8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
1/82
BAB I
FUNGSI PEMERINTAH
Merupakan suatu kewajiban pemerintah (negara) dalam penyediaan barang-barang publik. Tetapi diperlukan transparansi dan kerjasama yang
bertanggungjawab antapelaku ekonomi…
1.1. Pendahuluan
Perekonomian di suatu negara berjalan karena didukung oleh para pelaku
ekonomi yang memiliki kekuatan tersendiri. Para pelaku ekonomi yang sering kita
ketahui adalah entitas Konsumen sebagai pemilik faktor-faktor produksi terutama
SDM, dan entitas Produsen sebagai pengguna faktor-faktor produksi milik
konsumen.
Tetapi ada satu entitas pelaku ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri
yaitu Pemerintah. ntitas Pemerintah bekerja melalui kekuatan regulasi dan
perangkat hukum yang memaksa ! power to coerce" kepada pelaku usaha yang
lain, baik konsumen maupun produsen. Melalui perangkat regulasi dan hukum
yang dimiliki pemerintah, maka konsumen dan produsen mutlak mematuhi aturan
yang ditetapkan pemerintah dalam menjalankan kehidupn bermasyarakat,khususnya kehidupan berekonomi.
Pemerintah atau negara ber#enang mengatur penyediaan barang-barang
publik ! public goods" maupun barang s#asta ! private goods" kepada masyarakat
melalui sebuah mekanisme monopoli kepada perusahaan negara tertentu atau
sebaliknya disediakan melalui mekanisme pasar !market mechanism" sesuai
dengan kondisi dan system perekonomian yang dianutnya.
Dalam bab ini akan dibahas secara khusus mengenai fungsi-fungsi
pemerintah dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi !allocation function", fungsi
distribusi !distribution function" dan fungsi stabilisasi ! stabilitation function".
Disamping itu, akan dibahas pula mengenai kegagalan pemerintah ! government
failure" yang tercipta akibat akti$itas yang tak terkendali yang dilakukan oleh
pemerintah sendiri, akibat ketidaksanggupan pemerintah mengantisipasi
perubahan perilaku konsumen dan produsen. %ahkan kegagalan pemerintah
adakalanya tercipta disebabkan oleh perilaku negatif !moral haard " aparat
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
2/82
pemerintah itu sendiri dalam penyediaan barang-barang publik secara tidak
tranparan.
1.2. Fungsi Alokasi (allocation function
Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor
s#asta. %arang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut
barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara
penjual dan pembeli.
%arang s#asta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar,
yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. &danya barang yang tidak
dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan
sistem pasar !market failure".
Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang'jasa tertentu oleh karena
manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan
tetapi dinikmati oleh orang lain. (adi dalam hal ini dikatakan bah#a sistem pasar
gagal mmenyediakan barang dan jasa yang tidak mempunyai !Sifat pengecualian",
yaitu pengecualian oleh orang yang memiliki suatu barang tehadap orang lain
dalam menikmati barang tersebut.
(alan raya adalah salah satu contoh barang publik yang tidak dapat
diterapkan prinsip pengecualian secara teknis maupun secara ekonomis. Secara
teknis, setiap orang membutuhkan jalan, sehingga kalaupun ada seseorang
pemakai jalan, maka tidak mungkin orang lain dilarang untuk
menikmati'memanfaatkan jalan tersebut.
Secara ekonomis, misalnya pemerintah tidak dapat memberi pagar disisi
setiap jalan !secara teknis mungkin dapat dilaksanakan", akan tetapi untuk melakukannya diperlukan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan membuat
pagar itu sendiri, sehingga secara ekonomis pemerintah tidak melakukannya. (adi
yang disebut barang publik murni adalah barang yang baik secara teknis maupun
secara ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip pengeculian atas barang tersebut.
(adi dalam fungsi alokasi ini, peranan pemerintah adalah untuk
mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.
%erkaitan dengan peranan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa besar
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
3/82
harus menyediakan barang-barang publik dan berapa dana harus dialokasikan
untuk barang ini.
1.!. Fungsi "is#$i%usi (distribution function
Peranan lain dari pemerintah dalam sistem perekonomian adalah sebagai
alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari
pemilikan faktor-faktor produksi, sistem #arisan, permintaan dan pena#aran
faktor produksi dan kemampuan memperoleh pendapatan.
Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar
mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam
distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam teori ekonomi. &da
sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bah#a masalah efisiensi ekonomi harus
dipisahkan dari masalah keadilan. Perubahan ekonomi dikatakan efisien apabila
perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu golongan dalam masyarakat
dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang
lain.
Kaldor !dalam Mangkoesoebroto, )**+" mengatakan bah#a suatu
tindakan dikatakan bermanfaat !baik" apabila golongan yang memperoleh manfaat
dari tindakan dapat !secara konseptual, #alaupun tidak perlu begitu dalam
kenyataannya" tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami
kerugian, sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum
adanya tindakan yang bersangkutan.
Masalah keadilan tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu
ekonomi, oleh karena itu masalah keadilan tergantung dari pandangan masyarakat
terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan bukanlah suatu hal yang statis dan absolutakan tetapi merupakan suatu hal yang dinamis dan relatif tergantung dari persepsi
masyarakat terhadap keadilan.
Pada umumnya keadilan publik ini didistribusikan melalui kebijakan fiskal
dan moneter sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan masyarakat.
Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung melalui pajak
yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan
relatif beban pajak yang lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
4/82
bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara langsung mempengaruhi
distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya adanya
perumahan murah dan subsidi pupuk.
1.&. Fungsi S#a%ilisasi (stabilatation function
Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan
utama sebagai stabilisasi perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya
diserahkan kepada sektor s#asta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan
yang menimbulkan pengangguran dan inflasi.
Tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan
mobil akan menyebabkan pengusaha mobil untuk mengurangi pega#ai. Pega#ai
yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi
seperti pakaian, sepatu, T yang seterusnya pengusaha pakaian, sepatu, T akan
mengurangi pega#ainya. (adi, gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor
lain, yang tanpa campur tangan pemerintah akan menimbulkan pengangguran
tenaga kerja dan menganggu stabilitas perekonomian.
nflasi atau deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas
ekonomi. Masalah inflasi atau deflasi harus ditangani pemerintah melalui
kebijakan moneter.
1.'. egagalan Pe)e$in#ah ( government failure
Pemerintah menjalankan peranannya baik peranan alokasi, peranan
distribusi maupun peranan stabilisasi dalam mengatasi masalah perekonomian
guna tercapainya kondisi pareto optimal. Pareto optimal merupakan suatu kondisi
yang menunjukkan keadaan dimana satu akti$itas ekonomi tidak mampu lagi
memberikan kenaikan kesejahteraan bagi satu pelaku ekonomi tanpamenyebabkan penurunan kesejahteraan pelaku ekonomi lainnya. &kan tetapi,
tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan
kesejahteraan rakyat menuju pareto optimal, bahkan terkadang justru menjauhi
kondisi pareto optimal.
Kegagalan pemerintah dalam menciptakan kondisi pareto optimal antara
lain disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain/
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
5/82
+. 0ampur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang
tidak diperkirakan terlebih dahulu. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam
mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh naik
ternyata memba#a dampak permintaan tembakau menurun sehingga
pendapatan petani tembakau juga turun.
). 0ampur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah, oleh
karena itu campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan
biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masyarakat
tanpa adanya campur tangan pemerintah.
1. &danya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan
program pemerintah mememerlukan tender, dan sistem yang kompleks,
serta rentan dengan praktek-raktek persaingan usaha tidak sehat !unfair
competition"
2. Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar
keuntungan pribadi atau rent seeking behaviour .
Soal *a#ihan
+. Sebutkan 1 !tiga" entitas pelaku ekonomi, berikut kemampuannya dalam
memberdayakan sumberdaya-sumberdaya ekonomi3
). Mengapa pemerintah ber#enang memaksa entitas produsen dan konsumen
untuk mentatati peraturan yang dibuatnya4
1. 0oba &nda jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi alokasi4
2. 0oba jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi distribusi dan fungsi
stabilisasi 4
5. 6aktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kegagalan pemerintah ! government failure" 4
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
6/82
BAB. II
TE+RI BARANG PUB*I
!ang diperlukan oleh masyarakat saat ini adalah penyediaan barang publik yang berkualits. "leh karena itu pemerintah atau swasta harus memerhatikan aspek
manfaat yang optimal (utilitas) dari apa yang mereka sediakan untuk kepentingan
masyarakat.
2.1. Pendahuluan
Pembahasan barang publik menarik untuk dicermati, baik dari sisi
karakteristik maupun problematika penyediaannya. Dalam teori ekonomi mikro
dijelaskan bah#a pengadaan barang publik tidak dapat dilakukan melalui
mekanisme pasar persaingan sempurna. 7amun demikian secara teoritis,
penyediaan barang publik dapat efisien bila kita mengetahui permintaan dan
pena#arannya.
Karakteristik barang publik yang unik yaitu dapat digunakan secara
bersama-sama tanpa menghilangkan manfaat (#on $ivalry) dan tidak diperlukan
prasyarat pengorbanan biaya (#on %&clusive) menjadikan komoditas ini mayoritas
disediakan oleh pemerintah atau negara. Sebagai contoh, jalan raya. Komoditas ini
dapat dinikmati oleh setiap orang yang melaluinya secara bersama-sama tanpa
menghilangkan manfaat !utility", dan tidak diperlukan pengorbanan biaya atau
gratis.
7amun dalam perjalanan #aktu dan perubahan 8aman, penyediaan barang
publik de#asa ini mulai melibatkan unsur s#asta'perusahaan sebagai #ujud
tanggungja#ab sosial mereka kepada masayarakat dan pemerintah, atau yang ini
sering disebut dengan 'orporate social $esponsibility !'$". %ahkan,
disebabakan oleh keterbatasan pendanaan pemerintah akibat rendahnya
penerimaan negara dari pajak !P7P", inisiatif s#adaya masyarakat dalam
pendanaan penyediaan barang publik seperti pembangunan infrastruktur jalan
pemukiman di #ilayah perkotaan atau pembangunan taman-taman oleh
masyarakat, merupakan fenomena tersendiri yang biasa dilakukan masyarakat
negara-negara maju.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
7/82
2.2. Teo$i Ba$ang Pu%lik
Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor
s#asta. %arang publik adalah barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh
sistem pasar disebut, dimana secara ekonomis pengecualian dapat dilaksanakan
akan tetapi biaya untuk mengecualikan segolongan masyarakat dari manfaat suatu
barang sangat besar dibandingkan dengan biayanya. Sedangkan barang s#asta
adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar yaitu melalui transaksi
antara penjual dan pembeli serta tidak mempunyai sifat pengecualian.
Tabel 2.1 Perbedaan antara Barang Swasta dan Barang Publik
9clusi$e 7on 9clusi$e:i$alry %arang s#asta murni ! pure private
goods"/
• %iaya pengecualian rendah
• Dihasilkan oleh s#asta
• Dijual melalui pasar
• Dibiayai dari hasil penjualan
• Dihasilkan oleh s#asta atau
pemerintah
•
0ontoh / sepatu, baju, sepedamotor.
%arang publik semu !uasi
public goods" /
•%arang yang manfaatnya
dirasakan bersama dan
dikonsumsikan bersama tetapi
dapat terjadi kepadatan.
•Dijual melalui pasar atau
langsung oleh pemerintah
•0ontoh / taman, bis kampus.
7on
:i$alry
%arang publik semu !uasi public
goods" /
•%arang s#asta yang
menimbulkan eksternalitas
•Dibiayai dari hasil penjualan atau
dibiayai dengan &P%7
•0ontoh / rumah sakit,
transportasi umum, jalan tol,
pemancar T.
%arang publik murni ! pure
public goods"/
•%iaya pengecualian besar
•Dihasilkan oleh pemerintah
•Disalurkan oleh pemerintah
•Dijual melalui pasar atau
langsung oleh pemerintah
•
0ontoh / ;ankam, peradilan, jalan raya, irigasi.
%arang publik menjadi bagian dari kepedulian pemerintah karena menjadi
kepedulian dari dari banyak orang ! publik interest ". &nalisa peran ekonomi negara
menuntut pengetahuan yang lebih mendalam atas hubungannya pada para pelaku
ekonomi, terutama para #arga masyarakat, yang bertindak sebagai konsumen
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
8/82
produsen, membuat adanya tumpang tindih bidang cakupan antara ekonomi dan
publik.
Dari segi ekonomi, setiap masalah yang menyangkut barang publik harus
dapat dikembalikan pada kriteria minimasi biaya, baik untuk kegiatan konsumsi
maupun produksi yang menggunakan barang publik tersebut. %ila seseorang
membangun barang publik, maka orang lain dapat menikmati hasilnya, tanpa
sesuatu cara legal untuk menerima bagian biaya sebagai kontribusi yang tepat.
0ontoh masalah pertahanan, keamanan, siaran radio, tele$isi, jalan, kebersihan
lingkungan, sistem penerangan jalan umum, sistem drainase atau bendungan
pencegah banjir.
2.!. a$ak#e$is#ik Ba$ang Pu%lik
A. Be$si,a# Tan-a Pe$saingan ( Non Rivalry
%arang bersifat 7on :i$alry artinya barang atau jasa yang dapat
dikonsumsi secara bersamaan dalam #aktu yang sama ! joint consumption", tanpa
saling meniadakan manfaat !utilitas" dari barang atau jasa tersebut. Kebun :aya
%ogor memiliki sifat non ri$alry, karena dapat dinikmati oleh ribuan orang
sekaligus dan semuanya menikmati manfaat keindahan alam sekitarnya. Demikian
pula dengan irigasi yang disediakan pemerintahm, semua petani yang lahan
pertaniannya berada disekitar aliran air irigasi dapat menikmatinya bersama-sama.
B. Be$si,a# Tan-a Pengo$%anan Biaa (Non Exclusive )
Sifat non eksklusif mengandung arti bah#a seseorang tidak perlu
membayar untuk menikmati manfaat barang publik. (alan raya pro$insi adalah
salah satu contohnya. Demikian juga dengan jasa kepolisian yang bertugasmenertibkan lalu lintas dan menjaga keamanan masyarakat. Selanjutnya adalah
apakah semua barang publik pasti mempunyai sifat non ri$alry dan non
e9clusi$e 4 Di ba#ah ini merupakan penjelasan tambahannya.
/. Be$si,a# Ri0al$ #e#a-i Non E3lusi0e
%arang publik yang bersifat ri$alry tetapi non e9clusi$e merupakan semu
!uasi public goods". &rtinya barang ini tidak dapat dikonsumsi secara bersama-
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
9/82
sama !ri$al", tetapi untuk menikmatinya tidak harus membayar !non e9clusi$e".
Taman dan bis kampus yang disediakan pemerintah dapat dijadikan sebagai
contoh yang baik. =ntuk memenuhi kenyaman bagi masyarakat, pemerintah
berke#ajiban menyediakan taman atau sarana transportasi berupa bis kampus
secara gratis, tetapi untuk mengkonsumsinya, masyarakat atau mahasis#a yang
memanfaatkan taman atau bis kampus harus bersaing dengan yang laiannya.
". Be$si,a# Non Ri0al$ #e#a-i E3lusi0e
Sifat barang publik semu lainnya adalah bersifat non ri$alry, tetapi
e9clusi$e. %arang atau jasa yang bersifat non ri$alry tetapi e9clusi$e adalah
barang atau jasa yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama, tanpa
menghilangkan manfaat dari barang atau jasa tersebut, tetapi untuk menikmatinya
dikenakan biaya. (alan tol dan angkutan umum milik s#asta merupakan contoh
jasa publik yang bersifat semu non ri$alry tetapi e9clusi$e. (alan tol jika mampu
memberikan manfaat kelancaran bagi semua pengguna mobil yang melaluinya,
maka jalan tol bersifat non ri$al, tetapi untuk menggunakan jasa tol, Si pengguna
jalan tol harus membayar tarif tol.
Terdapat beberapa hal pokok yang harus diperhatikan oleh kita mengenai
barang publik, yakni/
+. Suatu barang dikatakan barang publik bukan karena #ujudnya, melainkan
sifatnya ketika dikonsumsi. >leh karena itu suatu barang, dapat saja
sekaligus memiliki sifat pri$at dan publik dalam saat yang bersamaan.
0ontohnya siaran tele$isi di ndonesia, dilihat dari sisi penonton,
merupakan barang publik, tetapi dari sisi pemasang iklan atau perusahaan
yang ingin mempromosikan produknya, siaran T merupakan barang pri$at.
). Dalam dunia nyata atau kontemporer seperti saat sekarang, sangat jarang
barang yang benar-benar murni bersifat pri$at atau bersifat murni +**?.
@ang sering terjadi adalah bersifat barang publik semu, dengan derajat
kesemuan yang berbeda-beda.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
10/82
1445 P$i0a# 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
1445 Pu%lik
2.&. P$oek Pu%lik
Proyek publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
ekonomi, dengan menggunakan dana anggaran belanja negara, yang akhirnya
tidak lain dari kontribusi para #arga negara sebagai pembayar pajak. Para pelaku
ekonomi menuntut suatu kebebasan berbuat dan berdagang yang dikenal dengan
laisse faire* laisse paser dan construise la route. Tuntutan ini timbul karena
sistem ekonomi yang berlaku saat itu berlangsung melalui /
+. Pembuatan barang yang dimonopoli oleh produsen tertentu, menutup
masuknya orang lain dalam kegiatan usaha, #alaupun orang yang bukan
anggota itu dapat menghasilkan barang dengan kualitas lebih baik dan
harga barang lebih murah.
). %anyaknya macam tarif antara satuan administrasi, #alaupun dalam satu
negara, tetapi masing-masing satuan administrasi berada di ba#ah
penguasaan para aristocrat atau kuasanya yang berbeda.
1. Penyediaan prasarana angkutan agar perdagangan dapat berjalan lancar
dan dengan biaya yang murah.
(adi, ada bidang yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena masyarakat
secara indi$idual tidak mau atau tidak mampu melaksanakannya. >leh karena itu,
sejak berkumandangnya tuntutan liberalisasi ekonomi, ternyata dalam proses
selanjutnya menghendaki adanya peran pemerintah yang sesuai, bukannya semua
harus diserahkan pada pasar. &rtinya, ekonomi harus dibagi dua, yaitu ekonomi
publik dan ekonomi pasar.
Sektor ekonomi publik dapat memberikan keuntungan dalam ekonomi,
misalnya program kesejahteraan yang menyangkut jaminan sosial yang beragam
macam seperti yang telah dilakukan oleh negara maju, maka pelaksanaan
langsung oleh pemerintah justru haruslah secara ekonomi akan memberikan
keuntungan lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan bersama
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
11/82
dapat jauh lebih murah daripada penggunaan sendiri-sendiri. ;al ini didukung
oleh teori ekonomi publik dan teori kelab !theory of public goods dan club
theory". nti masalah adalah berupa tidak ada atau sulit mengadakan hak
pemilikan pada barang atau pelayanan yang dihasilkan.
Soal *a#ihan
+. &pa yang &nda ketahui dengan barang publik ! public goods" 4 %erikan
contohnya 3
). &pa yang dimaksud dengan barang pri$at ! private goods" 4 %erikan
contohnya 3
1. (elaskan apakah setiap barang publik harus disediakan oleh pemerintah
saja 4
2. Menurut &nda apakah mungkin pendidikan tingkat dasar sampai dengan
perguruan tinggi yang disediakan oleh pemerintah akan menjadi barang
publik4
5. Sejauhamana &nda merasakan kepuasan penyediaan barang publik yang
disediakan oleh pemerintah saat ini 4 %erikan contohnya 3
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
12/82
BAB III
ANA*ISIS TE+RI BARANG S7ASTA
etiap konsumen akan membelanjakan uanganya* dan berhenti sampai dengan
batas dimana tingkat kepuasan marginal (marginal utility)nya mulai menurun.
+alam ,slam* l uran mengajarkan kita untuk tidak hidup bermegah-megah*
termasuk dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan wajib mensyukuri atas
nikmat yang telah llah /T berikan...
!.1. Pendahuluan
Dalam perekonomian yang mengggunakan sistem pasar, harga barang dan
jasa, upah dan sebagainya ditentukan oleh permintaan dan pena#aran. Dalamsistem perekonomian pasar yang sempurna, harga-harga merupakan data, yang
berarti tidak ada satu pihak pun, baik produsen maupun konsumen secara sendiri-
sendiri dapat memengaruhi harga. ;al ini disebabkan oleh karena dalam sistem
pasar persaingan sempurna, seorang pengusaha ataupun pembeli hanya
merupakan sebagian yang sangat kecil sehingga peranannya menjadi tidak berarti.
%agi seorang konsumen, permintaan akan suatu barang dan jasa hanya
merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan permintaan seluruh konsumen,
sehingga ia tidak dapat memengaruhi tingkat harga suatu barang dengan merubah
permintaan akan barang tersebut, #alaupun konsumen secara berkelompok dapat
mempengaruhi tingkat harga.
!.2. E,isiensi onsu)en
Dalam analisa efisiensi konsumen, ada beberapa asumsi yang digunakan
untuk mempermudah analisis, yaitu /+. Dalam masyarakat hanya ada dua orang konsumen, & dan %
). ;anya ada ) barang s#asta yang tersedia, makanan dan pakaian
1. Distribusi pendapatan sudah tertentu
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
13/82
Ga)%a$ !.1 Keseimbangan Konsumen
Pada Aambar 1.+ sebelah kiri menunjukkan kur$a indiferens bagi &,
sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan hal yang sama bagi %. &pabila &
menggunakan seluruh pendapatannya untuk membeli makanan, ia akan
memperoleh sejumlah >Mo unit makanan. &pabila ia membeli pakaian dengan
seluruh pendapatannya, ia akan memperoleh >Po unit pakaian. Setiap titik pada
garis lurus PoMo menunjukkan kombinasi pakaian dan makanan yang dapat
diperoleh dengan pendapatannya.
Kur$a K&+, K&), K&1 adalah kur$a indiferens bagi &. setiap titik pada
kur$a indiferens menunjukkan kesamaan dalam kesukaan & terhadap kombinasi
makanan dan pakaian yang berbeda-beda. Titik B dan titik M terletak pada satu
kur$a indiferens, yang berarti bagi &, ia merasa kepuasannya sama #alaupun pada
titik B ia menyukai lebih banyak pakaian dan lebih sedikit makanan daripada di
titik M. semakin tinggi !semakin jauh letaknya dari titik pusat >" berarti semakin
besar kepuasan &. jadi setiap titik pada kur$a K&) menunjukkan kepuasan yang
lebih besar daripada setiap titik pada kur$a K&+. %egitu juga setiap titik pada
kur$a K&1 menunjukkan kepuasan yang lebih besar daripada setiap titik pada
kur$a K&+ maupun kur$a K&).
& akan memilih kombinasi pakaian dan makanan yang memberikan
kepuasan yang terbesar bagi dirinya. Kombinasi pakaian dan makanan pada titik B
dan titik M yang terletak pada kur$a indiferens K&+ tidak member kepuasan yang
terbesar karena dengan merubah kombinasi pakaian dan makanan, maka & dapat
memperoleh kepuasan yang lebih besar, yang ditunjukkan dengan semakin
pakaian pakaian
makanan makanan
Konsumen & Konsumen %
Po
P&
> M& Mo
B
M
K&1
K&)
K&+
K%1
K%)
K%+
>
P+
P%
M% M+
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
14/82
tingginya kur$a indiferens yang dapat dicapai. Setiap titik pada kur$a indiferens
K&1 memberikan kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan K&). &kan
tetapi hal itu tidak dapat dicapai karena dengan pendapatannya yang sudah
tertentu, ia hanya dapat memilih kombinasi dan pakaian sepanjang garis M oPo.
Kepuasan tertinggi yang dapat dicapai & dengan pendapatannya adalah kur$a
K&), yaitu kur$a indiferens yang menyinggung garis MoPo. (adi, titik dengan
kombinasi makanan sejumlah >M& unit dan pakaian sejumlah >P& akan
memberikan kepuasan yang terbesar bagi &.
&nalisis yang sama juga berlaku bagi % dimana ia akan memperoleh
kepuasan yang terbesar pada persinggungan antara garis P+M+ !garis yang
menunjukkan kombinasi pakaian dan makanan yang dapat diperoleh dengan harga
dan pendapatan tertentu" dengan kur$a indiferens K%). Kombinasi makanan
sejumlah >M% unit dan pakaian sejumlah >P% akan memberikan kepuasan yang
terbesar bagi %.
!.!. Reaksi Ru)ah Tangga #e$hada- Pe$u%ahan Penda-a#an
Perubahan harga relatif akan mengubah kemiringan garis anggaran. %ila
harga makanan terus berubah, maka setiap harga akan mempunyai keseimbangan.
(ika titik-titik keseimbangan ini dihubungkan akan diperoleh garis konsumsi harga
! price consumption line" seperti terlihat pada Aambar 1.). (ika harga relatif dari
makanan dan pakaian berubah, maka jumlah relati$e dari makanan dan pakaian
juga berubah.
a
* b c d
+
)
1
1
+
jumlah pakaian per bulan
Aaris Konsumsi ;arga
jumlah makanan per bulan
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
15/82
Ga)%a$ !.2 Aaris Konsumsi ;arga
Dari kur$a di atas dapat disimpulkan, jika harga makanan menurun, maka
rumahtangga akan membeli makanan lebih banyak lagi, dan sebaliknya jika harga
makanan naik, maka rumahtangga akan membeli makanan dengan jumlah yang
lebih sedikit.
Konsumen pada dasarnya adalah entitas pelaku ekonomi yang rasional, hal
ini terlihat ketika seseorang mengkonsumsi suatu barang atau jasa, maka ia akan
berharap akan memperoleh kepuasan yang maksimum, sesuai dengan
pengorbanan biaya yang dikeluarkannya. Selain itu, konsumen atau rumahtangga
yang rasional akan merubah konsumsi barang dan jasa sesuai dengan perubahan
tingkat harga dan pendapatan dengan signifikan.
!.&. Teo$i a$dinal dan Teo$i +$dinal
Teori Kardinal menyatakan bah#a kegunaan dapat dihitung secara
nominal, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang
dengan centimeter atau meter. Sedangkan satuan ukuran kegunaan adalah util.
keputusan untuk mengonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara
manfaat yang diperoleh dengan biaya yang haus dikeluarkan. 7ilai kegunan yang
diperoleh dari konsumsi adalah utilitas total !T=". Tambahan kegunaan dari
penambahan satu unit barang yang dikonsumsi disebut utilitas marjinal !M=".
Total uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi adalah jumlah unit barang
dikalikan harga per unit. =ntuk setiap unit tambahan konsumsi, tambahan biaya
yang harus dikeluarkan sama dengan harga barang per unit.
Misalnya &chmad ingin membeli baju, dengan harga per helainya :p
)5.***. berapa buah baju yang akan dikonsumsi4 =ntuk menja#abnya, kita harus
tahu dulu nilai baju itu bagi &chmad yang diasumsikan setara dengan rupiah.
Seandainya pola konsumsi &chmad seperti Tabel 1.+.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
16/82
Ta%el !.1 =tilitas Total dan =tilitas Marjinal dari Mengonsumsi %aju
Pergerakan angka-angka dalam table dapat diterjemahkan dalam bentuk
grafik berikut ini !Aambar 1.1". terlihat kur$a T= pada a#alnya menaik tajam,
seiring naiknya nilai M=. Di titik &, M= mencapai maksimum, untuk selanjutnya
menurun yang menyebabkan slope kur$a T= makin mendatar. 7ilai T=
maksimum pada saat nilai M= C *.
Ga)%a$ !.! Kur$a-kur$a =tilitas Total dan =tilitas Marjinal
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bah#a &chmad akan berhenti
mengonsumsi pada baju yang kelima. (ika setelah itu dia menambah jumlah baju
yang dikonsumsi, tindakan itu bukan saja tidak menambah T=, bahkan
menguranginya. &chmad berhenti mengonsumsi pada saat harga baju !:p )5***"
sama dengan utilitas marjinal !)5*** util".
M= C P .. !+"
;arga baju
per helai !:p"
jumlah baju yang
dikonsumsi
uang yang harus
dikeluarkan !:p"
Kegunaan
Total ' T= !util"
Tambahan kegunaan '
M= !util"
)5.*** + )5*** 5**** 5****
)5.*** ) 5**** +)5*** E5***
)5.*** 1 E5*** +F5*** G****
)5.*** 2 +***** ))5*** 2****
)5.*** 5 +)5*** )5**** )5***
)5.*** G +5**** )5**** *
)5.*** E +E5*** )***** -5****
)5.*** F )***** +***** -+*****
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
17/82
Prinsip ini berlaku untuk semua barang, sehingga konsumen akan
mencapai kepuasan maksimum pada saat /
M=9 C P9 ... !)"
Dimana / M=9 C tambahan kegunaan H dan P9 C harga H
Menurut Teori >rdinal, kegunaan tidak dapat dihitung. =ntuk dapat
menjelaskan pendapatnya, Teori >rdinal menggunakan kur$a indiferensi. Kur$a
indiferensi dalah kur$a yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua
macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang
konsumen. Suatu kur$a indiferensi atau sekumpulan kur$a indiferensi !yang
disebut peta indiferensi" dihadapi hanya seorang konsumen.
Misalkan Sutarno mengombinasikan konsumsi makan bakso dengan
makan sate. Ialaupun telah dinyatakan bah#a menurut teori ordinal kegunaan
atau kepuasaan tidak dapat dihitung, namun agar menjadi lebih jelas, kita dapat
mengasumsikan bah#a informasi dari kur$a indiferensi dapat diterjemahkan
dalam persamaan kuantitatif. Misalnya nilai kegunaan !kepuasan" Sutarno dari
mengonsumsi makan bakso dan sate per bulan dapat ditulis sebagai /
= C H. @ !1"
Dimana / = C tingkat kepuasan
H C makan bakso !mangkok per bulan"
@ C makan sate !porsi per bulan"
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
18/82
=ntuk mencapai tingkat kepuasan +** != C +**", beberapa kombinasi
yang mungkin dicantumkan dalam Tabel 1.) diba#ah ini.
Ta%el !.2 7ilai kepuasan dari makan bakso dan makan sate
)akan %akso
()angkok -e$ %ulan
)akan sa#e
(-o$si -e$ %ulan nilai ke-uasan
)5 kali 2 porsi +**
)* kali 5 porsi +**
+* kali +* porsi +**
5 kali )* porsi +**
2 kali )5 porsi +**
Ga)%a$ !.& Kur$a ndiferensi
Soal *a#ihan
+. &pa yang dimaksud dengan kur$a indiferen, dan gambarkan 3
). Mengapa konsumen dikatakan sebagai makhluk yang rasional 4
1. (elaskan apa yang dimaksud dengan garis konsumsi harga 4 %erikan
contohnya 3
2. Kapankah seseorang akan menghentikan konsumsinya 4 &pakah di saat
M= C * atau M= C negatif 4 (elaskan pendapat &nda dengan pendekatan
kur$a BDM= !the law of dimishing marginal utility" 3
5. %agaimana pandangan slam terhadap pemenuhan kebutuhan hidup
indi$idu atau rumahtangga 4 Sertakan dalil &l Juran atau hadits yang
dapat memperkuat argumentasi &nda 3
Makan bakso
Makan sate
= C +**
)*
)5
+*
5
5 +* )* )5
= C H . @
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
19/82
BAB I8
ESTERNA*ITAS
0ntuk mencegah eksternalitas negatif yang tidak terkendali* penetapan sanksi
hukum oleh pemerintah menjadi salah satu alat yang efektif* disamping sanksibudaya oleh masyarakat.
&.1 Pendahuluan
Salah satu permasalahan perekonomian yang menonjol saat ini adalah
biaya yang harus dikeluarkan oleh indi$idu atau rumahtangga akibat akti$itas
indi$idu atau produksi orang lain. Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan
seseorang atau masyarakat terganggu kesehatannya, sementara mereka tidak
mendapatkan biaya pengganti atau kompensasi kesehatan merupakan salah satu
bentuk kegagalan mekanimse pasar sebagai alat alokasi sumberdaya ekonomi
yang efisien.
&.2 "e,inisi Eks#e$nali#as
Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar dalam mengalokasi
sumberdaya-sumberdaya ekonomi secara efisien adalah adanya apa yang disebut
dampak sampingan atau eksternalitas. ksternalitas timbul karena tindakan
konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang
lain dan tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak
tersebut.
&da dua jenis eksternalitas, yaitu technical e9ternalities, yaitu tindakan
seseorang dalam konsumsi atau produksi akan mempengaruhi tindakan konsumsi
atau produksi orang lain tanpa ada kompensasinya. Di lain pihak, yang disebut
dengan pecuniary e9ternalities menyangkut harga dalam perkonomian, yaitu
dengan memengaruhi kendala anggaran !budget constraints". Misalnya saja,suatu
pecuniary e9ternalities diseconomy merupakan akibat dari perubahan harga factor
produksi sebagai akibat tindakan produksi atau konsumsi orang lain. Pecuniary
e9ternalities hanya memengaruhi harga, tanpa mempengaruhi kemungkinan teknis
!technical possibilities" produksi atau konsumsi.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
20/82
&.!. a$ak#e$is#ik Eks#e$nali#as
ksternalitas dapat timbul sebagai akibat tindakan konsumsi dan
eksternalitas ini dapat bersifat positif !menguntungkan" atau negatif !merugikan".
Misalnya / &dil memainkan piano keras-keras. &pabila tetangganya senag
mendengarkan permainan piano &dil, dikatakn &dil menimbulkan eksternalitas
positif. Sebaliknya, apabila tetangga tersebut tidak suka dan merasa terganggu
oleh permainan piano &dil, ia menerima eksternalitas negatif.
Selain eksternalitas karena tindakan konsumsi diatas, eksternalitas juga
timbul karena suatu akti$itas produksi. Misalnya / suatu pabrik dalam proses
produksinya menimbulkan pencemaran udara sehingga penduduk di sekitar pabrik
tersebut menderita sakit karena menghirup udara yang tercemar, dikatakan
mengakibatkan eksternalitas negatif. Sebaliknya, eksternalitas yang positif akan
menyebabkan keuntungan bagi masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai
produsen. %agi produsen, eksternalitas positif akan menyebabkan turunnya biaya
produksi.
Karakteristik eksternalitas dapat dilihat pada skema di ba#ah ini /
Pihak yang melakukan pihak yang menerimaakti$itas eksternalitas
Konsumen Konsumen
Produsen Produsen
(adi, dalam perekonomian terdapat empat kemungkinan eksternalitas,
yaitu /
+. Konsumen
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
21/82
sehat dan sehingga produkti$itas meningkat dan menguntungkan
produsen.
1. Produsen-konsumen. Misalnya pabrik yang menyebabkan polusi sungai
sehingga mengganggu penduduk yang menggunakan air sungai tersebut.
2. Produsen-produsen. Misalnya sebuah pabrik yang menimbulkan polusi air
mengakibatkan kenaikan biaya produksi perusahaan lain yang
menggunakan air sebagai salah satu faktor produksi.
&danya eksternalitas dari suatu kegiatan menyebabkan sistem
perekonomian yang menggunakan system pasar persaingan sempurna tidak dapat
melaksanakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien, Karena harga tidak
mencerminkan dengan tepat akan kelangkaan faktor-faktor produksi. Dalam hal
eksternalitas yang negatif, biaya produksi yang dihitung oleh pengusaha lebih
kecil dibandingkan dengan biaya yang diderita oleh masyarakat atau biaya sosial.
Dalam hal eksternalitas yang sifatnya positif, biaya produksi lebih besar daripada
biaya sosial, sehingga barang yang dihasilkan adalah lebih sedikit dari jumlah
yang oleh masyarakat dianggap efisien. &danya eksternalitas menimbulkan
peranan alokasi pemerintah dalam perekonomian.
ksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau
dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain, yang tidak
tercermin dalam harga pasar. (ika tindakan pelaku ekonomi yang satu merugikan
yang lain, berarti telah terjadi eksternalitas yang merugikan !diseconomies
e&ternality". (ika sebaliknya, telah terjadi eksternalitas ekonomis atau eksternalitas
menguntungkan !economies e&ternality atau benefit e&ternality". ksternalitas
yang menguntungkan maupun merugikan menyebabkan pasar tidak bias efisien.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
22/82
Aambar ).+ ksternalitas Merugikan
Pada Aambar ).+ menggambarkan proses keseimbangan pasar ekspor
tapioka. Karena berada dalam pasar persaingan sempurna, produsen ndonesia
menghadapi kur$a permintaan hori8ontal. Seharusnya menurut standar industri
sehat, perusahaan tapioka membangun fasilitas pengolahan limbah. Tetapi mereka
membuangnya ke sungai dan pemerintah tidak mengambil tindakan. &kibatnya
perusahaan mampu memproduksi dengan kapasitas produksi, pena#aran S).
Keseimbangan pasar terjadi pada saat jumlah tapioka yang diekspor J).
Keseimbangan diatas tidak efisien karena dengan memproduksi sebesar J)
penderitaan yang dialami penduduk akibat pencemaran bertambah besar.
Penderitaan itu merupakan biaya sosial. Seandainya pemerintah bertindak tegas,
memaksa perusahaan untuk membangun fasilitas pengolahan limbah, kemampuan
pena#aran perusahaan adalah sebesar S+. Keseimbangan yang efisien terjadi di
J+. Kemampuan meningkatkan output dari J+ ke J) diakibatkan perusahaan
mampu mengambil sumber daya yang langka tanpa perlu membayar.
Tujuan pemerintah menyediakan barang publik adalah menciptakan
eksternalitas ekonomis yang sebesar-besarnya. ksternalitas ini akan
menyebabkan biaya in$estasi dan biaya produksi menjadi murah. (ika akti$itas
in$estasi dan produksi meningkat diharapkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan
kerja, stabilitas harga dan daya saing dalam pasar internasional meningkat.
Melalui penyediaan barang publik pemerintah berupaya memperbaiki kondisi
;arga
S+
S)
D
J+ J) Kuantitas
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
23/82
mikro dan makro ekonomi. Tetapi masalahnya tetap sama, yaitu ada yang harus
dikorbankan, efisiensi dan keadilan.
Aambar ).) ksternalitas Penyediaan Pendidikan Tinggi
Memasuki era globalisasi, kebutuhan akan pendidikan tinggi di ndonesia
meningkat pesat, dengan harapan mampu meningkatkan daya saing di pasar
tenaga kerja global. Pendidikan tinggi menjadi barang pri$at yang dalam Aambar
).) kur$a permintaannya adalah D p. Pena#arannya di#akili oleh kur$a S.
Keseimbangan terjadi pada saat jumlah pendidikan tinggi adalah J p dan harga per
unit adalah P p. keseimbangan ini merupakan barang pri$at. Kebutuhan dana
penyediaan pendidikan tinggi seluruhnya ditarik dari mahasis#a.
Pendidikan tinggi mempunyai dimensi publik, karena yang menikmati
hasilnya bukan saja mahasis#a melainkan juga keluarga, perusahaan dan
pemerintah. ;al itu menimbulkan permintaan sosial yang digambarkan oleh kur$a
Ds. Di era globalisasi, M70 juga berkepentingan terhadap penyediaan pendidikan
tinggi, guna mengisi jabatan tenaga kerja di perusahaannya di ndonesia. ;al ini
menimbulkan permintaan sosial yang digambarkan oleh kur$a Dc. Total
permintaan pendidikan tinggi sebagai barang publik adalah kur$a Dt yang
diperoleh dengan cara menjumlahkan Ds Dc D p secara $ertikal.
(umlah pendidikan tinggi sebagai barang publik yang harus disediakan
pemerintah adalah Jt unit, jauh lebih besar dari J p. Pada saat jumlah pendidikan
sebanyak Jt, mahasi#a hanya bersedia membayar sebesar Pk unit. Dana yang
terkumpul hanyalah sebesar luas *Pk fJt. Kekurangannya sebesar luas Pk Pt6
dibiayai pemerintah, misalnya subsidi pendidikan.
;arga
Subsidi yang dinikmati rakyat
ndonesia dan pihak asing
!M70"
Kuantitas pendidikan tinggi
S
6
Dp
Ds Dc
Pt
Pp
Pk
Pt
Jp Jt*
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
24/82
Dua masalah yang dihadapi adalah masalah efisiensi, karena J t bukanlah
jumlah yang efisien dan keadilan karena sebagian besar subsidi dinikmati pihak
asing melalui M70.
Soal *a#ihan
+. &pa yang &nda ketahui dengan eksternalitas 4
). Mengapa eksternalitas dapat menyebabkan inefisiensi alokasi sumberdaya
ekonomi 4
1. (elaskan karakteristik ekstrnalitas negatif hubungan antara konsumen
-konsumen 4 %erikan contohnya 3
2. (elaskan karakteristik ekstrnalitas posistif hubungan antara konsumen -
produsen 4 %erikan contohnya 3
5. &pa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan
eksternalitas negatif Produsen < Kosumen 4
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
25/82
BAB 8
M+N+P+*I "AN
INTER8ENSI PEMERINTAH
0ntuk mencegah terciptanya pasar monopoli* maka sumberdaya-sumberdaya
ekonomi tidak boleh dibiarkan terpusat pada produsen tertentu saja.
"leh karena itu* negara harus melakukan intervensi melalui penetapan 00
ntimonopoli* bilamana monopoli tersebut mengurangi pemenuhan kepentingan
publik.
'.1. Pendahuluan
%erdasarkan Ketentuan =mum =ndang-undang 7o. 5 Tahun +LLL tentang
Barangan Praktek Monopoli dan Persaingan =saha Tidak Sehat, terdapat beberapa
pengertian pokok sebagai berikut /
+. Monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan'atau pemasaran
barang dan'atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha.
). Praktek Monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu
atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasaianya produksi dan'atu
pemasaran atas barang dan'atau jasa tertentu sehingga menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
1. Persaingan =saha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan'atau pemasaran barang
dan'atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau mela#an hukum
atau menghambat persaingan usaha.
2. Pelaku usaha diartikan setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam #ilayah hukum 7egara
:epublik ndonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
26/82
'.2. "e,inisi Mono-oli
Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu
produsen atau penjual tanpa pesaing langsung, baik nyata maupun potensial.
>utput yang dihasilkan tidak mempunyai subtitusi. Perusahaan tidak memiliki
pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri
yang bersangkutan.
6aktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli /
+. ;ambatan teknis
Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain
sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara
teknis ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu /
+. Perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus
sehingga dapat berproduksi secara efisien.
). Tingginya tingkat efisiensi yang memungkinkan perusahaan monopoli
mempunyai kur$a biaya !M0 dan &0" yang menurun.
1. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi baik
berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi
produksi.
Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan monopoli karena
kemampuan teknis disebut perusahaan monopolis alamiah.
). ;ambatan legalitas
+. =ndang-undang
Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan perusahaan-
perusahaan yang tidak efisien tetapi memiliki daya monopoli. ;al ini
dmungkinkan karena adanya hak monopoli, misalnya %=M7 dindonesia memiliki daya monopoli karena undang-undang.
). ;ak khusus
;ak khusus tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi juga kepada
perusahaan lainnya. Di ndonesia beberapa bentuk konkritnya adalah
agen tunggal, importer tunggal, lisensi dan bisnis #ara laba ! frenchise".
1. ;ak paten atau hak cipta
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
27/82
;ak paten atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hokum karena
pengetahuan < kemampuan khusus yang menciptakan daya monopoli
secara teknik. Misalnya / orang yang mempunyai kemampuan menulis
yang baik, memiliki hak monopoi atas bukunya bila mengurus hak
cipta.
'.!. Undang6Undang No. ' Tahun 1999 #en#ang *a$angan P$ak#ek
Mono-oli "an Pe$saingan Usaha Tidak Seha#
ra reformasi di ndonesia yang terjadi pada tahun +LLF ditandai dengan
jatuhnya re8im >rde %aru di ba#ah kepemimpinan Soeharto memba#a
perubahan yang lebih maju bagi kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat
ndonesia, baik dalam hubungannya dengan sesama #arga negara ndonesia
maupun kehidupan berbangsa dengan masyarakat internasional. Dalam konteks
industri tepung terigu, pemerintah secara ekonomi maupun politik banyak
melakukan perubahan untuk mecapai keadilan dan perlindungan bagi pengusaha
dan masyarakat yang lebih baik.
=ndang-=ndang tentang Barangan Praktek monopoli dan Persaingan
=saha Tidak Sehat merupakan usul inisiatif DP: : sebagai lembaga legislatif
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal )+ ayat !+" ==D +L25. =sul inisiatif DP:
: merupakan tahapan baru dalam era reformasi yang pada dasarnya bermakna
pembaharuan dan perbaikan semua distorsi di berbagi bidang kehidupan
bernegara khususnya bidang ekonomi. Semangat perubahan dan eforia politik
pasca jatuhnya re8im >rde %aru telah memba#a semangat perubahan dalam
sejarah ketatanegaraan di ndonesia.
Tujuan pembentukan undang-undang persaingan usaha adalah untuk /
1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
2. Me#ujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
28/82
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan
pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efekti$itas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
'.&. o)isi Penga:as Pe$saingan Usaha (PPU
Komisi Penga#as Persaingan =saha !KPP=" telah ditetapkan sebagai
lembaga yang ber#enang melaksanakan penga#asan sekaligus melakukan
eksekusi jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha ini.
Posisi lembaga ini adalah regulator bukan pemerintah, namun sebagai salah satu
lembaga negara yang independen. >leh karena itu, pengesahan keanggotaannya
harus disetujui DP: dalam rangka menjaga tingkat independensinya sebaik
mungkin. Sebagai lembaga baru dan terbatas dalam sumberdaya, KPP=
menjalankan fungsi kuasi-yudikatif, yang dapat menerapkan sanksi administratif
terhadap badan usaha.
Pendekatan KPP= terhadap praktek-praktek persaingan yang tidak sehat
ini dapat dilihat dari dua jenis rumusan pasal-pasal, yang melihat dua asas
pendekatan yaitu/ +. &sas per se illegal* ). &sas rule of reason. Kegaiatan bisnis
senantiasa berkembang dengan cepat sehingga kedua asas ini dilihat dengan
seksama oleh KPP= untuk menentukan ada atau tidaknya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha.
@ang dimaksud dengan asas per se illegal adalah jenis tindakan dan upaya
yang dilakukan pelaku usaha yang jelas-jelas illegal karena tidak saja bertentangan dengan substansi undang-undang, tetapi melanggar norma-norma
umum. 0ontohnya adalah mencuri apapun alasannya. Di dalam substansi undang-
undang persaingan usaha asas per se illegal ini terlihat pada berbagai bentuk
kegiatan atau perjanjian yang jelas-jelas melanggar undang-undang, seperti
kegiatan praktek monopoli, persekongkolan tender, diskriminasi harga, boikot dan
lain-lain.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
29/82
@ang kedua adalah asas rule of reason atau asas sebab-akibat, dimana
tindakan pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat
merugikan pelaku usaha lain dan atau masyarakat konsumen pada umumnya. >leh
karena itu KPP= memantau setiap perkembangan usaha, terutama yang berpotensi
melanggar undang-undang persaingan usaha. Dengan demikian asas rule of
reason ini dapat diketahui akibat yang tercipta karena tindakan atau perjanjian,
yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga
merugikan pihak lain.
Menurut =ndang-undang persaingan usaha 7o. 5 Tahun +LLL, Pasal 15,
tugas KPP= diantaranya /
+. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal +G.
). Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan'atau tindakan pelaku
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan'atau
persaingan usaha tidak sehat, sebagaimna diatur dalam pasal +E sampai
dengan pasal )2.
1. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada
Presiden dan De#an Per#akilan :akyat.+
Sedangkan #e#enang KPP= menurut =ndang-undang persaingan usaha
7o. 5 Tahun +LLL, Pasal 1G, diantaranya /+. Menerima laporan dari masyarakat dan'atau dari pelaku usaha tentang
dugaan terjadinya praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat.
). Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan'atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat.
+ Dalam Pasal 15 == 7o. 5 Tahun +LLL, secara terperinci dijelaskan seluruh tugas KPP=.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
30/82
1. Melakukan penyelidikan dan'atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan
praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan
oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan oleh Komisi
sebagai hasil dari penelitiannya.
2. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha
yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Pada Pasal 2E &yat +, dijelaskan bah#a KPP= ber#enang menjatuhkan
sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan undang-undang persaingan usaha. Sanksi yang dapat diberikan KPP=
diantaranya berupa /
+. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai
dengan Pasal +1, Pasal +5, dan Pasal +G.
). Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti
menimbulkan praktek monopoli dan'atau menyebabkan persaingan usaha
tidak sehat dan'atau merugikan masyarakat.
1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi
dominan,
2. Penetapan pembayaran ganti rugi dan'atau
5. Pengenaan denda serendah-rendahnya :p. +.***.***.***,- !satu miliar
rupiah" dan setinggi-tingginya :p. )5.***.***.***,- !dua puluh lima
miliar rupiah".)
'. Penegakan Huku)
%erdasarkan laporan setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, atau pihak yang dirugikan sebagai akibat
terjadinya pelanggaran =ndang-=ndang 7o. 5 tahun +LLL ini, KPP= #ajib
melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam #aktu selambat-lambatnya 1*
!tigapuluh" hari setelah menerima laporan, KPP= #ajib menetapkan perlu atau
) Definisi Posisi dominan seperti yang tercantum dalam Ketentuan =mum adalah keadaan dimana
pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan
dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, sertakemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
31/82
tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan lanjutan, KPP=
#ajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
KPP= dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada
dugaan pelanggaran undang-undang ini #alaupun tanpa adanya laporan. Pelaku
usaha dan atau pihak lain yng diperiksa #ajib menyerahkan alat bukti yang
diperlukan dalam penyelidikan dan'atau pemeriksaan. &lat-alat bukti pemeriksaan
KPP= dapat berupa/
+. Keterangan saksi
). Keterangan saksi
1. Surat dan'atau dokumen
2. Petunjuk
5. Keterangan pelaku usaha.
Dalam #aktu 1* !tigapuluh" hari sejak pelaku usaha menerima
pemberitahuan putusan KPP=, pelaku usaha #ajib melaksanakan putusan KPP=
dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPP=. Pelaku usaha dapat
mengajukan keberatan kepada Pengadilan 7egeri selambat-lambatnya +2 !empat
belas" hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPP= tersebut. Pihak yang
keberatan terhadap putusan Pengadilan 7egeri dapat mengajukan kasasi kepada
Mahkamah &gung :epublik ndonesia.
Dalam hal pemberian sanksi administratif, KPP= ber#enang menjatuhkan
sanksi administratif diantaranya berupa/
+. Penetapan pembatalan perjanjian.
). Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi $ertikal.1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi
dominan.
2. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan
pengambilalihan saham.
5. Penetapan ganti rugi.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
32/82
G. Pengenaan denda serendah-rendahnya :p +.***.***.***,- !satu miliar
rupiah" dan setinggi-tingginya :p )5.***.***.***,- !dua puluh lima miliar
rupiah".
;. e#en#uan *ain
%entuk pengecualian dari ketentuan =ndang-=ndang 7o. 5 Tahun +LLL
tentang Barangan Praktek Monopoli dan Persaingan =sah Tidak sehat adalah
monopoli dan'atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan'atau
pemasaran barang dan'atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. >leh karena itu, kegiatan yang
termasuk dalam pengadaan barang-barang publik ! public goods" diatur dalam
undang-undang dan diselenggarakan oleh %adan =saha Milik 7egara !%=M7",
dan'atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah.
Disamping itu terdapat pengecualian dari ketentaun undang-undang ini,
diantaranya adalah/
+. Perbuatan dan'atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
). Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti
lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian
elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan
dengan #aralaba.
1. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan'jasa yang tidak
mengekang dan'atau menghalangi persaingan.
2. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar
hidup masyarakat.5. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah :epublik
ndonesia.
G. Perjanjian dan'atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak
mengganggu kebutuhan dan'atau pasokan pasar dalam negeri.
E. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.
F. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani
anggotanya.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
33/82
Soal *a#ihan
+. &pa yang dimaksud dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 4
). Mengapa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat
mengganggu perekonomian suatu negara4
1. Bembaga apa yang menangani kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat di
ndonesia 4
2. (elaskan nama dasar hukum'undang-undang yang mengatur kebijakan
persaingan usaha di ndonesia 3
5. Mengapa %=M7 menjadi sebuah entitas lembaga usaha yang boleh
memonopoli penyediaan barang atau jasa di ndonesia 4 (elaskan
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
34/82
BAB 8I
ANA*ISIS ANGGARAN BIR+RASI "AN EFISIENSI
1ermasalahan birokrasi di negara-negara berkembang adalah masih tingginya
ketidakefisienan anggaran. elain itu* birokrat di negara-negara berkembang termasuk
,ndonesia belum profesional dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya.
;.1. Fungsi Angga$an dan Bi$ok$asi
Suatu system ekonomi tergantung pada kerangka insitusional dan dalam
pembahasan mengenai sektor publik yang penting adalah birokrasi. %irokrasi
dapat didefinisikan sebagai berbagai departemen yang menangani penyediaan jasa
yang dihasilkan pemerintah. Setiap biro merupakan organisasi yang bukan dari
penjualan output yang dihasilkannya. Setiap biro dalam melaksanakan tugas dapat
saling bekerjasama !komplementer".
Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk menjamin
tercapainya penggunaan sumber ekonomi yang efisien yang tidak dapat dicapai
melalui mekanisme pasar bebas. konomis membedakan efisiensi menjadi dua,
yaitu alokatif efisiensi !allocati$e efficiency" dan H-efisiensi !H-efficiensy". @ang
dimaksud dengan alokatif efisiensi adalah alokasi sumber-sumber ekonomi sesuai
dengan kendala anggaran !budget constraints" konsumen barang dan jasa.
H-efisiensi menunjukkan kondisi pada pena#aran !supply side", yaitu
apakah penyediaan suatu barang atau jasa sudah dilaksanakan dengan biaya
minimum atau dengan kata lain H-efisiensi menunjukkan kondisi dimana
penyediaan barang dan jasa tidak terjadi pada batas efisiensi !efficiency frontier".
;.2. Hu%ungan Bi$ok$asi dan E,isiensi Angga$an
Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian
alokasi sumber ekonomi yang efisien. &kan tetapi, birokrat yang terdiri dari
banyak organ pemerintah tidaklah melaksanakan fungsi pemerintah tanpa
mempertanyakan kebijakan pemerintah sebagaimana dikemukakan Ieber.
7iskanen menyatakan bah#a birokrat, sebagaimana juga dengan orang
lain, adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji, jumlah
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
35/82
karya#annya, reputasi, dan status sosialnya. Karena fungsi utilitas birokrat
berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seorang birokrat bukanlah seorang
yang netral terhadap proses pembuatan anggaran pemerintah. >leh karena itu,
birokrat cenderung akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar daripada
yang seharusnya, sehingga terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber-sumber
ekonomi oleh pemerintah.
&nalisis 7iskanen dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar sebagai
berikut.
P 0
6 &
P) B:&0CB:M0
%
A
D
*
J+ J) J1
M:
Ga)%a$ ;.1. Penentuan >utput oleh %irokrat
Kur$a 0AD menunjukkan kur$a permintaan sedangkan kur$a
B:M0CB:&0 menunjukkan biaya marginal dan biaya rata-rata jangka panjang
yang kita asumsikan mempunyai struktur biaya konstan !constant return to scale".
M: menunjukkan kur$a penerimaan marginal.
Perusahaan s#asta yang berada dalam yang berada dalam posisi monopoli
akan menentukan tingkat output sebesar J+, menetapkan harga sebesar >P+ dan
memperoleh keuntungan monopolis sebesar P+0%P). Sebuah perusahaan yang
tidak mendapatkan keuntungan akan menghasilkan output sebesar >A) dan akan
menetapkan harga sebesar >P).
(umlah barang yang
dihasilkan
;arga%iaya
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
36/82
Kita asumsikan birokrat memperoleh anggaran sebesar >P)&N1 yang
ditentukan oleh proses politik. %irokrat tersebut cenderung akan menghasilkan
output sampai tingkat >J1, yang lebih besar dari tingkat output sampai tingkat
>J), yang lebih besar daripada tingkat output yang dihasilkan pengusaha
monopolis atau pengusaha yang tidak mementingkan keuntungan. &pabila >P)
merupakan tingkat harga yang menjamin pareto optimal maka seorang monopolis
cenderung akan menghasilkan output di ba#ah tingkat output optimum,
sebaliknya seorang birokrat cenderung akan menghasilkan output lebih besar
daripada output optimum. Keduanya menimbulkan #elfare loss. Pada kasus
pengusaha monopolis, #elfare loss sebesar 0%6 dab pada kasus birokrat #elfare
loss sebesar 6&A yang merupakan pengurangan kesejahteraan masyarakat dan
merupakan kerugian bagi seluruh masyarakat.
;.!. Pe$en3anaan Ekono)i Nasional dan P$oek
Perencanaan ekonomi nasional mempunyai dampak besar dalam analisa
proyek. %anyak factor yang digunakan dalam analisa proyek tergantung dari
keputusan nasional atau bila bukan ditentukan oleh pemerintah berarti paling tidak
dipengaruhi. ;al ini sangat jelas terlihat dalam tingkat suku bunga nasional, yang
dapat dipengaruhi oleh pemerintah melalui bank sentral. Permintaan akan satu
produk tergantung dari pertumbuhan penghasilan dan penduduk, perkembangan
pena#aran input bagi satu proyek banyak tergantung dari lintas pertumbuhan
ekonomi, masalah kurs $aluta asing adalah juga parameter nasional. %adan
Perencana 7asional mempunyai tugas untuk menentukan parameter yang
terkoordiansi secara nasional.
Setelah parameter nasional ditentukan maka kemudian perlu ditentukan beberapa karakteristik parameter yang mempunyai ruang lingkup berbeda baik
dari sudut pandang regional atau lapisan maupun kelompok masyarakat.
Tujuannya agar dapat tercapai pemerataan. Misalnya dalam alokasi proyek public
dalam ruang nasional, maka penggunaan suku bunga berbeda per region adalah
praktek yang telah digunakan beberapa 7egara maju. Daerah yang masih
terbelakang dapat diberi suku bunga social yang lebih rendah dalam analisa
proyek, sehingga akan dapat meluluskan proyek yag lebih banyak di daearah
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
37/82
tersebut daripada bila menggunakan suku bunga social yang sama dengan daerah
maju. Dalam hubungannya dengan perbedaan tingkat penghasilan dalam lapisan-
lapisan masyarakat, dan bila masalah pemerataan menjadi tujuan utama maka
diperlukan penentuan bobot manfaat satu proyek menurut tingkat tersebut. Tetapi
penentuan tidak dapat sembarangan, dan untuk ini perlu memperoleh pendekatan
bantuan umum. Pendekatan dalam proyek tidak lagi hanya mengandalkan
pendekatan parsiil sebagaimana hingga kini banyak dianut. Secara skematis dapat
dijelaskan dalam bagan.
nteraksi ini dapat kelihatan sebagai satu proses yang tidak ada ujung. nti
dari semuanya ini adalah perlunya mengadakan $erifikasi kontinu, bila
lingkungan ekonomi baik internal maupun eksternal telah berubah %adan
Perencana 7asional harus selalu membandingkan ketercapaian sasaran a#al.
Perencanaan sektoral tetap menduduki posisi strategis karena sering terjadi bah#a
dalam satu sector terdapat interdependensi antar proyek.
Misalkan satu jaringan jalan yang akan melayani kebutuhan peningkatan
produksi pangan di satu daerah tertentu melalui program ekstensifikasi.
%erhubungan jaringan nasional dan propinsi dan kabupaten atau jalan local harus
saling mendukung maka interdependensi akan menuntut kembali kesaling
tergantungan proyek. %ila satu sector tidak berada di ba#ah satu departemen
maka peran perencanaan nasional tampil sebagai factor coordinator
interdependensi.
=ntuk ndonesia dapat dicontohkan antara angkutan jalan raya dan kereta
api. 6ungsi perencanaan nasional ialah sebisa mana mungkin mengeleminir
persaingan yang hanya memba#a penggunaan di ba#ah kapasitas. &ntara kedua
modal angkutan dapat diciptakan saling melengkapi, tetapi dapat juga terjadi persaingan !kompetisi". &ngkutan truk jauh sebenarnya dapat digantikan oleh
angkutan kereta api, berarti disini dapat dihilangkan persaingan. Sebaliknya pada
stasiun bongkar muat kereta api, dapat saling komplementer, dimana angkutan
jalan raya meneruskan itinirer mencapai tujuan akhir. Duplikasi ini akan
membantu penyederhanaan rencana proyek-proyek sektoral, #alaupun dalam
departemen yang berbeda.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
38/82
Kemudian, peran %adan Perencanaan 7asional ialah dalam memberikan
identifikasi kegiatan-kegiatan yang mempnyai dampak eksternalitas tinggi, yang
karenanya menuntut campur tangan pemerintah baik dalam proyek maupun dalam
operasinya. Termasuk dalam hal ini pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai
ekonomi skala. konomi skala adalah semacam tambang manfaat yang
memerlukan pengolahan, dan campur tangan pemerintah mempunyai justifikasi
dari sudut manfaat public.
BA"AN PEREN/ANAAN NASI+NA*
Ga)%a$ ;.2. Skema nteraksi Penyusunan Parameter 7asional
%entuk model pemrograman
nasional
-Proyeksi Tujuan-tujuan Pembangunan
-Parameter
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
39/82
Soal *a#ihan
+. (elaskan jenis-jenis efisiensi yang &nda ketahui 4
). (elaskan dengan menggunakan kur$a tentang inefisiensi birokrasi menurut
7iskanen 3
1. Sejauhamana &nda menilai profesionalisme birokrat di negara-negara
berkembang !khususnya ndonesia" dalam menjalankan tugas-tufasnya 4
2. &pa peranan %adan Perencana 7asional dalam penyediaan barang-barang
publik bagi masyarakat 4
5. Sebutkan badan perencana pembangunan di ndonesia 3
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
40/82
BAB 8II
EBI
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
41/82
&da beberapa pengklasifikasian pajak yang umumnya digunakan, yaitu/
+. Pajak >byektif
Pajak obyektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan akti$itas ekonomi
para #ajib pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai !PP7" dikenakan kepada
mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak.
). Pajak Subyektif
Pajak Subyektif adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan
#ajib pajak. ndicator yang digunakan adalah pendapatan, bila pendapatan !lebih
tepatnya pendapatan kena pajak" makin besar maka beban pajak juga semakin
besar. Tetapi bila pendapatan seseorang masih di ba#ah pendapatan tidak kena
pajak !PTKP", orang tersebut tidak perlu membayar pajak pendapatan atau pajak
penghasilan !PPh".
1. Pajak Bangsung
Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser
kepada #ajib pajak yang lainnya !no ta9 incidence". (adi pembayar pajak
langsung adalah pembayar pajak terakhir !last ta9 payer". Karena pajak langsung
mempunyai banyak kesamaan dengan pajak subyektif, umumnya pajak langsung
adalah pajak subyektif. 0ontoh pajak langsung di ndonesia adalah pajak
penghasilan !PPh" serta pajak bumi dan bangunan !P%%".
2. Pajak Tidak Bangsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada #ajib pajak yang lain !ta9 incidence". 0ontoh pajak tidak langsung di
ndonesia adalah pajak penjualan yang lebih dikenal dengan PPn dan PPn%M.
Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena yang dikenakan pajak adalah
produsen, maka produsen dapat menggeser sebagian atau seluruh beban pajaknya
kepada konsumen. &tau sebaliknya bila yang dikenakan pajak adalah konsumen,
maka konsumen dapat menggeser sebagian atau seluruhnya beban pajaknya
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
42/82
kepada produsen. %esar beban pajak yang dapat digeser oleh konsumen atau
produsen sangat ditentukan oleh elastisitas permintaan dan pena#aran.
Menurut jenisnya, tarif pajak dapat dibedakan menjadi/
+. Pajak 7ominal
Pajak nominal adalah pajak yang pengenaannya berdasar sejumlah nilai
nominal tertentu. 7otasi untuk pajak nominal adalah T !huruf besar". Misalnya,
bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 5*, maka ditulis TC5*
). Pajak Persentase
Pada pajak persentase, beban pajak ditetapkan berdasarkan persentase
tertentu dari pengenaan pajak. 7otasi untuk persentase adalah t !huruf kecil".
Pajak persentase dapat dibedakan menjadi pajak proporsional, progresif dan
regresif.
Pajak proporsional, tarif persentasenya tetap. Misal, pajak penghasilan
dikatakan proporsional bila berapapun besarnya penghasilan, tarif pajaknya tetap
)*?.
Pajak progresif, tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya
makin tinggi. Pajak penghasilan dikatakan progresif bila tarifnya makin tinggi
pada saat pendapatan meningkat. %erdasarkan == 7o. +E')*** penerapan pajak
penghasilan dapat digolongkan sebagai berikut.
Penghasilan Kena Pajak !PKP" Tarif Pajak
O :p )5 juta per tahun
:p )5 juta < :p 5* juta per tahun
:p 5* juta < :p +** juta per tahun
:p +** juta < :p )** juta per tahun
:p )** juta per tahun
5?
+*?
+5?
)5?
15?
Pajak regresif adalah kebalikan dari pajak progresif, dimana tarif pajak justru
makin rendah pada saat penghasilan meningkat.
=.2. Poli#ik Angga$an
Politik anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan
anggaran berimbang bila dilihat dari perbandingan nilai penerimaan !T" dan
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
43/82
pengeluaran !A". hasil yang dicapai dari kebijakan fiscal merupakan interaksi dari
dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan.
Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan
adalah/
Q@ C
Sedangkan pengaruh pajak terhadap pendapatan adalah/
Q@ C
+. &nggaran Defisit !Deficit %udget"
&nggaran tidak berimbang dapat dibedakan lagi menjadi anggaran difisit
!defisit budget" dan anggaran surplus !surplus budget". &nggaran defisit adalah
anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah
direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah !T R A". politik anggaran
defisit ditempuh bila pemerintah ingin menstimulir pertumbuhan ekonomi, hal ini
dilakukan ketika perekonomian berada dalam kondisi resesi.
Diasumsikan kondisi a#al anggaran pemerintah adalah anggaran
berimbang !A C T", bila pemerintah menempuh anggaran defisit, maka QA QT,
dimana QA * dan QT *. Karena QA * dan QA QT, maka pemerintah
menempuh anggaran defisit, pemerintah dianggap memilih kebijakan fiscal
ekspansif.
Q@ karena QA C
Q@ karena QT C
Sehingga total pengaruhnya !karena QA dan QT" adalah/
Q@ C -
C -
Karena penyebutnya sama, yaitu !+ - b", maka pengaruhnya dapat ditulis sebagai/
Q@ C
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
44/82
(ika QA QT, maka dapat dikatakan QA C QT I, dimana I C QA < QT,
sehingga/
Q@ C
C QT
C QT
(adi bila politik anggarannya adalah defisit, maka pengaruhnya terhadap
pertambahan pendapatan lebih besar dibandingkan besarnya defisit pengeluaran
yang direncanakan. %ila QT C * !I C QA" atau QA C */ !I C QT", maka
Q@ C
). &nggaran Surplus
Kebalikan dari anggaran defisit, dalam anggaran surplus pemerintah
merencanakan penerimaan lebih besar dari pengeluaran !T A". atau dapat juga
dikatakan pemerintah menempuh anggaran surplus bila QA R QT, dimana QA dan
QT *. Politik anggaran surplus diidentikan dengan kebijakan fiscal kontraktif
dan dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansi dan terus
memanas !o$erheating". Melalui anggaran surplus pemerintah mengerem
pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli
dengan menaikkan pajak. Pengaruh anggaran surplus terhadap output
keseimbangan adalah kebalikan dari pengaruh anggaran defisit.
