1
I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penduduk miskin di Provinsi Riau pada tahun 2009 tercatat 527,49 ribu
atau 9,48 % (BPS, 2009) dan sekitar 57,23 % berada di perdesaan dengan mata
pencaharian utama di sektor pertanian yang 80% nya memiliki luas lahan di
bawah satu hektar. Permasalahan mendasar sektor pertanian di pedesaan selain
pemilikan lahan yang relatif sempit adalah terbatasnya akses petani kepada
sumber permodalan, lemahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal spesifik,
pasar, teknologi, dan organisasi tani yang masih lemah, sehingga mengakibatkan
lambatnya perkembangan usaha agribisnis sebagai penggerak ekonomi
perdesaan. Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah utama nasional yang
penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam
pelaksanaan pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah
telah menetapkan Program Pembangunan Jangka Menengah (2005 – 2009) yang
fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui
pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan
pertanian di perdesaan melalui pemanfaatan sumberdaya alam lokal spesifik.
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan
kerja di perdesaan tersebut, maka Departemen Pertanian melaksanakan Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan secara
terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM-M) yang dicanangkan Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu,
Sulawesi Tengah. Tujuan PUAP tersebut adalah :
a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan
pengembangan kegiatan usaha agribisnis sesuai dengan potensi
wilayah
b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus
Gabungan Kelompok Tani (gapoktan), Penyuluh dan Penyelia Mitra
Tani (PMT) sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing
c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk
pengembangan kegiatan agribisnis berdasarkan potensi wilayahnya
2
d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring
atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.
Program ini pada intinya merupakan upaya untuk memberdayakan
masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri melalui peningkatan
kemampuannya untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha
agribisnis di pedesaan. Program dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat
ini harus didukung dengan ketersediaan modal usaha selain inovasi pertanian,
karena kenyataan menunjukkan bahwa banyak inovasi pertanian yang dinyatakan
dan diminati petani tidak dapat diadopsi karena faktor keterbatasan modal dan
kesulitan mengakses lembaga permodalan (Kushartanti, dkk., 2005).
Program PUAP merupakan salah satu alternatif upaya untuk menjawab
dan memenuhi kebutuhan petani dalam permodalan petani di Indonesia, karena
itulah salah satu entry point yang dilakukan dalam program PUAP adalah
memberikan bantuan penguatan modal sebesar 100 juta rupiah per desa yang
disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk pengembangan
dan peningkatan usaha agribisnis. Upaya pengembangan usaha agribisnis tersebut
perlu memperhatikan dan menekankan keberpihakan pada petani sebagai pelaku
utama kegiatan. Menurut Slamet (1994), program yang diterapkan untuk
memberdayakan masyarakat pedesaan harus bersifat partisipatif, dengan alasan
agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
Belajar dari pengalaman, salah satu faktor kunci keberhasilan program
yang sudah diidentifikasi adalah melakukan pembinaan, pendampingan dan
penyeliaan yang sistematis dan intensif. Apabila tidak dilakukan pendampingan,
pelaksanaan kegiatan pada umumnya tidak fokus, tidak ada rasa memiliki,
dilaksanakan apa adanya, dan rawan penyimpangan (Badan Litbang Pertanian,
2007). Kegiatan tersebut disusun secara sistematis dengan menerapkan sitem
manajemen yang baik melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Penanganan tersebut harus dilakukan
semua pihak terkait secara bersama, berkelanjutan, dan terkoordinasi. Dalam
rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Departemen Pertanian
telah menyusun struktur organisasi, dan mekanisme pembinaan, pengendalian,
pendampingan pelaksanaan PUAP dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa
3
dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PUAP tahun 2010 ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 29/Permentan/OT.140/3/2010.
Program PUAP mulai dilaksanakan pada tahun 2008 di 10.504 desa, tahun
2009 dilaksanakan di 10.000 desa dari 33 provinsi di Indonesia termasuk di
Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, dan pada tahun 2010 ditambah
sekitar 10.000 desa lagi se-Indonesia. Pelaksanaan Program PUAP Tahun 2008 di
lingkungan BPTP Riau melibatkan 181 Gapoktan yang tersebar di 10
kabupaten/kota di Provinsi Riau dan 47 Gapoktan tersebar di 4 kabupaten di
Provinsi Kepulauan Riau.
