Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kategori Wajib Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013
PJ.091/KUP/S/004/2015-00
Objek Pajak
Penghasilan dari usaha yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak dengan peredaran brutotidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.
Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalahpenghasilan dari jasa sehubungan denganpekerjaan bebas.
Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dariusaha, termasuk dari usaha cabang.
Subjek Pajak
Orang Pribadi
Badan, tidak termasuk BUT,
yang menerima penghasilan dari usaha denganperedaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliardalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Pengecualian Subjek Pajak
Menggunakan sarana dan
prasarana yang dapat dibongkar
pasang, baik yang menetap
maupun tidak menetap
Menggunakan sebagian atau
seluruh tempat untuk
kepentingan umum yang tidak
diperuntukkan bagi tempat usaha
atau berjualan
Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak
melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final
dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah
peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha
Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif
1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan
pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari
setiap tempat usaha
Tarif
PPh Terutang = 1% x Peredaran
Bruto Setiap Bulan
Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha
dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun
Pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar.
Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final
201420132012
Omzet
perdagangan Rp4
miliar
dikenai PPh Umum
s.d. saat berlaku PP
46 Tahun 2013
PPh final 1% Juli
s.d. Des 2013
meskipun total
omzet tahun berjalan
misalnya Rp5 miliar
Jika omzet 2013
Rp5 miliar maka
tahun 2014
dikenai dengan
Tarif Umum
Ketentuan UU PPh
Dalam hal pada tahun berjalan, penghasilan bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar, tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun
berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.
Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2)
Dasar penghasilan bruto Rp4,8 miliar untuk dapat
dikenai PPh final :
penghasilan bruto tahun terakhir (setahun atau
disetahunkan, dalam hal tahun terakhir meliputi kurang
dari 12 bulan).
Dalam hal WP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang
sama sebelum PP ini berlaku dasar Peredaran
Bruto adalah: akumulasi peredaran bruto dari bulan
berdiri s.d. bulan sebelum PP ini berlaku, yang
disetahunkan.
Dalam hal WP baru terdaftar setelah PP ini berlaku
dasar peredaran bruto adalah: penghasilan bruto
bulan pertama disetahunkan.
Penghasilan yang Dikenai PPh Final
Tersendiri
Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
(a.l. konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat final
berdasarkan PP ini.
Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan
dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar tidak
dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini,
tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur mengenai
pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.
Penghasilan dari Luar Negeri
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak
Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan
pelaksanaannya.
(sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur
tentang Kredit Pajak Luar Negeri)
Kompensasi Rugi
WP yang menyelenggarakan pembukuan dapat
melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan
yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Ketentuan kompensasi rugi adalah :
o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari
periode 5 tahun tsb.
o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat
dikompensasikan pada tahun berikutnya.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Rugi pada
Tahun Pajak
2010
Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
Kompensasi atas
Kerugian Tahun
2010 tidak dapat
dikompensasi di
Tahun Pajak 2014
Dikenai PPh Final dan mengalami
kerugian
Kerugian dari penghasilan
yang dikenai PPh Final pada
Tahun Pajak 2014 tidak dapat
dikompensasi ke Tahun
Pajak berikutnya
Skema Kompensasi Rugi
Deskripsi Studi Kasus
A. Informasi Umum
Stefan WestVillage, SE, MBA, seorang Wajib Pajak yang
berprofesi sebagai pengusaha bengkel dengan status belum
menikah bertempat tinggal di Brastagi, Sumatera Utara dengan
NPWP 04.567.891.0-128.000 beralamat di Jl. Sejahtera 2
Brastagi, Sumatera Utara, dan terdaftar pada KPP Pratama
Kabanjahe. Penghasilan yang diterima selama tahun 2014
diperoleh dari penghasilan Jasa Perbaikan Kendaraan.
