sebagai wujud nyata
komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja aparatur; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur; (3) Sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4)
Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas
perkembangan dan kemajuan kinerja organisasi; dan (5) sebagai dasar
pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
a. Indikator Kinerja Utama
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam telah membuat Perjanjian
Kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan,
tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak
ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Perjanjian
Kinerja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2016 disusun
dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah
ditetapkan.
Perjanjian Kinerja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun
2016 adalah sebagai berikut:
Tabel II.2 Target Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama TARGET
Meningkatnya
kualitas dan
ketersediaan
bimbingan dan
1. Jumlah penyuluh agama Islam
yang berkualitas di seluruh
wilayah;
2. Proporsi lembaga sosial
2.750 orang
25,39%
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 20
fasilitasi keagamaan yang difasilitasi
dalam memenuhi standar
minimal lembaga keagaamaan.
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kehidupan
beragama
1. Jumlah Kantor Urusan Agama
yang memenuhi standar
pelayanan dalam layanan
administrasi keagamaan;
2. Jumlah tempat ibadah
terfasilitasi selama lima tahun
sampai dengan 2019;
3. Indeks Kepuasan Layanan KUA.
2.858 KUA
600 masjid
/ musholla
67
Meningkatnya
kualitas dan
akuntabilitas
pengelolaan
potensi ekonomi
keagamaan
1. Dana Zakat yang terhimpun;
2. Persentase tanah wakaf yang
bersertifikat;
3. Meningkatnya jumlah lembaga
Zakat (Badan Amil Zakat
Provinsi) dengan opini “terbaik”
audit syariah.
4,5 T
Rupiah
70%
3 BAZNAS
Namun, seiring dengan beberapa kebijakan anggaran, dan
perubahan kebijakan mutasi pimpinan struktural di lingkungan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, maka Ditjen
Bimbingan Masyarakat Islam melakukan beberapa revisi pada target
Indikator Kinerja Utama, diantaranya adalah sebagai berikut :
Tabel II.3
Revisi Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA TARGET REVISI
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat
1. Jumlah penyuluh agama Islam yang berkualitas di seluruh wilayah
2.750 orang
75.313 orang
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 21
Islam 2. Proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagaamaan.
25,39% 25,39%
2 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam
1. Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan
2.858 KUA
2.858 KUA
2. Jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi selama lima tahun sampai dengan tahun 2019
600 masjid/m
ushola
275 masjid/mushol
a
3. Indeks Kepuasan Layanan KUA
67 67
3 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
1. Dana Zakat yang terhimpun
6,7 trilyun rupiah
4,5 triliyun rupiah
2. Meningkatnya jumlah lembaga zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini "terbaik" audit syariah
3 BAZNAS
3 BAZNAS
3. Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat
70% 70%
Definisi operasional indikator yaitu sebagai berikut:
1. Jumlah Penyuluh Agama Yang Berkualitas Di Seluruh Wilayah
Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu unsur penting
dalam upaya peningkatan pemahaman dan Pengalaman ajaran agama
Islam kepada masyarakat, dalam masa pembangunan dewasa ini
peran penyuluh agama Islam dituntut agar mampu menyebarkan
segala aspek pembangunan melalui bahasa agama agar penyuluhan
dapat berhasil, untuk itu seorang penyuluh agama harus dapat
memahami materi da’wah, menguasai betul metode dakwah dan
teknik penyuluhan, sehingga diharapkan penyuluh agama Islam
dapat mencapai tujuan da’wah yaitu dapat mengubah masyarakat
kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera lahir batin,
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 22
diharapkan penyuluh agama Islam dapat berperan pula sebagai
motivator pembangunan.
Berdasarkan pemikiran di atas maka Ditjen Bimas Islam
memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada penyuluh dan di
lingkungan Ditjen Bimas Islam yang meliputi : Penyuluh Agama Islam
dan Penyuluh Non PNS. Dimana Penyuluh Agama Islam didiklatkan
dalam rangka peningkatan kompetensi, Penyuluh Agama Islam Non
PNS diberikan honor untuk menunjang operasional dalam
melaksanakan kegiatan penyuluhan.
2. Proporsi Lembaga Sosial Keagamaan Yang Difasilitasi Untuk
Ditingkatkan Kualitas Pelayanannya Keagamaan
Dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan umat beragama,
Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah menjalin
kerjasama dengan berbagai elemen umat sebagai sebuah kesatuan
yang utuh dalam pembinaan umat Islam. Dengan melibatkan seluruh
elemen umat diharapkan mampu menjangkau lapisan-lapisan
masyarakat dengan berbagai karakteristik dan problematikanya.
Lembaga sosial keagamaan dalam hal ini adalah organisasi
masyarakat tingkat pusat yang memiliki periodesasi kepengurusan
dari sebelum kemerdekaan smpai dengan sekarang.
Terdapat 93 lembaga keagamaan yang bermitra dengan
Kementerian Agama, terbagi dengan beberapa kriteria yaitu :
1. Gerakan pendidikan seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliah,
Matlaul Anwar, dll
2. Gerakan dakwah perkotaan seperti IKADI
3. Gerakan dakwah Pedalaman seperti Hidayatullah, dan Permusi
4. Gerakan pemberdayaan ekonomi umat seperti SI, SII, dan salimah
5. Gerakan penguatan rohani dan keimanan seperti JATMAN, PPTI,
AMTI
6. Gerakan kajian intelektual wanita seperti MIM
7. Gerakan kajian intelektual muslim seperti ICMI
8. Gerakan berbasis masjid seperti DMI dan BKPMRI
9. Gerakan pembinaan mualaf seperti HBMI, PITI dan mualaf center
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 23
10. Gerakan pemberdayaan disabilitas seperti MTTI
11. Gerakan pemberdayaan buruh seperti GASBNDO
Ditjen Bimas Islam memfasilitasi lembaga-lembaga yang memiliki
program sejalan dengan program Ditjen Bimas Islam dengan
memberikan bantuan operasional lembaga sosial keagamaan untuk
digunakan dalam rangka menyukseskan program yang mendukung.
3. Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan
dalam layanan administrasi keagamaan
Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda terdepan merupakan
cerminan dari Ditjen Bimas Islam. Kantor yang tidak hanya melayani
pernikahan ini melakukan pelayanan keagamaan lainnya yang
dibutuhkan oleh masyarakat, berdasarkan PMA nomor 34 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Kecamatan bahwa tugas KUA kecamatan yaitu melaksanakan layanan
dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, dengan
fungsinya yaitu :
(1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan
nikah dan rujuk;
(2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
(3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
Kecamatan;
(4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
(5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
(6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
(7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
(8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
(9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan dan KUA
kecamatan.
Dengan demikian tugas dan fungsi KUA bukan hanya soal
administrasi pernikahan dan kepenghuluan tetapi memiliki cakupan
yang cukup luas. Karena itu KUA harus didukung dengan standar
pelayanan KUA yang memadai sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas
Islam Nomor DJ.II/1209 Tahun 2013 tentang Standar Operasional
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 24
Prosedur pada Kantor Urusan Agama. Peningkatan standar pelayanan
KUA meliputi :
Standardisasi gedung KUA Kecamatan sesuai dengan tipologi;
Sistem, Mekanisme dan Prosedur (pelayanan yang efektif dan
efisien);
Sumber Daya Manusia (profesionalisme pegawai);
Sarana dan Prasarana Pelayanan (kelengkapan sarana dan
prasarana);
Penanganan Pengaduan Masyarakat (penyelesaian pengaduan
masyarakat);
Sistem Informasi Pelayanan Publik (keterbukaan informasi);
Produktivitas (pencapaian target waktu pelayanan).
4. Jumlah Tempat Ibadah Yang Terfasilitasi Selama Lima Tahun
Sampai Dengan Tahun 2019
Masjid dan mushalla merupakan tempat merefleksikan aktifitas
keagamaan umat Islam yang berfungsi sebagai rumah ibadah, pusat
pendidikan, dakwah, dll. Peran penting masjid tercatat dalam sejarah
awal perjuangan dan perkembangan Islam, disaat peristiwa hijrahnya
Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, masjid merupakan
bangunan yang pertama kali didirikan Rasulullah SAW dan para
sahabatnya.
Seiring dengan perkembangan kehidupan beragama di
Indonesia, sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim dan
tersebar di dunia, sehingga memiliki kebutuhan akan sarana rumah
ibadah berupa masjid dan mushalla semakin besar dan tersebar
diseluruh pelosok nusantara. Semangat untuk membangun,
merenovasi dan memakmurkan rumah ibadah tersebut semakin hari
semakin besar.