Pada tahun 2009 Provinsi Riau mendapatkan alokasi 208 Gapoktan yang
tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ditambah 11 Gapoktan Kota
Dumai yang berasal dari APBN perubahan dan 62 Gapoktan tersebar di 4
Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.
Alokasi kegiatan PUAP tersebut yang ditujukan untuk pemberdayaan
masyarakat dengan melakukan usaha pengembangan agribisnis pada wilayah
desa masing-masing perlu didukung oleh semua pihak terutama dari pengambil
kebijakan pada wilayah tersebut. Peranan pengambil kebijakan di daerah
diperlukan terutama untuk mendorong percepatan pengembangan usaha yang
telah dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
4
II. PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAAN (PUAP)
II.1. Identifikasi Potensi Desa
Desa adalah wilayah administratif terkecil dalam sistem pemerintahan
yang berkembang di Indonesia. Penduduk di desa diindasikan dengan tingkat
pengetahuan yang rendah, kehidupan sosial tinggi, minus teknologi dalam
pemanfaatan sumberdaya alam. Salah satu sumberdaya alam dipedesaan yang
dijadikan sebagai penyangga kehidupan masyarakatnya adalah pertanian yang
dikelola dengan cara tradisional.
Untuk melakukan usaha pengembangan agribisnis dipedesaan langkah
awal yang perlu dilakukan adalah perencanaan melalui identifikasi potensi desa.
Identifikasi wilayah desa adalah upaya pengenalan secara menyeluruh potensi
pengembangan usaha tani ataupun peluang-peluang lainnya pada suatu wilayah
tertentu. Hasil indentikasi tersebut akan menghasilkan data dan informasi yang
akan digunakan dalam pengambilan keputusan bidang usaha tani yang akan
dilakukan. Selanjutnya dari data tersebut akan dirumuskan pilihan pola usaha tani
disuatu wilayah yang mendasarkan kepada kesesuaiannya dengan kondisi lahan
dan iklim, aspirasi petani, aspek sosial-ekonomi dan keterkaitannya serta
keterpaduanya dengan program pembangunan pertanian.
Tahapan yang dilakukan dalam menyusun identikasi potensi desa antara
lain adalah :
1. Pengumpulan data primer dan sekunder
2. Mengolah dan menganalisis data potensi wilayah.
3. Mengidentifikasi dan menetaplan potensi wilayah.
4. Merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah
Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara partisifatif dimana keterlibatan
masyarakat sangat penting sebagai sumber data maupun pengguna dari hasil
identifikasi yang telah dilakukan.
Hasil dari identifikasi potensi desa berupa data dan informasi yang sangat
dibutuhkan sebagai data perencanaan untuk membangun suatu usaha agribisnis
pedesaan yang berbasis sumberdaya alam. Data dan informasi yang harus
didapatkan antara lain :
5
a. Data Biofisik : deskripsi umum wilayah (luas wilayah, tata guna lahan),
karakteristik tanah (jenis tanah, pH, kemiringan) dan iklim (curah hujan,
hari hujan, suhu, kelembaban), pola usaha tani.
b. Data Penduduk : jumlah penduduk menurut umur. jumlah penduduk
menurut jenis pekerjaan, karakteristik kelompok tani, kelas kelompok,
jumlah anggota, luas garapan, status kepemilikan lahan usaha.
c. Data Sosial Ekonomi: penerapan teknologi ditingkat petani, kelembagaan,
sarana dan prasarana, prospek pasar (trend komoditas, segmen pasar,
rantai pemasaran dan nilai usaha tani).
Tahapan identifikasi wilayah menghasilkan sekumpulan data tentang
keragaman komponen potensi wilayah. Komponen data tersebut perlu dianalisis,
sehingga gambaran potensi wilayah tersebut dapat terdefinisikan.
Potensi wilayah amatlah mungkin berbeda dengan wilayah lainnya.
Bahkan untuk suatu wilayah pun amatlah mungkin potensinya beragam sekali.
Penentuan jenis komoditas apa yang akan dikembangkan harus memper-
timbangkan kesesuaian dengan kondisi lahan dan iklim yang ada.
II.2. Penentuan Usaha Agribisnis Desa Berdasarkan Potensi Wilayah
Setelah melaksanakan tahapan perencanaan melalui identifikasi potensi
desa maka perlu dilakukan pengorganisasian masyarakat yang berperan serta
dalam Program PUAP.
Gapoktan (gabungan kelompok tani) sebagai pelaksana Program PUAP
merupakan penggabungan dari beberapa kelompok tani dalam satu kawasan desa.
Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP adalah antara lain:
a. Memiliki Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola usaha agribisnis
b. Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif
c. Dimiliki dan dikelola oleh petani.
Untuk kepentingan keberlanjutan program PUAP, maka Gapoktan
berfungsi sebagai executor dalam penyaluran dana BLM-PUAP.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Gapoktan dilakukan secara
bersama-sama melalui Rapat Anggota. Rapat Anggota dihadiri oleh seluruh
pengurus Gapoktan, wakil dari kelompok tani, Penyuluh Pendamping dan Komite
6
Pengarah. Rapat anggota dilaksanakan secara periodik sesuai kesepakatan
anggota. Tujuan rapat anggota adalah untuk menetapkan :
• RUB (Rencana Usaha Bersama)
• Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP
• Pola pengembangan usaha agribinis anggota dan unit usaha otonom
Gapoktan
• Tata tertib rapat anggota
• Pengesahan pertanggungjawaban pengurus
Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GAPOKTAN (gabungan
keompok tani) berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha
Anggota (RUA). RUB disusun oleh Gapoktan harus memperhatikan kelayakan
usaha produktif petani, yaitu : 1) budidaya di sub sektor tanaman pangan,
hortikultura, peternakan, perkebunan, 2) usaha non budidaya meliputi usaha
industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain
berbasis pertanian.
Gapoktan menyusun RUB melalui rapat anggota. RUB disusun
berdasarkan kebutuhan petani anggota yang tergambar dalam RUK. RUK
disusun berdasarkan RUA oleh petani anggota yang didasarkan pada informasi
hasil identifikasi potensi ekonomi desa yang telah dilakukan
Rincian RUK diajukan oleh kelompok tani kepada pengurus Gapoktan
meliputi : a) rincian nama petani anggota, b) usaha produktif sesuai dengan
Pedum PUAP, c) volume usaha dan biaya, d) nilai usaha dan ditandatangani
petani anggota.
Rencana usaha bersama tersebut dibuat berdasarkan sumberdaya alam
pertanian yang paling dominan memiliki tingkat keberhasilan. Pemilihan
komoditas pertanian yang akan diusahakan tersebut harus berakar kepada
masyarakat dalam pengertian merupakan usaha yang selama ini digeluti ataupun
sudah pernah diterapkan oleh masyarakat. Perencanaan usaha bersama ini harus
disetujui oleh seluruh anggota Gapoktan sehingga didapatkan kesepakatan
bersama yang menjadi salah satu modal pokok keberhasilan. Kesepakatan tersebut
didokumentasikan dengan baik sebagai naskah perjanjian pada Gapoktan.
Perjanjian tersebut akan mengikat seluruh anggota Gapoktan sehingga jelas
7
kewajiban dan hak dari anggota dalam penggunaan dana pengembangan usaha
yang diberikan.
2.3. Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.
Tahapan lanjutan dari perencanaan adalah pelaksanaan program.
Pelaksanaan Program PUAP dilaksanakan secara bersama-sama dalam Gapoktan
dengan memanfaatkan dana yang digulirkan sesuai dengan Rencana Usaha
Anggota yang telah dibuat.
Masyarakat yang melaksanakan usaha agibisnis sesuai dengan komoditas
lokal spesifik yang dibudidayakan dibimbing oleh Penyelia Mitra Tani serta
pembinaan oleh Tim Teknis Pembina Program PUAP tingkat Kabupaten/Kota.
Dalam mengembangkan usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat
menggunakan teknologi yang tepat dibawah bimbingan penyuluh pendamping
pada program PUAP ini. Penerapan teknologi yang tepat diharapkan akan
meningkatkan produktivitas sehingga pada akhirnya terjadi peningkatan
pendapatan masyarakat.
Sebagai program yang terkait dengan Program Nasional Pemberdayaaan
Masyarakat (PNPM) bidang pertanian maka pelaksanaan Program PUAP
dilaksanakan dibawah koordinasi tim. Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat
yang menerima bantuan penguatan modal melalui Gapoktan.
Bantuan penguatan modal yang diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- per
desa harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dengan baik. Pengembangan
modal dapat dilakukan dengan penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-
Agribisnis. Penumbuhan tersebut akan menjadikan pergerakan ekonomi desa
sehingga sumber daya alamnya termanfaatkan secara baik.
Penggunaan dana penguatan modal yang telah diberikan kepada
masyarakat harus dikembalikan kepada Gapoktan setelah ditambah dengan
keuntungan Gapoktan. Dana yang kemudian berputar diantara anggota Gapoktan
akan menghasilkan penambahan modal Gapoktan sehingga LKM-A yang telah
dibentuk dapat berkembang dengan baik.
Masyarakat dibimbing dan dikawal secara penuh oleh Penyelia Mitra Tani
yang bekerjasama langsung dengan masyarakat terutama dalam membangun
sistem usaha agribisnis yang baik maupun pengembangan LKM-A.
8
Permasalahan yang timbul dalam proses pemanfataan bantuan penguatan
modal yang ada diselesaikan secara bersama-sama antara masyarakat dengan
Penyelia Mitra Tani serta dengan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota.
2.4. Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Program PUAP
Gapoktan PUAP di Provinsi Riau telah berjalan sejak tahun 2008 dan
bertambah dengan Gapoktan yang baru lagi setiap tahunnya. Dengan demikian,
kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) dilaksanakan untuk memantau
perkembangan penggunaan dana oleh gapoktan penerima BLM-PUAP pada setiap
tahunnya. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan meliputi penggunaan dan
pelaksanaan perguliran dana BLM. Monev dilakukan juga untuk melihat aktivitas
persiapan pencairan dana, rencana usaha anggota sebagai dasar penggunaan atau
distribusi penyaluran dana dari gapoktan kepada anggota. Monev ini dilakukan
terhadap beberapa Gapoktan yang dipilih secara sengaja dengan
mempertimbangkan daya jangkau tim yang melaksanakan monev. Selain
memonitor dan mengevaluasi kondisi Gapoktan, tim monev juga menggali data
terkait penilaian kinerja PMT.
Monev yang dilakukan didampingi oleh Stakeholder/Kepala Dinas
Tanaman Pangan di wilayah Program PUAP sebagai Sekretaris Tim Teknis
Kabupaten. Informasi awal disampaikan secara garis besar oleh Sekretaris Tim
Teknis Kabupaten yang telah memetakan kondisi Gapoktan PUAP kedalam 3
kategori: baik, sedang dan kurang baik. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum
kunjungan ke lapangan/lokasi Program PUAP.
Kunjungan yang dilakukan ke Gapoktan akan memperoleh informasi
bahwa dana BLM PUAP yang diterima Gapoktan sebesar 100 juta rupiah pada
tahun sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi telah berkembang melalui
usaha anggota Gapoktan hingga tercapai peningkatan modal Gapoktan.
Pada saat monitoring dan evaluasi bila terdapat kemungkinan
pengembangan usaha yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk usaha otonom
Gapoktan, maka dapat didiskusikan bersama antara Gapoktan dan Tim Monev.
Tim Monev kemudian akan menyarankan agar ditindaklanjuti dan disusun
rencana usahanya dengan baik serta dikoordinasikan dengan pihak terkait,
terutama penyuluh pertanian yang telah ditugaskan sebagai pendamping
9
Gapoktan. Sedangkan kendala yang dihadapi Gapoktan yaitu adanya beberapa
orang anggota yang lalai memenuhi kewajiban membayar angsurannya. Untuk
mengatasinya, pengurus telah merespon dengan mengirimkan surat teguran
kepada yang bersangkutan. Pada akhir kunjungan disarankan kepada Gapoktan
agar dapat mempercepat proses perguliran dana BLM kepada anggota yang lain,
untuk beberapa jenis usaha yang memungkinkan, dapat dilakukan waktu
pembayaran angsuran secara harian/pekanan. Dengan demikian waktu
pembayaran angsuran tidak terpaku per bulan, tetapi dapat lebih cepat dari itu.
Sehingga dana yang telah terkumpul dari angsuran dapat segera digulirkan kepada
anggota lain yang akan meminjam. Selain itu disarankan juga agar lebih
menggiatkan pertemuan dan melengkapi administrasi yang diperlukan, seperti
buku data anggota yang dilengkapi foto anggota.
Kegiatan pemantauan merupakan salah satu unsur manajemen yang
penting untuk melihat dan mengevaluasi suatu program pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan. Hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi dapat
dijadikan informasi awal untuk merencanakan kegiatan yang akan datang ataupun
memperbaiki kegiatan yang sudah berjalan. Monitoring dan evaluasi yang
dilakukan ke lapangan disisi lain dapat menyelesaikan permasalahan ataupun
kondisi buruk dari Program PUAP yang sedang berjalan.
Pengembangan usaha agribisnis pedesaan yang dilakukan masyarakat
merupakan proses menuju peningkatan pendapatan sehingga penerapan unsur-
unsur manajemen sangat diperlukan. Unsur manajemen pemantauan, monitoring
dan evaluasi dapat berfungsi sebagai pengawasan Program PUAP apakah sudah
berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kapasitas dan kemampuan Tim
Monitoring dan Evaluasi yang melakukan kegiatan pemantauan ini sangat
menentukan hasilnya sehingga dibutuhkan Tim yang kompeten. Saran dan
rekomendasi dari Tim sangat dibutuhkan dan harus ditindaklanjuti oleh Gapoktan,
Penyelia Mitra Tani maupun Penyuluh Pendamping.
10
III. ANALISIS KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PROGRAM PUAP SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menempatkan masyarakat
selaku pelaku pembangunan dan bukan sebagai obyek dari pembangunan.
Masyarakat diberdayakan melalui program – program untuk meningkatkan
kualitas dan taraf hidupnya.
Program PUAP sebagai salah satu instrumen pemicu peningkatan
kehidupan petani melalui usaha agribisnis telah dan sedang dikembangkan di
seluruh wilayah Indonesia. Sasaran program tersebut adalah pengentasan
kemiskinan di wilayah pedesaan yang diintegrasikan ke dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat. Kehidupan mandiri yang didambakan adalah pada
kondisi masyarakat mampu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan taraf kehidupannya.
Peningkatan kesejahteraan hidup hanya dapat tercapai dengan kegiatan
produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Aktivitas kegiatan yang dilakukan
pada bidang pertanian tidak terkecuali membutuhkan dana operasional untuk
usahatani.
Pengembangan usaha agribisnis pedesaan dimaksudkan untuk
mengantispasi kondisi demikian. Pelaksanaan PUAP selama ini sudah berjalam
dengan baik. Keunggulan PUAP sebagai program pemberdayaan masyarakat
ditunjukkan oeleh beberapa indicator seperti :
a. Pemetaan dan potensi sumberdaya lokal spesifik
Kondisi sumberdaya desa yang dimiliki dijadikan sebagai dasar untuk
merancang usahatani yang dilakukan. Hal ini memungkinkan tingkat
keberhasilan lebih tinggi
b. Peran serta aktif masyarakat
Untuk merancang, mengelola dan mengembangkan usahatani peran
serta masyarakat sangat tinggi yang diwadahi dalam Gapoktan
c. Program berkesinambungan
Kegiatan PUAP berlangsung selama usahatani berjalan sehingga
merupakan penopang kehidupan masyarakat. Penguatan modal yang
diberikan berkembang sehingga masyarakat mampu membangun
Lembaga Keuangan Mikro pada tingkat desa
11
d. Pembelajaran masyarakat tentang kelembagaan permodalan
Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro merupakan wadah
pembelajaran bagi masyarakat dalam mengelola permodalan.
Terjadinya peningkatan kemampuan masyarakat menjadi hal penting
untuk jangka ke depan sehingga tidak tergantung pada tengkulak
ataupun pengusaha lainnya.
