PARADIGMA KRITIS LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA
Artikel Skripsi
Oleh :
ROFIATUN HASANAH
NPM : 715.2.2.0976
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019
1
2
Paradigma Kritis Laporan PrtanggungJawaban Dana Desa
Rofiatun Hasanah1
Imam Darul Firmansyah2
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja,
Sumenep
Abstrak
Desa saat ini menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berguna
untuk masyarakat desa agar lebih sejahtera dan makmur. Dana pembangunan desa di peroleh atas
bantuan pemerintah, pemerintah memberikan dana untuk pembangunan agar kedepannya
masyarakat desa lebih mandiri dan kreatif. Tempat penelitian ini memilih tempat di salah satu desa
yang berada di Kec.Guluk-guluk Kab.Sumenep yang bernama Desa X. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian kualitatif ini yaitu peneliti memilih snowball, yaitu teknik pengambilan
sampel yang pertama kali penulis menentukan satu sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Dalam kejadian yang ada di DesaX bahwa sanya DesaX dalam pembuatan laporan
pertanggungjawaban dana desa sangan tidak realistis atau bisa di katakan hanya formalitas saja.
Yang namanya laporan pertanggungjawaban mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan
pelaporannya itu sesuai dengan peraruran yang di buat oleh pemerintah tetapi di DesaX memang
dalam pembuatan laporannya sudah sangat terperinci dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada
tetapi di dalam pelaksanaan kegiatannya ada kecurangan-kecurangan yang mana dananya tidak
terpakai seluruhnya untuk pembangunan.
Kata kunci : Laporan PertanggungJawaban; Dana Desa; Peraturan Desa
Critical Paradigm Of The Accountability Report On Village Funds
Abstract The village is now at the forefront of efforts to develop a useful movement for rural
communities to be more prosperous and prosperous. Village development funds are obtained with
government assistance, the government provides funds for development so that in future village
communities are more independent and creative. The place of this study chose a place in one of
the villages in the District of Suluk-guluk, Sumenep called Desa X. The sampling technique in this
qualitative study was that the researcher chose snowball, which was the first sampling technique
by the author to determine one sample. The results showed that in the incident in Desa X, it was
only Desa X in making the accountability report of village funds that were unrealistic or could be
said to be just formalities. The name of the accountability report starts from the planning,
implementation of activities and reporting in accordance with regulations made by the
government, but in Desa X indeed the preparation of the report has been very detailed and in
accordance with existing regulations, but in the implementation of activities there are cheats in
which funds not entirely used for development.
Keywords: Accountability Reports, Village Funds, Village Regulations
3
Pendahuluan
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri,
2018)
Desa saat ini menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berguna
untuk masyarakat desa agar lebih sejahtera dan makmur. Dana pembangunan desa di peroleh
atas bantuan pemerintah, pemerintah memberikan dana untuk pembangunan agar kedepannya
masyarakat desa lebih mandiri dan kreatif (Basirruddin, 2014). Kemajuan pembangunan desa
diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. APBDesa yang diperoleh
dalam tahap perencanaan, dimulai dari tahap pelaksanaan pokok kegiatan yang mencakup:
penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan Aktivitas utama dalam tahap
Pelaksanaan adalah segala aktvitas yang berhubungan dengan pengeluaran uang dan
Pelaksanaan aktivitas di lapangan (Bawon, Karamoy, & Warongan, 2018).
Desa X Kec.Guluk-guluk Kab.Sumenep dipilih oleh penulis sebagai objek penelitian.
desa X dipilih oleh penulis agar penulis mengetahui bagaimana kemajuan pembangunan yang
ada di Desa X. Menurut penulis pembangunan di Desa X saat ini lumayanan sejahtera, penulis
mengatakan lumayan sejahtera dikarenakan ada beberapa pembangunan desa seperti jalan
beraspal dan paving yang tidak bertahan lama mungking hanya bertahan kurang lebih 1(satu)
tahun. Disini berarti kemungkinan ada indikasi kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan seperti pengurangan bahan-bahan material, jika biaya pembangunan yang
direalisasikan digunakan semuanya untuk pembangunan seharusnya hasil pembangunan
bertahan lebih dari 1(satu) tahun.
Laporan pertanggungjawaban merupakan faktor penentu dalam pembuatan dan
pengelolaan Dana Desa, laporan pertanggungjawaban digunakan dalam menjelaskan
4
perencanaan, pendapatan serta biaya- biaya yang akan di laporkan. Laporan pertanggung
jawaban bertujuan untuk memastikan para perangkat desa telah memberikan kontribusi yang
memuaskan terhadap pencapaian tujuan desa. Oleh karena itu pembuatan dan penyusunan
anggaran dana desa harus memperhatikan tanggung jawab pada setiap perangkat desa .
Laporan pertanggungjawaban dana desa adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah
yang harus dipatuhi sebagaimana mestinya, tetapi dilihat dari situasi dan kondisi yang ada di
Desa X dalam pembangunannya sudah seperti itu apakah mungkin dalam pembuatan laporan
pertanggungjawaban dana desa dibuat dengan sebenar-benarnya pertanggungjawaban. Disini
penulis tertarik untuk meneliti apakah laporan pertanggungjawaban dana desa di Desa X
dibuat dengan realitas atau hanya sebagai formalitas semata.
Tinjauan Pustaka
Dana Desa
A. Pengertian Dana Desa
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diperoleh oleh desa akan
digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan,
Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang
cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa
dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan
alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi
Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun
2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa
sebesar Rp800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya,
Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi
masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer
jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201
5
unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit
sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit
Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Dan berdasarkan
hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga
menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup
masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio
ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017.
Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014
menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk
miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017.
Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan
pengelolaan Dana Desa yang baik (Desa, n.d.)
B. Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20, (2018) Pasal 1
Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan
Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan
Desa.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20, (2018) tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan
Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:
1. Perencanaan
Proses perencanaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 20, (2018) pasal 31 ayat (1-4) tentang pengelolaan keuangan
desa, menjelaskan bahwa Perencanaan pengelolaan keuangan Desa
merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa
pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB
Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Materi
muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud paling sedikit
memuat:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan
kewenangan Desa dan RKP Desa,
6
b. prinsip penyusunan APB Desa,
c. kebijakan penyusunan APB Desa,
d. teknis penyusunan APB Desa, dan
e. hal khusus lainnya.
Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Pelaksanaan
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20, (2018) tentang
pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa :
Pasal 43
1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada
bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota,
2. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur
Keuangan,
Pasal 45
1. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa ditetapkan.
2. DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa,
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan
c. Rencana Anggaran Biaya.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan,
4. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan
kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan
kegiatan,
5. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan,
7
6. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan
DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6
(enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 48
1. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA
yang telah disetujui kepala Desa.
2. Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa
yang diajukan Kaur Keuangan.\
4. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi
Sekretaris Desa.
Pasal 56
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala
Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
3. Penatausahaan
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, No 20 (2018) pasal 63 ayat
(1-3) tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap
penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, dan Pencataan pada
buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
4. Pelaporan
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala
desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan
laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Januari tahun berikutnya.
8
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, No 20 (2018) pasal 68 ayat
(1-3) dan pasal 69 tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, laporan terdiri dari: a)
laporan pelaksanaan APB Desa, dan b) laporan realisasi kegiatan, dan
Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh
laporan, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala
Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan
APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.
5. Pertanggungjawaban
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari
pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa
kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis
dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti
papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling
lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, No 20 (2018) pasal 70 ayat
(1-3), pasal 71 ayat (1-2), pasal 72 ayat (1-2) dan pasal 73 tentang
pengelolaan keuangan desa, menyatakan Kepala Desa menyampaikan :
Pasal 70
pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota
melalui camat setiap akhir tahun anggaran, dan laporan
pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
dan disertai dengan
9
A. Laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa, dan
2. catatan atas laporan keuangan.
B. Laporan realisasi kegiatan, dan
C. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang
masuk ke Desa.
Pasal 71
1. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
akhir tahun anggaran.
2. Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun
berjalan.
Pasal 72
1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70
diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. laporan realisasi APB Desa,
b. laporan realisasi kegiatan,
c. kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana.
Pasal 73
Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan
Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang
APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa,
Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku
Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan
Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa
Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam
10
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa
Pertanggungjawaban dana desa adalah tahap terakhir pengelolaan keuangan
desa. Laporan pertanggungjawaban dana desa pada dasarnya adalah pemenuhan
tanggung jawab terhadap masyarakat untuk manajemen keuangan desa oleh
pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban dana desa berfungsi pada satu alat
pengendali untuk menemukan kemajuan pekerjaan dan mengevaluasi berbagai dana
hambatan faktor yang mempengaruhi keberhasilan jika kegiatan didanai.
Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian laporan
akuntabilitas keuangan: menyajikan laporan yang bertanggung jawab dan
transparan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, No 20 (2018) tentang
pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban dana desa merupakan
bagian integral dari laporan pelaksanaan pemerintah desa kepada Bupati dan
Walikota melalui camat di setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban
dana desa terdiri dari: Laporan pertanggungjawaban realisasi Pendapatan
Pemerintah Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pemerintah harus
disampaikan melalui masyarakat desa secara tertulis melalui akses yang mudah
diperoleh masyarakat, seperti papan informasi, radio komunitas dan sarana
komunikasi lainnya.
Paradigma Kritis
Paradigma kritis adalah semua teori yang mempunyai ,aksud dan implikasi
praktis dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paradigma tidak hanya
melakukam sebuah kritik tetapi juga mengubah sistem dan struktur tersebut
menjadi lebih adil. 3 (tiga) asumsi dasar paradigma kritis :
1. Semuanya menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu sosial interpretif.
2. Paradigma ini mengkaji kondisi-kondisi sosial dalam usaha untk
mengungkap struktur-struktur yang sering kali tersembunyi. Teori kritis
banyak digambarkan sebagai kekuatan untuk memahami bagaimana
seseorang ditindas sehingga orang dapat mengambil tidakam ntuk
mengubah kekuatan penindas
3. Paradigma kritis berupaya penggabungan teori dan tindakan.
11
Metode Penelitian
Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kritis
pada studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang nantinya akan menghasilkan data
yang berupa tulisan, foto dan kata-kata berupa lisan. Dalam mengetahui atas apa yang akan
diteliti peneliti memulai memperhatikan setiap situasi-situasi.
Tempat penelitian ini memilih tempat di salah satu desa yang berada di Kec.Guluk-guluk
Kab.Sumenep yang bernama Desa X, dengan keyakinan penulis bahwa tempat ini memenuhi
syarat bagi penulis untuk mendapatkan dan memperoleh data dan dokumen yang di butuhkan.
Waktu penelitian ke desa tersebut akan dilakukan pada bulan maret sampai bulan juni karena
pada bulan juni penulis sudah harus menyelesaikan penelitian untuk segera di seminarkan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu data subjek dan data
dokumenter. Dan smber data yang di gunakan yaitu data primer yang artinya data diperoleh
dari hasil wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber,
melakukan observasi partidipatif dan penulis mendapatkan dokumen-dokumen desa.
Informan kunci yang dipilih pertama kali oleh penulis yaitu Bapak Bendahara yang
bernama Bapak xxx, penulis tidak dapat menyebutkan Nama Bapak Bendahara di karenakan
Beliau tidak berkenang namanya untuk di cantumkan dan informan kunci yang kedua yaitu
Operator desa selaku orang yang bertugas untuk menginput setiap kegiatan ke SISKUDes.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, observasi, observasi yang dilakukan
berupa observasi partisipatif yaitu dimana peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-
hari. Wawancara, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan kunci dan
pendung terkait dengan penelitian. dan dokumentasi, meminta dokumen-dokumen desa yang
terkait dengan penelitian.
Teknik analisi data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, dalam melakukan
pengumpulan data peneliti mencatat dan menyimpan data yang diperoleh dari hasil observasi,
wawancara dan dokumentasi dilapangan. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara
dan dokumen-dokumen tentang perencanaan pembangunan sampai dengan tahap laporan
pertanggungjawaban. Penyajian data, data yang di peroleh di sajikan dengan uraian yang
singkat sehingga memudahkan untuk di pahami. Penarikan kesimpulan, pengambilan
kesimpulan di ambil dari data dan dokumen yang telah peneliti dapatkan. Dari tahap ini
peneliti berharap dapat membuat kesimplan yang menarik.
12
Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai peraturan
Laporan pertanggungjawaban yang sesuai peraturan yaitu laporan yang sesuai
dengan kenyataan atau yang sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan, bukan hanya
sesuai dengan peraturan atau aturan yang di buat oleh pemerintah tapi juga harus
sesuai apa yang di anggarkan, di kerjakan dan dilaporan itu harus sesuai dan itu yang
di katakan laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai peraturan.
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa X ada beberapa hal yang
menurut peneliti tidak sesuai dengan peraturan yang ada :
1. Yang pertama laporan pertanggungjawaban yang sudah dibuat dan di
laporkan di informasikan ke masyarakat sekitar Desa X dan di Desa X
sudah melakukan hal tersebut tetapi di dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri, No 20 tahun (2018) pasal 72 ayat 2 tentang pertanggungjawaban
menyatakan bahwa Informasi yang harus di sampaikan kepada masyarakat
paling sedikit memuat tentang : laporan realisasi APB Desa, laporan
realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa
anggaran, dan alamat pengaduan. Tetapi di Desa X hanya
menginformasikan laporan realisasi APBDes dan sisa anggaran saja
menurut narasumber selain dua hal tersebut tidak perlu di informasikan
kepada masyarakat.
2. Yang kedua, alokasi dana desa yang sudah di transfer ke rekening desa itu
digunakan dalam menggaji para perangkat desa, gaji perangkat desa
langsung di transfer ke rekening perangkat desa masing-masing dan tidak
ada yang dipotong-potong karena akan masuk ke rekening para perangkat
desa dan alokasi dana tersebut digunakan untuk belanja desa seperti belanja
dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pembangunan di Desa X
semua terlaksana hanya jasa ada kecurangan dalam penggunaan dana
pembangunan tersebut, dana pembangunan di Desa X tidak 100%
digunakan untuk pembangunan yang di gunakan hanya kurang lebih
60%nya saja sisanya bisa di katakan mengambil untung dari uang
pembangunan tersebut. pihak bendahara melakukan kecurangan dengan
cara dalam pembelanjaan bahan-bahan pembangunan beliau bekerja sama
dengan pihak toko seperti mengubah harga pada nota atau ngubah
13
banyaknya bahan untuk pembangunan dan juga pengambilan keuntungan
di dapan dari upah pekerja yaitu dengan cara pekerja yang biasanya bekerja
10hari tetapi hanya di minta untuk bekerja 7hari. Dana pembangunan yang
di ambil untung tersebut di berikan kepada kepala desa dengan alasan gaji
dari kepala desa tidak cukup jika ada kebutuhan mendadak. Bagaimanapun
alasannya dana pembangunan tersebut seharusnga 100% digunakan untk
pembangunan jika pembangunan dananya tidak digunakan 100% pasti
hasil dari pembangunan tersebut tidak akan kokoh dan bertahan lama.
3. Didalan Peraturan Menteri Dalam Negeri, No 20 (2018) pasal 45 tentang
pelaksanaan pembangunan desa di sebutkan bahwa kepala desa
menugaskan tim pelaksana kegiatan dan pendamping desa untuk
bertanggung jawab atas pembangunan desa. Tetapi di Desa X tidak
demikian tim pelaksana kegiatan dan pendamping desa hanya di tugaskan
untk mengontrol kegiatan pembangunan saja dan di tugaskan membuat
RAB. Terkait dengan dana itu semua tetap menjadi urusan bendahara desa.
2. Laporan pertanggungjawaban dana desa realitas/formalitas
Laporan pertanggungjawaban dana desa realitas yaitu laporan yang isi
laporannya sesuai dengan apa yang di anggarkan, di kerjakan tapi jika hanya
laporannya saja yang tertata rapi dan sesuai dengan ketentuan tetapi dalam proses
pengerjaannya ada yang tidak sesuai maka laporan pertanggungjawaban tersebuat bisa
di katakan hanya formalitas saja karena hanya di laporannya saja yang di bagus-
bagusin dan di perinci tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang telah di
kerjakan.
Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Desa X bahwasanya
dalam pelaporan laporan pertanggungjawaban dana desa Desa X sesuai dengan
peraturan yang di buat oleh pemerintah yang ada. Pihak Desa X melaporkan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati melalui camat setiap akhir
tahunnya dan menurut keterangan dari pihak Desa X jika tidak melakukan pelaporan
realisasi APBdes pihak desa akan di kenakan sanki yang berupa tidak dapat
mengajukan kegiatan pembangunan pada tahun berikutnya dan peraturan tentang
harusnya melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa itu tertera dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri, No 20 Tahn (2018) pasal 70 ayat (1).
Dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban dan pelaporan laporan
pertanggungjawaban berisi laporan keuang, laporan realisasi kegiatan dan daftra
14
program sektor dan laporan ini di sampaikan paling lambatnya 3bulan setelah tahun
anggaran dan menurut Desa X pihak desa meskipun dalam pengerjaan laporan
tersebut bermalas-malasan tetapi harus segera di selesaikan karena jika tidak selesai
atau di mengumpulkan pada waktunya akan di minta terus menurut oleh pihak DPMD.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan dapat disimpulkan
bahwa :
Setelah melakukan pembuatan dan pelaporan laporan pertanggungjawaban dana desa
di Desa X pihak aparat desa melakukan pemberian informasi kemasyarakat, tetapi yang
terjadi informasi yang di berikan ke pada masyarakat tidak berdasarkan peraturan yang ada
seharusnya mereka menginformasikan semuanya terhadap masyarakat karena masyarakat di
Desa X juga berhak mengetahuinya bukan hanya mengenai sisa anggaran dan realisasi
APBDesnya saja.
Alokasi dana desa yang sudah di transfer ke rekening desa itu digunakan dalam
menggaji para perangkat desa, gaji perangkat desa langsung di transfer ke rekening perangkat
desa masing-masing dan tidak ada yang dipotong-potong karena akan masuk ke rekening para
perangkat desa dan alokasi dana tersebut digunakan untuk belanja desa seperti belanja dalam
pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pembangunan di Desa X semua terlaksana hanya jasa
ada kecurangan dalam penggunaan dana pembangunan tersebut, dana pembangunan di Desa
X tidak 100% digunakan untuk pembangunan yang di gunakan hanya kurang lebih 60%nya
saja sisanya bisa di katakan mengambil untung dari uang pembangunan tersebut. pihak
bendahara melakukan kecurangan dengan cara dalam pembelanjaan bahan-bahan
pembangunan beliau bekerja sama dengan pihak toko seperti mengubah harga pada nota atau
ngubah banyaknya bahan untuk pembangunan dan juga pengambilan keuntungan di dapan
dari upah pekerja yaitu dengan cara pekerja yang biasanya bekerja 10hari tetapi hanya di
minta untuk bekerja 7hari. Dana pembangunan yang di ambil untung tersebut di berikan
kepada kepala desa dengan alasan gaji dari kepala desa tidak cukup jika ada kebutuhan
mendadak. Bagaimanapun alasannya dana pembangunan tersebut seharusnga 100%
digunakan untk pembangunan jika pembangunan dananya tidak digunakan 100% pasti hasil
dari pembangunan tersebut tidak akan kokoh dan bertahan lama. Dan untuk keterkaitan tim
pelaksana kegiatan dan pendamping desa di sini mereka hanya di tugasnya untuk mengontrol
kegiatan pembangunan saja dan hanya di minta untuk membuat RAB saja selebihnya masalah
15
dana dan belanja bahan-bahan itu tetap menjadi urusan bendahara desa.
Dalam pembuatan dan pelaporan pertanggungjawaban dana desa di Desa X sudah
sesuai dengan peraturan yang di buat pemerintah dan semuanya sesuai dengan yang ada di
Peraturan Menteri Dalam Negeri, No 20 Tahun (2018) dan di tarik kesimplan dengan kejadian
yang ada di DesaX bahwa sanya DesaX dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana
desa sangan tidak realistis atau bisa di katakan hanya formalitas saja. Yang namanya laporan
pertanggungjawaban mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya itu
sesuai dengan peraruran yang di buat oleh pemerintah tetapi di DesaX memang dalam
pembuatan laporannya sudah sangat terperinci dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada
tetapi di dalam pelaksanaan kegiatannya ada kecurangan-kecurangan yang mana dananya
tidak terpakai seluruhnya untuk pembangunan.
Saran
1. Bagi perangkat desa khususnya Desa X
Bagi perangkat desa untuk tidak terlalu banyak mengambil kentungan dari
uang pembanguna. Bukannya dengan melakukan hal seperti itu membuat hasil
dari pembangunan tersebut tidak bertahan lama atas kasarnya jadi cepat rusak
dan juga misalkan pembangunan jalan desa yang dananya tidak digunakan
semuanya akan mengakibatkan jalan tersebut cepet rusak dan bukannya itu akan
membahayakan masyarakat Desa X walaupun hal seperti ini sudah lumrah di
setiap desa dan alasan apapun yang dikatakan tapi itu semua tidak benar untuk di
lakukan dana pembangunan seharusnya untuk pembangunan bukan untuk kepala
desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Hendaknya lebih mengorek lagi lebih dalam tentang penelitian ini dan apa-apa
yang kurang dari penelitian ini untuk jadi bahan pertimbangan. Hal-hal yang
harus menjadi pertimbangan untuk peneliti selanjutnya :
a. Mengorek lebih dalam kepadal phak tim pelaksana dan pendamping desa
b. Mengorek lebih dalam tentang laporan pertanggungjawaban dana desa agar
penelitian selanjutnya lebih sempurna lagi.
c. Penjabaran dalam kalimat.
16
Daftar Pustaka
Basirruddin, M. (2014). Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai
Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. Jom FISIP
1 (2).
Bawon, R. W., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). ANALISIS PROSEDUR
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PASSI 2
KECAMATAN PASSI BARAT. Riset Akuntansi Going Concern, 13(4), 210–213.
Desa, D. (n.d.). Buku Pintar Dana desa. jakarta pusat 10710.
Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018