Atas Nama Pertumbuhan Ekonomi
Karawo, IkonGorontalo
Satu SolusiSubsidi BBM
Lahir dari Pembatasan
3
14
12
7
Memasuki 2013, kabar bahwa rupiah menjadi permainan spekulan melalui negara tetangga, menyeruak. Pada saat yang sama, rupiah pun meng
alami tekanan di dalam negeri.Transaksi NonDeliverable Forward (NDF) disalahgu
nakan untuk mendulang keuntungan, dengan ‘bermain’ selisih kurs dalam wujud dolar AS. Menjadi masalah ketika harga perkiraan kurs di masa mendatang melenceng dari perkiraan ‘normal’ kurs ratarata. Belum lagi praktik NDF absen menghadirkan underlying, dan transaksi pun tidak menyertakan dua mata uang yang ‘dipertukarkan’ sejumlah nilai kontrak.
Praktik NDF sudah dilarang Bank Indonesia. Terkuaknya penyalahgunaan NDF ini mesti menjadi bahan korek
si bagi banyak pihak, untuk bersamasama memperkuat pasar keuangan dalam negeri.
Pada sisi lain, neraca pembayaran pun masih dibayangi defisit dengan beragam penyebab. Sayangnya, persoalan ini lagilagi juga berdampak pada nilai tukar rupiah. Beragam sudut pandang menyentil masalah ini, termasuk mengulik kembali efektivitas subsidi BBM dengan menawarkan solusi yang mungkin sudah saatnya dijalankan.
2013, juga menjadi momentum perwajahan baru Gerai Info. Menggunakan bahasa bertutur untuk beragam rubrikasi yang dikemas ulang. Pemahaman bersama atas arah kebijakan dan segala pernakpernik kebanksentralan disajikan dengan kepekatan substansi yang tak berkurang. u
Satu IstilahRagam Guna
9
EDISI 34 n januarI 2013 n TaHun 4 n nEWSLETTEr BanK InDOnESIa
gerai
John Abas
Menjaga Nilai Tukar
Rupiah
Di tengah iklim investasi yang
menuntut pasokan dolar AS, nilai tukar Rupiah tetap harus dijaga dari gerusan
inflasi dan spekulasi.
2 EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
mEj
a r
EDa
KSI
Istilah moneter, karena berhu bung an dengan uang atau fu lus, selalu dianggap serius. Mak lum, semua nya menjadi serius kalau berhubungan de ngan uang.
Akibatnya, bank sentral atau oto ritas moneter sebagai tukang cetak uang pun selalu diamati tingkah po lah nya de ngan serius. Khususnya oleh pelaku usaha.
Maklum, semua perilaku bank sentral akan selalu berhubungan dengan nilai uang yang beredar di masyarakat. Baik itu daya beli maupun pendapatan usaha.
Namun, di balik keseriusan ini, terselip ‘sedikit’ kelucuan. Se buah ke lu cuan yang lucunya juga bisa jadi serius, karena me ngandung kontradiksi.
Bank sentral mungkin satusatu nya lembaga yang mengha sil kan se suatu sekaligus juga kha watir dengan apa yang dihasilkannya sendiri. Ins titusi ini men ce tak dan mengeluar kan uang, te tapi juga khawatir dengan uang yang mereka ciptakan itu!
Bisa jadi, Bank Sentral tidak selalu tenang dengan uang cip ta annya. Kalau uang beranakpi nak beredar berlebihan di ma syarakat, dia menjadi galau. Karena ekonomi bisa hiperaktif sehingga kepanasan.
Sebaliknya, kalau uang yang dikeluarkannya tidak mengalir lancar di masyarakat, bank sentral pun menjadi resah. Kali ini karena takut ekonomi menjadi dingin alias impoten.
uang memang bisa menjadi berkah dan juga bencana. Bank sentral punya hak tunggal untuk menciptakan uang agar menja di berkah, tetapi juga punya kewajiban tunggal mengendalikan uang agar tidak menjadi ben cana.
Hmmmmm... Ciyuuss lho... Dua kerjaan yang membutuhkan tak hanya disiplin tapi ju ga karakter. uang yang diciptakan bank sentral harus bisa nurut kepada sang penciptanya, agar bermanfaat dan ‘barokah’. u
Penanggung JawabDODy BuDI WALuyO
Pemimpin RedaksiDIFI A JOHANSyAH
Redaksi PelaksanaHARyMuRTHy GuNAWAN
RIzANA NOORTuTuT DEWANTO
DEDy IRIANTOWAHyu INDRA SuKMA
DIyAH WOELANDARIRISANTHy uLI N
Alamat RedaksiHumas Bank Indonesia
Jl MH Thamrin 2 JakartaTelp : 021 3817317, 3817187
email : [email protected] : www.bi.go.id
Berbicara ketahanan nasional, dulu banyak orang akan mengaitkannya dengan sistem persenjataan dan jumlah tentara. Anggapan itu hanya berlaku sampai
akhir era kolonialisme saja. Kini, membahas ketahanan na sional tak akan lengkap tanpa berbicara seberapa tangguh perekonomian suatu negara.
Belajar dari sejarah krisis, salah satu aspek ekonomi penting yang rentan mendapat ‘serangan’ adalah nilai mata uang. Berapa banyak negara yang ekonominya ambruk garagara nilai tukar mata uangnya anjlok.
Dalam sistem ekonomi yang sudah mengglobal, ketika modal tak lagi memandang ras, agama, dan batasbatas negara, ‘serbuan’ bisa datang dari entitas negara atau bahkan hanya sekelompok orang bermodal yang mencoba mencari keuntungan cepat. Rupanya, rupiah sering dijajal menjadi laiknya ‘mainan’ para pencari untung cepat.
Penelitian Bank Indonesia menyimpulkan bahwa selama 20082011 terjadi volatilitas nilai tukar rupiah. Ketika fenomena itu dikaitkan de ngan aktivitas transaksi Non-De-liverable Forward (NDF) rupiah di bursa luar negeri seperti Singapura, New york, dan Hong Kong, ternyata ada rela sinya. Menjadi masalah, karena kuotasi NDF juga dikutip para pemain bursa berjangka rupiah di dalam negeri.
Terkuaknya dugaan kolusi penentuan rate NDF rupiah yang dilakukan Asosiasi Bank Singapura barubaru ini cukup menggegerkan. Mungkin para trader dari bankbank dalam asosiasi tersebut tak pernah berniat untuk bersekongkol me rongrong perekonomian Indonesia dengan cara menyebabkan volatilitas nilai tukar rupiah. Namun bagi otoritas penggawang perekonomian Indonesia, jelas para trader ini sudah mengambil peran berbahaya.
Tapi karena lokasi transaksi ada di luar negeri, bukan yurisdiksi Bank Indonesia, maka pengawasan bukan cara jitu mengatasi upaya yang kerap mencantumkan imingiming lindung nilai alias hedging. Bagi Bank Indonesia, bersama seluruh stakeholders memperdalam pasar valuta asing dalam negeri, adalah pilihan yang lebih bijak.
Alihalih mencari kambing hitam atau merutuki situasi, introspeksi dan koreksi lebih berarti. Bagaimanapun, lahirnya transaksi semacam NDF ini bermula dari ‘keluhan’ kedangkalan pasar valuta asing domestik, atau minimal belum cukup banyaknya instrumen yang memfasilitasi kebutuhan valuta asing di dalam negeri. u
KetahananMata Uang
Lucunya Moneter...
Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.
DIFI A JOHANSyAHDepartemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat
redaksi
editorial kolom
D A
ulia
3EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
fOK
uS
D A
ulia
Dalam sejarah bangsabangsa, apa pun pilihan ideologi, sistem politik, dan akhirnya sistem keuangan, adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Tentu saja, se
jarah kebijakan moneter, sebagai bagian dari sistem ekonomi, tak beranjak jauh dari hal tersebut.
Ekonomi punya istilah dan definisi yang terukur untuk menggambarkan apa itu kesejahteraan. Namanya adalah pertumbuh an ekonomi, dengan rumus baku berupa agregat dari investasi, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, dan nilai ekspor dikurangi nilai impor.
Lalu di mana peran kebijakan mone ter?Dalam rumus pertumbuhan ekonomi
tersebut, peran ekspor dan impor cukup signifikan selain faktor harapan pada investasi. Tak cukup mengandalkan pertumbuhan pa da konsumsi dalam negeri dan belanja Pe merintah, meski keduanya lumayan bisa diandalkan karena hampir pasti ada.
Di sinilah, kebijakan moneter akan banyak memberi andil. Ketika berbicara transaksi melibatkan bangsa dan negara berbeda, valuta asing jelas terlibat di dalam nya. Muncullah kurs, alias nilai tukar.
Ibarat perusahaan, setiap negara pasti punya strategi untuk mendapatkan manfaat sebesarbesarnya. Termasuk dalam ke bijakan moneter.