Ditjen Bimas Islam Sebagai unit yang mengayomi rumah ibadah
umat muslim pun memfasilitasi pembangunan dan pengembangan
masjid dan mushalla dalam bentuk bantuan pembangunan/rehab
rumah ibadah, serta memakmurkan masjid-masjid di Indonesia
sehingga ikut mengembangkan masyarakat disekitarnya.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 25
5. Indeks Kepuasan Layanan KUA
Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dalam
hal ini pelayanan KUA kepada masyarakat merupakan implikasi dari
fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga
kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public
service) dangat strategis karena akan menentukan sejauhmana
pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi
masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya
dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Ditjen
Bimas Islam adalah upaya untuk menggali data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
layanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sesuai dengan
Permenpan Nomor 16 Tahun 2014, survey IKM meliputi pernyataan
sebagai berikut :
(1) Prosedur dan persyaratan pelayanan
(2) Kejelasan petugas pelayanan
(3) Kedisiplinan dan tanggung jawab
(4) Kemampuan petugas
(5) Kepastian jadwal dan kecepatan pelayanan
(6) Keadilan mendapatkan pelayanan
(7) Kesopanan dan keramahan petugas
(8) Kewajaran biaya pelayanan
(9) Kenyamanan lingkungan
(10) Keamanan pelayanan
6. Dana Zakat yang terhimpun
Pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut
membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu
pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu
meningkatnya pemberdayaan ekonomi umat sesuai dengan misi-misi
yang diembannya.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 26
Pelaksanaan zakat di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya
Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984
tentang infaq seribu rupiah selama bulan Ramadhan yang
pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas
Islam dan Urusan Haji nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada
tahun 1999 pengelolaan zakat mulai bersifat nasional semakin
intensif setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999
tentang pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi
landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Pemerintah
dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri
wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan
Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini
dibentuk berdasarkan Keppres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.
7. Meningkatnya jumlah lembaga zakat (Badan Amil Zakat Provinsi)
dengan opini "terbaik" audit syariah
Berkaitan dengan opini “Terbaik” audit syariah, riilnya akan
dilaksanakan pada tahun 2017, dan pada tahun 2016 ini, fokus
pelaksanaan kegiatan dan anggaran diarahkan untuk pra-audit atau
persiapan program jumlah lembaga Zakat (BAZ Provinsi) opini
“Terbaik” audit syariah. Namun, dalam pelaksanaannya pun Ditjen
Bimas Islam sudah melakukan penilaian sementara. Adapun unsur
syariah lembaga zakat yang dinilai adalah :
Pengujian substansi terhadap pengumpulan zakat;
Pengujian substansi terhadap pendistribusian dan pendayagunaan
zakat;
Pengujian substansi terhadap pengelolaan keuangan zakat.
8. Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat
Eksistensi wakaf di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, dalam pasal 49
Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk keperluan
peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberi tanah yang
dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai, perwakafan tanah
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 27
milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977.
b. Indikator Kinerja Pendukung
Dalam pencapaian Indikator-indikator Kinerja Utama Ditjen
Bimas Islam pun didukung oleh indikator-Kinerja pendukung yang
ada di direktorat-direktorat terkait adalah sebagai berikut :
Bidang Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah;
Tingkat pencapaian Bidang Pengelolaan Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah didukung oleh : “Meningkatnya kualitas dan
ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam”,
dengan indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel II.4 Indikator Kinerja Direktorat Urusan Agama Islam
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Jumlah peraturan/kebijakan terkait urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah
5 regulasi
2 Jumlah Penghulu yang terbina 318 penghulu
3 Jumlah Calon penghulu yang terfasilitasi assessment
2500 penghulu
4 Jumlah Calon Penghulu yang terfasilitasi Diklat
2200 penghulu
5 Jumlah PPN/Penghulu luar negeri yang terfasilitasi pembinaan
20 penghulu
6 Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan
2858 KUA
7 Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Layanan KUA
67
8 Jumlah Pembangunan gedung KUA 181 KUA
9 Jumlah Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Tanah KUA
163 KUA
10 Jumlah penyelenggaraan pemilihan KUA teladan
33 Provinsi, 1 Nasional
11 Jumlah penyelenggaraan pemilihan keluarga sakinah teladan
33 Provinsi, 1 Nasional
12 Jumlah Calon Pengantin yang memperoleh 2.000.000
Bidang Pengelolaan Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syari’ah
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 28
fasilitasi Kursus pra nikah pasang
13 Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
1.000 masjid/musholla
14 Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi bantuan
275 masjid/musholla
15 Jumlah Masjid yang memenuhi standar pelayanan
33 masjid/musholla
16 Jumlah Masjid yang teregister 500 masjid
17 Jumlah RPH/RPU/pasar tradisional/pasar modern yang mendapatkan fasilitasi bimbingan dan pengawasan produk halal
60 lokasi
18 Jumlah publikasi /promosi gemar halal 1.000 eks
19 Persentase tersedianya data Urusan Agama Islam yang akurat
65%
Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.
Tingkat pencapaian Bidang Pengelolaan dan Pembinaan
Penerangan Agama Islam didukung dengan “Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam”, dengan
indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel II.5 Indikator Kinerja Direktorat Penerangan Agama Islam
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Jumlah peraturan/kebijakan tentang penerangan agama Islam
5 regulasi
2 Jumlah Penyuluh Agama yang berkualitas 75.313 penyuluh
3 Rasio jumlah penyuluh Agama Islam 1 : 2500
4 Jumlah daerah/lokasi penting (rawan konflik, lokalisasi, LP) yang mendapat penyuluhan
80 lokasi
5 Jumlah Sinergi Bimas Islam, ormas Islam
dan KL dalam Penanganan keumatan dan pemberdayaan umat
7 kegiatan
6 Jumlah penyelesaian konflik intern umat 5 kali
7 Persentase menurunnya pengikut aliran menyimpang dan radikal
100 %
8 Jumlah Penyelenggaraan MTQ/STQ 509
9 Jumlah Pengiriman Delegasi MTQ 10 delegasi
Bidang Pengelolaan Pembinaan
Penerangan Agama Islam
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 29
Internasional
10 Jumlah penyelenggaraan HBI tingkat kenegaraan
6 kegiatan
11 Jumlah Lembaga Keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
32 LK
12 Jumlah siaran keagamaan pada media elektronik yang mendapatkan pengawasan
17 media
13 Jumlah Inventarisasi aset dan situs keagamaan Islam
34 situs
14 Persentase tersedianya data penerangan Agama Islam yang akurat
65%
Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.
Tingkat pencapaian Bidang Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Zakat didukung dengan : ”Meningkatnya Kualitas
dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan”,
dengan indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel II.6 Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Zakat
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Jumlah peraturan/kebijakan di bidang zakat 4 regulasi
2 Jumlah Dana zakat yang terhimpun 4,5 Triliyun
3 Jumlah Event Gerakan Sadar zakat melalui media elektronik
5
4 Jumlah lembaga zakat yang terakreditasi 10
5 Jumlah amil yang telah memenuhi standar kompetensi
1000
6 Jumlah BAZNAS yang terfasilitasi bantuan 1
7 Jumlah Lembaga Zakat yang mendapatkan Sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat
100
8 Jumlah Pengawasan Lembaga Zakat (Audit Syariah pada BAZ dan LAZ)
52
9 Jumlah Promosi/Publikasi Gerakan Sadar Zakat
1000
10 Jumlah Penyelesaian Kasus pada Lembaga Pengelola Zakat
5
Bidang Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Zakat
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 30
11 Persentase tersedianya data zakat yang akurat 65%
12 Jumlah Lembaga Zakat (BAZ) Provinsi dengan opini terbaik audit syariah
3
Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.
Tingkat pencapaian Bidang Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Wakaf didukung dengan ”Meningkatnya Kualitas dan
Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan”, dengan
indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel II.7 Indikator Kinerja Pemberdayaan Wakaf
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Jumlah peraturan/kebijakan di bidang wakaf 4 regulasi
2 Jumlah lokasi tanah wakaf yang bersertifikat 2500 lokasi
3 Jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf 5 kasus
4 Jumlah tanah wakaf yang produktif 30 lokasi
5 Jumlah BWI yang terfasilitasi bantuan 34 BWI
6 Jumlah BWI yang terbentuk 92 BWI
7 Jumlah Midis Billboard tanah wakaf 500 billboard
8 Jumlah Nazir yang terfasilitasi Pembinaan 500 nazhir
9 Persentase tersedianya data wakaf yang akurat 65 %
E. Pagu Anggaran Tahun 2016
Untuk mendukung pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat
Islam, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.996.788.082.000,-,
namun sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016
tentang langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan Tahun Anggaran 2016 maka jumlah anggaran yang dikelola
berkurang menjadi sebesar Rp. 4.996.613.700.000,-.
Bidang Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Wakaf
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 31
Dengan adanya pagu minus anggaran Belanja Pegawai pada
Program Bimbingan Masyarakat Islam Daerah tahun anggaran 2016,
maka Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam mengajukan usulan
tambahan anggaran untuk penyelesaian pagu minus kepada
Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian
Agama. Usulan tersebut dipenuhi dengan sesuai dengan surat
Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2016, sehingga pagu anggaran
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam mengalami perubahan menjadi
Rp5.235.388.249.000,- Dengan pendistribusiannya sebagai berikut :
Tabel II.8 Pagu Anggaran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam
NO NAMA KEGIATAN TARGET
1 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Rp. 41.868.148.000
2 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Rp. 40.948.481.000
3 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Rp. 229.016.988.000
4 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Rp. 1.509.294.950.000
5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam Rp. 3.414.259.682.000
JUMLAH Rp. 5.235.388.249.000
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 32
III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Akuntabilitas Kinerja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam merupakan
bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian
kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2016. Pengukuran dilakukan dengan cara
membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel
sebagai berikut :
Tabel III.1 Realisasi Capaian Kinerja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya
kualitas dan
ketersediaan
bimbingan dan
fasilitasi keagamaan
umat Islam
Jumlah Penyuluh Agama
Islam yang Berkualitas di
Seluruh Wilayah
75.313 58.599 77,81
Proporsi Lembaga Sosial
Keagamaan yang di Fasilitasi
dalam Memenuhi Standar
Minimal Lembaga Keagamaan
60 35 58,33
Meningkatnya
kualitas pelayanan
kehidupan
beragama umat
Islam
Jumlah Kantor Urusan Agama
yang memenuhi standar
pelayanan dalam layanan
administrasi keagamaan
2.858 2.858 100
Jumlah tempat ibadah
terfasilitasi selama lima tahun
sampai dengan tahun 2019
275 333 121,09
Indeks Kepuasan Layanan
KUA
67 67,49 100,73
Meningkatnya
kualitas dan
akuntabilitas
Dana Zakat yang terhimpun 4,5
triliyun
4,4 triliyun 88,89
Meningkatnya jumlah lembaga 3 BAZNAS 3 BAZNAS 100
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 33
pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan
zakat (Badan Amil Zakat
Provinsi) dengan opini
“Terbaik" Audit Syariah
Persentase Tanah Wakaf yang
Bersertifikat
70% 66,91% 95,59
I. MENINGKATNYA KUALITAS DAN KETERSEDIAAN BIMBINGAN DAN
FASILITASI KEAGAMAAN UMAT ISLAM
Salah satu tujuan dalam pembangunan di bidang agama adalah
peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat
dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dengan sasaran
strategisnya yaitu meningkatkan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan
fasilitasi keagamaan umat Islam.
Untuk mengukur tercapainya Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas
dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi Keagamaan Umat Islam, Ditjen
Bimas Islam telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :
(1)Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas di Seluruh Wilayah;
(2)Proporsi Lembaga Sosial Keagamaan yang di Fasilitasi dalam Memenuhi
Standar Minimal Lembaga Keagamaan.
Tabel III.2
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi keagamaan umat Islam
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KATEGORI
1 Jumlah Penyuluh Agama
Islam yang Berkualitas di
Seluruh Wilayah 75.313 62.210 82,60
BELUM
TERCAPAI
2 Proporsi Lembaga Sosial
Keagamaan yang di Fasilitasi
dalam Memenuhi Standar
Minimal Lembaga
Keagamaan
25,39% 17,54,% 69,07 BELUM
TERCAPAI
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 34
1) Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas di Seluruh Wilayah
Tugas penyuluh agama Islam sangatlah penting karena pembangunan
tidak semata-mata membangun manusia dari aspek lahiriah dan jasamani
saja, melainkan juga membimbing dan membangun aspek rohaniah, mental
spiritualnya yang dilaksanakan secara simultan, termasuk dalam
penanganan komflik-konflik bernuansa keagamaan. Penyuluh agama Islam
juga dituntut untuk memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang
tinggi, yaitu rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan yang dapat
digunakan sebagai alat pemersatu bangsa di tengah-tengah masyarakat yang
beraneka ragam latar belakang, suku, agama, ras dan adat istiadat. Dengan
wawasan kebangsaan penyuluh diharapkan memiliki cara pandang tentang
diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan wilayah Republik
Indonesia dan menghargai kebhinekaan untuk tujuan nasional. Penyuluh
agama Islam diharapkan memiliki kemampuan memetakan persoalan umat
dan bangsa ini dengan baik, merespon dan menyelesaikan berbagai
persoalan umat dan bangsa, dimana konflik internal dan konflik antar umat
beragama menjadi persoalan yang sangat sensitive dan mudah tersulut
diberbagai belahan bumi pertiwi.
Pernikahan adalah awal dari sebuah keluarga, yaitu upacara
pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang
(laki-laki dan perempuan) dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan
secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Pengesahan secara
hukum suatu pernikahan dilakukan dengan mencatatkan peristiwa
pernikahan dalam dokumen Negara secara tertulis dan ditandatangani,
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan syarat pernikahan
berdasarkan Undang-undang.
Adapun capaian kinerja pada indikator Penyuluh Agama dan Tenaga
Teknis Keagamaan dalam hal ini penghulu yang difasilitasi dalam pembinaan
dan pengembangan dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel III.3
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Penyuluh dan Tenaga Teknis Keagamaan yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan
INDIKATOR TAHUN TARGET 5 TAHUN
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 35
KINERJA 2015 2016 (2019)
TARGET 80.000 75.313 95.000
REALISASI 78.535 62.210 62.210
CAPAIAN (%) 98,16% 83,13% 65,48%
Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Indikator Penyuluh
dan Tenaga Teknis Keagamaan mengalami penurunan, ini dikarenakan
rasionalisasi pendataan penyuluh yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Islam
bersama dengan Bappenas dalam rangka menguatkan kuota penyuluh
agama Islam non PNS secara nasional, penentuan jumlah penyuluh agama
Islam Non-PNS berbasis pada keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA),
dengan ketentuan 8 (delapan) orang penyuluh agama Islam Non PNS
berdasarkan tugas dan fungsinya yang dibagi dengan spesialisasi di bidang
zakat, wakaf, kerukunan umat, keluarga sakinah, radikalisme dan aliran
sempalan, narkoba dan HIV, dan pengentasan buta aksara Al-Quran. Ditjen
Bimas Islam selain melakukan pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan
oleh Kanwil Provinsi di setiap daerah, juga meningkatkan perkembangan
akademis para penyuluh bersinergi dengan Badan Litbang dan Diklat dengan
mengadakan diklat para penyuluh.
Gambar III.1 Tampilan data Penyuluh PNS dan Non PNS, dan kinerja para penyuluh pada Simpenais.Kemenag.go.id
2) Proporsi Lembaga Sosial Keagamaan yang di Fasilitasi dalam Memenuhi
Standar Minimal Lembaga Keagamaan
Lembaga sosial keagamaan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 36
fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk
berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan
nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ditjen Bimas Islam sebagai unit yang membawahi lembaga sosial
keagamaan yang ada di Indonesia pun berperan dalam meningkatkan
kualitas pelayanan lembaga sosial keagamaan dan pemahaman manajemen
organisasi lembaga sosial keagamaan, sehingga terwujudnya lembaga sosial
keagamaan yang mumpuni dalam menampung aspirasi dan mensejahterakan
kemaslahatan umat.
Terdapat 92 lembaga keagamaan yang bermitra dengan Kementerian
Agama, terbagi dengan beberapa kriteria yaitu :
1. Gerakan pendidikan seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliah, Matlaul
Anwar, dll
2. Gerakan dakwah perkotaan seperti IKADI
3. Gerakan dakwah Pedalaman seperti Hidayatullah, dan Permusi
4. Gerakan pemberdayaan ekonomi umat seperti SI, SII, dan salimah
5. Gerakan penguatan rohani dan keimanan seperti JATMAN, PPTI, AMTI
6. Gerakan kajian intelektual wanita seperti MIM
7. Gerakan kajian intelektual muslim seperti ICMI
8. Gerakan berbasis masjid seperti DMI dan BKPMRI
9. Gerakan pembinaan mualaf seperti HBMI, PITI dan mualaf center
10. Gerakan pemberdayaan disabilitas seperti MTTI
11. Gerakan pemberdayaan buruh seperti GASBNDO
Tabel III.4 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Proporsi Lembaga Sosial
Keagamaan yang difasilitasi dalam Memenuhi Standar Minimal Lembaga
Keagamaan
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN TARGET 5 TAHUN
(2019) 2015 2016
TARGET 60 60 92
REALISASI 40 35 72*
CAPAIAN (%) 66,67 58,33 78,26
*dikurangi MUI, NU dan Muhammadiyah
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 37
Dari tabel diatas jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi
mengalami angka penurunan, hal ini dikarenakan kebijakan anggaran yang
hanya mencakup 35 lembaga. Sementara 3 lembaga yang menjadi prioritas
Ditjen Bimas Islam yang difasilitasi adalah MUI, NU dan Muhammadiyah
yang selalu difasilitasi setiap tahunnya. Data lembaga diatas adalah lembaga
sosial keagamaan pusat yang total jumlahnya sebanyak 92 lembaga pusat
yang memiliki perwakilan sampai dengan tingkat kota/kabupaten.
II. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA UMAT
ISLAM
Untuk mengukur tercapainya Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Kehidupan Beragama Umat Islam, Ditjen Bimas Islam telah
menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu : (1) Jumlah Kantor Urusan
Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi
keagamaan; (2) Jumlah tempat ibadah terfasilitasi selama lima tahun sampai
dengan tahun 2019; (3) Indeks kepuasan layanan KUA.
