LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
Amanat Perpres No
2 Tahun 2015
pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu
peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan
penghidupan yang berkelanjutan PEMERINTAH
PUSAT Kolaborasi
Penanganan Permukiman
Kumuh
MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA/KAB
PEMERINTAH PROPINSI
STAKEHOLDER: Swasta, Donor, Univ. LSM. dll
1
Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291*) Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah
Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Cipta Karya *) Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015
Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi
pembangunan platform kolaborasi melalui Program
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya
yang sangat kompleks, diperlukan Kolaborasi beberapa
pihak dalam Penanganan Permukiman Kumuh
PENGERTIAN PROGRAM & DEFINISI KUMUHPENGERTIAN PROGRAM & DEFINISI KUMUH
Definisi Permukiman Kumuh
Pengertian
permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara
nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis
penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan
sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor,
swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
2
Indikator Kumuh
1. Kondisi Bangunan (Keteraturan Bangunan & Kepadatan
Bangunan);
2. Jalan Lingkungan;
3. Drainase Lingkungan;
4. Penyediaan Air Bersih/Minum;
5. Pengelolaan Persampahan;
6. Pengelolaan Limbah;
7. Pengamanan Kebakaran; dan
8. Ruang Terbuka Publik
TUJUAN PROGRAM KOTAKUTUJUAN PROGRAM KOTAKU
Tujuan Program
Tujuan Antara
Meningkatkan akses terhadap
infrastruktur dan pelayanan
dasar di permukiman kumuh
perkotaan untuk mendukung
terwujudnya permukiman
perkotaan yang layak huni,
produktif dan berkelanjutan
• Menurunnya luas permukiman kumuh;
• Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat
kabupaten/kota dalam penanganan permukiman
kumuh yang berfungsi dengan baik;
• Tersusunnya rencana penanganan permukiman
kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat
masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
• Meningkatnya penghasilan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui
penyediaan infrastruktur dan kegiatan
peningkatan penghidupan masyarakat untuk
mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas
permukiman kumuh; dan
• Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya
perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
masyarakat dan pencegahan kumuh.
3
INDIKATOR “OUTCOME”INDIKATOR “OUTCOME”
• Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan
perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman
kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan
persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang
Terbuka Publik);
• Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan
pelayanan perkotaan yang lebih baik;
• Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat
kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
• Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan
perkotaan di permukiman kumuh; dan
• Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong
penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh
4
1
2
3
4
5
STRATEGI STRATEGI
Kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman
kumuh.
• Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui
pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
• Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang
mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman
kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;
• Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang
terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
• Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan
dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
• Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana
yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline)
permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan
pengendalian;
• Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang
terpadu dengan sistem kota;
• Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan
penghidupan berkelanjutan;
• Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan
rendah kepada semua pelaku kunci; dan
• Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan
dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan
5
Strategi Dasar
Strategi Operasional
PRINSIP DASARPRINSIP DASAR 6
Perencanaan Yang Komprehensif
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran
Partisipatif, Kreatif dan Inovatif
Tatakelola Kepemerintahan Yang Baik
Investasi Penanganan Permukiman Kumuh
PrinsipPrinsip
DasarDasar
PrinsipPrinsip
DasarDasar
Pemda Sebagai Nakhoda
Revitalisasi Peran BKM/LKM
Pengelolaan Lingkungan Sosial yang
menjamin keberlanjutan
KOMPONEN PROGRAMKOMPONEN PROGRAM 7
KOMPONEN-1
Pengembangan Kelembagaan, Strategi dan
Kebijakan
KOMPONEN-2
Pengembangan Kapasitas Pemerintah
Daerah dan Masyarakat, termasuk
dukungan untuk perencanaan penanganan
permukiman kumuh yang terintegrasi
KOMPONEN-3
Pendanaan Investasi Infrastruktur dan Pelayanaan Perkotaan:- Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota termasuk dukungan pusat pengembangan usaha-
- Pembangunan kawasan permukiman baru bagi MBR *)
- Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan-
KOMPONEN-5
Dukungan Program/Kegiatan lainnya,
termasuk dukungan untuk kondisi darurat
bencana
KOMPONEN-4
Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis
Catatan : *) Khusus untuk lokasi NUSP-2 di Kab/Kota Terpilih dan siap melaksanakan New Site
Development (NSD)
Pengembangan Kelembagaan Pengembangan Kelembagaan , Strategi dan Kebijakan , Strategi dan Kebijakan
Pengembangan Kelembagaan
Penguatan manajemen program dengan
memberi dukungan kepada lembaga
koordinasi Pokja PKP Nasional dan CCMU
Penguatan peran masing-masing lembaga
terkait program di tingkat nasional maupun
daerah selama persiapan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pemeliharaan;
Kajian kelembagaan dan kapasitas di
tingkat pusat & beberapa sampel kab/kota;
Penyusunan metode peningkatan
kapasitas pemerintah pusat dan daerah,
yang meliputi strategi fasilitasi, tahapan
dan materi advokasi yang dibutuhkan; Sinkronisasi target RPJMN 2015-2019
terkait penanganan permukiman kumuh
terhadap RPJM Daerah;
Pengembangan database nasional dan
profil permukiman kumuh; Berbagi
informasi dan pembelajaran melalui studi
banding, workshop nasional/international
dan kegiatan lainnya
Studi-studi strategis lainnya.
7.1
Pengembangan Strategi & Kebijakan
Studi kebijakan strategis nasional untuk
memfasilitasi pengembangan strategi dan
kebijakan pemerintah dalam rangka
mendukung keberlanjutan penanganan
kumuh;
Pendampingan teknis tambahan untuk
pengembangan strategi dan kebijakan
nasional apabila ditemukan kasus-kasus di
kabupaten/kota yang tidak dapat
dirumuskan solusinya dengan kerangka
nasional yang ada.
Integrasi Perencanaan Penanganan KumuhIntegrasi Perencanaan Penanganan Kumuh 7.2
• Mengakomodir seluruh program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya baik yang melalui pendekatan berbasis masyarakat maupun program reguler.
• Berkolaborasi dengan program pemerintah daerah/sektor baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab/Kota
Pendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan PerkotaanPendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan Perkotaan
Infrastruktur Primer dan Sekunder termasuk Pengembangan Pusat Usaha
di Kab/Kota Terpilih
peningkatan kualitas infrastruktur primer,
sekunder, serta pembangunan infrastruktur
penyambung antara sistem rumah tangga
dan infrastruktur tersier dengan sistem
sekunder dan primer yang mengacu pada
indikator kumuh program KOTAKU
kegiatan perekonomian untuk
pengembangan penghidupan yang
berkelanjutan di kabupaten/kota terpilih
7.3
Infrastruktur tersier atau infrastruktur lingkungan, termasuk dukungan untuk
penghidupan berkelanjutan
Peningkatan kualitas infrastruktur dan
pelayanan skala lingkungan, yang
dilaksanakan berbasis masyarakat;
Kegiatan perekonomian untuk
pengembangan penghidupan yang
berkelanjutan di lokasi terpilih, sesuai yang
telah diatur dalam Rencana Aksi
Pengembangan Penghidupan berbasis
Masyarakat dan RPLP/RTPLP.
Bentuk Kegiatan:
kegiatan pelayanan sosial (pelatihan,
sosialisasi, pemasaran, dll);
kegiatan pelayanan infrastruktur produktif
(showroom, pasar tradisional, pengelolaan
sampah, dll);
kegiatan pelayanan ekonomi melalui dana
bergulir KSM,.
Fasilitasi Program KOTAKU untuk Pusat Pengembangan Usaha (PPU) : • Studi kelayakan untuk PPU; • Pembangunan PPU, mengadopsi skema
program pilot BDC; • Dukungan pelatihan keterampilan
khusus/vocational dalam pengembangan produk usaha unggulan oleh PPU yang telah dibangun.
Pendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan PerkotaanPendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan Perkotaan
Pembangunan Kawasan Permukiman Baru bagi Mayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Pembangunan kawasan permukiman baru (New Sites Development/NSD)
bertujuan untuk mengembangkan model kemitraan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dengan pihak pengembang (developer) dan
lembaga keuangan lokal (perbankan) dalam rangka penyediaan hunian
yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di
perkotaan. Dalam hal ini, NUSP-2 akan mengambil peran sebagai
katalisator pengembangan model kemitraan pemerintah dan swasta pada
5 (lima) kota sasaran
7.3
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru ini akan diatur dalam Petunjuk Teknis NSD
Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan TeknisDukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis 7.4
Pengadaan Konsultan Pendamping Pengadaan konsultan individual : Korkot, Fasilitator Pembiayaan kegiatan manajemen (audit, SIM, M&E,
GIS, Drone,dll) Evaluasi : Penyiapan data baseline dan survey lanjutan
tentang kemampuan kelembagaan, akses ke prasarana dan pelayanan di lokasi sasaran program, serta kepuasan pemanfaat
Memperkuat Kapasitas PMU
dan Satker Pusat
Dukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk untuk Kondisi Dukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk untuk Kondisi Darurat BencanaDarurat Bencana
7.5
memberikan keleluasaan kepada pemerintah melalui program KOTAKU apabila terjadi perubahan kebijakan pelaksanaan seperti adanya kegiatan tambahan dari
kebijakan konpensasi BBM dengan kegiatan infrastruktur padat karya, mengantisipasi bencana baik sebelum terjadi bencana (mitigasi bencana dan
kesiapsiagaan), pada saat bencana (tanggap darurat) dan/atau setelah bencana (rehabilitasi/rekonstruksi).
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHPENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH 8
Pemugaran
Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
Peremajaan
Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
Pemukiman kembali
Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia
PO
LA
PE
NA
NG
AN
AN
Pemeliharaan
Rumah oleh setiap orang, PSU oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang
Perbaikan
Rumah oleh setiap orang, PSU oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang
Pengawasan dan Pengendalian
Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
LOKASILOKASI
dilaksanakan di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Cakupan
lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:
Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh
kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk
perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder),
dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada
kota/kabupaten terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.
Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau
kawasan/kecamatan perkotaan di luar kel/desa kawasan yang teridentifikasi
kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang
diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua
lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh.
Khusus DKI Jakarta pelaksanaan KOTAKU yang melibatkan unsur pemerintah
daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
Lokasi NUSP-2 akan dilaksanakan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara
kompetitif berdasarkan kriteria yang disepakati oleh tim interdepartemen
9
1
2
3
4
KETENTUAN PENYELENGGARAANKETENTUAN PENYELENGGARAAN 10
1
2
3
4
5
6
7
Berorientasi “Outcome”
Memanfaatkan hasil pendataan kumuh
Review atau Penyusunan RP2KP-KP
Selaras dengan sistem perencanaan Kab/Kota
Dukungan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas
infrastruktur kota
Pelaksanaan kegiatan berorientasi pada tujuan yang ditetapkan
dalam perencanaan tingkat kab/kota
Pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial
8 Pengarusutamaan risiko bencana dan gender
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAMTAHAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 11
MoU Pusat & Daerah
Persiapan Tingkat
Kab/Kota
Persiapan
Perencanaan
Penyusunan
RP2KP-KP/
RPLP
Penyusunan
Rencana
Detail/Teknis
Implementasi
Perencanaan
Keberlanjutan
Proses Perencanaan Tk. Kab/Kota &
Masyarakat
Persiapan
Pemerintah
Pusat
Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Bantuan Teknis, Bantuan Dana, Data, Fasilitasi/Mediasi
Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Integrasi Perencanaan dan Penganggaran
Kegiatan Menerus: Monitoring & Evaluasi, Penguatan Kolaborasi dan Peningkatan Kapasitas,
Studi Pendukung Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan
1 2 3 4
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PROGRAMPEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 12
Pemerintah Provinsi sekitar Rp. 5 Milyar per tahun atau sekitar 3-5% dari APBD Provinsi;
Pemerintah Kota/Kabupaten berkontribusi sekitar Rp. 2-15 milyar/tahun atau sekitar 2-5% dari APBD yang besarnya sekitar Rp. 120-300 milyar/tahun/kota/kab
Kementerian PUPR melalui APBN diperkirakan dapat memenuhi minimum 20% dari total kebutuhan pendanaan
Ilustrasi awal menunjukkan potensi pendanaan dari pemerintah pusat untuk penanganan kumuh di kota-kota prioritas adalah sekitar Rp. 20-40 milyar/tahun/kota/kab
Masyarakat berkontribusi sekitar 20% pendanaan untuk
infrastruktur tersier dalam bentuk in cash maupun material dan tenaga
Swasta dan perolehan lain yang sah dan tidak mengikat
PEMERINTAH PROVINSI & KAB/KOTA
PEMERINTAH PUSAT
SWADAYA MASYARAKAT &
SWASTA
PROSES PENGANGGARANPROSES PENGANGGARAN 13
Melalui APBN dengan mekanisme Musrenbang, dimana Pokja PKP Nasional berperan sebagai wadah koordinasi
Pokja PKP Nasional bersama-sama dengan KL untuk didanai oleh APBN serta melakukan koordinasi dengan KEMENKEU c.q DJA untuk memastikan usulan program dan kegiatan
Pokja PKP Nasional melalui CCMU memfasilitasi Pemda untuk dapat mengakses dan memobilisasi sumber-sumber pendanaan non konvensional
Pokja PKP Provinsi bersama-sama dengan SKPD Provinsi mereview daftar usulan kegiatan dari kab/kota dan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD provinsi
TINGKAT PROVINSI
TINGKAT NASIONAL
Pokja PKP Kab/Kota bersama SKPD Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD kab/kota mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penganggaran di kab/kota dan masuk ke DIPDA atau DIPDA perubahan
TINGKAT KAB/KOTA
Kementerian PUPR
Direktorat Jenderal
Cipta Karya
Dit. PKP
PMU
Satker/PPK Pusat
Satker/PPK Provinsi
Satker/PPK Kab/Kota
Tim Advisory Tim Evaluasi
KMP/NMC OSP CB
KMW & KMT
Tim Korkot
Tim Pengarah Pokja PKP
Nasional
Pokja PKP
Nasional
CCMU
Pokja PKP Provinsi
Gubernur
Pokja PKP Kab/Kota
Bupati/Walikota
CamatTim Fasilitator
Lurah/Kades
Tim UP yang Dikontrak
Masyarakat
BKM/LKM
KSM
Relawan
Relawan
Teknik
GARIS KOLABORASI
DAN KOORDINASIGARIS PELAKSANAAN GARIS DUKUNGAN PROGRAM
Tingkat
Kel/Desa
Tingkat
Kecamatan
Tingkat
Kab/Kota
Tingkat
Provinsi
Tingkat
Pusat
Garis Pengendalian
Garis Koordinasi
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PROGRAM KOTAKUSTRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PROGRAM KOTAKU 13
PENDAMPINGANPENDAMPINGAN 14
Advisory Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Konsultan Evaluasi (KE) OSP Capacity Building (OSP CB)
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Konsultan Manajemen Teknik (KMT)
Tim Koordinator Kota (Tim Korkot) Tim Fasilitator (Senior Faskel & Faskel)
TINGKAT PUSAT
TINGKAT REGIONAL
TINGKAT KAB/KOTA &
KEL/DESA
CAKUPAN KEGIATAN YANG DI DANAI OLEH BDICAKUPAN KEGIATAN YANG DI DANAI OLEH BDI 15
1
2
3
Kegiatan Pelayanan Infrastruktur
Kegiatan Pelayanan Sosial
Kegiatan Pelayanan Ekonomi
Mekanisme penyaluran BDI secara rinci akan diatur secara terpisah yang mengacu pada Permen PUPR tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
dan Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi (BDI).
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat