BUKU 1
P E D O M A NPEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANUNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (UPL-IKM)
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan MenengahKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
2008
KEMENTERIAN PERINDUSTRIANDIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
PERATURANDIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 55/IKM/PER/8/2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANUNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH (UPL-IKM)
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan IKM melalui pemberian jasa konsultansi kepada perusahaan dan sentra IKM perlu dibentuk dan diatur pengelolaan Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM) serta diatur pemanfaatan jasa konsultansi;
b. bahwa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan Unit Pendampingan Langsung IKM perlu pedoman pembentukan dan pengelolaan Unit Pendampingan Langsung IKM;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pembinaan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1548);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lemabaran Negara Tahun 2006 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Nomor 4462);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 120) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3?2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM);
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 952/M-IND/KEP/12/2006 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2007.
Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1999 tentenag Pemberdayaan Usaha-Menengah;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Tahun ANggaran 2007 Nomor : 0276.0/019-05.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006
3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2007.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Unit
Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM) sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini sebagai Pedoman Operasional UPL-IKM.
KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari:a. Buku 1, berupa yaitu Pedoman Pembentukan Unit Pendampingan
Langsung IKM (UPL-IKM).b. Buku 2, berupa Petunjuk Teknis Konsultansi Diagnosis dan
Spesialis IKM.c. Buku 3, berupa Petunjuk Teknis Pemanfaatan Jasa Konsultan
untuk Pembinaan Sentra IKM.KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA
merupakan acuan pelaksanaan program pendampingan dalam pembinaan dan pengembangan IKM di pusat dan daerah.
KEEMPAT : Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 14 Agustus 2007
DIREKTUR JENDERAL
M. SAKRI WIDHIANTO
Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :1. Menteri Perindustrian2. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian3. Para Eselon II di lingkungan DJIKM, Kementerian Perindustrian4. Para Kadis Perindag Provinsi/Kabupaten/Kota5. Pertinggal……………………………………………………………………………..
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHNOMOR : 55/IKM/PER/8/2007TANGGAL : 14 AGUSTUS 2007
1. BUKU I : PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (UPL-IKM)
2. BUKU II : PETUNJUK TEKNIS KONSULTANSI DIAGNOSIS DAN SPESIALIS IKM
3. BUKU III : PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN JASA KONSULTAN UNTUK PEMBINAAN SENTRA IKM
DIREKTUR JENDERAL
M. SAKRI WIDHIANTO
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………… 1B. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………. 2C. Pengertian Umum …………………………………………………………………………………… 2
BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA UPL-IKM ………………………………………………………… 6A. Peranan Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah
(UPL-IKM) ……………………………………………………………………………………………….. 6B. Organisasi Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah
(UPL-IKM) ……………………………………………………………………………………………….. 61. UPL-IKM Tingkat Pusat ………………………………………………………………………. 62. UPL-IKM Tingkat Provinsi …………………………………………………………………… 103. UPL-IKM Tingkat Kabupaten/Kota ……………………………………………………… 15
C. Mekanisme dan Operasional Pendampingan UPL-IKM ……………………………. 20D. Persyaratan Pendirian UPL-IKM ………………………………………………………………. 20
BAB III UNSUR PENDUKUNG UPL-IKM ..………………………………………………………………………. 22A. Balai Besar ………………………………………………………………………………………………. 22B. Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) …………………………………………………. 24C. Balai Diklat Industri (BDI) ………………………………………………………………………… 25D. Unit Pelayanan Teknis (UPT) ……………………………………………………………………. 26E. Sekolah Tinggi dan Akademi ……………………………………………………………………. 27
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………. 29
BUKU 1
P E D O M A NPEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANUNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (UPL-IKM)
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan MenengahKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
2008
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di era otonomi daerah sekarang ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah Kementerian Perindustrian sesuai tugas dan fungsinya sebagai
penyusun/perencana kebijakan, norma, standar, pedoman dan prosedur industri kecil
dan menengah. Secara operasional dalam melakukan pembinaan industri kecil dan
menengah dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Daerah.
Kementerian Perindustrian telah menetapkan target pertumbuhan IKM rata-rata
per tahun 12,2% dan perannya terhadap PDB sektor industri yang selama ini baru 38%
meningkat menjadi 54% pada tahun 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut Kementerian
Perindustrian sejak mulai tahun 2006 telah menetapkan kebijakan melalui program: 1)
Perkuatan Program, 2) Perkuatan Pendampingan, 3) Perkuatan Kelembagaan, 4)
Perkuatan Sumber Daya Manusia, 5) Perkuatan Teknologi, 6) Perkuatan Jejaring Kerja,
dan 7) Perkuatan Anggaran. Ketujuh program tersebut saling bersinergi dan saling terkait.
Pada tahun 2006 jumlah perusahaan IKM tercatat 3,5 juta dan menyerap tenaga
kerja sebanyak 8,7 juta orang dengan laju pertumbuhan nilai tambah sebesar 8,8% per
tahun.
Peranan Industri Kecil dan Menengah sangat strategis dalam menyediakan
lapangan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberi
dampak ganda terhadap perekonomian lokal dan nasional serta meningkatkan devisa
negara.
Industri Kecil dan Menengah masih dihadapkan pada masalah, antara lain
pembinaan yang diberikan belum optimal, utamanya masih lemahnya kegiatan
pendampingan langsung oleh tenaga penyuluh industri kepada perusahaan industri kecil
dan menengah. Oleh karena itu program dan kegiatan Pendampingan Langsung oleh
tenaga penyuluh industri tersebut perlu diintensifkan.
