- 1 -
LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1994 SERI D NO. 1
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 14 TAHUN 1993
T E N T A N G
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1992/1993
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tingkat II Semarang Tahun
Anggaran 1992/ 1993 tertanggal 31 Maret 1993
yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974
tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di daerah
(L.N. Tahun 1974 Nomor : 38 T.L.N. Nomor
3037).
2. Undang - Undang Nomor : 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Tifhur, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta jis Peraturan Pemerintah Nomor :
16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Peraturan
Pemerintah Nomor : 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di wilayah
Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah.
- 2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N.
Nomor : 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun
1975 Nomor : 6);
5. Keputusan Presiden Nomor : 9 Tahun 1982
tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai
Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan
Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk
Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984
tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran
Subsidi dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11
Tahun 1975 tentang Contoh - Contoh Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11
Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4
Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1
Tahun 1978 tentang Petunjuk/Pedoman Tata
Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 3 -
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900
- 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual
Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020
- 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang
Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-
893 tanggal 24 Desember 1981 tentang
Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94
Tahun 1984 tentang Langkah Pertama
Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengp Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903
- 1316 tanggal 18 September 1985 jo.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-
617 tentang Penyempur- naan Bentuk dan
Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903
1319 tanggal 19 September 1985 tentang
Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 903-603;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-
251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan
Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah Tentang
Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Perhitungan
Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan
Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Reaiisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4 -
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903
- 379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987
tentang Penggunaan Sistim Digit dalam
Pelaksanaan A.P.B.D. serta Petunjuk Teknis
Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903
- 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang
Penyempumaan Bentuk dan Susunan
Pendapatan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23
Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 903/591/1992 tanggal
15 Juni 1992 tentang Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran
1992 / 1993;
22. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 903/ 176/1993 tanggal
15 Maret 1993 tentang Pengesahan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun
Anggaran 1992 /1993;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Semarang Nomor : 1 Tahun 1992 tanggal 29
Mei 1992 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran
1992/ 1993;
- 5 -
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Semarang Nomor : 1 Tahun 1993 tanggal 28
Januari 1993 tentang Penetapan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun
Anggaran 1992 / 1993;
25. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Nomor : 03 Tahun 1993 tanggal 11
Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang.
Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :
9G3/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1992/1993.
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19
Juli 1993 dan tanggal 14 Agustus 1993.
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang tanggal 2 Agustus 1993
dan tanggal 23 Agustus 1993.
4. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang.
M EMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1992/ 1993.
- 6 -
Pasal 1
Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu
sebagai berikut :
1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 56.402.955.665,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
a. Rutin Rp. 29.555.527.076,00
b. Pembangunan Rp. 25.227.829.285,00
Rp. 54.783.356.361,00
Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
berlebih Rp. 1.619.599.304,00-
Pasal 2
Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun 1992/1993 yaitu sebagai berikut :
1. Pendapatan Rutin Rp. 11.537.492.119,00
2. Belanja Rutin Rp. 12.257.828.075,00
Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang
sebesar Rp. 720.335.956,00
Pasal 3
Perincian lebih lanjut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan
Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.I.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,
ttd
H. AYO SUKAHYA.
Semarang, 23 Agustus 1993.
WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
ttd
SOETRISNO. S
- 7 -
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1994 SERI D NOMOR 1
TANGGAL 20 JANUARI 1994
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
ttd
Drs. R. HERDJONO
NIP. 010 038 225
Pembina Tk. I
DISAHKAN
DENGAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NO. 903/02/1994 TANGGAL 11 JANUARI 1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
ttd
S O E W A R D I
- 8 -
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 903/02/ 1994 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 14 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1992/1993
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Tahun Anggaran 1992/1993 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 14 Tahun
1993 tanggal 23 Agustus 1993 perlu mendapat
penetapan /pengesahan dari Gubemur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas dari
Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 25 Oktober 1993 Nomor :
094/034525/1993 : Nomor : 094/034525/1993 :
Nomor 094/034525/1993 dan Nomor :
094/034525/1993 telah dilakukan penelitian/
pemeriksaan oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran
1992/1993 ;
c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut
huruf b diatas telah disampaikan secara tertulis
oleh Tim kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa
Perhitungan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar
Rp. 1.619.599.304,00 (Satu Milyard enam ratus
sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh
sembilan ribu tiga ratus empat rupiah).