Inflasi adalah musuh terbesar yang harus
diantisipasi dalam kebijakan mo neter. Kenyamanan investor, menjadi tantangan yang juga menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan moneter.
Pada posisi ini, nilai tukar adalah ukuran paling gampang dari kesehatan ekonomi suatu bangsa. Volatilitas nilai tukar bisa menjadi cara intip paling cepat atas kondisi ekonomi suatu bangsa, sebelum mendalami faktor lain. Kurs yang bergerak ekstrem, bisa menjadi alarm bahaya.
lll
Lagilagi, terbukti bahwa sejarah masa lalu tetap berdampak hingga masa kini. Salah satunya adalah soal penggunaan uang kertas alias fiat money.
Bila dulu alat tukar memiliki nilai intrinsik yang setara dengan nilai barang yang dipertukarkan, uang kertas hari ini tidak lagi punya nilai intrinsik yang cukup.
Hal paling ‘ajaib’ dari sistem uang kertas (fiat money) adalah kita bisa langsung mence taknya sendiri ketika kekurangan modal. Namun, terus mencetak uang untuk menutupi defisit, akan membuat nilai mata uang itu tak kredibel.
Indonesia pernah mengalami pahitnya hiperinflasi dan kejatuhan nilai tukar rupiah. Perjalanan waktu memberikan pelajaran berharga dari rentetan krisis dan kebijakan ekonomi Indonesia.
Maka, tantangan bagi otoritas mone ter hari ini adalah bagaimana menciptakan iklim eko nomi yang nyaman bagi beragam bangsa ‘bergaul’ dengan ekonomi Indonesia, tetapi sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi.
Sekali lagi, atas nama per tumbuhan ekonomi, investasi serta tran saksi ekspor dan impor adalah faktor pen ting yang harus difasilitasi dengan baik. Saat kesenjangan antara tabungan masyarakat dengan investasi masih besar, pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing atau portofolio juga masih dibutuhkan untuk menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Ekonomi terbuka, menjadi pilihan.
Selain regulasi, fasilitasi untuk investasi serta ekspor dan impor tersebut, tentu saja ketersediaan likuiditas dan instrumen yang menunjang menjadi tuntutan. Pendalaman pasar keuangan dalam negeri masih menjadi tantangan berat saat ini. Tapi, jangan sampai pula atas nama per tumbuh an ekonomi, investasi, dan kebutuh an va luta asing untuk ekspor dan impor, mata uang negara yang bagaimanapun me rupakan simbol kedaulatan ekonomi, menjadi permainan spekulan.
Beruntung, rentetan krisis ekonomi yang pernah menghantam bangsa ini sejak merdeka, sedikit banyak menjadi tempaan dan pondasi untuk penentuan kebijakan moneter menghadapi tantangan hari ini. Termasuk dalam menghadapi manuver para spekulan. u
Atas NamaPertumbuhan Ekonomi
Inflasi adalah musuh terbesar kebijakan moneter.
4 EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
fOK
uS
Hal paling ajaib dari sistem uang kertas (fiat money) adalah kita bisa langsung mencetaknya sen diri ketika kekurangan mo dal. Sayangnya, ‘keajaiban’ inilah
yang juga telah menghantarkan hiperinflasi ke berbagai negara berkembang, yang selalu mengalami defisit anggaran setelah merdeka. Termasuk Indonesia. (Lihat grafis).
Seiring pelajaran berharga dari likaliku moneter Indonesia semenjak merdeka, ekonomi Indonesia terus ber kem bang pesat. Dilucutinya beragam fak tor penghambat investasi asing sejak awal 1980 sampai 1990an, membuat arus modal a sing mengalir de ras. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pun mengalami kena ik an empat kali lipat dari 1970 ke 1996.
Namun, kebijakan nilai tukar tetap menciptakan dilema baru ketika pada awal 1990an pertumbuhan ekspor Indonesia melemah. Hargaharga barang dan jasa di Indonesia menjadi lebih mahal, menyebabkan rupiah dianggap overva lued. Antara 1990 sampai 1997, nilai rupiah mengalami apresiasi 22 persen.
Akhirnya, ekonomi Indonesia tak mam pu menahan badai krisis moneter yang menimpa Asia pada 1997. Harvard International Institute for International Development menyebut ada empat pilar ke le mahan ekonomi Indonesia.
Empat pilar itu adalah banyaknya arus modal masuk yang sebagian besar bersifat jangka pendek, nilai tukar rupiah yang sedikit overvalued di tengah melemahnya ekspor, lemahnya sistem finansial terutama di sisi perbankan, dan kronisme binis.
Krisis 1997 diikuti melemahnya nilai tukar rupiah. Dengan tekanan pasar yang demikian besar terhadap rupiah, mulai Agustus 1997 Bank Indonesia mene rapkan sistem nilai tukar mengambang (floating) sehingga nilai tukar dolar AS sempat menembus
Rp17.000 per satu dolar AS. Nilai tukar rupiah baru mulai ‘jinak’ pada 1999, pada kisaran Rp7.0009.000 per dolar AS.
Pascakrisis moneter 19971998, eko nomi Indonesia diwarnai fluktuasi nilai tukar rupiah dan juga kebijakan nilai tukar mengambang. Ketika itulah berbagai pihak asing yang sering berurusan dengan rupiah mengalami masa penuh ketidakpastian. Me reka memerlukan lindung nilai (hedging) dari transaksi berdenominasi ru piah yang mereka terima, sementara mereka ber operasi dengan dolar AS. Apa lagi sejak Januari 2001 muncul aturan yang melarang asing mengakses transaksi rupiah berjangka di dalam negeri.
Terbatasnya peluang memperoleh lindung nilai di pasar valuta rupiah di Indonesia (onshore) ini menyebabkan munculnya pasar di luar negeri (offshore) yang menyediakan bursa berjangka rupiah. Termasuk hadirnya bursa berjangka rupiah tanpa transaksi fisik, atau disebut NonDeliverable forward (NDF).
Bursa NDF hadir dengan dalih utama me menuhi kebutuhan lindung nilai. NDF
ba nyak menyasar mata uang negaranegara pasar berkembang (emerging market). Pada umumnya NDF diperdagangkan over the counter di berbagai pusat finansial dunia, seperti New york (mata uang Amerika Latin),
Kisah Nilai TukarMata Uang
Masih terbatasnya peluang memperoleh lindung nilai di pasar valuta rupiah di Indonesia (onshore) memicu munculnya pasar di luar negeri (offshore) yang menyediakan bursa berjangka rupiah.
Orde LamaGejolak politik berdampak pada daya beli masyarakat dan nilai tukar rupiah. Pada 1949, uS $1 = Rp3,8, di akhir Orde Lama, uS $1 = Rp250.
1966Orde Baru datang. Defisit tak lagi ditutup dengan me nambah suplai uang, tapi dengan utang. Menggunakan filosofi anggaran berimbang, defisit ang garan disesuaikan dengan ketersediaan utang luar negeri.
19661973Sistem nilai tukar tunggal menggantikan sistem nilai tukar berlapis yang dipakai pada era Orde Lama.
1973Pasca krisis ArabIsrael, harga minyak dunia melambung empat ka li lipat. Indonesia mendapat du rian runtuh. Pendapatan dari minyak melonjak dari semula uS $0,4 miliar pada 1969 dan uS $0,9 miliar pada 1972, menjadi uS $5,2 miliar pada 1974 dan uS $7,4 miliar pada 1978.
Lika-Liku MoNeTeR iNdoNesia 1974Berlaku sistem nilai tukar tetap (fixed ex change rate), US $1 = Rp415.
5EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
fOK
uS
London (mata uang Eropa Timur dan Asia), dan pusat NDF mata uang Asia tentu saja di Hong Kong dan Singapura.
Kontrak NDF hanya mengandalkan selisih dari kurs yang diperjanjikan dan kurs re
ferensi saat tanggal jatuh tempo, bu kan nomi nal seluruh transaksi yang ha rus di lindungi nilainya. Akibatnya, tak per lu modal besar untuk bermain NDF sehingga kontrak ini akhirnya lebih banyak diwarnai aksi spekulasi
dibandingkan kebutuhan lindung nilai.Ketika ekonomi Indonesia sudah mulai
pulih, semakin banyak pihak asing yang terkait dengan transaksi rupiah sehingga kebutuhan akan lindung nilai rupiah de ngan skema NDF semakin populer. Demikian pula dengan aksi spekulasi NDF rupiah. Inilah yang membuat transaksi NDF rupiah offshore lebih ramai dibandingkan transaksi bursa rupiah onshore yang menjadi patokan resmi kurs rupiah terhadap dolar AS.
Menurut data HSBC, selama 2012 diperkirakan transaksi harian onshore rupiah mencapai sekitar 500 juta dolar AS, sementara transaksi harian offshore (NDF) rupiah volumenya bisa mencapai 700 juta sampai 1,3 miliar dolar AS. Pasar NDF rupiah merupakan salah satu yang terbesar di Asia bersama peso Filipina dan yuan (ren minbi) Cina.
