2018
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT
BALE WIWAHA
Laporan KinerjaInstansi Pemerintah
LKIP
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 i
EKSEKUTIF SUMMARY
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format
pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan
pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi
pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur
kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan:
(2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan
instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi
pemerintah.
Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah/SAKIP. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai
salah satu OPD yang mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang
telah ditetapkan. Implikasi ditetapkannya visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dimanivestasikan dalam visi organisasinya, yaitu:
“Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang berkualitas dan akuntabel”
dengan misi sebagai berikut:
1. Perencanaan pembangunan yang implementatif.
2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah
(kab/kota) dan pemerintah pusat
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh sumber daya yang memadai
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Barat
tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam
kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis,
tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda
selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur;
2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi;
3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ii
4. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam perencana
pembangunan
Adapun sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus
utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Dalam
melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5
(lima) tahun, adalah sebagai berkut:
1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi;
2. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
4. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
5. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam
dan luar negeri
6. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang
7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
9. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan
10. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik
11. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 iii
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian
dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyampaian LKIP Tahun 2018 pada dasarnya mengetengahkan gambaran Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) secara utuh selama perjalanan Tahun
2018, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran
pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap
program dan kegiatan.
Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 akan semakin memberikan informasi pada
pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga
laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala,
Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ B.S., M.Soc.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670421 199203 1 013
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 iv
Daftar Isi
Eksekutif Summary ........................................................................................................ i
Kata Pengantar ............................................................................................................... iii
Daftar Isi ......................................................................................................................... iv
Daftar Tabel .................................................................................................................... v
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ I-1
1.2 Maksud dan Tujuan …………………………………………………… I-2
1.2 Dasar Hukum ......................................................................................... I-3
1.3 Aspek Strategis Organisasi ..................................................................... I-6
1.5 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi ............................................ I-6
1.4 Isu Strategis ............................................................................................ I-12
Bab II. Perencanaan Kinerja
2.1 Perencanaan ............................................................................................ II-1
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ............................................. II-1
2.1.1.1 Visi dan Misi ..................................................................... II-2
2.1.1.2 Isu Strategis ....................................................................... II-3
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ............................................................... II-3
Bab III. Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... III-1
3.1.1. Analis Kinerja Organisasi ……………………………………… III-1
a. Kerangka Pengukuran Kinerja ………………………..……... III-1
b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018 …………. III-2
c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2017 – 2018
dan target Rensta 2013-2018 ……………………..………….. III-4
d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2018 …………. III-7
e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018
dengan Target Renstra Tahun 2013-2018 ................................. III-10
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 v
f. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan
Kinerja serta alternatif solusi ..................................................... III-12
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber ................................. III-15
h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ................................. III-17
3.1.2. Kesimpulan hasil analisis Indikator Kinerja ............................... III-23
3.1.3. Realisasi Anggaran Pada Misi Bappeda ..................................... III-34
3.1.4. Realisasi Anggaran Indikator Perjanjian Kinerja Bappeda ........ III-35
Bab IV. Penutup ........................................................................................................... …IV-1
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 vi
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Komposisi PNS BAPPEDA Berdasarkan Golongan Tahun 2018 …………. I-11
Tabel 1.2 Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan ……………………………. I-11
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ..................................... II- 4
Tabel 3.1 Skala Penilaian ................................................................................................. III-2
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 ........................................................ III-2
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Idikator Kinerja Tahun 2017-2018 dan target
Renstra Tahun 2013-2018 ................................................................................ III-4
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017-2018 ........................................... III-7
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan Target
Renstra Tahun 2013-2018 ................................................................................ III-10
Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .............................................. III-15
Tabel 3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ....................................................... III-20
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 vii
Daftar Gambar
Gambar 3.1 Meningkatnya perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi ...................................................................... III-24
Gambar 3.2. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah ............................. III-26
Gambar 3.3 Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang ................................. III-27
Gambar 3.4 Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan
luar negeri ..................................................................................................... III-28
Gambar 3.5 Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta,
LSM dalam dan luar negeri .......................................................................... III-29
Gambar 3.6 Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang .................................. III-30
Gambar 3.7 Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana
pembangunan ................................................................................................. III-30
Gambar 3.8 Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran ...................... III-31
Gambar 3.9 Meningkatnya kualitas layanan informasi perencanaan pembangunan ........ III-32
Gambar 3.10 Meningkatnya indeks keterbukaan informasi public ..................................... III-32
Gambar 3.11 Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat ............................ III-33
Gambar 3.12 Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat ............................ III-34
Gambar 3.13 Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat ............................ III-35
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 1
Bab I
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan
demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu
keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat
penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan
yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta
tepat bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan
pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang
dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen
Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018,
Rencana Kinerja Tahun 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) APBD Tahun 2018.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat sebagai
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, memiliki peranan
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 2
yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan
dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat.
Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif,
efisien dan tepat sasaran, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, sebagai entitas utama pelaksanaan
perencanaan di Provinsi Jawa Barat harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang
inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat
berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu
mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan
anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah
terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governent), sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
1.2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 di BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana
bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan
tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah
yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana
kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:
1 Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih,
dan akuntabel serta mendorong tercapainya Good Governance, karena LKIP
merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan,
sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2 Mengtahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
3 Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi
pemerintah.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 3
4 Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
rencana strategik.
5 Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target
yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018 ini berisikan perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap
pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan
pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan
masyarakat Jawa Barat.
1.3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 4
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 –
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 5
2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
nomor 45);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Provinsi (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -
2018.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
28. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Derah No.
6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat;
29. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian
Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 17 Seri E);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 6
1.4. Aspek Strategis Organisasi
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa BAPPEDA sebagai Perangkat
Daerah (PD) utama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya
pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan bagi masyarakat. Peran BAPPEDA sebagai badan yang mengkaji berbagai
program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk
kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Bappeda
sebagai Perangkat Daerah (PD) yang strategis dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya
komitmen BAPPEDA Provinsi Jawa Barat untuk menghadirkan kinerja institusi yang
inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam
pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses
perencanaan pembangunan.
1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, BAPPEDA memiliki tugas
pokok: menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan
Daerah Provinsi, menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan
daerah meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan
pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan
Daerah Kabupaten/Kota, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data
pembangunan. Selain itu, Bappeda memiliki fungsi :
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan
pembangunan Daerah;
c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintah
Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan Daerah;
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 7
d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota;
e. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah
Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
f. Penyelenggaraan identifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.
Rumusan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat ini merupakan suatu
bentuk tindak lanjut dari pengaturan kewenangan antar berbagai tingkatan pemerintahan di
Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan bahwa Bidang Perencanaan
Pembangunan terdiri dari sub bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
dengan 3 (tiga) sub-sub bidangnya. Adapun ketiga sub-sub bidang urusan perencanaan
pembangunan tersebut adalah (1) Perumusan kebijakan; (2) Bimbingan, konsultasi dan
koordinasi serta (3) Monitoring dan evaluasi.
Tugas pokok Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang
perencanaan dan pembangunan menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan
dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas
pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Fungsi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok
tersebut, meliputi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan
pembangunan;
b. penyelenggaran tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan;
c. penyelenggaraan administrasi Badan;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 8
Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dalam mewujudkan
Visi dan Misi Bappeda ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis, yang pencapaiannya diukur
dengan 13 (tiga belas) indikator sasaran, meliputi :
a. Meningkatnya Perencanaan yang Disusun Berdasarkan Analisis Data, Kajian/Penelitian,
dan evaluasi, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat Kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan.
b. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator sasaran
yaitu :
1. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota,
dan wilayah perbatasan provinsi.
2. Presentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat.
c. Meningkatnya Konsistensi dan Kinerja Penataan Ruang, dengan indikator sasaran yaitu
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah.
d. Terwujudnya Kerjasama antar Daerah, Kabupaten/Kota antar Provinsi dan Luar Negeri,
dengan indikator sasaran yaitu Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD.
e. Terwujudnya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM Dalam
dan Luar Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat keselarasan kerjasama
Pemerintah Provinsi dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan
Luar Negeri dengan Prioritas RPJMD.
f. Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penataan Ruang, dengan indikator sasaran yaitu
Presentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang.
g. Meningkatnya Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan terhadap Rencana Pembangunan,
dengan indikator yaitu :
1. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan.
2. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan.
h. Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dengan Penganggaran, dengan indikator yaitu
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran.
i. Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Pembangunan, dengan indikator sasaran
yaitu Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 9
j. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik, dengan indikator sasaran yaitu
Tingkat aksesbilitas data dan informasi pembangunan
k. Meningkatnya kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat, dengan indikator sasaran yaitu:
Prosentase aparatur perencana Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang memiliki
sertifikat kompetensi.
l. Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai Standar Daera,
dengan indikator sasaran yaitu Prosentase ketersediaan system informasi perencanaan
pembangunan terhadap kebutuhan ideal.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan ;
b. Subbagian Keuangan dan Aset;
c. Subbagian Kepegawaian
3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
a. Subbidang Pemerintahan
b. Subbidang Pendidikan , Kebudayaan, Bina Mental dan Kerohanian
c. Subbidang Kesehatan Kependudukan dan Ketenagakerjaan
4. Bidang Ekonomi, membawahkan :
a. Subbid Pertanian
b. Subbid Dunia Usaha dan Investasi
c. Subbid Perindustrian, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata
5. Bidang Fisik, membawahkan :
a. Subbid Infrastruktur Wilayah
b. Subbid Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman
c. Subbid Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
6. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:
a. Subbidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah
b. Subbidang Penganggaran Pembangunan Daerah
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 10
c. Subbidang Pendanaan Non APBD
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk. Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001, tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya beserta peraturan pelaksana lainnya, maka
Bappeda Provinsi Jawa Barat membentuk kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya
Jabatan Fungsional Perencana. Aturan ini merupakan bentuk pemberian kewenangan dan
prosedur pemberian kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada
badan atau pejabat lain baik secara vertikal maupun horizontal untuk penyelenggaraan
pemerintahan. Ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan meliputi kewenangan,
prosedur, dan substansi. Substansi merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari
tugas perencana untuk menentukan tujuan negara/pemerintah.
Dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Perencana diharapkan dapat
mendorong terbentuknya dan atau pemantapan organisasi profesi dari jabatan fungsional
yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan dapat dirumuskan etika profesi yang
merupakan norma terhadap disiplin ilmu dan organisasi yang harus dipatuhi oleh pejabat
fungsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya
Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerrintahan khususnya dalam
perencanaan pembangunan di Jawa Barat, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat telah
mengangkat dan menetapkan para pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan. Para
Pejabat fungsional tersebuat diantaranya :
1. Pejabat Fungsional Perencana
2. Pejabat Fungsional Peneliti
3. Pejabat Fungsional Arsiparis
4. Pejabat Fungsional Pustakawan
5. Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian
6. Pejabat Fungsional Umum
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 11
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat,
didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel 1.1
Komposisi PNS BAPPEDA Berdasarkan Golongan Tahun 2018
JUMLAH PEGAWAI
IV/e : 0 III/d : 5 II/d : 2 I/d :
IV/d : 1 III/c : 11 II/c : 22 I/c : 4
IV/c : 5 III/b : 21 II/b : 2 I/b :
IV/b : 4 III/a : 19 II/a : 8 I/a :
IV/a : 15
Sumber: data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Tabel 1.2
Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan
119 ORANG TERDIRI DARI
Es. I : - Es.III : 5 JFT : 33
Es. II : 1 Es.IV : 15 JFU : 86
Sumber Data : Sekretariat / TU BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
Gambar 1.1
Komposisi Pegawai BAPPEDA berdasarkan Jenjang Pendidikan
1 5
40
9
3
37
47
3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan
jenjang Pendidikan Tahun 2016
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 12
1.6. Isu Strategis
Sebagaimana esensi dari tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),
yaitu menuntut seluruh stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai
permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan
prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappeda Provinsi
Jawa Barat dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi
eksternal maupun internal.
Dalam konstelasi nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki posisi penting yang sangat
strategis, antara lain: kondisi demografi, sebagai lumbung pangan nasional, pusat industri
manufaktur, pusat pendidikan dan penelitian nasional. Dari sisi eksternal, Bappeda
dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, diantaranya pencapaian target-target
Sustainable Development Goals (SDGs), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN,
ketahanan pangan, perubahan arah kebijakan pembangunan nasional, pencapaian Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), kesenjangan pembangunan diantara kabupaten dan kota di
Jawa Barat, dan pengentasan kemiskinan.
Sementara dari sisi internal sebagai Perangkat Daerah, Bappeda dihadapkan kepada
tantangan pelaksanaan urusan perencanaan pasca diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun
2014, restrukturisasi organisasi seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, peran sebagai pendorong pencapaian indikator-indikator kinerja
daerah, pembinaan jabatan fungsional perencana hingga tingkat Kabupaten/Kota di Jawa
Barat, sinkronisasi data-data pembangunan Jawa Barat, modernisasi dan digitalisasi
mekanisme perencanaan pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, transparan dan
akuntabel, peningkatan kapasitas aparatur, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif melalui
penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat beberapa isu penting berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat yaitu:
1. Hasil pengendalian dan evaluasi tidak digunakan sebagai dasar perencanaan
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan tingkat pemerintahan
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4. Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pelaporan sampai dengan evaluasi
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I - 13
5. Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan yang ideal.
Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat merumuskan program prioritas
perencanaan yang merujuk kepada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang
diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator kinerja yang
terukur, baik Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Indikator Kinerja Individu yang diimplementasikan
melalui pelaksanaan program kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum
dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Barat.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 II - 1
Di kantor
2.1. Perencanaan
2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik
merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan
stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan
terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang
dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
Memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025,
Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu “Dengan Iman dan
Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima)
misi pembangunan, yaitu:
1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi,
produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah
menetapkan Visi untuk Tahun 2013-2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk
Semua”, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013–2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
Bab II
Perencanaan Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 II - 2
2018, yang selanjutnya diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan Jawa Barat, yaitu :
1. Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis
yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga
serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yaitu Visi ”Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”, serta misi ke tiga yaitu
”Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik” merupakan acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat untuk membangun Jawa Barat. Secara umum BAPPEDA
berkontribusi terhadap seluruh misi dari sisi perencanaannya, namun indikator pada misi
ketiga yaitu ”Indikator Daya Saing Provinsi” merupakan indikator kinerja utama yang
terkait langsung dan harus disukseskan untuk dicapai. Dalam kaitan hal tersebut BAPPEDA
dengan menggunakan tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi, yang ingin dicapai
satu sampai lima tahun secara berkesinambungan.
2.1.2. Visi dan Misi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu OPD
yang juga mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Implikasi ditetapkannya visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimanivestasikan
dalam visi organisasinya, yaitu:
Visi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah:
“Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang Berkualitas dan Akuntabel”
Misi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah:
1. Perencanaan pembangunan yang implementatif.
2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah
daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 II - 3
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal
Pernyataan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Barat, merupakan konsekuensi yang
harus diemban oleh Bappeda dalam mewujudkan visi dan misi Jawa Barat maupun
Pemerintah Provinsi secara utuh, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta strategi
organisasi yang relevan. Seiring dengan perkembangan konstelasi pembangunan daerah, maka
Bappeda seharusnya secara akomodatif dan adaptif melakukan reorientasi secara menyeluruh
dalam konsep kebijakan yang dituangkan dalan kebijakan organisasinya.