Dalam rangka peningkatan pembinaan melalui kegiatan pendampingan langsung
perlu memanfaatkan tenaga penyuluh perindustrian yang ada di dalam lingkungan
pemerintah pusat dan daerah serta tenaga konsultan terkait yang terkoordinasi dalam
suatu Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM).
B. Maksud dan Tujuan
Pedoman Pembentukan UPL-IKM dimaksudkan sebagai pedoman dalam
pembentukan UPL-IKM di Pusat dan di lingkungan Dinas yang menangani bidang industri
di Provinsi dan Kab/Kota serta mekanisme dan operasional UPL-IKM dalam melaksanakan
pendampingan langsung kepada perusahaan industri kecil dan menengah.
C. Pengertian Umum
1. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Industri Kecil dan Menengah adalah perusahaan industri yang terdiri dari industri
kecil dan industri menengah.
a. Perusahaan Industri Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di
bidang industri dengan nilai investasi paling banyak Rp.200 juta tidak termasuk
nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Perusahaan Industri Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200 juta
sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
2. Kompetensi Inti
Kompetensi inti adalah sebagai kumpulan keterampilan dan teknologi yang
memungkinkan suatu organisasi dapat memberikan manfaat tersendiri bagi
pelanggannya. Atau sekumpulan sumber daya dan kemampuan (aset-aset) organisasi
yang memiliki keunikan tinggi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan
organisasi.
3. Klaster Industri
Klaster industri adalah kelompok yang secara geografis berdekatan, yang terdiri dari
perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi terkait dalam bidang tertentu yang
dihubungkan dengan adanya kebersamaan (communalities) dan sifat yang
melengkapi (compelementarities) satu sama lain.
4. Sentra IKM
Sentra IKM adalah kelompok perusahaan IKM sejenis yang berada dalam suatu
wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan
atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
5. Pendampingan Langsung
Pendampingan Langsung adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga
penyuluh industri kepada perusahaan IKM secara menyeluruh dan
berkesinambungan.
6. Tenaga Penyuluh Industri
Tenaga Penyuluh Industri terdiri dari :
a. Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (PFPP).
b. Tenaga Penyuluh Lapangan Industri yaitu tenaga penyuluh lapangan yang telah
mendapatkan pendidikan penyuluhan industri seperti : Shindan, CEFE, AMT,
GKM, Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan IKM, (TPL-IKM), dll.
c. Konsultan IKM yaitu konsultan perorangan atau perusahaan konsultan.
7. Unit Pendampingan Langsung
Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM) terdiri dari :
UPL-IKM Pusat dan UPL-IKM Daerah.
a. UPL-IKM Pusat adalah unit kerja dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Direktur Jenderal IKM yang berfungsi mengarahkan, mengkoordinasikan,
mengadministrasikan, dan melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan UPL-
IKM daerah.
b. UPL-IKM daerah adalah unit kerja dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Dinas yang menangani bidang industri di Provinsi dan Kab/Kota
yang berfungsi mengkoordinasikan, mengadministrasikan dan melaksanakan
proses kegiatan pendampingan langsung kepada perusahaan industri kecil dan
menengah (IKM).
8. Diagnosis
Diagnosis adalah proses tinjauan lapangan dan identifikasi kepada perusahaan IKM
untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi
pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan IKM.
9. Konsultan Diagnosis IKM
Konsultan Diagnosis IKM adalah Konsultan IKM yang memberikan jasa konsultansi
dengan melakukan diagnosis dan analisis menyeluruh terhadap permasalahan
perusahaan IKM dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan IKM.
10. Konsultan Spesialis IKM
Konsultan Spesialis IKM adalah Konsultan IKM yang memberikan jasa konsultansi
dengan melakukan kegiatan analisis lebih mendalam terhadap aspek tertentu dari
hasil diagnosis dalam rangka melakukan pemecahan masalah spesifik yang dihadapi
perusahaan IKM.
11. Perusahaan /Lembaga Konsultan IKM
Perusahaan/Lembaga Konsultan adalah perusahaan/lembaga yang berkompeten
dalam memberikan jasa konsultansi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja
perusahaan IKM.
12. Balai Besar Industri
Balai Besar Industri adalah Balai Besar di lingkungan Kementerian Perindustrian yang
terdiri dari : Balai Besar Industri Kimia dan Kemasan di Jakarta, Balai Besar Industri
Agro di Bogor, Balai Besar Industri Pulp dan Kerta di Bandung, Balai Besar Industri
Bahan dan Barang Tehnik di Bandung, Balai Besar Industri Keramik di Bandung, Balai
Besar Industri Tekstil di Bandung, Balai Besar Industri Kulit, Karet dan Plastik di Jogya,
Balai Besar Industri Kerajinan dan Batik di Jogya, Balai Besar Industri Logam dan
Mesin di Bandung, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri di
Semarang, dan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan di Makasar.
13. Balai Riset dan Starndarisasi (Baristand)
Baristand adalah Balai Riset dan Standarisasi di lingkungan Kementerian
Perindustrian yang terdiri dari : Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri
Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri
Bandar Lampung, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Manado, Baristand
Industri Ambon, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Samarinda, dan
Baristand Industri Pontianak.
14. Pendidikan dan Pelatihan Industri (BDI)
BDI adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri di lingkungan Kementerian
Perindustrian yang terdiri dari : yaitu BDI Medan, BDI Padang, BDI Jakarta, BDI
Surabaya, BDI Makasar dan BDI Denpasar Bali.