Tabel III.5
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Umat Islam
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KATEGORI
1 Jumlah Kantor Urusan
Agama yang memenuhi
standar pelayanan dalam
layanan administrasi
keagamaan
2.858 2.858 100 Tercapai
2 Jumlah tempat ibadah
terfasilitasi selama lima
tahun sampai dengan tahun
2019
275 333 121,09 Tercapai
3 Indeks Kepuasan Layanan
KUA 67 67,49 100,73 Tercapai
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 38
1) Jumlah Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar Pelayanan dalam
Layanan Administrasi Keagamaan
Berikut perjalanan perkembangan Ditjen Bimas Islam dalam capaian
indikator Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam
layanan administrasi keagamaan :
Tabel III.6
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar Pelayanan dalam Layanan Administrasi Keagamaan
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN TARGET 5 TAHUN
(2019) 2015 2016
TARGET 2.749 2.858 3.188
REALISASI 2.191 2.858 2.858
CAPAIAN (%) 79,70% 100% 89,65%
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja indikator Kantor
Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan
administrasi keagamaan mengalami kemajuan di tahun 2016. Dengan
targetnya sebesar 3.188 KUA sampai dengan 5 tahun, di tahun 2015 Ditjen
Bimas Islam tidak memenuhi target pada indikator ini, dari targetnya
sebanyak 2.749 KUA hanya terealisasi sebanyak 2.191 KUA. Namun, di
tahun 2016 Ditjen Bimas Islam melakukan upaya-upaya untuk mempercepat
meningkatkan standar pelayanan yang ada di KUA Kecamatan, sehingga
capaian kinerja pada tahun 2016 mencapai 100%.
Peningkatan standar pelayanan KUA meliputi :
Standardisasi gedung KUA Kecamatan sesuai dengan tipologi melalui
program SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), yang telah dilakukan
pembangunan sebanyak 181 KUA.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 39
Gambar III.2 Standar gedung KUA dalam peningkatan pelayanan KUA
Sistem, Mekanisme dan Prosedur (pelayanan yang efektif dan efisien) yang
telah diatur, demi terwujudnya standar pelayanan KUA yang memadai maka
terdapat beberapa SOP yang ada di KUA, antara lain yaitu: SOP pendaftaran
nikah, SOP pelaksanaan Akad dan pencatatan nikah, SOP rekomendasi
nikah, SOP pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan SOP legalisir buku nikah.
Gambar III.3 Standar Operasional Prosedur wakaf, bantuan masjid, dan nikah
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 40
Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (profesionalisme pegawai)
dalam hal ini penghulu dan pelaksana administrasi, Ditjen Bimas Islam
telah melakukan pembinaan dan sosialisasi peraturan alur nikah terbaru
terutama mengenai prosedur biaya nikah luar kantor yaitu PP Nomor 19
tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Dalam peningkatan
kualitas penghulu pada tahun 2016, Ditjen Bimas Islam juga telah
melakukan assesment kepada calon penghulu sebanyak 2200 penghulu
dan memfasilitasi diklat penghulu sebanyak 2000 penghulu.
Gambar III.4 Pembukaan Diklat Fungsional Pembentukan Jabatan Fungsional Penghulu (Calon Penghulu) yang dihelat serentak live melalui video conference pada enam BDK se-Indonesia, bertempat di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung. Video conference dilakukan di lima titik BDK lainnya, yaitu BDK Denpasar, BDK Surabaya, BDK Semarang, BDK Padang, dan BDK Medan.(Bandung, 22 Agustus 2016)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan (kelengkapan sarana dan
prasarana) terus dilakukan, pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana untuk mendukung sistem informasi data Bimas Islam secara
online, ada beberapa sistem informasi data Bimas Islam yang terkoneksi
langsung ke KUA, diantaranya yaitu: SIMKAH, SIMAS, SIMPENAIS, dan
SIWAK. Pada tahun 2016 telah terealisasi pengadaan sarana dan
prasarana ke 635 KUA yang di kelola oleh Kankemenag Kota.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 41
Penanganan pengaduan masyarakat (penyelesaian pengaduan
masyarakat) harus diselesaikan sesuai dengan tingkatannya, Pihak KUA
berkewajiban menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang
ada di KUA sesuai dengan SOP nya, namun sesuai dengan kapasitasnya
apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat KUA, maka
harus secepatnya disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi (Kankemenag
Kota/Kabupaten). Terkait dengan hal tersebut, Ditjen Bimas Islam
menampung beberapa jenis pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti,
antara lain yaitu :
1) Pemberian Informasi;
2) Penyampaian Pendapat;
3) Saran perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
4) Pendapat dan saran pembangunan.
Dan, kriteria Dumas (Pengaduan Masyarakat) yang akan dilayani, yaitu :
1) Pengaduan harus yang Obyektif/bukan fitnah;
2) Memberi fakta dengan jelas dan lengkap;
3) Menjelaskan ketentuan yang dilanggar.
Di tahun 2016 pengaduan masyarakat melalui website mencapai 117
pengaduan, yang dapat dijawab langsung oleh tim Pengaduan Masyarakat
melalui website, jika diperlukan akan ditindaklanjuti dengan
direkomendasikan ke tingkat Kanwil Provinsi untuk di klarifikasi, jika
menyalahi aturan maka akan diberikan sangsi sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Sistem Informasi Pelayanan Publik (keterbukaan informasi) yang terus di
update adalah salah satu indikator bahwa KUA tersebut telah
memaksimalkan pelayanannya, karena di era keterbukaan informasi saat
ini pemerintah dituntut untuk penyediaan data yang cepat, tepat dan
akuntabel. KUA telah menyiapkan keakuratan data melalui sistem
informasi seperti SIMKAH (Sistem Informasi Nikah), SIMAS (sistem
Informasi Masjid), SIMPENAIS (Sistem Informasi Penerangan Agama
Islam), dan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf).
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 42
Gambar III.5 Tampilan SIMKAH online salah satu pendukung standar Pelayanan yang ada di KUA
Produktivitas (pencapaian target waktu pelayanan) pelayanan yang
dilakukan di KUA tidak memakan waktu lama, namun tetap menalaah
data-data secara detil dan benar sehingga terhindar dari kesalahan atau
kepalsuan data yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat.
2) Jumlah tempat ibadah terfasilitasi selama lima tahun sampai dengan
tahun 2019
Tercermin pada Data Ditjen Bimas Islam dalam Angka tahun 2014,
rumah ibadah (masjid dan mushalla) terdata sejumlah 741.991 masjid dan
mushalla. Permohonan bantuan pembangunan/rehab rumah ibadah pun
semakin hari semakin bertambah rata-rata setiap tahun mencapai 1000
hingga 1500 permohonan bantuan. Berikut adalah tabel capaian kinerja
indikator Jumlah tempat ibadah terfasilitasi selama lima tahun sampai
dengan tahun 2019 :
Tabel III.7 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah tempat ibadah
terfasilitasi selama lima tahun sampai dengan tahun 2019
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN TARGET 5 TAHUN
(2019) 2015 2016
TARGET 529 275 5.000
REALISASI 437 333 806
CAPAIAN (%) 82,61% 121,09% 16,12%
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 43
Dari tabel diatas target untuk indikator Jumlah tempat ibadah
terfasilitasi selama lima tahun sampai dengan tahun 2019 menurun dari 437
menjadi 275, namun pencapaian targetnya melebihi target yang telah
ditentukan yaitu sebesar 333, ini diakibatkan karena kebijakan pengurangan
anggaran di tahun 2016. Di tahun 2015 rumah ibadah yang difasilitasi
terealisasi sebanyak 437 masjid dan mushalla dengan komposisi 344 unit
masjid dan 93 unit mushalla, sementara di tahun 2016 rumah ibadah yang
di fasilitasi sebanyak 333 rumah ibadah dengan komposisi masjid 240 unit
dan 93 unit mushalla.
Gambar III.6 Pembangunan Masjid Besar Babul Jihad di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Barat
3) Indeks Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama
Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit
pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Berikut
perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat antara tahun 2015 dan 2016.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 44
Tabel III.8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan
Kantor Urusan Agama
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN TARGET 5 TAHUN
(2019) 2015 2016
TARGET 3 67 80
REALISASI 3,38 67,49 67,49
CAPAIAN (%) 112,67 100,73 84,36
Dari tabel diatas target untuk capaian kinerja indikator Indeks
Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama mengalami perubahan skoring, di
tahun 2015 skoring tertinggi dan terendah yang digunakan adalah 1 s.d 4,
sementara di tahun 2016 skoring terendah dan tertinggi yang digunakan
yaitu 20 s.d 80 dengan kelipatan 20. Survey IKM sesuai dengan Permenpan
Nomor 16 Tahun 2014 dan dilakukan pengumpulan data ke beberapa
provinsi yaitu : Jawa Barat, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Banda Aceh, Sumatera Barat, dan Bali dengan
total jumlah kuesioner IKM yang dikumpulkan sebanyak 450 kuesioner.
