UNIVERSITAS INDONESIA
BRIAN SRIPRAHASTUTI
1006782923
MODEL UTILISASI LAYANAN
PENANGANAN BALITA SAKIT
DI MASYARAKAT
RINGKASAN DISERTASI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM DOKTOR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
DEPOK
FEBRUARI, 2014
i
UNIVERSITAS INDONESIA
BRIAN SRIPRAHASTUTI
1006782923
MODEL UTILISASI LAYANAN
PENANGANAN BALITA SAKIT
DI MASYARAKAT
RINGKASAN DISERTASI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM DOKTOR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
DEPOK
FEBRUARI, 2014
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
ii
HALAMAN PENGESAHAN
Disertasi ini diajukan oleh:
Nama : Brian Sriprahastuti
NPM : 1006782923
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Judul Disertasi : Model Utilisasi Layanan Penanganan Balita Sakit
di Masyarakat
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai
bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada
Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
DEWAN PENGUJI
Promotor : Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D (.................)
Ko-promotor : Prof.dr.Hadi Pratomo, MPH, Dr. PH (.................)
Dr. drs. Tris Eryando, MA (.................)
Penguji : Prof.dr.Anhari Achadi,SKM, Sc.D (Ketua) (.................)
dr.Adang Bachtiar, MPH, Sc.D (Anggota) (.................)
Dr.dr.Trihono, M.Sc(Anggota) (.................)
Dr.dr.Harimat Hendarwan, M.Kes (Anggota) (.................)
Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS (Anggota) (.................)
Dr. Ede Surya Dharmawan, SKM, MDM (Anggota)(................)
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan, karena atas rahmat-Nya, saya dapat
menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini dilakukan untuk
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar doktor kesehatan
masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak,
sangatlah sulit bagi saya untuk mencapai tahap ini. Oleh karena itu, saya
mengucapkan terima kasih kepada:
1) Prof.dr.Purnawan Junadi, MPH, PhD selaku promotor yang telah
menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam
penyusunan disertasi ini;
2) Prof. dr. Hadi Pratomo, MPH, Dr.PH selaku ko-promotor yang yang
selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan studi bahkan
sebelum beliau menjadi ko-promotor;
3) Dr. drs. Tris Eryando, MA selaku ko-promotor yang membimbing saya
melakukan riset REACH pada tahun 2010 dan 2012;
4) dr. Adang Bachtiar. MPH, Sc.D, selaku pembimbing akademik yang
telah membimbing saya melakukan riset kebijakan daerah untuk
pembangunan kesehatan dan keberdayaan masyarakat;
5) Para penguji yang selalu hadir untuk menguji dan memberikan
masukan yang konstruktif sejak kualifikasi hingga sidang tertutup pra-
promosi disertasi saya;
6) ChildFund Indonesia, UNICEF dan Pemda Kabupaten TTS yang telah
membantu saya untuk memperoleh data dan informasi yang saya
perlukan;
7) Orang tua, adik-adik dan anak-anak saya yang telah memberikan
bantuan dukungan material, moral dan doa; dan
8) Kolega yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan
disertasi ini (tim REACH-TTS, mahasiswa S3 FKM-UI angkatan 2010,
pokja MTBS-M-Kemenkes, tim Monev GiKIA-Kemenkes, aktivis
GKIA, PKBIK-UI, PRES-UI, CHAMPS-UI, IAKMI Pusat).
Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan
semua pihak yang telah membantu. Semoga disertasi ini membawa manfaat
bagi pengembangan ilmu.
Depok, Februari 2014
Penulis
iv
ABSTRAK
Nama : Brian Sriprahastuti
Program Studi : Program Doktor Ilmu Kesehatan
Masyarakat
Judul : Model Utilisasi Layanan Penanganan
Balita Sakit di Masyarakat
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model utilisasi
layanan penanganan balita sakit di masyarakat. Studi ini
dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Sejumlah 5.502 dari 7.675 anak usis 0-59 bulan terlibat
dalam studi ini. Analisis kluster dilakukan untuk
menghasilkan data 40 desa sebagai unit analisis statistik.
Berdasarkan analisis multivariat regresi linier berganda
didapatkan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat dapat
memprediksi utililisasi layanan promotif-preventif (β = 0.355;
R2 = 16%). Secara bersama-sama, tingkat keberdayaan
masyarakat (β = 0.196) dan availabilitas kader (β = 0.678)
dapat memprediksi utilisasi layanan kuratif dengan R2 =
52.5%. Model spasial menunjukkan pola bahwa semakin
tinggi aksesibilitas suatu desa, semakin tinggi utilisasi layanan
di desa tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa upaya
penanganan balita sakit di masyarakat melalui program
MTBS-M relevan untuk diterapkan di banyak daerah di
Indonesia yang masih menghadapi hambatan aksesibilitas
geografis dan availabilitas fasilitas kesehatan.
Kata Kunci: penanganan kasus di masyarakat, balita
sakit, utilisasi layanan, aksesibilitas, akseptabilitas,
availabilitas dan tingkat keberdayaan masyarakat.
v
ABSTRACT
Name : Brian Sriprahastuti
Study Program : Post-graduate Program of Public
Health
Title : Model of Service Utilization on
Community Case Management of
Childhood Illnesses
This studi’s aim is to develop a model of service utilization on
community case management of childhood illnesses. It was
conducted in Central Soutern Timor (CST) district. 5.502 out
of 7.675 children under five years old were involved in this
study. Cluster analysis was done to produce analysis unit of
40 villages to be used for further statistic data processing. In
multivariate of linier regression, we found that the level of
community empowerment can predict the utilization of
promotive-preventive services (β = 0.355; R2 = 16%).
Altogether, the level of community empowerment (β = 0.196)
and the cadre availability (β = 0.678) can predict curative
utilization with R2 = 52.5%. Spatial model shows the patern
that the higher accessibility of village the higher service
utilization will be. This study concludes if delivery service of
community case management of childhood illnesses through
the C-IMCI program is relevant to be implemented in many
areas in Indonesia which have barrier in geographic
accessibility and health facility availability.
Key-words: community case management, childhood
illnesses, service utilization, acceptability, accessibility,
availability and community empowerment level.
1
BAB 1
PENDAHULUAN
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mewakili kabupaten
dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan layanan
kesehatan yang terbatas di antara 22 kabupaten yang ada di
Provinsi NTT (BPS, 2010). Menurut Riskesdas 2007, cakupan
utilisasi layanan penanganan diare, pneumonia dan malaria di
Kabupaten TTS belum mencapai cakupan semesta, sehingga
belum dapat memberikan dampak pada penurunan kematian
balita seperti yang diharapkan (Kemenkes, 2008).
Rendahnya cakupan tersebut menunjukkan adanya barrier
pemanfaatan (utilisasi) layanan kesehatan oleh masyarakat.
Barrier terjadi karena ada kesenjangan pada ketersediaan
tenaga dan komoditas kesehatan, upaya layanan kesehatan,
kebijakan pemerintah, jangkauan geografis, dan penerimaan
masyarakat terhadap layanan kesehatan (Tanahashi, 1978,
Murray & Frenk,-).
Manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat (MTBS-
M) diperkenalkan pertama kali di dunia pada tahun 2001 untuk
mengatasi kendala ketersediaan tenaga kesehatan. Pendekatan
ini memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk
dapat menangani masalah balita sakit dengan memanfaatkan
tenaga sukarela kesehatan masyarakat (Winch dkk, 2002,
Kelley & Black, 2001)
Saat ini ada 215 kader dan 236 motivator di Kabupaten TTS
yang mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan
kuratif dan promotif-preventif balita sakit melalui program
MTBS-M. Kader dan motivator menjadi agen di masyarakat
yang menjembatani penjangkauan layanan penanganan balita
sakit di masyarakat. Pengalaman beberapa negara, program
kelangsungan hidup anak dengan melibatkan kader kesehatan
2
ternyata efektif menurunkan kematian balita (Kelly dkk, 2001,
Andy dkk, 2007), meningkatkan keberdayaan masyarakat
bidang kesehatan (Mack dkk, 2006) dan memberikan hasil
yang positif dalam ketepatan tindakan dan perluasan cakupan
layanan intervensi (Andy dkk, 2007).
Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menghasilkan sebuah model utilisasi layanan penanganan
balita sakit di masyarakat. Secara khusus, tujuan penelitian ini
adalah sbb:
1. Mengembangkan konsep, konstruk, variabel, indikator dan
instrumen pengukuran utilisasi layanan penanganan balita
sakit di masyarakat.
2. Mendapatkan gambaran utilisasi layanan penanganan
balita sakit di masyarakat.
3. Mendapatkan gambaran akseptabilitas masyarakat,
availabilitas puskesmas, availabilitas kader, aksesibilitas
geografis dan tingkat keberdayaan masyarakat dalam
penanganan balita sakit di masyarakat.
4. Memahami hubungan antara akseptabilitas masyarakat,
availabilitas puskesmas, availabilitas kader, aksesibilitas
geografis, tingkat keberdayaan masyarakat dan utilisasi
layanan penanganan balita sakit di masyarakat.
5. Menghasilkan pilihan kebijakan kepada pemangku
kepentingan dalam upaya meningkatkan utilisasi layanan
penanganan balita sakit di masyarakat.
3
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
Menurut model cakupan kesehatan yang diperkenalkan oleh
Tanahashi, cakupan layanan kesehatan diukur dari proporsi
layanan kesehatan yang dimanfaatkan pengguna layanan di
satu wilayah yang menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan.
Rendahnya utilisasi layanan penanganan balita sakit terjadi
karena service output tidak sama dengan service capacity.
Service output adalah cakupan aktual yang dilihat dari jumlah
kasus yang datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan
layanan. Sedangkan service capacity adalah cakupan potensial
yang seharusnya dapat dicapai berdasarkan kapasitas yang
dimiliki oleh insitusi kesehatan setempat (Tanahashi, 1978).
Penchansky dan Thomas (1981) membagi akses menjadi 5
dimensi, yaitu availabilitas, aksesibilitas, akomodasi,
afordabilitas dan akseptabilitas. Aksesibilitas kesehatan lebih
spesifik menggambarkan kemudahan seseorang secara
geografis untuk menjangkau layanan kesehatan (Cromley &
Mc Lafferty, 2002). Penanganan balita sakit di fasilitas dapat
dilayani baik di fasilitas primer (puskesmas dan jaringannya)
maupun fasilitas rujukan (rumah sakit). Aksesibilitas terhadap
layanan penanganan balita sakit didefinisikan sebagai tingkat
kemudahan masyarakat desa menurut dimensi geografis dan
transportasi untuk mendapatkan layanan penanganan balita
sakit di rumah sakit dan puskesmas.
WHO mengatakan bahwa ada 6 komponen sistem kesehatan
yang mempengaruhi pencapaian dampak kesehatan, yaitu:
upaya kesehatan, tenaga kesehatan, sistem informasi
kesehatan, akses terhadap obat, pembiayaan dan pemerintahan.
Penguatan enam komponen ini akan dapat meningkatkan
cakupan akses dan kualitas layanan berupa peningkatan derajat
dan pemerataan layanan kesehatan, layanan kesehatan yang
4
responsif, perlindungan risiko sosial dan keuangan serta
peningkatan efisiensi. (WHO, 2010, Tromp & Baltussen,
2012). Jaminan availabilitas layanan penanganan balita sakit
di masyarakat terjadi jika puskesmas dan kader memiliki
kecukupan tenaga terampil dan komoditas untuk memberikan
layanan sesuai kewenanganannya.
Hambatan yang timbul karena masalah gender dan budaya
berdampak pada kemauan seseorang untuk menggunakan
fasilitas kesehatan serta kenyamanan dan kepuasan untuk
menerima layanan. Hambatan ini menjadi aspek penting yang
mempengaruhi askseptabilitas (Cromley & Mc Lafferty,
2002). Akseptabilitas layanan kesehatan tergantung pada
faktor sosio-demografi yang melatarbelakangi perilaku
pencegahan dan pencarian pengobatan balita sakit. Faktor
sosio-demografi pada penelitian ini diukur dari tingkat
pendidikan ibu, status kesejahteraan keluarga, kepemilikan
jaminan kesehatan dan dilakukannya praktek tradisional sei1.
Partisipasi menjadi prinsip utama dalam Deklarasi Alma-Ata.
Partisipasi dalam pelayanan kesehatan menjadi hak dan
kewajiban seseorang baik individu maupun bersama-sama
(Lawn dkk, 2008, Walley dkk, 2008, Rosato, 2008). Laverack
menerangkan bahwa partisipasi masyarakat ada 8 tingkat.
Masyarakat dikatakan berdaya bila dapat melakukan aksi
perubahan sosial dan kebijakan. Ada tiga kunci kapasitas
masyarakat untuk berdaya yaitu: tingkat keterlibatan
masyarakat; tingkat kompetensi masyarakat; dan tingkat
kendali masyarakat (Laverack, 2007).
1 Sei adalah tradisi orang Timor yang masih banyak dilakukan di Kabupaten TTS. Tradisi Sei dilakukan dengan meletakan bayi baru lahir dan ibu di atas ranjang kayu
yang di bagian bawahnya terdapat bara api. Praktek ini pada umunya dilakukan di
rumah bulat selama 40 hari atau bahkan lebih. Masyarakat percaya bahwa tradisi ini akan membuat ibu dan bayi lebih kuat.
5
Tingkat keberdayaan masyarakat dalam upaya penanganan
balita sakit diukur dari tiga kapasitas tersebut dengan fasilitasi
agen internal (aparat desa, tokoh masyarakat, kader kesehatan)
maupun agen eksternal (petugas kesehatan, lembaga swadaya
masyarakat atau organisasi sipil mayarakat lain).
Diare, pneumonia dan malaria menjadi penyebab kematian
pada balita di Kabupaten TTS. Oralit dan zinc memiliki efikasi
sebesar 88% dan 23% untuk mengatasi kematian akibat diare.
Pengobatan artesunate combined theraphy (ACT) efektif
untuk menurunkan kematian balita akibat malaria sebesar
90%. Antibiotika efektif untuk menurunkan kematian balita
akibat pneumonia sebesar 70% (Rowe dkk, 2011, Sayang dkk,
2009, Gowe, 1997, Alan dkk, 1998, Gouws dkk, 2004, Zeba
dkk, 2005).
.
Penggunaan kelambu berinsektisida/insecticide treated bednet
(ITN) mempunyai efikasi sebesar 55% untuk mencegah balita
sakit malaria. Pemberian ASI eksklusif mempunyai efikasi
45% mencegah pneumonia dan efikasi 31% mencegah diare.
Imunisasi campak mempunyai efikasi 85%, sedangkan
pentavalen (DTP, HepB dan Hib) mempunyai efikasi 18%
untuk mencegah pneumonia (Kerber dkk, 2007).
6
BAB 3
KERANGKA KONSEP
Kerangka konsep penelitian ini dikembangkan dari 4 teori,
yaitu cakupan kesehatan dariTanahashi, the six building block
health system framework dari WHO, the proximate socio
determinant for child survival framework dari Mosley and
Chen serta community-based interaction dari Laverack.