- 9 -
Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi Jawa tengah
(diundangkan tanggal 14 Juli 1950);
3. Undang - undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975
tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984
tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan
dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi
Daerah Otonom ;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada
Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II dan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk
Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1979 tanggal 1 September 1979 tentang
Pelaksanaar Pengelolaan Barang Pemerintah
Daerah;
- 10 -
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang
Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi
Bendaharawan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099
tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 02* -595
tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Admi-
nistrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893
tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual
Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -034
tanggal 4 Januari 1984 tentang
Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan
Nomor: 888/KMK.03/1984 tanggal 24 Agustus
1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan
Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah
Otonom;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah
Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -
1316 Tahun 1985 tentang Penyempumaan Bentuk
dan Susunan Perubahan APBD;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -
1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985
tentang Penyempumaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984
tentang Pelaksanaan APBD;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269
Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang
Penyempumaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha
Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
- 11 -
21. Keputusan Menteri. Dalam Negeri Nomor 903 –
379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang
Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan
APBD serta Petunjuk Tekhnis Tata Usaha
Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057
tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempumaan
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan
Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -251
Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang
Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah
tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD,
Perhitungan Kas, Penco- cokan antara Sisa
Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan
Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Realisasi APBD;
24. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 15 Juni 1992 Nomor :
903/591/1992 tentang Pengesahan APBD
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun
Anggaran 1992/1993 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1992
tanggal 19 Mei 1992;
25. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor
903/176/1993 tentang Pengesahan Perubahan
APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Tahun Anggaran 1992/ 1993 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 1
Tahun 1993 tanggal 28 Januari 1993 ;
Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari
1992 Nomor : 903/517/PUOD Perihal Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993 ;
- 12 -
2. Surat Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor : 903/8921
Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 1992/ 1993 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Nomor: 14 Tahun 1993 tanggal 23
Agustus 1993 tentang Penetapan Sisa
Perhitungan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Tahun Anggaran 1992/1993 ;
4. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Semarang tanggal 31 Agustus 1993 Nomor : 911/
4123/1993 tentang Permohonan Pengesahan Sisa
Perhitungan APBD Kotamadya Daerah Tingkat
Semarang Tahun Anggaran 1992/1993.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun
1993 Tanggal 23 Agustus 1993 tentang Penetapan
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Tahun Anggaran 1992/1993 dengan
menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1992/1993
sejumlah Rp. 1.619.599.304,00 (Satu milyard
enam ratus sembilan belas juta lima ratus
sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat
rupiah).
a. Pendapatan :
- Pendapatan ……………. Rp. 56.402.955.665,00
b. Belanja :
- Rutin ……………. Rp. 29.555.527.076,00
- Pembangunan ... Rp. 25.227.829.285,00
Jumlah ……….. Rp. 54.783.356.361,00
- 13 -
Jumlah Sisa Perhitungan APBD Rp.
1.619.599.304,00
dengan rincian :
- Tunai Pada Kas Daerah Rp. 896.814.063,00
- Sisa UUDP Anggaran Rutin Rp,
- Sisa UUDP Anggaran
Pembangunan Rp. 2.449.285,00
- Sisa kurang Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan (UKP) Rp.720.335.956,00
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun
Anggaran 1992/1993
sebesar Rp.1.619.599.304,00
dengan catatan :
1. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Tahun Anggaran 1992/1993 dilakukan
Perubahan APBD dengan Peraturan Daerah
Nomor : 1 Tahun 1993 tanggal 28 Januari
1993 dan disahkan dengan Surat Keputusan
Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor : 903/176/1993 tanggal 15
Maret 1993 tetapi dalam pengesahan tersebut
masih terdapat yang perlu disempumakan. Hal
tersebut oleh Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Semarang telah diterbitkan
Perubahan Lampiran Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran
1992/1993 tanggal 28 Juni 1993 Nomor :
903/3031. Pelaksanaan Penerbitan Perubahan
Lampiran Surat Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah tersebut rielcbihi tutup tahun
anggaran sehingga beium tepat waktu.
- 14 -
2. Berdasar data rincian realisasi APBD menurut
jenisnya (per Ayat/Pasal) terdapat beberapa
yang realisasinya melampaui anggaran,
khususnya untuk belanja, antara lain yaitu :
- Rutin : Pasal 2.2.14.1015;
2.12.1.1117;
- Pembangunan : Pasal 2P.0.9.1.01.004 ;
Pasal 2P.0.16.1.03.013;
Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat
(1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September
1985.
Disamping itu terdapat Pasal Proyek yang
telah ditetapkan tetapi belum direalisir yaitu :
1) Pasal 2P.0.5.2.01.003 "Proyek Pembinaan
Dekapirsda Kodya Daerah Tingkat II
Semarang".
- Anggaran Rp. 10.000.000,00
- Realisasi Rp.
2) Pasal 2P.0.9.2.06.006 "Proyek bantuan
kegiatan Generasi Muda".
- Anggaran Rp. 10.000.000,00
- Realisasi Rp. -
Hal ini perencanaannya belum bisa tepat
sehingga terjadi Kredit Anggaran yang
ditetapkan belum dapat direalisir.
3. Penerbitan SPMU atas SPP yang diajukan oleh
Bendaharawan jangka waktunya melebihi
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 16
ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 903-1319 Tahun 1985, yang
menetapkan selambat - lambatnya 6 hari kerja
untuk anggaran Rutin dan 2 hari kerja untuk
anggaran Pembangunan, antara lain :
1) SPP Tgl. 6 Maret 1993 Nomor :
R.18/V.793.
- 15 -
SPMU Tgl. 31 Maret 1993 Nomor :
0923/PS/ 92/93
2) SPP Tgl. 2 Maret 1993 Nomor :
R.4/RTM/92/93
SPMU Tgl. 31 Maret 1993 Nomor :
0937/PT/ 92/93
4. Terdapat jenis Pendapatan Asli Daerah yang
realisasinya tidak mencapai target yaitu antara
lain :
- Ayat 1.2.1.005 "Pajak Radio"
- Ayat 1.2.1.006 "Pajak Bangsa Asing"
- Ayat 1.2.1.010 "Pajak Anjing"
- Ayat 1.2.1.012 "Pajak penjualan minuman
yang mengandung alkohol"
- Ayat 1.2.1.013 "Pajak Kendaraan Tidak
Bermotor" Ayat 1.2.2.077 "Uang dipensasi
Jalan dan Jembatan"
- Ayat 1.2.2.082 "Uang sempadan/Ijin
Bangunan DTK"
- Ayat 1.2.2.094 "Pasar - pasar"
- Ayat 1.2.2.106 "Penerimaan Retribusi
Parkir" Ayat 1.2.2.115 "Retribusi Reklame"
- Ayat 1.2.4.145 "Penerimaan dari Dinas
Pasar" Ayat 1.2.4.148 "Penerimaan dari
Dinas UPD pengelolaan perparkiran"
- Ayat 1.2.5.190.3 "Hasil Lelang Tanah
Garapan"
Hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-
1319 tanggal 19 September 1985.
5. Ayat 1.3.2.208 "Bagi Hasil Bukan Pajak dari
Tk. I" Pada Buku Perhitungan APBD
(C.I) realisasinya tercantum sebesar
Rp.623.864.745,00
Menurut penelitian pada Buku Besar
Penerimaan (B.IV) dan Buku Perhitu ngan
APBD (C.I) realisasi tersebut terdlri atas :
- 16 -
a. Penerimaan Bagian dari Hak atas tanah
Pemerintah yang seharusnya merupakan
Pendapatan Ayat 1.3.2.205
sebesar …………… Rp.297,997.690,00
b. Pendapatan dari Hasil Ganti Rugi
Pemberian Hak Atas Tanah Pemda yang
seharusnya dibuku kedalam Ayat
1.3.2.205 "Pemberian Hak Atas Tanah
Pemerintah"
sebesar ………….. Rp. 4.616.000,00
Jumlah (a £ b) ………… Rp.302.613.690,00
c. Jumlah Penerimaan Bagian Bukan
Pajak dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah seluruhnya …. Rp.321.251.055,00
Jumlah : Rp.623.864.745,00
6. GANJARAN :
Penerimaan Uang Ganjaran sesuai Surat
Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Desember
1992 Nomor 903/ 517/PUOD Jo. Surat
Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor
903/8921 Perihal Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 1992/1993 :
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
mendapatkan Alokasi
Sebesar ......................... Rp. 141.000.000,00
Tercantum pada Ayat
1.4.1.211 ......................... Rp. 146.776.500,00
Perbedaan : Rp. 5.776.500,00
Perbedaan tersebut adalah :
Adanya penerimaan SBBO-PP yang oieh
Bagian Keuangan keliru dibuku kedalam Ayat
1.4.1.211 "Ganjaran" yang seharusnya
penerimaan Ayat 1.4.1.219 "SBBO-PP" sebesar
Rp. 5.776.500,00
- 17 -
7. Pasal 2.2.4.1091 'Biaya untuk melakukan
pungutan PBB"
- Anggaran Rp.322.373.000,00
- Realisasi Rp.322.373.000,00
Menurut penelitian target (anggaran)
Pendapatan Ayat 1.3.1.191 "Pajak Bumi dan
Bangunan" ditetapkan sebesar
Rp.3.663.208.000,00
Dari jumlah anggaran BP.PBB Pasal
2.2.4.1091 sebesar Rp.322.373.000,00 adalah
8,8 %.
Anggaran BP.PBB yang ditetapkan sebesar 8,8
% tersebut adalah tidak memenuhi ketentuan
Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 4 Tahun 1985, yang menetapkan
sebesar 10 %,
8. Dalam pelaksanaan APBD tahun Anggaran
1992/1993 untuk pemberian uang perangsang
kepada Dinas/Unit Penghasil Pendapatan
Daerah, belum didasarkan atas Peraturan
Daerah.
Hal ini (Pelaksanaan APBD 1992/1993) tidak
sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor :126 Tahun 1979 tanggal
23 Mi 1979.
9. Terdapat penyetoran kembali Sisa UUDP pada
tahun anggaran berkenaan (Contra Post) oleh
Bagian Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat
II Semarang dalam pembuatan penjelasan
Buku Perhitungan APBD (C.I) dicantumkan
pada kolom 6 (keterangan) sebagai Sisa UUDP,
jumlah tersebut seharusnya mengurangi
jumlah Dropping yaitu antara lain :
- Pasal 2.3.1.1011 "Ongkos kantor".
- Pasal 2.2.4.1054 "Biaya Pemeliharaan
Inventaris Kantor"
- 18 -
Hal ini tidak sesuai petunjuk dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-
379 tanggal 11 April 1987.
10. Terdapat Sisa UUDP pada Bendaharawan
Tahun Anggaran 1991/1992 yang
penyetorannya ke Kas Daerah melebihi tanggal
10 April 1992, yaitu Bendaharawan pada
Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan DKP.
Hal ini belum memenuhi ketentuan Pasal 7
ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985.
11. Berdasar penelitian uji coba pada bukti SPJ
yang telah disahkan oleh Bagian Keuangan
terdapat hal - hal sebagai berikut :
1) Terdapat bukti pengeluaran proyek untuk
upah petugas beberapa orang (3 orang)
selama 4 bulan tidak disebut bulanannya
dengan tanda terima oleh seorang yang
berhak, tidak seluruh yang berhak
menerima (SPJ bulan Maret 1993 Pasal
2P.0.6.1.01.003).
2) Terdapat bukti pengeluaran tanggal
pembukuan pada Buku Kas Umum tanggal
31 Maret 1993 berbeda dengan tanggal
penerimaan dari yang berhak (tanggal 7
Maret 1993) dan berbeda dengan yang
tercatat pada kolom tanggal pem- bayaran
(tanggal 7 Mei 1993).
Menurut penelitian pengeluaran
sesungguhnya adalah bulan Mei 1993
sesuai bekas tanggal yang diketik tumpuk
(pembetulan) bulannya (Bendaharawan
Bagian Perekonomian (Saudari Suamini)
SPJ Pasal 2P.0.1.2.01.005).
- 19 -
12. Pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan
Daerah, DKP dan DPU Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang dalam Tahun Anggaran
1992/1993, disamping hal - hal yang telah
sesuai dengan ketentuan, terdapat yang perlu
mendapat perhatian, antara lain :
a. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang
(1) Bendaharawan Khusus Penerima yang
ditunjuk dengan Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah, dalam
rangka pelaksanaan Mapatda, tidak
membuku sesuai Makuda (Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 1
Tahun 1980). Hal ini tidak sesuai
petunjuk dalam Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor : 970/4335/ PUOD
tanggal 3 Desember 1988 perihal
Petunjuk Teknis atas penyesuaian
Mapatda.