2.1.3. Isu Strategis
Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2013 – 2018
dan Rencana Kerja Tahun 2018, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani pada
tahun 2018 dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam
menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan
koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:
1. Hasil pengendalian dan evaluasi tidak digunakan sebagai dasar perencanaan
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan tingkat pemerintahan
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4. Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pelaporan sampai dengan evaluasi
5. Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan yang ideal.
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 II - 4
Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) disusun
dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2018. Selanjutnya, dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 13 (tiga belas)
indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018. Ketiga belas indikator sasaran tersebut selanjutnya
akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan
Gubernur Jawa Barat dalam rangka mendukung pencapaian IKU Gubernur yang berkaitan
dengan tugas, pokok dan fungsi Bappeda.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur yang merupakan indikator Kinerja yang
terkait langsung dengan Perjajian Kinerja Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah
Indikator Daya Saing. Indikator Daya Saing inilah yang selanjutnya menjadi tanggung jawab
Kepala BAPPEDA untuk bisa mencapai target yang ditentukan, jadi ketiga belas IKU Kepala
BAPPEDA semua dilaksanakn dalam rangka mendukung pencapaian IKD Daya Saing.
Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2018, dapat digambarkan
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
1 2 3 4
1. Meningkatnya perencanaan yang
disusun berdasarkan analisis data,
hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
80
2. Meningkatnya kinerja perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan
Nasional, Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi
80
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai 80
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 II - 5
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
1 2 3 4
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
3. Meningkatnya konsistensi dan
kinerja penataan ruang
Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah
65
4. Terwujudnya kerjasama antar
daerah, kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar negeri
Tingkat keselarasan kerjasama
antar daerah, kabupaten/kota,
antar provinsi dan luar negeri
dengan prioritas RPJMD
80
5. Terwujudnya kerjasama dengan
Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar negeri
Tingkat keselarasan kerjasama
Pemprov dengan Perguruan
Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta,
LSM dalam dan luar negeri
dengan prioritas RPJMD
80
6. Meningkatnya ketersediaan
informasi penataan ruang
Persentase penanganan
ketersediaan rencana rinci tata
ruang
65
7. Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan
80
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
90
8. Meningkatnya kesesuaian
perencanaan dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran 90
9. Meningkatnya kualitas layanan
informasi perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan informasi
perencanaan pembangunan
daerah
90
10. Meningkatnya indeks keterbukaan
informasi publik
Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan 575.000
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 II - 6
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
1 2 3 4
11. Meningkatnya Kompetensi
pegawai Provinsi Jawa Barat
Prosentase aparatur perencana
PD & Kab/Kota yang memiliki
sertifikat kompetensi
80
Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra)
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, maka disusun 13 (tiga belas) indikator kinerja utama (IKU)
Kepala BAPPEDA yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi
bagi peningkatan performa kinerja BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dalam mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur Jawa Barat. Program-program yang
dikerjakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, yang diharapkan dapat
meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah:
No Program Anggaran
(Rp)
1 Penataan Ruang 1,436,000,000.00
2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
3,382,250,000.00
3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
36,014,560,325.00
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
490,000,000.00
5 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 552,300,000.00
6 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 847,737,000.00
7 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,438,650,000.00
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,541,709,200.00
9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,864,750,000.00
Jumlah 57,567,956,525.00
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 1
ng
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.
3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi
a. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja
yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan
proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dangan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode
satu tahun.
Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.
Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK),
merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja
Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat
capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu
memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :
a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik,
maka rumus yang digunakan adalah :
b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin
rendah, maka rumus yang digunakan adalah :
100% X Rencana
Rencana) - (Realisasi - Rencana % PRTC =
Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
Bab III
Akuntabilitas Kinerja
100% X Rencana
Realisasi %PRTC =
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 2
Skala Penilaian :
Tabel 3.1
Skala Penilaian
No. Nilai Angka Interpretasi Warna
1 > 80 Sangat Baik
2 60 - 79,9 Baik
3 50 - 59,9 Sedang
4 0 - 49,9 Kurang
5 0 Data Tidak Lengkap
Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar
Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang
telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan
penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik diperoleh
capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Tahun (2018)
Capaian
% Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
perencanaan yang
disusun berdasarkan
analisis data, hasil
kajian/penelitian,
dan evaluasi.
Tingkat kontribusi
hasil analisis
data/penelitian/kajian
dalam perencanaan
pembangunan
Persen 80 82,05 102.56
2 Meningkatnya
kinerja perencanaan
pembangunan
daerah
Tingkat keselarasan
rencana pembangunan
provinsi dengan
Nasional,
Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan
provinsi.
Persen 80 83,00 103.75
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 3
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Tahun (2018)
Capaian
% Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
Persentase usulan dari
pelaku pembangunan
yang sesuai dengan
prioritas pembangunan
Jawa Barat.
Persen 80 88,00 100.00
3
4
Meningkatnya
konsistensi dan
kinerja penataan
ruang
Tingkat kesesuaian
rencana pembangunan
dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah.
Persen 65 66,00 101.54
Terwujudnya
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota,
antar provinsi dan
luar negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar
negeri dengan prioritas
RPJMD.
Persen 80 85,00 106.25
5 Terwujudnya
kerjasama dengan
Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam
dan luar negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama Pemprov
dengan Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam
dan luar negeri dengan
prioritas RPJMD.
Persen 85 87,00 102.35
6 Meningkatnya
ketersediaan
informasi penataan
ruang
Persentase penanganan
ketersediaan rencana
rinci tata ruang.
Persen 65 70,00 107.69
7
Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan
Tingkat kesesuaian
sasaran pembangunan
jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan
Persen 80 88,00 102.50
Tingkat konsistensi
pelaksanaan
pembangunan terhadap
rencana pembangunan.
Persen 90 96,00 106.67
8 Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Persen 90 96,00 106.67
9 Meningkatnya
kualitas layanan
perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi perencanaan
pembangunan daerah
Persen
90 94,50 105.00
10 Meningkatnya
indeks keterbukaan
informasi publik
Tingkat aksesibilitas
data dan informasi
pembangunan
Orang 580.000 637.500 105.43
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 4
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Tahun (2018)
Capaian
% Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
11 Meningkatnya
Kompetensi
pegawai Provinsi
Jawa Barat
Prosentase aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki sertifikat
kompetensi
Persen 70 75,00 107.14
sumber: Resntra 2013-2018, Renja 2018, RKT 2018, dan PK Bappeda 2018.
Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 yang telah direvisi pada bulan Mei 2018, terdapat 11
(sebelas) sasaran strategis badan yang diukur melalui 13 (Tiga Belas) indikator sasaran.
Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah
ditetapkan, pada tahun 2018 telah mencapai targetnya.
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar 104,43% (SANGAT BAIK), yang
dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.
(102,56% + 103,75% + 100,00% + 101,54% + 106,25% + 102,35% + 107,69% + 102,50%
+ 106,67% + 106,67% + 105,00% + 105,43% + 107,14% / 13 = 104,43 (Sangat Baik)
c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 – 2018 dan target Rensta
2013-2018.
Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 – 2018 dan
target Rensta Tahun 2013 - 2018 pada tabel 3.3 :
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 – 2018 dan
Target Rensta Tahun 2013-2018
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Satua
n
Realisasi Target
Renstra 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Perencanaan
pembangunan
yang
implementatif
Perencanaan
pembangunan
yang jelas dan
terukur
Perencanaan
yang disusun
berdasarkan
analisis data,
hasil
kajian/peneliti
Tingkat
kontribusi hasil
analisis
data/penelitian/k
ajian dalam
perencanaan
Persen 79,45 82,05 80
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 5
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Satua
n
Realisasi Target
Renstra 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
an, dan
evaluasi.
pembangunan
2. Perencanaan
pembanguna
n yang
selaras
dengan
fungsi
perencanaan
pemerintah
daerah
(kab/kota)
dan
pemerintah
pusat
Perencanaan
yang
terintegrasi,
sinkron, dan
sinergi
Meningkatnya
konsistensi
dan kinerja
penataan
ruang
Tingkat
keselarasan
rencana
pembangunan
provinsi
dengan
Nasional,
Kabupaten/Kot
a, dan wilayah
perbatasan
provinsi.
Persen 82,70 83,00 80
Persentase
usulan dari
pelaku
pembangunan
yang sesuai
dengan
prioritas
pembangunan
Jawa Barat.
Persen 87,50 88,00 80
Meningkatnya
Konsistensi
dan Kinerja
Penataan
Ruang
Tingkat
kesesuaian
rencana
pembangunan
dengan Rencana
Tata Ruang
Wilayah.
Persen
60 66,00 65
Terwujudnya
kerjasama
antar daerah,
kabupaten/kot
a, antar
provinsi dan
luar negeri
Tingkat
keselarasan
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota,
antar provinsi
dan luar negeri
dengan prioritas
RPJMD.
Persen 82,50 85,00 80
Terwujudunya
kerjasama
dengan
Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUM
D, swasta,
LSM dalam
Tingkat
keselarasan
Kerjasama
pemprov dengan
Pergutruan
Tinggi,
BUMN/BUMD,
swasta, LSM,
Persen 83,00 87,00 85
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 6
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Satua
n
Realisasi Target
Renstra 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
dan luar
negero
dalam dan luar
negeri dengan
prioritas
RPJMD
3. Perencanaan
pembangunan
yang
konsisten dan
transparan
Konsistensi
dan
transparansi
dalam hal
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
Meningkatnya
ketersediaan
informasi
penataan
ruang
Persentase
penanganan
ketersediaan
rencana rinci
tata ruang.
Persen 70 70,00 65
Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap
rencana
pembangunan
Tingkat
kesesuaian
sasaran
pembangunan
jangka panjang,
jangka
menengah dan
tahunan
Persen 85,00 88,00 80
Tingkat
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap
rencana
pembangunan.
Persen 95,75 96,00 90
Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
Tingkat
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
Persen 95,00 96,00 90
Meningkatnya
kualitas
layanan
perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi
perencanaan
pembangunan
daerah
Persen 93,00 94,50 90
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 7
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Satua
n
Realisasi Target
Renstra 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
indeks
keterbukaan
informasi
publik
Tingkat
aksesibilitas
data dan
informasi
pembangunan
Orang 627.18
2
637.5
00
580.0
00
4. Perencanaan
Pembanguna
n yang
didukung
oleh sumber
daya yang
memadai
Dukungan
Sumber Daya
Pemerintahan
yang
kompeten
dan modern
dalam
perencana
pembanguna
n
Meningkatnya
Kompetensi
pegawai
Provinsi Jawa
Barat
Prosentase
aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki
sertifikat
kompetensi
Persen 73 75,00 70
Sumber: Resntra 2013-2018, Renja 2018, RKT 2018 dan PK Bappeda 2018
d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2018
Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017-2018 yang
merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 3.4:
Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2018
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Capaian Kinerja % Percepatan
(Perlambatan)
% 2017 2018
1 2 3 4 5 6 8
1. Perencanaan
pembangunan
yang
implementatif
Perencanaan
pembangunan
yang jelas dan
terukur
Perencanaan
yang disusun
berdasarkan
analisis data,
hasil
kajian/peneliti
an, dan
evaluasi.
Tingkat
kontribusi hasil
analisis
data/penelitian/k
ajian dalam
perencanaan
pembangunan
99,31 102.56 103.28
2. Perencanaan
pembangunan
yang selaras
dengan fungsi
perencanaan
pemerintah
daerah
Perencanaan
yang
terintegrasi,
sinkron, dan
sinergi
Meningkatnya
konsistensi
dan kinerja
penataan
ruang
Tingkat
keselarasan
rencana
pembangunan
provinsi
dengan
Nasional,
103,38 103.75 100.36
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 8
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Capaian Kinerja % Percepatan
(Perlambatan)
% 2017 2018
1 2 3 4 5 6 8
(kab/kota) dan
pemerintah
pusat
Kabupaten/Kot
a, dan wilayah
perbatasan
provinsi.
Persentase
usulan dari
pelaku
pembangunan
yang sesuai
dengan
prioritas
pembangunan
Jawa Barat.
109,38 100.00 91.42
Meningkatnya
Konsistensi
dan Kinerja
Penataan
Ruang
Tingkat
kesesuaian
rencana
pembangunan
dengan Rencana
Tata Ruang
Wilayah.
100.00 101.54 101.54
Terwujudnya
kerjasama
antar daerah,
kabupaten/kot
a, antar
provinsi dan
luar negeri
Tingkat
keselarasan
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota,
antar provinsi
dan luar negeri
dengan prioritas
RPJMD.
103,13 106.25 103.03
Terwujudunya
kerjasama
dengan
Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUM
D, swasta,
LSM dalam
dan luar
negero
Tingkat
keselarasan
Kerjasama
pemprov dengan
Pergutruan
Tinggi,
BUMN/BUMD,
swasta, LSM,
dalam dan luar
negeri dengan
prioritas
RPJMD
103,75 102.35 98.65
5. Perencanaan
pembangunan
yang konsisten
dan transparan
Konsistensi
dan
transparansi
dalam hal
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
Meningkatnya
ketersediaan
informasi
penataan
ruang
Persentase
penanganan
ketersediaan
rencana rinci
tata ruang.
116,67 107.69 92.31
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 9
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Capaian Kinerja % Percepatan
(Perlambatan)
% 2017 2018
1 2 3 4 5 6 8
Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap
rencana
pembangunan
Tingkat
kesesuaian
sasaran
pembangunan
jangka panjang,
jangka
menengah dan
tahunan
106,25 102.50 96.47
Tingkat
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap
rencana
pembangunan.
106,39 106.67 100.26
Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
Tingkat
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
105,56 106.67 101.05
Meningkatnya
kualitas
layanan
perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi
perencanaan
pembangunan
daerah
103,33 105.00 101.62
Meningkatnya
indeks
keterbukaan
informasi
publik
Tingkat
aksesibilitas
data dan
informasi
pembangunan
109,08 105.43 96.65
6. Perencanaan
Pembangunan
yang didukung
oleh sumber
daya yang
memadai
Dukungan
Sumber Daya
Pemerintahan
yang
kompeten
dan modern
dalam
perencana
pembanguna
n
Meningkatnya
Kompetensi
pegawai
Provinsi Jawa
Barat
Prosentase
aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki
sertifikat
kompetensi
104,29 107.14 102.74
Sumber: Resntra 2013-2018, Renja 2018, RKT 2018, dan PK Bappeda 2018
Tingkat Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang
ditunjukan pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa secara umum capaian indikator
mengalami percepatan. Dari 13 (tiga belas) indikator sasaran telah melampaui target yang
ditetapkan, yaitu 1) indikator Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 10
perencanaan pembangunan pada misi pertama, dengan sasaran Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi; 2) Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi;
3) Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat; 4) Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah; 5) Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan
luar negeri dengan prioritas RPJMD; 6) Tingkat keselarasan Kerjasama pemprov dengan
Pergutruan Tinggi, BUMN/BUMD, swasta, LSM, dalam dan luar negeri dengan prioritas
RPJMD; 7) Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang.; 8) Tingkat
kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; 9) Tingkat
konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan; 10) Tingkat
kesesuaian perencanaan dengan penganggaran; 11) Tingkat layanan informasi perencanaan
pembangunan daerah; 12) Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan; dan 1)
Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi.
e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan Target
Renstra Tahun 2013-2018.
Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018
dengan Target Renstra Tahun 2013-2018 pada tabel 3.5 :
Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan Target
Renstra Tahun 2013-2018
No Sasaran Strategis Indikator
Capaian
Tahun
Lalu
2017
Tahun 2018
Target
Akhir
Renstra
Capaian
Tahun
2018
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(%)
Target Realisasi Realisasi
%
1 2 3 4 5 6 7
1
Perencanaan yang
disusun berdasarkan
analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan
evaluasi.
Tingkat kontribusi
hasil analisis
data/penelitian/kajian
dalam perencanaan
pembangunan
79,45 80 82,05 102.56 80 102.56
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 11
No Sasaran Strategis Indikator
Capaian
Tahun
Lalu
2017
Tahun 2018
Target
Akhir
Renstra
Capaian
Tahun
2018
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(%)
Target Realisasi Realisasi
%
1 2 3 4 5 6 7
2
Meningkatnya
konsistensi dan kinerja
penataan ruang
Tingkat keselarasan
rencana
pembangunan
provinsi dengan
Nasional,
Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan
provinsi.
82,70 80 83,00 103.75 80 103.75
Persentase usulan
dari pelaku
pembangunan yang
sesuai dengan
prioritas
pembangunan Jawa
Barat.
87,50 80 88,00 100.00 80 100.00
3
Meningkatnya
Konsistensi dan Kinerja
Penataan Ruang
Tingkat kesesuaian
rencana
pembangunan
dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah.
60,00 65 66,00 101.54 65 101.54
4 Terwujudnya kerjasama
antar daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar
negeri dengan
prioritas RPJMD.
82,50 80 85,00 106.25 80 106.25
5 Terwujudunyakerjasama
dengan Perguruan
Tinggi, BUMN/BUMD,
swasta, LSM dalam dan
luar negero
Tingkat keselarasan
Kerjasama pemprov
dengan Pergutruan
Tinggi,
BUMN/BUMD,
swasta, LSM, dalam
dan luar negeri
dengan prioritas
RPJMD
83,00 85 87,00 102.35 85 102.35
6 Meningkatnya
ketersediaan informasi
penataan ruang
Persentase
penanganan
ketersediaan rencana
rinci tata ruang.
70,00 65 70,00
107.69 65 107.69
7 Meningkatnya
konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap
rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian
sasaran
pembangunan jangka
panjang, jangka
menengah dan
tahunan
85,00 80 88,00
102.50 80 102.50
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 12
No Sasaran Strategis Indikator
Capaian
Tahun
Lalu
2017
Tahun 2018
Target
Akhir
Renstra
Capaian
Tahun
2018
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(%)
Target Realisasi Realisasi
%
1 2 3 4 5 6 7
Tingkat konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan.
95,75 90 96,00
106.67 90 106.67
8 Meningkatnya
kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
95,00 90 96,00
106.67 90 106.67
9 Meningkatnya kualitas
layanan perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi
perencanaan
pembangunan daerah
93,00 90 94,50
105.00 90 105.00
10 Meningkatnya indeks
keterbukaan informasi
publik
Tingkat aksesibilitas
data dan informasi
pembangunan
627.182 580.000 637.500
105.43 580.000 105.43
11 Meningkatnya
Kompetensi pegawai
Provinsi Jawa Barat
Prosentase aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki sertifikat
kompetensi
73 70 75,00
107.14 70 107.14
f. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi.
Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kinerja tahun 2018
ditunjukan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukan
pada tabel 3.2. berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap misi:
Misi Pertama Perencanaan pembangunan yang implementatif dengan Tujuan
Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur dan sasaran: Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi..
Indikator yang mendukung misi pertama, yaitu Perencanaan pembangunan yang
implementatif, pada tahun 2018 melampaui target yang ditetapkan. Terdapat 1 (satu) indikator
pada misi pertama, yaitu : Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan. Realisasi Indikator pada misi pertama belum tercapai
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 13
sebagaimana target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan dalam realisasi dokumen
perencanaan dimana realisasi Indikator tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian
dalam perencanaan pembangunan sebesar 82,05% dari target 80%. Hal ini berarti indikator
pada misi untuk Perencanaan pembangunan yang implementatif sudah optimal memenuhi
target pencapaian.
Misi kedua Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan
pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat dengan Tujuan Perencanaan yang
terintegrasi, sinkron, dan sinergi yang terbagi ke dalam empat sasaran yaitu: 1) Meningkatnya
konsistensi dan kinerja penataan ruang, 2) Meningkatnya Konsistensi dan Kinerja Penataan
Ruang, 3) Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar
negeri, 4) Terwujudunyakerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, swasta, LSM
dalam dan luar negeri.
Dari empat sasaran tersebut dalam lingkup misi kedua, diukur dengan lima indikator,
yaitu: 1) Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi; 2) Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat; 3) Tingkat kesesuaian
rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; 4) Tingkat keselarasan
kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas
RPJMD; 5) Tingkat keselarasan Kerjasama pemprov dengan Pergutruan Tinggi,
BUMN/BUMD, swasta, LSM, dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD.
Berdasarkan data, bahwa Misi kedua dapat dikatakan di tahun anggaran 2018 telah
berhasil dicapai dan tepat sasaran karena kelima indikator pada lingkup misi kedua,
seluruhnya telah melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra
Bappeda periode 2013-2018 maupun Renja Bappeda Tahun 2018.
Misi Ketiga yaitu Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan, dengan
sasaran: 1) Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang; 2) Meningkatnya
konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan; 3) Meningkatnya
kesesuaian perencanaan dengan penganggaran; 4) Meningkatnya kualitas layanan
perencanaan pembangunan; 5) Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik.
Seluruh capaian indikator pada lingkup Misi ketiga (berjumlah lima indikator) telah
melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra Bappeda periode
2013-2018 maupun Renja Bappeda Tahun 2018. Dengan kata lain program kegiatan yang
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 14
dilaksanakan pada Tahun 2018 khususnya yang terangkum di Misi ketiga telah tepat sasaran
sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Misi keempat yaitu Perencanaan pembangunan yang didukung oleh Sumber Daya yang
memadai, mempunyai tujuan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan yang kompeten dan
modern dalam perencana pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya Kompetensi pegawai
Provinsi Jawa Barat. Misi keempat dicapai melalui indikator: Prosentase aparatur perencana
PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi.
Seluruh capaian indikator pada lingkup Misi keempat (berjumlah satu indikator) telah
melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra Bappeda periode
2013-2018 maupun Renja Bappeda Tahun 2018. Dengan kata lain program kegiatan yang
dilaksanakan pada Tahun 2018 khususnya yang terangkum di Misi keempat telah tepat
sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari misi
pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah berkat konstribusi/dukungan dan kerjasama
berbagai pihak di lingkungan internal BAPPEDA dan seluruh stakeholders pembangunan di
Jawa Barat, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.
Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program
kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sepanjang tahun anggaran 2018 dapat
dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan
pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang
telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan
seefisien dan seefektif mungkin.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 15
g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun
Anggaran 2018 pada tabel 3.6.
Tabel 3.6.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Capaian
Kinerja
%
Penyerapan
Anggaran
%
Tigkat
Efisiensi
%
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
perencanaan yang
disusun
berdasarkan analisis
data, hasil
kajian/penelitian,
dan evaluasi
Tingkat kontribusi
hasil analisis
data/penelitian/kajian
dalam perencanaan
pembangunan
102.56 93.07 6.93
2. Meningkatnya
kinerja perencanaan
pembangunan
daerah
Tingkat keselarasan
rencana
pembangunan
provinsi dengan
Nasional,
Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan
provinsi
103.75 97.19 2.81
Persentase usulan
dari pelaku
pembangunan yang
sesuai dengan
prioritas
pembangunan Jawa
Barat
100 98.73 1.27
3. Meningkatnya
konsistensi dan
kinerja penataan
ruang
Tingkat kesesuaian
rencana
pembangunan dengan
Rencana Tata Ruang
Wilayah
101.54 96.78 3.22
4. Terwujudnya
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota,
antar provinsi dan
Tingkat keselarasan
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar
106.25 99.80 0.20
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 16
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Capaian
Kinerja
%
Penyerapan
Anggaran
%
Tigkat
Efisiensi
%
1 2 3 4 5 6
luar negeri negeri dengan
prioritas RPJMD
5. Terwujudnya
kerjasama dengan
Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam
dan luar negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama Pemprov
dengan Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam
dan luar negeri
dengan prioritas
RPJMD
102.35 99.85 0.15
6. Meningkatnya
ketersediaan
informasi penataan
ruang
Persentase
penanganan
ketersediaan rencana
rinci tata ruang
107.69 92.35 7.65
7. Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan
Tingkat kesesuaian
sasaran
pembangunan jangka
panjang, jangka
menengah dan
tahunan
102.5 95.22 4.78
Tingkat konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan
106.67 98.26 1.74
8. Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
106.67 102.03 (2.03)
9. Meningkatnya
kualitas layanan
informasi
perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi
perencanaan
pembangunan daerah
105 99.83 0.17
10. Meningkatnya
indeks keterbukaan
informasi public
Tingkat aksesibilitas
data dan informasi
pembangunan
105.43 98.96 1.04
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 17
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Capaian
Kinerja
%
Penyerapan
Anggaran
%
Tigkat
Efisiensi
%
1 2 3 4 5 6
11. Meningkatnya
Kompetensi
pegawai Provinsi
Jawa Barat
Prosentase aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki sertifikat
kompetensi
107.14 80.35 19.65
KET : Capaian kinerja : raalisasi indikator / target x 100%
Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.
Tingkat efisiensi : capaian kinerja – pemyerapan anggaran
Berdasarkan tabel 3.6 di atas, Bappeda Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun
Anggaran 2018 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan
yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan tetap melakukan
efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukan efisiensi
anggaran sangat tinggi, yaitu indikator prosentase aparatur perencana PD dan Kab/Kota yang
memiliki sertifikat kompetensi dengan tingkat efisiensi sebesar 19,65%. Hal ini terjadi karena
kegiatan pelaksanaan diklat perencana yang dilakukan oleh Bandiklatren-BAPPENAS tiap
tahunnya secara kuantitas mengalami peningkatan yang signifikan. Pencapaian realisasi
indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan dari eksternal yaitu kegiatan BAPPENAS. Anggaran
pelaksanaan kegiatan untuk diklat perencana semua di tanggung oleh BAPPENAS, sehingga
pemerintah daerah tidak banyak mengeluarkan anggaran.
h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja).
Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2018
melaksanakan 69 kegiatan yang tercakup dalam 9 program yaitu :
1. Program Penataan Ruang
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
3. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 18
7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 11 (sebelas) indikator
sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2013-
2018 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung
ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke sebelas indikator Bappeda Provinsi Jawa
Barat sebesar Rp. 42.325.432.825,- dari total anggaran Bappeda Provinsi Jawa Barat sebesar
Rp. 78.037.109.125,-.
Berdasarkan data tahun anggaran 2018 pada program kegiatan utama Bappeda yang
ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja kesebelas indikator tersebut terdapat
efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 42.325.432.825,- yang diserap sebesar Rp.
41.169.821.956,- atau terdapat efisiensi sebesar 2,73% yaitu sebesar Rp. 1.155.610.869,-.
Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappeda Provinsi Jawa Barat secara
umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum
dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan
(Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2018 dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappeda Provinsi Jawa Barat terdapat 13 (tiga belas) indikator yang realisasinya melampaui
target.
Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal
yaitu :
1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di
dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda Tahun Anggaran
2018.
Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam
pencapaian kinerja organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat sehingga masih ada satu indikator
yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya
beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat
sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, karena Bappeda
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 19
Provinsi Jawa barat sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah juga harus mengikuti apa yang
diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.
Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2018 Bappeda Provinsi Jawa
Barat :
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 20
Tabel 3.7.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
No Sasaran Indikator
Tahun 2018 Capaian
% Nama Progam
Keuangan
Satuan Target Realisasi Pagu Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Meningkatnya
perencanaan yang
disusun berdasarkan
analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan
evaluasi
Tingkat kontribusi hasil
analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Persen 80 82,05 102.56
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah; Rp.5,827,400,000 Rp.5,423,620,236 93.07
2 Meningkatnya kinerja
perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi
dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi.
Persen 80 83,00 103.75
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah;
Rp.10,707,750,000 Rp.10,406,377,466 97.19
Persentase usulan dari
pelaku pembangunan yang
sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat
Persen 80 88,00 100.00
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah;
Rp.3,224,400,000 Rp.3,183,450,228 98.73
3. Meningkatnya
konsistensi dan
kinerja penataan ruang
Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan
Rencana Tata Ruang
Wilayah
Persen 65 66,00 101.54
Program Penataan Ruang
Rp.911,000,000 Rp.881,647,402 96.78
4. Terwujudnya
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar
Tingkat keselarasan
kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar negeri
dengan prioritas RPJMD
Persen 80 85,00 106.25
Program Kerjasama
Pembangunan
Rp.825,000,000 Rp.823,360,649 99.80
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 21
No Sasaran Indikator
Tahun 2018 Capaian
% Nama Progam
Keuangan
Satuan Target Realisasi Pagu Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
negeri
5. Terwujudnya
kerjasama dengan
Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam
dan luar negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama Pemprov dengan
Perguruan Tinggi, BUMN/
BUMD, Swasta, LSM dalam
dan luar negeri dengan
prioritas RPJMD
Persen 85 87,00 102.35
Program Kerjasama
Pembangunan
Rp.1,200,000,000 Rp.1,198,199,751 99.85
6 Meningkatnya
ketersediaan informasi
penataan ruang
Persentase penanganan
ketersediaan rencana rinci
tata ruang
Persen 65 70,00 107.69
Program Penataan Ruang
Rp.428,560,000 Rp.395,795,235 92.35
7 Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka
panjang, jangka menengah
dan tahunan
Persen 80 88,00 102.50
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah Rp.2,888,400,000 Rp.2,750,218,227 95.22
Tingkat konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana
pembangunan
Persen 90 96,00 106.67
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
Rp.6,291,372,825 Rp.6,182,068,635 98.26
8 Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Persen
90 96,00 106.67 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah Rp.4,840,000,000 Rp.4,938,100,183 102.03
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 22
No Sasaran Indikator
Tahun 2018 Capaian
% Nama Progam
Keuangan
Satuan Target Realisasi Pagu Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Meningkatnya
kualitas layanan
informasi perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Persen
90 94,50 105.00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Rp.997,000,000 Rp.995,338,965 99.83
10. Meningkatnya indeks
keterbukaan informasi
publik
Tingkat aksesibilitas data
dan informasi pembangunan Orang 580.000 637.500 105.43 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Rp.3,382,250,000 Rp.3,347,016,697 98.96
11. Meningkatnya
Kompetensi pegawai
Provinsi Jawa Barat
Prosentase aparatur
perencana PD & Kab/Kota
yang memiliki sertifikat
kompetensi
Persen 70 75,00 107.14 Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur Rp.802,300,000 Rp.644,628,282 80.35
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 23
3.1.2. Kesimpulan hasil analisis Indikator kinerja
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur
melalui 13 (tiga belas) indikator Kinerja yaitu :
1. Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan
pembangunan
2. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi.
3. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat
4. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar
negeri dengan prioritas RPJMD
6. Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/ BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD
7. Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang
8. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan
9. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
10. Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
11. Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
12. Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan
13. Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi
Dari ketiga belas indikator kinerja tersebut terdapat 7 indikator yang merupakan Core
Bussiness Bappeda Provinsi Jawa Barat yaitu :
1. Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan
pembangunan
2. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi.
3. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat
4. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 24
tahunan
6. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
7. Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan
Ke–13 indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian
Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sampai tahun
2018. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat
capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018 sebesar 104,43% yaitu
masuk pada kategori SANGAT BAIK. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian
kinerja Kepala BAPPEDA tahun 2018 telah tercapai, bahkan ada beberapa capaian indikator
yang realisasinya melampui target.
Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian kategori Sangat Baik tersebut dapat
disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
1. Misi pertama Perencanaan pembangunan yang implementatif.
Adapun tujuan dari misi pertama adalah Perencanaan pembangunan yang jelas dan
terukur dengan sasaran yaitu: Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi dengan indikator Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan.
Realisasi Capaian indikator pada misi pertama disandingkan dengan target Renstra
tahun 2018 serta target akhir Renstra tahun 2018 dapat digambarkan dalam gambar berikut
ini:
Gambar 3.1
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 25
Pada gambar diatas terlihat bahwa realisasi capaian untuk Indikator Tingkat kontribusi
hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan adalah 82,05% yaitu
dari target 80% di tahun 2018 melebihi target yang ditentukan artinya pencapaian kinerja di
diatas target yang telah di tentukan. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan target
diakhir periode Renstra Bappeda yaitu tahun 2018 sebesar 80%, maka pencapaian kinerja
hanya diatas 102,56 %.
Untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan diperlukan upaya untuk
mengoptimalkan peran serta dari pihak eksternal, baik OPD/Badan/Dinas di Instansi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pihak akademisi dan peneliti guna meningkatkan
pemanfaatan hasil-hasil penelitian atau kajian dalam penentuan perencanaan pembangunan.
Selain itu, Bappeda juga harus dapat meningkatkan pemanfaatan hasil analisis data dalam
merumuskan setiap kebijakan baik dalam lingkup perencanaan jangka pendek, jangka
menengah atau pun jangka panjang.
Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaiain kinerja
pada misi pertama oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat, adalah melalui penerapan konsep Jabar
Masagi sebagai mana tercantum dalam dokumen RPJMD Porvinsi Jawa Barat tahun 2013-
2018 yang terlihat pada gambar dibawah ini
Dengan konsep tersebut Bappeda telah memberikan ruang lebih dalam pelibatan
akademisi di dalam hal perencanaan pembangunan di Jawa Barat dengan demikian data hasil
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 26
penelitian dan kajian mempunyai peran yang sangat strategis dan vital untuk menentukan arah
kebijakan/ prioritas pembangunan. Bappeda juga melalui berbagai program kegiatan telah
melaksanakan kerjasama dengan BPS sebagai instansi yang ditunjuk oleh undang-undang
dalam mengumpulkan dan menganalisis data guna memberikan gambaran yang lebih
menyeluruh berkaitan dengan potret pembangunan jawa barat.
2. Misi kedua Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan
pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat.
Adapun tujuan dari misi kedua adalah Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan
sinergi yang terbagi ke dalam empat sasaran yaitu: a) Meningkatnya kinerja perencanaan
pembangunan daerah, b) Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, c)
Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri; dan d)
Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan
luar negeri.
a) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
Pada sasaran pertama ini, diukur melalui 2 indikator, yaitu : 1) Tingkat keselarasan
rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan
provinsi; dan 2) Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat.
Gambar 3.2
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 27
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi
telah melampaui target yaitu 88% dari target 80% baik di Tahun berjalan maupun di akhir
tahun periode Renstra (tahun 2018) atau capaian kinerja sebesar 103,75%. Hal ini
menunjukan bahwa bappeda provinsi jawa barat bersama seluruh stakeholdres Pembangunan
telah berhasil menyelaraskan rencana pembangunan baik ditingkat nasional ataupun di daerah.
Hal tersebut dapat terjadi karena Bappeda memandang perencanaan pembangunan daerah satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam
undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Capaian kinerja pada indikator Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan Jawa Barat adalah sebesar 83,00% dari target 80,00% atau
melampaui target yang telah ditentukan 100%. Hal ini menunjukan bahwa usulan pelaku
pembangunan telah sesuai prioritas pembangunan Jawa Barat. Karena Bappeda Provinsi Jawa
Barat telah melakukan berbagai upaya dalam perumusan perencanaan pembangunan
diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi (e-planning) yaitu RKPDonline yang
memungkinkan seluruh pelaku pembangunan memasukan berbagai usulan dengan dipandu
oleh system, untuk kemudian usulan tersebut diharuskan masuk ke salah satu menu prioritas
pembangunan yang telah ditentukan. Selain itu Bappeda Provinsi Jawa Barat telah
melaksanakn berbagai upaya sosialisasi dan koordinasi serta supervisi baik ditingkat provinsi
maupun Kabupaten/Kota dalam menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah khususnya
dalam perencanaan pembangunan.
b) Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
Pada sasaran strategis meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, diukur
melalui 1 (satu) indikator yaitu : Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah.
Gambar 3.3
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 28
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah telah mencapai target yaitu 66% dari
target 60% atau capaian kinerja sebesar 101,54%. Sedangkan apabila disandingkan dengan
target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018) sebesar 65%, maka target telah tercapai.
Hal ini menunjukan bahwaBappeda Provinsi Jawa Barat telah mencapai kesesuaian
perencanaan pembangunan dengan tata ruang wilayah dengan kata lain pembangunan di Jawa
Barat dilaksanakan dengan mengacu kebijakan penataan ruang dengan pendekatan
pembangunan kewilayahan.
c) Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar
negeri
Pada sasaran strategis terwujudnya kerjasama antar daerah, Kabupaten/Kota, antar
Provinsi dan Luar Negeri, diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Tingkat keselarasan
kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas
RPJMD.
Gambar 3.4
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat keselarasan kerjasama
antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD telah
melampaui target yaitu 85% dari target 80% atau capaian kinerja sebesar 106,25%. Demikian
pula apabila disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018)
sebesar 80%, maka target telah tercapai.
d) Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM
dalam dan luar negeri.
Pada sasaran strategis Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri., diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu :
Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta,
LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 29
Gambar 3.5
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat keselarasan kerjasama
Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
dengan prioritas RPJMD telah melampaui target yaitu 87% dari target 85% atau capaian
kinerja sebesar 102,35%. Demikian pula apabila disandingkan dengan target pada akhir tahun
periode Renstra (tahun 2018) sebesar 85%, maka target telah tercapai.
3. Misi Ketiga Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan dengan
tujuan Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
Adapun sasaran dalam misi ini adalah : a) Meningkatnya ketersediaan informasi
penataan ruang, b) Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana
pembangunan, c) Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, d)
Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, e) Meningkatnya indeks
keterbukaan informasi publik.
a) Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang
Pada sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang, diukur
melalui 1 (satu) indikator yaitu : Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 30
Gambar 3.6
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Meningkatnya ketersediaan
informasi penataan ruang dengan prioritas RPJMD telah melampaui target yaitu 70% dari
target 60% atau capaian kinerja sebesar 107,69%. Demikian pula apabila disandingkan
dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018) sebesar 65%, maka target telah
tercapai.
b) Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Pada sasaran strategis Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap
rencana pembangunan, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; dan Tingkat konsistensi
pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan.
Gambar 3.7
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 31
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dengan prioritas RPJMD telah
melampaui target yaitu 88% dari target 80% atau capaian kinerja sebesar 102,50%. Demikian
pula apabila disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018)
sebesar 80%, maka target telah tercapai. Sedangkan pencapaian indikator Tingkat konsistensi
pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan dengan prioritas RPJMD telah
melampaui target yaitu 96,00% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 106,67%.
Demikian pula apabila disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun
2018) sebesar 90%, maka target telah tercapai.
c) Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
Pada sasaran strategis Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran,
diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran.
Gambar 3.8
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan penganggaran dengan prioritas RPJMD telah melampaui target yaitu
96,00% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 106,67%. Demikian pula apabila
disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018) sebesar 90%, maka
target telah tercapai.
d) Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan
Pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan,
diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan
daerah.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 32
Gambar 3.9
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat layanan informasi
perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas RPJMD telah melampaui target yaitu
94,50% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 105%. Demikian pula apabila
disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018) sebesar 90%, maka
target telah tercapai.
e) Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik
Pada sasaran strategis Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik, diukur
melalui 1 (satu) indikator yaitu : Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan.
Gambar 3.10
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan dengan prioritas RPJMD telah melampaui target yaitu 637.500 orang
dari target 575.000 orang atau capaian kinerja sebesar 105,43%. Demikian pula apabila
disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018) sebesar 580.000
orang, maka target telah tercapai.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 33
4. Misi Keempat Perencanaan pembangunan yang didukung oleh sumber daya yang
memadai
Adapun tujuan dari misi keempat adalah Dukungan sumber daya pemerintahan yang
kompeten dan modern dalam perencana pembangunan dengan sasaran yaitu: Meningkatnya
Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat dengan indikator Prosentase aparatur perencana PD
& Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi.
Realisasi Capaian indikator pada misi keempat disandingkan dengan target Renstra
tahun 2018 serta target akhir Renstra tahun 2018 dapat digambarkan dalam gambar berikut
ini:
Gambar 3.11
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Prosentase aparatur
perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi dengan prioritas RPJMD telah
melampaui target yaitu 75% dari target 80% atau capaian kinerja sebesar 107,14%. Demikian
pula apabila disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018)
sebesar 70%, maka target telah tercapai.
Keberhasilan pencapaian target tersebut adalah dikarenakan adanya kerja sama
serta konstribusi yang nyata dari Pusbindiklaten - BAPPENAS selaku penyelenggara diklat,
dan OPD – OPD di tingkat daerah. Diklat Perencana yang diselenggarakan oleh BAPPENAS
telah secara rutin dilakukan, serta partisipasi dari peserta yang semakin banyak peminatnya.
Di Bappeda upaya untuk mendukung indikator dimaksud, melalui pelatihan dan
pengembangan kompetensi SDM dan penambahan jumlah SDM.
Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai target yang telah
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 34
ditetapkan dari seluruh misi diantaranya karena konstribusi/dukungan dan kerjasama berbagai
pihak, baik di lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan eksternal BAPPEDA Provinsi
Jawa Barat. BAPPEDA Provinsi Jawa Barat berhasil memaksimalkan seluruh komponen
internal yang ada, serta mampu memanfaatkan dukungan komponen eksternal untuk
mensukseskan capaian kinerja lingkup BAPPEDA Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016.
3.1.3 Realisasi Anggaran Pada Misi Bappeda
Realisasi Anggaran dalam mencapai Misi Bappeda dalah ditunjukkan pada gambar
dibawah ini :
Gambar 3.12
Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Misi BAPPEDA
Tahun 2018
Berdasarkan gambar diatas, terlihat capaian realisasi anggaran yang digunakan untuk
menunjang dalam pencapaian Misi Bappeda secara umum sudah cukup bagus. Rata-rata
realisasi anggaran untuk mencapai Misi Bappeda adalah sebesar 92,51%. Realisasi anggaran
untuk masing-masing misi yaitu : Misi pertama : Perencanaan pembangunan yang
implementatif terealisasi sebesar 93,07%; Misi kedua : Perencanaan Pembangunan yang
selaras dengan fungsi perencanaan pemerintahan daerah (Kab/Kota) dan pemerintah pusat
telah terealisasi sebesar 97,78%; Misi ketiga : Perencanaan pembangunan yang konsisten dan
transparan, telah terealisasi sebesar 98,84%; dan Misi keempat : Perencanaan pembangunan
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 III - 35
yang didukung oleh SDM yang handal, telah terealisasi sebesar 80,35%.
3.1.4. Realisasi Anggaran Indikator Perjanjian Kinerja Bappeda
Realisasi Anggaran dalam mencapai Indikator Perjanjian Kinerja di Bappeda dapat
dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 3.13
Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja Tahun 2018
Dari grafik diatas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pada indikator sasaran
di lingkungan Bappeda adalah sebagai berikut : Realisasi anggaran paling besar terdapat pada
Indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, yaitu sebesar 102,03%.
Sedangkan realisasi anggaran pada Indikator yang paling rendah yaitu pada Indikator
Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi, yaitu
sebesar 80,35%. Namun walaupun realisasi anggaran tergolong rendah tetapi realisasi capaian
target pada tahun 2018 telah tercapai dan bahkan melampaui dari target yang ditentukan, yaitu
dari target 70%, dapat tercapai 80,35%, dan ada efisiensi anggaran sebesar 19,65%.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 IV - 1
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 pada dasarnya merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan
pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 yang dituangkan menjadi 11 sasaran strategis dan 13
indikator kinerja utama Kepala Bappeda. LKIP juga merupakan wujud dari
pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun
secara jujur, objektif, akurat dan transparan.
Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari
pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappeda
Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal
tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data
yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.
Dalam pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 secara umum
tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Lapon Kinerja Bappeda
Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan pada Renja Tahun 2018 dan Renstra Tahun 2013-2018 dikategorikan SANGAT
BAIK. Kategori Sangat Baik Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah tahun 2018 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian
sasaran sebesar 104,43%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2018 tentunya masih perlu
ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan
tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang
telah ditetapkan adalah tidak lepas dariperan serta semua pihak yang terlibat didalam
pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah
Bab IV
Penutup
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 IV - 2
berjalannya sistem kerja di lingungan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang berlaku dan
didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasian
yang telah tercapai di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat antara lain semakin
meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan
kualitas kinerja kinerja pegawai (meningkatnya Performance Management System/PMS) di
lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut
tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta
didalamnya. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator
adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari
internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki,
Bappeda mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga poetnsi yang
dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indicator kinerja tersebut.
Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran,
dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak manajemen
di lingkungan Bappeda Provinsi Bawa Barat, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani
dengan baik. Dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Bappeda yang telah ditetapkan, semua
indikator tersebut telah berhasil tercapai semua dan bahkan melampaui dari target yang
ditentukan.
B. SARAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang
kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang
dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat, antara lain :
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam
mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Provinsi Jawa Barat;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan
data didalam dokumen LKIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi
kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan
dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT