KEPERAWATAN KOMUNITAS
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DAN
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
Dosen Pengampu : Ani Kuswati
Disusun oleh :
Amalia Risky Primadika P17420213078
Andina Citra Nugraheni P17420213079
Andriyanto P17420213080
Annisatul Maqhfiroh P17420213081
Anugrah Pinundhi I.K P17420213082
Apri Zulkhum A P17420213083
KELAS III C
KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG
PRODI DIII KEPERAWATAN PURWOKERTO
2015
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
A. Pengertian Posyandu
Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari,
oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan (Cessnasari.
2005).
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan
bersama masyarakat dalam penyelanggraan pembangunan kesehatan guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/social dasar untuk
mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi ( Departemen
Kesehatan RI. 2006 ).
Posyandu adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu
program dengan program lainnya yang merupakan forum komunikasi
pelayanan terpadu dan dinamis seperti halnya program KB dengan kesehatan
atau berbagai program lainnya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat
(BKKBN, 1989).
B. Manfaat Posyandu
1. Bagi Masyarakat :
a. Mendukung perbaikan perilaku, keadaan gizi dan kesehatan keluarga
sehingga:
1) Keluarga menimbang balitanya setiap bulan agar terpantau
pertumbuhannya.
2) Bayi umur 0-11 bulan memperoleh imunisasi Hepatitis B 4 kali,
BCG 1 kali, Polio 4 kali, DPT 3 kali dan campak 1 kali.
3) Bayi 6-11 bulan memperoleh 1 kapsul vitamin A warna biru
(100.000 SI)
4) Anak 12-59 bulan memperoleh kapsul vitamin A warna merah
(200.000 SI) setiap 6 bulan (Februari dan Agustus)
b. Mendukung perilaku hidup bersih dan sehat
c. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
dasar.
d. Mendukung pencegahan penyakit yang berbasis lingkungan dan
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
e. Mendukung pelayanan KB.
f. Memperoleh bantuan dalam pemecahan masalah kesehatan.
g. Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan terpadu.
2. Bagi Kader, pengurus Posyandu dan tokoh Masyarakat
a. Mendapatkan informasi tentang upaya kesehatan.
b. Dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan.
3. Bagi Puskesmas
a. Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan
kesehatan S1.
b. Membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan.
c. Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana dengan pemberian
pelayanan secara terpadu.
4. Bagi Sektor Lain
a. Lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah.
b. Meningkatkan efiseiansi pemberian pelayanan sesuai tupoksi masing-
masing.
C. Tujuan Posyandu
Tujuan didirikannya Posyandu yaitu :
1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu
Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang
menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera,
Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.
D. Jenis Posyandu
Dilihat dari indikator-indikator yang ditetapkan oleh Depkes RI 2006,
Posyandu secara umum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) tingkat yaitu :
1. Posyandu Pratama
Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai
oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah
kader terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. Penyebab tidak
terlaksananya kegiatan rutin bulanan Posyandu, disamping jumlah kader
yang terbatas, dapat pula karena belum siapnya masyarakat. Intervensi
yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah memotivasi
masyarakat serta menambah jumlah kader.
2. Posyandu Madya
Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan
kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader
sebanyak 5 orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya
masih rendah yaitu < 50%. Intervensi yang dapat dilakukan untuk
perbaikan peringkat adalah meningkat cakupan dengan mengikut sertakan
tokoh masyarakat sebagai motivator serta lebih menggiatkan kader dalam
mengelola kegiatan Posyandu.
3. Posyandu Purnama
Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah melaksanakan
kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader
sebanyak 5 (lima) orang atau lebih. Cakupan utamanya > 50% serta
mampu menyelenggarakan program tambahan seta telah memperoleh
sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang
pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja
Posyandu.
4. Posyandu Mandiri
Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan
kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata kader sebanyak 5
(lima) orang atau lebih. Cakupan dari kegiatan utamanya > 50%, mampu
menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber
pembiayaan dari dana sehat yang dikelola masyarakat yang pesertanya
lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu
Intervensi yang dilakukan bersifat pembinaan termasuk pembinaan dana
sehat, sehingga terjamin kesinambungannya.
E. Kegiatan Utama Posyandu
Kegiatan utama di posyandu meliputi kegiatan pemantauan tumbuh
kembang balita, pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti imunisasi untuk
mencegah penyakit, penanggulangan diare, pelayanan KB penyuluhan dan
konseling/rujukan konseling bila diperlukan.
F. Pengelola dan Sasaran Posyandu
Sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat/ keluarga, utamanya
adalah bayi baru lahir, bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, PUS.
1. Tingkat desa dan kelurahan
Sesuai Inmendagri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan
Pembinaan mutu Posyandu ditingkat desa dan kelurahan sebagai berikut :
a. Penanggungjawab umum : Ketua Umum LKMD (Kades/Lurah).
b. Penggungjawab operasional: Ketua I LKMD (Tokoh Masyarakat)
c. Ketua Pelaksana : Ketua II LKMD/Ketua Seksi 10 LKMD ( Ketua
Tim Penggerak PKK).
d. Sekretaris : Ketua Seksi 7 LKMD
e. Pelaksana: Kader PKK, yang dibantu Petugas KB-Kes.
2. Pokjanal Posyandu
Pokjanal Posyandu yang dibentuk disemua tingkatan pemerintahan
terdiri dari unsur Instansi dan Lembaga terkait secara langsung dalam
pembinaan Posyandu yaitu :
a. Tingkat Propinsi : BKKBN, BKKBN tingkat provinsi terdiri dari PMD
(Pembinaan Masyarakat Desa), Bappeda, dan Tim Penggerak PKK.
b. Tingkat Kab/Kodya : Kantor Depkes/Kantor Dinkes, BKKBN, PMD,
Bappeda.
c. Tingkat Kecamatan : Tingkat Pembina LKMD Kec ( puskesmas,
Pembina petugas Lapangan, KB, Kaur Bang (Kepala Urusan
Pembangunan), dan KPD (Kader Pembangunan Desa)
Pokjanal Posyandu bertugas :
a. Menyiapkan data dan kelompok sasaran serta cakupan program.
b. Menyiapkan kader.
c. Menganalisis masalah dan menetapkan aIternatif pemecahan masalah.
d. Menyusunan rencana.
e. Melakukan pemantauan dan bimbingan.
f. Menginformasikan masalah kepada instansi/lembaga terkait.
g. Melaporkan kegiatan kepada Ketua Harian Tim Pembina LKMD.
G. Dasar Pelaksanaan Posyandu
Surat keputusan bersama Mendagri/Menkes/BKKBN. Masing-masing
No.23 tahun 1985. 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, 1I2/HK-011/ A/1985 tentang
penyelenggaraan Posyandu yaitu :
1. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral untuk menyelenggarakan
Posyandu dalam lingkup LKMD dan PKK.
2. Mengembangkan peran serta masyarakat dalarn meningkatkan fungsi
Posyandu serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam program-
program pembangunan masyarakat desa.
3. Meningkatkan fungsi dan peranan LKMD PKK dan mengutamakan
peranan kader pembangunan.
4. Melaksanakan pembentukan Posyandu di wilayah/ di daerah masing-
masing dari melaksanakan pelayanan paripurna sesuai petunjuk Depkes
dan BKKBN.
5. Undang-undang no. 23 tahun 1992 pasal 66 , dana sehat sebagai cara
penyelenggaraan dan pengelolaan pemeliharaan kesehatan secara
paripurna.
H. Kegiatan Posyandu
Beberapa kegiatan di Posyandu diantaranya terdiri dari lima kegiatan
Posyandu (Panca Krida Posyandu), antara lain:
1. Kesehatan Ibu dan Anak
a. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui, serta
bayi, anak balita dan anak prasekolah.
b. Memberikan nasehat tentang makanan guna mancegah gizi buruk
karena kekurangan protein dan kalori, serta bila ada pemberian
makanan tambahan vitamin dan mineral
c. Pemberian nasehat tentang perkembangan anak dan cara stimilasinya
d. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan
program KIA.
2. Keluarga Berencana
a. Pelayanan keluarga berencana kepada pasangan usia subur dengan
perhatian khusus kepada mereka yang dalam keadaan bahaya karena
melahirkan anak berkali-kali dan golongan ibu beresiko tinggi
b. Cara-cara penggunaan pil, kondom dan sebagainya
3. Immunisasi
Imunisasi Tetanus Toksoid 2 kali pada ibu hamil. Pada bayi umur 0-11
bulan memperoleh imunisasi Hepatitis B 4 kali, BCG 1 kali, Polio 4 kali,
DPT 3 kali dan campak 1 kali. Bayi 6-11 bulan memperoleh 1 kapsul
vitamin A warna biru (100.000 SI). Anak 12-59 bulan memperoleh kapsul
vitamin A warna merah (200.000 SI) setiap 6 bulan (Februari dan
Agustus).