Gambar III.7 Tampilan Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 45
III. MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
POTENSI EKONOMI KEAGAMAAN
Ditjen Bimas Islam adalah sebagai pelaksana fungsi regulator dan
pengawasan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, sedangkan
BAZNAS dan BWI melaksanakan fungsi eksekutor dan koordinator, hal ini
diatur dalam perundang-undangan. Ditjen Bimas Islam dituntut lebih fokus
dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan pengelolaan Zakat
dan Wakaf. peran dan positioning Ditjen Bimas Islam dalam Undang-undang
sudah sedemikian jelas dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat
dan wakaf. Ditjen Bimas Islam merupakan pemegang otoritas mengawasi dan
menjatuhkan sangsi terhadap pengelola zakat dan wakaf yang melakukan
pelanggaran kepatuhan pada regulasi dan ketentuan syariah tentang
pengelolaan zakat dan wakaf.
Berikut capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dengan 3 (tiga)
indikator yaitu: (1) Dana Zakat terhimpun; (2) Meningkatnya jumlah lembaga
zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini “terbaik” Audit Syariah; (3)
persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat.
Tabel III. 9
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KATEGORI
1 Dana Zakat yang
terhimpun 4,5 T 4,4 T 88,89
Belum
Tercapai
2
Meningkatnya jumlah
lembaga zakat (Badan
Amil Zakat Provinsi)
dengan opini “Terbaik"
Audit Syariah
3 3 100 Tercapai
3 Persentase Tanah Wakaf
yang Bersertifikat 70% 66,91% 95,59
Belum
Tercapai
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 46
1) Dana Zakat Yang Terhimpun
Jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun selama tahun 2016 adalah
sebesar Rp. 4,4 T dari targetnya Rp. 4,5 T. Penghimpunan dana zakat pada
tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yang
hanya mencapai sebesar Rp. 2 T dari target sebesar Rp. 3,9 T. Peningkatan
ini tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS dan Ditjen
Bimas Islam kepada masyarakat, selain itu juga penghimpunan dana zakat
yang dilakukan di Istana Presiden pada tanggal 30 Juni 2016 lalu yang di
prakarsai oleh Presiden Joko Widodo telah mampu meningkatkan jumlah
penghimpunan dana zakat yang cukup signifikan.
Tabel III.10 Perbandingan Capaian Indikator Dana Zakat Yang Terhimpun
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN TARGET 5
TAHUN
(2019) 2015 2016
TARGET 3,9 T 4,5 T 24,9
REALISASI 2T 4,4 T 6,4
CAPAIAN (%) 52,31 88,89 25,70
Dari sisi pemanfaatan penggunaan dana zakat yang disalurkan
terkonsentrasi pada 2 sektor, yaitu penyaluran per Asnaf dan penyaluran per
Program, yang dapat dibagi lagi menjadi :
1. Penyaluran per Asnaf
a. Penyaluran untuk fakir miskin
b. Penyaluran untuk amil
c. Penyaluran untuk mualaf
d. Penyaluran untuk Riqab
e. Penyaluran untuk Ghamirin
f. Penyaluran untuk Fisabilillah
g. Penyaluran untuk Ibnu Sabil
2. Penyaluran per Program
a. Program Sosial
b. Program Pendidikan
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 47
c. Program Kesehatan
d. Program Ekonomi
e. Program Keagamaan
2) Meningkatnya Jumlah Lembaga Zakat (Badan Amil Zakat Provinsi)
Dengan Opini “Terbaik” Audit Syariah
Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat oleh lembaga zakat,
pemerintah dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Zakat, Ditjen Bimas
Islam, Kementerian Agama memiliki perhatian khusus terhadap Lembaga
Pengelola Zakat baik LAZ, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota
yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan zakat sesuai asas
pengelolaan zakat yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 yaitu salah satunya berasaskan Syariat Islam.
Oleh karena itu agar lembaga pengelola zakat lebih baik dan meningkat
dalam menjalankan peran dan fungsinya, Pemerintah dalam hal ini
Direktorat Pemberdayaan Zakat akan melaksanakan program Monitoring dan
Evaluasi Kepatuhan Syariah bagi Lembaga Pengelola Zakat di tahun 2016.
Tabel III.11
Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya Jumlah Lembaga Zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) Dengan Opini “Terbaik” Audit Syariah
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN TARGET 5
TAHUN
(2019) 2015 2016
TARGET - 3
REALISASI - 3
CAPAIAN (%) - 100%
Hasil dari pre-audit syariah yang dilakukan oleh Direktorat
Pemberdayaan Zakat telah menentukan 3 (tiga) BAZNAS dengan opini
“Terbaik” audit syariah, yaitu: BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi
Sulawesi Tenggara, dan Papua. Berikut adalah hasil penilaian lembaga zakat
dengan opini “terbaik” audit syariah :
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 48
Tabel III.12 Nilai Kepatuhan Syariah Monitoring dan evaluasi dengan opini “Terbaik”
Syariah
NO LEMBAGA ZAKAT NILAI
1 BAZNAS PROV. SUMUT 340
2 BAZNAS PROV. BANTEN 340
3 BAZNAS PROV. SUMATERA SELATAN 340
4 BAZNAS PROV. KALIMANTAN BARAT 340
5 BAZNAS PROV. RIAU 340
6 BAZNAS PROV. JAWA TIMUR 340
7 BAZNAS KOTA JAMBI 335
8 BAZNAS KAB. SUKABUMI 335
9 BAZNAS KAB. LANGKAT 335
10 LAZ AL AZHAR PEDULI UMAT 335
11 LAZ BAITULMAL MUAMALAT 335
12 BAZIS DKI JAKSEL 335
13 BAZNAS KAB. SAMBAS 335
14 BAZNAS PROV. KALIMANTAN SELATAN 330
15 BAZNAS PROV. SUMATERA BARAT 330
16 BAITULMAL PROVINSI ACEH 330
17 LAZ DDII 330
18 LAZ IZI 330
19 LAZ NU 330
20 BAZNAS PROV. GORONTALO 325
21 BAZNAS PROV. NTT 325
22 BAZNAS PROV. SULTRA 325
23 BAZNAS KAB. BATANGHARI 325
24 BAZNAS PROV. KALIMANTAN TENGAH 320
25 BAZNAS PROV. KALTIM 315
26 LAZ YAYASAN AMANAH TAKAFUL 315
27 BAZNAS PROV. JAMBI 310
28 BAZNAS PROV. PAPUA 310
29 LAZ YBSM 305
30 BAZNAS PROV. SULAWESI UTARA 300
31 BAZNAS KOTA SEMARANG 300
32 BAZNAS PROV. BABEL 295
33 BAZNAS KAB. SINGKAWANG 295
34 BAZNAS PROV. SULTENG 290
35 BAZNAS PROV. SULAWESI BARAT 285
36 BAZNAS KEPRI 280
37 BAZNAS PROV. LAMPUNG 275
38 BAZNAS PROV. SULSEL 275
39 BAZNAS DIY 265
40 BAZNAS PROV. BALI 260
41 BAZNAS KAB. BANTAENG 255
42 BAZNAS PROV. MALUKU 240
43 BAZNAS PROV. PAPUA BARAT 220
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 49
44 BAZNAS PROV. JAWA TENGAH 205
45 BAZNAS KAB. SORONG 195
46 BAZNAS KAB. BANDUNG BARAT 180
47 BAZNAS KAB. DONGGALA 155
48 BAZNAS KOTA AMBON 105
Dengan Pengujian substantif monitoring dan evaluasi syariah dan
pendistribusian dan pendayagunaan zakat meliputi;
a. Memastikan zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat disalurkan
kepada mustahik sesuai asnaf yang ada
b. Memeriksa apakah penyaluran zakat yang dilakukan dalam tahun
pembukuan yang berjalan
c. Memeriksa dan memastikan penyaluran zakat bebas dari kepentingan
lain di luar kepentingan mustahik
d. Memastikan bahwa zakat yang telah diterima oleh mustahik tidak ada
kewajiban mengembalikan kepada lembaga pengelola zakat
e. Memastikan lembaga pengelola zakat memiliki standar waktu
penyelesaian penyaluran sehingga mustahik menerima haknya dalam
waktu yang cepat dan tidak terhambat birokrasi yang lama.
f. Memeriksa dan memastikan bahwa amil pendistribusian tidak menerima
hadiah atau sesuatu pemberian dari mustahik berkaitan dengan
tugasnya sebagai amil pendistribusian
3) Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat
Kegiatan legalisasi asset umum adalah program nasional yang
diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu salah satu
bentuk kegiatan legalisasi asset yang pada hakekatnya merupakan proses
administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah
sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan
diselenggarakan secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981
tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut,
Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 50
masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang
Pertanahan.
Kesempatan ini pun tidak dilewatkan oleh Ditjen Bimas Islam,
Direktorat wakaf pun mengeluarkan surat edaran menghimbau Kanwil
Provinsi dan kota/kabupaten untuk mengawal para nazhir untuk melakukan
percepatan sertipikasi tanah wakaf. Hal inilah yang mendorong Kanwil
Provinsi dan Kankemenag Kota/kabupaten untuk membuat nota
kesepahaman dengan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.