Konsep penelitian ini, bahwa utilisasi layanan penanganan
balita sakit di masyarakat merupakan model hubungan antara
akseptabilitas, availabilitas puskesmas, availabilitas kader,
aksesibilitas geografis dan tingkat keberdayaan masyarakat,
ketersediaan logistik obat, peranan agen eksternal, kebijakan
pembangunan desa dan kebijakan kesehatan secara bersama-
sama (gambar 3.1). Akseptabilitas, aksesibilitas, availabilitas
puskesmas, availabilitas kader dan tingkat keberdayaan
masyarakat dianalisis secara kuantitatif. Kebijakan kesehatan
dan pembangunan desa, peranan agen eksternal dan
ketersedian logistik dianalisis secara kualitatif.
Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian Model Utilisasi
Layanan Penanganan Balita Sakit di Masyarakat
7
BAB 4
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kombinasi kualitatif-
kuantitatif-kualitatif (Sugiyono, 2012). Studi ekologi
dirancang untuk penelitian ini karena lebih mudah, cepat dan
tidak mahal untuk data yang secara umum memang sudah ada
serta sesuai dengan rekomendasi untuk penelitian yang
berkaitan dengan kebijakan (Lubinski & Humphreys, 1996).
Metode kuantitatif pada penelitian ini menggunakan
rancangan potong lintang untuk memotret hubungan antara
variabel bebas dan variabel terikat dalam satu waktu
(Creswell, 1994). Metode kualitatif pada penelitian ini
dilakukan dengan paradigma induktif berdasarkan
kepercayaan bahwa terdapat banyak perspektif yang dapat
diungkapkan dari fenomena sosial dan suara, perasaan dan
persepsi dari partisipan yang menjadi subyek studi (Emzir,
2011).
Metode kualitatif dilakukan melalui diskusi program dan
wawancara mendalam kepada pelaksana program, pemangku
kebijakan dan ibu balita. Metode kuantitatif dilakukan dengan
wawacara terstruktur kepada ibu balita dan kader sebagai
responden. Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan
wawancara, sedangkan wawancara terstruktur dilakukan
dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan
berdasarkan hasil studi kualitatif eksploratori.
Data desa untuk utilisasi layanan dan akseptabilitas diolah dari
data hasil sensus balita di 40 desa. Data desa untuk
aksesibilitas dan availabilitas diolah dari data sekunder hasil
pemetaan ketersediaan layanan kesehatan dan aksesibilitas
geografis. Data tingkat keberdayaan dikumpulkan secara
primer dari kader dan motivator.
8
BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Kelemahan Studi
Studi ini mempunyai keterbatasan desain penelitian cross-
sectional karena tidak dapat melihat pengaruh sebab akibat
antara variabel bebas dan variabel terikat. Recall bias juga
menjadi kelemahan dalam pengumpulan data pada studi ini,
karena responden diminta untuk mengingat kejadian balita
sakit dalam periode 12 bulan terakhir. Penggunaan desa
sebagai unit analisis pada studi ini menyebabkan kesalahan
ekologi (ecology Fallacy), yaitu kesalahan menginterpretasi
karena data individu di agregat-kan menjadi data populasi.
5.2. Gambaran Umum Wilayah Studi
Kabupaten TTS terbagi atas 32 kecamatan dan 240 desa. Pada
tahun 2010, tercatat ada 187 desa berstatus desa dengan tenaga
kesehatan dan 20 dari 26 puskesmas yang memiliki minimal
seorang dokter umum. Studi yang dilakukan oleh PRES-UI
pada tahun 2013 mengkonfirmasi adanya 93 kasus kematian
balita dalam periode 2010 dan 2011.
Studi ini dilakukan di 40 desa dan 14 puskesmas yang menjadi
daerah ujicoba penerapan program MTBS-M (gambar 5.2.1).
Pada tahun 2012, tercatat ada 215 kader dan 237 motivator
menjalankan peranannya untuk melayani 7.675 balita dan
71.748 kepala keluarga di area studi.
9
Gambar 5.2.1. Peta Administrasi Kabupaten TTS, Tahun 2012
10
5.3. Utilisasi Layanan Penanganan Balita Sakit di
Masyarakat
Studi ini menemukan bahwa utilisasi layanan promotif-
preventif dan kuratif penanganan balita sakit di masyarakat
belum mencapai cakupan semesta (universal coverage),
sehingga tujuan program MTBS-M di Kabupaten TTS untuk
menurunkan kematian balita sebesar 20% masih menghadapi
tantangan dalam pencapaiannya. Efikasi intervensi kunci
pencegahan dan pengobatan balita diare, pneumonia dan
malaria dapat tercapai bila cakupan semesta terpenuhi (Baqui
dkk, 2002, Winch dkk, 2008, Mazumder dkk, 2010, Bhutta
dkk, 1999, Bharnagar, 2004, Sazawal, 1997, Lukacik, 2008).
5.3.1. Layanan Promotif-preventif
Layanan promosi-preventif penanganan balita sakit diukur dari
proporsi penggunaan kelambu untuk balita, imunisasi dasar
lengkap dan menyusui ASI eksklusif. Informasi yang didapat
dari ibu balita bahwa perilaku pencegahan balita sakit
dilakukan karena kebiasaan turun temurun untuk perilaku
menyusui ASI eksklusif, penggerakan balita sehat ke
posyandu untuk imunisasi dan secara pasif karena tersedianya
supply yaitu kelambu yang dibagikan gratis. Hal tersebut
menjelaskan hasil studi kuantitatif bahwa 76% balita usia 6-23
bulan mempunyai riwayat mendapatkan ASI eksklusif dan
62% balita tidur menggunakan kelambu.
Proporsi utilisasi layanan pencegahan yang paling rendah
adalah proporsi riwayat imunisasi dasar lengkap pada balita
usia 12-23 bulan (36%) karena perilaku pencegahan balita
sakit dengan imunisasi dipengaruhi ketersediaan layanan
imunisasi di Posyandu. Ibu tidak membawa balita untuk
imunisasi karena alasan geografis dan tidak mengetahui
manfaat imunisasi. Temuan tersebut diperkuat hasil
wawancara yang menemukan bahwa ibu mempunyai
pemahaman yang terbatas tentang jenis, kapan dan manfaat
imunisasi.
11
5.3.2. Layanan Kuratif Balita Sakit
Hasil sensus mencatat 71% balita pernah mengalami kejadian
sakit dengan gejala demam, batuk atau diare dalam setahun
terakhir. Gejala yang paling sering terjadi pada balita sakit
adalah diare dan batuk. Di antara balita sakit yang ditemukan
pada studi ini, 18% diklasifikasikan sebagai pneumonia, 11%
malaria dan 4% disentri.
Cakupan pengobatan diare dengan oralit dan zinc pada studi
ini lebih rendah bila dibandingkan hasil riskesdas 2008 untuk
Kabupaten TTS (Kemenkes, 2008). Kondisi ini terjadi karena
pengobatan diare pada studi ini adalah oralit dan zinc
sedangkan pada riskesdas adalah oralit saja.
Sekalipun program MTBS-M dijalankan di 40 desa studi,
kenyataannya cakupan pengobatan diare (31%), demam (70%)
dan malaria (35%) masih rendah. Hal ini terjadi karena
pemahaman tradisional tentang gejala dan tingkat keparahan
balita sakit mengakibatkan keterlambatan keluarga untuk
mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan.