(2) Bendaharawan Rutin :
a) Berdasar penelitian pencocokar.
jumlah realisasi Pasal Belanja
yang dibuku oleh Bendaharawan
Rutin dengan jumlah realisasi
yang tercantum pada Buku
Perhitungan APBD Pasal yang ber-
sangkutan terdapat jumlah yang
reali- sasinya berbeda, yaitu Pasal
2.2.4.1011; Pasal 2.2.4.1084 dan
Pasal 2.2.4.1091 disebabkan
adanya penggeseran realisasi
dengan Daftar Pembukuan
Administrasi (DPA) oleh Bagian
Keuangan.
- 20 -
Hal tersebut belum sesuai
petunjuk dalam Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor :
903/2069/PUOD tanggal 30 Mei
1985 Perihal Petunjuk Teknis
Lebih Lanjut Pengurusan
Keuangan Daerah (butir 5).
b) Dalam membuat bukti pesanan
pembe- lian barang tidak
mencantumkan harga barang yang
dipesan/dibeli.
Hal ini tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 18
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 903-1319 Tahun 1984
tanggal 19 September 1985.
(3) Tata Usaha/Administrasi pada
Bendaharawan Proyek tidak
melengkapi dengan Buku Pembantu
per Pasal (Bend. 12).
Hal ini tidak sesuai ketentuan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 1 Tahun 1980.
b. Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang.
a) Dalam melaksanakan pembelian/
pengadaan barang tidak dilengkapi
dengan bukti pesanan barang.
b) Dalam membuat judul Proyek terdapat
yang belum menunjukkan gambaran
yang tepat tentang Proyek yang
bersangkutan, antara lain Pasal
2P.0.11.1.02.001 "Proyek Pe- ningkatan
Air Bersih", berdasar penelitian proyek
tersebut adalah Proyek Pemasangan
Pipa Air Bersih sebagai penunjang
Bantuan Unicef.
- 21 -
c) Terdapat bendaharawan Proyek yang
dalam mengajukan SPP SPMU-UUDP
tidak sesuai dengan jadwal waktu
pengeluaran biaya yang telah
ditetapkan pada DIPDA/S KO yaitu per
Triwulan tetapi pelaksanaannya SPP
SPMU- UUDP nya dimintakan sekali
pada akhir tahun anggaran.
c. Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
a) Bendaharawan Rutin yang ditunjuk
dengan Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
II Semarang, dalam mem- buku
transaksi penerimaan dan pengeluaran
pada Buku Pembantu per Pasal (Bend.
12) belum ditutup sampai dengan
tutup tahun anggaran.
b) Bendaharawan Rutin (Proyek) dalam
membuat Bukti Pesanan Barang yang
akan dibeli, tidak mencantumkan
harga barang yang dipesan.
c) Atasan Langsung Bendaharawan
(Pimpro/ Pemimpin Kegiatan) dalam
melakukan pemeriksaan Kas
Bendaharawan sedikitnya sekali dalam
3 (tiga) bulan belum di- laksanakan
secara berlanjut sebagaimana
mestinya.
K E D U A : Petunjuk - petunjuk/peringatan - peringatan yang perlu
K E T I G A : Tingkat II Semarang termaktub dalam Surat Gubemur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Tine
Lanjut Hasil.
K E E M P A T : Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APED Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran
1992/1993.
- 22 -
K E L I M A : Apabila dikemudian hari temyata terdapat kesalahan -
kesalahan/kekeliruan - kekeliruan yang ditemukan oleh
Aparat Pengawas yang berwenang, tidak menutup
kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 dan / atau
melalui ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku.
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berlaku surut sejak tanggal 1 April 1993. Apabila
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali
sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI : SEMARANG.
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 1994.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
ttd
S O E W A R D I
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah Up. Direktur Keuangan dan Peralatan Daerah) di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro
Keuangan di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang 1 dan
II;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di
Semarang;
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah, untuk
dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;