Peringatan: Simulasi kasus ini hanya berlaku terbatas untuk contoh kasus yang telah disebutkan dan tidak menggugurkan
kewajiban bagi Wajib Pajak untuk mengisi SPT-nya secara benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani sebagaimana telah
ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
Deskripsi Studi Kasus
B. Data-Data
Selama tahun pajak 2014 penghasilan yang diterima adalah
sebagai berikut:
Peringatan: Simulasi kasus ini hanya berlaku terbatas untuk contoh kasus yang telah disebutkan dan tidak menggugurkan kewajiban
bagi Wajib Pajak untuk mengisi SPT-nya secara benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani sebagaimana telah ditentukan dalam
peraturan perpajakan yang berlaku.
Penghasilan Jasa Perbaikan Kendaraaan
(dalam Rp)
1 Januari 2014 55,000,000
2 Februari 2014 85,000,000
3 Maret 2014 113,500,000
4 April 2014 100,000,000
5 Mei 2014 74,500,000
6 Juni 2014 92,500,000
7 Juli 2014 77,500,000
8 Agustus 2014 76,000,000
9 September 2014 89,500,000
10 Oktober 204 74,500,000
11 November 2014 46,500,000
12 Desember 2014 260,700,000
1,145,200,000
No. Bulan
Total
Deskripsi Studi Kasus
C. Data-Data
Data-data lain selama tahun 2014 sebagai berikut:
No Uraian Aset Nilai Perolehan (Rp) Tahun Perolehan
1 Rumah di Jalan Setiabudi 12 550,000,000 2002
2 Tanah di Kabanjahe no. 104
C
300,000,000 2004
3 Mobil 225,000,000 2003
4 Tabungan di Bank Mansur
Cabang Sidikalang
40,000,000 2002
5 Deposito di Bank Samsul
Cabang Medan
175,000,000 2012
Daftar Harta Pada akhir Tahun 2014
Daftar harta dan kewajiban
Peringatan: Simulasi kasus ini hanya berlaku terbatas untuk contoh kasus yang telah disebutkan dan tidak menggugurkan kewajiban
bagi Wajib Pajak untuk mengisi SPT-nya secara benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani sebagaimana telah ditentukan dalam
peraturan perpajakan yang berlaku.
Deskripsi Studi Kasus
D. Data-Data
Peredaran bruto atas seluruh kegiatan usaha adalah sebesar
Rp1.145.200.000,00. Sehingga sejak masa Januari 2014 atas
usaha Jasa Perbaikan Kendaraan tersebut termasuk dikenai
Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Peraturan
Pemerintah nomor 46 Tahun 2013. Pajak Penghasilan yang
dibayar adalah sebagai berikut:
Peringatan: Simulasi kasus ini hanya berlaku terbatas untuk contoh kasus yang telah disebutkan dan tidak menggugurkan kewajiban
bagi Wajib Pajak untuk mengisi SPT-nya secara benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani sebagaimana telah ditentukan dalam
peraturan perpajakan yang berlaku.
No. Bulan Total Penghasilan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
1 Januari 2014 55.000.000 550.000
2 Februari 2014 85.000.000 850.000
3 Maret 2014 113.500.000 1.135.000
4 April 2014 100.000.000 1.000.000
5 Mei 2014 74.500.000 745.000
6 Juni 2014 92.500.000 925.000
7 Juli 2014 77.500.000 775.000
8 Agustus 2014 76.000.000 760.000
9 September 2014 89.500.000 895.000
10 Oktober 2014 74.500.000 745.000
11 November 2014 46.500.000 465.000
12 Desember 2014 260.700.000 2.607.000
1.145.200.000 11.452.000 Total
TAHAP KE-1Isi Tahun Pajak , Metode Pembukuan, dan Identitas
Tahun Pajak
Periode
Pembukuan
Metode Pencatatan
Tidak Usah Diisi
Identitas
Wajib Pajak
Peringatan: Simulasi kasus ini hanya berlaku terbatas untuk contoh kasus yang telah disebutkan dan tidak menggugurkan kewajiban
bagi Wajib Pajak untuk mengisi SPT-nya secara benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani sebagaimana telah ditentukan dalam
peraturan perpajakan yang berlaku.
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :
•• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU PEMBUKUAN PENCATATAN
• DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.
SPT PEMBETULAN KE - …….
• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •
NPWP : 0 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : S T E F A N W E S T V I L L A G E
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : N O T A R I S P P A T
NO. TELEPON/FAKSIMILI : 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 /
: KK HB PH MT
NPWP ISTERI/SUAMI :
0
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAIBERI TANDA " X " DALAM
TA
HU
N P
AJA
K
1
0
KLU :
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 4
12 41
BLBLKEMENTERIAN KEUANGAN RI TH
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan
Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.
1770 1
4
2
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDE
NT
ITA
S
DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; 1
TH
FO
RM
UL
IR
PERHATIAN SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN
STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN
SUAMI-ISTERI
s.d
BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
(3)
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NAMA PEMBERI PINJAMANKODE
UTANG
(2)
Anna Istri
(5)
5
dst
4
Anak Mahasiswa
(5)
NIK
1 Ibu Rumah Tangga
(4)(1) (3)
0000001
Karyawan0000002Sondang Anak
(2)
JUMLAH
(Rupiah)
TAHUN
PEMINJAMAN
(4)
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
(6)
PT BANK PEGAWAI NEGERI IDONESIA
NAMA ANGGOTA KELUARGA
2001
2
150,000,000
PEKERJAAN
150,000,000
NO.
JUMLAH BAGIAN B JBB
HUBUNGAN KELUARGA
3 0000003Abednego
101
8
9
10 dst
NO.
(1)
1
2
3
4
5
6
7
MEDAN
TAHAP KE-2
Masukkan Harta, Kewajiban, dan Susunan Keluarga
Peringatan:
Simulasi kasus ini hanya berlaku
terbatas untuk contoh kasus yang
telah disebutkan dan tidak
menggugurkan kewajiban bagi
Wajib Pajak untuk mengisi SPT-nya
secara benar, lengkap, jelas, dan
ditandatangani sebagaimana telah
ditentukan dalam peraturan
perpajakan yang berlaku.
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• 0 1 1 4 s.d 1 2 1 4
• PEMBUKUAN PENCATATAN
PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA " X " DALAM
NPWP : 0 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : S T E F A N W E S T V I L L A G E
BAGIAN A :
BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
(3)
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV
101
014 Deposito di Bank Samsul 2012 175,000,000
8
9
10 dst
NO.
(1)
1
2
3
4
5
6
7
7
(1)
NO. TAHUN PEROLEHAN
(3)
061 Rumah di Jl. Setiabudi 12
6
10 dst
062
043
012
Mobil
2
150,000,000
PEKERJAAN
150,000,000
NO.
JUMLAH BAGIAN B JBB
HUBUNGAN KELUARGA
3 0000003Abednego
NAMA ANGGOTA KELUARGA
2001
•KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUNBL
KODE
HARTANAMA HARTA
4
5
HARGA PEROLEHAN
(Rupiah)KETERANGAN
1 2002 550,000,000
(2)
2
3
(4)
MEDAN
JBA 1,290,000,000
Tanah di Kabanjahe no. 104 C
02
(4)
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
(6)
PT BANK PEGAWAI NEGERI IDONESIA
LAMPIRAN - IV
TA
HU
N P
AJ
AK
Karyawan0000002Sondang Anak
(2)
JUMLAH
(Rupiah)
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
BL THTH
1 4
TAHUN
PEMINJAMAN
JUMLAH BAGIAN A
8
9
FO
RM
UL
IR1770 - IV
NIK
1 Ibu Rumah Tangga
(4)(1) (3)
0000001
Anak Mahasiswa
HARTA PADA AKHIR TAHUN
HARTA PADA AKHIR TAHUN
(6)(5)
(5)
Tabungan di Bank Mansur
2004
2003
2002
300,000,000
225,000,000
40,000,000
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
NAMA PEMBERI PINJAMANKODE
UTANG
(2)
Anna Istri
(5)
5
dst
4
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• 0 1 1 4 s.d 1 2 1 4
• PEMBUKUAN PENCATATAN
PER HA TIA N • SEBELUM M ENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA " X " DALAM
NPWP : 0 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : S T E F A N W E S T V I L L A G E
BAGIAN A :
BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
(3)
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
101
014 Deposito di Bank Samsul 2012 175,000,000
8
9
10 dst
NO.
(1)
1
2
3
4
5
6
7
7
MEDAN
JBA 1,290,000,000
061 Rumah di Jl. Setiabudi 12
6
10 dst
062
043
012
Mobil
150,000,000
PEKERJAAN
150,000,000
NO.
JUMLAH BAGIAN B JBB
HUBUNGAN KELUARGA
•KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN B L
KODE
HARTANAMA HARTA
4
5
HARGA PEROLEHAN
(Rupiah)KETERANGAN
1 2002 550,000,000
(2)
2
3
(4)(1)
NO.
02
(4)
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
(6)
PT BANK PEGAWAI NEGERI IDONESIA
LAMPIRAN - IV
TA
HU
N P
AJ
AK 1 4
2001
TAHUN PEROLEHAN
(3)
FO
RM
UL
IR
1770 - IV
NIK
40,000,000
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
JUMLAH
(Rupiah)
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
B L T HT H
TAHUN
PEMINJAMAN
JUMLAH BAGIAN A
8
9
HARTA PADA AKHIR TAHUN
HARTA PADA AKHIR TAHUN
(6)(5)
(5)
Tabungan di Bank Mansur
2004
2003
2002
300,000,000
225,000,000
Tanah di Kabanjahe no. 104 C
NAMA PEMBERI PINJAMANKODE
UTANG
(2)
NAMA ANGGOTA KELUARGA
TAHAP KE-2
Masukkan Harta, Kewajiban, dan Susunan Keluarga
Petunjuk:
Diisi dengan
kondisi harta
pada akhir tahun
sesuai dengan
kode-kode yang
tercantum dalam
Buku Petunjuk
Pengisian SPT
Tahunan 2014
Kas dan Setara Kas:
011 : uang tunai
012 : tabungan
013 : giro
014 : deposito
019 : setara kas lainnya
Kode Harta
Piutang:
021 : piutang
022 : piutang afiliasi (piutang kepada
pihak yang mempunyai hubungan
istimewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-
Undang PPh)
029 : piutang lainnya
Kode Harta
Investasi:
031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
032 : saham
033 : obligasi perusahaan
034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel
Indonesia atau ORI, surat berharga syariah
negara, dll)
035 : surat utang lainnya
036 : reksadana
037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak
berjangka, opsi, dll)
038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang
tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada
CV, Firma, dan sejenisnya
039 : Investasi lainnya
Kode Harta
Alat Transportasi:
041 : sepeda
042 : sepeda motor
043 : mobil
049 : alat transportasi lainnya
Kode Harta
Harta Bergerak Lainnya:
051 : logam mulia (emas batangan, emas
perhiasan, platina batangan, platina
perhiasan, logam mulia lainnya)
052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia
lainnya)
053 : barang-barang seni dan antik (barang-
barang seni, barang-barang antik)
054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter,
jetski, peralatan olahraga khusus
055 : peralatan elektronik, furnitur
059 : harta bergerak lainnya
Kode Harta
Harta Tidak Bergerak 061: tanah dan/atau bangunan untuk
tempat tinggal.
062: tanah dan/atau bangunan untuk
usaha (toko, pabrik, gudang, dan
sejenisnya)
063: tanah atau lahan untuk usaha
(lahan pertanian, perkebunan,
perikanan darat, dan sejenisnya)
069: harta tidak gerak lainnya
Kode Harta
Wajib Pajak wajib melaporkan
utang/kewajiban yang dimiliki
pada akhir Tahun Pajak disertai
pencantuman kode utang.
Pelaporan Utang/Kewajiban
101: Utang Bank/Lembaga Keuangan
Bukan Bank (KPR, Leasing
Kendaraan Bermotor, dan
sejenisnya)
102: Kartu Kredit
103: Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak
yang memiliki hubungan istimewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (4) Undang-Undang PPh)
109: Utang Lainnya
Kode Utang
Yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran,
bukan induknya
Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti
nama, NPWP, dan tahun pajaknya
Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika
tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah
Sebelum spt dikirim/disampaikan ke KPP, jika SPT
menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut
harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan
Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank
No Bulan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final
1 Januari Rp550,000
2 Februari Rp850,000
3 Maret Rp1,135,000
4 April Rp1,000,000
5 Mei Rp745,000
6 Juni Rp925,000
7 Juli Rp775,000
8 Agustus Rp760,000
9 September Rp895,000
10 Oktober Rp745,000
11 November Rp465,000
12 Desember Rp2,607,000
Total Rp11,452,000
TAHAP KE-3Masukkan Peredaran Bruto Dari Usaha Dagang/Jasa
dan PPh Pasal 4 (2) Final Yang Terhutang
Peringatan:
Simulasi kasus ini hanya
berlaku terbatas untuk contoh
kasus yang telah disebutkan
dan tidak menggugurkan
kewajiban bagi Wajib Pajak
untuk mengisi SPT-nya secara
benar, lengkap, jelas, dan
ditandatangani sebagaimana
telah ditentukan dalam
peraturan perpajakan yang
berlaku.
• 0 1 1 4 s.d 1 2 1 4
•• PEMBUKUAN PENCATATAN
PERHATIAN : • • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •NPWP : 0 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : S T E F A N W E S T V I L L A G E
BAGIAN A :
NO
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
-
- -
-
-
11,452,000
-
-
-
-
- PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN,
PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
-
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
(3)
JUMLAH (1 s.d. 16) 11,452,000
(2)
-
-
(Rupiah)
BEASISWA
JUMLAH BAGIAN B
1,145,200,000
WARISAN
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
JBB
- -
(4)
-
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA
ANGGOTA KOPERASI
-
-
- -
-
- -
-
DIVIDEN
USAHA JASA KONSTRUKSI
PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM
FO
RM
UL
IR
1770 - III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN
02SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
LAMPIRAN - III
TA
HU
N P
AJA
K
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA
TERPISAH
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU
BERSIFAT FINAL
1 4
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
THBL TH BL
-
HADIAH UNDIAN
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN
PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA
NEGARA
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI
(3)
PPh TERUTANG
(Rupiah)
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAIBERI TANDA " X " DALAM
-
-
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA
SERAH
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
-
-
-
-
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN
PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
(2)
- -
TAHAP KE-4Masukkan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP
Tidak Perlu Diisi - Cukup mengisi Nama, NPWP, dan Tahun Pajak
0 1 1 4 s.d 1 2 1 4
PEMBUKUAN PENCATATAN
PERHATIAN : • • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •
NPWP : 0 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : S T E F A N W E S T V I L L A G E
BAGIAN A :
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dst
*) - =
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)
dari halaman Lampiran-II
THBL
NOMOR
(7)(6)(4) (5)
BERI TANDA " X " DALAM
TH
1770 - IILAMPIRAN - II
FO
RM
UL
IR
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
JENIS PAJAK : PPh PASAL
21/ 22/23/24/26/DTP *)
NPWP
PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH TA
HU
N P
AJA
K
NO
NAMA
PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BL
BUKTI
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
TANGGAL
JUMLAH PPh YANG DIPOTONG /
DIPUNGUT
(Rupiah)
02 1 4
SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN
Halaman ke -JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
JBA
DTP
JUMLAH BAGIAN A
Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15
PPh Ditanggung Pemerintah
(2) (3)
0 1 1 4 s.d 1 2 1 4
PEMBUKUAN PENCATATAN
• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •
NPWP : 0 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : S T E F A N W E S T V I L L A G E
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN : TIDAK DIAUDIT
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
NPWP AKUNTAN PUBLIK:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK:
NAMA KONSULTAN PAJAK :
NPWP KONSULTAN PAJAK:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK:
a. 1a
b. 1b
c. 1c
d. 1d
e. 1e
2.
a.2a
b.2b
c.2c
d.2d
e. 2e
f. 2f
g. 2g
h. 2h
i.2i
j.2j
k. 2k
l. 2l
a.3a
b.3b
c. 3c
d. 3d
4 4
Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PENGHASILAN NETO (1c - 1d)
-
-
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA
GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
-
-
-
-
-
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN
PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI
DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN
PAJAK PENGHASILAN
BL
SANKSI ADMINISTRASI
SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI
FISKAL
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA
JUMLAH (2a s.d. 2k)
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK
OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA
JUMLAH (3a s.d. 3c)
JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)
SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI
FISKAL
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU
ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
BIAYA USAHA
PEREDARAN USAHA
RUPIAH
PERHATIAN: BERI TANDA " X " DALAM
-
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :
BAGIAN A:
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAISEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN
1 4
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FO
RM
UL
IR HALAMAN 1
1770 - I 2 0
TA
HU
N P
AJ
AK
BL
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
LAMPIRAN - I
TH
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
TH
• 0 1 1 4 s.d 1 2 1 4
•• PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA PEMBUKUAN PENCATATAN
PERHATIAN : • • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •
NPWP : 0 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : S T E F A N W E S T V I L L A G E
BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1
BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2
BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3
-
(Rupiah)
-
(2) (5)
JBC
(3)
JUMLAH PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
-
-
-
-
-
PENGURANGAN PENGHASILAN
BRUTO/BIAYA
JBD
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
-
-
-
-
ROYALTI
USAHA LAINNYA
JUMLAH BAGIAN B
1
5
6
-
(1)
1
3
4
-
- 2
NO.
-
(2)
-
-
-
-
PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
NO.
DAGANG
INDUSTRI
JASA
PEKERJAAN BEBAS
-
-
(Rupiah)
NAMA DAN NPWP
PEMBERI KERJA
PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
JENIS USAHANORMA
(%)
PEREDARAN USAHA
(Rupiah)
JBB
(3)
4
NO.
2
5
(1)
(2)
JENIS PENGHASILAN
3
4
5
(1)
SEWA
PENGHARGAAN DAN HADIAH
JUMLAH BAGIAN C
(4)
(5)
PENGHASILAN BRUTO
-
-
-
(4)
-
TA
HU
N P
AJA
K
BL
0
TH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
HALAMAN 2
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)
(3)
BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
1770 - I2
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN
BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BL
LAMPIRAN - I 1 4
1
SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN
-
-
-
FO
RM
UL
IR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2
halaman Lampiran -II1Halaman ke - 1dari
-
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
3
6
BUNGA
JUMLAH BAGIAN D
PENGHASILAN LAINNYA
-
TH
TAHAP KE-5Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan
Bebas (Tidak Perlu Diisi)-Cukup mengisi Nama, NPWP, dan Tahun Pajak
TAHAP KE-6Isi Penghasilan Kena Pajak (Bagian B, Induk)
dan PPh Terhutang (Bagian C, Induk)
Lakukan
pengisian dengan
mengikuti hasil
perhitungan atau
pengisian dari
baris diatasnya.
