MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG
KOTA TANGERANG
1
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
MAN-01
2
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan…………………………………………………………………. 3Daftar Disribusi Dokumen…………………………………………………………... 4Daftar Revisi Dokumen…………………………………………………………….... 5Pernyataan Kebijakan Halal …….………………………………………………….. 6Pendahuluan………………………………………………………………………….. 7Sistem Jaminan Halal………………………………………………………………… 8 1. Kebijakan Halal ……………………………………………………..…………… 82. Panduan Halal ……………………………………………………………………. 83. Organisasi Manajemen Halal ……………………………………………………173.1. Persyaratan Auditor Internal ………………………………………………….. 183.2. Tugas Tim Auditor Halal ………………………………………………………. 183.3. Uraian Tugas dan Wewenang Auditor Halal …………………………………. 183.4. SOP ………………………………………………………………………………. 203.5. Acuan Teknis ……………………………………………………………………. 233.6. Sistem Administrasi …………………………………………………………….. 253.7. Sistem Dokumentasi …………………………………………………………….. 253.8. Sosialisasi ……………………………………………………………………….... 263.9. Pelatihan …………………………………………………………………………. 263.10. Komunikasi Internal dan External …………………………………………. 273.11. Audit Internal ………………………………………………………………… 273.12. Tindakan Perbaikan …………………………………………………………. 293.13. Kaji Ulang Manjemen ……………………………………………………….. 30Lampiran Pohon keputusan untuk identifikasi Titik Kritis ………………………. 31Matrix bahan baku, Tambahan dan Penolong …………………………………….. 39Tabel Daftar Bahan titik Kritis ……………………………………………………... 40Lampiran Form Laporan Berkala…………………………………………………... 41Lampiran Borang Audit Halal Internal ……………………………………………. 42Lampiran Laporan Ketidak sesuaian ………………………………………………. 47Lampiran Laporan Tinjauan Manajemen …………………………………………. 48 Lampiran Daftar Lembaga Sertifikasi Halal yang diakui MUI……………………Lampiran SK Pembentukan Tim AHI………………………………………………
3
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
Disiapkan oleh:
Auditor Halal Internal
Ketua
( Sumarya, ST)
Disahkan oleh
(Ir.H. Ahmad Marju Kodri)
4
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN MANUAL PDAM TIRTA BENTENG
KOTA TANGERANG
NO JABATAN NAMA TANDATANGAN TANGGAL
1 Direktur Utama Ir. H. Ahmad Marju
Kodri
01/03/11
2 Kepala Bagian Produksi Sumarya 01/03/11
3 Kepala Seksi Pengolahan Ida Nuraida 01/03/11
4 Kepala Seksi Laboratorium Gusni Elgawati 01/03/11
5 Kepala Seksi Umum & Pergudangan Asep Sudrajat 01/03/11
6 Staf Umum & Pergudangan Ade Kurniawan 01/03/11
7 Staf Laboratorium Akhmad Kautsar 01/03/11
8 Staf Pengolahan Yudiana Efendi 01/03/11
5
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
DAFTAR REVISI DOKUMEN MANUAL PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
Perubahan Dokumen yang direvisi Dokumen hasil revisi KeteranganNo. Tanggal Edisi Bab Hala
manEdisi Bab Hala
man1 01/03/11 1 all all all all Penerbitan
awal
6
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
KEBIJAKAN HALAL PDAM TIRTA BENTENG
KOTA TANGERANG
PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang berkomitmen untuk memproduksi Air
Minum dengan kualitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No.492/ MENKES/PER/IV/2010 yang bersertifikat halal secara konsisten
sehingga secara sehat, aman dan halal digunakan oleh pelanggan atau masyarakat
Kota Tangerang yang beragama Islam tanpa khawatir akan keharamannya, melalui :
1. Menjamin produk Air Minum yang dihasilkan Halal yaitu dengan adanya
sertifikasi Halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Menjamin proses produksi bebas dari bahan Haram atau Najis
3. Menjamin Pemasok berasal dari sumber yang Halal
7
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
PENDAHULUAN
1. Profil Perusahaan
a. Nama Perusahaan : PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang
Alamat kantor Pusat : Jl. Komp. PU. Prosida Bendung X Kelurahan Mekarsari Kec.
Neglasari Kota Tangerang 15129
b. Alamat Pabrik : Jl Komp. PU. Prosida Bendung X Keluraha Mekarsari Kec.
Neglasari Kota Tangerang 15129
c. Jenis Produk : Air Minum Perpipaan
d. Kapasitas produksi : 800.000 M3 / bulan
PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang adalah perusahaan umum milik Pemerintah Kota
Tangerang yang bergerak di bidang jasa pelayanan Air Minum yang memproduksi Air Minum
perpipaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Perusahaan ini berdiri sejak
tahun 1995 dan mengalami perkembangan pesat sampai saat ini dengan total produksi 9.700.000
M3 / tahun dengan jumlah sambungan langganan 18.000 yang terdiri dari sambungan rumah
tangga, industri dan Bandara Soekarno Hatta.
2. Tujuan Penerapan
Tujuan dari penerapan Sistem Jaminan Halal adalah bertanggung jawab terhadap masyarakat
Kota Tangerang yang menggunakan Air PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang agar merasa yakin
bahwa air yang digunakan aman bagi kesehatan dan juga aman kehalalannya. Oleh karena itu
diperlukan pensertifikasian Halal dari MUI sebagai jaminan akan kehalalannya.
3. Ruang Lingkup Penerapan
Untuk saat ini Sistem Jaminan Halal PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang diterapkan secara tetap
pada Pembelian, Penerimaan Bahan, Produksi (meliputi pengolahan dan laboratorium),
Penyimpanan Bahan dan Produk sesuai dengan syariat Islam.
8
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
SISTEM JAMINAN HALAL
1. Kebijakan Halal
Pernyataan dari kebijakan Halal merupakan langkah awal dari penerapan Sistem Jaminan Halal
(SJH) Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis komitmen perusahaan untuk memproduksi
produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan
baku, konsistensi dalam proses produksi halal.
2. Panduan Halal
Panduan Halal adalah panduan untuk mengidentifikasi bahan atau proses pada titik kritis yang
diterapkan pada suatu perusahaan yang terdiri dari
2.1. Halal adalah boleh. Pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecual secara
khusus disebutkan dalam Al Qur’an atau Hadits.
Haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas.
Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan
terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia ini
2.2. Referensi Al Qur’an dan fatwa MUI
2.2.1. Prinsip-prinsip tentang Hukum Halal dan Haram
2.2.1.1. Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya.
2.2.1.2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata.
2.2.1.3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku
syirik terhadap Allah SWT.
2.2.1.4. Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya.
2.2.1.5. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi
membutuhkan yang haram
2.2.1.6. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.
2.2.1.7. Menyiasati yang haram, haram hukumnya.
2.2.1.8. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram.
2.2.1.9. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram.
2.2.1.10. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.
9
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
2.2.2. Halal dan Haram berdasarkan AL QUR’AN
2.2.2.1. Al-Baqarah 168: “Hai sekalian umat manusaia makanlah dari apa yang ada di
bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syetan.
Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian”.
2.2.2.2. Al-Baqarah 172-173 : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara
rezki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada
Allah, jika benar-benar kepada-Nya kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya
mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang
disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa,
sedangkan ia tidak berkehendak dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”.
2.2.2.3. Al-Anam 145 : “Katakanlah, saya tidak mendapat pada apa yang diwahyukan
kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang memakannya, kecuali bangkai, darah
yang tercurah, daging babi karena ia kotor atau binatang yang disembelih dengan
atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedangkan ia tidak
menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun Lagi Maha Pengasih”.
2.2.2.4. Al-Maidah 3 : “Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan
yang disembelih dengan atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang
jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang kalian sempat
menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagi kalian binatang yang disembelih disisi
berhala”.
2.2.2.5. Al-Maidah 90-91 : “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya
meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kalian mendapat keuntungan. Sesungguhnya syetan itu hendak
menimbulkan permusuhan dan perbencian di antara kalian lantaran meminum
khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat, maka
apakah kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu”.
2.2.2.6. Al-Maidah 96 : “Dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan
makanannya”.
10
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
2.2.2.7. AL-A’raf 157 : “Dia menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan
mengharamkan kepada mereka segala yang kotor”.
2.2.3. Fatwa MUI untuk Bahan dan Proses Produksi
2.2.3.1. Khamr
a. Segala sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebgai khamr.
b. Minuman yang mengandung minimal 1 % ethanol, dikategorikan sebagai khamr.
c. Minuman yang dikategorikan khamr adalah najis.
d. Minuman yang diproduksi dari proses fermentasi yang mengandung kurang dari
1 % ethanol, tidak dikategorikan khamr tetapi haram untuk dikonsumsi.
2.2.3.2. Ethanol
a. Ethanol yang diproduksi dari industri bukan khamr hukumnya tidak najis atau
suci.
b. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari
industri khamr untuk proses produksi pangan hukumnya :
1. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi
2. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari
industri khamar untuk proses produksi industri hukumnya haram.
2.2.3.3. Hasil Samping Industri Khamr
a. Fusel oil yang berasal dari hasil samping industri khamr adalah haram dan najis
b. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci
c. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr
hukumnya haram.
d. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan
direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya
halal dan suci.
e. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui
rekayasa, hukumnya halal dan suci.
f. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga
hilang rasa, bau dan warna khamar-nya, hukumnya halal dan suci.
11
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
2.2.3.4. Flavor Yang Menyerupai Produk Haram
Flavor yang menggunakan nama dan mempunyai profil sensori produk haram,
contohnya flavor rum, flavor babi, dan lain-lain, tidak bias disertifikasi halal serta
tidak boleh dikonsumsi walaupun ingredient yang digunakan adalah halal.
2.2.3.5. Produk Mikrobial
a. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal
adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang
najis dan haram adalah haram.
b. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan
yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran,
skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
c. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses produksi produk lain
yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam
media pertumbuhannya, hukumnya haram.
d. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri
kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.
2.2.3.6. Penggunaan Alat Bersama
a. Alat berkas dipakai babi/anjing harus dicuci dengan cara di-sertu (dicuci dengan
air 7 x, yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki
daya pembersih yang sama).
b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-
babi meskipun sudah melalui proses pencucian.
2.2.3.7. Air Daur Ulang
a. Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan
(rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (musta’mal), terkena najis
(mutanajjis) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna,
dan bau (mutaghayyir) sehingga dapat dimanfaatkan kembali
Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.
b. Ketentuan Hukum
12
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
Air daur ulang adalah suci mensucikan (thahir muthahhir), sepanjang diproses
sesuai dengan ketentuan fikih.
Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1
adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut :
Thariqat an-Nazh yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau
yang telah berubah sifatnya tersebut, sehingga yang tersisa tinggal air
yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya.
Thariqah al-Mukatsarah yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi
mensucikan (thahir muthahhir) pada air yang terkena najis (mutanajjis)
atau yang berubah (mutaghayyir) tersebut hingga mencapai volume paling
kurang dua kullah; serta unsure najis dan semua sifat yang menyebabkan
air itu berubah menjadi hilang.
Thariqah Taghyir yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau
yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang
dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan
(thahir muthahhir) dengan syarat :
o Volume air nya lebih dari dua kullah
o Alat bantu yang digunakan harus suci
c. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan untuk
berwudlu, mandi, mensucikan najis dan istinja’, serta halal diminum, digunakan
untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan
kesehatan.
2.2.4. Beberapa contoh Bahan Kritis
2.2.4.1. Daging
Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih
tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Hal-hal yang menjadi titik proses
penyembelihan adalah sebagai berikut :
a. Penyembelihan (harus seorang muslim yang taat dan melaksanakan syariat
Islam sehari-hari).
13
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
b. Pemingsanan (tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih).
c. Peralatan/pisau (harus tajam)
d. Proses pasca penyembelihan hewan harus benar-benar mati sebelum proses
dilanjutkan dan darah harus keluar secara tuntas).
Untuk daging impor perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini :
Harus dilengkapi dengan sertifikat halal dari lembaga yang diakui LP POM
MUI.
Harus dilengkapi dengan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya
(contoh : dokumen kesehatan).
Harus ada kecocokan dantara sertifikat halal dengan dokumen lain.
Harus ada kecocokan antara dokumen dengan fisik (kemasan, label, dan
lain-lain).
Harus ada kecocokan no lot, plant number, tanggal penyembelihan dan
sebagainya.
2.2.4.2. Bahan Turunan Hewani
Bahan turunan hewani berstatus halal dan suci jika berasal dari hewan yang
disembelih sesuai dengan syariat Islam, bukan berasal dari darah dan tidak
bercampur dengan bahan haram atau najis. Berikut ini disampaikan contoh-contoh
bahan turunan hewani / mungkin berasal dari turunan hewani :
Lemak
Protein
Gelatin
Kolagen
Asam lemak dan turunannya (E430-E436)
Garam atau ester asam lemak (E470-E495)
Gliserol/gliserin (E422)
Asam amino (contoh : sistein, fenilalanin, dan sebagainya)
Edible bone phosphate (E521)
Di/trikalsium fosfat
Tepung plasma darah
Konsentrat globulin
14
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
Fibrinogen
Media pertumbuhan mikroba (contoh : blood agar)
Hormon (contoh : insulin)
Enzim dari pancreas babi/sapi (amylase, lipase, pepsin, tripsin)
Taurin
Plasenta
Produk susu, turunan susu dan hasil sampingnya yang diproses
menggunakan enzim (contoh: keju, whey, laktosa, kasein/kaseinat)
Beberapa vitamin (contoh : vitamin A, B6, D, E)
Arang aktif
Kuas
2.2.4.3. Bahan Nabati
Bahan nabati pada dasarnya halal, akan tetapi jika diproses menggunakan bahan
tambahan dan penolong yang tidak halal, maka bahan tersebut menjadi tidak halal.
Oleh karena itu perlu diketahui alur proses produksi beserta bahan tambahan dan
penolong yang menggunakan dalam memproses suatu bahan nabati. Berikut ini
disampaikan beberapa contoh bahan nabati yang mungkin menjadi titik kritis :
Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2,
asam folat.
Oleoresin (cabe, rempah-rempah dan lain-lain) dapat menggunakan
emulsifier (contoh: polysorbate/tween & glyceril monooleat yang mungkin
berasa dari hewan), supaya dapat larut air.
Lesitin kedelai mungkin mengunakan enzim fosfolipase dalam proses
pembuatannya untuk memperbaiki sifat fungsionalnya.
Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) perlu diperhatikan jika proses
hidrolisisnya menggunakan enzim.
2.2.4.4. Produk Hasil Samping Industri Minuman Beralkohol dan turunannya
Produk/bahan hasil samping industri minuman beralkohol beserta turunannya
berstatus haram jika cara memperolehnya hanya melalui pemisahan secara fisik dan
produk masih memiliki sifat khamr. Akan tetapi jika bahan/produk tersebut
direaksikan secara kimiawi sehingga menghasilkan senyawa baru, maka senyawa
15
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
baru yang telah mengalami perubahan kimia statusnya menjadi halal. Beberapa
contoh produk hasil samping industri minuman beralkohol dan turunannya yang
merupakan titik kritis :
Cofnac oil (merupakan hasil samping distilasi cognac/brandy)
Fusel oil (merupakan hasil samping distilled beverages) danturunannya
seperti isoamil alcohol, isobutyl alcohol, propel alcohol, gliserol,
asetaldehid, 2,3 butadiol, aseton dan diasetil dan sebagainya).
Brewer yeast (merupakan hasil samping industri bir)
Tartaric Acid (hasil samping industri wine)
2.2.4.5. Produk Mikrobial
Status produk microbial dapat menjadi haram jika termasuk dalam kategori berikut:
Produk microbial yang jelas haram, yaitu produk minuman beralkohol
(khamr) beserta produk samping dan turunannya.
Produk microbial yang menggunakan media dari bahan yang haram pada
media agar, propagasi dan produksi. Contoh media yang haram atau
diragukan kehalalannya diantaranya : darah, peptone (produk hasil hidrolisis
bahan berprotein seperti daging, kasein atau gelatin menggunakan asam
atau enzim).
Produk microbial yang dalam proses pembuatanya melibatkan enzim dari
bahan yang haram.
Produk microbial yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan
penolong yang haram. Contoh adalah penggunaan anti busa dalam kultivasi
mikroba yang dapat berupa minyak/lemak babi, gliserol atau bahan lainnya.
Produk mikroba rekombinan yang menggunakan gen berasal dari bahan
yang haram. Contoh adalah sabagai berikut ;
a. Enzim a-amilase dan protease yang dihasilkan oleh Saccharomyces
cerevisae rekombinan dengan gen dari jaringan hewan.
b. Hormon insulin yang dihasilkan oleh E. coli rekombinan dengan gen
dari jaringan pancreas babi.
c. Hormone pertumbuhan (human growth hormone) yang dihasilkan oleh
E.coli rekombinan.
16
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
2.2.4.6. Bahan-Bahan Lain
Selain kelompok bahan-bahan diatas, berikut ini adalah contoh bahan /kelompok
bahan yang sering menjadi titik kritis.
Aspartam (terbuat dari asam amino fenilalanin dan asam asparta)
Pewarna alami
Flavor
Seasoning
Bahan pelapis vitamin
Bahan pengumulsi dan penstabil
Anti busa
Dan lain-lain
2.3. Keputusan Identifikasi Titik Kritis (Lampiran)
2.4. Daftar Identifikasi Kontrol Titik Kritis pada material dan tindakan pencegahan
(lampiran)
2.5. Daftar Identifiksi Kontrol Titik Kritis pada proses produksi dan tindakan pencegahan
(lampiran)
3. Organisasi Manajemen Halal
Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan
efektivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas
tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait dengan
system berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambilan kebijakan tertinggi sampai tingkat
pelaksana teknis lapangan. Contoh struktur organisasi manajemen halal dapat dilihat pada gambar
1.
17
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
Manajemen yang terlibat merupakan perwakilan dari manajemen puncak, Produksi meliputi
pengolahan dan pengawasan (laboratorium), purchasing, pergudangan serta personalia. Organisasi
manajemen halal dipimpin oleh seorang Koordinator Auditor Halal Internal (KAHI) yang
melakukan koordinasi dalam menjaga kehalalan produk serta menjadi penanggung jawab
komunikasi antara perusahaan dengan LPPOM MUI.
Gambar 1. Struktur Organisasi Manajemen Halal
Persyaratan, tugas dan wewenang auditor halal internal adalah sebagai berikut :
3.1. Persyaratan Auditor halal internal.
3.1.1. Karyawan tetap perusahaan bersangkutan.
3.1.2. Koordinator Tim Auditor halal internal adalah seorang Muslim yang mengerti dan
menjalankan syariat Islam.
3.1.3. Berada dalam lingkup Manajemen Halal.
18
DIREKTUR UTAMAIr. H. Ahmad Marju Kodri
Laboratorium (Gusni E dan A. Kausar)
Produksi(Yudiana E)
Pergudang(Ade K.)
Pengadaan (Asep S)
Pengolahan(Ida N)
LPPOMMUI
Koordinator AuditorHalal Internal
( Sumarya, ST)
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
3.1.4. Berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum seperti bagian
QA/QC, R&D, Purchasing, Produksi dan Pergudangan.
3.1.5. Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses produksi
secara keseluruhan.
3.1.6. Diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahaan dan diberi wewenang penuh
untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan SJH termasuk
tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau
penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.
3.2. Tugas Tim Auditor halal internal secara umum
3.2.1. Menyusun manual SJH perusahaan
3.2.2. Mengkoordinasi pelaksanaan SJH
3.2.3. Membuat laporan pelaksanaan SJH
3.2.4. Melakukan komunikasi dengan pihak LPPOM MUI
3.3. Uraian Tugas dan Wewenang Auditor Halal internal berdasarkan fungsi setiap bagian
yang terlibat dalam struktur manajemen halal:
3.3.1. Manajemen Puncak
3.3.1.1. Merumuskan kebijakan perusahaan berkaitan dengan kehalalan produk yang
dihasilkan.
3.3.1.2. Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan SJH di perusahaan.
3.3.1.3. Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SJH
3.3.1.4. Memberikan wewenang kepada koordinator auditor halal internal untuk
melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu yang berkaitan dengan
pelaksanaan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada
penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang
ditetapkan LLPOM MUI.
3.3.2. Pengolahan
3.3.2.1. Menyusun sistem pengolahan berdasarkan bahan yang telah disusun oleh
KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
3.3.2.2. Menyusun sistem perubahan bahan sesuai dengan ketentuan halal.
19
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
3.3.2.3. Mencari alternativ bahan yang jelas kehalalannya.
3.3.2.4. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam formulasi dan pembuatan
produk baru.
3.3.3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu (laboratorium)
3.3.3.1. Menyusun dan melaksanakan prosedur pemantauan dan pengendalian untuk
menjamin konsistensi produksi halal.
3.3.3.2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap bahan yang masuk sesuai dengan
sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya.
3.3.3.3. Melakukan komunikasi dengan KAHI terhadap setiap penyimpangan dan
ketidakcocokan bahan dengan dokumen kehalalan.
3.3.4. Pembelian (Purchasing)
3.3.4.1. Menyusun prosedur dan pelaksanakan pembelian yang dapat menjamin
konsistensi bahan sesuai dengan daftar bahan yang telah disusun oleh KAHI dan
diketahui oleh LPPOM MUI.
3.3.4.2. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam pembelian bahan baru dan atau
pemilihan pemasok baru.
3.3.4.3. Melakukan evaluasi terhadap pemasok dan menyusun peringkat pemasok
berdasrkan kelengkapan dokumen halal.
3.3.5. Produksi (Production)
3.3.5.1. Menyusun prosedur produksi yang dapat menjamin kehalalan produk
3.3.5.2. Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan
najis.
3.3.5.3. Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matrik formulasi bahan yang
telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
3.3.5.4. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam hal proses produk halal.
3.3.6. Pergudangan
3.3.6.1. Menyusun prosedur administrasi pergudangan yang dapat menjamin
kehalalan bahan dan produk yang disimpan serta menghindari terjadinya
kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis.
3.3.6.2. Melaksanakan Penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan
dan produk yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
20
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
3.3.6.3. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam sistem keluar masuknya bahan
dari dan kedalam gudang.
3.4. Standard Operating Procedures (SOP)
Standard Operating Prosedures (SOP) adalah suatu perangkat intruksi yang dibakukan untuk
menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. SOP dibuat agar perusahaan mempunyai
prosedur baku untuk mencapai tujuan penerapan SJH yang mengacu kepada kebijakan halal
perusahaan. SOP dibuat untuk seluruh kegiatan kunci pada proses produksi halal yaitu bidang
Produksi (pengolahan dan pengawasan), Purchasing, dan Gudang. Adanya perbedaan
teknologi proses maupun tingkat kompleksitas di tiap perusahaan maka SOP di setiap
perusahaan bersifat unik. Contoh kegiatan-kegiatan kunci yang masuk dalam SOP antara lain
SOP pembelian bahan, pengunaan bahan baru, penggantian dan penambahan pemasok baru
dan lain-lain.
3.4.1. SOP Pembelian Barang.
3.4.1.1. Bahan yang dibeli harus mengacu pada daftar bahan yang telah diketahui oleh
LP POM MUI
3.4.1.2. Pembelian harus dapat menjamin bahwa yang akan dibeli sesuai dengan data
yang tertera pada sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode bahan, nama
perusahaan, nama dan lokasi pabrik).
3.4.1.3. Dokumen pembelian harus terdokumentasi dengan baik dan lengkap.
3.4.2. SOP Pemeriksaan dan penerimaan Bahan
3.4.2.1. Nama bahan kode bahan, produsen, nama dan lokasi pabrik diperiksa
kesesuaiannya dengan daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI
3.4.2.2. Bila sertifikat halal menghendaki logo khusus, logo tersebut harus dipastikan
ada pada kemasan halal.
3.4.2.3. Untuk bahan yang sertifikat halalnya diterbitkan per pengapalan, perlu
dipastikan bahwa lot number, kuantitas, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa
sesuai dengan yang tercantum pada dokumen halal.
3.4.2.4. Bahan yang telah diperiksa dan sesuai dengan kriteria maka diberi halal pass.
21
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
3.4.2.5. Bahan yang tersimpan digudang adalah bahan yang sesuai dengan dafatar
bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI. Apabila ada bahan diluar daftar
tersebut maka penempatannya harus dipisah dan dipastikan tidak terjadi
kontaminasi silang.
3.4.2.6. Bahan yang disimpan digudang harus terbatas dari najis dan bahan haram.
3.4.2.7. Setiap mutasi (pemasukan dan pengeluaran) bahan dari gudang harus dicatat
serta dilengkapi dengan kartu stock, nota permintaan barang dan bukti pernerimaan
barang.
3.4.3. SOP Penggantian dan Penambahan Pemasok baru
3.4.3.1. Jika bahan termasuk kategori kritis, maka diperiksa apakah pemasok baru
telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diakui oleh LP
POM MUI.
3.4.3.2. Bila pemasok tidak memiliki sertifikat halal maka disarankan untuk mencari
pemasok lain yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang
telah diketahui oleh LP POM MUI>
3.4.3.3. Bila tidak ditemukan alternatif pemasok baru yang telah memiliki sertifikat
halal maka perlu dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis yang menjelaskan asal
usul bahan (sourcce of orogin) dan diagram alir proses pembuatan bahan tersebut
serta dikonsultasikan kepada LP POM MUI melalui internal auditor.
3.4.3.4. Harus ada jaminan bahwa yang akan dibeli sesuai dengan data yang tertera
oa sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode bahan, nama perusahaan,
nama dan lokasi pabrik).
3.4.3.5. Pemasok diperiksa apakah merupakan produsen langsung atau penyalur. Bila
pemasok adalah penyalur, maka harus dibuat perjanjian tertulis dengan pihak
pemasok uang menyatakan bahwa pemasok hanya memasok bahan dari produsen
yang tertera pada dokumen halal.
3.4.3.6. Rencana penggunaan penggantian pemasok dilaporkan kepada LP POM MUI
melalui internal auditor.
3.4.3.7. Bahan dari pemasok baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh
LP POM MUI.
22
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
3.4.3.8. Data pemasok yang aktif maupun tidak harus didokumentasikan dengan baik.
3.4.4. SOP Penggunaan Bahan Baru
3.4.4.1. Bahan baru diperiksa apakah bahan termasuk kategori kritis dan telah
memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diketahui oleh LP POM
MUI.
3.4.4.2. Bila bahan tidak memiliki sertifikat halal disarankan untuk mencari bahan
alternatif yang sama atau sejenis yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau
dari lembaga yang telah diketahui oleh LP POM MUI.
3.4.4.3. Bila bahan alternatif yang sama tidak didapatkan, maka perlu pemeriksaan
spesifikasi teknis yang menjelaskan asal-usul bahan (source of original) dan
diagram alir proses pembuatan bahan tersebut serta dikonsultasikan kepada LP
POM MUI melalui internal auditor.
3.4.4.4. Rencana penggunaan bahan baru dilaporkan kepada LP POM MUI melalui
internal auditor
3.4.4.5. Bahan baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP POM
MUI.
3.4.5. SOP Produksi Halal
3.4.5.1. Pembuatan kertas kerja produksi (work sheet) harus mengacu pada formula
dan matrik bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI.
3.4.5.2. Bahan yang dapat digunakan dalam produksi halal hanya yang terdapat dalam
daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI dan telah mendapatkan halal
pass.
3.4.5.3. Bahan dipastikan terbebas dari kontaminasi najis dan bahan yang haram.
3.4.5.4. Lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang halal.
3.4.5.5. Apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi
halal, maka prosedur perbersihan dipastikan dapat menghilangkan/menghindari dari
produk dari kontaminasi silang.
3.4.5.6. Bila ada produk yang tidak disertifikasi mengandung turunan babi, alat dan
lini produksi dipastikan terpisah.
23
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
3.4.5.7. Harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan atau
barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi.
3.4.5.8. Catatan produksi didokumentasikan dengan baik dan lengkap.
3.4.6. SOP Perubahan Formula dan Pengembangan Produk Baru
3.4.6.1. Prinsip perubahan formula dan pengembangan produk baru adalah
mengutamakan pada daftar bahan yang telah diketahui LP POM UI
3.4.6.2. Perubahan formula yang menghasilkan produk baru harus diajukan dalam
proses sertifikasi halal baru.
3.4.6.3. Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru dan tidak
menggunakan bahan baru (reformulasi komposisi) tidak perlu dilaporkan kepada
LPPOM MUI
3.4.6.4. Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru tetapi menggunakan
bahan baru (penggunaan bahan alternatif) harus mengacu kepada SOP penggunaan
bahan baru.
3.4.6.5. Rencana pembuatan formula baru yang tidak menghasilkan produk baru
dilaporkan kepada LP POM MUI melalui internal auditor.
3.4.6.6. Formula baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP POM
MUI.
3.4.6.7. Apabila formula baru tidak mendapat persetujuan maka formula baru tidak
dapat digunakan.
3.5. Acuan Teknis
Pelaksanaan SJH dilakukan oleh bidang-bidang yang terkait dalam organisasi managemen
halal. Dalam pelaksanaanya perlu dibuat acuan teknis yang berfungsi sebagai dokumen untuk
membantu pekerjaan bidang-bidang terkait dalam melaksanakan fungsi kerjanya.
3.5.1. Acuan Teknis untuk Bagian Pembelian.
3.5.1.1. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun
oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM.
3.5.1.2. Daftar Lembaga sertifikasi halal yang telah diakui LP POM MUI.
24
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
3.5.1.3. Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk
(Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlaku
Sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain)
3.5.1.4. SOP penambahan pemasok baru
3.5.2. Acuan Teknis Bagian Produksi meliputi pengolahan
3.5.2.1. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun
oleh KAHI dan diketahui oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
3.5.2.2. Formula/intruksi kerja produksi sesuai dengan matriks bahan.
3.5.2.3. Tabel hasil identifikasi peluang kontaminasi proses produk dari bahan
haram/najis dan tindakan pencegahannya
3.5.2.4. SOP produksi halal.
3.5.3. Acuan Teknis untuk Bagian Pengawasan (laboratorium)
3.5.3.1. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun
oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
3.5.3.2. Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk
(Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlakunya
Sertifikat Halal, dan lain-lain).
3.5.3.3. SOP pemeriksaan bahan.
3.5.4. Acuan Teknis untuk Bagian Pergudangan.
3.5.4.1. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun
oelh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
3.5.4.2. Tanda pada kemasan logo, Lot number , nama dan alamat /lokasi produksi)
yang harus disesuaikan dengan dokumen kehalalan.
3.5.4.3. Prosedur penyimpanan bahan/produk yang menjamin terhindarnya bahan /
produk dari kontaminasi oleh barang haram dan najis.
3.5.4.4. SOP pernerimaan dan penyimpanan bahan.
3.6. Sistem Administrasi.
25
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
Perusahaan harus mendisain suatu sistem administrasi terintegrasi yang dapat ditelusuri
(traceable) dari pembelian bahan sampai dengan distribusi produk. Secara rinci administrasi
yang terkait dengan SJH dimulai dari administrasi bagian pembelian bahan (purchasing),
pengawasan (laboratorium), penyimpanan bahan (Warehousing), , Produksi/Operasi, dan
Distribusi. Secara skematik sistem administrasi yang terintegrasi dapat dilihat pada gambar 2.
berikut Form-form disetiap bagian dilampirkan pada Manual SJH perusahaan.
Gambar 2. Rantai Sistem Administrasi SJH
3.7. Sistem Dokumentasi
Pelaksanaan SJH di perusahaan harus didukung oleh dokumentasi yang baik dan mudah
diakses oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi halal termasuk LP POM MUI sebagai
lembaga sertifikasi halal. Dokumen yang harus dijaga antara lain.
3.7.1. Pembelian bahan
3.7.2. Penerimaan bahan
3.7.3. Penyimpanan bahan
3.7.4. Produksi (proses Produksi dan Pembersihan Fasilitas Produksi )
3.7.5. Penyimpanan Produk
3.7.6. Distribusi Produk
3.7.7. Evaluasi dan Monitoring (laporan berkala)
3.7.8. Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi
26
Umum dan pergudangan
Pembelian Penerimaan Penyimpanan Pengolahan Reservoir
Laboratorium dan Gudang
Gudang Pengolahan
Produksi
Produksi / Distribusi
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
3.7.9. Tindakan Perbaikan atas Ketidaksesuaian
3.7.10. Manajemen Review
Dalam manual SJH akan dijelaskan dokumentasi tiap fungsi operasi disertai penanggung
jawab dan loksinya. Contoh dokumen dapat dilihat di lampiran.
3.8. Sosialisasi
SJH yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh perusahaan harus disosialisasikan ke
seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan termasuk kepada pihak ketiga
(pemasok, makloon). Tujuan kegiatan ini adalah agar seluruh pemangku kepentingan
memiliki kepedulian (awareness) terhadap kebijakan halal sehingga timbul kesadaran
menerapkan ditingkat operasional. Metode Sosialisasi yang dilakukan dapat berbentuk poster,
leaflet, ceramah umum, buletin internal, audit supplier atau memo internal perusaahaan
3.9. Pelatihan
Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana SJH. Untuk itu
perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam periode waktu tertentu.
Pelatihan harus melibatkan semua personal yang pekerjanya mungkin mempengaruhi status
kehalalan prosuk. Pekerjaan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk harus
diserahkan kepada personal yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan
pengalaman (dalam hal ini dibidang pekerjaan dan hukum Islam).
Tujuan dari Pelatihan adalah: (1) Meningkatkan pemahaman karyawan tentang pengertian
halal haram, pentingnya kehalalan suatu produk, titik kritis bahan dan pross produksi. (2)
Memahami SJH.
3.10. Komunikasi Internal dan External
Perusahan dalam melaksanakan SJH perlu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak
yang terkait baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu perusahaan harus membuat dan
melaksanakan prosedur untuk:
3.10.1. Melakukan komunikasi internal antara berbagai tingkatan dan fungsi organisai
3.10.2. Menerima, mendokumentasi, dan menanggapi komunikasi dari pihak luar termasuk
dengan LPPOM MUI.
3.11. Audit Internal.
27
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
Pemantauan dan evaluasi SJH pelaksanaanya diwujutkan dalam bentuk audit internal.
3.11.1. Tujuan Audit Internal.
3.11.1.1. Menentukan kesesuaian SJH perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan
oleh LP POM MUI.
3.11.1.2. Menentukan kesesuaian pelaksanaan SJH perusahaan dengan perencanaannya.
3.11.1.3. Mendeteksi penyimpanan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan
dan pencegahan.
3.11.1.4. Memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya telah
diperbaiki sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.
3.11.1.5. Menyediakan informasi tentang pelaksanan SJH kepada manajemen dan LP
POM MUI
3.11.2. Ruang Lingkup Audit Internal.
3.11.2.1. Dokumentasi SJH
Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung kehalalan
produk yang menyangkut bahan, proses maupun produk di setiap bagian yang
terkait, seperti : daftar bahan, spesifikasi, sertifikat halal, formula, dokumen
pembelian bahan, dokumen penggudangan, dan sebagainya. Hal-hal yang
diperhatikan adalah :
a. Kelengkapan dokumen SJH.
b. Kelengkapan spesifikasi bahan
c. Kelengkapan, keabsahan dan masa berlaku sertifikat halal bahan
d. Kecocokan formula dengan daftar bahan halal
e. Kecocokan dokumen pembelian bahan dengan daftar bahan halal.
f. Kelengkapan dan kecocokan dokumen produksi dengan daftar bahan dan
formula halal.
g. Kelengkapan dan kecocokan dokumen penggudangan dengan daftar
bahan dan daftar produk halal.
h. Uji mampu telusur (traceability sistem.
3.11.2.2. Pelaksanaan SJH
Audit pelaksanaan SJH di perusahaa mencakup :
c. Organisasi Manajemen Halal
28
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
d. Kelengkapan Dokumen Acuan Teknis Pelaksanaan SJH
e. Implementasi dokumen
f. Pelaksanaan sosialisasi SJH
g. Pelatihan
h. Komunikasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan SJH
i. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SJH.
j. Pelaporan internal dan eksternal Pelaksanaan SJH
k. Pengambilan bukti berupa form-form atau hal-hal lain tentang
pelaksanaan SJH di perusahaan jika dianggap perlu.
3.11.3. Pelaksanaan Audit Internal
3.11.3.1. Waktu Pelaksanaan
Audit Halal internal dilakukan sekurang-kurangnya sekali tiap 6 bulan atau
pasa saat terjadi perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhi status
kehalalan produk seperti : perubahan manajemen, kebijakan, formulasi,
bahan, proses maupun keluahan dari konsumen.
3.11.3.2. Metode Pelaksanaan
Audit halal internal dapat dilaksanakan secara bersaman dengan audit sistem
yang lain. Tetapi formulir audit halal internal dibuat terpisah. Audit dilakukan
dengan metode :
a. Wawancara
b. Pengujian dokumen
c. Observasi lapang dan fisik
3.11.3.3. Pelaksana (Auditor)
Audit halal Internal dilakukan oleh Tim Auditor Halal Internal Pelaksana
audit internal dilakukan oleh AHI dari departemen yang berbeda (cross audit).
3.11.3.4. Pihak yang diaudit (Auditee)
Pihak auditee adalah seluruh bagian dan seksi yang terkait dalam proses
produksi halal seperti :
a. Bagian Produksi
b. Bagian Umum & Administrasi
c. Bagian Distribusi
29
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
d. Seksi Umum & Pergudangan
e. Seksi Pengolahan
f. Seksi Laboratorium
3.12. Tindakan Perbaikan
Tindakan perbaikan atas pelaksanaan SJH dilakukan jika pada saat dilakukan audit halal
internal ditemukan ketidak sesuaian pelaksanaanya. Tindakan perbaikan harus dilakukan
sesegera mungkin, jika temuan yang didapatkan berdampak langsung terhadap status
kehalalan produk. Semua bentuk tindakan perbaikan dilakukan oleh perusahaan dengan
dibuat berita acara serta laporannya dan terdokumentasikan dengan baik. Format laporan
ketidak sesuaian dapat dilihat pada lampiran
3.13. Kaji Ulang Manajemen (Management Review)
Kaji ulang manajemen atas SJH secara menyeluruh harus dilakukan dalam kurun waktu
tertentu misalnya minimal 1 tahun sekali. Kaji ulang dilakukan oleh seluruh devisi dalm SHJ
termasuk manajemen puncak. Kaji ulang harus tercatat dalam laporan tertulis seperti
lampiran.
30
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
LAMPIRAN : Pohon Keputusan untuk Identifikasi Titil Kritis
A. Identifikasi Titik Kritis Bahan
A.1. Identifikasi Titik Kritis Bahan Nabati
Catatan : TK : Titik Kritis Non TK : Titik Tidak Kritis Tk apa untuk bahan dikaji lebih lanjut pada prosedur Penetapan Status Bahan Bahan nabati yang diperiksa dalam penetapan titik kritis ini adalah bahan nabati yang status awalnya
halal, bukan bahan nabati yang sudah mendapat status keharaman terlebih dahulu, seperti ganja, kokain, opium, dan lain-lain.
31
Bahan nabati
Pengolahan ?
Tidak
Non TK
Tidak
Kultivasi Mikrobial ?
Ya
Tidak
Ya
Ya
+ Bahan Tambahan?
Fermentasi Khamr?
HaramTK
Tidak Ya
TKNon TK
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
A.2. Identifikasi Titik Kritis Bahan Hewani
32
Bahan Hewani
Ada Pengolahan ?
Tidak
Susu Telur Ikan
Apakah daging dan hasil samping berasalDari Hewan Halal?
Daging dan hasil samping (lemak, tulang, kulit, dll
Tidak
Ya
Ya
Haram Apakah Hewan disembelihSesuai dengan Syari’at Islamdan memiliki SH MUI atau
Lembaga yang diakui LP.POM
Ada Pengolahan lanjutan
Tidak boleh digundakan
TidakYa
TK Non TK
TidakYa
TK Non TK
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
A.3. Identifikasi Titik Kritis Produk Mikrobial
Semua produk mikrobial merupakan titik kritis
Titik kritis terletak pada media, baik media penyegaran hingga media produksi (bisa nabati atau
hewani).
A.4. Identifikasi Titik Kritis Bahan Lain-lain
B. Identifikasi Titik Kritis Penyimpanan dan Lini Produksi
33
ProdukMikrobial
TK
Bahan Tambang
Bahan Lain-lain
Organik
Campuran
Non Organik
Non TK
Sintetik
Apakah mengandung Bahan penolong
TK
YaTidak
Non TK TK
TK
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
Catatan :
34
Tidak dapatdisertifikasi
Ya
Non TK
Apakah ada peluangTerkontaminasi Bahan-bahan
Haram/najis ?
Tidak dapatdisertifikasi
Apakah bahan untuk produk non Sertifikasi mengandung babi atau Hasil sampingnya
TidakYa
TK 1 Non TK
Ya
Apakah prosedur sanitasi yang dilakukan dapat menghilangkan
lemak, bau, warna + rasa?
Tidak dapatdisertifikasi
Tidak
Apakah produk sejenis non sertifikasiMenggunakan merk yang sama?
TidakYa
Ya
Apakah lini produksi, penyimpananBahan dan produk untuk produk
Disertifikasi dg non sertifikasi terpisah?
Tidak
Tidak
Tidak
TK 2 Non TK
Ya
Apakah ada peluang terkontaminasiBahan-bahan haram/najis
Ya Tidak
Apakah semua Produk disertifikasi halal ?
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
1. LP POM MUI merekomendasikan agar perusahaan yang mengajukan sertifikat halal mensertifikat
semua produknya pada semua pabrik dan lini produksi yang dimilikinya.
2. Perusahaan harus menjaga agar produk yang sertidikasinya tidak tercemar dengan barang haram dan
najis.
3. Jika perusahaan hanya mensertifikasi sebagian produknya, maka produk yang tidak disertifikasi tidak
boleh menggunakan merek yang sama dengan produk yang disertifikasi, tidak mengandung babi atau
bahan tutunan dari babi.
4. Lini produksi, tempat penyimpanan bahan atau produk yang disertifikasi dan yang diertifikasi harus
terpisah secara nyata.
5. TK1 adalah kontaminasi dari lingkungan (hewan piaraan, burung, cicak dan lain-lain) dan karyawan
(katering, makanan, minuman)
6. Untuk TK1 perlu dilakukan pencegahan dengan cara: (a) Penutupan tempat-tempat terbuka yang
memungkinkan terjadinya kontaminasi. (b) Karyawan dilarang untuk membawa makanan dan
minuman ke ruang produksi.
7. TK2 adalah kontaminsi silang dari bahan-bahan yang tidak disertifikasi (bahan-bahan haram atau najis
selain babi)
8. Untuk TK2 perlu dilakukan pencegahan melalui pemisahan secara fisik dan administrasi antara bahan
produk yang disertifikasi halal dan yang tidak.
C. Identifikasi Titik Kritis Distribusi
35
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
Catatan:
1. Jika distribusi dilakukan oleh pihak ketiga harus dibuat sistem distribusi yang bisa menjamin bahwa
distribui dilakukan terpisah antara produk yang disertifikasi dan non sertifikasi.
2. TK 1 adalah dimana kondisi produk dalam keadaan curah, sehingga harus menggunakan wadah yang
dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang.
3. TK 2 dapat dicegah dengan menggunakan kemasan distribusi yang dapat mencegah kontaminasi silang.
D. Identifikasi Titik Kritis Pemajangan (Display)
36
Tidak disertifikasi
Non TK
Apakah prduk non sertifikasi halal mengandung babi dan hasil sampingnya?
Ya
Non TK
Tidak
Apakah kemasan dapat mencegah kontaminasi silang?
Non TK
Ya
Ya
Ada kemasan?
Tidak
Tidak
Ya
TK 2
Tidak
Apakah semua Produk yang distribusikan disertifikasi halal ?
TK 1
Ya
Tidak
Apakah alat distribusiBerbeda?
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
Catatan:
* TK 1 dan TK 2 = tidak boleh dilakukan sama sekali.
E. Identifikasi Titik Kritis Penyembelihan.
37
TK 1
Non TK
Apakah prduk non sertifikasi halal mengandung babi ?
Ya
Non TK
Tidak
Non TK
Ya
Ya
Ada kemasan?
Tidak
Tidak
Apakah semua Produk yang dipajang bersertifikasi halal ?
TK 2
Ya
Tidak
Apakah pemajanganTerpisah secara nyata
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
Catatan:
TK1 : Dicegah dengan cara pembinaan terhadap penyembelihTK2 : dicegah dengan menggunakan teknik stunning dengan peralatan tertentu yang tidak menyebabkan
hewan mati sebelum disembelih dan harus dilakukan pemeriksaan secara rutin terhadapTK3 : dicegah denagn mengontrol pisau yang digunakan dan diperiksa ketajamannya setiap saat.TK4 : dicegah dengan cara menetapkan tenggang waktu tertentu yang menjamin hewan dapat sudah benar-
benar mati dan darah keluar dengan tuntas sebelum diproses lebih lanjut (perendaman air panas dan pengulitan)
38
TK 2
Tidak dapat SH
Apakah dilakukan pemingsanan
Tidak
TK 1
Tidak
Ya
Apakah digunakan pisau tajam
Tidak
Tidak
Apakah penyembelih beragama Islam ?
TK 3
Ya
Ya
Apakah penyembelihan memahami dan menjalankanProses penyembelihan susuai Syari’at Islam
TK 4
Tidak
Apakah darah/bangkai dimanfaatkan
Ya
Non TK
Tidak
Tidak dapat SH
Ya
Apakah hewan mati sempurna & darah keluar sempurna
Ya
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
PROSEDUR PENETAPAN STATUS BAHAN
Catatan:1. Prosedur ini berlaku untuk semua produsen dan pemasok2. Keluaran dari prosedur penetapan status bahan adalah daftar bahan yang dapat dipakai sebagai acuan untuk auditor halal internal.3. Bahan dalam kategori daftar bahan yg dapat digunakan, sebelum diimplementasikan harus disahkan terlebih dahulu oleh LP POM MUI4. bahan dalam kategori daftar bahan yang tidak dapat digunakan tidak ada di areal pebrik.5. Bahan yang dapra digunakan harus dilengkapi dokumen pendukung berupa spesifikasi bahan, surat recomendaei atau sertifikat halal dari LP POM MUI atau Lembaga Sertifikasi Halal Luar negeri yang direkomendasi LP POM MUI.6. Bahan yang melalui proses kajian LP POM MUI dilengkapi dengan rekomendasi LP POM MUI, sedangkan bahan yang melalui sertifikasi halal dilengkapi dengan sertifikat halal MUI
39
Apakah memiliki SH MUI danMasih berlaku
Apakah ada kemungkinan mengandungBahan yang diragukan? (biasanya bahan
Hewani, atau produk khamr)
Tidak
Ya Tidak
Ya Sertifikat HalalTidak
Apakah bahan merupakan Produk Impor?
Ya
Apakah memiliki SH MUI atau Lembaga LuarNegeri yang duakui MUI dan masih berlaku?
Bahan tidakDapat digunakan
Bahan dapatdigunakan
Kajian LP POM MUI
Tidak Ya
Bermasalah
TidakBermasalah
Tidak Halal
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
MATRIKS BAHAN BAKU, TAMBAHAN DAN PENOLONG
UNTUK SEMUA PRODUK YANG DISERTIFIKASI HALAL
Nama Perusahaan : PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
Jenis Produk : AIR MINUM PERPIPAAN
DAFTAR ACUAN BAHAN BAKU /TAMBAHAN/PENOLONG
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
No JenisBahan
NamaBahan
Produsen
PemaSok
SpesifiKasi Bahan(V)
SertifiKasi Halal(V)
LembagaSertifiKasi halal
No. SH
MasaBerlaKuSH
Keterarangan
1 Air
Baku
Air
Sungai
Cisadane
Bahan
alami
2 Koagu
lant
Aluminiu
m Sulfat
PT. Timur
Raya
Tunggal
CV. Cipta
Karya
Solusindo
V Bahan
kimiawi
3 Penam
bah
pH
Soda Ash PT. JM
Mutu
Utama
CV. Cipta Karya Solusindo
V Bahan
kimiawi
4 Desinf
ektan
Natrium
Hipoklorit
PT.
Cakrawala
Indopac
CV. Cipta Karya Solusindo
V Bahan
kimiawi
5 Sand
Filter
Pasir
Kwarsa
Pulau
Bangka
Belitung
PT. Mufen
Tirta
Bahan
alami
40
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
Tabel. Hasil Penetapan Titik Kritis Proses Produksi dan Tindakan Pencegahannya
No. Prosedur Titik
Kritis
Informasi
Kunci
Tindakan
Koreksi
Verifikasi Dokumentasi
1 Penambahan bahan
Asal usul bahan
Bahan harus sesuai dengan matriks yang telah diketahui oleh LP-POM MUI
Hentikan penggunaan bahan yang tidak ada dalam matriks
41
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
LAMPIRAN
Form Laporan Berkala
1. Ringkasan Hasil Audit
1a. Waktu Audit Internal :
1b. Auditor :
1c. Auditee :
1d. Temuan :
1e. Tindakan Koreksi :
2 Ringkasan Perubahan dalam 6 bulan terakhir Ya Tidak
2a. Perubahan Manajemen Halal yang berpengaruh terhadap kebijakan halal Penjelasan :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2b. Perubahan komponen Manual SJH (SOP, dokumen, personal, dll) Penjelasan :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
2c. Perubahan lokasi IPA dan pembuatan IPA di lokasi baruPenjelasan :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
2d. Perubahan bahan (produsen/ pemasok, tipe bahan, dll)Penjelasan :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
2e. Perubahan proses dan pengembangan IPAPenjelasan :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Berita Acara Tindakan Koreksi atas temuan dalam Audit Internal
Daftar bahan terakhir dan dokumen pendukung
42
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
LAMPIRAN
FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN LABORATORIUM
No PERTANYAAN Hasil AuditYa Tidak Keterangan
1 Apakah bagian Laboratorium memiliki daftar bahan yang telah diketahui LP POM MUI
2 Apakah setiap bahan datang selau diperiksa kualitasnya?3 Apakah bahan masuk setelah mendapatkan persetujuan
dari bagian Laboratorium dan auditor halal internal4 Sebelum bahan masuk apakah Laboratorium memeriksa
nama produsen, merek, jenis barang, dan kualitas yang tercantum pada label kemasan sesuai dengan dokumen pengadaan?
Catatan Khusus Auditor
Menyetujui Yang Membuat
Kabag. Produksi Auditor Halal Internal
Sumarya, ST Akhmad Kausar
43
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
LAMPIRAN
FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN PRODUKSI
No PERTANYAAN Hasil AuditYa Tidak Keterangan
1 Apakah bagian produksi hanya memproduksi produk yang disertifikasi halal
2 Apakah ada konsistensi penggunaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong?
3 Apakah bahan-bahan tersebut tercantum pada daftar bahan halal yang telah diketahui LPPOM MUI?
4 Apakah bahan pada produk yang tidak disertifikasi halal mungkin mengandung babi atau turunannya?
5 Apakah penyelenggara proses produksi didukung oleh sistem administrasi yang baik?
6 Apakah semua bahan baku, tambahan dan penolong tercatat secara sistematis serta mudah untuk ditelusuri?
7 Apakah proses pengolahan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari terkontaminasinya produk dari bahan haram dan/atau najis?
8 Apakah bagaian produksi mempunyai intruksi kerja untuk sertiap tahapan proses.
Catatan Khusus Auditor
Menyetujui Yang MembuatKabag. Produksi Auditor Halal Internal
Sumarya, ST Ida Nuraida
44
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
LAMPIRAN
FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN GUDANG
No PERTANYAAN Hasil AuditYa Tidak Keterangan
1 Apakah bagian gudang didukung dengan sistem administrasi yang mudah ditelusuri?
2 Apakah bagian gudang memegang daftar bahan yang telah dikethui oleh LP POM MUI?
3 Apakah semua bahan di gudang merupakan bahan produksi yang sesuai dengan daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI?
4 Apakah bahan-bahan untuk produksi, non produksi, dan lain-lain dipisahkan?
5 Apakah pemisahan dengan cara menggunakan ruangan yang berbeda?
6 Jika jawaban pertanyaan no 9 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan pemberian sekat yang jelas?
7 Jika jawaban no 10 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan cara menggunakan rak yang berbeda dengan diberikan tanda-tanda yang jelas?
8 Jika jawaban no 11 tidak, apakah pemisahannya dilakukan dengan cara pemisahan dapal pelet-pelet yang berbeda tetapi menggunakan rak yang sama dengan memberikan tanda-tanda yang jelas?
9 Apakah semua bahan di gudang berlabel dengan jelas?10 Adakah produk yang tidak disertifikasi halal oleh MUI?Catatan Khusus Auditor
Menyetujui Yang Membuat
Kabag. Administrasi Umum dan Personalia Auditor Halal Internal
Reni Risrianti, ST Ade Kurniawan
45
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
LAMPIRAN
FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN PEMBELIAN
No PERTANYAAN Hasil AuditYa Tidak Keterangan
1 Apakah halal menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong?
2 Apakah bagian pengadaan memiliki daftar bahan, pemasok, dan produsen bahan yang telah diketahui oleh LPPOM MUI
3 Apakah untuk perubahan pemasok atau produsen bahan baru diketahui dan diketahui oleh AHI (berdasarkan hasil konsultasi dengan LP POM MUI)?
4 Apakah pengadaan bahan baru oleh bagian Pengadaan terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari Bagian Laboratorium Produksi dan AHI (berdasarkan hasil konsultasi dengn LP POM MUI)?
5 Adakah catatan jika terjadi perubahan bahan, pemsok atau perodusen bahan?
6 Apakah contoh bahan dari pemasok yang diterima bagian pengadaan disertai dokumen yang berkaitan dengan status kehalalannya (sertifikat halal, deskripsi produk, spesifikasi, alur proses, dan asal usul bahan)?
7 Apakah kegiatan pengadaan didukung dengan sistem administrasi yang baik? Seperti semua catatn pengadaan terdokumentasi dengan lengkap, sistematis, rapi, dan mudah ditelusuri.
Catatan Khusus Auditor
Menyetujui Yang Membuat
Kabag. Administrasi Umum dan Personalia Auditor Halal Internal
Reni Risrianti, ST Asep Sudrajat
46
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
LAMPIRAN
FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN TRANSPORTASI/DISTRIBUSI
No PERTANYAAN Hasil AuditYa Tidak Keterangan
1 Apakah alat transportasi dan jaringan pipa distribusi (bahan dan / atau produk jadi) selalu dalam keadaan bersih dan suci dari najis?
2 Adakah jaminan bahwa pengangkutan tidak tercampur dengan bahan atau produk lain atau titipan perusahaan/orang orang lain yang tidak jelas kehalalannya?
3 Untuk distribusi produk adakah seleksi khusus dan persyaratan khusus yang dapat menjamin produk terhindar dari kemungkinan terkontaminasi bahan haram atau najis?
Catatan Khusus Auditor
Menyetujui Yang Membuat
Kabag. Distribusi Auditor Halal Internal
Edi Kurniadi, ST Yudiana Efendi
47
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
LAMPIRAN
LAPORAN KETIDAK SESUAIANNo ANALISIS / PENJELASAN KETERANGAN
1 Temuan Ketidaksesuaian Penemu/Penulis Laporan (merubah atau tidak
merubah status
kehalalan)
Fakta temua
Waktu
Lokasi
Proses
2 Analisis penyebab Penyebab
Pembuat Laporan
Diketahui Oleh
3 Tindakan langsung Jenis tindakan
Waktu Eksekusi
Pelaksana oleh
Diketahui oleh
4 Tindakan Koreksi Jenis tindakan
Waktu pencapaian
Waktu eksekusi
Dibuat oleh
Diketahui oleh
5 Tindakan Pencegahan Jenis tindakan
Dibuat oleh
Diketahui oleh
48
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
________________________________________________
LAMPIRAN
Laporan Tinjauan Manajemen
No. Tema Uraian Diskusi kesimpulan Follow-up Tanggal
Jatuh tempo
Realisasi
49