4. Peningkatan gizi
a. Memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat.
b. Memberikan makanan tambahan yang mengandung protein dan kalori
cukup kepada anak-anak dibawah umur 5 tahun dan kepada ibu yang
menyusui.
c. Memberikan kapsul vitamin A kepada anak-anak dibawah umur 5
tahun.
5. Penanggulangan Diare
Lima kegiatan Posyandu selanjutnya dikembangkan menjadi tujuh
kegiatan Posyandu (Sapta Krida Posyandu), yaitu:
1. Kesehatan Ibu dan Anak
2. Keluarga Berencana
3. Immunisasi
4. Peningkatan gizi
5. Penanggulangan Diare
6. Sanitasi dasar. Cara-cara pengadaan air bersih, pembuangan kotoran dan
air limbah yang benar, pengolahan makanan dan minuman.
7. Penyediaan Obat essensial
Berdasarkan hal diatas adapun kegiatan pokok yang dilakukan dalam
pelaksanaan Posyandu yaitu :
1. KIA
2. KB
3. Lmunisasi
4. Gizi.
5. Penanggulangan Diare
I. Alasan Pembentukan dan Pendirian Posyandu
Posyandu dibentuk dari pos-pos yang telah ada seperti:
1. Pos penimbangan balita
2. Pos immunisasi
3. Pos keluarga berencana desa
4. Pos kesehatan
5. Pos lainnya yang dibentuk baru
Posyandu didirikan karena mempunyai beberapa alasan sebagai
berikut:
1. Posyandu dapat memberikan pelayanan kesehatn khususnya dalam upaya
pencegahan penyakit dan PPPK sekaligus dengan pelayanan KB.
2. Posyandu dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat,
sehingga menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap upaya dalam
bidang kesehatan dan keluarga berencana (Effendi, 1998).
J. Keberhasilan Posyandu
Keberhasilan Posyandu tergambar melalui cakupan SKDN.
S : Semua balita di wilayah kerja posyandu.
K : Semua balita yang memiliki KMS.
D : Balita yang ditimbang.
N : Balita yang Berat Badannya naik.
K. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kedatangan Ibu di Posyandu
Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kedatangan Ibu di Posyandu
adalah sebagai berikut:
1. Pengetahuan ibu tentang manfaat posyandu.
2. Motivasi ibu untuk membawa anaknya ke posyandu
3. Pekerjaan ibu
4. Dukungan dan motivasi dari kader posyandu dan tokoh masyarakat
5. Sarana dan prasarana di posyandu
6. Jarak dari posyandu tersebut
L. Sistem Informasi Posyandu (SIP)
Sistem informasi Posyandu (SIP) adalah rangkaian kegiatan untuk
menghasilkan data dan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh
kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang meliputi
cakupan program, pencapaian program, kontinuitas penimbangan, hasil
penimbangan dan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan secara
tepat guna dan tepat waktu bagi pengelola Posyandu. Oleh sebab itu Sistem
Informasi Posyandu (SIP) merupakan bagian penting dari pembinaan
Posyandu secara keseluruhan. Konkritnya, pembinaan akan lebih terarah
apabila di dasarkan pada informasi yang lengkap, akurat dan aktual. Dengan
kata lain pembinaan merupakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi
karena didasarkan pada informasi yang tepat, baik dalam lingkup terbatas
maupun lingkup yang lebih luas.
Adapun manfaat System Informasi Posyandu (SIP) yaitu sebagai
bahan kader Posyandu untuk memahami permasalahan sehingga dapat
mengembangkan kegiatan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan
sasaran dan sebagai bahan informasi yang tepat guna dan tepat waktu
mengenai pengelolaan posyandu, agar berbagai pihak yang berperan dalam
pengelolaan Posyandu dapat menggunakannya untuk membina posyandu demi
kepentingan masyarakat.
Macam-macam format System Informasi Posyandu (SIP) seperti:
1. Catatan ibu hamil, kelahiran, kematian bayi dan kematian ibu hamil,
melahirkan nifas. Berisi catatan dasar mengenai sasaran posyandu.
2. Registrasi bayi dan balita di wilayah kerja posyandu. Berisi catatan
pemberian tablet besi, vitamin A, pemberian oralit, tanggal imunisasi, dan
apabila bayi meninggal, maka perlu dicatat tanggal bayi meninggal
diwilayah kerja posyandu tersebut.
3. Register WUS dan PUS diwilayah kerja posyandu. Berisi daftar ibu hamil,
catatan umur kehamilan, pemberian tablet tambah darah, imunisasi,
pemeriksaan kehamilan, tanggal dan penolong kelahiran, data bayi yang
hidup dan meninggal, serta data ibu meninggalndi wilayah kerja posyandu.
4. Register ibu hamil dan nifas di wilayah kerja posyandu. Berisi daftar
wanita dan suami istri usia produktif yang memiliki kemungkinan
mempunyai anak ( hamil ).
5. Data posyandu. Berisi catatn jumlah pengunjung (bayi, balita, WUS, PUS,
ibu hamil, menyusui, bayi lahir dan meninggal), jumlah petugas yang
hadir (kader posyandu, kader PKK, PKB/PLKB, paramedic dan
sebagainya).
6. Data hasil kegiatan posyandu. Berisi catatan jumlah ibu hamil yang
diperiksa dan mendapat tablet tambah darah, jumlah ibu menyusui, peserta
KB ulang yang dilayani, penimbangan balita, semua balita yang
mempunyai KMS, balita yang timbangannya naik dan di Bawah Garis
Merah (BGM), balita yang mendapatkan vitamin A, KMS yang
dikeluarkan (dibagikan), balita yang mendapat sirup besi, dan imunisasi
(DPT, Polio, campak, hepatitis B) serta balita yang menderita diare.
Mekanisme Operasional Sistem Informasi Posyandu (SIP) :
1. Penggung jawab Sistem Informasi Posyandu (SIP) adalah Pokjanal
Posyandu di Propinsi dan Dati II di tingkat kecamatan adalah Tim
Pembina LKMD/Kelurahan berkoordinasi dengan LKMD Seksi 10.
2. Pemerintah Desa bertanggung jawab atas tersediannya data dan informasi
Posyandu.
3. Pengumpul data dan informasi adalah Tim Penggerak PKK dan LKMD
dengan menggunakan instrumen :
a. Catatan ibu hamil, kelahiran /kematian dan nifas oleh ketua kelompok
Dasa Wisma (kader PKK) .
b. Register bayi dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
c. Register anak balita dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
d. Register WUS- PUS alam wilayah ketiga Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
e. Register Ibu hamil dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
f. Data pengunjung petugas Posyandu, kelahiran dan kematian bayi dan
kematian ibu hamil melahirkan dan nifas.
g. Data hasil kegiatan Posyandu.
M. Pembiayaan Posyandu
Adapun beberapa pembiayaan yang didapatkan untuk melakukan
posyandu didapatkan dari:
1. Sumber Daya Masyarakat
a. Iuran Pengguna Posyandu
b. Iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat
c. Sumbangan dari perorangan atau kelompok masyarakat
d. Dana social keagamaa, misalnya zakat, infak dsb
2. Swasta/ Dunia Usaha
Misalnya dengan menjadikan Posyandu sebagai anak angkat
perusahaan dan bantuannya dapat berupa dana, prasarana atau tenaga
sukarelawan.
3. Hasil Usaha
Pengurus dan kader Posyandu dapat melakukan usaha dimana
hasilnya dapat disumbangkab untuk pengelolaan Posyandu, contohnya
Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Taman Obat Keluarga (TOGA).
4. Pemerintah
Bantuannya berupa dana stimulant atau dalam bentuk sarana dan
prasarana Posyandu.
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
A. Pengertian
MMD adalah pertemuan perwakilan warga desa untuk membahas hasil
Survei Mawas Diri (SMD) dan merencanakan penanggulangan masalah
kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD (Wrihatnolo, 2007).
Musyawarah masyarakat desa (MMD) adalah pertemuan seluruh
warga desa untuk membahas hasil survey Mawas Diri dan merencanakan
penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari survey mawas diri
(Depkes RI, 2007).
B. Tujuan MMD
Tujuan dari MMD ini adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat mengenal masalah kesehatan di wilayahnya.
2. Masyarakat sepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan.
3. Masyarakat menyusun rencana rencana kerja untuk menanggulangi
masalah kesehatan.
C. Peserta MMD
MMD harus dihadiri oleh pemuka masyarakat desa, petugas
Puskesmas, dan sektor terkait di tingkat desa dan kecamatan (seksi-seksi
pemerintahan dan pembangunan, BKKBN, Pertanian, Agama, dan lain-lain).
D. Pola Penyelenggaraan MMD
Susunan tempat duduk sebaiknya berbentuk lingkaran (round table),
tidak ada peserta membelakangi peserta yang lainnya, komposisi jangan
seperti diruangan kelasPimpinan pertemuan duduk sederetan, setara dan
berada diantara para peserta, tidak memisah atau duduk dikursi
istemewaDuduk tidak harus selalu dikursi, boleh juga dilantai diatas
tikar/permadani/matras.