Masyarakat Timor percaya bahwa sakit yang diderita anggota
keluarga berhubungan dengan dosa orang tua. Ibu
menganggap balita diare tanpa muntah dan balita demam
sebagai hal yang normal. Balita sakit berat diatasi dengan
pengobatan menggunakan ramuan yang terdiri dari bumbu
dapur, ‘urut’, ‘doa bersama’ yang dipimpin oleh diaken atau
penatua2atau naketi
3 yang dipimpin oleh orang yang paling tua
2 Diaken atau penatua adalah ketua jemaat yang ditunjuk gereja untuk
memberikan pelayanan khusus kepada jemaat yang sedang ditimpa
kesusahan. Selain bertugas mendoakan orang sakit, diaken dipercaya
mempunyai keahlian khusus (‘karunia’) untuk “mengurut’ orang sakit yang
bersifat menyembuhkan. 3 Naketi adalah pengakuan dosa orang tua di hadapan anggota keluarga yang
lain dengan tujuan menghapus dosa, karena adanya keyakinan bahwa sakit
12
di dalam keluarga. Ibu mencari pengobatan ke fasilitas
kesehatan jika upaya-upaya pengobatan di atas tidak berhasil
menyembuhkan.
5.4. Model Utilisasi Layanan Penanganan Balita Sakit di
Masyarakat
Penelitian ini menghasilkan tiga model utilisasi layanan
penanganan balita sakit di masyarakat. Ketiga model tersebut
adalah model matematis utilisasi layanan promotif-preventif,
model matematis utilisasi layanan kuratif dan model spasial
utilisasi layanan penanganan balita sakit.
Model matematis utilisasi layanan promotif menghasilkan R2
sebesar 16%. Tingkat keberdayaan masyarakat menjadi
prediktor utilisasi layanan promotif-preventif balita sakit di
masyarakat. Setiap kenaikan satu unit skor tingkat
keberdayaan masyarakat akan menaikan skor utilisasi layanan
promosi sebesar 0,355.
Model matematis utilisasi layanan kuratif menghasilkan R2
sebesar 52,5%. Availabilitas kader dan tingkat keberdayaan
masyarakat menjadi prediktor utilisasi layanan kuratif balita
sakit di masyarakat. Setiap kenaikan skor availabilitas kader
sebesar 1 unit akan menyebabkan kenaikan skor utilisasi
layanan kuratif sebesar 0,678 unit jika variabel tingkat
keberdayaan masyarakat dikendalikan. Setiap kenaikan skor
tingkat keberdayaan masyarakat sebesar 1 unit akan
menyebabkan kenaikan skor utilisasi layanan kuratif sebesar
0,196 unit jika variabel availabilitas kader dikendalikan.
Penelitian ini membuktikan bahwa availabilitas kader
mempunyai hubungan yang kuat (r=0,7; p<0.05) dengan
utilisasi layanan kuratif. Ada 5 indikiator availabilitas kader
berat atau tidak sembuh terjadi karena dosa yang dilakukan orang tua di
masa lampau.
13
yaitu: ketersediaan fasilitas (panduan, algoritme, ruang
periksa), ketersediaan alat dan obat (sesuai otoritas kader),
keterampilan kader (untuk mengklasifikasikan gejala balita
sakit dan tatalaksananya), pendampingan untuk kader
(pembekalan, penyegaran dan pertemuan dengan
puskesmas/pembina desa), pencatatan dan pelaporan
(keterampilan mengisi dan ketersediaan formulir).
Hubungan yang bermakna juga ditemukan antara tingkat
keberdayaan masyarakat dan utilisasi layanan promotif (r=0,4;
p<0,05). Tingkat kendali masyarakat mempunyai skor
terendah dibandingkan tingkat keterlibatan dan tingkat
kompetensi masyarakat. Tingkat kendali masyarakat berkaitan
dengan kapasitas masyarakat untuk mengambil keputusan
keberlanjutan upaya penanganan balita sakit di masyarakat.
Kapasitas tersebut meliputi pengambil keputusan untuk
menghentikan upaya penanganan balita sakit di masyarakat
jika sudah tidak dibutuhkan, melestarikan jika masih relevan
untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat atau
memperluas untuk menjangkau lebih banyak balita. Kapasitas
ini termasuk juga kemampuan untuk memobilisasi sumber
daya untuk keberlanjutan upaya tersebut.
Model spasial hubungan antara aksesibilitas dan utilisasi
layanan penanganan balita sakit di masyarakat dijelaskan
berdasarkan studi kasus diare. Gambar 5.4.1 memperlihatkan
bahwa semakin tinggi aksesibilitas masyarakat desa untuk
menjangkau layanan maka semakin tinggi utilisasi layanan
penanganan balita sakit di masyarakat. Jangkauan layanan
digambarkan dengan buffer sejauh radius 5 kilometer dari titik
koordinat puskesmas dan buffer sejauh radius 1 kilometer dari
titik koordinat kader. Utilisasi layanan digambarkan sebagai
gradasi pola warna hijau di wilayah desa studi. Semakin gelap
warna yang dihasilkan berarti semakin tinggi utilisasinya.
14
Gambar 5.4.1. Peta Jangkauan Aksesibilitas Layanan Penanganan Balita Sakit di Kabupaten TTS, 2012
15
Penelitian ini tidak berhasil membuktikan kemaknaan
hubungan secara statistik antara variabel akseptabilitas dan
availabilitas puskesmas terhadap utilisasi layanan, padahal
secara substantif hubungan tersebut ada. Hubungan antara
availabilitas puskesmas dan akseptabilitas dengan utilisasi
layanan penanganan balita sakit dijelaskan berdasarkan kurva
operasional pada grafik cakupan kesehatan model Tanahashi.
Analisis bottle-neck dilakukan dengan studi kasus malaria.
Gambar 5.4.2 memperlihatkan bahwa kapasitas puskesmas
untuk menangani kasus malaria cukup tinggi, tetapi terhambat
karena rendahnya aksesibilitas, akseptabilitas dan kontak
tenaga kesehatan. Hal ini menyebabkan utilisasi layanan
penanganan balita sakit untuk kasus malaria menjadi rendah.
Gambar 5.4.2. Cakupan Utilisasi Layanan Penanganan Balita
Sakit (Studi Kasus Malaria)
Utilisasi layanan kuratif dan promotif penanganan kasus
malaria sangat tergantung pada availabilitas layanan
puskesmas. Penanganan kasus malaria hanya bisa dilakukan di
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
Skor Pengetahuan Pusk_Gejala
Skor Pengetahuan Pusk_Ttlksn
Skor Pusk_RDT
Skor Pusk_Obat Malaria
Jangkauan Puskesmas
Kepemilikan Jamkes
Pendidikan Ibu
Tradisi (sei)
Kontak Nakes
Pengobatan Malaria
16
puskesmas. Pemeriksaan darah dengan Rapid Diagnostic Test
(RDT) menjadi prosedur yang harus dilakukan sebelum
mengklasifikasikan demam menjadi malaria. Metode RDT
bersifat invasif sehingga tidak bisa dikerjakan oleh kader.
ACT sebagai anti-malaria pilihan juga berada di luar
kewewenangan kader. Peranan kader untuk penanganan
malaria hanya pada penjaringan dan rujukan kasus demam.
Penelitian ini menemukan bahwa akseptabilitas keluarga di
area studi kurang mendukung balita sakit untuk mendapatkan
layanan penanganan balita sakit yang tepat. Hal tersebut
disimpulkan dari fakta bahwa hanya 22% balita mempunyai
ibu berpendidikan baik, 39% balita mempunyai keluarga
dengan status kesejahteraan baik dan 82% keluarga masih
memegang kuat tradisi (kebiasaan melakukan sei).
Hubungan antara akseptabilitas dengan utilisasi layanan tidak
dapat dibutikan secara statistik, tetapi dapat dijelaskan secara
substantif dari hasil analisi studi kualitatif. Pendidikan ibu
yang rendah menyebabkan ibu tidak mampu membuat
keputusan yang terbaik bagi balita sakit. Status kesejahteraan
keluarga yang rendah membuat ibu tergantung secara finansial
kepada suami sebagai pencari nafkah. Kepatuhan terhadap
tradisi memperkuat dominasi ibu mertua dan laki-laki di dalam
keluarga. Pengobatan dengan ramuan, urut, doa dan naketi
adalah contoh perilaku yang masih banyak dilakukan oleh ibu
balita sebagai upaya penanganan balita sakit di masyarakat.
5.5. Upaya Penanganan Balita Sakit di Masyarakat
5.5.1. Program Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis
Masyarakat
Algoritme MTBS-M dibuat sebagai instrumen (alat kerja)
kader dalam memberikan layanan pengobatan balita sakit.
Algoritme berisikan alur untuk mengenali gejala dan
mengklasifikasikan balita sakit, saran tindakan kader dan
pemberian nasehat kepada ibu balita. Algoritme dirancang
17
dengan menggunakan simbol gambar dan warna, sehingga
mudah untuk difahami kader dengan latar belakang pendidikan
formal yang rendah sekalipun.
Penjaminan mutu layanan kader dilakukan melalui mekanisme
supervisi suportif. Daftar tilik dibuat sebagai instrumen untuk
memastikan kader dapat mempertahankan kualitas
layanannya. Supervisi terdiri dari lima komponen yaitu
fasilitas, alat dan obat, keterampilan, pendampingan dan
pencatatan dan pelaporan. Kader dinyatakan mampu untuk
memberikan layanan bila mencapai nilai minimum 80% dari
harapan. Kader dengan nilai kurang dari 60% dinyatakan
gugur sebagai kader MTBS-M. Kader dengan nilai 60%-80%
boleh memberikan layanan dengan supervisi intensif hingga
mencapai nilai minimum yang diharapkan.
Ada 3 mekanisme pendampingan untuk jaminan mutu.
Pendampingan utama dilakukan oleh supervisor puskesmas
melalui kunjungan rumah kader. Pendampingan kedua
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau supervisor
puskesmas lainnya melalui mekanisme peer-review.
Pedampingan ketiga dilakukan oleh local technical facilitator
(LTF) yang ditugaskan khusus untuk melakukan supervisi
langsung kepada kader.
Pencatatan dan pelaporan menjadi proses yang penting. Kartu
balita sakit (KBS) dibuat untuk memudahkan kader mencatat
hasil penilaian balita sakit. Kartu ini terdiri atas 5 bagian, yaitu
identitas balita, klasifikasi, pengobatan, tindak lanjut dan
observasi. Selain KBS, terdapat juga formulir stok dan
permintaan obat. Salinan KBS dan formulir obat diserahkan
setiap bulan kepada pembina desa bersamaan dengan hari
layanan posyandu. Mekanisme ini berhasil membangun
kepercayaan tenaga kesehatan terhadap kemampuan kader
serta membina komunikasi yang baik diantara keduanya.
18
Musyawarah desa untuk rujukan balita sakit di masyarakat
dilakukan sebagai bagian dari proses menerapkan revolusi
KIA di 40 desa. Hanya 4 desa yang telah memiliki peraturan
tertulis tentang desa siaga, tiga diantaranya dapat dibuktikan
dengan keberadaan dokumen. Tiga puluh (30) desa
menyatakan bahwa ada proses musyawarah desa yang
melibatkan keterwakilan perempuan dan laki-laki, sosialisasi
tentang revolusi KIA serta menyepakati salah satu kewajiban
keluarga untuk membawa balita sakit ke puskesmas dan atau
kader MTBS-M.
Hasil dari musyawarah desa adalah rencana aksi masyarakat
(RAM) serta kesepakatan desa yang dituangkan menjadi
produk kebijakan desa berupa Surat Keputusan Kepala Desa
atau Peraturan Desa. Proses ini relevan dengan pendapat
Labonte dalam empowerment continuum model bahwa
pemberdayaan masyarakat adalah proses membangun
kapasitas individu, kelompok dan masyarakat untuk
melakukan aksi sosial dan kebijakan dalam upaya
memecahkan masalah bersama melalui pengendalian sumber
daya (Clark & Krupa, 2002, Labonte, 2008, Laverack, 2007).
Tidak ada bukti bahwa 40 desa studi memiliki RAM tentang
upaya penanganan balita sakit di masyarakat sebagai bagian
dari rencana pembangunan desa, sehingga tidak ada desa yang
mendapatkan alokasi ADD untuk MTBS-M. PKK Kabupaten,
puskesmas dan Sanggar Suara Perempuan mengambil alih
peran tersebut dengan memfasilitasi desa untuk membentuk
kelompok Nekaf Mese Paloli Li’ana4 (NMPL) sebagai bentuk
inisiatif pengorganisasian masyarakat untuk upaya penanganan
balita sakit di masyarakat.
4 Nekaf Mese Paloli Li’ana diterjemahkan sebagai Satu Hati Merawat Anak adalah kelompok
bentukan PKK di tingkat desa yang beranggotakan ibu balita. Kelompok ini secara rutin
melakukan pertemuan di posyandu dengan dipimpin motivator yang direkrut dan dilatih oleh PKK
kabupaten dan kecamatan. Media konseling kelompok mempergunakan Lembar Balik yang
dikembangkan secara partisipatif oleh anggota PKK kabupaten dan kecamatan.
19
5.5.2. Agen Perubahan di Masyarakat
Pelaksana upaya penanganan balita sakit di masyarakat yang
diinisiasi oleh Puskesmas, PKK Kabupaten atau Sanggar
Suara Perempuan (SSP) adalah kader dan motivator.
Pemilihan dan pelatihan kader dilakukan oleh Puskesmas.
Seleksi dan pelatihan motivator dilakukan oleh PKK.
Pendanaan dan pendampingan kader dan motivator dilakukan
oleh UNICEF dan ChildFund melalui SSP. Puskesmas dan
PKK memainkan peranan sebagai governance holder. SSP,
ChildFund dan UNICEF memainkan peranan sebagai business
holder. Kader dan motivator memainkan peranan sebagai
knowledge holder.
Secara struktural, kader tidak berada dibawah Puskesmas,
tetapi sebagai konsekuensi teknis, kader diharuskan
melaporkan temuan kasus balita sakit dan layanan yang
diberikan kepada Puskesmas melalui pembina desa.
Puskesmas juga berkewajiban untuk melakukan supervisi ke
rumah kader, memenuhi kebutuhan logistik kader serta
memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kader.
PKK bukan organ pemerintah, tetapi secara politis PKK
mempunyai kekuatan jaringan hingga ke desa karena ketua
TP-PKK secara otomatis adalah istri kepala pemerintahan di
jajaran Kementerian Dalam Negeri hingga Kepala Desa.
Motivator desa dipilih oleh PKK Kecamatan dan Kabupaten
dari ibu-ibu balita yang secara sukarela menawarkan diri.
Pemantauan kinerja motivator dan pelaksanaan kelompok
NMPL dilakukan oleh PKK Kabupaten dan PKK Kecamatan.
Menambah kapasitas kader dan motivator dengan kemampuan
baru untuk memberikan layanan kuratif dan promotif
penanganan balita sakit memotivasi kader dan motivator untuk
terus melayani masyarakat. Peranan baru tersebut membuat
kader merasa dibutuhkan masyarakat, dipercaya pemerintah
20
desa dan mendorong kader untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat. Program ini berhasil memposisikan kader sebagai role
model masyarakat dengan perilaku hidup bersih dan sehat.
5.5.3 Kebijakan Upaya Penanganan Balita Sakit di
Masyarakat
Perlindungan anak dalam semua aspeknya merupakan bagian
dari kegiatan pembangunan nasional untuk memajukan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban
memastikan semua anak mendapatkan perlindungan dan
jaminan sosial. Kewajiban tersebut melekat pada satuan kerja
perangkat daerah yang membidangi kesehatan, sosial,
pendidikan, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan
masyarakat. Masyarakat dan unsur-unsurnya bertanggung
jawab untuk memastikan pemerintah melakukan kewajibannya
termasuk memberikan alternatif solusi sebagai respon atas
keterbatasan dan kekhususan daerah. Falsafah Pancasila, UUD
1945 amendeman tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan UU No.36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menjadi payung hukum konstitusi pemenuhan hak balita untuk
hidup dan sehat tanpa diskriminasi akibat adanya hambatan
geografis untuk menjangkau layanan dan ketersediaan fasilitas
kesehatan.
Posyandu dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam memperoleh layanan sosial dasar secara
terpadu. Layanan kesehatan dasar di posyandu
diselenggarakan oleh kader posyandu dengan pembinaan
teknis puskesmas. Indonesia mempunyai pengalaman
menerapkan program yang memberikan otoritas pengelolaan
obat dan layanan pengobatan oleh kader. Pemberian peran
kepada kader terbukti dapat mendekatkan layanan kuratif
balita sakit pada kondisi masyarakat tidak mampu mengakses
fasilitas kesehatan. Pembentukan warung obat desa (WOD)
21
sebagai bentuk layanan yang terintegrasi dengan posyandu
relevan untuk diterapkan berdampingan dengan penerapan
program MTBS-M. PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pusat dan Daerah, Permendagri No 19 Tahun 2011
tentang Integrasi Layanan Sosial Dasar di Posyandu,
Permendagri No.66 Tahun 2008 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa, Permenkes No.70 Tahun 2013 tentang
Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit di Masyarakat,
Kepmenkes No.983 Tahun 2004 tentang Warung Obat Desa
(WOD), dan Kepmenkes No.747 Tahun 2007 tentang Pos
Kesehatan Desa menjamin operasionalisasi upaya penanganan
balita sakit di masyarakat.
Peraturan Gubernur NTT No. 42 tahun 2009 tentang Revolusi
KIA mengatur arah pembangunan semua kabupaten di
Provinsi NTT untuk memenuhi fasilitas kesehatan yang
memadai dan siaga untuk memberikan layanan KIA.
Pemerintah Kabupaten TTS telah merancang peraturan daerah
untuk Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA)
sebagai respon terhadap Peraturan Gubernur tersebut. Menurut
salah seorang informan, rancangan Perda KIBBLA masih
dalam proses didaftarkan untuk dibahas oleh DPRD
Kabupaten TTS. Perda KIBBLA TTS mengatur kewajiban
puskesmas untuk menerapkan MTBS dan kewajiban keluarga
membawa balita sakit untuk berobat ke posyandu atau fasilitas
kesehatan. Sekalipun masih ditemukan inkoknsistensi pada
beberapa pasal terkait MTBS, perda ini belum mengatur hal-
hal yang berkaitan dengan MTBS-M, padahal penentuan desa
yang memenuhi kriteria hambatan aksesibilitas dan
availabilitas layanan; hak dan kewajiban kader dan motivator;
fungsi supervisi untuk jaminan mutu layanan diperlukan untuk
kenyamanan dan keamanan semua pihak yang berkepentingan.
22
BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
a) Studi ini menghasilkan instrumen pengukuran utilisasi
layanan penanganan balita sakit di masyarakat. Instrumen
tersebut berupa kuesioner yang terdiri atas kuesioner
rumah tangga, kuesioner profil desa dan kuesoner
ketersediaan layanan puskesmas.
b) Enam (6) indikator pengukuran utilisasi layanan
penanganan balita sakit di masyarakat masih berada di
bawah cakupan semesta (90%). Kabupaten TTS masih
menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target
penurunan Angka Kematian Balita sebesar 20%.
c) Enam indikator pengukuran utilisasi layanan penanganan
balita sakit di masyarakat adalah: 1) skor pemberian oralit
dan zinc untuk kasus diare, 2) skor pemberian parasetamol
untuk kasus demam, 3) skor pemberian ACT untuk kasus
malaria, 4) skor balita mendapatkan ASI eksklusif, 5) skor
balita mendapatkan imunisasi lengkap, dan 6) skor balita
tidur menggunakan kelambu.
d) Ada hubungan yang kuat (r=0,7; p<0,05) antara
availabilitas kader dan utilisasi layanan kuratif. Ada
hubungan yang cukup kuat (r=0,4; p<0,05) antara tingkat
keberdayaan masyarakat dan utilisasi layanan promotif-
preventif balita sakit.
e) Analisis bottle-neck digunakan untuk menjelaskan adanya
hubungan antara availabilitas puskesmas, akseptabilitas
dan aksesibilitas terhadap utilisasi layanan melalui studi
kasus malaria.
f) Studi ini menghasilkan tiga model, yaitu:
YUtilisasi Promotif = 41,142+ 0,355*Tingkat Keberdayaan
Masyarakat + ɛ (R2=16%)………………………….(1)
23
YUtilisasi Kuratif = 11,344 + 0,678*Availabilitas Kader +
0,196*Tingkat Keberdayaan Masyarakat + ɛ
(R2=52,5%)…………………………………………(2)
Model spasial: semakin tinggi aksesibilitas suatu
wilayah, akan semakin tinggi utilisasi layanan
penanganan balita sakit di masyarakat…………....(3)
6.2. Saran
a) Pemerintah Pusat disarankan untuk membuat Peraturan
Pemerintah yang mewajibkan penerapan MTBS sebagai
standar pelayanan minimal penanganan balita sakit di
fasilitas kesehatan dan penerapan MTBS-M di desa yang
memiliki hambatan geografis dan keterbatasan
ketersediaan fasilitas kesehatan.
b) Pemerintah Daerah Kabupaten TTS disarankan untuk
mengkaji ulang isi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Kabupaten TTS tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir
dan Anak (KIBBLA), agar didalamnya mengatur juga
kewajiban Puskesmas untuk melakukan supervisi; hak dan
kewajiban kader dalam upaya kuratif terbatas serta
kerjasama lintas sektor dalam upaya penanganan balita
sakit di masyarakat.
c) Pemerintah Daerah disarankan untuk mengalokasikan
Anggaran Daerah untuk penyediaan sumber daya (tenaga
terampil, fasilitas alat dan bahan diagnostik, obat-obatan,
ruang konseling, fasilitas pencatatan dan pelaporan dll)
sesuai dengan perhitungan perkiraan kasus balita sakit.
d) Dinas Kesehatan Kabupaten disarankan untuk melakukan
pemetaan aksesibilitas dan availabilitas layanan kesehatan
tingkat desa sebagai masukan kepada Kepala Daerah
tentang desa-desa yang memenuhi kriteria untuk
menerapkan MTBS-M.
e) Dinas Kesehatan Kabupaten disarankan untuk melakukan
supervisi penerapan MTBS di puskesmas serta supervisi
24
kapasitas supervisor puskesmas untuk melakukan
supervisi MTBS-M ke rumah kader.
f) Puskesmas disarankan untuk mengoptimalkan integrasi
layanan puskesmas keliling, layanan kesehatan di
Posyandu dan supervisi ke rumah kader MTBS-M.
g) Puskesmas disarankan untuk memastikan tidak terjadi
kekosongan stock parasetamol, zinc, oralit, kotrimokzasol,
RDT, ACT di tingkat puskesmas dan di tingkat kader
sesuai kewenangan berdasarkan analisis kebutuhan desa.
h) Pemerintah desa di 36 desa didorong untuk membuat
peraturan desa tentang desa siaga, yang didalamnya
mengatur juga upaya penanganan balita sakit di
masyarakat, dilakukannya analisis masalah balita sakit
pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa
serta mengalokasikan anggaran dana desa (ADD) untuk
upaya penanganan balita sakit di masyarakat.
i) Puskesmas dan Pemerintah Desa disarankan untuk
bersama-sama mengupayakan berfungsinya poskesdes dan
warung obat desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip
keberdayaan masyarakat.
j) Sanggar Suara Perempuan, ChildFund dan UNICEF
disarankan untuk memastikan terjadinya transfer kapasitas
upaya penanganan balita sakit di masyarakat kepada
kader, motivator, Pemerintah Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa untuk aksi perubahan sosial dan
kebijakan desa.
k) Lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil
pendamping masyarakat disarankan untuk mereplikasi
program MTBS-M di daerah-daerah dengan hambatan
aksesibilitas dan availabilitas fasilitas kesehatan.
l) Penelitian lebih lanjut disarankan untuk dilakukan dengan
melakukan perbaikan pada pengukuran variabel
akseptabilitas dan aksesibilitas; mencakup sampel yang
lebih banyak dengan memperhatikan variasi puskesmas
dan kabupaten; serta menggunakan analisis multilevel
untuk menghindari kesalahan ekologi.
25
DAFTAR PUSTAKA
Alan, S., Rudy, R. & James, C., 1998. Impact of a case
management protocal for childhood pneumonia in a
rural Zambian hospital. Annals of Tropical
Paediatrics, 18, 155.
Andy, H., et al., 2007. Achieving child survival goals:
potential contribution of community health workers.
The Lancet, 369, 2121.
Baqui, A. H., et all., 2002. Effect of zinc supplementation
started during diarrhoea on morbidity and mortality in
Bangladeshi children: Community randomised trial /
Commentary. British Medical Journal, 325, 1059-
1059.
Bhatnagar, S. et all., 2004. Zinc with oral rehydration therapy
reduces stool output and duration of diarrhea in
hospitalized children: A Randomized Controlled Trial.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition,
38, 6.
Bhutta, Ahmed Z., Nizami Shaikh Q & Isani, Z., 1999. Zinc
supplementation in malnourished children with
Persistent Diarrhea in Pakistan. Pediatrics 39.
BPS, 2010. Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam angka
Tahun 2009.
Clark, C. & Krupa, T., 2002. Reflections on empowerment in
community mental health: Giving shape to an elusive
idea. Psychiatric Rehabilitation Journal, 25, 341-349.
Creswell, J. W. (ed.) 1994. Research design: qualitative and
quantitative approach, Thousand Oaks, London, New
Delhi: Sage Publication.
Cromley, E. K. & Mc Lafferty, S. L., 2002. Analysing access
to health services. GIS and Public Health,New York,
London: The Guilford Press.
Emzir, 2011. Metodologi penelitian kualitatif. Analisis Data.
Jakarta: Rajagrafindo Persada.
26
Gouws, E., et all., 2004. Improving antimicrobial use among
health workers in firstlevel facilities: results from the
multi-country evaluation of the integrated
management of childhood ilness strategy. World
Health Organization. Bulletin of the World Health
Organization, 82, 509-15.
Gove, S., 1997. Integrated management of childhood illness:
conclusions. World Health Organization. Bulletin of
the World Health Organization, 75, 119.
Kelley, L. M. & Black, R. E., 2001. Research to support HH
and C-IMCI.
Kelly, J. M., et all., 2001. Community health worker
performance in the management of multiple childhood
illnesses: Siaya District, Kenya, 1997-2001. American
Journal of Public Health, 91, 1617-1617-24.
Kemenkes, 2008a. Riset kesehatan dasar Tahun 2007. Jakarta:
Litbangkes.
Kemenkes, 2008b. Riset kesehatan dasar provinsi NTT Tahun
2008. Jakarta: Litbangkes
Kerber, K. J., et all., 2007. Continuum of care for maternal,
newborn and child health: from Slogan to Service
Delivery. Lancet, 370: 1358-69.
Labonte, R., Laverack, G. & Baum, F., 2008. Health
promotion in action. From Local to Global
Empowerment. London: Plagrave Macmillan.
Laverack, G., 2007. Health Promotion Practice. Building
Empowered Community. London: Open University
Press.
Lawn, J. E., et all., 2008. Alma-Ata: Rebirth and revision
1:alma-Ata 30 years on: revolutionary, relevant, and
time to revitalise. The Lancet 372.
Lukacik, M., 2008. A Meta-analysis of the effects of oral zinc
in the Treatment of Acute and Persistent Diarrhea.
Pediatrics, Vol 121, 10.
Mack, M., Uken, R. & Powers, J., 2006. People Improving the
Community's Health: community health workers as
27
agents of change. Journal of Health Care for the Poor
and Underserved, 17, 16-25.
Mazumder, S., et all., 2010. Effectiveness of zinc
supplementation plus oral rehydration salts for
diarrhoea in infants aged less than 6 months in
Haryana State, India. World Health Organization.
Bulletin of the World Health Organization, 88, 754.
Murray, C. J. & Frenk, J. -., A WHO framework for health
system performance assessment. World Health
Organization.
Rosato, M., et all., 2008. Alma-Ata: Rebirth and Revision 5:
Community participation: lessons for maternal,
newborn, and child health. The Lancet, 372, 962-71.
Rowe, A., et all., 2011. Impact of a malaria-control project in
Benin That Included the integrated management of
Cchildhood illness strategy. American Journal of
Public Health, 101, 2333-2341.
Sayang, C., et all., 2009. Treatment of malaria from
monotherapy to artemisinin-based combination
therapy by health professionals in urban health
facilities in Yaoundé, central province, Cameroon.
Malaria Journal 8, 6.
Sazawal, S., 1997. Efficacy of zinc supplementation in
reducing the incidence and prevalence of acute
diarrhea-a community-based, double-blind, controlled
trial. Am J Clinical Nutrition Vol. 66, 5.
Sugiyono, 2012. Metode penelitian kombinasi (mixed
mthode). In: Sutopo (ed.). Bandung: Alfabeta CV.
Sunil, S. E. A., 1995. Zinc suplementation in young children
with acute diarrhea in India. The New England
Journal of Medicine, Vol. 333 No. 13.
Tanahashi, T., 1978. Health service coverage and its
evaluation. Bulletin of the World Health Organization,
56, 8.
28
Tromp, N. & Baltussen, R., 2012. Mapping of multiple criteria
for priority setting of health interventions: an aid for
decision makers. BMC Health Services Research.
Walley, J., et all., 2008. Alma-Ata: rebirth and revision 8:
Primary health care: making Alma-Ata a reality. The
Lancet.
White, N. J., 2004. Antimalarial drug resistance. The Journal
of Clinical Investigation Volume 113, 9.
WHO, 2010. Monitoring the Building Block of Health
Systems: A Handbook of indicators and their
measurement strategies.
Winch, P. J., et all., 2008. Operational issues and trends
associated with the pilot introduction of zinc for
childhood diarrhoea in Bougouni District, Mali.
Journal of Health, Population and Nutrition, 26, 151-
151-62.
Winch, P. J., et all., 2002. An implementation framework for
HH and CIMCI. Health Policy and Planning.
Zeba, A. R., et all., 2005. Randomized controlled trial of
standard versus double dose cotrimoxazole for
childhood pneumonia in Pakistan. World Health
Organization. Bulletin of the World Health
Organization, 83, 10.
Peraturan Perundang-undangan
Nasional
UUD RI 1945 amendemen tahun 2000
UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU RI No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
29
PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan
Daerah
Permendagri No.66 Tahun 2008 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa
Permendagri No 19 Tahun 2011 tentang Integrasi Layanan
Sosial Dasar di Posyandu
Permenkes No.70 Tahun 2013 tentang Penerapan Manajemen
Terpadu Balita Sakit di Masyarakat
Kepmenkes No.983 Tahun 2004 tentang Warung Obat Desa
Kepmenkes No.747 Tahun 2007 tentang Pos Kesehatan Desa
Provinsi NTT
Peraturan Gubernur NTT No. 42 tahun 2009 tentang
Revolusi KIA
Kabupaten TTS
Peraturan Daerah Kabupaten TTS tentang Pelayanan
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Bawah Lima
Tahun (Rancangan), 2013
30
CURRICULUM VITAE
Brian Sriprahastuti holds over 17 years of experience working
on health programming in Indonesia, particularly issues
around maternal, newborn and child health.
Professional Experiences:
Project Manager – REACH/Health Program Manager,
ChildFund International, Indonesia, January 2011 – Present
Mobilizes resources effectively to achieve the project goal
respect to the approved planning and budget
Develops training modules, IEC materials, and other
relevant capacity building instruments (supervision
instrument, data management software etc);
Works with a research institution to design and implement
research relevant to the project;
Advocates to the national and local governments for
support and adoption of the community case management
approach to diarrhea, pneumonia, and malaria;
Builds a network with key stakeholders of the national
working group for Community-based Integrated
Management of Childhood Illnesses (C-IMCI) and the
MCHN partnership;
Brian Sriprahastuti
Address:
Jl. Holis, No. 214 G, Bandung – 40212,
Indonesia
Phone: +62-22-6076704; +62-08122012641
e-mail: [email protected]
skype:briansriprahastuti
31
Senior Program Manager, ChildFund International,
Indonesia, July 2010 – December 2010
Supported the National Director during organizational
restructuring and project clustering to ensure better
program management and effectiveness;
Developed the program component of the organization’s
Annual Operating Plan;
Facilitated partnership development;
Supervised 2 zonal offices on managing sponsor
relationship programs consisting of 16 project clusters in
8 provinces;
Represented the organization at coordination meetings
with the Ministry of Social Affairs.
Technical Specialist Consultant, ChildFund International,
Indonesia, January 2010 – June 2010
Conducted a technical assessment in 3 proposed districts
for a child survival program and aided project design and
proposal development;
Liaised with donor for proposal submission and
negotiation;
Represented the organization at national-level meetings
with the Ministry of Health.
Health Specialist, UNICEF, Indonesia, July 2006 –
December 2009
Served as technical advisor to 4 District Health Offices in
West Java for the implementation of the Improving
Maternal Health in Indonesia (IMHI) Program funded by
DFID;
Reviewed partner’s Annual Work Plans and other
administrative documents;
Effectively mobilized resources to achieve the project
goal;
Provided inputs for donor reports.
32
Emergency Health Officer, UNICEF, Indonesia, June 2006
– July 2006
Conducted assessments on IYCF practices following
emergency caused by earthquakes;
Analyzed data collected by Gadjahmada University and
INGOs/NGOs on child health and nutrition for advocacy
purposes;
Mobilized resources for emergency response support in
the health sector.
Emergency Health Officer, UNICEF, Indonesia, January
2005 – March 2006
Supported the Ministry of Health to develop an IMCI
training system in Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, and
Aceh Utara;
Supported the PHO for the adoption and implementation
of EONC in 24 puskesmas and 11 district hospitals;
Oversaw the distribution of supplies for midwives to
support midwifery service and newborn care.
Assistant Program Officer, UNICEF, Indonesia, October
2002 – October 2003
Facilitated 4 District Health Offices in West Java for the
implementation of Safe Motherhood Program funded by
AusAID;
Reviewed partner’s Annual Work Plans and other
administrative documents;
Effectively mobilized resources to achieve the project
goal.
Health Program Coordinator, Catholic Relief Services,
Indonesia, November 2000 – August 2001
Supported implementation of Interfaith Assistance
Program – Transitional Activities Program in Central
Java funded by USAID.
33
Supplementary Feeding Program Supervisor, Catholic Relief
Services, Indonesia, November 1999 - December 2000
Supported implementation of Central Java Emergency
Program funded by USAID.
Medical Officer, Ministry of Health, Indonesia, August 1996
– July 1999
Provided health services in Community Health Centers
(puskesmas) in Yogyakarta.
Education:
Doctorate program in public health (2014):
Universitas Indonesia (Depok, Indonesia).
Master’s Degree in Public Health (2009):
Universitas Gajah Mada (Jogjakarta, Indonesia).
Medical Doctor (1994):
Universitas Padjadjaran (Bandung, Indonesia)
Languages:
Indonesia: Native
English: Fluent
Javanese: Fluent
Sundanese: Fluent
Research:
National evaluation of in-service midwifery training in
Indonesia, Qualitative Study, 2004
Efektivitas Konseling Kelompok dan Pendidikan Sebaya
Remaja Putri dalam Pencegahan Anemia, Studi
Kuantitatif, 2009
Motivasi Ibu untuk Pemanfaatan Puskesmas di Kabupaten
TTS, Studi Kualitatif, 2010
Persepsi Masyarakat Miskin terhadap Jamkesmas, Studi
Kualitatif, 2010
34
Strategi Komunikasi Kesehatan untuk Perubahan Perilaku
Pencegahan Balita Sakit di Kabupaten TTS, 2010
Analisis Situasi Kesehatan Balita di Kabupaten TTS, Studi
Pustaka, 2010
Pengobatan Balita Sakit di Daerah dengan Keterbatasan
Akses, Naskah Akademik, 2011
Surfaid Project Evaluation in Nias, Qualitative Study,
2012
Tinjauan Tengah Waktu Pencapaian Rencana Strategis
Dirjen GiKIA, Studi Kualitatif-Kuantitatif, 2013
Perspektif Peran Serta Masyarakat Sipil untuk
Keberhasilan Program KIA, Studi Kualitatif, on-going
Publications:
Evaluation of Midwifery In-service Training in Indonesia,
WHO-UNICEF-UNFPA-World Bank, Co-writer, 2005
Manajemen Terpadu Balita Sakit (Integrated Management
Childhood Illnesses), Revised Module, MoH, WHO,
UNICEF, Save The Children, Contributor, 2008.
Pemanasan Global dan Kesehatan (Global Warming and
Health), article, author, Pikiran Rakyat, 24 November,
2010.
Buku Pedoman Perawatan Esensial Bayi Baru Lahir
(National Guidelines on Essential Newborn Care), MoH,
WHO, UNICEF, Save The Children; Contributor, 2011
Analisis Situasi dan Upaya Perbaikan Gizi di Kabupaten
Garut tahun 2008, penulis ke-2, 2012
Buku Pedoman Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita
Sakit Berbasis Masyarakat (Community based Integrated
Management Childhood Illnesses), MoH; co-writer, 2013