BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Tujuan pembangunan kesehatan adalah peningkatan kemamapuan untuk menolong
diri sendiri dalam bidang kesehatan, perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat
menjamin kesehatan,peningkatan status gizi masyarakat dan pengurangan kesakitan dan
kematian, serta pembangunan keluarga sehat sejahtera dengan makin diterimanya norma
keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan maka telah dilakukan pendidikan
dan pelatihan agar terwujud perubahan, pertumbuhan dan pembangunan dibidang
kesehatan.
Jurusan Farmasi adalah salah satu institusi pendidikan dibidang kesehatan yang
menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dalam bidang obat-obatan serta pelayanan
informasi obat.oleh karena itu, lulusan jurusan farmasi harus terlatih, terampil, jujur dan
dapat memperluas pengetahuan sebagai tenaga professional yang dapat menunjang
pembangunan kesehatan.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan ketrampilan mahasiswa
yaitu dengan mengadakan praktek kerja lapangan (PKL) yang wajib diikuti oleh
mahasiswa.praktek kerja lapangan merupakan kerja lapangan untuk menerapkan
pengetahuan diperoleh dan juga sebagai saran bagi mahasiswa untuk mendatkan bekal
sebelum terjun langsung kedunia kerja
PBF Enseval Putera Megatrading merupakan salah satu Pedagang Besar Farmasi
atau (PBF) sebagai tempat pelaksanaan PKL bagi mahasiswa Jurusan Farmasi, dimana
mahasiswa dapat meningkatan pengetahuan dan wawasan dalam hal pengadaan,
penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi.
B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan.
Praktek kerja lapangan pada PBF Enseval Putera Megatrading bagi mahasiswa
Jurusan Farmasi bertujuan:
Meningkatkan memperluas dan memantapkan keterampilan peserta didik sebagai bekal
untuk memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan program pendidikan yang
ditetapkan.
1. Memberi bekal kemampuan dan ketrampilan dalam hal pengolahan obat, makanan,
kosmetik, obat tradisional dan alat kesehatan dengan terlibat langsung dengan
kegiatan di PBF.
2. Meningkatkan mutu profesionalisme mahasiswa dalam bidang kefarmasian yag
dipersiapkan untuk melayani masyarakat.
3. Memberikan kesemapatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu yang
diperoleh selama pendidikan dan penerapannya dilapangan.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mensosialisasikan diri pada
lingkungan kerja.
C. Tujuan Pembuatan Laporan.
1. Peserta PKL mampu memahami, memantapkan dan mengembangkan pekerjaan yang
telah diperoleh di Kampus dan diterapkan di lapangan kerja.
2. Peserta PKL mampu mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemukan di
lapangan.
3. Mengumpulkan data yang berguna bagi kepentingan institusi pendidikan maupun
peserta didik yang bersangkutan.
4. Sebagai bahan referensi dalam menunjang dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa
angkatan berikutnya.
BAB II
URAIAN UMUM
A. Pengertian pedagang Besar Farmasi.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:918/Menkes/PER/IX/1993 tentang
Pedagang Besar Farmasi adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi adalah
yang memiliki izin untuk pengadaan, penyaluran, penyimpanan perbekalan farmasi dalam
jumlah yang besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Pengrtian ini
dapat diperbaharui dengan keputusan Menteri Kesehatan seroan Terbatas atau Koperasi
adalah yang memiliki izin untuk pengadaan, penyaluran, penyimpanan perbekalan farmasi
dalam jumlah yang besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.Pengertian ini dapat diperbaharui dengan keputusan Menteri Kesehatan yang
mengidentifikasi bahasa Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan yang berbentuk badan
hukum yang memiliki izin pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam
jumlah besar sasuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
B. Tugas dan Fungsi Pedagang Besar Farmasi.
Adapun tugas dan fungsi pedagang Besar Farmasi adalah sebagai berikut:
1. Tugas PBF meliput:
Melayani perbekalan farmasi kepada instansi yang membutuhkan seperti Rumah Sakit
Pemerintah dan Swasta, Apotek, Toko Obat Berijin, PBF dan lain-lain.
2. Fungsi PBF meliputi:
a. Sebagai lembaga atau badan yang dipercaya untuk menyediakan, menyimpan dan
menyalur perbekalan farmasi.
b. sebagai tempat pendistribusian obat baik tunggal maupun bukan dari satu pabrik
farmasi.
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes/IX/2002 tentang
Pedagang Besar Farmasi dalam pasal 1mengenai tugas dan fungsi PBF adalah:
1. Sarana farmasi yang melakukan pengadaan pembekalan dalam jumlah besar.
2. Sarana penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar kepada sarana kesehatan
lainnya
C. Persyaratan Pedagang Besar Farmasi.
Pedagang Besar Farmasi wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. Dilakukan oleh Badan Hukum berbentuk perseroan terbatas,koperasi,perusahan nasional
maupun perusahan patungan antara perusahan penanaman modal yang telah memperoleh
izin usaha Usaha Industri Farmasi di Indonesia dengan perusahan nasional.
2. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP).
3. Memiliki Asisten Apoteker atau Apoteker penanggung jawab yang berkerja penuh.
4. Anggota direksi tidak pernah terlibat pelanggaran ketentuan perundang-undangan
dibidang farmasi.
5. PBF dan setiap cabangnya wajib mengadakan, penyimpanan, dan menyalurkan
perbekalan farmasi yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Mentri
Kesehatan dan wajib melaksanakan pengadaan obat dan alat kesehatan dari sumber yang
ada (legalitas terjamin)
6. Kewajiban tersebut dipertanggung jawabkan oleh penanggung jawab teknis yaitu
Apoteker atau Asisten Apoteker yang mempunyai surat penugasan dan SIK dan apabila
terjadi pergantian penanggung jawab dilaporkan ke Dinas Keshatan setempat selambat-
lambatnya dalam waktu enam hari kerja
7. Jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam pengadaan, penyipanan dan penyaluran menjadi
tanggung jawab Direktur dan Penanggung jawab teknis.
8. PBF dan setiap cabangnya wajib menguasai bangunan dan sarana yang memadai untuk
melaksanakan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi
serta dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PBF.
9. Gudang wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta
keamanan perbekalan farmasi yang disimpan.
10. Gudang dan kantor PBF dan setiap cabangnya dapat berada pada lokasi yang terpisah
dengan tidak mengurangi efektifitas pengawasan interen oleh direksi dan penanggung
jawab.
D. Tata Cara Pemberian Izin PBF.
Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes/SK/2002 adalah sebagai
berikut:
1. Permohonan izin usaha diajukan pemohon pada Menteri Kesehatan dengan tembusan
kepada Dinas Kesehatan Propinsi setempat dengan menggunakan formulir model PBF-1.
2. Permohonan izin usaha diajukan setelah pedagang besar farnasi setiap melakukan
kegiatan.
3. Dengan menggunakan contoh formolir model PBF-2 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
setempat selambat-lambatnya enam hari kerja sejak menerima tembusan permohonan
dapat meminta bantuan teknis kepada kepala Badan POM setempat untuk melakukan
pemeriksaan trehadap persiapan PBF untuk melakukan kegiatan.
4. Kepala Badan POM selambat-lambatnya enam hari kerja setelah permintaan bantuan
teknis dari Kepala Dinas Kesehatan melaporkan hasil pemeriksaan dari Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi setempat dengan menggunaka contoh formolir model PBF-3.
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima
hasil pemeriksaan dari Kepala Badan POM wajib menyampaikan kepada Mentri
Kesehatan dengan menggunakan contoh formolir model PBF-4.
6. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3-5 tidak dilaksanakan
tepat pada waktunya permohonan yang bersakutan dapat membuat surat pernyataan
setiap kegiatan kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada kepala Dinas
Kesehatan setmpat menggunakan contoh formolir model PBF-5.
7. Dalam jangka waktu 12 hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud nomor 5 atau surat pernyataan dimaksud nomor 6, Menteri
Kesehatan mengeluarkan izin usaha pedagang Besar Farnasi atau menundanya dengan
menggunakan contoh formolir model PBF-7
a. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana yang dimaksud
nomor empat belum memenuhu syarat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam 12
hari kerja mengeluarkan surat penundaan tersebut Pedagang Besar Farmasi diberi
kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya
1 bulan sejak menerima surat penundaan.
b. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
nomor 8a tidak dipenuhi, maka permohonan izin usha Pedagang Besar Farmasi
ditolak dengan menggunakan formolir model PBF-8.
c. Apabila permohonan telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimakasud dalam
nomor 1 , maka izin usaha Pedagang Besar Farmasi diberi menurut ketentuan yang
berlaku.
E. Pengelolaan Perbekalan Farmasi
1. Perencanaan.
Tujuan perencanaan ini agar proses pengadaan yang ada di PBF menjadi lebih
efektf dan efesien. Beberapa factor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun
perencanaan perbekalan farmasi adalah:
a. Pemelihan pemasok
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
1) Legalitas produk.
2) Service. meliputi ketetapan waktu, ketetapan barang yang dikirim Atau adanya
diskon.
b. Ketersedian barang/perbekalan farmasi.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam ketersediaan adalah:
1) Sisa stok.
2) Rata-rata pemesanan dalam satu periode.
3) Rata-rata pemakaian.