Peringatan: Simulasi kasus ini hanya berlaku terbatas untuk contoh kasus yang telah disebutkan dan tidak menggugurkan
kewajiban bagi Wajib Pajak untuk mengisi SPT-nya secara benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani sebagaimana telah
ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :
•• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU PEMBUKUAN PENCATATAN
• DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.
SPT PEMBETULAN KE - …….
• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •
NPWP : 0 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : S T E F A N W E S T V I L L A G E
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : J A S A P E R B A I K A N
NO. TELEPON/FAKSIMILI : 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 /
: KK HB PH MT
NPWP ISTERI/SUAMI :
1.1
2.2
3.3
4 4.4
5.5
…………………………………………………………………………………………………………………………..6.
6
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG
SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)
8.8
9.9
10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKTK / 0 K / K / I / 10
11.11
12.12
STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN
SUAMI-ISTERI
s.d
PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)
ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB
*) Pengisian ko lom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)
PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]
PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH / M T diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf
i]
PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
C.
PP
h
TE
RU
TA
NG
B.
PE
NG
HA
SIL
AN
KE
NA
PA
JA
K
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)
13.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)
2
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDE
NT
ITA
S
DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; 1
T H
FO
RM
UL
IR
P ER H A T IA N SEBELUM M ENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN
7
-
-
B L
13
KOMPENSASI KERUGIAN
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]
B LKEMENTERIAN KEUANGAN RI
A.
PE
NG
HA
SIL
AN
NE
TO
T H
-
-
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan
Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.
1770 1
4
-
-
-
0
-
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
-
-
BERI TANDA " X "
DALAM
TA
HU
N P
AJA
K
1
0
KLU :
RUPIAH *)
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 4
12
-
-
-
1
TAHAP KE-7Isi Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 (Bagian F, Induk),
Lampiran (Bagian G, Induk), dan Bagian Identitas
Check out
kotak yang
tersedia
sesuai
dengan
dokumen
yang
dilampirkan
Isi dengan identitas Wajib
Pajak dan tanda tangani
DIHITUNG BERDASARKAN :
a. 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 c. PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
b. PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) g. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
b. SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 h.
c. i.
d. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL j.
e. k.
f. FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (............LEMBAR) l.
X WAJIB PAJAK KUASA
S T E F A N W E S T V I L L A G E
0 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 0 0 0
F.1.1.32.16
NPWP :
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa
apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
TANGGAL:
TANDA TANGAN
PERNYATAAN
NAMA LENGKAP :
F. A
NG
SU
RA
N P
Ph
PA
SA
L 2
5 T
AH
UN
PA
JA
K B
ER
IKU
TN
YA
............................................................................................................................
G.
LA
MP
IRA
N
............................................................................................................................
PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN
PH ATAU MT
21
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG
DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
-
DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS
UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN
LAIN DAN BIAYA
DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL
BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA
21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR
DAFTAR PEMBAYARAN PPh 46 TAHUN 2013
Nama : Stefan Westvillage
NPWP : 04.567.891.0-128.000
Alamat : Jl. Sejahtera No. 1 Brastagi
KPP Lokasi
104.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp55,000,000 Rp550,000
204.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp85,000,000 Rp850,000
304.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp113,500,000 Rp1,135,000
404.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp100,000,000 Rp1,000,000
504.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp74,500,000 Rp745,000
604.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp92,500,000 Rp925,000
704.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp77,500,000 Rp775,000
804.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp76,000,000 Rp760,000
904.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp89,500,000 Rp895,000
1004.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp74,500,000 Rp745,000
1104.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp46,500,000 Rp465,000
1204.567.891.0-128.000 /
KPP Pratama KabanjaheJl. Sejahtera No. 1 Brastagi Rp260,700,000 Rp2,607,000
Rp1,145,200,000 Rp11,452,000
Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini
Halaman ke- 1 dari 1 halaman
Jumlah
Tanda Tangan, Nama dan Cap
Stefan Westvillage
Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha
No.NPWP Tempat Usaha
Alamat Peredaran Bruto PPh Final 1% Dibayar