E. Suasana MMD
Ciptakan suasana kekeluargaan yang akrab jangan cipatakan suasana
formal dengan meja yang ditata seperti dimeja persidangan.
F. WAKTU MMD
Mulailah tepat waktu, sesuai dengan rencana & jadwal , jangan sampai
peserta menungguYang mengundang hadir terlebih dahulu, jangan terlambat.
G. PERAN KETUA MMD
1. Para kader pelaksana SMD
2. Kepala Desa & perangkat Desa
3. Tokoh Masyarakat setempat (formal & non-Formal)
4. PKK
5. LPM / KPM
6. Karang Taruna, Saka bakti Husadha
7. PMR
8. Beberapa KK yg di SMD
9. Pimpinan Puskesmas & staf
10. Sektor Kecamatan(Sosial, BKKBN, KUA, dll)
11. Ketua Organisasi Masyarakat (NU, Muhammadiyah, Perempuan, Pemuda,
Partai)
H. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN MMD
1. Persiapan :
a. Kader menyiapkan hasil analisis yang ditulis dalam lembar balik
b. Kader membantu kepala desa menyimpulkan acara, tata ruangan dan
perlengakapan
c. Kader memotivasi atau mengajak para Tomas, Toga, pimpinan Ormas
yang ada didesa itu untuk hadir dalam MMD, agar dapat membantu
memecahkan masalah bersama-sama
d. Mengajak kader-kader didesa tersebut yang lainnya untuk ikut hadir
2. Proses
Pembukaan dengan menguraikan maksud dan tujuan MMD
a. Dipimpin oleh Kades
b. Pengenalan masalah kesehatan dipimpin oleh bidan
c. Menyajikan hasil SMD oleh kelompok SMD
d. Perumusan dan penentuan prioritas masalah kesehatan atas dasar
pengenalan masalah dan hasil SMD
e. Rekomendasi teknis dari bidan
f. Penyusunan rencana pelaksana kegiatan dipimpin oleh Kades
g. Penutup
3. Tindak lanjut
Kader membantu Kades menyebarkan hasil musyawarah tentang rencana
kerja penanggulangan masalah dan membantu menindak lanjuti untuk
kegiatan-kegiatan. Selanjutnya, mencari calon Kader baru, pelatihan Kader
dan pelaksanaan kegiatan
4. Tindak lanjut rencana kerja hasil MMD
a. Latihan Kader
b. Melaksanakan kegiatan masyarakat dibidang kesehatan
c. Memantau atau memonitor hasil kegiatan
d. Memotivasi warga agar kegiatan dibidang kesehatan dapat
dikembangkan baik lokasinya maupun jenis kegiatannya
I. HAL HAL DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN MMD
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan MMD adalah
sebagai berikut :
1. Musyawarah Masyarakat desa harus dihadiri oleh pemuka masyarakat
desa, petugas puskesmas, dan sector terkaitdi kecamatan, (seksi
pemerintahan dan pembangunan, BKKBN, pertanian, agama, dan lain-
lain).
2. Musyawarah Masyarakat desa dilaksanakan dibalai desa atau tempat
pertemuan lainnya yang ada didesa.
3. Musyawarah Masyarakat desa dilaksanakan segera setelah SMD
dilakukan.
J. CARA MELAKUKAN MMD
Cara melakukan Musyawarah Masyarakat desa (Ferry Efendi, 2009)
adalah sebagai berikut :
1. Pembukaan dengan menguraikan maksud dan tujuan MMD dipimpin oleh
kepala Desa.
2. Pengenalan maslah kesehatan oleh masyarakat sendiri melalui curah
pendapat dengan mempergunakan alat peraga, poster, dan lain-lain
dengan dipimpin oleh ibu desa.
3. Penyajian hasil SMD oleh kelompok SMD
4. Perumusan dan penentuan prioritas maslah kesehatan atas dasar
pengenalan masalah dan hasil SMD,dilanjutkan dengan rekomendasi
teknis dari petugas kesehatandi desa atau perawat komunitas.
5. Penyusunan rencanapenanggulangan masalah kesehatan dengan dipimpin
oleh kepala desa.
6. Penutup.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen kesehatan RI. 2006. Buku Kader Posyandu Dalam Usaha Perbaikan
Gizi Keluarga. Jakarta.
Effendy, Nasrul. 1998. Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
Jakarta: EGC.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. Buku Panduan Kader Posyandu
Menuju Keluarga Sadar Gizi. Direktorat Bina Gizi.
Notoatmodjo, Soekidjo. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Widiastuti. Pemanfaaan Penimbangan Balita di Posyandu.