Masalahnya, kurs rupiah terhadap dolar AS yang tercipta di pasar NDF berbeda dengan kurs resmi rupiah. Data kurs resmi dapat dijumpai misalnya dalam rilis harian Reuters, yang mengompilasi kurs dari bank lokal dan bank asing di Jakarta atau kurs tengah versi Bank Indonesia.
Kurs di NDF tentu saja bisa memenga ruhi psikologi pelaku pasar valuta rupiah di dalam ne geri. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia pada 2012 terhadap bursa spot rupiah, berjangka (forward) rupiah, dan NDF rupiah dari 2008 sampai 2011, disimpulkan bahwa selalu terjadi volatilitas kurs rupiah terhadap dolar AS.
Kurs rupiah di pasar spot onshore termasuk yang volatilitasnya terendah di antara mata uang Asia, namun untuk NDFnya mempunyai volatilitas tertinggi. Disim pulkan juga mengenai adanya dampak rambatan (spill over) dari volatilitas di pasar NDF rupiah terhadap pasar spot dan berjangka rupiah di dalam negeri.
Lalu, barubaru ini terkuak kasus rekayasa kurs NDF terhadap mata uang Asia yang dilakukan Asosiasi Bank Singapura dengan korban paling banyak adalah rupiah, ringgit Malaysia, dan dong Vietnam. Rupanya, para trader bankbank yang menawarkan jasa NDF di Singapura saling berkolusi untuk menentukan rate kurs rupiah terhadap dolar AS, sehingga mereka meraup untung mudah dari spekulan atau orang yang berniat mencari lindung nilai rupiah.
Menurut data Bloomberg, pada 11 Januari 2013 perbedaan kurs dolar AS terhadap rupiah di bursa Indonesia de ngan bursa NDF offshore mencapai 2,6 persen. Angka ini merupakan perbedaan terbesar sejak 22 September 2011.
Melihat tingkah polah NDF dan dampaknya pada kurs rupiah, Bank Indonesia jauh hari sudah melarang transaksi ini. Tapi, lokasi transaksi di luar negeri bukanlah yurisdiksi Bank Indonesia. u
Kebijakan yang di pakai sejak 1981, m e n d o n g k r a k pro duk manufaktur yang pada 1982 nilainya US $850 juta naik men jadi US $1,48 mi liar pada 1983, naik lagi menjadi US $2,166 pada 1984. Kri sis besar yang menerpa sete lah era ini adalah kri sis ekonomi global pada 1997.
19741978Ekonomi overheating karena lonjakan surplus dan belanja Pemerintah, laju inflasi mencapai 22 persen jauh melonjak dibanding 8 persen pada 19701972. Rupiah overvalued. Ekspor terpukul, karena transaksi memakai harga internasional tetapi daya beli di dalam negeri tergerus inflasi.
1978Pada November tahun ini, Bank Indonesia me lakukan devaluasi rupiah. uS $1 = Rp625, untuk menjaga ekspor.
1981Harga minyak dunia merosot akibat resesi ekonomi global, saat 71 persen pendapatan Indonesia disokong penjualan minyak. Pendapatan turun dari Rp7,8 miliar pada 19811982 menjadi Rp6,9 miliar pada 19821983. Ekspor nonmigas diminta ditingkatkan, bersamaan dengan devaluasi bertahap kurs agar ekspor kompetitif. Dimulailah era sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed floating) di Indonesia.
1986Rupiah kem bali meng alami devaluasi. Nilai tukar rupiah dari Rp1.134 per uS $1 turun menjadi Rp1.664.
1983Devaluasi rupiah ter jadi pa da Maret tahun ini, kurs rupiah turun 48 per sen. US $1 dari Rp702,5 menjadi Rp970.
6 EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
fOK
uS
Transaksi NDF adalah kontrak kese pakatan antara pihak yang menginginkan hedging atas ri siko nilai tukar mata uang ter tentu, de ngan lembaga ke
uangan penyedia kontrak berjangka valuta. Pihak pertama kita se but saja investor. Transaksi ini dijalankan de ngan menggunakan mata uang utama sebagai cash settlement, biasanya dolar AS. Jadi, dalam kontrak NDF rupiah, misalnya, tidak ada uang rupiah yang ditukarkan (non delive-rable) oleh kedua pihak.
Ada tiga fitur utama dalam kontrak NDF, yaitu kurs kontrak (contract rate) yang disepakati investor dan lembaga ke uangan, kurs acuan (fixing rate), dan tanggal berlaku transaksi (fixing date) atau jatuh tempo. Misal nya, kita ambil kasus perdagangan NDF rupiah menggunakan dolar AS. Lembaga keuangan biasanya menentukan kurs kontrak rupiah berdasarkan tanggal jatuh tempo (maturity date) yang diinginkan investor, kurs rupiahdolar AS antarbank, volatilitas pasar, margin keuntungan, dan suku bunga rupiah antarbank di Indonesia.
Suku bunga bisa memakai Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). Sedangkan kurs acuan biasanya menggunakan sumber independen yang digunakan oleh kalangan industri keuangan. Salah satu acuan kurs ini adalah layanan Reuters yang memberikan info kurs harian mata uang lokal terhadap dolar AS, yang diambil dari ratarata kurs perbankan asing dan lokal di ibu kota suatu negara, yang biasanya diumumkan pada tengah hari. Maka dalam kontrak NDF digunakanlah perkiraan nilai rupiah pada tanggal jatuh tempo yang disepakati berdasarkan rujukanrujukan itu.
Misalnya di masa depan investor bakal menerima pembayaran dalam rupiah. Jika investor khawatir rupiah bakal melemah ter hadap dolar AS, maka dalam kontrak NDF investor akan memilih untuk menjual rupiahnya dan membeli dolar AS saat
tanggal jatuh tempo. Sebaliknya bila investor yakin rupiah di masa depan bakal menguat terhadap dolar AS, maka dalam kontrak NDF investor akan memilih untuk membeli rupiah dan menjual dolar AS saat tanggal jatuh tempo.
Satu poin yang harus dicatat dari transak si NDF adalah investor dan penyedia layanan hanya ‘berhitung’ selisih nilai kurs, pada saat kontrak jatuh tempo. Selisih kurs yang dibayarkan itu berupa hard cur-rency dolar AS. Jika perhitungan investor benar, entah rupiah melemah atau menguat terhadap dolar AS, maka lembaga keuangan akan membayar selisih dari kurs yang terjadi. Sebaliknya jika dewi fortuna memihak pada lembaga keuangan, maka sang investorlah yang harus membayar selisih kurs.
Karena modalnya hanyalah selisih kurs, kontrak NDF bisa dimainkan oleh pemain kecil, tak seperti kontrak valuta berjangka yang membutuhkan transaksi fisik. Kontrak berjangka (deliverable forward) yang diizinkan termasuk di Indonesia butuh modal besar minimal senilai nominal transaksi untuk dapat dilakukan.
Dalam kontrak NDF, para pemain umum nya adalah investor yang ingin memperbesar peluang mendapatkan ke
untungan. Bisa jadi, dia adalah investor yang menanamkan modal di Indonesia, tetapi tidak yakin dengan imbal hasil yang didapat pada saat jatuh tempo disandingkan dengan nilai tu kar dan risiko investasi lainnya. Investor macam ini disebut sebagai arbitrageur atau investor yang berpengalaman mengambil untung dari selisih kurs di dua pasar uang.
Sedikit mirip dengan praktik ijon dalam pertanian, samasama menentukan harga sekarang untuk hasil yang baru diketahui pada masa mendatang. Hanya, alihalih bicara soal harga padi dan banyaknya hasil panen, NDF bicara soal nominal besar, valuta asing, dan pembayaran berupa selisih kurs dalam wujud dolar AS.
NDF menjadi masalah, karena transaksi ini tidak ada jaminan (underlying) dan transaksi fisik senilai nominal transaksi (settlement). Lokasi transaksi di luar negeri yang bukan yurisdiksi Bank Indonesia, dengan transaksi ‘swakelola’, menyebabkan pengawasan pun sulit dilakukan. Sayangnya, psikologi pelaku pasar dalam negeri kerap larut mengikuti kuotasi nilai tukar dari transaksi NDF sebagai acuan transaksi forward rupiah domestik, padahal tidak kredibel dan tak melambangkan kondisi fundamental.
Bank Indonesia sudah melarang transaksi tanpa jaminan seperti ini sejak lama, melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/ 37 /PBI/2008. Pasal 4 ayat 1 dan 2 tegas menyatakan transaksi valuta asing harus ada underlying dan penyelesaian dengan nilai penuh.
