Kementerian Komunikasi dan Informatika
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENYIARAN TV DIGITAL
Yogyakarta, 25 Oktober 2013
1
Disampaikan dalam Diskusi dengan Topik Perspektif Pemerintah untuk Penguatan Komunikasi
Publik melalui Pemanfaatan Digitalisasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika
2
• Komunikasi publik merupakan suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang: – pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi,
ajakan, gagasan – Sarananya, bisa media massa, bisa pula melalui orasi pada
rapat umum atau aksi demonstrasi, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar di website/blog, e-mail, milis, SMS, surat, surat pembaca, reklame, spanduk, atau apa pun yang bisa menjangkau publik
– memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien.
Komunikasi Publik www.id.wikipedia.org
Kementerian Komunikasi dan Informatika
3
• Komunikasi publik sering juga disebut dengan komunikasi massa. Namun, komunikasi publik memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan komunikasi massa.
• Komunikasi massa merupakan komunikasi yang lebih spesifik, yaitu suatu komunikasi yang menggunakan suatu media dalam menyampaikan pesannya
Komunikasi Publik www.id.wikipedia.org
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Penyiaran
Definisi di UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran :
Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran* melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran *Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
4
Kementerian Komunikasi dan Informatika
UU 32 Tahun 2002 …. Menimbang : a) bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi
melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
c) bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
5
Kementerian Komunikasi dan Informatika
UU 32 Tahun 2002 …. Menimbang :
d) bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang
mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
e) bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
6
Kementerian Komunikasi dan Informatika
APA ITU TV DIGITAL ?
• Saat ini TV siaran (free-to-air) bersiaran dalam format analog • Siaran TV analog rentan terhadap gangguan seperti gambar berbintik
dan berbayang • Dalam era TV digital, akan bersiaran dalam format digital • Siaran TV digital dapat diterima melalui pesawat televisi yang ada,
dengan menambahkan alat bantu yang dinamakan Set Top Box (semacam decoder)
• Tanpa set top box, siaran TV digital tidak dapat diterima oleh pesawat televisi
• Dalam beberapa waktu ke depan, pesawat televisi akan dilengkapi set top box yang terintegrasi.
ANALOG DIGITAL
Kementerian Komunikasi dan Informatika
KENAPA HARUS MIGRASI KE DIGITAL?
• International Telecommunication Union (ITU) melalui the Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement telah menetapkan bahwa tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu untuk negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan migrasi dari penyiaran tv analog ke penyiaran tv digital.
• Teknologi analog akan semakin mahal pengoperasiannya dan secara bertahap menjadi usang.
• Spektrum frekuensi merupakan sumber daya terbatas, sehingga efisiensi menjadi kritikal. Penggunaan teknologi digital berarti menjadi penghematan spektrum frekuensi.
• Indonesia sudah memulai program migrasi ke tv digital sejak tahun 2003, sehingga sudah memiliki hampir sepuluh tahun waktu persiapan.
• Banyaknya permohonan izin baru penyelenggara penyiaran, sementara kanal frekuensi tidak tersedia, sehingga penyiaran digital menjadi solusi untuk mengakomodir permohonan baru tersebut
• Besarnya potensi keuntungan yang hilang dan potensi kerugian yang timbul bagi masyarakat dan negara jika tidak dilaksanakan.
8
Kementerian Komunikasi dan Informatika
KEUNTUNGAN PENYIARAN DIGITAL
• Kualitas gambar dan suara lebih baik • Pilihan program siaran lebih banyak • Tambahan fitur : EPG, EWS, aplikasi lainnya
Konsumen
• Efisiensi infrastruktur (75%) dan biaya operasional serta mendukung teknologi ramah lingkungan
Lembaga Penyiaran
• Menumbuhkan industri konten nasional dan lokal Industri Kreatif
• Kesempatan industri nasional untuk memproduksi Set Top Box Industri Perangkat
• Efisiensi spektrum frekuensi radio dan potensi PNBP dari digital deviden serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dari broadband
Pemerintah 9
Kementerian Komunikasi dan Informatika
PRINSIP DASAR MIGRASI ANALOG-DIGITAL
• Jaminan penyaluran informasi melalui media penyiaran TV ke pemirsa tidak terputus
• Jaminan kepada LPP dan LPS tentang tidak terganggunya kegiatan penyiaran, walau dalam masa transisi (simulcast)
• Pada masa transisi, LPP dan LPS yang sudah beroperasi memiliki prioritas awal untuk bersiaran di digital
• Pemerintah sedang mengkaji kebijakan subsidi set-top-box ke masyarakat agar tepat sasaran.
10
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Perubahan penting yang terjadi karena teknologi digital
• Transisi bisnis model dari analog ke digital • Organisasi struktur penyelenggara TV digital • Adanya area layanan baru yang disebut zona layanan
11
Kementerian Komunikasi dan Informatika
ANALOG
TRANSISI MODEL BISNIS PENYIARAN
Penyelenggara Program Siaran
Pemegang Hak Penggunaan Frekuensi
Penyelenggara Infrastruktur/Mux
Penyedia Menara
LEMBAGA PENYIARAN
DIGITAL
Penyedia Menara
Pemegang Hak Penggunaan Frekuensi
Penyelenggara Infrastruktur/Mux
Penyelenggara Program Siaran
LEMBAGA PENYIARAN
VERTIKAL HORIZONTAL
LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARA
PENYIARAN MULTIPLEKSING (MUX)
12
Kementerian Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI STRUKTUR PENYELENGGARAAN TV DIGITAL
MUX-1
MUX-2
MUX-3
MUX-4
MUX-5
TVRI
LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12 LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12 LPP-1 sd 12
TVRI LPP LOKAL LP KOMUNITAS
dst
LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARA PENYIARAN MULTIPLEKSING
LEMBAGA PENYIARAN
PENYELENGGARA PROGRAM
SIARAN
13
Kementerian Komunikasi dan Informatika
KONDISI GLOBAL IMPLEMENTASI TRANSISI SIARAN ANALOG KE DIGITAL
Hampir lebih dari 85% wilayah dunia sudah mulai mengimplementasikan tv digital Analog Switch Off: Belanda: 2006 Finlandia, Swedia, Norwegia : 2007 Jerman, Swiss: 2008 USA : 6/2009 Japan : 7/2011 Korea : 12/2012 China : 2012 UK : 10/2012 Brunei : 6/2014 Malaysia : 12/2015 Thailand : 2016 Indonesia : 2018 Philliphine : 2018 Singapore : 2020 Vietnam : 2020
14
Kementerian Komunikasi dan Informatika
ROADMAP INFRASTRUKTUR TV DIGITAL
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q41 Uji Coba Lapangan TV Digital di Jabodetabek Q1 Q4
2 Uji Coba Lapangan TV Digital di lokasi laina. Bandung 2a Q1 Q1
b. Batam 2b Q1 Q4
c. Surabaya 2c Q1 Q4
d. Makasar 2d Q4 Q3
e. Medan 2e Q4 Q3
3 Penyusunan Regulasi TV Digital 3 Q3 Q1
4 Penetapan Regulasi Penyelenggaraan TV Digital 4 Q1
5 Penetapan Master Plan Frekuensi TV Digital 5 Q1
6 Penyusunan Regulasi Perizinan TV Digital 6 Q2
7 Seleksi Perizinan TV Digital 7 Q3
8 Penetapan Perizinan Penyelenggara TV Digital 8 Q3
9 TKDN Set Top Box 9 Q3: >30% Q3: >40% Q3: >50%
10 Penggelaran jaringan TV digital di DKI & DEM Zona 1 10 Q1 Q2
11 Periode simulcast di DKI & DEM Zona 1 11 Q1 Q2
12 Penggelaran jaringan TV digital di DEM Zona 2 12 Q4 Q1
13 Periode simulcast di DEM Zona 2 13 Q4 Q1
14 Penggelaran jaringan TV digital di DEM Zona 3 14 Q3 Q4
15 Periode simulcast di DEM Zona 3 15 Q3 Q4
16 Penggelaran jaringan TV digital di DEKM Zona 4 16 Q1 Q2
17 Periode simulcast di DEKM Zona 4 17 Q1 Q2
18 Penggelaran jaringan TV digital di DEKM Zona 5 18 Q3 Q4
19 Periode simulcast di DEKM Zona 5 19 Q3 Q4
20 Total Analogue Switch-Off 20 Q1
Jangkauan Layanan TV Digital (populasi) 0%-10% 10%-20% 35%-50% 50%-75% 75%-100%
DEM : Daerah Ekonomi MajuDEKM : Daerah Ekonomi Kurang MajuDKI tidak termasuk DEM dan DEKM
DEM Zona 1 : (3 propinsi)Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
DEM Zona 2 : (5 propinsi)Sumatera Utara, Banten, Riau Kepulauan, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur
20182009 2010 2011 2012 2013 2014No Kegiatan 2015 2016 2017
Q3: >20%
20%-35%
DEM Zona 3 : (14 propinsi)NAD, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku DEKM Zona 4 : (9 propinsi)Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat DEKM Zona 5 : (1 Propinsi)Papua
TARGET RPJM 2014
Kementerian Komunikasi dan Informatika
RENCANA JANGKAUAN TV DIGITAL 2012-2017
: DIGITAL TV COVERAGE AREA
16
2012 2013 2014
2015 2016 2018 NATION-WIDE ANALOG SWITCH-OFF
2017
Jawa+Kepri +Aceh+Sumut+Kaltim+Kalsel +Sumatera
+Sulsel+Sulut+Kalimantan +Sulawesi +Maluku+Papua
2012 2013 2014
2015 2016 2018 NATION-WIDE ANALOG SWITCH-OFF
2017
Jawa+Kepri +Aceh+Sumut+Kaltim+Kalsel +Sumatera
+Sulsel+Sulut+Kalimantan +Sulawesi +Maluku+Papua
(60% populasi) (70% populasi)
Kementerian Komunikasi dan Informatika
ZONA LAYANAN PENYIARAN MULTIPLEKSING (MUX)
17
15
9
876
54
3
2
114
13 12
11
10
Kementerian Komunikasi dan Informatika
REGULASI TERKAIT IMPLEMENTASI TV DIGITAL…………..(1)
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-to-air).
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Teresterial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz
18
Kementerian Komunikasi dan Informatika
REGULASI TERKAIT IMPLEMENTASI TV DIGITAL…………..(2)
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air)
• Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 95 tahun 2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-to-air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau).
• Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 121 tahun 2012 tentang Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-to-air).
19
Kementerian Komunikasi dan Informatika
REGULASI TERKAIT IMPLEMENTASI TV DIGITAL…………..(3)
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 22 tahun 2012 tentang Penggunaan Pita Spektrum Radio 478 – 694 MHz pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial
• Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2012 Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penerima (Set Top Box) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation;
• Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation.
20
Kementerian Komunikasi dan Informatika
REGULASI TERKAIT IMPLEMENTASI TV DIGITAL…………..(4)
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 tahun 2013 tentang Revisi Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
• Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-to-air).
21
Recommended