1. &nggaran %erimbang
Pemerintah dikatakan menempuh politik anggaran berimbang bila pengeluaran direncanakan akan sama dengan penerimaan !A C T atau QA C QT".
Dua hal utama yang ingin ditempuh oleh pemerintah bila menerapkan politik
anggaran berimbang adalah peningkatan disiplin dan kepastian anggaran.
Karena QA C QT, maka pengaruh anggaran terhadap keseimbangan
ekonomi adalah/
Q@ karena QA C
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
45/82
Q@ karena QT C
>leh karena QA C QT, maka/
Q@ C - , atau
C -
C . QT
C + . QT, atau
Q@ C + . QA, berarti
Q@ C QA C QT
Sehingga dapat dikatakan efek multiplier anggaran berimbang adalah sama
dengan satu !balance budget multiplier ".
=.!. Re,o$)asi Mana>e)en euangan Nega$a
=ntuk mengakomodasi berbagai perkembangan dalam sistem
kelembagaan negara, pengelolaan keuangan negara, dan me#ujudkan sistem
pengelolaan fiskal yang berkesinambungan, pemerintah telah mengeluarkan
=ndang-=ndang 7o. +E tahun )**1 tentang keuangan negara. =ndang-=ndang
tersebut menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai dasar
manajemen keuangan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus
memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah
dimuat dalam =ndang-=ndang 7omor )) tahun +LLL dan =ndang-=ndang 7o. )5
tahun +LLL yang mengatur ke#enangan dan sistem perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pendekatan yang digunakan dalam merumskan keuangan negara adalah
dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengankeuangan negara meliputi semua hak dan ke#ajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa
uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan ke#ajiban tersebut.
Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh
obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki oleh negara, daan atau dikuasai
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
46/82
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara'daerah, dan badan
lainnya yangada kaintannya dengan keuangan negara.
Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan
yang berkaitan dengan pengenalan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung
ja#aban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan,
dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan'atau penguasaan
obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
negara. %idang pengeloalaan keuangan negara demikian luas dapat
dikelompokkan dalam sub-bidang fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, sub-
bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Dalam rangka mendukung ter#ujudnya good governance dalam
penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggaraakan
secara profesional, terbuka, dan bertanggung ja#ab sesuai dengan aturan pokok
yang telah ditetapkan dalam =ndang-=ndang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal
)10 ==D +L25, undang-undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam ==D tersebut ke dalam asas-asas
umum yang meliputi baik asas tahunan, asas uni$ersalitas, asas kesatuan, dan asas
spesialitas. Selain itu juga sebagai cerminan best practice dalam pengelolaan
keuangan negara yang baik, juga menerapkan/
• &kuntabilitas berorientasi pada hasil
• Profesionalitas
• Proporsionalitas
• Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan
mandiri
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang pengelolaan keuangan
negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ke#enangan tersebut
meliputi ke#enangan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. =ntuk
membantu presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan yang dimaksud,
sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri keuangan selaku
pengelola fiskal dan #akil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan yang
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
47/82
dipisahkan serta kepada menteri'pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran'pengguna barang kementrian lembaga yang dipimpinnya.
Sub-bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan
kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi
perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan penga#asan keuangan.
Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
negara sebagian kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada
gubernur'bupati'#alikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk
mencapai kestabilan nilai tukar rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
dilakukan oleh %ank Sentral.
Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara
merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan
dan akuntabel. Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya
pencapaian tujuan bernegara, hal ini dikarenakan manifestasi pengelolaan
keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan adalah disusun dan
dilaksanakannya &P%7 dan &P%D setiap tahunnya.
=.&. "a)-ak Pa>ak #e$hada- Penda-a#an dan onsu)si
Pajak nominal pertama kali mempengaruhi pendapatan disposable. (ika
pendapatan adalah @ dan pajak nominal adalah T, maka pendapatan disposable/
@d C @ < T
6ungsi konsumsi menurut model Keynes adalah/
0 C 0o b@d
Dengan adanya pajak nominal, maka @d C @ < T, sehingga fungsikonsumsi menjadi/
0 C 0* b@d
C 0* b!@ < T"
C 0* b@ < bT
C 0* < bT b@
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
48/82
Dari persamaan tersebut terlihat bah#a pajak nominal tidak mengubah nilai MP0.
&rtinya pajak nominal tidak mengubah sensiti$itas konsumsi akibat adanya
perubahan pendapatan. @ang berubah adalah konsumsi autonomous, dimana pajak
nominal menyebabkan konsumsi autonomous menjadi lebih kecil sebesar bT.
0ontoh/
Misal 0+C+***,F@d dan pajak nominal !T" sebesar )5, maka pengaruhnya
adalah sebagai berikut/
0) C +** *,F@!@-)5"
C +** < )* *,F@
C F* *,F@
Pajak nominal tidak merubah MP0, melainkan menggeser kur$a konsumsi ke
ba#ah sebesar )* unit !sebesar b 9 T atau *,F 9 )5". Seperti yang digambarkan
dalam gambar di ba#ah ini.
0
Penurunan konsumsi autonomous
dari +** menjadi F*
akibat pajak nominal +**
@
Ga)%a$ =.1. Dampak Pajak pendapatan nominal terhadap perilaku konsumsi
(ika pajak penghasilan yang dikenakan adalah pajak proporsional !t", maka
pendapatan disposable menjadi/
@d C @ < t@ C @!+ < t"
&kibatnya fungsi konsumsi berubah menjadi/
0 C 0* b@d C 0* b@!+-t"U
C 0* b@ < bt@ C 0* !b < bt"@
Ternyata pajak proporsional menyebabkan MP0 menjadi !b < bt" atau
lebih kecil sebesar bt, sedangkan konsumsi autonomous tetap.
0ontoh/
0)CF**,F@
0+C+***,F@
*
F*
+**
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
49/82
6ungsi konsumsi a#al 0+C+***,F@d, bila pajak pendapatan )5?, maka
@dC!+-t"@
6ungsi konsumsi yang baru menjadi/
0) C +** *,F!+-*,)5"@
C +** *,F!*,E5"@
C +** *,G@
Pajak proporsional telah menyebabkan MP0 berubah menjadi *,G atau *,) lebih
kecil dari MP0 sebelum ada pajak proporsional. Perubahan MP0 dapat dijelaskan
dalam gambar berikut.
0
Pajak pendapatan )5 ?
Mengubah MP0
Dari *,F menjadi *,G
Ga)%a$ =.1. Dampak Pajak pendapatan proporsional terhadap perilaku konsumsi
Soal *a#ihan
+. &pa yang &nda ketahui dengan kebijakan fiskal 4
). Mengapa kebijakan fiskal perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah 4
1. Sebutkan jenis-jenis politik anggaran yang &nda ketahui 4
2. (elaskan antara pajak nominal dan pajak persentasi 4 %erikan contohnya 3
5. Sejauhmana &nda menilai pengelolaan penerimaaan pajak oleh Direktorat
(enderal Pajak Departemen Keuangan de#asa ini 4
* @
0
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
50/82
BAB 8III
++R"INASI EBI
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
51/82
negeri. Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan
nonperbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara ! government bonds" dan
pri$atisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bah#a penerbitan obligasi negara
merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri nonperbankan yang
nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Dalam hal ini
perlu diperhatikan adalah menjaga agar utang luar negeri atau utang dalam negeri
tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara ! sustainable".
Defisit &P%7 akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian.
Dalam hal defisit &P%7 dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak
akan menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut
dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan
sebagian besar pinjaman dari 0A selama ini. &kan tetapi, bila pinjaman luar
negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri,
maka pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman dari luar negeri tersebut akan
menimbulkan tekanan inflasi. Di lain pihak, pembiayaan defisit &P%7 dengan
penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan
menimbulkan tekanan inflasi.
Pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar
negeri akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas
modal pemerintah. Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik,
lalu lintas modal pemerintah cenderung positif. &dapun kinerja pemerintah dapat
dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. 7ilai lalu lintas moneter yang positif
menunjukkan adanya cash inflow.
?.2. "e,inisi dan Ins#$u)en e%i>akan Mone#e$Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan
perekonomian makro ke kondisi yang diingkinkan !yang lebih baik" dengan
mengatur jumlah uang yang beredar. Kondisi yang lebih baik yaitu meningkatnya
output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga !inflasi terkontrol".
Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau
mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan
ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.
8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK
52/82
(ika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang yang beredar, maka
pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, jika
jumlah uang beredar dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter
kontraktif atau kebijakan uang ketat.
&da empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang
beredar yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan #ajib, dan
imbauan moral
+. >perasi pasar terbuka
&dalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara
menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.
(ika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual
surat-surat berharga. Dengan demikian uang yang ada dalam masyarakat
mengalir ke otoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar berkurang. (ika
ingin menambah jumlah beredar, maka pemerintah membeli kembali surat-
surat berharga tersebut. Auna lebih mengefektifkan operasi pasar terbuka ini,
%ank ndonesia telah mengembangkan kedua instrument tersebut dengan
menambahkan fasilitas repurchase agreement !repo" ke masing-masing
instrument, sehingga saat ini dikenal dengan S% repo dan S%P= repo.
Di ndo