Terkuaknya penyalahgunaan NDF setelah sebe lumnya di benua lain juga ada persoalan dengan London InterBank Offered Rate (LIBOR), adalah tantangan bagi kita untuk dapat melakukan pendalaman pasar ke uangan valas dalam negeri. Baik itu untuk forward maupun kebutuhan lain, yang dapat memberikan kuotasi kredibel bagi pelaku pasar keuangan dalam negeri maupun investor asing. u
Mengundi Selisih Kurs‘Makhluk’ apa sebenarnya NonDeliverable Forward (NDF) yang kini marak diberitakan?
EDHIE HARyANTODepartemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat
Dok
BI
Bank Indonesia melarang transaksi NDF, karena tak ada underlying dan settlement, merujuk PBI Nomor 10/37/PBI/2008.
7EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
fOK
uS
Arus modal ke negaranegara yang ekonominya sedang ber kembang (emerging mar ket), teruta ma di Asia, mening kat sangat pesat se panjang dekade 1980 dan 1990an. NonDeliverable Forward (NDF) awalnya berkembang untuk mata uang Amerika Latin de ngan peso Meksiko
sebagai mata uang yang pa ling banyak ditraksaksikan. Transaksi ini kemudian meluas untuk mata uang Eropa Timur dan Asia Timur, termasuk Asia Tenggara.
Tapi, di negaranegara emerging market ini selain transaksi mata uang berjangka tak berkembang, juga terjadi pengetatan akses untuk orang asing terhadap pasar mata uang berjangka domestik. Tujuannya jelas. Otoritas moneter seperti bank sentral khawatir bila orang asing yang biasanya bermodal besar itu diberi akses terlalu bebas pada mata uang lokal, seperti pinjaman bank atau bursa berjangka mata uang, akan membuat mereka ikut bermain kurs. Bila dibiarkan, bakal muncul banyak aksi spekulasi kurs mata uang lokal, sehingga volatilitas nilai kurs bakal membuat otoritas moneter kehilangan ken dali atas mata uangnya sendiri.
Sampai hari ini banyak negara pasar berkembang termasuk Cina, Indonesia, Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan membatasi akses pihak asing terhadap pasar mata uang lokal mereka. Cina dan Taiwan melarang akses pihak asing terhadap bursa berjangka lokal mata uang yuan. Sementara Indonesia, Korea Selatan, Filipina, dan India masih memberi akses, asalkan transaksi itu memang benarbenar punya jaminan, atau transaksi terjadi secara fisik yang dikenal dengan istilah Deliverable Forward (DF). Transaksi dengan jaminan dan DF biasanya dilakukan oleh institusi keuangan yang memang butuh mata uang lokal untuk keperluan transaksi riil.
Namun, ada pula institusi keuangan yang butuh transaksi mata uang lokal hanya untuk lindung nilai (hedging) dan spekulasi. Sebagai konsekuensi dari pembatasan akses mata uang lokal oleh otoritas moneter negaranegara pasar berkembang, maka banyak perbankan menawarkan jasa kontrak perdagangan berjangka mata uang tanpa transaksi fisik atau lebih dikenal sebagai NDF itu. Tentu saja bursa tersebut hanya bisa dibuka di luar negara yang mata uangnya ditransaksikan.
Sebelum Januari 2001, transaksi berjangka rupiah yang bersifat deliverable atau ada transaksi fisiknya, sangat aktif diperdagangkan di luar negeri (offshore), terutama di Singapura. Saat itu, pihak asing masih menikmati akses bebas terhadap rupiah. untuk mengurangi spekulasi terhadap rupiah, Bank Indonesia melalui PBI No 3/3/2001 tanggal 12 Januari 2001, akhirnya melakukan pembatasan pinjaman bank dalam rupiah dan juga transfer bank dalam mata uang rupiah
terhadap orang asing, juga akses ke transaksi derivatif rupiah seperti bursa berjangka.
Kebijakan pada 2001 te rsebut membatasi tran saksi fisik rupiah di luar negeri dan akhirnya mempengaruhi bur sa DF rupiah. Itulah yang mendorong lahirnya kontrak NDF untuk mata uang rupiah di Singapura beberapa bulan kemudian, tak lain dan tak bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hedging dan spekulasi.
Menarik sekali bahwa mata uang ringgit Malaysia dan baht Thailand tak begitu aktif diperdagangkan para spekulan NDF Asia, walau kedua negara juga melakukan pembatasan transaksi mata uang lokal oleh pihak asing. Otoritas moneter kedua negara ternyata punya kebijakan yang membuat pasar NDF offshore untuk mata uang mereka
tak bisa berkembang.Dalam kasus Malaysia, Bank Negara
Malaysia sebagai bank sentral telah menetapkan sistem kurs tetap ringgit
terhadap dolar AS sejak 1998, setelah krisis moneter menimpa Asia. Selain itu, transaksi NDF untuk ringgit Malaysia tak mem punyai acuan kurs. Ditambah, ada kebijak
an pengendalian nilai tukar yang melarang bank
lokal Malaysia melakukan tran saksi valuta asing dengan
ins titusi keuangan di luar negeri. Halhal inilah yang menyebabkan
institusi keuangan luar sulit melakukan hedging terhadap ringgit lewat kontrak NDF.
Hal yang mirip juga terjadi di Thailand. Bank Thailand selaku otoritas moneter secara aktif memperingatkan bankbank asing agar tidak mengacu pada transaksi NDF dalam menentukan kurs baht. Ada ancaman nyata di sini. Bila bankbank asing ketahuan memakai transaksi NDF baht sebagai acuan kurs, maka kantor cabang lokal mereka di Thailand akan mendapatkan konsekuensi sanksi berat. Meski demikian, mungkin saja transaksi NDF baht bisa berkembang di masa depan sebagai respons atas kebijakan Bank Thailand di masa lalu yang membatasi orang asing mempunyai rekening bank dengan denominasi baht.
Cukup mengejutkan ketika dugaan kolusi NDF oleh Asosiasi Bank Singapura terkuak barubaru ini, ternyata ringgit juga menjadi salah satu mata uang yang paling aktif diperdagangkan di samping rupiah dan dong Vietnam. Sebagai langkah antisipasi, Bank Negara Malaysia langsung memerintahkan perbankan lokal untuk wajib menggunakan kurs ringgit lokal dalam transaksi valu ta asing.
Langkah bank sentral Malaysia ini jelas untuk menutup pintu bagi spekulan yang memanfaatkan kurs offshore guna meraup untung cepat. Info kurs lokal ringgit diberikan oleh Association Cambiste Internationale, yang mengambil data kurs ratarata dari 12 bank lokal dan asing di Kuala Lumpur. Kurs resmi tersebut diumumkan setiap hari pada pukul 11.10 waktu setempat. u
Lahir dari PembatasanTransaksi dengan jaminan dan DF biasanya dilakukan oleh institusi keuangan yang memang butuh mata uang lokal untuk keperluan transaksi riil.
D Aulia
8 EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
LIpu
Tan
Kick-off Redenominasi
Jalan Panjang Membentang
Bagi mereka yang terlibat per siap an Program Redenominasi, 23 Januari 2013 merupakan se buah hari yang isti mewa. Bertempat di ruang Flores Hotel Borobudur, Jakarta Pusat,
Kickoff Konsultasi Publik Program Redenominasi dilaksanakan, kerja sama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
“Jumlah digit dalam uang rupiah saat ini belum menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia yang baik,” ujar Menteri Keuangan,
Agus Mar towardojo, dalam pidato pembukanya. yaitu jika dilihat dari perbandingan nilai rupiah de ngan dolar Amerika. Ditambah inefisiensi pe cahan rupiah dalam pengelolaan data transaksi, adalah alasan kuat untuk melaksanakan redenominasi di Indonesia.
Penerapan Redenominasi selalu terbagi dalam beberapa langkah yang harus dijalani oleh negara yang melaksanakannya.
Pertama, tahapan ini, sangat bergantung pada peran Parlemen dalam menge
Beragam kajian sudah dilakukan masih perlu diujiterapkan hingga bagian terkecil, sehingga saat redenominasi dijalankan tak lagi ada hambatan tak terduga.
NATyA Ayu C RDepartemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat
Dok
BI
Dok
BI
9EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
LIpu
TanRedenominasi berasal dari kata
‘re’ dan ‘denominasi’. ‘Denominasi’ bisa diartikan sebagai
sa tu an mata uang. Sedangkan ‘re’ biasa diartikan sebagai pengulangan.
Secara umum, ‘redenominasi’ di artikan sebagai penulisan ulang no minal mata uang. Biasanya dilaku kan dengan cara mengurangi se jumlah angka nol pada mata uang. Misalnya, dalam sebuah redenominasi Bank Sentral atau pemerintah bisa menyatakan bahwa 1 uang baru bernilai sama dengan 100 uang lama.
Namun, redenominasi bukan hanya istilah untuk penyederhanaan penulisan nominal tersebut. Re de nominasi juga dipakai untuk peristiwa perubahan mata uang. Mi salnya saat penerapan mata uang tunggal euro di kawasan Eropa.