Peningkatan kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan melakukan
usaha/aktivitas eknomi yang produktif. Usaha yang dilakukan masyarakat untuk
menghasilkan produksi tersebut harus memiliki modal usaha. Keberhasilan
pengembangan usaha agribisnis pedesaan yang telah tercapai antara lain adalah di
daerah Kabupaten Kuantan Singingi,
Gapoktan Bahagia di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten
Kuantan Singingi telah menerima dana PUAP yang diterima Gapoktan sebesar
Rp. 100.000.000,- pada tahun 2009 telah berkembang melalui usaha anggota
Gapoktan hingga saat ini total dana bergulir sejumlah Rp. 222.000.000,-.
Dana ini telah digulirkan kepada 96 orang anggota, dari jumlah awal
anggota yang meminjam sebanyak 49 orang. Total aset Gapoktan saat ini
mencapai sekitar Rp. 192.000.000,-. Potensi di Desa Ujung Tanjung dan
sekitarnya yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk usaha otonom Gapoktan
adalah pemasaran gula aren.
Kemampuan masyarakat akan pengelolaan usaha juga meningkat dengan
tertibnya administrasi pembukuan kelembagaan keuangan di Gapoktan tersebut
sudah baik. Setiap transaksi keuangan yang digunakan untuk melakukan aktivitas
usaha dicatat dengan baik dan benar, buku kelengkapan anggota juga sudah tertata
dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan administratif usaha
pada Gapoktan tersebut sudah baik. Kelembagaan Gapoktan yang telah difasilitasi
dengan modal usaha dapat berperan untuk meningkakan kesejahtreaan
anggotanya.
Walaupun secara teknik Program PUAP sudah cukup baik namun dalam
beberapa hal dalam pelaksanaannya selama ini memiliki beberapa kelemahan.
Kelemahan tersebut terlihat dalam beberapa hal antara lain adalah :
a. Pemilihan desa yang ikut Program PUAP tidak sesuai dengan kondisi
sebenarnya sebagai akibat campur tangan pihak ketiga untuk
12
memaksakan beberapa desa. Hal ini sering dijumpai karena campur
tangan kalangan legislatif di daerah yang memaksakan beberapa desa
yang menjadi wilayah basisnya.
b. Tingkat kepedulian dan kejujuran dari pengurus Gapoktan yang tidak
seragam untuk seluruh lokasi Program sehingga kondisi tersebut
menjadi penghambat perkembangan usahatani anggota Gapoktan.
c. Program PUAP secara massal untuk seluruh desa lokasi program
masih sangat tergantung pada karakter dan kepribadian Pengurus
Gapoktan, PMT dan Penyuluh Pendamping sehingga terjadi
keberhasilan pada beberpa lokasi sedang yang lainnya belum.
Kondisi kelemahan tersebut sangat spesifik sesuai dengan wilayahnya
masing-masing. Sebagai salah satu contoh pemaksaan untuk mengikutsertakan
beberapa Gapoktan terjadi di Kabupaten Pelalawan dimana ada beberpa Gapoktan
yang terbentuk hanya karena adanya Program PUAP tersebut dan bukan
merupakan kelompok Gapoktan yang berakar pada kepentingan masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan salah satu kelemahan yang ada pada Program PUAP.
13
IV. KESIMPULAN
Pelaksanaan Program PUAP yang sedang dan masih berlangsung sekarang
sebagai upaya untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat di pedesaan. Potensi
desa harus diidentifikasi sebagai data dan informasi yang digunakan untuk
membangun usahatani.
Usahatani yang dilakukan memerlukan penguatan modal sehingga
penggunaan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang membutuhkan modal
teratasi dengan Program PUAP.
Pemberdayaan masyarakat dengan menguatkan usahatani dan
kelembagaan keuangan mikro berdasarkan potensi desa akan meningkatkan
produktivitas yang dicapai.
Sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat, PUAP mempunyai
beberapa keunggulan yang telah berhasil untuk mendukung perekonomian
masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat akan kelembagaan usaha
yang baik.
14
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS). 2007. Riau Dalam Angka 2007. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
______. 2008. Profil Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau Maret 2008. Berita Resmi Statistika No. 57/07/21/Th. III, 1 Juli 2008
Departemen Pertanian (Deptan). 2009a. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Departemen Pertanian. Jakarta
______. 2009b. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM-PUAP. Departemen Pertanian. Jakarta
Recommended