PROF. DR. Ir. A. RAHMAN, M. MSKetua Dewan pembina
Lembaga Pengembangan & Konsultasi Nasional
Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya dihaturkan terima kasih.
Dengan Hormat,
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang – Undang No. 2 Tahun
2014 Tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2014 Tetang Pedoman P3DN dalam
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Implementasi program P3DN dapat memberikan ruang bagi industri
nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu
bersaing secara mandiri di pasar internasional serta mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk
impor. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di
beberapa instansi pemerintahan dan BUMN
Untuk itu, guna meningkatkan kompetensi insan pengadaan di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN di
dalam melakukan perhitungan TKDN ini, maka dirasakan perlu untuk melaksanakan Bimbingan Teknis secara
Komprehensif. Diharapkan pada akhir pembelajaran, para peserta memiliki pengetahuan terkait Regulasi &
Kebijakan, memahami penerapan TKDN dalam proses pengadaan, mampu melakukan perhitungan TKDN,
memahami proses verifikasi & Audit TKDN, serta memahami penerapan sanksi terkait TKDN.
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional akan mengadakan Pelatihan dan sertifikasi Online yang akan
diselenggarakan pada :
PELATIHAN & SERTIFIKASI
TINGKAT KOMPENEN DALAM NEGERI (TKDN)
No : SR /Sertifikasi-TKDN/LPKN /2021 Jakarta, 6 Mei
Sifat : Penting dan Segera
Hal : Undangan Pelatihan Online
mor .142 /V 2021
Informasi dan Pendaftaran :
LPKN Training Center :
Telp : (021) 47862224 ; Fax : (021) 47867127
0811 1242 824
Gd. Linggardjati, Jl. Kayu Putih II No. 7 Lantai 1, Kayu putih - Pulomas Jakarta Timur
Kepada Yth :Bapak / Ibu Pimpinan Instansi di - Tempat
Tatap Muka Online
Pukul
Kontribusi
: 22 - 30 Juni 2021 (6 Sesi Pelatihan 1 Sesi Ujian)
: 13.30 - 16.30 (via zoom online)
: Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Tujuan dari pelatihan TKDN ini adalah Peserta, Memahami Pentingnya TKDN Dalam Pengadaan Barang/Jasa Memberikan Pengetahuan Mengenai Konsep, Metode, Dan Penerapan TKDN Mampu Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Memproritaskan Produk Dalam Negeri
PELATIHAN & SERTIFIKASI
TINGKAT KOMPENEN DALAM NEGERI (TKDN)A. Latar Belakang Kegiatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang – Undang No. 2 Tahun
2014 Tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2014 Tetang Pedoman P3DN
dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Implementasi program P3DN dapat memberikan ruang bagi
industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan,
sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional serta mengurangi ketergantungan pasar
domestik terhadap produk impor. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam
proses pengadaan barang/jasa di beberapa instansi pemerintahan dan BUMN. Pemerintah akan memberikan
insentif terhadap TKDN tertentu yang dimasukkan dalam proses produksi pada pelbagai jenis industri.
Penggunaan produksi dalam negeri di dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia merupakan suatu kewajiban
yang harus dipatuhi oleh insan pengadaan, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun BUMN. Karena itu
pula, dalam praktek pengadaan barang/jasa, untuk melaksanakan kewajiban penggunaan produksi dalam
negeri tersebut, diwajibkan pula untuk melakukan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Harapan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri.
maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari
tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh
penyedia. Kewajiban ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Republik Indonesia
nomor 12 Tahun 2021 (perpres 16 tahun 2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi setiap instansi
pemerintah (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah), dan di dalam Pasal 7 Peraturan Menteri BUMN nomor
PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN bagi setiap
BUMN, anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN.