Kesepakatan tersebut membuat negaranegara di Eropa Barat me lakukan redenominasi. yaitu, meng ganti mata uang lama mereka menjadi mata uang euro, yang nilai uangnya berbeda dengan nilai uang lama tiap negara.
Setiap satu euro, adalah setara dengan 1,955 mark Jerman atau 6,55 frank Prancis. Istilah redenominasi juga bakal kembali dipakai di kawasan tersebut, bila mereka memutuskan keluar dari zona euro dan kembali ke mata uang lama. u
Satu IstilahRagam Guna
mOnETarIa
sahkan un dangundang yang mendasari pelaksana an program Redenominasi. Bersamaan de ngan proses ini, program konsultasi publik da lam rangka mendapatkan masukan dari ma syarakat pun di perlukan.
Kedua, Sosialisasi atau tahapan penyam pai an “apa itu redenominasi yang telah disepakati untuk dijalankan”. Target komunikasi pelaksanaan program sangat penting diterima dan dimengerti oleh seluruh masyarakat.
Ketiga, tahapan dimulainya penggunaan dua mata uang. Secara bersamaan keseluruhan transaksi ekonomi dalam kurun waktu tertentu menggunakan uang lama dan baru. Ditetapkannya titik tertentu sebagai awal pelaksanaan ‘dual-tagging’ atau penggunaan dua harga pada kurun waktu yang telah ditentukan. Berlakunya uang baru dan lama.
Keempat, tahapan akhir, menjadi titik awal bagi penggunaan mata uang de ngan denominasi baru. Namun demikian, penggunaan kata baru pada uang ini tidak berlaku lagi.
Dalam pidato tersebut Menteri Keuangan menggambarkan perkembangan ekonomi Indonesia yang baik sejak 2007. Tingkat inflasi pun terkendali. Kondisi tersebut berlanjut bahkan di tengah krisis global saat ini.
Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, bertutur dengan contohcontoh praktis untuk menggambarkan kebutuhan redenominasi. Salah satu yang dicuplik menjadi contoh adalah korelasi pelajaran berhitung di sekolah dasar, de ngan praktik transaksi seharihari.
Anakanak sekolah dasar, misal nya, diajarkan perhitungan lima ditambah tiga. Tetapi, di luar sekolah harus menghitung 5.000 ditambah 3.000. “Si anak bisa bi ngung,” ujar Gubernur jenaka. Bila dibiarkan terlalu lama sehingga ada terlalu ba nyak angka nol da lam penulisan rupiah, menurutnya kasihan anakcucu kita.
Berturutturut setelah kedua pidato pem buka tersebut, adalah paparan ma teri
terkait perubahan penulisan no minal rupiah. Dua pem bicara memaparkan materi tersebut. yaitu Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas.
Paparan tersebut mengulas de ngan mendalam perbedaan antara re denominasi dengan sanering. Hal mendasar yang harus digarisbawahi sebagai perbedaan, redenominasi atau penyederhanaan digit no minal tidak akan mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, sanering atau pemotongan nilai uang, akan otomatis mengu rangi daya beli ter sebut.
Beberapa kajian mengenai re de no minasi juga disampaikan dalam pa paran kedua narasumber. Seperti, manfaat redenominasi, ilustrasi penyederhanaan di git pada rupiah, serta faktor penentu keberhasilan redenominasi berikut contoh sukses dari negara yang pernah melakukan redenominasi.
Dari sesi tanya jawab dalam paparan tersebut, banyak hal praktis ter kait implementasi redenominasi yang masih butuh pemikiran dan solusi. Persoalan yang diangkat dengan kritis oleh para penanya, mulai dari masalah pencatatan transaksi manual dan berbasis teknologi informasi, hingga komplikasi yang mungkin timbul dalam penulisan kontrak transaksi bila tak ada payung hukum yang tegas.
Banyak pekerjaan rumah menanti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, agar redenominasi berjalan mulus. Beragam kajian sudah dilakukan masih perlu diujiterapkan hingga bagian terkecil, sehingga saat redenominasi dijalankan tak lagi ada hambatan tak terduga.
Saat ini rancangan undangundang perubahan harga rupiah sudah disele sai kan Pemerintah ber sama Bank Indonesia. Rancangan tersebut sudah diajukan kepada DPR dan telah masuk prog ram legislasi nasional 2013. Kick off ini merupakan bagian dari konsultasi publik, untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan mengenai prog ram maupun rancangan undangundang tersebut.
What’s next?.. Setelah kick off, bera gam kegiatan konsultasi publik yang lebih luas akan terus digelar. Harapan nya, terkumpul beraneka masukan, yang dapat memberikan jawaban me nge nai kesiap an masyarakat menerima redenominasi. Juga masukan tentang hal lain yang perlu dibenahi untuk mempersiapkan program ini.
Bila konsultasi publik dan rancangan undangundang disetujui DPR, barulah sosialisasi redenominasi bisa dijalankan. Masih butuh banyak proses, melalui jalan panjang, untuk redenominasi. usai kick off, kerja keras masih menanti mereka yang terlibat persiapan redenominasi. u
Jumlah digit dalam uang rupiah saat ini belum menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia yang baik.
Secara umum, ‘redenominasi’ diartikan sebagai penulisan ulang nominal mata uang.
10 EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
rua
ng
Ba
ca
Maluku utara merupakan salah satu contoh provinsi yang mempunyai ke ter gan tungan pasokan ba han pangan dari daerah lain yang masih
sangat besar. Sekitar 70 per sen kebutuhan pangan pokok seharihari seperti sayuran, cabai, tomat dan berbagai komoditi hortikultura lain nya dipasok dari Sulawesi utara. Dominan nya ketergantungan pasokan dari dae rah lain itu mempengaruhi pembentukan harga di Ternate, belum lagi ancaman gangguan cuaca dan kendala transportasi laut serta biaya pe ngiriman yang mahal.
Bila laut sedang tidak ramah, bisa dipastikan harga bahan pokok akan me lon jak naik, menyebabkan inflasi yang tinggi. Namun, ketergantungan pangan dari daerah lain itu sebenarnya dapat dikurangi dengan terus berupaya me ningkatkan produksi di daerah sendiri, misalnya yang pa ling mudah adalah sayuran. Maka dari itu Kantor Perwakil an Bank Indonesia Pro vinsi Maluku utara kembali mengampanyekan Gerak an Tanam Sayur di Pekarangan (Genta Sekar) di
wilayah Kota Ti dore Kepulauan. Kali ini BI menggandeng Balai Peng
kajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Maluku utara dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehu tanan (BP4K) Kota Tidore Kepulauan. Peng galakan Genta Sekar di Kota Tidore Kepulauan ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah dilaksanakan di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat sejak September 2012.
Pada program tersebut, BI bekerja sama dengan TNI dan pemerintah dae rah setempat melalui pemanfaatan lahan be lum terpakai untuk penanaman hortikultura dan tanaman pangan. Pengembangan lahan dilakukan oleh Kelompok Tani Wa nita Lolobi dan Kelompok Tani Dou Kalupa di wilayah Kota Tidore Kepulauan. BI memberikan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa sarana produk pertanian. Sedangkan untuk pendampingan dan pelatihan budidaya tanaman diberikan oleh BPTP Provinsi Ma luku utara dan BP4K Kota Tidore Ke pulauan. Penyerahan bantuan dilakukan
17 Desember 2012 yang dirangkaikan de ngan penanaman ber bagai jenis tanam an hortikultura dan tanaman pangan.
Hasil perdananya, pada pertengah an Desember 2012 lalu dilakukanlah pa nen ca bai dan tomat. Seperti yang diharapkan, hasil panen tersebut ternyata berhasil membantu menekan kenaikan harga cabai dan tomat yang merupakan komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Ternate. Sebagaimana pemberitaan di salah satu harian lokal beberapa hari kemudian, harga cabai dan tomat meng alami penurunan di pertengahan bulan Desember 2012 padahal tren siklikal tahuntahun sebelumnya menunjukkan harga komoditas ini justru meningkat di akhir tahun.
Genta Sekar diharapkan dapat mendorong masyarakat membantu peningkatan produksi sayuran lokal setidaknya untuk kebutuhan rumah tangga. De ngan de mikian masyarakat petani setempat juga bisa menyadari bahwa mereka sebenarnya punya peran besar untuk menekan inflasi harga pangan. u
Bila laut sedang tidak ramah, bisa dipastikan harga bahan pokok di Maluku utara melonjak.