Tabel III.13 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Tanah Wakaf Yang
Bersertipikat
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN TARGET 5 TAHUN
(2019) 2015 2016
TARGET 70% 70% 79%
REALISASI 66,67% 66,91% 66,91%
CAPAIAN (%) 95,24% 95,59% 84,70%
Setelah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan
BPN terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Kanwil Kemenag Prov.
Jawa Barat mengajukan tanah wakaf untuk mengikuti program ini sebanyak
1.015 lokasi, Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 50 lokasi
tanah wakaf yang disertipikasi.
Total jumlah tanah wakaf pada tahun 2016 adalah sebanyak 435.395
lokasi, dan yang sudah bersertifikat ditahun 2015 sebanyak 290.279 lokasi
(66,67%), dan pada tahun 2016 telah disertipikasi sebanyak 1065 lokasi
tanah wakaf, sehingga totalnya menjadi 291.344 lokasi (66,91%).
B. INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG
Dalam pencapaian Indikator-indikator Kinerja Utama Ditjen Bimas Islam
pun didukung oleh indikator-Kinerja pendukung yang ada di direktorat-
direktorat terkait dengan capaiannya sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 51
a. Bidang Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah;
Tingkat pencapaian Bidang Pengelolaan Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah didukung oleh : “Meningkatnya kualitas dan
ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam”,
dengan indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel III.14
Indikator Kinerja Direktorat Urusan Agama Islam
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1
Jumlah peraturan/kebijakan terkait urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah
5 regulasi 8 regulasi 160
2 Jumlah Penghulu yang terbina
318 penghulu 635 penghulu 200
3 Jumlah Calon penghulu yang terfasilitasi assessment
2500 penghulu 2200 penghulu 88
4 Jumlah Calon Penghulu yang terfasilitasi Diklat
2200 penghulu 2000 penghulu 91
5 Jumlah PPN/Penghulu luar negeri yang terfasilitasi pembinaan
20 penghulu 34 penghulu 170
6 Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan
2858 KUA 2858 KUA 100
7 Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Layanan KUA
67 67,49 100,73
8 Jumlah Pembangunan gedung KUA
181 KUA 181 KUA 100
9 Jumlah Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Tanah KUA
163 KUA 130 KUA 80
10 Jumlah penyelenggaraan pemilihan KUA teladan
33 Provinsi, 1 Nasional
33 provinsi, 1 nasional
100
11 Jumlah penyelenggaraan pemilihan keluarga sakinah teladan
33 Provinsi, 1 Nasional
33 provinsi, 1 nasional
100
12 Jumlah Calon Pengantin yang memperoleh fasilitasi Kursus pra nikah
2.000.000 pasang
1.837.050 pasang
92
Bidang Pengelolaan Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syari’ah
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 52
13
Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
1.000 masjid/musholla
3.299 masjid/musholla
330
14 Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi bantuan
275 masjid/musholla
333 masjid/musholla
121
15 Jumlah Masjid yang memenuhi standar pelayanan
33 masjid/musholla
33 masjid/musholla
100
16 Jumlah Masjid yang teregister
180.000 masjid 175.793 masjid 97
17
Jumlah RPH/RPU/pasar tradisional/pasar modern yang mendapatkan fasilitasi bimbingan dan pengawasan produk halal
60 lokasi 56 lokasi 93
18 Jumlah publikasi /promosi
gemar halal 1.000 eks 1.000 eks 100
19 Persentase tersedianya data Urusan Agama Islam yang akurat
65% 50% 77
b. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.
Tingkat pencapaian Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan
Agama Islam didukung dengan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan
Pembinaan Penerangan Agama Islam”, dengan indikator kinerja sebagai
berikut :
Tabel III.15 Indikator Kinerja Direktorat Penerangan Agama Islam
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Jumlah peraturan/kebijakan tentang penerangan agama Islam
5 regulasi 5 regulasi 100
2 Jumlah Penyuluh Agama yang berkualitas
75.313 penyuluh
60.010 penyuluh
80
3 Rasio jumlah penyuluh Agama Islam
1 : 2500 1 : 4000 63
4 Jumlah daerah/lokasi penting (rawan konflik, lokalisasi, LP) yang mendapat penyuluhan
80 lokasi 60 lokasi 75
5 Jumlah Sinergi Bimas Islam, 7 kegiatan 4 kegiatan 57
Bidang Pengelolaan Pembinaan
Penerangan Agama Islam
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 53
ormas Islam dan KL dalam Penanganan keumatan dan pemberdayaan umat
6 Jumlah penyelesaian konflik intern umat
5 kali 2 kali 40
7 Persentase menurunnya pengikut aliran menyimpang dan radikal
100% 60% 60
8 Jumlah Penyelenggaraan MTQ/STQ
509 509 100
9 Jumlah Pengiriman Delegasi MTQ Internasional
10 delegasi 14 delegasi 140
10 Jumlah penyelenggaraan HBI tingkat kenegaraan
6 kegiatan 5 kegiatan 83
11 Jumlah Lembaga Keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
32 LK 35 LK 109
12 Jumlah siaran keagamaan pada media elektronik yang mendapatkan pengawasan
17 media 22 media 129
13 Jumlah Inventarisasi aset dan situs keagamaan Islam
34 situs 30 situs 88
14 Persentase tersedianya data penerangan Agama Islam yang akurat
65% 61% 94
c. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.
Tingkat pencapaian Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan
Zakat didukung dengan : ”Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas
Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan”, dengan indikator kinerja
sebagai berikut :
Tabel III.16 Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Zakat
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Jumlah peraturan/kebijakan di bidang zakat
4 regulasi 2 regulasi 50
2 Jumlah Dana zakat yang terhimpun
4,5 triliyun 4,4 triliyun 97,78
Bidang Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Zakat
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 54
3 Jumlah Event Gerakan Sadar zakat melalui media elektronik
5 10 200
4 Jumlah lembaga zakat yang terakreditasi
10 12 120
5 Jumlah amil yang telah memenuhi standar kompetensi
1000 760 76
6 Jumlah BAZNAS yang terfasilitasi bantuan
1 1 100
7 Jumlah Lembaga Zakat yang mendapatkan Sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat
100 174 174
8 Jumlah Pengawasan Lembaga Zakat (Audit Syariah pada BAZ dan LAZ)
52 52 100
9 Jumlah Promosi/Publikasi Gerakan Sadar Zakat
1000 1000 100
10 Jumlah Penyelesaian Kasus pada Lembaga Pengelola Zakat 5 4 80
11 Persentase tersedianya data zakat yang akurat
65% 65% 100
12 Jumlah Lembaga Zakat (BAZ) Provinsi dengan opini terbaik audit syariah
3 3 100
d. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.
Tingkat pencapaian Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan
Wakaf didukung dengan ”Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas
Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan”, dengan indikator kinerja
sebagai berikut :
Tabel III.17 Indikator Kinerja Pemberdayaan Wakaf
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Jumlah peraturan/kebijakan di bidang wakaf
4 regulasi 4 regulasi 100
2 Jumlah lokasi tanah wakaf yang bersertifikat
2500 lokasi 1065 lokasi 42,60
Bidang Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Wakaf
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 55
3 Jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf
5 kasus 4 kasus 80
4 Jumlah tanah wakaf yang produktif
30 lokasi 30 lokasi 100
5 Jumlah BWI yang terfasilitasi bantuan
34 BWI 1 BWI 2,94
6 Jumlah BWI yang terbentuk 92 BWI 92 BWI 100
7 Jumlah Midis Billboard tanah wakaf
500 billboard 0 0
8 Jumlah Nazir yang terfasilitasi Pembinaan
500 nazhir 290 nazhir 58
9 Persentase tersedianya data wakaf yang akurat
65 % 65% 100
C. REALISASI ANGGARAN
Dalam mendukung pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat Islam,
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.996.788.082.000,-. Sehubungan
dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah
Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016,
maka jumlah anggaran yang dikelola berkurang menjadi Rp4.996.613.700.000,-
pada Triwulan III.