15. Sekolah Tinggi dan Akademi
Sekolah Tinggi dan Akademi adalah unit pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian
Perindustrian yang terdir dari : Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil di Bandung, Sekolah
Tinggi Manajemen Industri di Jakarta, Pendidikan Teknologi Kimia Industri di Medan,
Akademi Teknologi Industri di Padang dan Makasar, Akademi Pimpinan Perusahaan
di Jakarta, Akademi Kimia Analisis di Bogor, Akademi Teknologi Kulit di Yogyakarta.
BAB IIORGANISASI DAN TATA KERJA UPL-IKM
A. Peranan Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM)
UPL-IKM mempunyai peran sebagai berikut :
1. Sebagai fasilitator untuk memfasilitasi IKM dalam kaitannya dengna sumber
informasi, sumber modal, dan lain-lain.
2. Sebagai komunikator untuk menginformasikan hal-hal yang diperlukan oleh
perusahaan IKM.
3. Sebagai motivator untuk memberikan dorongan dan motivasi kewirausahaan
kepada perusahaan IKM.
4. Sebagai dinamisator untuk menggerakkan IKM dalam memajukan usaha.
5. Sebagai inovator untuk memberikan pemikiran dan masukan baru kepada IKM.
6. Sebagai konsultan untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada perusahaan
IKM dalam pemecahan masalah dan pengembangan usaha.
B. Organisasi Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM)
Organisasi UPL-IKM terdiri dari UPL-IKM Pusat, UPL-IKM Tingkat Provinsi dan UPL-
IKM Tingkat Kabupaten/Kota.
1. UPL-IKM Tingkat Pusat
a. Tugas UPL-IKM Pusat
1) Menyusun program kegiatan dan anggaran UPL-IKM di seluruh Indonesia.
2) Melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan kegiatan
UPL-IKM.
3) Melakukan pembinaan konsultan IKM yang meliputi : registrasi,
peningkatan kompetensi dan memfasilitasi konsultan IKM dalam kegiatan
pendampingan IKM.
4) Melakukan pembinaan SDM UPL-IKM yng meliputi resgistrasi dan
peningkatan kompetensi tenaga penyuluh dan konsultan IKM.
5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan UPL-IKM.
6) Menghimpun, mengolah dan menganalisa laporan dan UPL-IKM Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
7) Menyusun bahan-bahan penyuluhan yang meliputi: modul penyuluhan,
petunjuk teknis dalam bentuk cetakan maupun software, bahan stimulasi/
demo, dsb.
8) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPL-IKM secara periodik kepada
Direktur Jenderal IKM.
9) Mengadministrasikan kegiatan UPl-IKM.
b. Susunan organisasi UPL-IKM Pusat terdiri dari :
1) Pengarah adalah Direktur Jenderal IKM, dibantu oleh anggota pengarah
yaitu para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen IKM yang mempunyai
tugas dan fungsi memberikan pengarahan dalam pengelolaan UPL-IKM di
seluruh Indonesia.
2) Ketua UPL-IKM Pusat adalah PFPP atau pegawai negeri sipil yang tidak
menduduki jabatan struktural dan mempunyai sertifikat pelatihan
(Shindan, CEFE, AMT atau Manajemen Mutu), yang mempunyai tugas dan
fungsi mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPL-IKM di seluruh Indonesia.
3) Sekretaris adalah PFPP atau pegawai negeri sipil yang tidak menduduki
jabatan struktural dan mempunyai sertifikat pelatihan (Shindan, CEFE,
AMT atau Manajemen Mutu), yang mempunyai tugas dan fungsi
membantu Ketua dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan dan
keuangan UPL-IKM Pusat.
Tugas Sekretaris sebagai berikut :
a) Melakukan administrasi surat menyurat.
b) Menyusun program kegiatan UPL-IKM Pusat.
c) Memfasilitasi dan mengadministrasikan kegiatan operasional tenaga
penyuluh dan konsultan.
d) Memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kerja.
e) Membuat pertanggungjawaban keuangan.
f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPL-IKM PUsat.
4) Bidang Fasilitas Konsultan beranggotakan PFPP/ pegawai negeri sipil dan
non pegawai negeri sipil dan yang mempunyai sertifikat pelatihan
(Shindan, CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau Beasiswa TPL-IKM), yang
mempunyai tugas dan fungsi pembinaan konsultan IKM dan memfasilitasi
Konsultan IKM dalam kegiatan UPL-IKM.
Tugas bidang Fasilitasi Konsultan sebagai berikut :
a) Meregistrasi konsultan IKM yang meliputi : nama dan alamat,
kompetensi, personil, pengalaman, dll.
b) Meningkatkan kompetensi melalui pemberian pelatihan, pelayanan
informasi, promosi, uji kompetensi dan fasilitasi sertifikasi.
c) Menyusun Standar Kompetensi Konsultan IKM.
d) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Konsultan IKM.
e) Menyusun program kegiatan jasa konsultansi UPL-IKM berdasarkan
usulan daerah.
f) Menyusun laporan kegiatan jasa konsultansi.
5) Bidang SDM UPL-IKM beranggotakan PFPP/ pegawai negeri sipil dan non
pegawai negeri sipil dan yang mempunyai sertifikat pelatihan (Shindan,
CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau Beasiswa TPL-IKM), yang mempunyai
tugas dan fungsi pembinaan SDM UPL-IKM.
Tugas bidang SDM UPL-IKM sebagai berikut :
a) Meregistrasi tenaga penyuluh industry antara lain : PFPP, Shindan-Shi,
dan Beasiswa TPL-IKM.
b) Melakukan peningkatan kompetensi SDM UPL-IKM melalui pelatihan,
pelayanan informasi, uji kopetensi dan fasilitasi sertifikasi, magang,
study banding, dsb.
c) Menyusun Standar Kopetensi Tenaga Penyuluh.
d) Monitoring Pemberdayaan tenaga penyuluh industri.
e) Menyusun program kegiatan pengembangan SDM UPL-IKM.
f) Menyusun laporan kegiatan pengembangan SDM UPL-IKM.
c. Struktur Organisasi UPL-IKM Pusat
d. Pelaporan UPL-IKM Pusat
UPL-IKM Pusat berkewajiban menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugasnya yang terdiri dari :
1) Laporan Semester I (Periode 1 Januari – 30 Juni)
Laporan Semester I berisikan antara lain :
a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan langsung ke IKM oleh
tenaga penyuluh.
b) Pelaksanaan konsultansi diagnosis ke perusahaan IKM.
c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan IKM di dalam sentra IKM oleh
perusahaan konsultan.
d) Realisasi keuangan.
e) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan IKM.
2) Laporan Semester II (Periode 1 Juli – 31 Desember)
Laporan Semester II berisikan antara lain :
Pengarah
Ketua
Sekretaris
Bidang Fasilitasi Konsultan
Bidang SDM UPL-IKM
UPL-IKM Provinsi
UPL-IKM Kab/Kota
a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan langsung ke IKM oleh
tenaga penyuluh.
b) Pelaksanaan konsultansi diagnosis ke perusahaan IKM.
c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan di dalam sentra oleh Perusahaan
Konsultan.
d) Realisasi Keuangan.
e) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan IKM.
Laporan Semester II sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal IKM
selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Januari, sebanyak 2 (dua)
eksemplar.
2. UPL-IKM Tingkat Provinsi
a. Tugas UPL-IKM Provinsi
UPL-IKM Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Menyusun program kegiatan UPL-IKM di Provinsi.
2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan langsung ke
perusahaan IKM di Provinsi berkoordinasi dan bekerjasama dengan UPL-
IKM Kabupaten/Kota.
3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan
UPL-IKM Provinsi. Dalam kegiatan pengembangan teknologi di
perusahaan IKM berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis di sentra
IKM, dan Balai Besar Litbang Industri dan Baristand. Dalam kegiatan
pengembangan SDM di perusahaan IKM berkoordinasi dengan Balai Diklat
Industri, Perguruan tinggi dan Akademi. Dalam bidang permodalan
berkoordinasi dengan Lembaga Keuangan/Perbankan dsb.
4) Melakukan pembinaan SDM UPL-IKM Provinsi melipui peningkatan
kompetensi tenaga penyuluh dan konsultan IKM.
5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan UPL-IKM Provinsi.
6) Membuat dan menyampaikan lapaoran pelaksanaan kegiatan UPL-IKM
Provinsi secara periodik kepada Dirjen IKM (cq. Ketua UPL-IKM Pusat).
7) Mengadministrasikan kegiatan UPL-IKM Provinsi.
b. Susunan Organisasi UPL-IKM Provinsi terdiri dari :
1) Pembina adalah Kepala Dinas yang menangani bidang industri di Provinsi
mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengarahan pelaksanaan
kegiatan operasional UPL-IKM di Provinsi.
2) Ketua UPL-IKM Provinsi adalah PFPP atau pegawai negeri sipil yang tidak
menduduki jabatan struktural dan mempunyai sertifikat pelatihan
(Shindan, CEFE, AMT atau Manajemen Mutu), yang mempunyai tugas dan
fungsi mengkoordinasikan kegiatan UPL-IKM di Provinsi.
3) Sekretaris UPL-IKM Provinsi adalah PFPP atau pegawai negeri sipil yang
tidak menduduki jabatan struktural dan menpunyai sertifikat pelatihan
(Shindan, CEFE, AMT atau Manajemen Mutu), yang mempunyai tugas dan
fungsi mengadministrasikan seluruh kegiatan dan keuangan UPL-IKM.
Tugas Sekretaris sebagai berikut :
a) Melakukan administrasi surat menyurat.
b) Menyusun program kegitan UPL-IKM di Provinsi.
c) Memfasilitasi dan mengadministrasikan kegiatan operasional tenaga
penyuluh dan konsultan IKM.
d) Memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kerja.
e) Membuat pertanggung jawaban keuangan.
f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPL-IKM Provinsi.
4) Anggota UPL-IKM Provinsi adalah PFPP/pegawai negeri sipil dan non
pegawai negeri sipil dan yang mempunyai sertifikat pelatihan (Shindan,
CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau Beasiswa TPL-IKM), yang mempunyai
tugas dan fungsi dalam pendampingan langsung kepada Perusahaan IKM
dan memfasilitasi Konsultan IKM dalam kegiatan UPL-IKM.
Tugas anggota UPL-IKM Provinsi sebagai berikut :
a) Menyusun rencana operasional penyuluhan dan pendampingan
langsung kepada perusahaan IKM periode tahunan dan insidentil serta
menyampaikan kepada Ketua UPL-IKM Provinsi.
b) Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan dan pendampingan langsung
kepada perusahaan IKM sesuai dengan penugasan Ketua UPL-IKM
Provinsi.
c) Melakukan evaluasi dan analisis hasil penyuluhan dan pendampingan.
d) Memantau dan melakukan pendampingan konsultan IKM, sesuai
dengan penugasan Ketua UPL-IKM Provinsi.
e) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga penyuluh UPL-IKM
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendampingan langsung
kepada perusahaan IKM.
f) Menyusun laporan dan menyampaikan setiap penugasan pelaksanaan
kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada Ketua UPL-IKM
Provinsi.
c. Struktur Organisasi UPL-IKM Provinsi
d. Pelaporan UPl-IKM Provinsi
UPL-IKM Provinsi berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan tugasnya
berdasarkan hasil laporan UPL-IKM Kabupaten/Kota dan pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Laporan tersebut terdiri dari :
1) Laporan Semester I (Periode 1 Januari – 30 Juni)
Laporan Semester I berisikan antara lain:
a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan langsung ke IKM oleh
tenaga penyuluh.
Pengarah
Ketua
Sekretaris
UPL-IKM Kab/Kota Anggota
b) Pelaksanaan konsultansi diagnosis ke perusahaan IKM.
c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan IKM di dalam sentra IKM oleh
perusahaan konsultan.
d) Realisasi keuangan.
e) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan IKM.
Laporan Semester I disampaikan kepada Kepala Dinas yang menangani
bidang industri dan tembusan disampaikan kepada Ketua UPL_IKM Pusat
selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan Juli, sebanyak 2 (dua)
eksemplar.
2) Laporan Semester II (Periode 1 Juli – 31 Desember)
Laporan Semester II berisikan antara lain :
a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan langsung ke IKM oleh
tenaga penyuluh.
b) Pelaksanaan konsultansi diagnosis ke perusahaan IKM.
c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan di dalam sentra oleh Perusahaan
Konsultan.
d) Realisasi Keuangan
e) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan IKM.
Laporan Semester II sudah disampaikan kepada Kepala Dinas yang
menangani bidang industri dan tembusan disampaikan kepada Ketua UPL-
IKM Pusat selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Januari,
sebanyak 2 (dua) eksemplar.
PENDAMPINGAN SENTRA IKM OLEH UPL-IKM DINAS PROVINSI
PENDAMPINGAN TEKNOLOGI
PENDAMPINGAN TEKNOLOGI
PENDAMPINGAN RUTIN HARIAN KE IKM
DALAM SENTRA
PEMBERIAN MODAL DAN PENDAMPINGAN
DJIKMDINAS PROVINSI
U P L - IKM
KONSULTAN
CABANG KONSULTANDI SENTRA IKM BALAI
LITBANG/BARISTAND
BALAI DIKLAT INDUSTRI
M O U
MODAL & PENDAMPINGAN
KONTRAK
KOORDINASI PENDAMPINGAN
BANK/NON BANK
U P T
BMT/BPR
1 2 3 4 5 6
PENDAMPINGAN PERIODIK
DIKLAT
PENDAMPINGAN SENTRA IKM : 1. PENDAMPINGAN RUTIN (MANAJEMEN, PRODUKSI, PASAR, INFORMASI)2. PENDAMPINGAN TEKNOLOGI DAN STANDAR 3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4. PENDAMPINGAN AKSES PERMODALAN
3. UPL-IKM Tingkat Kabupaten/Kota
a. Tugas UPL-IKM Kabupaten/Kota
UPL-IKM Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Menyusun program kegiatan UPl-IKM di Kabupaten/Kota.
2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan langsung ke
perusahaan IKM di Kabupaten/Kota berkoordinasi dan bekerja sama
dengan UPL-IKM Provinsi.
3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
kegiatan UPL-IKM Kabupaten/Kota. Dalam pengembangan teknologi
di perusahaan IKM berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis di
sentra IKM, dan Balai Besar Litbang Industri dan Baristand. Dalam
pengembangan SDM di perusahaan IKM berkoordinasi dengan Balai
Diklat Industri. Dalam bidang permodalan, berkoordinasi dengan
Lembaga Keuangan/Perbankan dsb.
4) Melakukan pembinaan SDM-UPL-IKM Kabupaten/Kota meliputi
peningkatan kompetensi tenaga penyuluh dan konsultan IKM.
5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan UPL-IKM
Kabupaten/Kota.
6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPL-IKM Kabupaten/Kota
secara periodik disampaikan kepada Ketua UPL-IKM Provinsi.
7) Mengadministrasikan kegiatan UPL-IKM Kabupaten/Kota.
b. Susunan organisasi UPlL-IKM Kabupaten/Kota terdiri dari :
1) Pembina adalah Kepala Dinas yang menangani bidang Industri di
Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan
pengarahan pelaksanaan kegiatan operasional UPL-IKM di
Kabupaten/Kota.
2) Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota adalah PFPP atau pegawai negeri
sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dan mempunyai
sertifikat pelatihan (Shindan, CEFE, AMT, atau Manajemen Mutu),
yang mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan kegiatan
UPL-IKM di Kabupaten/Kota.
3) Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota merangkap sebagai Koordinator
Kegiatan UPL-IKM di Kabupaten/Kota.
4) Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota adalah PFPP atau pegawai negeri
sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dan mempunyai
sertifikat pelatihan (Shindan, CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau
beasiswa TPL-IKM), yang mempunyai tugas dan fungsi membantu
Ketua dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan dan keuangan
UPL-IKM.
Tugas Sekretaris sebagai berikut :
a) Melakukan administrasi surat menyurat.
b) Menyusun program kegiatan UPL-IKM di Kab/Kota.
c) Memfasilitasi dan mengadministrasikan kegiatan operasional
tenaga penyuluh dan konsultan IKM.
d) Memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kerja.
e) Membuat pertanggungjawaban keuangan.
f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPL-IKM.
5) Anggota UPL-IKM Kabupaten/Kota adalah PFPP/pegawai negeri sipil
dan non pegawai negeri sipil dan mempunyai sertifikat pelatihan
(Shindan, CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau Beasiswa TPL-IKM),
yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pendampingan langsung
kepada Perusahaan IKM dan memfasilitasi Konsultan IKM dalam
kegiatan UPL-IKM.
Tugas anggota UPL-IKM Kabupaten/Kota sebagai berikut :
a) Menyusun rencana operasional penyuluhan dan pendampingan
langsung kepada perusahaan IKM tahunan dan insidentil dan
mengajukannya kepada Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota.
b) Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan dan pendampingan
langsung kepada perusahaan IKM sesuai dengan penugasan
Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota.
c) Melakukan evaluasi dan analisis hasil penyuluhan dan
pendampingan.
d) Memantau dan melakukan pendampingan konsultan IKM,
sesuai dengan penugasan Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota.
e) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga penyuluh UPL-
IKM Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendampingan
langsung kepada perusahaan IKM.
f) Menyusun laporan setiap penugasan pelaksanaan kegiatan
penyuluhan dan pendampingan kepada Ketua UPL-IKM
Kabupaten/Kota.
c. Struktur Organisasi UPL-IKM Kab/Kota
d. Pelaporan UPL-IKM Kabupaten/Kota
UPL-IKM Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan
tugasnya disampaikan kepada Ketua UPL-IKM Provinsi dan ditembuskan
kepada Ketua UPL-IKM Pusat.
Laporan tersebut terdiri dari :
1) Laporan Semester I (Periode 1 Januari – 30 Juni), berisikan antara
lain:
a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan langsung ke IKM
oleh tenaga penyuluh.
b) Pelaksanaan konsultansi diagnosis ke perusahaan IKM.
Pengarah
Ketua
Sekretaris
Anggota
c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan IKM di dalam sentra IKM
oleh perusahaan konsultan.
d) Realisasi keuangan.
e) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan IKM.
Laporan Semester I disampaikan selambat-lambatnya pada minggu
kedua bulan Juli, sebanyak 2 (dua) eksemplar.
2) Laporan Semester II (Periode 1 Juli – 31 Desember), berisikan antara
lain :
a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan langsung ke IKM
oleh tenaga penyuluh.
b) Pelaksanaan konsultansi diagnosis ke perusahaan IKM.
c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan di dalam sentra oleh
Perusahaan Konsultan.
d) Realisasi Keuangan.
e) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan IKM.
Laporan Semester II sudah disampaikan elambat-lambatnya pada
minggu kedua bulan Januari, sebanyak 2 (dua) eksemplar.
C. Mekanisme dan Operasional Pendampingan UPL-IKM
Dalam melaksanakan pendampingan langsung kepada perusahaan IKM, dapat
dilaksanakan sebagai berikut :
1. Dilaksanakan oleh tenaga penyuluh industri yang ada di UPL-IKM.
Dalam hal ini Ketua UPL-IKM menugaskan tenaga penyuluh industri untuk
melakukan tugas-tugas pendampingan langsung berupa bimbingan dan
penyuluhan serta membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi
oleh perusahaan IKM.
2. Dilaksanakan oleh konsultan diagnosis (konsultan perorangan).
Dalam hal ini Ketua UPL-IKM dapat menugasi staf atau konsultan
perorangan yang memiliki sertifikat diagnosis. Adapun mekanisme
pelaksanaan diagnosis terhadap perusahaan IKM dapat dilihat pada buku 2.
PENDAMPINGAN SENTRA IKM OLEH UPL-IKM DINAS KABUPATEN / KOTA
PENDAMPINGAN SENTRA IKM : 1. PENDAMPINGAN RUTIN (MANAJEMEN, PRODUKSI, PASAR, INFORMASI)2. PENDAMPINGAN TEKNOLOGI DAN STANDAR 3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4. PENDAMPINGAN AKSES PERMODALAN
M O U
DIKLAT
PEMBERIAN MODALDAN PENDAMPINGAN
KONTRAK
KOORDINASI PENDAMPINGAN
PENDAMPINGAN PERIODIK
KOORDINASI PENDAMPINGAN
PENDAMPINGAN TEKNOLOGI
PENDAMPINGAN RUTIN HARIAN KE IKM
DALAM SENTRA
MODAL DAN PENDAMPINGAN
KOORDINASI PENDAMPINGAN
PENDAMPINGAN TEKNOLOGI
PENDAMPINGAN PERIODIK BERSAMAUPL-IKM KAB/KOTA
MONITOR KERJASAMA
ARAHAN KONSULTASI
SENTRA IKM IKM IKM
DJIKMDINAS PROV
U P L - IKM
KONSULTAN
CABANG KONSULTAN
BALAI LITBANG/
BARISTAND
BALAI DIKLAT INDUSTRI
BANK/NON BANK
1 2 3 4 5 6
BPR/BMT UPT
DINAS KAB/KOTA
U P L -IKM
3. Dilaksanakan oleh perusahaan konsultan.
Dalam hal ini Ketua UPL-IKM dapat menunjuk perusahaan konsultan untuk
melakukan bimbingan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh
perusahaan IKM di dalam sentra IKM. Adapun mekanisme pelaksanaan
pemanfaatan jasa konsultan untuk pembinaan perusahaan IKM di dalam
sentra IKm dapat dilihat pada Buku 3.
D. Persyaratan Pendirian UPL-IKM
Persyaratan minimal pendirian UPL-IKM yaitu :
1. Personil
a. Seorang yang ditunjuk sebagai Ketua UPL-IKM yang merangkap sebagai
Koordinator Kagiatan yang diangkat oleh Kepala Dinas Provinsi atau
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang industri di
Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
b. Seorang staf yaitu Pejabat Fungsional Perindustrian dan Perdagangan
(PFPPP) atau pegawai negeri sipil yang sudah mempunyai sertifikat
pelatihan (Shindan, CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau beasiswa TPL-
IKM).
2. Sarana Kerja
Memiliki ruang dan peralatan kerja yang khusus dipergunakan untuk
pelaksanaan kegiatan UPL-IKM.
3. Sumber Pembiayaan
Sumber pembiayaan dapat berasal dari APBN, APBD, dan sumber
pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.
BAB IIIUNSUR PENDUKUNG UPL-IKM
A. Balai Besar Industri
Balai Besar Industri mempunyai tugas dan fungsi anata lain sebagai berikut :
1. Penilitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis dibidang teknologi
bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan
pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, ahli
teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan
penanggulangan pencemaran industri.
2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan
teknologi informasi.
3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan
produk industri, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
4. Pelaksanaan perncanaan pengelolaan dan koordinasi sarana dan prasarana
kegiatan penelitian dan pengembangan dilingkungan balai besar industri
serta penyusunan dan penerapan standarisasi industri.
5. Pelayanan teknis kepada semua unsure dilingkungan balai besar.
Adapun Balai Besar Industri dilingkungan Depatemen Perindustrian sbb :
1. Balai Besar Kimia dan Kemasan
a. Komoditi yang ditangani meliputi : Bahan Kimia dan Desain Kemasan.
b. Alamat : Jl. Balai Kartini No 1 Pekayon, Ps. Rebo, Jakarta Timur.
2. Balai Besar Pulp dan Kertas
a. Komoditi yang ditangani meliputi : Rekayasa Biologis pada Pulp dan
Kertas.
b. Alamat : Jl. Raya Deyeuhkolot No.132, Bandung.
3. Balai Besar Keramik
a. Komoditi yang ditangani meliputi : Rekayasa material pada elektronik
dan struktur keramik.
b. Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 392 Bandung.
4. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
a. Komoditi yang ditangani meliputi : Bahan dan Konstruksi Alas Kaki.
b. Alamat : Jl. Sukonandi No.9 Yogyakarta.
5. Balai Besar Logam dan Mesin
a. Komoditi yang ditangani meliputi : Rakayasa Desain (Fokus : Mesin
Listrik dan Peralatan, Peralatan Pabrik & Mesin Perkakas, Alat Angkut
dan Industri Telematika).
b. Alamat : Jl. Sangkuriang No.12 Bandung.
6. Balai Besar Agro
a. Komoditi yang ditangani : Komponen aktif bahan alami komoditas agro.
b. Alamat : Jl.Ir. H. Juanda No.11 Bogor.
7. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
a. Komoditi yang ditangani : Jaminan Kualitas untuk teknologi pengelasan
bawah air, Instrumentasi Virtual & Material Teknis/Maju berbasis
polimer.
b. Alamat : Jl. Sangkuriang No.14 Bandung.
8. Balai Besar Tekstil
a. Komoditi yang ditangani : Struktur Desain dan Permukaan Tekstil.
b. Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.390 Bandung.
9. Balai Besar Kerajinan dan Batik
a. Komoditi yang ditangani : Desain dan Bahan Baku Baru.
b. Alamat : Jl. Kusumanegara No.7 Yogyakarta.
10. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
a. Komoditi yang ditangani : Struktur Desain dan Permukaan Tekstil.
b. Alamat : Jl. Racing Centre No.28 Makasar.
11. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
a. Komoditi yang ditangani : Pencegahan Pencemaran Industri.
b. Alamat : Jl. Kimangunsarkoro No.6 Semarang.
B. Balai Riset dan Standarisasi (Baristand)
Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) mempunyai tugas dan fungsi antara lain
sebagai berikut :
1. Tugas Baristand adalah melaksanakan riset dan standarisasi serta sertifikasi
dibidang industri.
2. Fungsi dari Baristand adalah :
a. Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan teknologi industri dibidang
bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil
produk, serta penanggulangan pencemaran industri.
b. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi dibidang jasa
riset/litbang.
c. Perumusan dan penerapan standar pengujian dan sertifikasi dalam
bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
d. Pemasaran, kerjasama, promosi, layanan informasi, penyebarluasan
dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan.
e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan,
perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan
recana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
baristand industry, serta pengelolaan perpustakaan.
Adapun Balai Riset dan Standarisasi Industri di lingkungan Kementerian
Perindustrian sebagai berikut :
1. Balai Riset dan Standarisasi Banda Aceh
a. Komoditi yang ditangani : Rempah dan minyak atsiri.
b. Alamat : Jl. Cut Nya dhien No.377 lamteumen Timur.
2. Balai Riset dan Standarisasi Padang
a. Komoditi yang ditangani : Makanan Tradisional.
b. Alamat : Jl. Komplek LIK Ulu Gadut Padang.
3. Balai Riset dan Standarisasi Bandar Lampung
a. Komoditi yang ditangani : Tepung Industri Agro.
b. Alamat : Jl. Cut Meutia No.44 Bandar Lampung.
4. Balai Riset dan Standarisasi Surabaya
a. Komoditi yang ditangani : Mesin Listrik dan peralatan Listrik.
b. Alamat : Jl. Jagir Wonokromo No.3 Surabaya.
5. Balai Riset dan Standarisasi Ambon
a. Komoditi yang ditangani : Teknologi Pengolahan Hasil Laut.
b. Alamat : Jl. Kebon Cengkeh Atas Ambon.
6. Balai Riset dan Standarisasi Samarinda
a. Komoditi yang ditangani : Hasil perikanan dan perkebunan.
b. Alamat : Jl.Harmonika No.3 Samarinda.
7. Balai Riset dan Standarisasi Medan
a. Komoditi yang ditangani : Mesin dan Peralatan Pabrik.
b. Alamat : Jl. Sisingamangaraja No.24 Medan.
8. Balai Riset dan Standarisasi Palembang
a. Komoditi yang ditangani : Karet komponen teknis.
b. Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No.92 Palembang.
9. Balai Riset dan Standarisasi Banjarbaru
a. Komoditi yang ditangani : Teknologi pengolahan kayu, rotan, dan
bamboo.
b. Alamat : Jl. Panglima Batur Barat No.2 Banjarbaru.
10. Balai Riset dan Standarisasi Pontianak
a. Komoditi yang ditangani : Teknologi pengolahan bahan baku
kosmetik alami dan pangan semi basah.
b. Alamat : Jl. Budi Utomo No.41 Pontianak.
11. Balai Riset dan Standarisasi Manado
a. Komoditi yang ditangani : Teknologi pengolahan Palma.
b. Alamat : Jl. Diponogoro No. 21-23 Manado 95112.
C. Balai Diklat Industri (BDI)
Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan
aparatur dan dunia usaha pada sektor industri.
Fungsi BDI adalah :
1. Penugasan rencana dan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan,
fungsional, teknis umum dan keterampilan khusus serta dunia usaha.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis
umum dan keterampilan khusus dan dunia usaha.
3. Pelaksanaan pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
4. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Adapun Balai Diklat Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai
berikut :
1. Balai Diklat Industri Jakarta
Alamat : Jl. Abdul Wahab No.8 Cinangka, Sawangan Depok.
2. Balai Diklat Industri Medan
Alamat : Jl. Raya Medan Tanjung Morawa Km.10 / Jl. Damai No.32 Medan.
3. Balai Diklat Industri Padang
Alamat : Jl. Bungo Pasang Tabing, Padang.
4. Balai Diklat Industri Yogyakarta
Alamat : Jl. Gedong Kuning 140B Yogyakarta.
5. Balai Diklat Industri Surabaya
Alamat : Jl. Gayung Kebon Sari Dalam No.12 Surabaya.
6. Balai Diklat Industri Denpasar
Alamat : Wana Seraga, Jenggala, Kuta Denpasar Bali.
7. Balai Diklat Industri Makasar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.17 Makasar.
D. Unit Pelayanan teknis (UPT)
UPT merupakan fasilitas yang dibangun untuk memberikan percontohan dan
penyediaan mesin peralatan produksi yang lebih maju untuk digunakan
bersama pengusaha IKM disentra IKM.
UPT mempunyai tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :
1. Fasilitasi pengetahuan IKM (Pasar, teknologi dan Keuangan).
2. Penyusunan Busines Plan UPT.
3. Pengembangan SDM.
4. Pengembangan Network.
5. Memanfaatkan bantuan mesin dan peralatan dengan teknologi lebih maju.
6. Memberikan pelatihan teknis untuk operator.
7. Memberikan pelatihan pengelolaan UPT.
8. Membuat prototype mesin peralatan.
9. Melakukan Pendampingan tenaga ahli.
Ketua UPL-IKM dalam melaksanakan kegiatan pendampingan kepada
perusahaan IKM agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kepala UPT di
daerah yang bersangkutan. Ketua UPL-IKM dan Kepala UPT wajib
mendayagunakan fungsi UPT bagi pengembangan IKM.
E. Sekolah Tinggi dan Akademi
Sekolah Tinggi dan Akademi adalah perguruan Tinggi yang melaksanakan vokasi
dan profesi dalam lingkup disiplin ilmu teknologi industri.
Sekolah Tinggi dan Akademi berfungsi sebagai tempat mencari kebenara ilmiah,
menemukan, memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi
dibidang teknologi industri.
Sekolah Tinggi dan Akademi bertugas mengembangkan dan menyebarluaskan
ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang teknologi industry
serta mengupayakan pengunaannya untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat.
Adapun sekolah Tinggi dan Akademi di lingkungan Kementerian Perindustrian
sebagai berikut :
1. Sekolah Tinggi Manajemen Industri
Alamat : Jl. Letjen Suprapto No.26, Cempaka Putih, Jakarta 10510.
2. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.390 Bandung.
3. Akademi Teknologi Industri Padang
Alamat : Jl. Bungo Pasang Tabing, 25171 Padang.
4. Akademi Pimpinan Perusahaan
Alamat : Jl. Timbul No.34, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta 7410.
5. Akademi Teknologi Kulit
Alamat : Jl. Imogiri Km.6 Bangunharjo, Sewon, Bantul Yogyakarta.
6. Akademi teknologi Industri Makasar
Alamat : Jl. Sunu No.220 Ujung Pandang.
7. Akademi Kimia Analis
Alamat : Jl. Pangeran Sogiri No.283 Tanah Baru, Bogor.
8. Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan
Alamat : Jl. Medan Tenggara VII Medan.
BAB IVPENUTUP
Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM)
mempunyai peranan strategis dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil
dan menengah di daerah secara efektif dan efisien. Dalam pembentukan dan
pengelolaan UPL-IKM, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Dinas yang
mempunyai tugas bidang industry di Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mengacu
pada Pedoman Umum UPL-IKM ini.
Kepala Dinas yang mempunyai tugas bidang industri di Provinsi maupun
Kabupaten/Kota agar mendayagunakan UPL-IKM untuk mengetahui kondisi terkini
perusahaan IKM diwilayahnya dan mengembangkan IKM sesuai dengan yang
direncanakan.