Menekan Inflasidari Sisi Pasokan
D A
ulia
11EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
gEr
aI c
an
DaSebuah antrean di
pin tu surga. Tampak seorang ulama
berdiri di belakang seorang pe muda pialang sa ham. Rupanya, dua orang itu meninggal di saat yang hampir bersamaan, saat dunia sedang dilanda krisis ekonomi dah syat. Ketika pialang menghadap, ma laikat pen jaga surga bertanya, ’’Se butkan sia pa dirimu supaya aku bisa me nilai la yak atau tidak ka mu masuk surga.’’ Sang pialang menjawab, ’’Nama saya Bejo Sugiharto, pialang saham di Bursa Efek Ja karta.’’ Sang malaikat mem berinya jubah sutra dan tongkat emas, lalu sang pialang saham pun masuk ke surga.
Ketika giliran sang ula ma, dia memperkenal kan diri: ‘’Saya Haji Muhidin, pemuka agama di Ja karta.’’ Malaikat lalu ber kata: ‘’Ambil jubah katun dan tongkat kayu ini, lalu masuklah ke surga de ngan hati bahagia.’’ Haji Mu hidin rupanya raguragu untuk masuk surga. Dia lalu bertanya kepada ma laikat: ‘’Sebentar, pria di depan saya tadi yang mengaku pialang saham kok dapat jubah sutra dan tongkat emas? Bagaimana mungkin?’’ Men de ngar pertanyaan itu, sang malaikat menjawab, ’’Di sini amalan manusia diukur dari dam paknya. Ke tika kamu berkotbah, orangorang pada ngantuk. Ketika pia lang itu bekerja, banyak nasabahnya berdoa.’’ u
Tergantung Dampaknya
Seorang eksekutif perusahaan merenungkan pencapaian ka rier nya di usia paruh baya. Rumah megah
dan mobilmobil me wah sudah dimiliki. Dia menikahi seorang perempuan cantik yang memberinya tiga anak yang berprestasi di sekolah internasio nal. Namun, sang eksekutif merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Karena sibuk berkarir, dia jarang bertemu istri yang hobi bersosialita dan anakanak yang menghabiskan waktu bersama temanteman gaul mereka.
Ternyata, kondisi yang sama juga dialami sahabatnya sesama eksekutif papan atas. Bahkan, kondisi sang sa ha bat lebih parah karena istrinya se lingkuh dan anakanaknya terjerat nar koba. Karena stres de ngan kondisi keluarga, sahabatnya itu akhirnya me melihara wanita simpanan. Setelah merenung, sang eksekutif sukses itu menulis email nasihat kepada sa
habatnya yang malang. Begini isi surat elektronik itu:
‘’Wahai sahabatku, kita tahu bahwa uang ternyata tak bisa memberikan kebahagiaan hidup. uang bisa membelikan kita rumah, tapi bu kan kehangat an keluarga. uang bisa membeli ran jang mewah, tapi bukan tidur nye nyak. uang bisa membeli arloji Rolex, tapi tak bisa membeli waktu. uang bisa membeli buku, tapi bukan penge tahuan dan kebijaksanaan. uang bisa membeli obat, tapi bukan kesehatan. uang bisa memberikan kita seks, tapi bukan cinta.
Jadi, kamu lihat bahwa uang bukanlah segalanya. Bahkan, uang bisa menimbulkan kesengsaraan. Aku me nulis surat ini karena akulah saha batmu. Sebagai sahabat, aku ingin mengangkat kesengsaraan hidupmu. Maka, kirimkanlah semua uangmu ke padaku... dan aku akan menanggung semua deritamu.’’ u
Derita Sukses
Dja
lu’1
3
12 EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
pEr
SpEK
TIf
Tidak bisa dipungkiri subsidi BBM menjadi bom wak tu yang terus mengancam. Subsidi BBM lebih terlihat sebagai ke
bi jakan politis dibanding fiskal. Har ga BBM domestik hanya separuh dibandingkan negara berkembang lainnya. Sa ngat ekstrem murahnya saat kita sudah jatuh miskin minyak.
umumnya pemberi subsidi adalah negara me limpah minyak seperti Arab Saudi, Iran, dan Rusia. Kita tampaknya lupa, masa sebagai negara kaya mi nyak sudah berakhir. Indonesia malah menjadi pengimpor minyak dengan jumlah sa ngat besar.
Hanya Indonesia dan India, negara yang tak lagi menjadi pengekspor mi nyak yang masih menerapkan subsidi BBM. Dengan subsidi sekitar 20 miliar dolar AS per tahun, bahkan subsidi BBM Indonesia per kapita empat kali lipat lebih tinggi dibanding India.
Politik BBMSangat murahnya BBM meng
obral euforia konsumsi yang luar biasa boros. Bahkan memicu derasnya penyelundupan ke industri ataupun ke luar negeri.
Borosnya konsumsi minyak memukul nera ca berjalan hingga membukukan rekor defisit, menggambarkan kebutuhan dolar AS yang me lebihi pasokan. Tanpa diimbangi upaya me motong mata rantai ketergantungan subsidi BBM yang menjadi sumber defisit neraca berjalan, stabilisasi nilai tukar tidak akan efektif.
Setidaknya tiga faktor menyebabkan kualitas perdagangan merosot. Pertama, ekspor dido minasi ko moditas primer dengan nilai terbatas, akibat ketergantungan proses pengolahan dari ne geri jiran.
Kedua, dominasi komoditas pri mer menye babkan neraca berjalan ren tan terhadap fluktuasi harga interna sional. Regulator pertambangan sudah berbenah dengan mewajibkan nilai tambah di dalam negeri, namun memunculkan konsekuensi peningkatan impor untuk investasi pertambangan.
Ketiga, ketergantungan pada subsidi BBM, ke tika posisi Indonesia sudah menjadi negara pengimpor minyak. Akibat situasi ini, tekanan besar terjadi pada neraca berjalan, yang akhirnya berujung pada pelemahan rupiah.
Membengkaknya defisit neraca ber jalan bersumber pada kebutuhan dolar yang sangat besar untuk impor minyak. Volume lifting domestik hanya memenuhi 33 persen dari konsumsi BBM, si sanya diimpor berupa minyak mentah dan produk.
Konsekuensinya, rupiah berada dalam tekanan secara permanen. Sedangkan stabilisasi mem punyai konsekuensi mahal berupa penurunan cadangan devisa, yang akan membuat pelemahan rupiah terakumulasi makin besar. Stabilisasi nilai tukar tidak akan efektif tanpa diimbangi upaya memotong mata rantai ketergantungan subsidi BBM yang menjadi sumber defisit neraca berjalan.
Obligasi GasKebijakan subsidi yang belum
ter arah membuat konversi BBM ke gas juga masih jauh panggang dari api. Anggaran konversi gas sangat terbatas, hanya Rp2 triliun, tak sebanding besarnya subsidi BBM Rp270 triliun. Kendala pendanaan infrastruktur gas dapat diatasi melalui penerbitan obligasi gas, sehingga konversi gas segera tereali sasi.
Kebijakan mendasar subsidi BBM terletak pa da konversi gas, memanfaatkan harga murah gas sekitar Rp5.500 per kg, dibanding harga premium Rp8.500 per liter. Sistem pembatasan kuota BBM me nimbulkan har ga ganda yang membuat kebijakan ini tidak efektif. Sayang konversi gas masih jauh dari realisasi akibat sangat minimnya anggaran.
Perencanaan matang memungkin kan pem biayaan infrastruktur gas dila kukan melalui pe ner bitan obligasi gas (OGas). Pemerintah dimungkinkan me nerbitkan obligasi tersebut pada 2013 senilai Rp24 triliun dengan tenor satu tahun, saat subsidi BBM masih dialokasikan Rp270 tri liun.
Dana sejumlah Rp24 triliun tersebut digunakan untuk membangun ja ringan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan subsidi harga tabung konverter yang cukup mahal sekitar Rp15 juta per tabung. Obligasi tersebut dapat dilunasi mela lui penghematan subsidi BBM Rp500 per liter pada 2014, yang totalnya mencapai Rp24 triliun.
Proses tersebut dapat berlanjut ke tahun berikutnya sampai proses kon versi selesai. Program ini akan melepaskan ekonomi dari kungkungan subsidi BBM. u
Satu Solusi
Subsidi BBM
Subsidi BBM mengancam ketahanan fiskal, menekan neraca berjalan, dan melemahkan rupiah.
GATOT M MANANDepartemen Pengelolaan Moneter
D A
ulia
13EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
pEr
SpEK
TIf
Kesibukan sangat terasa di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Texas, Amerika Serikat, pagi itu. Ketika para petinggi sebuah perusahaan tambang emas
terbesar di negara adidaya itu mencoba mengurus visa.
Kekuatan tambang emas di bumi Nusantara ternyata memang sepadan de ngan kesibukan dan kerumitan yang harus dipersiapkan untuk bisa masuk ke Indonesia. Negeri ini duduk di rangking delapan penghasil emas terbesar dunia.
Kemilau emas memang abadi, apa pun yang terjadi. Bahkan ketika Amerika Serikat meninggalkan skema Bretton Woods pada 1971, yang diikuti hampir seluruh negara. Saat emas tidak lagi menjadi anchor bagi uang yang tercipta, karenanya.