Dengan adanya pagu minus anggaran Belanja Pegawai pada Program
Bimbingan Masyarakat Islam Daerah tahun anggaran 2016, maka Ditjen
Bimbingan Masyarakat Islam mengajukan usulan tambahan anggaran untuk
penyelesaian pagu minus kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretariat
Jenderal Kementerian Agama. Usulan tersebut dipenuhi dengan sesuai dengan
surat Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2016, sehingga pagu anggaran Ditjen
Bimbingan Masyarakat Islam mengalami perubahan menjadi
Rp5.235.388.249.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar
Rp4.498.048.667.320,- (85,92), sebagaimana pada Secara lebih detil gambaran
pencapaian pada setiap program di pusat dan daerah adalah sebagai berikut :
Tabel III.18 Realisasi Anggaran Belanja Pusat dan Daerah
NO URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI %
1 Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Wakaf Rp. 41.868.148.000 Rp. 38.399.549.586 74
2 Pengelolaan dan Pembinaan Rp. 40.948.481.000 Rp. 36.788.402.675 85
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 56
Pemberdayaan Zakat
3 Pengelolaan dan Pembinaan
Penerangan Agama Islam Rp. 229.016.988.000 Rp. 221.216.786.591 93
4 Pengelolaan Urusan Agama
Islam dan Pembinaan Syariah Rp. 1.509.294.950.000 Rp. 936.643.282.245 62
5 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Islam
Rp. 3.414.259.682.000 Rp. 3.265.000.646.223 85
TOTAL Rp. 5.235.388.249.000 Rp. 4.498.048.667.320 85,92
Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016, anggaran DIPA yang
terserap sebesar Rp.4.498.049.667.320,- atau 85,92%. Perbandingan pagu dan
realisasi anggaran yang terserap oleh Ditjen Bimas Islam dari tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
Tabel III.19 Perbandingan Realisasi Anggaran
TAHUN 2015 2016
PAGU Rp.5.267.009.185.000 Rp.5.235.388.249.000
REALISASI Rp.4.228.398.926.517 Rp.4.498.048.667.320
% 80,28 85,92
Pagu anggaran Ditjen Bimas Islam pada tahun 2016 mengalami
penurunan sebesar Rp.31.620.936.000,- dibandingkan dengan tahun 2015,
namun untuk realisasi anggaran pada tahun 2016 mengalami peningkatan
dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015, dimana tahun 2016
terserap sebesar 85,92%.
D. KENDALA UMUM
Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja 2016 ini, Ditjen Bimas Islam masih
menghadapi hambatan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah
demi terciptanya keberhasilan pencapaian tujuan. Hambatan tersebut bisa
muncul dari faktor internal maupun eksternal, di antaranya:
a. Faktor Internal
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Ditjen Bimas Islam di antaranya
memiliki kewajiban untuk memfasilitasi lembaga, masjid/mushola, dan
memfasilitasi bantuan untuk sertipikasi tanah wakaf. Akan tetapi,
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 57
seringkali perubahan kebijakan pengalokasian anggaran berpengaruh besar
pada ketepatan hasil capaian kinerja IKU tersebut. Selain itu, masih belum
optimalnya proses pendataan dan pemetaan penyuluh, lembaga, KUA,
masjid/mushola, dan tanah wakaf yang disebabkan oleh sistem pendataan
yang belum sistematis dan terencana.
b. Faktor Eksternal
Dalam proses pencapaian Kinerja untuk beberapa indikator kinerja
mengharuskan Ditjen Bimas Islam agar selalu bersinergi dan berkoordinasi
dengan pihak lain, misalnya dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang
harus berkoordinasi dengan BPN. Namun, karena hasil akhir berupa
sertipikat tanah wakaf adalah murni kewenangan BPN, maka seringkali hal
ini menghambat pencapaian target kinerja Ditjen Bimas Islam.
E. KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR
1. Jumlah Penyuluh Agama yang Berkualitas
Tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup untuk memfasilitasi
peningkatan kualitas Penyuluh.
2. Proporsi Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang Difasilitasi dalam
Memenuhi Standar Minimal Lembaga Keagamaan
Koordinasi dengan lembaga sosial keagamaan yang bersangkutan untuk
memenuhi kelengkapan persyaratan bantuan.
3. Ada beberapa lembaga sosial keagamaan yang berkontribusi dan juga
bermitra dengan program Ditjen Bimas Islam, namun tidak mengajukan
permohonan bantuan karena sistem pelaporan keuangan pemerintah
menyulitkan bagi lembaga tersebut.
4. Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan
Masih banyak KUA yang belum mempunyai lahan dan gedung sendiri.
Sampai dengan saat ini, lahan yang digunakan masih banyak berstatus
sewa, milik Pemda dan Wakaf. Keterbatasan anggaran untuk
pembelian/pengadaan lahan KUA, mengakibatkan tidak bisa merenovasi
gedung. Sementara kelayakan gedung KUA merupakan salah satu dari
indikator penilaian standar pelayanan KUA.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Layanan KUA
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 58
KUA tidak bisa serta-merta meminta setiap masyarakat pengguna layanan
KUA atau yang telah menerima layanan KUA, baik nikah, wakaf, konsultasi
syariah, zakat, maupun layanan laiinya untuk mengisi kuesioner survey
Indeks Kepuasan Layanan (IKM).
6. Jumlah Masjid/Mushola yang Terfasilitasi Bantuan
Belum teralokasinya anggaran Sosialisasi Juknis Bantuan, sehingga dalam
pemenuhan kelengkapan dokumen asli persyaratan bantuan dari pihak
pemohon seringkali tidak terpenuhi tepat waktu. Demikian pula, harus
menunggu perubahan akun dan alokasi bantuan masjid/mushola pasca
bencana bagi daerah yang terkena bencana.
7. Jumlah Dana Zakat yang Terhimpun
Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011, bahwa dalam upaya mencapai
tujuan pengelolaan Zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
yang melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
Zakat, dibantu dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), namun koordinasi antara
BAZNAS dan LAZ, baik pusat maupun daerah belum terintegrasi dengan
baik, sehingga data untuk jumlah Dana Zakat yang terhimpun belum
maksimal.
8. Jumlah Lembaga Zakat (BAZNAS) Provinsi dengan Opini “Terbaik” Audit
Syariah
Sehubungan adanya kebijakan anggaran untuk Bimbingan Teknis
Pelaporan Keuangan dan Audit Syariah, sehingga tidak semua BAZNAS
Kota/Kabupaten terwakili dalam Bimtek tersebut, termasuk belum dapat
mencetak buku Pedoman Audit Syariah.
9. Jumlah Lokasi Tanah Wakaf yang Bersertifikat
Sehubungan adanya kebijakan anggaran, maka bantuan sertipikasi tanah
wakaf tahun 2016 ditiadakan. Namun karena Ditjen Bimas Islam bersinergi
dengan BPN dalam hal mendukung Proyek Operasi Nasional Agraria
(PRONA), maka sertipikasi tanah wakaf tetap dapat dilaksanakan.
F. UPAYA TINDAK LANJUT
1. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kanwil Kementerian
Agama;
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 59
2. Terus berupaya untuk koordinasi dengan instansi terkait dalam pencapaian
target yang sehubungan dengan regulasi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan BAZNAS terkait pengelolaan dana zakat,
serta mendorong BAZNAS sebagai data center penghimpunan zakat di
Indonesia;
4. Meningkatkan koordinasi dengan para penerima bantuan untuk
mempercepat realisasi penggunaan bantuan;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia operator aplikasi dalam
rangka pemenuhan data yang akurat;
6. Melakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja terkait dalam
penetapan sasaran, indikator kinerja, target indikator yang ditetapkan, dan
pengalokasian anggaran.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 60
IV. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
tahun anggaran 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja
Ditjen Bimas Islam dalam pencapaian visi, misi dan sasaran strategis,
serta disusun untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
Pelaksanaan tugas Ditjen Bimas Islam pada tahun 2016
dilaksanakan dalam 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) IKU, yang
walaupun penuh dengan berbagai hambatan dan tantangan namun tetap
dilaksanakan dengan baik. Dalam pencapaian kinerja Ditjen Bimas Islam
tersebut, terdapat beberapa IKU yang dapat memenuhi target atau sesuai
dengan rencana, ada yang dapat melampaui target, namun ada pula yang
belum dapat memenuhi target.
Dalam rangka mengatasi masalah/hambatan serupa di tahun yang
akan datang, telah dirumuskan beberapa strategi yang dapat dilakukan,
terutama terhadap beberapa IKU yang belum memenuhi target, yaitu :
1. Ditjen Bimas Islam diharapkan lebih proaktif, kreatif, adaptif, dan
responsif terhadap laju perubahan di berbagai sektor kehidupan, baik
perubahan yang membawa dampak positif maupun negatif.
2. Perlu adanya format perencanaan kegiatan yang terintegrasi antara
Pusat dan Daerah.
3. Ditjen Bimas Islam dituntut untuk memberikan kontribusi yang
signifikan bagi tercapainya tatanan kehidupan yang dicita-citakan
masyarakat melalui program pembangunan agama.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 61
4. Penetapan Indikator Kinerja Utama serta Penyusunan Penetapan
Kinerja hendaknya dilakukan secara matang, terukur dan
berkelanjutan berdasarkan pada Renstra yang telah ditetapkan.
5. Penetapan Kinerja sebaiknya disusun sebelum proses perencanaan
program sehingga diharapkan adanya sinergitas antara target yang
ingin dicapai dengan program yang direncanakan.
6. Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh
mengacu pada Penetapan Kinerja, sehingga program dan kegiatan yang
dihasilkan dapat lebih mendukung pencapaian sasaran , tujuan dan
visi, misi.
7. Perencanaan program dan kegiatan perlu dilakukan secara yang lebih
matang, variatif dan menyentuh kepentingan masyarakat secara
langsung. Oleh karena itu, setiap Unit Eselon II di lingkungan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam perlu membuat
highlight program dan kegiatan setiap tahun dengan menentukan
besaran tema sebagai ikon sasaran tahunan.
8. Pengukuran tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam hendaknya dilakukan secara
kuantitatif. Alat ukur kinerja jangan hanya ditekankan pada
penyerapan anggaran, tapi haru memperhitungkan aspek hasil (output)
dan keluaran (outcomes).
9. Perlu dilakukannya pemetaan problem secara jelas pada program
kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan riil
masyarakat Islam. Sebagai contoh, sebuah kegiatan workshop atau
seminar di suatu tempat lebih banyak ditentukan secara acak pembuat
rencana program, bukan karena analisis yang memadai atau
reasonable.
10. Peningkatan peran serta unit terkait dan masyarakat sebagai
dukungan pelaksanaan program dan kegiatan dengan meningkatkan
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 62
koordinasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal menyangkut
aspek pembobotan materi kegiatan maupun penjadwalan waktu.
11. Perlu ada kontrol kinerja secara teratur dan disiplin selain yang bersifat
mekanistik birokrasi kepada pelaksana program dan kegiatan unggulan
di setiap unit eselon II, sehingga performa kinerja dapat dipantau setiap
saat.
12. Peningkatan kualitas sumber daya Direktorat Jenderal Bimas Islam
melalui pendidikan seperti beasiswa kepada para pegawai di Bimas
Islam yang memiliki kapasitas baik, para Kepala KUA, Penyuluh Agama
Islam. Selain itu perlu adanya peningkatan kualitas pelatihan maupun
pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program. Lebih
dari itu, perlu dipikirkan terkait penempatan SDM yang memenuhi
aspek the right man and the right place pada simpul-simpul decicion
maker.
13. Efisiensi dan efektivitas program sebaiknya menjadi perhatian bersama
sehingga dalam penganggaran dapat dilaksanakan lebih proporsional
sesuai dengan lingkup kewenangan unit masing-masing.
14. Agar tingkat keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dapat dinilai positif dan diterima oleh khalayak
umum, perlu ditingkatkan sosialisasi keberhasilan kinerja (image
building) melalui berbagai media yang relevan, khususnya melalui
pengembangan portal Bimas Islam: bimasislam.kemenag.go.id.
Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan
informasi secara transparan baik kepada Pimpinan, maupun seluruh pihak
Pencapaian kinerja kegiatan dari masing-masing indikator kinerja secara umum
dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan
pencapaian 100% selama tahun kedua pelaksanaan Renstra
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 63
yang terkait mengenai tugas dan fungsi Ditjen Bimas Islam. Selain itu, melalui
laporan kinerja ini pula diharapkan adanya umpan balik guna peningkatan
kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, laporan kinerja dapat
dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi melalui
penyesuaian indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan
tuntutan stakeholders, sehingga tujuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
Kementerian Agama yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
dapat tercapai.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang
dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam
kurun waktu tahun 2016. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana
pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and
clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan
ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan upaya
mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam
pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam selama Tahun 2016.
Mudah-mudahan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi alat
untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2016 agar dapat
melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien di tahun
berikutnya.
Jakarta, Januari 2017
a.n Direktur Jenderal
Prof.Dr.H. Muhammadiyah Amin
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Ringkasan Eksekutif iv I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 3 C. Aspek Strategis 4 D. Struktur Organisasi 6 1 Sekretariat 6 2 Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 7 3 Direktorat Penerangan Agama Islam 8 4 Direktorat Pemberdayaan Zakat 9 5 Direktorat Pemberdayaan Wakaf 9 E. Sistematika Penyajian 11 II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RPJMN Nasional 2015-2019 Bidang Agama 12 B. Rencana Strategis Kementerian AgamaTahun 2015-2019 13 C. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2015 – 2019 16
a Visi 17 b Misi 17 c Tujuan dan Sasaran Strategis 17 d Indikator Kinerja Utama 18 D. Penetapan Kinerja Tahun 2016 16 a Indikator Kinerja Utama 19 b Indikator Kinerja Pendukung 27 E Pagu Anggaran Tahun 2016 30 III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 32 I Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi
Keagamaan Umat Islam 33
1 Jumlah Penyuluh Agama Islam yang berkualitas diseluruh wilayah 34 2 Proporsi Lembaga Sosial Keagamaan yang Difasilitasi dalam
Memenuhi Standar Minimal Lembaga Keagamaan 35
II Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Umat Islam 37 1 Jumlah Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar Pelayanan
dalam Layanan Administrasi Keagamaan 38
2 Jumlah Tempat Ibadah yang Terfasilitasi selama Lima Tahun sampai dengan Tahun 2019
42
3 Indeks Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama 43 III Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi 45
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 iii
Keagamaan 1 Dana Zakat yang Terhimpun 46 2 Meningkatnya Jumlah Lembaga Zakat (Badan Amil Zakat Provinsi)
dengan Opini “Terbaik” Audit Syariah 47
3 Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat 49 B Indikator Kinerja Pendukung 50 C Realisasi Anggaran 55 D Kendala Umum 56 E Kendala Dalam Pencapaian Target Per indikator 57 F Upaya Tindak Lanjut 58 IV Penutup 60 A Kesimpulan 60 Lampiran I. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam II. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 II. Pengukuran Kinerja Tahun 2016
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 vi Tabel I.1 Statistik pegawai Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan
Pendidikan 10
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama 19 Tabel II.2 Revisi Indikator Kinerja Utama 20 Tabel II.3 Indikator Kinerja Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah 27
Tabel II.4 Indikator Kinerja Direktorat Penerangan Agama Islam 28 Tabel II.5 Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Zakat 29 Tabel II.6 Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Wakaf 30 Tabel II.7 Pagu Anggaran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 31 Tabel III.1 Realisasi Capaian Kinerja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 32 Tabel III.2 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan
Bimbingan dan Fasilitasi Keagamaan Umat Islam 33
Tabel III.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Penyuluh dan Tenaga Teknis Keagamaan yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan
35
Tabel III.4 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Lembaga Sosial Keagamaan yang Difasilitasi untuk Ditingkatkan Kualitas Pelayanannya
37
Tabel III.5 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Umat Islam
38
Tabel III.6 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar Pelayanann dalam Layanan Administrasi Keagamaan
39
Tabel III.7 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Tempat Ibadah yang Terfasilitasi Untuk Ditingkatkan Kualitas Pelayanannya
40
Tabel III.8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama
42
Tabel III.9 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan
44
Tabel III.10 Perbandingan Capaian Indikator Dana Zakat yang Terhimpun 44 Tabel III.11 Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya Jumlah Lembaga Zakat
(Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini “Terbaik” audit Syariah 46
Tabel III.12 Nilai Kepatuhan Syariah Monitoring dan Evaluasi dengan opini “terbaik” Syariah
46
Tabel III.13 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Tanah Wakaf yang Bersertipikat
49
Tabel III.14 Indikator Kinerja Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
50
Tabel III.15 Indikator Kinerja Direktorat Penerangan Agama Islam 51 Tabel III.16 Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Zakat 52 Tabel III.17 Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Wakaf 53 Tabel III.18 Realisasi Anggaran Belanja Pusat dan Daerah 54 Tabel III.19 Perbandingan Realisasi Anggaran 55
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari
pelaksanaan Rencana Kementerian Agama Tahun 2015-2019, Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2015-
2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini pada hakikatnya merupakan
kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai
akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, maka dirumuskan Visi yang akan
dicapai pada tahun 2015-2019 yaitu, “Terwujudnya masyarakat Islam
Indonesia yang Taat Beragama, dan Sejahtera Lahir Batin”.
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019
meliputi 3 (tiga) sasaran program, yaitu:
1) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi
Keagamaan Umat Islam;
2) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam;
3) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan.
Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan
mengaplikasikan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana
disajikan pada Tabel 1.
LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2016 vi
Tabel 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya
kualitas dan
ketersediaan
bimbingan dan fasilitasi keagamaan
umat Islam
1. Jumlah Penyuluh Agama Islam
yang berkualitas di seluruh
wilayah Indonesia
2.750 orang
2. Proporsi lembaga sosial
keagamaan yang difasilitasi
dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
25,39%
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
kehidupan beragama
umat Islam
1. Jumlah Kantor Urusan Agama
yang memenuhi standar
pelayanan dalam layanan
administrasi keagamaan
2.858 KUA
2. Jumlah tempat ibadah yang
terfasilitasi selama lima tahun
sampai dengan tahun 2019
275
masjid/mushola
3. Indeks Kepuasan Layanan KUA 67
3 Meningkatnya
kualitas dan akuntabilitas
pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan
1. Dana Zakat yang Terhimpun 6,7 trilyun rupiah
2. Meningkatnya jumlah lembaga
zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini "Terbaik" audit
syariah
3 BAZNAS
3. Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat
70%
Kinerja Ditjen Bimas Islam tahun 2016 mengalami kenaikan skor
menjadi 82,15% dengan kategori “berhasil” dari tahun sebelumnya (2015)
dengan skor 79,86%. Ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dari
seluruh sudut kinerja Bimas Islam selama tahun 2015. Ditjen Bimas Islam
terus melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan
agar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-
praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
RERATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 SEBESAR : 82,15%