4) Waktu tunggu (Lead time)
2. Pembelian atau pengadaan.
Merupakan suatu proses pengadaan perbekalan farmasi yang di perlukan di unit
pelayanan kesehatan dalam jumlah dan jenis yang dapat dengan mutu yang tinggi.
a. Pembelian dalam jumlah yang terbatas
Pola pembelian ini dilakukan dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam
jangka pendek.
b. Pembelian berencana
Cara ini dilakukan untuk membeli perbekalan kesehatan yang sulit diperoleh. Pola
pembelian ini direncanakan sebelumnya berdasarkan pola kebutuhan dan sisa stok.
Pada proses pembelian obat di lakukan secara tunai dapat dilakukan pada saat
penyerahaan barang kepada rekanan sedangkan pembayaran kredit dilakukan satu
bulan setelah pembelian.
3. Penerimaan dan Pemeriksaan barang.
Dalam proses pengdaan setelah pembelian, kegiatan selanjutnya adalah penerimaan
dan pemeriksaan barang atau perbekalan farmasi. Pemeriksaan harus dilakukan untuk
keadaan perbekalan farmasi yang di kirim sesuai dengan jumlah, jenis dan kualitas yang
dibutuhkan.
4. Penyimpanan.
Tujuan penyimpanan perbekalan farmasi adalah untuk pemeliharaan mutu,
menghidari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persedian
dan memudahkan pengawasan.
Ruang untuk penyimpanan hendaknya dipertanggung jawabkan dari segi keamanan,
tidak terkena cahaya matahari langsung, kering dan tidak bocor. Ruang gudang sebaiknya
dibagi-bagi dalam bagian kecil untuk penyimpanan perbekalan farmasi per kelompok,
misalnya ruang obat jadi, ruang bahan baku, ruang reagen dan ruang alat kesehatan
Pada penyusunan stok obat dapat digolongkan menurut:
a. Bentuk sediaan dan secara alfabetis.
b. Menggunakan prinsip First in first out (FIFO).
c. Barang-barang yang mudah terbakar disimpan dalam ruangan tersendiri.
d. Untuk obat dalam kemasan besar atau dalam bentuk cairan infus, dapat disusun
secara rapi di atas pallet.
e. Vaksin dan obat-obat yang mudah rusak atau mudah meleleh pada suhu kamar,
disimpan pada lemari pendingin.
f. Obat-obat narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus yang terkunci
baik.
5. Penjualan
Macam-macam penjualan di Pedagang Besar Farmasi adalah:
a. Penjualan Rutin.
Penjualan perbekalan farmasi kepada Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, Toko obat
berizin dan PBF lain.Berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh
penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan tersebut.
b. Penjualan Berdasarkan Tender.
Penjualan ini biasanya dilaksanakan kepada pihak pemrrintah seperti Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit, penjualan perbekalan farmasi tersebut, berdasarkan surat
kontrak dengan pemerintah.
F. Kewajiban, Larangan dan Pencabutan Izin usaha PBF.
Kewajiban Pedagang Besar Farmasi dan setiap cabangnya kewajiban mengadakan,
menyimpan dan menyalurkan perbekalan farmasi yang memenuhi persyaratan mutu yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Pedagang Besar Farmasi dan setiap cabangnya kewajiban mengadakan, menyimpan dan
menyalurkan perbekalan farmasi yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan.
2. Pedagang Besar Farmasi wajib melakasanakan pengadaan obat, bahan baku obat dan alat
kesehatan dari sumber yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Gudang wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta
keamanan perbekalan farmasi yang disimpan.
4. Pedagang Besar Farmasi wajib melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan
penyaluran serta tertib di tempat usahanya mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan.
5. Pedagang Besar Farmasi yang menyalurkan bahan baku farmsai wajib menguasai
laboratorium yang mempunyai kemampuan untuk pengjian bahan baku farmasi yang
disalurkan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Untuk setiap pengubahan kemasan bahan baku obat dari kemasan aslinya wajib
dilakukan pengujian laboratorium untuk identifikasi.
7. Pedagang Besar Farmasi dan setiap cabangnya wajib menyampaikan laporan secara
berkala sekali 3 bulan mengenai usahanya yang meliputi jumlah penerimaan dan
penyaluran masing-masing jenis kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan Kepala
Dinas Kesehatn Propinsi setempat dengan menggunakan formulir PBF-9.
8. Pedagang Besar Farmasi yang menyalurkan narkotika dan psikotropika wajib
menyampaikan laporan penyaluran narkotika dan psikotropika sesuai peraturan-peraturan
yang berlaku.
Larangan bagi Pedagang Besar Farmasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
No.918/Menkes/Per/X/1998 Pasal 14 dan 15 Pedagang Besar Farmasi dilarang untuk:
1. Pedagang Besar Farmasi dilarang untuk menjual perbekalan farmasi baik di tempat
kerjanya atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peraturan.
2. Pedagang Besar Farmasi dilarang melakukan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran
narkotika dan psikotropika tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan.