Runtuhnya perjanjian Bretton Woods yang disepakati pada Juli 1944, menjadi pembenaran untuk mengembangbiakkan uang. Dunia menggantikan peran emas dengan hard currency, yang dikenal de ngan nama dolar AS, euro, poundsterling, yen,
dan frank Swiss. Isi brankas bankbank sentral tak la
gi dipenuhi emas sebagai cadangan devisa utama. Kondisi ini tanpa disadari telah mengakibatkan banyak malapetaka ke uangan dalam waktu kurang dari dua dekade terakhir.
Seorang profesor tua di kelas ekonomi saya dulu menyimpulkan, pola krisis biasanya akan terjadi dalam kurun waktu 10 tahun. yaitu berdasarkan siklus bisnis atau kehidupan manusia si pencipta uang itu sendiri. Namun, sejarah membuktikan bahwa periode siklus krisis eko nomi semakin lama ternyata makin pendek.
Sebagian orang beranggapan bahwa tata kelola keuangan negara yang tidak tepat, sebagai cikal bakal krisis. Ada pula yang menuding ekspansi swasta berlebihan sebagai biang keladi. Mungkin, ilmuilmu ‘jadul’ kadangkala patut dipertimbangkan kembali saat ini.
Fakta hari ini, negaranegara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Pran cis, masih memandang penting emas sebagai salah satu komponen cadangan devisanya. Mereka masuk daftar 20 pemilik cadangan devisa emas terbesar, mempertahankan di atas 30 persen cadang an devisa mereka dalam wujud emas. Amerika bahkan pada 2011 menyim pan 8.133,5 ton emas.
Tak Selalu Emas Bagaimana dengan Indonesia? Ber
da sar kan laporan tahunan 2011, Bank Indonesia memiliki 73,1 ton emas. Kom posisinya mirip-mirip lah dengan bank sentral lain di kawasan Asia Tenggara.
Kenapa jumlah cadangan emas Bank Indonesia tak sebesar negara maju?
Ke pemilikan emas sebagai cadangan devisa sangat bergantung pada pola perolehan cadangan devisa, dan kebutuhan negara dalam melakukan transaksi.
Cadangan devisa pada umumnya memiliki lima komponen utama. yaitu dalam bentuk valuta asing, Reserve Position in the Fund (RPF), Special Drawing Right (SDR), emas moneter, dan tagihan lainnya.
Penentuan apa yang menjadi komponen terbesar dalam cadangan devisa, prinsipnya berdasarkan pada tiga hal. yaitu, keamanan, likuiditas, dan profita bilitas. Keamanan jadi pertimbangan per tama.
Indonesia, menempatkan valu ta asin g menjadi komponen terbesar cadangan devisa, berupa hard currency. Kebutuhan hard currency menjadi sa lah satu dasar pertim
bangan pilihan ini. Stok valuta asing yang memadai juga
dapat memastikan stabilitas nilai tukar rupiah akan terjaga dengan baik. Nilai tukar rupiah masih menjadi salah satu tolok ukur yang dilihat pihak asing, ketika menakar tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.
Pemerintah dan swasta dalam menjalankan kegiatannya pun membutuhkan kepastian pasokan valuta asing de ngan harga yang stabil. Menjadi tugas Bank Indonesia, untuk meyakinkan kecukupan sup lai dan harga valuta asing yang baik.
Nilai cadangan devisa berupa valuta asing yang besar, dapat membantu Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Termasuk menghadapi upayaupa ya spekulatif pelaku pasar dalam mengejar keuntungan.
Di samping itu, kebutuhan investasi berbentuk valuta asing juga harus diperhitungkan Bank Indonesia. Kebutuhan dunia usaha atau pembayaran pinjaman pemerintah maupun swasta juga pasti meningkatkan permintaan valuta asing.
Beragam dasar permintaan valuta a sing ini, mengarahkan Bank Indonesia menerapkan pengelolaan cadangan de visa dengan pola yang ada saat ini. Walau kilau emas tetap saja akan selalu menggoda, tetapi begitulah pilihannya. u
Pilah-pilih Cadangan Devisa...
DEDy IRIANTODepartemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat
123456789
1011121314151617181920
Cadangan Devisa Emas Moneter per 2011
Negara Miliar USDChina 3,305Jepang 1,303Arab Saudi 541Rusia 514Taiwan 386Brasil 371Swiss 335Korea Selatan 316India 293 Hong Kong 285Jerman 263Singapura 247Italia 187Algeria 186Perancis 185Thailand 180Meksiko 154Amerika Serikat 149Malaysia 135Inggris 126
D A
ulia
Ke pemilikan emas sebagai cadangan devisa sangat bergantung pada pola perolehan cadangan devisa, dan kebutuhan negara dalam melakukan transaksi.
14 EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan kembali melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI). Kali
ini untuk LKTBI Tahun 2012. Buku Panduan Fasilitasi Audit BPK di Bank Indonesia pun diluncurkan. Target penilaian wajar tanpa pengecua lian, dibidik.
“Pemeriksaan akan makan waktu 90 hari. Entry-meeting (pemeriksaan LKTBI 2012) akan dilaksanakan pada 4 Februari 2013,” kata Kepala Departemen Audit Intern (DAI) Bank Indonesia, Dyah Virgoana Gandhi, Selasa (29/1/2013). Pemeriksaan ini, merupakan kegitan rutin yang menjadi amanat dari uu Bank Indonesia.
Buku Panduan Fasilitasi Audit BPK di Bank Indonesia, ujar Dyah, disusun agar semua pihak terkait dapat memahami rangkaian kegiatan audit otoritas pemeriksa keuangan itu. Paparan mengenai buku ini, digelar marathon pada 29 Januari 1 Februari 2013, melibatkan seluruh pimpinan satuan kerja di Bank Indonesia.
Selain berkoordinasi terkait rencana pemeriksaan BPK, pertemuan juga membahas beberapa permasalahan satuan kerja pada periode pemeriksaan laporan sebelumnya. Dari pembahasan tersebut disimpulkan bahwa pembenahan dan pengecekan kembali kelengkapan dokumen, juga kesiapan narasumber yang bertugas memberikan penjelasan pada auditor BPK, harus dipersiapkan lebih baik.
Bila masih ada permasalahan ketika audit berlangsung, DAI mempersilakan setiap satuan kerja untuk aktif berkomunikasi dengan Divisi Konsultasi Audit Intern DAI. Dengan persiapan dan koordinasi yang baik ini, diharapkan Bank Indonesia dapat mempertahankan pencapaian opini ‘wajar tanpa pengecualian’ atas LKTBI. “Sebagaimana yang selalu diraih sejak 2003,” imbuh Dyah. u
Guyuran hujan tak menyurutkan kemeriahan Festival Karawo 2012, di pelataran parkir Mal Gorontalo, penghujung 2012. Karnaval Karawo, bagian dari festival, diikuti tak kurang 50
kontingen dengan melibatkan 1.200 orang dari beragam instansi dan latar belakang. Festival dan karnaval ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan sulaman Karawo.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Wahyu Purnama, mengatakan pengembangan Karawo dan Festival Karawo diharapkan semakin mendekatkan keinginan Pemerintah dan masyarakat menjadikan Karawo sebagai ikon kebanggaan ma syarakat Provinsi Gorontalo. “(Sekaligus) mendorong pemberdayaan sektor riil dan uMKM di Gorontalo,” tegas Wahyu yang juga didaulat menjadi Ketua Panitia Festival Karawo 2012, saat pembukaan festival, Sabtu (8/12/2012).
Sulaman Karawo adalah kerajinan khas masyarakat Gorontalo. Terlacak sejarah keberadaannya sejak 1713, sulaman ini terancam punah. Dua tahun terakhir, Bank Indonesia Gorontalo berupaya mengembangkannya kembali, melalui Program Klaster Karawo. Bantuan teknis diberikan, mulai dari pelatihan pembukuan sederhana, kewirausahaan, desain, mengiris dan menyulam, hingga padupadan warna.
Bersama pendampingan teknis, dilakukan pula beragam sosiali sasi, promosi, dan pengembangan jejaring pemasaran. Situs untuk memasarkan produk sulaman Karawo juga diluncurkan, dengan alamat www.tokokarawo.com. Para pengusaha Karawo dapat menjual produk mereka melalui situs ini. Sulaman Karawo dapat menghasilkan produk dari wujud kain, sampai pakaian, tas, dasi, dompet, dan beragam kreasi lain.
Sejak dikembangkan Bank Indonesia, kreativitas sulaman karawo mengalami peningkatan pesat. Demikian juga angka penjualan, yang meningkat tiga kali lipat dalam dua tahun terakhir. Apresiasi atas upaya Bank Indonesia mengembangkan kembali Karawo, disampaikan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.