Sebagai upaya untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri maka Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), dan Badan Usaha Lainnya perlu berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan produksi dalam
negeri dengan kriteria yang harus dipenuhi seperti kualitas, waktu, harga dan tujuannya dapat
dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan project untuk mendukung keberlangsungan
(sustainability) kemampuan perusahaan. Untuk mendorong impelementasi kebijakan P3DN di lingkungan
pengadaan barang dan jasa , maka diperlukan pelatihan TKDN yang komprehensif dan sesuai dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
B. LANDASAN HUKUM
• Undang – Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
• Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 Tentang Perindustrian
• Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2018 Tentang Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri
• Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 (perubahan Perpres 16 tahun 2018),
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
• Peraturan Menteri Perindustrian No. 28 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri
• Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen
Dalam Negeri
• Peraturan Menteri Perindustrian No. 03 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negera/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
• Peraturan Menteri Perindustrian N0. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
C. MAKSUD KEGIATAN
Memberikan pelatihan TKDN yang komprehensif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini agar peserta
pelatihan mampu memahami dan meng-implementasikan kebijakan TKDN di lingkungan PT Pertamian
(Persero) untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
F. MATERI PELATIHAN
1. Pentingnya Pemahaman TKDN Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
G. Waktu Pelaksanaan, Kontribusi dan Fasilitas
Tatap Muka Online
Pukul
Kontribusi
: 22 - 30 Juni 2021 (6 Sesi Pelatihan 1 Sesi Ujian)
: 13.30 - 16.30 (via zoom online)
: Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Fasilitas : · Mengikuti 6 sesi Pelatihan (Online)
· Mengikuti Ujian
· Materi
· Peraturan Terkait
· Video Rekaman Pelatihan
· Sertifikat Pelatihan
· Sertifikat Kompetensi BNSP (Jika Dinyatakan Lulus)
· Biaya Pengiriman sertifikat
• Prinsip Dasar Perhitungan TKDN Pada Pengadaan Pemerintah Dan BUMN
• Konsep Dasar Perhitungan TKDN
• Cara Mengimplementasikan TKDN Pada Proses Pengadaan
2. Tatacara Perhitungan TKDN Barang & Studi Kasus
3. Tatacara Perhitungan TKDN Jasa & Gabungan & Studi Kasus
• Cara Membuat Penilaian Sendiri (Self Assessment) TKDN Jasa & EPC
• Cara Mengimplementasikan TKDN Pada Proses Pengadaan
4. Tatacara Perhitungan TKDN Produk Farmasi & Studi Kasus
5. Tatacara Perhitungan TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet
& Studi Kasus
6. Tatacara Perhitungan TKDN Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
(Termasuk PLTS) & Studi Kasus
7. Ujian TKDN (Online)
D. TUJUAN PELATIHAN
• Memahami Pentingnya TKDN Dalam Pengadaan Barang/Jasa
• Memberikan Pengetahuan Mengenai Konsep, Metode, Dan Penerapan TKDN
• Mampu Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Memproritaskan Produk Dalam Negeri
• Mampu mengetahui regulasi dan kebijakan TKDN
• Mampu mengetahui konsep perhitungan TKDN
• Mampu melakukan perhitungan TKDN dan mengisi Form TKDN
• Mampu memahami penetapan TKDN pada Proses Pengadaan, seperti : Preferensi Harga, Harga Evaluasi
Penawaran (HEP)/ Harga Evaluasi Akhir (HEA), Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
• Mampu mengetahui proses verifikasi dan Audit TKDN
• Mampu memahami penerapan Sanksi terkait TKDN : sanksi administrasi dan sanksi finansial
• Mampu Berperan Sebagai Evaluator TKDN Internal
• Memiliki Komptensi Dalam Penghitungan TKDN
• Memiliki Sertifikat Kompetensi Ahli TKDN (jika sudah dinyatakan lulus)
Tujuan dari pelatihan TKDN ini adalah Peserta :
E. OBJEKTIF PELATIHAN
• Peserta pelatihan mampu memahami konsep, metode serta manfaat dari penerapan kebijakan TKDN
• Peserta pelatihan mampu melakukan perhitungan TKDN Barang, Jasa dan Gabungan
• Peserta pelatihan mendapatkan simulasi pelatihan TKDN melalui studi kasus sehingga diharapkan
mampu mengimplementasikannya setelah pelatihan
• Paserta pelatihan mendapatkan modul pelatihan TKDN
• Peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat jika dinyatakan lulus
• Peserta pelatihan mampu melakukan identifikasi permasalahan dan penyelesaiannya