BAB III
URAIAN KHUSUS
A. Sejarah.
Sejarah PBF Enseval dapat diuraikan dengan berdasarkan tiga sudut pandang yaitu:dari
sudut fungsi Operasi Sales / distribusi( PBF). Sudut yuridis berdirinya suatu badan usaha dan
dari sudut strukturil organisator / fisik .sejarah PBF PT Enselval ditinjau dari sudut Operasi
sales / distribusi.
Pada saat berdirinya PT.Kalbe Farma(1996) yang berlokasi di jalan Simpang 1/1-
Tanjung Priuk Jakarta, PT Kalbe Farma telah mengemban dwi fungsi utama yang sifatna
operatif, yaitu produksi ang menjadi inti kegiatan PT.Kalbe Farma dan sales/distribusi yang
menjadi inti kegiatan PBF Enseval putra megatrading Tbk.PT Kalbe Farma lalu mengajukan
permohonan ke Ditjen POM/DEPKES RI untuk memperoleh persetujuan agar memisahkan
kedua fungsi utama, yaitu melalui surat Kalbe Farma No.008/GK/KF/80 tanggal 31 januari
1980.
Atas dasar surat permohonan tersebut maka Ditjen POM mengeluarkan surat keputusan
memberi izin persetujuan pemisahan, melalui surat keputusan tanggal 9 april 1980 untuk ke
13 cabang Enseval dengan SK.No.0949 s/d 0961/A/SK/PBF/80.
Atas memo dari Direktur Divisi Farma No.038/GK/M/80 tanggal 6 Mei 1980
menetapkan bahwa tanggal 1 April 1980 sebagai hari lahir Enseval.
Kata Enseval diambil dari kata ENCEPHALON yang dalam bahasa Indonesia artinya
kepala. Nama Enseval diberikan oleh Dr. Benyamin Setiawan, dengan harapan bahwa
Enseval dapat menjadi wadah kegiatan bidang-bidang usaha dari group yaitu menjadi
jembatan/pintu gerbang antara para principal dari luar, dengan konsumen melalui jalur
distribusi yang ada.
Berdasarkan akte No. 58 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Betty Suhartini, SH pada
tanggal 6 Agustus 1993 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan surat keputusan
No.C2-7501.HT.01.04 tahun 1993. Berdirinya PT.Enseval Putera Megatrading tanggal 1
september 1993 maka terhitung tanggal 1 Oktober 1993 resmilah pengambil alihan seluruh
kegiatan distribusi baik dari pusat maupun cabang.
B. Visi dan misi PBF.
“kami bertekad menjadi distributor terbaik di bidang produk kesehatan di Indonesia dengan
mengutamakan kepuasan pelanggan melalui teknologi informasi dan sumber daya manusia
berkualitas”
C. Struktur organisasi.
D. Personalia.
Area BussinesManager
(ABM)
Kepala SeksiAkuntansi
(KSA)
Kepala Gudang(KAGUD)
Filed SalesSupervisior
(FSS)
Penanggung Jawab
Adm
Salesman
AssKasir
Pool Faktor
Data Proses
Kolektor
ekspedisi
Logistik
PT Ensenseval Putra Megatrading cabang Kupang memiliki sejumlah karyawan yang
ditempatkan pada tugas dan bidangnya masing-masing yaitu:
1. Area Bussines Menager.
2. Kepala Seksi Akuntansi.
3. Kepala Logistik.
4. Supervisior.
5. Administrasi Sales.
6. Salesman.
7. Asisten Salesman.
8. Apoteker.
9. Pool Faktur.
10. Kasir.
11. Kolektor.
12. Petugas Gudang.
13. Supir.
14. Satpam.
15. Data Proses.
Fixed sales marketing terdiri dari beberapa divisi:
1. Divisi gabungan :Divisi Ethical dan Consumer Product Plus(PPS).
2. Divisi CHE (Consumer Healt Enseval).
3. Divisi Midi (Alkes).
E. Pengelolaan Perbekalan Farmasi.
1. Pengadaan.
Pengadaan perbekalan farmasi berasal dari pusat menggunakan sytem dropping
berdasarkan Permintaan cabang.Tata cara pengadaan:
a. Pesanan Utama Cabang (PUC). Permintaan obat atau barang tiap itemnya diminta ke
pusat jumlah/banyaknya disesuiakan dengan kebutuhan pasar.
b. Cito Puc yaitu produk yang harus dikirimkan segera karena persediaan barang
menipis dan permintaan produk tersebut banyak.
c. Pesanaan tambahan, dibutuhkan karena stock yang menipis dan kemungkinan
berkurang (permintaan obat dikarenakan kasus-kasus tertentu).
d. Realokasi pengiriman barang ke Cabang lain karana permintaan PT Enseval Putra
Megatrading pusat (dicabang yang bersangkutan over stock).
2. Penerimaan.
Penerimaan barang di cabang berdasarkan shiplist bersama-sama dengan fisik
barangnya. Adapun yang dimaksud dengan Shiplist adalah surat pengiriman barang dari
pusat ke masing- masing cabang.
3. Penyimpanan.
Penyimpanan barang di gudang dibagi atas 6 bagian berdasarkan jenisnya:
a. Produk konsumen, misalnya susu, makanan tambahan.
b. Produk farma label merah.
c. Produk farma lingkaran biru dan hijau.
d. Produk kosmetik.
e. Injeksi dan reagen dalam lemari es.
Penataan produk berdasarkan alphabet dan menurut tiap principal/pabrik, system
penyimpanan. Menggunakan system penyimpanan menggunakan system fluid location,
dimana gudang dibagi dalam beberapa lokasi yang didesain menggunakan rak-rak khusus
dan diberi tanda.
4. Distribusi.
a. Saluran distribusi perbekalan farmasi PT Enseval Putera Megatrading Cabang
Kupang.
Gambar ; Struktur Distribusi Perbekalan PBF PT Enseval Putera Megatring.
Saluran distribusi perbekalan farmasi dari PT EPM Cabang Kupang adalah PBF
lain, RS Swasta/Pemerintah, Apotek, Toko obat, Toko Kosmetik/Grosir, Mini market/
Super Market.
PT. Enseval Putera Megatrading Pusat
PBF Lain
PT. Enseval Putera Megatrading Cabang Kupang
Kupang
Toko ObatApotik,RSSwasta/Pemerintah
MiniMarket/
SuperMarket/
TokoKelontong
b. Alur Penanganan Obat.
Pesanan barang dari outlet melalui salesmen, telepon/fax atau surat
pesananyang dikirim ke bangian administrasi sales dan bagian ini akan mengentri dan
mencetak sales ordernya beserta diskon yang ada, selanjutnya akan dicek penyalurnya
oleh penanggung jawab. Petugas gudang akan mencetak ordelist kemudian
administrasi gudang akan mencetak faktur, kepala gudang akan mengecek barang
sesui faktur untuk selanjutnya pengiriman barang akan di atur oleh petugas ekspedisi
untuk obat OKT harus sesui dengan peraturan yang berlaku yaitu surat pesanan dan
fakturnya harus dipisahkan dari faktur lainnya, faktur komersial rangkap 5 untuk :
1. Faktur asli di failaing untuk penagihan
2. Arsip cabang, kopi faktur ini digunakan sebagai data pada waktu pemeriksaan
POM
3. Arsip salesmen
4. Arsip gudang
5. Arsip outlet
Proses pembayaran dari autlet ke Enseval Megatrading dapat dilakukan secara
tunai dan kredit. PF memberikan batas waktu kredit maksimal 30 hari.
c. Penjalan Sistem Kanvas.
Penjualan ini berlaku untuk obat bebas dan costumer. Cara penjualannya
dengan menggunakan mobil box/ motor box yang diatur oleh salesmen dan asisten
salesmen.
F. Pengelolaan Obat Rusak dan Kadalursa.
Barang-barang yang mengalami kerusan fisik serta melewati batas kadaluarsa,
dikembalikan oleh pelanggan EPM. Barang yang dikembalikan dari pelanggan dicek dan
ditempatkan di tempat khusus kemudian dibaut laporan barang rusak. Kriteria pengambilan
barang adalah;
1. Produk yang mendekati ED sebelum 3 bulan
2. Kemasan rusak
3. Obat rusak
4. Jika ada perintah dari pabrik karena alasan tertentu untuk obat yang rusak/kadaluarsa
dibuatkan laporan barang rusak. Barang tersebut di cek jumlahnya kemudian di kirim ke
Kantor Pusat untuk selanjutnya dimusnahkan di Pusat (khusus obat).
5. Berdasarkan permintaan dari Badan POM
G. Laporan-laporan.
Ada 2 jenis laporan yang harus dibuat oleh Asisten Apoteker penanggungjawab yaitu,
1. Laporan triwulan
Laporan pendistribusian obat selama 3 bulan dibuat rangkap 4 dan ditunjukan kepada
Menteri Kesehatan RI, dengan tembusan kapada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi,
Kepala Balai POM Propinsi dan arsip.
2. Laporan OKT
Laporan distribusi golongan psikotropika (OKT) dilaporkan setiap bulan. Laporan ini
dibuat rangkap 4 ditunjukan kepada Kepala Badan POm Pusat, Kepala Dinas Kesehatan
dengan tembusan kepad BPOM Propinsi dan arsip.
BAB IV
PEMBAHASAN
PBF PT Enseval Putera Megatrading dalam pelaksanaan kegiatannya melakukan
pengelolaan perbekalan/produk farmasi. Secara umum pengelolaan yang dilaksanakan telah
sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tata cara pendistribusian barang, pengembalian barang
dari outlet ke PBF, pemusnahan barang yang rusak serta kondisi penyimpanan pada gudang di
PBF PT Enseval Putera Megatrading adalah sebagai berikut:
1. Pendistribusian.
Pendistribusian barang di PBF PT Enseval Putera Megatrading meliputi pendistribusian
produk Farma, Konsumer dan Produk Alkes.
a. Untuk barang Farma.
Barang Farma terdiri dari obat keras, obat psikotropik. Distribusi barang Farma dari PT
Enseval Putera Megatrading ke pelanggan melalui ekspedisi.
b. Barang Konsumer
Destribusi barang konsumer kepada pelanggan di dalam dan di luar pulau dilakukan
melalaui kanvas.
c. Produk Alkes
Didistribusikan ke pelanggan yang mempunyai izin alkes.
2. Pengembalian Barang.
Barang-barang yang mengalami kerusakan fisik serta melewati batas kadalursa
dikembalikan oleh pelanggan ke PT Enseval Putera Megatrading, barang yang dikembalikan
dari pelanggan dicek dan dibuatkan laporan berita acara barang rusak.
Proses retur ada 2 cara:
Retur barang kemudian di buatkan faktur dan retur (yang selanjutnya pemotongan
tagahan)
Retur barang diganti dengan barang-barang yang sejenis dalam kondisi baik
Kriteria pengembalian barang rusak:
a. Produk yang mendekati expire date, tiga bulan belum expire date dari yang tertera pada
kemasan.
b. Kemasan rusak.
c. Obat rusak.
d. Penarikan produk oleh pabrik karena:
1) Kebijakan dari pabrik karena alasan tertentu
2) Ada perintah penarikan dari Dirjen POM
3. Pemusnahan barang rusak
Khusus obat-obat yang rusak dikembalikan/diretur ke kantor pusat dengan membuat
Laporan Barang Rusak (LBR). Dokumen LBR dikirim bersama produk yang rusak
tersebut ke kantor pusat untuk selanjutnya dimusnahkan di pusat.
Untuk produk bukan obat (consumer) seperti:susu dan produk makanan
bayi,pemusnahannya dilakukan dikantor cabang dan dibuatkan berita acara pemusnahan
barang,dalam form berita acara pemusnahan barang tertera nama produk, kode produk,
kemasan, jumlah, nomor batch, tanggal serta tanda tangan para saksi. Pemusnahan
dihadiri oleh saksi-saksi antara lain: Kepala Cabang, Kepala seksi akuntansi, Asisten
Apoteker,penanggung jawab dan kepala gudang serta pihak Principal.
Penyimpanan di Gudang
Penyimpanan sudah tertata secara rapi, penyimpanan dikelompokan sesuai ED, No
Bacth dan golongan/jenis obat. Penyimpanan di gudang terbagi menjadi beberapa bagian
antara lain:
1). Ruangan alat Kesehatan
2). Ruangan Farma
3). Ruangan CHE (Consmer Health Enseval) : obat bebas dan bebas terbatas
4). Ruangan produk konsumen (Susu dan makanan bayi)
5). Ruangan kosmetik
Pada setiap produk terdapat kartu stock masing-masing sehingga memudahkan
untuk mengontrol stock /jumlah barang.
Dari hasil pengamatan selama melakukan praktek kerja Lapangan di PBF PT
Enseval Putera Megatrading bahwa secara umum kegiatan pengelolaan produk farma dan
produk non etikal sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.Namun meskipun demikian
kami masih menemui permasalahan selama melaksanakan PKL yang disebabkan karena
kami kurang mempersiapkan diri sebelum melakukan praktek kerja lapangan.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki
ijin untuk pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi
dalam jumlah besar sesuai peraturan Menteri Kesehatan No 1191/MENKES/IX2002.
Dalam perjalan tugas untuk melayani perbekalan farmasi kepada instansi yang
membutuhkan,PBF Enseval Putera Megatrading telah menjalankan tugasnya dengan
baik.PBF PT Enseval putera megatraing juga telah menjadi lembaga yang dipercaya
untuk menyediakan, menyimpan dan menyalurkan perbekalan farmasi dalam jumlah
besar kepada sarana kesehatan lainnya, berupa produk, farma (obat), produk non farma
(Produk Consumer Health Enseval), maupun alat kesehatan.
B. SARAN.
Diharapkan mahasiswa lebih mempersiapkan diri sebelum melakukan praktek kerja
lapangan (PKL), terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan instansi tempat PKL.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim .2002. Perubahan Atas Permenkes No.918/Menkes/sk/1993 Tentang Pedagang Besar Farmasi. Depkes RI. Jakarta.
Anonim. 2007. Profil Kesehatan Propinsi NTT Tahun 2007. Dinkes NTT.Kupang.
Depkes RI. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1191/Menkes/SK/10/2002 Tentang Pedagang Besar Farmasi. Jakarta.
Nome, A. dkk. 2010. Laporan Praktek Kerja Lapangan Pada PBF Enseval Putera Megatrading. Jurusan Farmasi Poltekkes Kemkes Kupang.
Lampiran 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1191/ Menkes/ SK / 1 X / 2002. Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 918/ Menkes / PER / X
/1993.Tentang Pedagang Besar Formasi.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN Nomor: 1191/MENKES/SK/1X/2002 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR:
918/MENKES/PER/X/1993 TENGTANG PEDAGANG BESAR FARMASI
MENTERI KESEHATAN
Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka menampung semangat otonomi daerah dan kebutuhan
masyarakat,pengaman sediaan farmasi dan alat kesehatan perlu ditingkatkan.
b. Bahwa peraturan menteri kesehatan No. 981/MENKES/PER/x/1993 tentang pedagang besar
farmasi sudah tidak memenuhi kebutuhan dimaksud dalam butir (a), sehingga perlu diadakan
perubahan.
c. Bahwa sesuai dengan huruf (a)dan (b)tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan menteri
kesehatan tengtang perubahan atas peraturan menteri kesehatan
No.918/MENKES/PER/x/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.
Mengingat :
1. Undang-undang Obat Keras (Stb.1973 Nomor 541).
2. Undang-undang no 23 tahun 1992 tengtang Kesehatan (Lembaga Negara Ri Tahun 1992
Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaga Negara Ri Tahun
1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3671);
4. Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Ri Tahun 1997
Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Ri Tahun 1997 Nomor 3698);
5. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun
1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 3839);
6. Peraturan pemerintah no.32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Ri
Tahun 1996 Nomor 3637);
7. Peraturan pemerintah RI no.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat
Kesehatan (Lembaga Negara Ri No.72 Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Ri Tahun 1998 No 3781):
8. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaga Negara Ri Tahun 2000 No 54 Tambahan
Lembaran Negara Ri Tahun 2000 No 3952)
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO; 918/MENKES/PER/X/1993
TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI
Pasal 1
Mengubah beberapa ketentuan dalam pasal 1,4,7,9,10,11,12,13,18,20,22,23 dan 24 a,sehingga
menjadi berbunyi sebagai berikut:
1. Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memeiliki ijin untuk
pengadaan,penyimpanan,penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Sarana Pelayanan Kesehatan adalah apotek,Rumah Sakit,toko obat dan pengecer lain serta unit
kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.
Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
Balai POM adalah Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan
2. Pasal 4
1) Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi diberikan oleh Menteri;
2) Ijin Usaha pedagang besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan
Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masi aktif melakukan kegiatan usahanya dan
berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia; untuk memperoleh ijin usaha Pedang
Besar Farmasi yang bersangkutan masi aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku
untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk memperoleh ijin usaha Pedagang Besar
Farmasi tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
3. Pasal 7
a. Kewajiban sebagaimna dimaksud dalam pasal 6 dipertanggung jawabkan oleh
penanggung jawab teknis seorang Apoteker,atau asisten Apoteker yang mempunyai surat
penugasan dan surat ijin kerja.
b. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 khusus untuk pedagang Besar Farmasi
yang menyalurkan bahan baku obat,wajib dipertanggungjawabkan seorang Apoteker
yang mempunyai surat penugasan dan surat ijin kerja.
c. Setiap pergantian pertanggungjawab dimaksud ayat(1) wajib dilaporkan selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 6(enam) hari kerja kepada Kepala Dinas Kesehatan
setempat.
4. Pasal 9
Pedagang Besar Farmasi dan setiap cabangnya wajib menguasai bangunan dan sarana yang
memadai untuk dapat melaksanakan pengelolaan,pengadaan,penyimpanan dan penyaluran
perbekalan Farmasi serta dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pedagang
Besar Farmasi; gudang wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu
serta keamanan perbekalan Farmasi yang di simpan; gudang dan kantor pedagang Besar
Farmasi dan setiap cabangnya dapat berada pada lokasi yang terpisah dengan syarat tidak
mengurangi efektivitas pengwasan interen oleh direksi dan penanggungjawab,Pedagang
Besar Farmasi wajib melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran
secara tertib ditempat usahanya mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Pasal 10
Pedagang Besar Farmasi yang menyalurkan bahan baku Farmasi wajib menguasai
laboratorium yang mempunyai kemamapuan untuk pengujian bahan baku Farmasi yang
disalurkan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.untuk setiap pengubahan kemasan
bahan baku obat dari kemasan aslinya wajib dilakukan pengujian laboratorium untuk
identifikasi.
6. Pasal 11
Penderian Cabang Pedagang Besar Farmasi di Propinsi wajib dilaporkan kepada Kepala
Dinas Kesehatan setempat dengan tembusan Kepala Menteri dan kepada kepala Balai POM
setempat.
7. Pasal 12
(1) Permohonan ijin usaha diajukan pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat dengan menggunkan formolir model PBF-1
(2) Permohonan ijin usaha diajukan setelah Pedagang Besar Farmasi setiap melakukan
kegiatan;
(3) Dengan menggunakan contoh formolir model PBF-2 kepala Dinas Kesehatan Propinsi
setempat selambat-lambatnya 6(enam) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan
dapat meminta bantuan teknis kepada kapala Balai POM setempat untuk melakukan
pemeriksaan terhadap kesiapan Pedagang Besar Farmasi untuk melakukan kegiatan;
(4) Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6(enam) hari kerja setelah permintaan bantuan
teknis dari kepala Dinas Kesehatan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi setempat dengan menggunakan contoh formolir model PBF-3;
(5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi selambat-lambatnya 6(enam) hari kerja setelah
menerima hasil pemeriksaan dari kepala Balai POM wajib menyampaikan kepada
Menteri dengan menggunakan contoh formolir model PBF-4;
(6) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sampai dengan ayat (5)
tidak dilaksanakan pada waktunya, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat
pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala
Dinas Kesehatan Propinsi setempat dengan menggunakan contoh formolir model PBF-5;
(7) Dalam jangka wakti 12(dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud ayat (5) atau surat pernyataan dimaksud ayat (6), Menteri
mengeluarkan ijin usaha Pedagang Besar Farmasi atau menundanya dengan
menggunakan contoh formolir model PBF-6 atau PBF-7.
8. Pasal 13
(1) Penundaan pemberian ijin usaha pedagang Besar Farmasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 ayat (7) dilakukan apabila pemohon belum memilki/memenuhi salah satu hal
sebagai berikut:
(a) Persyaratan administrative.
(b) Nomor pokok wajib pajak.
(c) Penanggung jawab yang bekerja penuh.
(d) Bangunan dan sarana untuk melaksanakan pengelolaan,pengadaan,penyimpanan dan
penyaluran perbekalan farmasi
(2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pedagang Besar Farmasi
diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima surat penundaan;
(3) Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat
2(dua) tidak terpenuhi,maka permohonan ijin usaha Pedagang Besar Farmasi ditolak
dengan menggunakan formolir model PBF-8;
9. Pasal 18
(1) Pedagang Besar Farmasi dan setiap cabangnya wajib menyampaikan laporan secara
berkal sekli 3(tiga) bulan mengenai usahanya yang meliputi jumlah penerimaan dan
penyaluran masing-masing jenis obat kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala
Dinas Kesehatan Propinsi setempat dengan menggunakan contoh formulir model PBF-9;
(2) Pedagang Besar Farmasi yang menyalurka narkotika dan psikotropika wajib
menyampaikan laporkan panyaluran narkotika dan psikotropika sesuai perundang-
undngan yang berlaku disamping laporan berkala seperti disebut dalam ayat( 1).
10. Pasal 20
(1) Pelaksanaan pencabutan ijin usaha Pedagang Besar Farmasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 dilakukan setelah dilakukan:
(a) Peringatan secara tertulis kepada perusahaan Pedagang Besar Farmasi sebanyak tiga
kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2(dua) bulan dengan
menggunakan contoh formulir model PBF-10.
(b) Pembekuan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi untuk jangka waktu 6 (enam) bulan
seja dikeluarkan Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Pedagang Besar Farmasi
dengan menggunakan contoh Formulir Model PBF-11.
(2) Pembekuan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b,
dapat dicairkan kembali apabila Pedagang Besar Farmasi telah membuktikan memenuhi
seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini;
(3) Pejabat yang berwenang memberi peringatan melakukan pembekuan ijin seperti yang
dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri,berdasarkan usul dari Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi atau Badan POM;
(4) Pejabat yang berwenang untuk mencabut ijin usaha Pedagang Besar Farmasi adalah
Menteri dengan menggunakan contoh Formulir Model PBF-12, Berdasarkan usul dari
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau Badan POM;
(5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah Pedagang Besar Farmasi yang sudah tidak
aktif lagiselama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b).
11. pasal 22
Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedagang Besar Farmasi dapat
digunakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan,
Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No.22 tahun 1997
tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Pasal 23
(1) Pembinaan terhadap Pedagang Besar Farmasi dilaksanakan oleh Menteri;
(2) Pembinaan dimaksud ayat (1) meliputi pelaksanaan kebijakan umum dibidang
pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi yang ditetapkan oleh
Menteri;
13. pasal 24 a.
Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki ijin usaha Pedagang Besar Farmasi berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan No.918/MENKES/PER/X/1993 tentang Pedagang Besar
Farmasi dianggap telah memiliki ijin usaha Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Keputusan
Menteri Kesehatan ini.
PASAL II
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang
mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.