Dukungan pun datang dari Kementerian Perindustrian. Festival Karawo akan masuk menjadi salah satu agenda program kerja pemberdayaan kementerian tersebut. “Mulai 2013,” sebut Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, yang hadir dalam pembukaan festival. u
Festival Karawo 2012
Menghidupkan Ikon Gorontalo
pEr
IST
IWa
& H
um
an
IOr
a
Diluncurkan, Buku Panduan untuk Mempertahankan Opini Audit
Dok
BI
Dok
BI
15EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
pEr
IST
IWa
& H
um
an
IOr
a
Bertepatan dengan 100 hari Joko Wi dodo menjabat Gubernur DKI Jakarta, 22 Januari 2013, Bank Indonesia bersama
lima bank penerbit e-money dan Pemerintah Daerah di kawasan Jakarta Raya meluncurkan penggunaan e-ticketing untuk TransJakarta. Sebelumnya, penggunaan tiket elektronik sudah berjalan untuk moda transportasi serupa di yogyakarta dan Solo.
“Interoperabilitas terbatas di sektor transportasi ini diharapkan dapat menjadi awal pencapaian interoperabilitas seluruh industri pembayaran di Indonesia” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, saat peluncuran, di Monas. E-ticket ing Trans Jakarta adalah sarana pembayaran dan pembelian tiket moda transportasi TransJakarta, menggunakan e-mo ney dari perbankan.
Lima bank sudah mendukung e-ticket-ing TransJakarta. yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Central Asia, dan Bank Daerah Khusus Ibukota. Kartu e-money kelima bank tersebut akan dibaca oleh alat yang dipasang di koridor pintu masuk TransJakarta.
Tahap pertama, e-ticketing akan diterapkan pada TransJakarta Koridor 1, rute Blok M Kota. Pada tahap ke dua, dijadwalkan pada Februari April 2013, menyusul koridor selebihnya. “Ke depan, interoperabili tas ini akan diperluas dan menjadi contoh bagi penerap an di kereta api, jalan tol, parkir, dan lain sebagainya”, imbuh Ronald.
Keuntungan penggunaan etic keting bagi TransJakarta, antara lain adalah mengurangi kebocoran pendapatan dan menekan
biaya cash mana gement. Tujuan akhirnya, efisiensi serta peningkatan imag e kemudahan dan kepraktisan pela yanan sektor transportasi publik.
Di berbagai negara, interoperabilitas di sektor transportasi merupakan cara ampuh untuk meningkatkan penggunaan uang elek tronik. Berdasarkan survei Bank Indone
sia pada 2012, potensi penggunaan e-mo-ney di sektor transportasi dan ritel di wilayah Jabodetabek mencapai Rp24 triliun.
Data statistik Bank Indonesia mencatat saat ini ada sekitar 21 juta pemegang e-money di Indonesia. Nilai transaksi per tahun mencapai Rp90 juta, dengan nominal mencapai Rp1,7 triliun. u
Beli Tiket TransJakarta Bisa Pakai e-Money
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe memberikan bantuan dan membina kelompok Tani Lele “BINTER”. Sebagai langkah awal, dipenuhi kebutuh an untuk tambak
lele, terdiri atas bibit lele, mesin pence tak pelet, pompa air, timbangan, jaring pukat, dan pakan dari ukur an kecil sampai panen, di Desa Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
Masyarakat Blang Weu Baroh telah turun temurun menjadi petani ikan air tawar. Kondisi alamnya pun sa ngat cocok untuk pengembangan budi daya ikan air tawar. Masyarakatnya juga terampil memelihara ikan lele.
Maka, kelompok tani yang telah terbentuk dengan jumlah 10 orang anggota ini layak dikembangkan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, zulfan Nukman, mengatakan sudah ada kesepakatan terkait pengembangan jumlah anggota.
Setiap kali usai panen, anggota kelompok harus bertambah satu orang. Misal, awalnya kelompok memiliki 10 anggota. Setelah panen dan penyemaian bibit, anggotanya harus bertambah menjadi 11 orang, dan berlanjut lagi dengan pola serupa. “Hal ini bisa dilakukan melalui pembagian keuntungan hasil panen,” kata zulfan.
zulfan juga mengharapkan bantuan ini digunakan sebagaimana mestinya, dan bisa me ningkatkan ekonomi Blang Weu Baroh. Diharapkan pula agar Desa Blang weu Baroh bisa menjadi desa penghasil lele terbesar di Lhokseumawe sekaligus mampu memenuhi permintaan pasar di Aceh. Harapannya, ke depan Kelompok Tani “BINTER” dapat menjadi cikal bakal klaster ikan lele di Kota Lhokseumawe. Terakhir, masyarakat pun berharap desa tersebut bisa menjadi desa percontohan bagi desadesa yang lainnya. u
Pembinaan Kelompok Tani Lele ‘BINTER’
Dok
BI
16 EDISI 34 u JANuARI 2013 u TAHuN 4 u NEWSLETTER BANK INDONESIA
Ada yang bilang 2013 adalah tahun penuh ketidakpastian bila dilihat dari sudut pandang ekonomi. Per ekonomian global yang tak kunjung bangkit dari kelesuan, semenjak krisis ekonomi tahun 2008, masih belum jelas juntrungannya. Tapi, banyak pihak juga meyakini perekonomian In
donesia masih akan baikbaik saja, seperti tahuntahun sebelumnya. Nah, di awal tahun ini, Bank Indonesia se
bagai salah satu penggawang perekonomian Indonesia, sudah melakukan “tera wangan” terhadap prospek perekonomian ke depan. Me neropong jalan yang akan dilalui mesin ekonomi bangsa ini.
Pertengahan Januari lalu, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyebutkan ada tiga tantangan utama bagi In do nesia, di te ngah optimisme terhadap pros pek perekonomian 2013. “Pertama, risiko yang bersumber dari masih tingginya ketidakpastian pemulihan ekonomi global dan harga komoditas yang dapat mengganggu kinerja ekspor Indonesia,” kata Darmin Nasution, saat memaparkan rencana kerja bank sentral kepada DPR, di Jakarta.
Menurut Darmin, dalam kondisi tersebut, kuatnya permintaan domestik yang terus berlanjut dapat meningkatkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan. Dalam kalimat lain, penduduk Indonesia diharapkan tidak mengerem kegemaran berbe lanja agar roda perekonomian terus berputar kencang, agar barangbarang produksi dan jasa terus dikonsumsi, agar lapangan pekerjaan bisa terus bertambah.
Tantangan kedua adalah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat, di tengah semakin menurunnya produksi minyak nasional. Kombinasi kedua faktor yang bertolakbelakang ini menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan kian besar.
Konsekuensi dari peningkatan konsumsi minyak ––karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor–– sangat jelas. yakni impor minyak akan semakin meningkat. “Sehingga semakin memperbesar defisit transaksi berjalan. Kami memandang tingginya konsumsi BBM serta besarnya subsidi BBM menjadi permasalahan sentral yang harus diatasi dengan segera,” kata Darmin Nasution.
Di samping itu, lanjut Darmin, meningkatnya konsumsi BBM dapat meningkatkan be ban subsidi dalam APBN, yang dapat mem pengaruhi persepsi negatif mengenai kesinambungan fiskal. “Pada gilirannya, hal itu kemudian dapat memberikan tekanan pa da nilai tukar rupiah,” kata Darmin Nasution.
Lalu, tantangan yang ketiga adalah ke tergantungan terhadap impor yang tinggi, terkait pemenuhan kebutuhan barang mo dal dan bahan baku. Menurut Darmin, ke ter gantungan impor dapat menimbulkan tekanan terhadap transaksi berjalan ketika kegiatan investasi terus mengalami pening katan. Meski demikian, tutur Darmin Nasution sejauh ini neraca pembayaran Indonesia masih surplus, meskipun tipis, disebabkan transaksi modal dan finansial masih surplus. “Surplus pas-pasan lah.”
Secara umum, Bank Indonesia menyimpulkan bahwa pada tahun 2013 ini ekonomi Indonesia masih cukup stabil. Namun, tantangan yang dihadapi bakal kian berat karena harus tetap menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri, di tengah situasi perekonomian eksternal atau global yang masih belum kondusif. “Di tengah optimisme prospek perekonomian 2013, tantangan utama adalah bagaimana meminimalisasi risikorisiko yang dapat meningkatkan kerentanan atas kelangsungan pertumbuh an ekonomi, terutama yang bersumber dari defisit ne raca transaksi berjalan,” ujar Darmin Nasution. u
TigaTantangan di 2013
Tantangan utama adalah bagaimana meminimalisasi risikorisiko yang dapat meningkatkan keren tanan atas kelang sungan pertumbuhan ekonomi.
EKSp
OSE
Dok BI
Ekonomi Indonesia masih cukup stabil, namun tantangan yang dihadapi bakal kian berat mengingat situasi perekonomian global belum kondusif.
Recommended