PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAHJalan Diponegoro No.22 Telepon : (022) 4232448-4233347-4230963
Faksimil: (022) 4203450 Website: www.jabarprov.go.id email:[email protected] – 40115
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARATNOMOR : 068/Kep.327-org/2018
TENTANGSTANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitasdan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakatyang selaras dengan kemampuan dan kewenanganpenyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun,menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sertamenetapkan Maklumat Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barattentang Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang PembentukanProvinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesiatanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-undang Nomor 20Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai IbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
2
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang PedomanStandar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DaerahProvinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa BaratTahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 9);
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun2OlL tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2OlOtentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (BeritaDaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2otl Nomor40 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45Tahun 2016 tentang Kedudukan dan SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi JawaBarat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
1 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi,Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat (Berita DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 46Seri D).
MEMUTUSKAN:
Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat yang terdiri atas JenisPelayanan, Komponen Standar Pelayanan danMaklumat Pelayanan sebagaimana tercantum padaLampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagaibagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud padaDiktum KESATU, dipublikasikan dalam websitewuw.jabarprou.go.id;
Keputusan iniditetapkan.
mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkan di :
pada tanggal :
Bandung
26Jkt{.e,f2!-1_Ql'
'/"slgr\ul\ !ek\$
3HBfl
GUBERNUR JAWA BARATAERAH PROVINSI JAWA BARAT
RNIWA, SE.AK. MM,CA,PIAPembina Utama
NIP. 196302t7 198503 1 009
JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT
NO NAMA BIRO JENIS PELAYANAN
I
Biro Pemerintahan dan Kerjasama
1 Fasilitasi Penegasan Batas Daerah
2 Fasilitasi Pembakuan Nama
Rupabumi Unsur Alami, Unsur Buatan dan Unsur Budaya
3 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu
4 Fasilitasi Pengangkatan dan
Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu
5 Fasilitasi Pergantian Antar Waktu
(PAW) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
6 Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten/Kota
7 Fasilitasi Administrasi
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Kabupaten/Kota
8 Fasilitasi Administrasi Pelantikan Kepala Daerah Provinsi
9 Fasilitasi Izin Cuti di Luar
Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
10 Fasilitasi Izin ke Luar Negeri
dengan Alasan Penting
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 068/Kep.327-org/2018
TANGGAL : 26 Maret 2018 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.
11 Fasilitasi Izin Tukar Menukar
Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum
12
Fasilitasi Izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa bukan untuk
Kepentingan Umum
13 Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
14 Fasilitasi Naskah Kerja Sama
dalam Negeri
15 Fasilitasi Naskah Kerja Sama
dengan Pihak Ketiga
16 Fasilitasi Surat Rekomendasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi Kepala Daerah, ASN
dan DPRD
17 Fasilitasi Naskah Kerja Sama dengan Pemerintah di Luar Negeri
18 Fasilitasi Naskah Kerja Sama
dengan Lembaga di Luar Negeri
19 Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri
20 Fasilitasi Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
21 Fasilitasi
Pembentukan/Pemekaran Kecamatan
II
Biro Hukum dan HAM
22 Pelayanan Dokumentasi Produk
Hukum
23 Penomoran Produk Hukum
24 Autentifikasi Produk Hukum
25 Fasilitasi Produk Hukum Daerah
Kabupaten/Kota
26 Evaluasi Produk Hukum Daerah
Kabupaten/Kota
27 Penomoran Nomor Register Raperda Kabupaten/Kota
28 Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Gubernur
29 Fasilitasi Pengkajian dan Analisis Hukum
30 Penyusunan dan Perancangan
Peraturan Gubernur
31 Penyusunan dan Perancangan
Keputusan Gubernur
32 Penanganan Perkara secara Ligitasi
33 Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara Ligitasi
34 Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi
Manusia
35 Penyelesaian Sengketa Hukum
secara Non Ligitasi
III
Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
36 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
37 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan
Sekolah
38 Permohonan Bantuan Hibah
39 Pencairan Bantuan Hibah
40 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dengan Institusi Pendidikan Tinggi
41 Fasilitasi Bantuan Bidang Pendidikan Masyarakat Jawa
Barat
42 Fasilitasi dan Koordinasi
Penanganan Penanggulangan Masalah dan Kesejahteraan Sosial
43 Fasilitasi Apresiasi Para Teladan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat
44 Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum
45 Peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional Tingkat
Provinsi
46 Penguatan Kelembagaan Dewan
Kebudayaan Jawa Barat
IV
Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD
47 Fasilitasi Pelaksanaan RUPS BUMD Non Keuangan
48 Fasilitasi Pelaksanaan RUPS BUMD Keuangan
49 Layanan Permohonan Informasi
Publik pada PPID Biro SPI dan BUMD
50 Fasilitasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD
51 Fasilitasi Penyelesaian Piutang
Kredit Program Dakabalarea
52 Fasilitasi Penanaman Modal dan PTSP
53 Fasilitasi Pendukungan Percepatan Pembangunan
Infrastruktur di Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bidang
Perumahan dan Permukiman, Bidang Bina Marga dan Perhubungan
V
Biro Produksi dan Industri
54 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Lingkup Mitra Biro Produksi dan
Industri
55 Fasilitasi Kegiatan Perangkat
Daerah Lingkup Mitra Biro Produksi dan Industri
VI Biro Pengendalian dan Pembangunan
56 Sinkronisasi data RUP ke SIRUP, Updating Paket Barang/Jasa Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat
57 Estimasi Kegiatan APBD Provinsi
Jawa Barat
58 Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi
Jawa Barat
59 Fasilitasi Penyusunan Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat
60 Pelaporan Capaian Kinerja
PD/Biro dan Sismontepra
61 Pelayanan Informasi Publik
Lingkup Biro Pengendalian Pembangunan
VII
Biro Organisasi
62 Fasilitasi Analisis Jabatan (Anjab)
dan ABK pada Perangkat Daerah Provinsi
63 Fasilitasi Kelembagaan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota
64 Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Perakngkat Daerah Provinsi
65 Fasilitasi UPP Provinsi Jawa Barat
dalam rangka Kompetisi Abdibaktitani
66 Fasilitasi Kompetisi SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik)
67 Fasilitasi Penyusunan StandarPelayanan
68 Fasilitasi Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LKIP) danPenandatanganan PerjanjianKinerja Kepala Perangkat Daerah(PD) Provinsi Jawa Barat
69 Penyelenggaraan KesekretariatanTim RB
70 Fasilitasi Penilaian MandiriPelaksanaan RB
VIII Biro Humas dan Protokol 71 Fasilitasi Keprotokolan
72 Fasilitasi Publikasi danKehumasan
73 Pelayanan Sarana Komunikasi
x Biro Umum 74 Fasilitasi Pemindahan ArsipInaktif dari Unit Pengolah ke UnitKearsipan di LingkunganSekretariat Daerah Provinsi JawaBarat
75 Fasilitasi Pelayanan KerumahTanssaan
76 Fasilitasi Peminjaman Arsip diDepo Arsip Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat
UBERNUR JAWA BARATERAH PROVINSI JAWA BARAT
RNIWA, SE.AK. MM,CA,PIAPembina Utama
t9630217 198503 1 009
9
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
I. BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA
1. FASILITASI PENEGASAN BATAS DAERAH
NAMA PERANGKAT DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Penegasan Batas Daerah
2. DASAR HUKUM : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun
2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah; 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
126.05/Kep.285-Pemksm/2017 tentang Tim
Penegasan Batas Daerah (PBD).
3. PERSYARATAN 1. Data awal batas daerah;
2. Peta batas daerah.
4. PROSEDUR
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR :
TANGGAL : TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.
Menginventarisasi dokumen batas daerah sebagai
bahan penetapan penegasan batas daerah antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi yang
berbatasan langsung dan antar Kab/Kota di Jawa
Barat
Melakukan pengkajian terhadap dokumen batas
daerah berikut titik-titik koordinat dan menentukan garis batas sementara pada peta
Melakukan survey dan verifikasi garis batas di
lapangan
Membuat berita acara kesepakatan tentang
penetapan titik koordinat dan garis batas
daerah
Membuat usulan penetapan batas daerah untuk
diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
10
5. WAKTU
PELAYANAN
: Sampai dengan tercapai kesepakan antara dua belah
pihak atau lebih yang dituangkan dalam berita acara. Apabila tidak terjadi kesepakatan akan difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi maksimal 3 kali, selanjutnya
diserahkan ke Pemerintah Pusat untuk proses penyelesaiannya.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK
PELAYANAN
: 1. Berita acara kesepakatan antara dua belah pihak
atau lebih;
2. Usulan penetapan penegasan batas daerah kepada
Kemendagri.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telepon :(022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov. Jabar, Jln. Diponegoro
No. 22 Bandung
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Internet;
3. Printer;
4. ATK;
5. Kendaraan Dinas;
6. GPS;
7. Peta.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan teknik informatika;
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA
: 2 (dua) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik
dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14. JAMINAN KEAMANAN DAN
KESELAMATAN PELAYANAN
: Berita acara kesepakatan dan usulan penetapan penegasan batas akan menjadi dasar penetapan
Permendagri Batas Daerah
15. EVALUASI
KINERJA PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
11
2. FASILITASI PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI UNSUR ALAMI, UNSUR BUATAN DAN UNSUR BUDAYA
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alami,
Unsur Buatan dan Unsur Budaya
2. DASAR HUKUM
: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama
Rupa Bumi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2009 tentang Pedoman Umum Pembentukan
Panitia Pembakuan Nama Rupa Bumi;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
120.05/Kep.283-Pemksm/2017 tentang Tim
Pembakuan Nama Rupa bumi Daerah Provinsi
Jawa Barat.
3. PERSYARATAN Peta rupa bumi Provinsi Jawa Barat
4. PROSEDUR
5. WAKTU
PELAYANAN
: 1 Tahun.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (Gratis)
Menginventarisasi data nama rupa bumi di
Kab/Kota
Melakukan pembinaan terhadap Kab/Kota
di Jawa Barat dalam rangka inventarisasi nama rupa bumi
Melakukan survey dan verifikasi data rupa bumi di lapangan
Membuat berita acara hasil verifikasi dan
validasi data pembakuan nama rupa bumi
Membuar usulan Pembakuan Nama Rupa
Bumi ke Kementerian Dalam Negeri
12
7. PRODUK
PELAYANAN
: 1. Berita acara kesepakatan hasil validasi data
rupa bumi;
2. Usulan pembakuan nama rupa bumi.
8. PENGELOLAAN PENGADUAN
: Telepon : (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov. Jabar, Jln. Diponegoro
No. 22 Bandung
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN
ATAU FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Internet;
3. Printer;
4. ATK;
5. Kendaraan Dinas;
6. Peta.
10. KOMPETENSI PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan dalam bidang
informatika;
3. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA
: 2 (dua) orang
13. JAMINAN PELAYANAN
: Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
: Berita acara kesepakatan dan usulan pembakuan
nama rupa bumi dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan
13
3. FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI HASIL PEMILU
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Hasil
Pemilihan Umum
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD; dan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
3. PERSYARATAN : 1. Surat KPU kepada Mendagri melalui
Gubernur yang menyampaikan nama-nama
calon anggota DPRD Provinsi Hasil Pemilu;
2. Surat usulan permohonan peresmian
pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi dari
pimpinan sementara DPRD Provinsi kepada
Mendagri melalui Gubernur;
3. Surat usulan permohonan peresmian
pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi dari
Partai Politik kepada DPRD Provinsi;
4. Surat rekomendasi pengangkatan pimpinan
dari Dewan Pimpinan Pusat partai politik (DP
parpol);
5. Keputusan DPRD Provinsi tentang peresmian
pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi;
6. Risalah rapat paripurna tentang peresmian
pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi;
7. Berita Acara rapat paripurna tentang
peresmian pengangkatan pimpinan DPRD
Provinsi;
8. Fotocopi Keputusan Gubernur tentang
peresmian pengangkatan anggota DPRD
Provinsi yang akan menjadi calon pimpinan
definitif;
14
9. Fotocopi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota
DPRD pada Pemilu yang dilegalisasi oleh KPU
Provinsi;
10. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang
menerangkan calon pengganti tidak terdaftar
sebagai pihak yang berperkara;
11. Fotocopi KTP;
12. Bukti kelulusan berupa fotocopi ijazah, STTB,
Syahadah, Sertifikat atau Surat Keterangan
lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan
atau program pendidikan menengah;
13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
dari Kepolisian Negara RI;
14. Surat Keterangan berbadan sehat jasmani
dan rohani;
15. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai
pemilih;
16. Kartu Tanda Anggota partai politik peserta
Pemilu;
17. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk
bekerja penuh waktu yang ditandatangani di
atas kertas bermaterai cukup;
18. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya
dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1
(satu) lembaga perwakilan yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai
cukup;
19. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya
dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan
yang ditandatangani di atas kertas bermaterai
cukup;
20. Surat pernyataan untuk tidak berpraktik
sebagai akuntan publik, advokat/pengacara,
Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dan tidak melakukan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan Negara serta pekerjaan lain yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang dan hak sebagai
anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani
di atas kertas bermaterai cukup; dan
21. Surat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali sebagai PNS, anggota TNI,
15
atau anggota POLRI, pengurus pada BUMN
dan atau BUMD, pengurus pada Badan lain
yang anggarannya bersumber dari keuangan
Negara.
22. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan
administrasi dinyatakan lengkap diterima
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Surat Gubernur mengenai usulan peresmian
pengangkatan dan pemberhentian pimpinan
dan anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp : (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama Prov.Jabar, Jln
Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
: 1. Komputer;
1. KPU menyampaikan surat usulan
mengenai nama-nama calon anggota
DPRD Provinsi Hasil Pemilu kepada
Mendagri melalui Gubernur;
2. Pimpinan sementara DPRD Provinsi
menyampaikan usulan permohonan
peresmian pengangkatan pimpinan DPRD
Provinsi kepada Mendagri melalui
Gubernur
Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
persyaratan administrasi.
Gubernur membuat surat usulan peresmian pengangkatan dan pemberhentian pimpinan
dan anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu yang
ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri
Menteri menerbitkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri tentang peresmian
pengangkatan dan pemberhentian pimpinan
dan anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu
(Kewenangan Pusat)
16
FASILITAS 2. Printer;
3. ATK;
4. Internet; dan
5. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan menganalisa data
dan informasi; dan
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung.
12. JUMLAH PELAKSANA : 2 (dua) orang.
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan
publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Ketelitian dalam melakukan verifikasi dan
ketepatan waktu penyelesaian dokumen.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan
menyampaikan laporan per semester.
4. FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILU
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Hasil Pemilihan Umum
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
17
DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
3. PERSYARATAN : 1. Surat Bupati/Walikota kepada Gubernur;
2. Surat KPU kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota yang menyampaikan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
Hasil Pemilu;
3. Surat usulan permohonan peresmian
pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;
4. Surat usulan permohonan peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota dari pimpinan sementara DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;
5. Surat usulan permohonan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik kepada
DPRD Kabupaten/Kota;
6. Surat rekomendasi pengangkatan pimpinan
dari Dewan Pimpinan Pusat partai politik;
7. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota;
8. Risalah rapat paripurna tentang peresmian
pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Berita Acara rapat paripurna tentang
peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
10. Fotocopi Keputusan Gubernur tentang
peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan menjadi calon
pimpinan definitif;
11. Fotocopi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD pada Pemilu yang dilegalisasi oleh KPU
Kabupaten/Kota;
12. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan calon pengganti tidak terdaftar
sebagai pihak yang berperkara;
13. Fotocopi KTP;
14. Bukti kelulusan berupa fotocopi ijazah, STTB, Syahadah, Sertifikat atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan
atau program pendidikan menengah;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
dari Kepolisian Negara RI;
18
16. Surat Keterangan berbadan sehat jasmani
dan rohani;
17. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
18. Kartu Tanda Anggota partai politik peserta Pemilu;
19. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk
bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
20. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
21. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai
cukup;
22. Surat pernyataan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara,
Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
23. Surat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali sebagai PNS, anggota TNI, atau anggota POLRI, pengurus pada BUMN dan atau BUMD, pengurus pada Badan lain
yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
19
24. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan
administrasi dinyatakan lengkap diterima
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Keputusan Gubernur mengenai peresmian
pengangkatan dan pemberhentian pimpinan
dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil
Pemilu.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp : (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan dan Kerjasama Prov.Jabar, Jln
Diponegoro No. 22 Bandung
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Printer;
1. KPU menyampaikan surat usulan
mengenai nama-nama calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota Hasil Pemilu kepada
Gubernur melalui Bupati/Walikota;
2. Pimpinan sementara DPRD
Kabupaten/Kota menyampaikan usulan
permohonan peresmian pengangkatan
pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada
Gubernur melalui Bupati/Walikota
Bupati/Walikota menyampaikan usulan
peresmian pengangkatan anggota dan pimpinan
DPRD hasil Pemilu yang ditujukan kepada
Gubernur
1. Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
persyaratan administrasi;
2. Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
membuat rancangan Kepgub tentang
peresmian pengangkatan dan pemberhentian
pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten/Kota hasil Pemilu.
Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur
tentang peresmian pengangkatan dan
pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten/Kota hasil Pemilu
20
3. ATK;
4. Internet;
5. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan menganalisa data
dan informasi; dan
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung.
12. JUMLAH PELAKSANA : 2 (dua) orang.
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan
publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Ketelitian dalam melakukan verifikasi dan
ketepatan waktu penyelesaian dokumen.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan
menyampaikan laporan per semester.
5. FASILITASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW)
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
21
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
3. PERSYARATAN : UNTUK PAW PIMPINAN
1. Surat usulan permohonan penggantian
pimpinan DPRD Provinsi dari DPRD Provinsi
kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur;
2. Surat usulan permohonan penggantian
pimpinan DPRD Provinsi dari partai politik
(parpol) kepada DPRD Provinsi;
3. Surat rekomendasi penggantian pimpinan
dari Dewan Pimpinan Pusat partai politik
(DPP parpol);
4. Keputusan DPRD Provinsi tentang
penggantian pimpinan DPRD Provinsi;
5. Risalah rapat paripurna tentang usulan
penggantian pimpinan DPRD Provinsi;
6. Berita Acara rapat paripurna tentang usulan
penggantian pimpinan DPRD Provinsi; dan
7. Fotocopi Keputusan Menteri Dalam Negeri
tentang peresmian pengangkatan pimpinan
DPRD Provinsi yang diganti;
UNTUK PAW ANGGOTA
1. Surat pimpinan DPRD Provinsi kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
2. Surat dari pimpinan partai politik (parpol)
kepada pimpinan DPRD Provinsi;
3. Surat dari pimpinan DPRD Provinsi yang
ditujukan kepada KPU Provinsi,
menyampaikan nama anggota DPRD Provinsi
yang diberhentikan dan permintaan calon
pengganti;
4. Surat KPU yang ditujukan kepada DPRD
Provinsi menyampaikan nama calon
pengganti
5. Fotocopi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota
DPRD Provinsi pada Pemilu yang telah
dilegalisasi oleh KPU Provinsi;
6. Fotocopi daftar peringkat perolehan suara
partai politik yang mengusulkan penggantian
22
antarwaktu anggota DPRD Provinsi yang
dilegalisasi oleh KPU Provinsi;
7. Surat Pernyataan Pengunduran diri;
8. Akta Kematian (apabila yang digantikan
meninggal);
9. Usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi
dari partai politik disertai salinan putusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetapi
yang dilegalisasi oleh Pengadilan (apabila
yang digantikan karena terjerat kasus);
10. SK DPP partai politik tentang pemberhentian
sebagai anggota partai politik;
11. Surat keterangan dari partai politik tentang
tidak adanya konflik internal partai politik;
12. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang
menerangkan Calon pengganti tidak terdaftar
sebagai pihak yang berperkara;
13. Fotocopi KTP;
14. Bukti kelulusan berupa fotocopi ijazah, STTB,
Syahadah, Sertifikat atau Surat Keterangan
lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan
atau program pendidikan menengah;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
dari Kepolisian Negara RI;
16. Surat Keterangan berbadan sehat jasmani
dan rohani;
17. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai
pemilih;
18. Kartu Tanda Anggota partai politik peserta
Pemilu;
19. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk
bekerja penuh waktu yang ditandatangani di
atas kertas bermaterai cukup;
20. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya
dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1
(satu) lembaga perwakilan yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai
cukup;
21. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya
dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan
yang ditandatangani di atas kertas bermaterai
23
cukup;
22. Surat pernyataan untuk tidak berpraktik
sebagai akuntan publik, advokat/pengacara,
Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dan tidak melakukan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan Negara serta pekerjaan lain yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang dan hak sebagai
anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani
di atas kertas bermaterai cukup; dan
23. Surat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali sebagai PNS, anggota TNI,
atau anggota POLRI, pengurus pada BUMN
dan atau BUMD, pengurus pada Badan lain
yang anggarannya bersumber dari keuangan
Negara.
4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan
administrasi dinyatakan lengkap diterima
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Surat Gubernur mengenai usulan penggantian
antarwaktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD
Provinsi.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp: (022) 4231161
Email : [email protected]
DPRD Provinsi membuat surat usulan
penggantian antarwaktu (PAW) pimpinan
dan anggota DPRD Provinsi yang ditujukan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur
Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
persyaratan administrasi
Gubernur membuat surat usulan penggantian
antarwaktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD Provinsi yang ditujukan kepada Menteri Dalam
Negeri
Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penggantian
antarwaktu (PAW) pimpinan dan anggota
DPRD Provinsi (Kewenangan Pusat)
24
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.
Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK;
4. Internet; dan
5. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikanan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan analisa data dan
informasi; dan
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung.
12. JUMLAH PELAKSANA : 2 (dua) orang.
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan
publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Ketelitian dalam melakukan verifikasi dan
ketepatan waktu penyelesaian dokumen.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan
menyampaikan laporan per semester.
6. FASILITASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW)
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
25
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
3. PERSYARATAN : UNTUK PAW PIMPINAN
1. Surat usulan permohonan penggantian
pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dari
Bupati/Walikota kepada Gubernur;
2. Surat usulan permohonan penggantian
pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dari DPRD
Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui
Bupati/Walikota;
3. Surat usulan permohonan penggantian
pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai
Politik (Parpol) kepada DPRD
Kabupaten/Kota;
4. Surat rekomendasi penggantian pimpinan
dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik
(DPP Parpol);
5. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang
penggantian pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota;
6. Risalah rapat paripurna tentang usulan
penggantian pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota;
7. Berita Acara rapat paripurna tentang usulan
penggantian pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota; dan
8. Fotocopi Keputusan Gubernur tentang
peresmian pengangkatan pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota yang diganti;
UNTUK PAW ANGGOTA
1. Surat Bupati/Walikota mengenai usulan PAW
kepada Gubernur;
2. Surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;
3. Surat dari pimpinan Partai politik (Parpol)
26
kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Surat dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota,
menyampaikan nama anggota DPRD
Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan
permintaan calon pengganti;
5. Surat KPU yang ditujukan kepada DPRD
Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon
pengganti;
6. Fotocopi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota
DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu yang
telah dilegalisasi oleh KPU Kabupaten/Kota;
7. Fotocopi daftar peringkat perolehan suara
partai politik yang mengusulkan penggantian
antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
yang dilegalisasi oleh KPU Kabupaten/Kota;
8. Surat Pernyataan Pengunduran diri;
9. Akta Kematian (apabila yang digantikan
meninggal);
10. Usul pemberhentian anggota DPRD
Kabupaten/Kota dari partai politik disertai
salinan putusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetapi yang dilegalisasi oleh
Pengadilan (apabila yang digantikan karena
terjerat kasus);
11. SK DPP partai politik tentang pemberhentian
sebagai anggota partai politik;
12. Surat Keterangan dari partai politik tentang
tidak adanya konflik internal partai politik;
13. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang
menerangkan Calon Pengganti tidak terdaftar
sebagai pihak yang berperkara;
14. Fotocopi KTP;
15. Bukti kelulusan berupa fotocopi ijazah, STTB,
Syahadah, Sertifikat atau Surat Keterangan
lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan
atau program pendidikan menengah;
16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
dari Kepolisian Negara RI;
17. Surat Keterangan berbadan sehat jasmani
dan rohani;
27
18. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai
pemilih;
19. Kartu Tanda Anggota partai politik peserta
Pemilu;
20. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk
bekerja penuh waktu yang ditandatangani di
atas kertas bermaterai cukup;
21. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya
dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1
(satu) lembaga perwakilan yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai
cukup;
22. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya
dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan
yang ditandatangani di atas kertas bermaterai
cukup;
23. Surat pernyataan untuk tidak berpraktik
sebagai akuntan publik, advokat/pengacara,
Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dan tidak melakukan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan Negara serta pekerjaan lain yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang dan hak sebagai
anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai
cukup; dan
24. Surat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali sebagai PNS, anggota TNI,
atau anggota POLRI, pengurus pada BUMN
dan atau BUMD, pengurus pada Badan lain
yang anggarannya bersumber dari keuangan
Negara.
28
4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan
administrasi dinyatakan lengkap diterima.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Keputusan Gubernur tentang peresmian
penggantian antarwaktu (PAW) pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten/Kota.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp: (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.
Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK ;
4. Internet; dan
5. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan menganalisa data
dan informasi; dan
1. DPRD Kabupaten/Kota membuat surat
usulan penggantian antarwaktu (PAW)
pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada
Gubernur melalui Bupati/Walikota;
2. Bupati/Walikota membuat surat usulan
penggantian antarwaktu (PAW) pimpinan
dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
ditujukan kepada Gubernur
Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
persyaratan administrasi
Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama menyusun rancangan keputusan gubernur
tentang PAW pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten/Kota.
Gubernur menerbitkan Keputusan
Gubernur tentang penggantian antarwaktu
(PAW) pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten/Kota.
29
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Pengawasan dilakukan atasan langsung secara
berjenjang.
12. JUMLAH PELAKSANA : 2 (dua) orang.
13. JAMINAN PELAYANAN : Petugas mempunyai kompetensi di bidang
pemerintahan dan bekerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Keputusan Gubernur tentang peresmian
penggantian antar waktu (PAW) pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten/Kota sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan
menyampaikan laporan per semester.
7. FASILITASI ADMINISTRASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Administrasi Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah
Kabupaten/Kota
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang.
3. PERSYARATAN : 1. Berita Acara dan risalah rapat paripurna
istimewa DPRD Kabupaten/Kota;
2. Fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
30
Wakil Walikota masa jabatan sebelumnya;
3. Fotocopi Berita Acara Pelantikan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota masa jabatan sebelumnya;
4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang
penetapan hasil rekapitulasi perolehan
suara;
5. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang
penetapan pasangan calon terpilih;
6. Surat keterangan dari Mahkamah
Konstitusi RI mengenai tidak terdaftarnya
perkara terkait sengketa hasil perolehan
suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang
perselisihan hasil pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota bila terdapat gugatan hasil
perolehan suara dari pasangan calon
lainnya;
8. Surat penyampaian penetapan pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota terpilih dari
KPU Kabupaten/Kota kepada DPRD
Kabupaten/Kota;
9. Surat penyampaian dari ketua DPRD
Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur terkait usulan
pengesahan pengangkatan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota terpilih, dan usulan
pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota masa
jabatan sebelumnya; dan
10. Surat Gubernur yang ditujukan kepada
Menteri Dalam Negeri terkait usulan
pengesahan pengangkatan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota masa jabatan sebelumnya;
USULAN PEMBERHENTIAN PENJABAT BUPATI/ WALIKOTA (syarat tambahan):
1. Surat keterangan meninggal dunia,
31
berhalangan tetap, atau mengundurkan diri
dari lembaga yang berwenang dan atau
surat pernyataan pengunduran diri dari
yang bersangkutan;
2. Surat keterangan dari Pengadilan dan
Nomor Register perkara jika berstatus
hukum tersangka atau terdakwa; dan
3. Surat keterangan dari pengadilan dan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap jika berstatus terpidana.
4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan
administrasi dinyatakan lengkap diterima.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Surat Gubernur yang ditujukan kepada
Menteri Dalam Negeri mengenai usulan
pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan
usulan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati
dan Walikota /Wakil Walikota masa jabatan
DPRD Kabupaten/Kota membuat surat usulan
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
kepala daerah Kabupaten/Kota yang ditujukan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur maksimal 5 (lima) hari kerja sejak
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan
penetapan pasangan calon kepala daerah
Kabupaten/Kota kepada DPRD
Kabupaten/Kota
Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
persyaratan administrasi
Surat Gubernur yang ditujukan kepada Menteri
Dalam Negeri mengenai usulan pengesahan
pengangkatan Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota dan usulan
pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota /Wakil Walikota masa jabatan
sebelumnya
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah
Kabupaten/Kota (Kewenangan Pusat)
32
sebelumnya.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp: (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.
Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK;
4. Internet; dan
5. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikanan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan analisa data dan
informasi; dan
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
dan komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Pengawasan dilakukan atasan langsung secara
berjenjang.
12. JUMLAH PELAKSANA : 2 (dua) orang.
13. JAMINAN PELAYANAN : Petugas mempunyai kompetensi di bidang
pemerintahan dan bekerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Surat keputusan yang ditetapkan dapat
dipertanggungjawabkan dan dilindungi
peraturan perundang-undangan.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan
menyampaikan laporan per semester.
8. FASILITASI ADMINISTRASI PELANTIKAN KEPALA DAERAH PROVINSI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Administrasi Pelantikan Kepala Daerah
Provinsi
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
33
Pemerintahan Daerah; dan
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang.
1. PERSYARATAN : 1. Berita Acara dan risalah rapat paripurna
istimewa DPRD Provinsi;
2. Fotocopi Surat Keputusan Presiden tentang
Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur
masa jabatan sebelumnya;
3. Fotocopi Berita Acara Pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur masa jabatan
sebelumnya;
4. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan
hasil rekapitulasi perolehan suara;
5. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan
pasangan calon terpilih;
6. Surat keterangan dari Mahkamah Konstitusi
RI mengenai tidak terdaftarnya perkara
terkait sengketa hasil perolehan suara
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang
perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur bila terdapat gugatan hasil
perolehan suara dari pasangan calon lainnya;
8. Surat penyampaian penetapan pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
dari KPU Provinsi kepada DPRD Provinsi;
9. Surat penyampaian dari ketua DPRD Provinsi
kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri terkait usulan pengesahan
pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih, dan usulan pemberhentian Gubernur
dan Wakil Gubernur masa jabatan
sebelumnya;
10. Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan
kepada Presiden mengenai usulan
pengesahan pengangkatan Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih, dan usulan
pemberhentian Gubernur dan Wakil
34
Gubernur masa jabatan sebelumnya;
USULAN PEMBERHENTIAN PENJABAT GUBERNUR (syarat tambahan)
1. Surat keterangan meninggal dunia,
berhalangan tetap, atau mengundurkan diri
dari lembaga yang berwenang dan atau surat
pernyataan pengunduran diri dari yang
bersangkutan;
2. Surat keterangan dari Pengadilan dan Nomor
register perkara jika berstatus hukum
tersangka atau terdakwa;
3. Surat keterangan dari pengadilan dan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap jika berstatus terpidana.
4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 5 (lima) hari kerja sejak dokumen persyaratan
dinyatakan lengkap diterima.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
DPRD Provinsi membuat surat usulan
pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian kepala daerah Provinsi yang ditujukan kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri maksimal 5 (lima)
hari kerja sejak KPU Provinsi
menyampaikan penetapan pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
kepada DPRD Provinsi
Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
persyaratan administrasi
Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan
kepada Presiden mengenai usulan pengesahan
pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih dan usulan pemberhentian Gubernur
dan Wakil Gubernur masa jabatan sebelumnya
Keputusan Presiden tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur
dan Wakil Gubernur (Kewenangan Pusat)
35
9. FASILITASI IZIN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI KEPALA
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara
bagi Kepala Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
7. PRODUK PELAYANAN : Kelengkapan persyaratan pengesahan
pengangkatan dan Pelaksanaan Pelantikan
Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp: (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.
Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK;
4. Internet; dan
5. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikanan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan analisa data dan
informasi; dan
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Pengawasan dilakukan atasan langsung secara
berjenjang.
12. JUMLAH PELAKSANA : 2 (dua) orang.
13. JAMINAN PELAYANAN : Petugas mempunyai kompetensi di bidang
pemerintahan dan bekerja sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Keputusan tentang pengesahan pengangkatan
dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur
dilindungi serta sah secara hukum.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan
menyampaikan laporan per semester.
36
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74
Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan
Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota.
3. PERSYARATAN : KEPALA DAERAH PROVINSI
1. Surat permohonan dari Gubernur yang
ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri hal
ijin cuti di luar tanggungan Negara untuk
melaksanakan kampanye/menjadi juru
kampanye;
2. Jadwal kampanye;
3. SK Tim Kampanye yang mencantumkan
nama pemohon.
KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Surat permohonan dari Bupati/Walikota yang
ditujukan kepada Gubernur hal ijin cuti di
luar tanggungan Negara untuk melaksanakan
kampanye/menjadi juru kampanye;
2. Jadwal kampanye;
3. SK Tim Kampanye yang mencantumkan
nama pemohon;
37
4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 14 (empat belas) hari sejak persyaratan
administrasi dinyatakan lengkap diterima.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Surat permohonan ijin cuti di luar
tanggungan Negara yang ditujukan kepada
Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi; dan
2. Surat ijin cuti di luar tanggungan Negara
untuk Kabupaten/Kota.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp: (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.
Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN : 1. Peraturan perundang-undangan;
Kepala Daerah membuat surat
permohonan ijin cuti di luar tanggungan
Negara (14 hari kerja sebelum tanggal
kampanye) yang ditujukan kepada:
1. Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi;
dan
2. Gubernur untuk Kabupaten/Kota.
Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
persyaratan administrasi
Biro Pemerintahan dan Kerja Sama membuat
naskah:
1. Surat permohonan ijin cuti di luar
tanggungan Negara yang ditujukan kepada
Mendagri untuk Provinsi;
2. Surat ijin cuti di luar tanggungan negara
untuk Kabupaten/Kota.
1. Surat ijin cuti di luar tanggungan Negara
yang ditandatangani oleh Mendagri untuk
Provinsi (Kewenangan Pusat)
2. Surat ijin cuti di luar tanggungan Negara
yang ditandatangani oleh Gubernur untuk
Kabupaten/Kota.
38
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
2. Komputer;
3. Printer;
4. ATK;
5. Internet; dan
6. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan menganalisa data
dan informasi; dan
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Pengawasan dilakukan atasan langsung secara
berjenjang.
12. JUMLAH PELAKSANA : 2 (dua) orang.
13. JAMINAN PELAYANAN : Petugas mempunyai kompetensi di bidang
pemerintahan dan bekerja sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Surat ijin cuti yang dikeluarkan sudah sesuai
dengan prosedur dan sah secara hukum.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan
menyampaikan laporan per semester.
10. FASILITASI IZIN KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri dengan Alasan
Penting
2. DASAR HUKUM : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116
Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin ke Luar
Negeri dengan Alasan Penting bagi Pejabat
Negara dan DPRD di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. PERSYARATAN : KEPALA DAERAH PROVINSI
1. Surat permohonan dari Gubernur yang
ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri hal
ijin ke Luar Negeri dengan alasan penting;
2. Surat pernyataan menggunakan biaya pribadi
39
bermaterai Rp. 6000,-;
3. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan
terdaftar sebagai peserta ibadah haji/umroh
bagi Agama Islam dan peserta perjalanan
religi bagi agama di luar agama Islam dari
jasa perjalanan/travel;
4. Surat keterangan rekomendasi dari dokter
yang menyatakan bahwa Pejabat Negara dan
Anggota DPRD harus melakukan pengobatan
ke rumah sakit di Luar Negeri atau
menyatakan keluarga Pejabat Negara dan
Anggota DPRD dalam perawatan;
5. Bukti undangan resmi dari Pimpinan
Perguruan Tinggi yang menyatakan kepada
Pejabat Negara dan Anggota DPRD atas
pelaksanaan Wisuda anak di Luar Negeri;
6. Bukti undangan pernikahan anak Pejabat
Negara dan Anggota DPRD di Luar Negeri.
KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Surat pengantar dari Bupati/Walikota hal
permohonan ijin dengan alasan penting bagi
Pejabat Negara dan Anggota DPRD;
2. Surat permohonan dari Gubernur yang
ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri hal
ijin ke Luar Negeri dengan alasan penting;
3. Surat pernyataan menggunakan biaya pribadi
bermaterai Rp. 6000,-;
4. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan
terdaftar sebagai peserta ibadah haji/umroh
bagi Agama Islam dan peserta perjalanan
religi bagi agama di luar agama Islam dari
jasa perjalanan/travel;
5. Surat keterangan rekomendasi dari dokter
yang menyatakan bahwa Pejabat Negara dan
Anggota DPRD harus melakukan pengobatan
ke rumah sakit di Luar Negeri atau
menyatakan keluarga Pejabat Negara dan
Anggota DPRD dalam perawatan;
6. Bukti undangan resmi dari Pimpinan
40
Perguruan Tinggi yang menyatakan kepada
pejabat Negara dan Anggota DPRD atas
pelaksanaan Wisuda anak di Luar Negeri;
7. Bukti undangan pernikahan anak Pejabat
Negara dan Anggota DPRD di Luar Negeri.
4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan
administrasi dinyatakan lengkap diterima.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Surat permohonan ijin ke luar negeri dengan
alasan penting yang ditujukan kepada
Mendagri;
2. Surat pengantar hal permohonan ijin ke luar
negeri dengan alasan penting yang ditujukan
Kepala Daerah membuat surat
permohonan ijin keluar negeri dengan
alasan penting yang ditujukan kepada:
1. Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi (14
hari kerja sebelum tanggal
keberangkatan); dan
2. Mendagri melalui Gubernur untuk
Kabupaten/Kota (21 hari kerja sebelum
tanggal keberangkatan);.
Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
persyaratan administrasi
Biro Pemerintahan dan Kerja Sama membuat
naskah:
1. Surat permohonan ijin ke luar negeri dengan
alasan penting yang ditujukan kepada
Mendagri;
2. Surat pengantar hal permohonan ijin ke luar
negeri dengan alasan penting yang ditujukan
kepada Mendagri.
Surat ijin ke luar negeri dengan alasan
penting yang ditandatangani oleh:
1. Mendagri untuk Provinsi (Kewenangan
Pusat)
2. Dirjen Otonomi Daerah untuk
Kabupaten/ Kota (Kewenangan Pusat)
41
kepada Mendagri.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp: (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.
Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK;
4. Internet; dan
5. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan menganalisa data
dan informasi; dan
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Pengawasan dilakukan atasan langsung secara
berjenjang.
12. JUMLAH PELAKSANA : 2 (dua) orang.
13. JAMINAN PELAYANAN : Petugas mempunyai kompetensi di bidang
pemerintahan dan bekerja sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Surat ijin yang dikeluarkan sudah sah dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan
menyampaikan laporan per semester.
11. FASILITASI IZIN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk
Kepentingan Umum
42
2. DASAR HUKUM : 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. 3. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang No.6 Tahun 2014
tentang Desa;
4. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
1. 5. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.
3. PERSYARATAN : 1. Surat permohonan Ijin dari Bupati/Walikota;
2. Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Surat permohonan tukar menukar tanah kas
desa dari pemohon kepada Desa;
4. Ijin tukar menukar tanah kas desa dari Kepala
Desa berdasarkan hasil musyawarah desa;
5. Surat permohonan ijin dari Kepala Desa
kepada Bupati/Walikota;
6. Berita Acara hasil verifikasi Tim
Kabupaten/Kota;
7. Ijin tukar menukar tanah kas desa dari Bupati;
8. Data tanah kas desa yang dimohon dan tanah
pengganti yang meliputi : luas (harus
berdasarkan peta bidang dari BPN), lokasi,
harga (hasil penilaian Tim Appraisal
Independen);
9. Hasil kajian Tim Kabupaten/Kota;
10. Surat pernyataan kesanggupan dari
pemohon untuk menanggung biaya
administrasi sampai dengan pensertifikatan
tanah pengganti menjadi hak pakai desa
bermaterai.
1. 4. PROSEDUR :
Surat Permohonan Ijin Gubernur dari
Bupati/Walikota
43
5. WAKTU PELAYANAN : 2 (dua) bulan kecuali terdapat sengketa/konflik
dalam proses tukar menukar tanah kas desa.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Persetujuan Gubernur, untuk Tukar Menukar
Tanah Kas Desa untuk kepentingan Umum.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp: (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan
dan Kerja Sama Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK;
4. Kendaraan Dinas;
5. Data/dokumen.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan menganalisis data dan
informasi;
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 3 (tiga) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Petugas mempunyai kompetensi di bidang
pemerintahan dan bekerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
: Penerbitan Surat Persetujuan Gubernur
didasarkan pada persyaratan yang lengkap dan Berita Acara peninjauan lapangan
Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
memverifikasi data dan kelengkapannya.
Peninjauan lokasi tukar menukar tanah kas desa
Surat Persetujuan Gubernur Tukar Menukar
Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum.
44
PELAYANAN
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
12. FASILITASI IZIN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA BUKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bukan untuk
Kepentingan Umum
2. DASAR HUKUM : 1. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang No.6 Tahun 2014
tentang Desa;
4. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.
3. PERSYARATAN : 1. Surat permohonan Ijin dari Bupati/Walikota;
2. Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Ijin lokasi dari Bupati/Walikota;
4. Surat permohonan tukar menukar tanah kas
desa dari pemohon kepada Desa;
5. Ijin tukar menukar tanah kas desa dari Kepala
Desa berdasarkan hasil musyawarah desa;
6. Surat permohonan ijin dari Kepala Desa
kepada Bupati/Walikota;
7. Berita Acara hasil verifikasi Tim
Kabupaten/Kota;
8. Ijin tukar menukar tanah kas desa dari Bupati;
9. Data tanah kas desa yang dimohon dan tanah
pengganti yang meliputi : luas (harus
45
berdasarkan peta bidang dari BPN), lokasi,
harga (hasil penilaian Tim Appraisal
Independen);
10. Hasil kajian Tim Kabupaten/Kota;
11. Surat pernyataan kesanggupan dari
pemohon untuk menanggung biaya
administrasi sampai dengan pensertifikatan
tanah pengganti menjadi hak pakai desa
bermaterai.
2. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 2 (dua) bulan kecuali terdapat sengketa/konflik
dalam proses tukar menukar tanah kas desa.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Surat Ijin Gubernur, untuk Tukar Menukar
Tanah Kas Desa Bukan untuk kepentingan
Surat Permohonan Ijin Gubernur dari
Bupati/Walikota
Tim Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
memverifikasi data dan kelengkapannya.
Peninjauan lokasi tukar menukar tanah kas desa
Persetujuan Menteri Dalam Negeri, Tukar
Menukar Tanah Kas Desa Bukan untuk
Kepentingan Umum (Kewenangan Pusat)
Berita Acara peninjauan lapangan yang
ditandatangani oleh Tim dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, Pemohon, dan Pemilik
Tanah.
Surat Ijin Gubernur Tukar Menukar Tanah
Kas Desa bukan untuk Kepentingan Umum
Permohonan Persetujuan Menteri Dalam Negeri
berkenaan dengan Tukar Menukar Tanah Kas
Desa bukan untuk Kepentingan Umum
Peninjauan Lapangan oleh Tim dari Direktorat
Jenderal Bina Pemerintahan Desa
46
Umum.
2. Permohonan persetujuan Menteri Dalam Negeri
berkenaan dengan Tukat Menukar Tanah Kas
Desa Bukan untuk Kepentingan Umum
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp: (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro
No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK;
4. Kendaraan Dinas;
5. Data/dokumen.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan menganalis data dan
informasi;
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 3 (tiga) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Petugas mempunyai kompetensi di bidang
pemerintahan dan bekerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Penerbitan Surat Ijin Gubernur dan permohonan persetujuan Menteri Dalam Negeri didasarkan
pada persyaratan yang lengkap dan Berita Acara peninjauan lapangan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
47
13. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum.
2. DASAR HUKUM : 1. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;
2. Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perpres No. 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;
4. Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum 5. Peraturan Menteri Keuangan No.
10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional
dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Pergub 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3. PERSYARATAN : 1. Surat permohonan Pengadaaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dari
pemohon yang ditujukan kepada Gubernur,
2. Dokumen perencanaan, berisi :
a. Maksud dan tujuan Rencana
Pembangunan
b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang
48
Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
c. Lokasi tanah ( Kab/Kec/Desa);
d. Luas tanah yang dibutuhkan;
e. Gambaran umum status tanah;
f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan
pengadaan tanah;
g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan
pembangunan;
h. Perkiraan nilai tanah, menguraikan
perkiraan ganti rugi obyek pengadaan
tanah;
i. Rencana penganggaran besarnya dana,
sumber dana dan rincian alokasi dana;
3. Dokumen Studi Kelayakan/Amdal.
3. 4. PROSEDUR :
Pemohon mengajukan surat permohonan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum ditujukan kepada
Gubernur dilengkapi dokumen persyaratan.
Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyelenggarakan tahapan yaitu :
1. Tahap pra persiapan yang meliputi : ekspose
instansi pemohon, verifikasi dokumen,
peninjauan lokasi;
2. Tahap pemberitahuan awal/sosialisasi;
3. Tahap pendataan awal yang meliputi :
pengumpulan data pihak yang berhak dan
objek tanah, hasil pendataan awal digunakan
untuk konsultasi publik dengan pihak yang
berhak dan terkena dampak;
4. Konsultasi publik rencana pembangunan untuk
mendapatkan kesepakatan lokasi rencana
pembangunan dari pihak yang berhak.
5. Draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
49
5. WAKTU PELAYANAN : 1. Pra Persiapan: (1 hari kerja);
2. Pemberitahuan Awal: (paling lambat 3 hari
kerja);
3. Pendataan Awal: (paling lambat 30 hari kerja);
4. Konsultasi Publik: (paling lambat 60 hari
kerja);
5. Proses Keputusan Gubernur.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0,- (Gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp : (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK ;
4. Kendaraan Dinas;
5. Data/Dokumen.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan menganalisis data
dan informasi;
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 3 (tiga) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Petugas mempunyai kompetensi di bidang
pemerintahan dan bekerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Penetapan Lokasi Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan berdasarkan persyaratan dan
tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
50
14. FASILITASI NASKAH KERJASAMA DALAM NEGERI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Naskah Kerja Sama Antar Daerah
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja
Sama Daerah;
3. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2015
tentang Grand Design Kerja Sama Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat 2015-2018;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103
Tahun 2016 tentang Pedoman Koordinasi Kerja
Sama Daerah di Dalam Negeri;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan
Rincian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
119.05/Kep.245-PEMKSM/2017 tentang Tim
Koordinai Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa
Barat;
3. PERSYARATAN : 1. Permohonan Fasilitasi Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerja Sama dari Perangkat
Daerah atau Pihak yang akan bekerja Sama;
2. Draft Naskah Kesepakatan Bersama/Perjanjian
Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama dari Perangkat
Daerah atau Pihak yang akan bekerja sama;
3. Kontak Pihak yang bertanggungjawab dalam
proses penyusunan naskah Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerja Sama dari Perangkat
Daerah atau Pihak yang akan bekerja sama
51
4. 4. PROSEDUR :
Perangkat Daerah menyampaikan Surat
Permohonan Fasilitasi Kerja Sama Daerah kepada Ketua TKKSD dilengkapi dokumen
pendukung, meliputi : FS, Rancangan draft Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama,
Dokumen teknis pendukung lainnya
Melaksanakan Rapat bersama Tim
Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
dengan Perangkat Daerah.
1. Menganalisa dan mengkaji draft
Kesepakatan Bersama Antar Daerah.
2. Jika draft Kesepakatan Bersama
telah dianalisa dan telah disepakati
oleh TKKSD bersama Perangkat Daerah terkait, selanjutnya naskah
akan disiapkan untuk disampaikan
kepada Perangkat Daerah untuk
selanjutnya dilaksanakan proses
penandatanganan naskah.
3. Naskah Kesepakatan Bersama Antar Daerah yang membebani
masyarakat/ Daerah selanjutnya
dimohonkan Persetujuan DPRD.
4. Jika naskah Kesepakatan Bersama
Antar Daerah telah memperoleh
Persetujuan DPRD dan Kesepakatan Bersama Antar Daerah telah
ditandatangani, selanjutnya
disiapkan draft Perjanjian Kerja
Sama.
5. Draft Perjanjian Kerja Sama dikaji
dan dibahas oleh TKKSD bersama-sama dengan Perangkat Daerah dan
Instansi terkait, untuk selanjutnya
ditandatangani.
Naskah Kerja Sama Asli yang telah
ditandatangani, diarsipkan di Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama selaku
Sekretariat TKKSD.
Menelaah, menganalisa dan mengoreksi
kelayakan konsep Usulan Kerja Sama
Antar Daerah.
52
5. WAKTU PELAYANAN : 1. Menelaah, menganalisa dan mengoreksi
kelayakan konsep : 3 hari.
2. Rapat bersama Tim Koordinasi Kerja Sama
Daerah (TKKSD) dengan Perangkat Daerah : 3
hari.
3. Penyampaian Naskah Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerja Sama : 1 hari .
4. Proses Penandatanganan Naskah Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerja Sama secara
seremonial : 1 hari.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Naskah Kesepakatan Bersama Antar Daerah;
dan
2. Naskah Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp : (022) 4231161
Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Peraturan Perundang-undangan
6. Pedoman Kerja Sama
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Sarjana;
2. Mempunyai Kemampuan Legal Drafting;
3. Mempunyai ketelitian, keterampilan
berkomunikasi dan bernegosiasi; dan
4. Mempunyai semangat kerja dan dapat
diandalkan
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 6 (enam) orang, eksisting 3 (tiga) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Tersedianya legal drafting Naskah Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerja Sama yang dapat
53
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Naskah Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama sebagai landasan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan;
2. Adanya rekapitulasi data Naskah Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerja Sama yang telah
ditandatangani dan sedang dalam proses; dan
3. Adanya Rapat Evaluasi Pembahasan Naskah
Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama
secara rutin.
15. FASILITASI NASKAH KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Naskah Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja
Sama Daerah;
3. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pedoman Umum Penyusunan Dokumen
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2015
tentang Grand Design Kerja Sama Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat 2015-2018;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103
Tahun 2016 tentang Pedoman Koordinasi Kerja
Sama Daerah di Dalam Negeri;
54
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan
Rincian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
119.05/Kep.245-PEMKSM/2017 tentang Tim
Koordinai Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa
Barat;
3. PERSYARATAN : 1. Permohonan Fasilitasi Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja
Sama dari Pihak yang akan bekerja Sama;
2. Draft Naskah Kesepakatan Bersama/Perjanjian
Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama dari Perangkat
Daerah atau Pihak yang akan bekerja sama;
3. Studi Kelayakan Naskah Kesepakatan
Bersama/Kontrak Kerja Sama; dan
4. Kontak Pihak yang bertanggungjawab dalam
proses penyusunan naskah Kesepakatan
Bersama/Kontrak Kerja Sama dari Pihak yang
akan bekerja sama.
5. 4. PROSEDUR :
Perangkat Daerah menyampaikan Surat
Permohonan Fasilitasi Kerja Sama Daerah kepada Ketua TKKSD dilengkapi dokumen
pendukung dalam proses penyusunan naskah
Kesepakatan Bersama/Kontrak Kerja Sama
Melaksanakan Rapat bersama Tim
Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
dengan Pihak Mitra Kerja Sama.
Menelaah, menganalisa dan mengoreksi
kelayakan konsep Usulan Kerja Sama
dengan Pihak Ketiga.
55
5. WAKTU PELAYANAN : 1. Menelaah, menganalisa dan mengoreksi
kelayakan konsep : 3 hari.
2. Rapat bersama Tim Koordinasi Kerja Sama
Daerah (TKKSD) dengan Pihak Mitra Kerja Sama
: 3 hari.
3. Penyampaian Naskah Kesepakatan
Bersama/Kontrak Kerja Sama : 1 hari .
4. Proses Penandatanganan Naskah Kesepakatan
Bersama/Kontrak Kerja Sama secara seremonial
: 1 hari.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Naskah Kesepakatan Bersama dengan Pihak
1. Menganalisa dan mengkaji draft
Kesepakatan Bersama dengan Pihak
Ketiga.
2. Jika draft Kesepakatan Bersama
telah dianalisa dan telah disepakati oleh TKKSD bersama Mitra Kerja
Sama terkait, selanjutnya naskah
akan disiapkan untuk disampaikan
kepada Mitra Kerja Sama, untuk
selanjutnya dilaksanakan proses
penandatanganan naskah.
3. Naskah Kesepakatan Bersama
dengan Pihak Ketiga yang
membebani masyarakat/ Daerah
selanjutnya dimohonkan Persetujuan
DPRD.
4. Jika naskah Kesepakatan Bersama Pihak Ketiga telah memperoleh
Persetujuan DPRD dan Kesepakatan
Bersama Pihak Ketiga telah
ditandatangani, selanjutnya
disiapkan draft Kontrak Kerja Sama.
5. Draft Kontrak Kerja Sama dikaji dan dibahas oleh TKKSD bersama-sama
dengan Mitra Kerja Sama dan
Instansi terkait, untuk selanjutnya
ditandatangani.
Naskah Kerja Sama Asli yang telah
ditandatangani, diarsipkan di Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama selaku
Sekretariat TKKSD.
56
Ketiga; dan
2. Naskah Kontrak Kerja Sama dengan Pihak
Ketiga.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp : (022) 4231161
Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No.
22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Peraturan Perundang-undangan
6. Pedoman Kerja Sama
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Sarjana;
2. Mempunyai Kemampuan Legal Drafting;
3. Mempunyai ketelitian, keterampilan
berkomunikasi dan bernegosiasi; dan
4. Mempunyai semangat kerja dan dapat
diandalkan
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 6 (enam) orang, eksisting 3 (tiga) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Tersedianya legal drafting Naskah Kesepakatan
Bersama/Kontrak Kerja Sama yang dapat
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Naskah Kesepakatan Bersama/Kontrak Kerja
Sama sebagai landasan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan;
2. Adanya rekapitulasi data Naskah
Kesepakatan Bersama/Kontrak Kerja Sama
yang telah ditandatangani dan sedang dalam
proses; dan
3. Adanya Rapat Evaluasi Pembahasan Naskah
Kesepakatan Bersama/ Kontrak Kerja Sama
secara rutin.
57
16. FASILITASI SURAT REKOMENDASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PDLN) BAGI KEPALA DAERAH, ASN DAN DPRD
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : FASILITASI SURAT REKOMENDASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PDLN)
BAGI KEPALA DAERAH, ASN DAN DPRD
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil
Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
3. PERSYARATAN :
1. Surat Permohonan dari Perangkat Daerah
yang bersangkutan;
2. Surat Perintah dari Pimpinan Perangkat
Daerah yang mengajukan langsung;
3. Undangan dari Pemerintah/ Lembaga
yang akan dikunjungi di Luar Negeri/
Surat yang menyatakan kesiapan
penerimaan dari Daerah yang akan
dikunjungi;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
5. Rincian Anggaran Biaya (RAB);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Surat pernyataan kesiapan fasilitasi dari
Kantor Perwakilan yang berada di Luar
Negeri.
58
4. PROSEDUR
Memproses Surat Rekomendasi Perjalanan
Dinas Luar Negeri (PDLN)
5. WAKTU PELAYANAN : 1. Surat Rekomendasi PDLN Gubernur = 7
(tujuh) hari kerja;
2. Surat Rekomendasi PDLN Sekda = 4
(empat) hari kerja.
6. BIAYA/ TARIF : Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN : Surat Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri (PDLN)
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan
Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat
Jln. Diponegoro No.22 Bandung
Menerima disposisi Gubernur/ Sekretaris Daerah
atas Surat Permohonan Fasilitasi izin PDLN dari
Perangkat Daerah, Kab/Kota diterima
mengecek dan mengkaji persyaratan Administrasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
Menyampaikan Surat Rekomendasi Rekomendasi Gubernur/ Sekretaris Daerah kepada Menteri
Dalam Negeri
Menyampaikan Surat Rekomendasi Gubernur/
Sekretaris Daerah kepada OPD atau Kabupaten/
Kota Terkait
Mengarsipkan
59
9. SARANA DAN
PRASARANA
: 1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK;
4. Kendaraan Dinas;
5. Internet.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pendidikan : Sarjana;
2. Mempunyai keahlian Pemerintahan dan
Kerja Sama;
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan Langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 4 (empat) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang
Pemerintahan dan Kerja Sama, dan bekerja
sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang
berlaku
14. JAMINAN PELAYANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Surat Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri (PDLN) dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
17. FASILITASI NASKAH KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DI LUAR
NEGERI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : FASILITASI NASKAH KERJA SAMA DENGAN
PEMERINTAH DI LUAR NEGERI
2. DASAR HUKUM : 1. Pasal 11 jo. Pasal 4 UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
60
tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
5. Permenlu RI No.09/A/KP/XII/2006/01
tentang Panduan Umum Tata Cara
Hubungan Kerjasama Luar Negeri oleh
Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan
Pihak Luar Negeri;
7. Permendagri No. 15 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam
Negeri dengan Lembaga Asing Non
Pemerintah;
8. Permendagri No. 74 Tahun 2012 tentang
Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah
dengan Badan Swasta Asing;
9. Pergub Jawa Barat No.29 Tahun 2009
tentang Tupoksi Setda Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2015
tentang Grand Design Kerja Sama Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2015 – 2018.
3. PERSYARATAN : 1. Peraturan dan perundang-undangan;
2. Penyusunan Materi;
3. Kajian Pakar;
4. Konsultasi dengan Pihak Terkait (Kemlu,
Kemdagri dan kementerian terkait lainnya);
5. Rapat internal;
6. Rapat Interdept;
7. Persetujuan DPRD.
61
1. 4. PROSEDUR :
Menerima disposisi Gubernur/Sekretaris Daerah
tentang Fasilitasi Kerja Sama dengan Pemerintah
di Luar Negeri
Uji Kelayakan oleh Tim TKKSD
Koordinasi dengan calon mitra,
Rencana Program,
Draft LoI
Konsultasi dengan Mendagri tentang Rencana
Kerja Sama untuk Mendapat Pertimbangan
Proses Persetujuan DPRD
Penyusunan Draft MoU
Kemendagri melakukan Rapat Interkem dengan
kementerian terkait, untuk kemudian hasilnya
dilaporkan kepada Mensesneg
Persetujuan Pemerintah dari Mensesneg dijadikan
dasar pengajuan FULL POWER kepada Menlu
Pemberian FULL POWER dari Menlu kepada Kepala Daerah melalui MENDAGRI
Persetujuan Pemerintah dari Mensesneg dijadikan
dasar pengajuan FULL POWER kepada Menlu
Penandatanganan
MoU oleh Kepala Daerah dan Mitra Luar Negeri
Pelaksanaan Kerja Sama
Monitoring dan Evaluasi
62
5. WAKTU PELAYANAN : Waktu Pelayanan tidak terbatas, ± 3 (tiga) bulan
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Naskah Kerja Sama dengan
Pemerintah/Lembaga di Luar Negeri
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp: (022) 4231161
Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Kerja
Sama
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,
Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Internet;
3. Printer;
4. ATK;
5. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pendidikan : Sarjana;
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 4 (empat) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Mempunyai kompetensi sebagai analis kerja
sama luar negeri dan bekerja sesuai dengan
peraturan/ ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Penandatangan Naskah Kerja Sama dengan
Pemerintah di Luar Negeri yang dikeluarkan sah
secara hukum
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
63
18. FASILITASI NASKAH KERJASAMA DENGAN BADAN/LEMBAGA DI LUAR NEGERI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : FASILITASI NASKAH KERJA SAMA DENGAN
BADAN/LEMBAGA DI LUAR NEGERI
2. DASAR HUKUM : 1. Pasal 11 jo. Pasal 4 UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
5. Permenlu RI No.09/A/KP/XII/2006/01
tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan
Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak
Luar Negeri;
7. Permendagri No. 15 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam
Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
8. Permendagri No. 74 Tahun 2012 tentang
Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah
dengan Badan Swasta Asing;
9. Pergub Jawa Barat No.29 Tahun 2009 tentang
Tupoksi Setda Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2015
tentang Grand Design Kerja Sama Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2015
64
– 2018.
3. PERSYARATAN : 1. Peraturan dan perundang-undangan;
2. Penyusunan Materi;
3. Kajian Pakar;
4. Konsultasi dengan Pihak Terkait (Kemlu,
Kemdagri dan kementerian terkait lainnya);
5. Rapat internal.
16. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : Waktu Pelayanan tidak terbatas, ± 3 (tiga) bulan
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Naskah Kerja Sama dengan Pemerintah/Lembaga
di Luar Negeri
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telp: (022) 4231161
Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Kerja
Sama
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,
Prakarsa dari Pemda/Kemdagri/Pemda Calon Mitra
Melalui Kemdagri
Uji Kelayakan oleh Tim TKKSD
Koordinasi dengan calon mitra, Rencana Program,
Draft Kesepakatan
Konsultasi dengan Mendagri dan K/L terkait
tentang Rencana Kerja Sama untuk Mendapat Pertimbangan
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Draft Kesepakatan
Penandatanganan Kesepakatan oleh Kepala Daerah
dan Badan/Lembaga Luar Negeri
Pelaksanaan Kegiatan
65
Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Internet;
3. Printer;
4. ATK;
5. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pendidikan : Sarjana;
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dalam
Bahasa Indonesia dan Inggris.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 4 (empat) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Mempunyai kompetensi sebagai analis kerja sama
luar negeri dan bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Penandatangan Naskah Kerja Sama dengan
Badan/Lembaga di Luar Negeri yang dikeluarkan
sah secara hukum
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
19. EVALUASI KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar
Negeri
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor
09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum
66
Tata Cara Hubungan Kerja Sama Luar Negeri
oleh Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama
Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama
Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga
Swasta Asing Non Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja
Sama Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja
Sama Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93
Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan
Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak
Ketiga beserta perubahannya;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak
Ketiga;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44
Tahun 2015 tentang Grand Design Kerja Sama
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2015-
2018;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103
Tahun 2016 tentang Pedoman Koordinasi Kerja
Sama Daerah di Dalam Negeri;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
119.05/Kep.245-PEMKSM/2017 tentang Tim
Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa
Barat.
3. PERSYARATAN : 1. Permohonan Fasilitasi Evaluasi atau advokasi
penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan
Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja
67
Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Intent/Memorandum of Understanding/
Implementing Arrangement dari Perangkat
Daerah atau Pihak Mitra Kerja Sama;
2. Draft Naskah Evaluasi Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja
Sama atau Letter of Intent/Memorandum of
Understanding/ Implementing Arrangement dari
Perangkat Daerah atau Pihak Mitra Kerja Sama;
dan
3. Kajian atas permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan Kesepakatan Bersama/Perjanjian
Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Intent/Memorandum of Understanding/
Implementing Arrangement.
4. 4. PROSEDUR :
Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan
Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja
Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of Intent/Memorandum of Understanding/ Implementing Arrangement, setelah menerima instruksi secara hierarkis dari Kepala Biro dan
Kepala Bagian.
1. Melaksanakan Rapat bersama Tim
Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
dengan Perangkat Daerah dan Pihak Mitra
Kerja Sama.
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengkaji
pelaksanaan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak
Kerja Sama atau Letter of Intent/Memorandum of Understanding/ Implementing Arrangement, apakah akan
dilakukan addendum atau pembaharuan
kerja sama atau pengakhiran kerja sama
atau mediasi dan advokasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kerja
sama.
3. Menyusun draft addendum/pembaharuan/
pengakhiran Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak
Kerja Sama atau Letter of Intent/Memorandum of Understanding/ Implementing arrangement hasil indentifikasi
atau Berita Acara Penyelesaiaan
Permasalahan dalam Pelaksanaan Kerja
Sama.
4. Naskah disiapkan untuk disampaikan
kepada Perangkat Daerah dan Pihak mitra
kerja sama untuk dikoordinasikan dengan
Instansi terkait, untuk selanjutnya dilaksanakan proses penandatanganan
naskah.
68
5. WAKTU PELAYANAN : 1. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengkaji
pelaksanaan Kesepakatan Bersama/Perjanjian
Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Intent/Memorandum of Understanding/
Implementing Arrangement : 3 hari.
2. Menyusun naskah Addendum/pembaharuan/
pengakhiran Kesepakatan Bersama/Perjanjian
Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Intent/Memorandum of Understanding/
Implementing Arrangement : 2 hari.
3. Rapat bersama Tim Koordinasi Kerja Sama
Daerah (TKKSD) dengan Perangkat Daerah dan
Pihak mitra kerja sama : 3 hari.
4. Melakukan advokasi atau mediasi dan negosiasi
untuk menyelesaikan permasalahan dalam
pelaksanaan kerja sama : 3 hari.
5. Penyampaian Naskah Kesepakatan Bersama/
Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau
Letter of Intent/Memorandum of Understanding/
Implementing Arrangement atau Berita Acara
Penyelesaian Permasalahan : 1 hari.
6. Proses Penandatanganan Naskah Addendum/
Pembaharuan/Pengakhiran Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kerja
Sama atau Letter of Intent/Memorandum of
Understanding/ Implementing Arrangement atau
Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Kerja
Sama secara sirkulir : 3 hari.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Addendum Kesepakatan Bersama/Perjanjian
Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Intent/Memorandum of Understanding/
Implementing Arrangement;
2. pembaharuan Kesepakatan Bersama/Perjanjian
Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Intent/Memorandum of Understanding/
Implementing Arrangement;
3. pengakhiran Kesepakatan Bersama/Perjanjian
Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Naskah evaluasi Kerja Sama yang telah ditandatangani diarsipkan di Biro Pemerintahan dan Kerja Sama selaku Sekretariat TKKSD.
69
Intent/Memorandum of Understanding/
Implementing Arrangement; dan
4. Berita Acara Penyelesaian Permasalahan dalam
pelaksanaan kerja sama.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: [email protected] (Sub Bagian Evaluasi
Kerja Sama) [email protected] (Bagian Kerja Sama)
website Biro Pemerintahan dan Kerja Sama pemksm.jabarprov.go.id Twitter : @Pem_Ksm
Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Provinsi Jawa Barat, Jalan
Diponegoro Nomor 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Peraturan Perundang-undangan
6. Kamus Bahasa
7. Pedoman Kerja Sama
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Magister/Sarjana/SLTA/analis pelayanan
publik/ analis kerja sama
2. Mempunyai kompetensi di bidang legal drafting
naskah kerja sama dalam negeri dan luar negeri
3. mempunyai keterampilan berkomunikasi,
mengadvokasi, bernegosiasi dan mediasi.
4. mempunyai semangat kerja dan dapat
diandalkan
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 4 (empat) orang (eksisting 1 (satu) orang)
13. JAMINAN
PELAYANAN
: tersedianya naskah Addendum/Pembaharuan/
Pengakhiran Kesepakatan Bersama/Perjanjian
Kerja Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Intent/Memorandum of
Understanding/Implementing Arrangement atau
Berita Acara Penyelesaian Permasalahan kerja
sama.
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
Naskah Addendum/Pembaharuan/Pengakhiran
Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja
Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Intent/Memorandum of
Understanding/Implementing Arrangement atau
70
Berita Acara Penyelesaian Permasalahan yang
menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan;
2. Adanya rekapitulasi data Naskah
Addendum/Pembaharuan/Pengakhiran
Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja
Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Intent/Memorandum of
Understanding/Implementing Arrangement yang
telah ditandatangani dan sedang dalam proses;
3. Adanya Berita Acara Penyelesaian Permasalahan
dalam pelaksanaan kerja sama; dan
4. Adanya Rapat Evaluasi Pelaksanaan
Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja
Sama/Kontrak Kerja Sama atau Letter of
Intent/Memorandum of Understanding/
Implementing Arrangement secara rutin.
20. FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
3. PERSYARATAN : 1. Data capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota
(agregat) tahun anggaran T-1
2. Data dukung capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan Provinsi tahun anggaran T-1
3. Dokumen final Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran
T-1
71
4. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 4 Bulan (Desember s.d. Maret)
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Dokumen LPPD Provinsi Jawa Barat
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Telepon (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov. Jabar,
Jln Diponegoro No. 22 Bandung
9. SARANA DAN
PRASARANA,
: 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Komputer;
1. Sekretaris Daerah menyampaikan surat kepada
Perangkat Daerah Provinsi untuk menyusun
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
pada tahun anggaran T-1 dan menyampaikan
capaian kinerja IKK dan data pendukungnya
sesuai urusan yang dilaksanakannya.
2. Sekretaris Daerah menyampaikan formulir berita
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
menyampaikan capaian kinerja data agregat
Kabupaten/Kota.
Tim Penyusun LPPD melalui Biro Pemerintahan dan Kerja Sama melakukan
kompilasi laporan LPPD dari setiap Perangkat
Daerah sesuai dengan urusan yang
dilaksanakan dan data agregasi dari
Kabupaten/Kota
Melakukan evaluasi mandiri melalui pengkajian
dan verifikasi terhadap capaian kinerja setiap
indikator kinerja kunci
Gubernur menyampaikan dokumen LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI
sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berjalan
menyampaikan laporan hasil penyusunan LPPD
Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur
Melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat
Daerah Provinsi dan Tim Penyusun
Kabupaten/Kota terkait capaian kinerja dan
data pendukung (sesuai kebutuhan)
72
DAN/ATAU FASILITAS 3. Printer;
4. ATK .
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana;
2. Mempunyai kemampuan menganalisis data dan
informasi;
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 3 (tiga) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik
dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan –undangan
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Ketelitian dalam melakukan verifikasi dan ketepatan waktu penyelesaian dokumen
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan
menyampaikan laporan per bulan
21. FASILITASI PEMBENTUKAN/PEMEKARAN KECAMATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro Pemerintahan dan Kerja Sama
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Pembentukan Kecamatan
2. DASAR HUKUM
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
3. PERSYARATAN : 1. Persyaratan dasar, meliputi:
a. jumlah penduduk minimal;
b. luas wilayah minimal;
c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi
73
cakupan; dan
d. usia minimal Kecamatan.
2. Persyaratan teknis, meliputi :
a. kemampuan keuangan Daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan teknis lainnya yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan administratif, meliputi:
a. kesepakatan musyawarah Desa dan / atau keputusan forum
komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
b. kesepakatan musyawarah Desa dan / atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama
lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.
4. Rancangan Perda kabupaten/kota
tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan
bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota.
4. PROSEDUR :
Pembentukan Tim Pengkaji
Pembentukan Kecamatan
1. Surat Gubernur yang ditujukan ke
Menteri Dalam Negeri hal Persetujuan Pembentukan Kecamatan
2. Surat Gubernur yang ditujukan
kepada Bupati/Walikota hal Persetujuan
/ Ketidaklayakan Pembentukan
Kecamatan
Surat Usulan Bupati / Walikota hal
Pembentukan Kecamatan
Tim Pengkaji melaksanakan :
1. Penelitian terhadap kelengkapan
dokumen
2. Peninjauan Lapangan
74
5.WAKTU PELAYANAN : 2 (dua) bulan setelah dokumen
persyaratan dinyatakan lengkap diterima.
6.BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Surat Gubernur tentang persetujuan pembentukan kecamatan baru kepada Kementerian Dalam Negeri.
2. Surat Gubernur yang ditujukan kepada Bupati/Walikota hal
Persetujuan / Ketidaklayakan Pembentukan Kecamatan
8. PENGELOLAAN PENGADUAN : Telepon : (022) 4231161
Email : [email protected]
Bagian Urusan Pemerintahan Daerah
pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK ;
4. Kendaraan Dinas.
10. KOMPETENSI PELAKSANA : 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana;
2. Mampu menganalisis data dan informasi;
3. Mampu berkomunikasi dan menggunakan Komputer
11. PENGAWASAN INTERNAL : Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 3 (tiga) orang
13.JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai
dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
: Memfasilitasi usulan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
75
II. BIRO HUKUM DAN HAM
22. PELAYANAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM
NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Hukum dan HAM
JENIS PELAYANAN : Pelayanan Dokumentasi Produk Hukum
1. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat
Nomor 69 Tahun 2014 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
2. PERSYARATAN : A. Dalam Jaringan (Daring) / Online
1. Pengunjung/masyarakat mengakses website
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) http://jdih.jabarprov.go.id;
2. Mengisi form pencarian dengan mengisi pilihan
jenis produk hukum, nomor, tahun dan
tentang/perihal;
3. Produk hukum diunduh dalam bentuk
salinan;
B. Langsung ke tempat / on the spot
1. Perorangan/Badan/Instansi mengajukan
permohonan produk hukum secara tertulis;
2. Permintaan dokumentasi hukum yang jenis
76
informasinya tidak dikecualikan;
3. Petugas memberikan salinan dokumentasi
produk hukum;
4. Produk hukum yang tersedia sejak tahun
2013;
5. Produk hukum yang tidak terdokumentasi
dikoordinasikan dengan instansi terkait
6. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN
1. :
:
1. 2 menit untuk yang mengakses secara
daring/online;
2. 1 hari untuk layanan manual.
6. BIAYA/TARIF : 1. Biaya pelayanan gratis
2. Biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Salinan dokumentasi produk hukum digital
2. Salinan dokumentasi produk hukum hard copy
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan
Pengawasan Produk Hukum Biro Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022)
4231385
9. SARANA DAN PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Server
2. Komputer/Client
3. CD/DVD
Pengunjung (perorangan/badan/instansi) dapat
mengajukan permintaan dokumentasi hukum
daring/langsung ke tempat
Petugas/server memberikan salinan produk hukum
yang dicari
Pengunjung (perorangan/badan/instansi)
menerima/mengunduh salinan produk hukum
77
4. Salinan Produk Hukum
5. Printer
6. ATK
7. Jaringan Internet
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana / SLTA
2. Menguasai keterampilan pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum
3. Mempunyai keterampilan komputer
11. PENGAWASAN INTERNAL : Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
12. JUMLAH PELAKSANA : 4 (empat) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang
Memiliki kompetensi di bidang dokumentasi dan
informasi hukum
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Salinan dokumentasi hukum sesuai dengan
aslinya
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan dalam bentuk
inventarisasi produk hukum kepada atasan,
instansi (Bappeda, Biro Pemerintahan dan
Kerjasama, Biro Organisasi, Pemerintah Pusat)
23. PENOMORAN PRODUK HUKUM
NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Hukum dan HAM
1. JENIS PELAYANAN : Penomoran Produk Hukum
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
78
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. PERSYARATAN : 1. Perangkat Daerah / Pemrakarsa membawa
produk hukum yang sudah di paraf koordinasi
dan ditandatangan;
2. Produk hukum adalah Peraturan Daerah
Provinsi, Peraturan Gubernur, Keputusan
Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah;
3. Identitas dan nomor kontak pemohon dicatat;
4. Kertas penomoran warna putih dan kuning (di
Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan
Hukum)
5. Kertas penomoron warna merah
(OPD/Pemrakarsa).
16. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 1 jam
Pemohon/Pemrakarsa membawa produk hukum yang
sudah diparaf koordinasi dan ditandatangan
Petugas mencatat jenis produk, nomor, tentang,
tanggal permohonan, pemrakarsa dan identitas
pemohon
Pemohon/Pemrakarsa menerima kertas penomoran
berwarna merah
Petugas memberikan nomor produk hukum
79
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Nomor produk hukum sesuai dengan peraturan
yang berlaku
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022)
4231385
9. SARANA DAN PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Kartu kendali penomoran
2. Server
3. Komputer/Client
4. ATK
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana / SLTA
2. Menguasai keterampilan pengelolaan
administrasi hukum
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
11. PENGAWASAN INTERNAL : Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
12. JUMLAH PELAKSANA : 4 (empat) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang
mempunyai kompetensi di bidang klasifikasi
nomor arsip produk hukum
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Nomor produk hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan dalam bentuk
inventarisasi produk hukum kepada atasan
24. AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM
NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Hukum dan HAM
1. JENIS PELAYANAN : Autentifikasi Produk Hukum
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
80
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. PERSYARATAN : 1. Pemohon membawa copy produk hukum;
2. Produk hukum adalah Peraturan Daerah
Provinsi, Peraturan Gubernur, Keputusan
Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah;
3. Identitas dan nomor kontak pemohon
dicatat;
4. Produk hukum yang dilegalisir adalah
produk hukum dengan paraf dan tanda
tangan;
5. Produk hukum sebelum tahun 2013
dikoordinasikan dengan perangkat daerah
terkait;
6. Autentifikasi dicap dan ditandatangi
Kepala Biro Hukum dan HAM.
16. 4. PROSEDUR :
Pemohon membawa copy produk hukum
Petugas mencatat permohonan autentifikasi produk hukum
Petugas mencari produk hukum asli, memfotocopy produk
hukum tanpa paraf dan tanda tangan
Jika produk hukum tidak
ditemukan aslinya, maka
autentifikasi tidak dapat
ditindaklanjuti
81
5. WAKTU PELAYANAN : 1 hari
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Produk hukum yang dilegalisir sesuai dengan
aslinya
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022)
4231385
9. SARANA DAN PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Mesin fotocopy
2. ATK
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana / SLTA
2. Menguasai keterampilan pengelolaan
administrasi hukum
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
11. PENGAWASAN INTERNAL : Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
12. JUMLAH PELAKSANA : 4 (empat) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang
mempunyai kompetensi di bidang pelayanan
administrasi hukum
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Legalisir produk hukum sesuai dengan aslinya
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan dalam bentuk
inventarisasi produk hukum kepada atasan
Kepala Biro Hukum dan HAM menandatangani dan mencap
autentifikasi produk hukum
82
25. FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH
NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Hukum dan HAM
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Produk Hukum Daerah
Kabupaten/Kota;
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
3. PERSYARATAN : A. Persyaratan Fasilitasi Raperda dan Peraturan
DPRD
a. Surat Pengajuan Permohonan Fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah
b. Hardcopy hasil pembahasan akhir dengan
Pansus DPRD Kabupaten/Kota Raperda
Kab/Kota, yang diparaf di setiap lembar
oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan
Ketua Pansus;
c. Softcopy Raperda Kab/Kota.
B. Persyaratan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah
a. Surat Pengajuan Permohonan Fasilitasi
83
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
b. Hardcopy hasil pembahasan akhir
Raperkada Kab/Kota yang diparaf di setiap
lembar oleh Bagian Hukum
Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah
Pemrakarsa;
c. Softcopy Raperkada Kabupaten/Kota.
17. 4. PROSEDUR
1.
:
5. WAKTU PELAYANAN : 15 hari untuk satu produk hukum daerah
Kabupaten/Kota
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Surat Rekomendasi hasil fasilitasi
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022)
4231385
9. SARANA DAN PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Peraturan Perundang-undangan
2. Komputer/Laptop
Rancangan perda, rancangan perkepda dan rancangan
peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur,
secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
Fasilitasi Raperda,Raperkepda dan Rancangan
Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan instansi terkait, paling lama 15 (lima
belas) hari kerja setelah diterima dan sesuai
persyaratan.
Fasilitasi dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah
atas nama gubernur tentang fasilitasi rancangan perda, rancangan perkepda dan rancangan Peraturan
DPRD kabupaten/kota
Surat rekomendasi hasil fasilitasi atas Raperda,
Raperkepda dan Rancangan Peraturan DPRD
Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Barat
84
3. Flashdisk / CD/DVD
4. Ruang Rapat
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana Hukum
2. Menguasai keahlian dalam bidang analisis
hukum
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
11. PENGAWASAN INTERNAL : Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
12. JUMLAH PELAKSANA : 8 (delapan) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang
mempunyai kompetensi di bidang analisis produk
hukum
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Surat rekomendasi hasil fasilitasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
26. EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Hukum dan HAM
1. JENIS PELAYANAN : Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
85
Undang No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
3. PERSYARATAN
: A. Surat Pengajuan Permohonan Evaluasi
Raperda Kabupaten/Kota;
B. Raperda yang dievaluasi adalah RPJPD,
RPJMD,APBD Murni, Pertanggungjawaban
dan Perubahan, Pajak dan Retribusi Daerah,
Rencana Tata Ruang dan RDTR dan Raperda
tentang Desa;
C. Softcopy dan Hardcopy Raperda
Kabupaten/Kota yang sudah diparaf oleh
Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan
Ketua Pansus DPRD Kabupaten/Kota.
18. 4. PROSEDUR
:
5. WAKTU PELAYANAN : 15 hari untuk satu produk hukum
Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda
kabupaten/kota kepada Gubernur sebelum ditetapkan
oleh Bupati/walikota
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam
melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang: 1. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi
dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya
Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan; dan
2. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri
Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri
Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
tata ruang.
Evaluasi terhadap rancangan perda kab/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah
mendapat rekomendasi hasil konsultasi dari
pemerintah pusat
86
27. PENOMORAN NOMOR REGISTER RAPERDA KABUPATEN/KOTA
NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Hukum dan HAM
1. JENIS PELAYANAN : Penomoran Nomor Register Raperda Kab/Kota.
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda
Kab/Kota
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022)
4231385
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Peraturan Perundang-undangan
2. Komputer/Laptop
3. Flashdisk/CD/DVD
4. Ruang rapat
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana / SLTA
2. Menguasai keahlian dalam bidang analisis
hukum
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
11. PENGAWASAN INTERNAL : Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
12. JUMLAH PELAKSANA : 8 (delapan) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang
mempunyai kompetensi di bidang analisis hukum
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Produk hukum yang dievaluasi sesuai ketentuan
peraturan perundangan-udnangan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
87
undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
3. PERSYARATAN : A. Surat Pengajuan Permohonan tertulis untuk
registrasi peraturan daerah Kabupaten/Kota;
B. Hardcopy Raperda Kab/Kota yang diparaf di
setiap lembar oleh Bagian Hukum
Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah
Pemrakarsa;
C. Keputusan DPRD dan Berita Acara
persetujuan hasil fasilitas dan evaluasi.
19. 4. PROSEDUR
:
5. WAKTU PELAYANAN : 7 hari kerja
1. Bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan
perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak menerima rancangan perda
kabupaten/kota dari pimpinan DPRD
kabupaten/kota untuk mendapatkan noreg perda
2. Bupati/walikota mengajukan permohonan noreg
kepada gubernur setelah bupati/walikota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan terhadap
rancangan perda yang dilakukan evaluasi
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
memberikan noreg rancangan perda kabupaten/kota
paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda
diterima
88
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Penomoran registrasi Raperda Kabupaten/Kota
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022)
4231385
9. SARANA DAN PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Peraturan Perundang-undangan
2. Komputer/Laptop
3. Flashdisk/CD/DVD
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana / SLTA
2. Menguasai keterampilan pengelolaan
administrasi hukum
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
11. PENGAWASAN INTERNAL : Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
12. JUMLAH PELAKSANA : 8 (delapan) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang
mempunyai kompetensi di bidang
pengadministrasian produk hukum
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Penomoran registrasi Raperda sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
28. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH INISIATIF GUBERNUR
NAMA PERANGKAT DAERAH : Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
1. JENIS PELAYANAN : Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Gubernur
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
89
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah.
3. PERSYARATAN : a. Surat Usulan Pengajuan Raperda dari
Perangkat Daerah Pengusul Raperda;
b. Naskah Akademik;
c. Draft Raperda yang akan diajukan; dan
d. Softcopy Naskah Akademik dan Draft Raperda
yang akan diajukan.
4. PROSEDUR 1. Perangkat Daerah mengajukan surat usulan
Raperda kepada Gubernur melalui Biro
Hukum untuk selanjutnya dibahas di Biro
Hukum sebelum diajukan ke Sekretariat
DRPD.
2. Pembahasan usulan-usulan Raperda yang
diajukan oleh Perangkat Daerah oleh Biro
Hukum.
3. Pembuatan Surat Usulan Raperda oleh
Gubernur melalui Biro Hukum kepada
Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD.
90
4. Pembahasan Usulan Raperda di tingkat Badan
Legislasi Daerah diikuti dengan penjadualan
pembahasan Raperda di Badan Musyawarah.
5. Pembuatan Nota Pengantar Gubernur
mengenai Raperda yang akan disampaikan di
Rapat Paripurna diikuti dengan Pandangan
Umum Fraksi-Fraksi di DPRD terhadap
Raperda.
6. Pembuatan Jawaban Gubernur terhadap
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD
yang disampaikan melalui Rapat Paripurna.
7. Pembahasan Raperda dalam Panitia Khusus
diakhiri dengan Pleno DPRD dan
Penandatangan Persetujuan Bersama antara
Gubernur dengan pimpinan DPRD.
8. Pembuatan Surat Permohonan
Fasilitasi/Evaluasi terhadap Raperda kepada
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat
Produk Hukum Daerah, disampaikan disertai
Persetujuan Bersama antara Gubernur
dengan pimpinan DPRD dan Draft Raperda
hasil Pleno DPRD.
9. Pembahasan dalam Badan Legislasi Daerah
terhadap hasil Evaluasi:
a. apabila hasil Fasilitasi/Evaluasi
memerintahkan Pengesahan Raperda maka
Raperda dapat disahkan menjadi Perda;
atau
b. hasil Fasilitasi/Evaluasi Raperda ditolak
maka Raperda harus dibatalkan.
10. Pembuatan Pendapat Akhir Gubernur
terhadap Raperda yang ditetapkan menjadi
Perda.
11. Pengundangan Perda dalam Lembaran
Daerah oleh Sekretaris Daerah.
5. WAKTU PELAYANAN : 1. 1 (satu) hari kerja untuk pembuatan Surat
Usulan, Nota Pengantar, Surat Permohonan
Fasilitasi/Evaluasi, dan Pendapat Akhir
Gubernur
2. 3 (tiga) hari kerja untuk pembuatan Jawaban
Gubernur
91
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022) 4231385
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer/Laptop
2. CD/DVD
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Printer
5. ATK
6. Infokus
7. Kendaraan Operasional
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum
2. Mempunyai keterampilan menyusun dan
mengkaji raperda
11. PENGAWASAN INTERNAL : Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 6 (enam) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Petugas Mempunyai kompetensi di bidang hukum serta bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan dapat
diimplementasikan dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bagian Produk Hukum Daerah dan Secara berkala dilaporkan kepada Atasan.
29. FASILITASI PENGKAJIAN DAN ANALISIS HUKUM
NAMA PERANGKAT DAERAH : Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi pengkajian dan analisis hukum
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
92
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
3. PERSYARATAN : 1. Surat Pengantar/Nota Dinas Pengajuan
Permohonan Pengkajian Peraturan Daerah,
Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur,
dokumen perjanjian, dan produk hukum
pemerintah daerah lainnya.
2. Inventarisasi Peraturan Daerah, Peraturan
Gubernur, Keputusan Gubernur, dokumen
perjanjian, dan produk hukum pemerintah
daerah lainnya yang harus dievaluasi/dikaji.
3. Kelengkapan dokumen pendukung.
4. PROSEDUR 1. Biro/Perangkat Daerah/Biro Hukum dan Hak
Asasi Manusia mengajukan usulan produk
hukum yang akan dievaluasi/dikaji.
2. Menginventarisasi produk-produk hukum
yang akan dievaluasi/dikaji kemudian
menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Biro Hukum kemudian mempelajari
hasil inventarisasi dan memberikan disposisi
untuk melaksanakan proses evaluasi/kajian
produk hukum.
4. Untuk evaluasi/kajian yang diinisiasi oleh
Biro/Perangkat Daerah, maka usulan dapat
disampaikan kepada Kepala Biro Hukum
untuk kemudian diproses lebih lanjut.
5. Evaluasi/kajian dilakukan berdasarkan hasil
koordinasi yang meliputi:
a. inventarisasi data;
b. pengumpulan bahan literatur dengan
mengundang Biro/Perangkat Daerah yang
93
terkait dan tenaga ahli;
c. penyusunan latar belakang umum dan
khusus;
d. penyusunan materi kebijakan dan
pelaksanaan produk hukum yang akan
dievaluasi dan dikaji;
e. penyusunan permasalahan dan pemecahan
masalah;
f. penyusunan analisis yuridis; dan
g. penyusunan saran tindak.
6. Setelah evaluasi/kajian selesai, dibuatkan
nota dinas/surat untuk ditindaklanjuti oleh
Biro/Perangkat Daerah terkait untuk bahan
perbaikan produk hukum daerah.
7. Setelah evaluasi/kajian selesai, dibuatkan
nota dinas/surat untuk ditindaklanjuti oleh
Biro/Perangkat Daerah terkait untuk bahan
perbaikan produk hukum daerah sesuai
dengan programnya masing-masing.
5. WAKTU PELAYANAN : 15 (lima belas) hari
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Hasil evaluasi/kajian Peraturan Daerah,
Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dokumen perjanjian, dan produk hukum
pemerintah daerah lainnya.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022)
4232448
9. SARANA DAN PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer/Laptop
2. CD/DVD
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Printer
5. ATK
6. Infokus
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum;
2. Mempunyai keterampilan
mengevaluasi/mengkaji Peraturan Daerah,
Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur,
94
dokumen perjanjian, dan produk hukum
pemerintah daerah lainnya.
11. PENGAWASAN INTERNAL : Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 3 (tiga) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Petugas Mempunyai kompetensi di bidang hukum serta bekerja sesuai dengan peraturan/ketentuan peraturan perundang-
undangan.
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Hasil evaluasi/kajian dapat diusulan dan
diimplementasikan untuk perbaikan produk hukum daerah.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada Kepala Biro
Hukum dan Hak Asasi Manusia
30. PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
NAMA PERANGKAT DAERAH : Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
1. JENIS PELAYANAN : Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
3. PERSYARATAN : 1. Surat Pengantar/Nota Dinas Pengajuan
Permohonan Pengkajian Peraturan Gubernur.
2. Draft dan soft copy Peraturan Gubernur dari
Perangkat Daerah yang telah melalui proses
95
koordinasi dengan Biro terkait.
3. Peraturan Gubernur harus dilengkapi dengan
Kajian Teknis.
4. Kelengkapan dokumen pendukung.
16. 4. PROSEDUR : 1. Membaca dan mendisposisikan Surat Berkas
Permohonan.
2. Membaca, mengkaji dan mendisposisikan
surat atau berkas permohonan.
3. Membaca disposisi dan menelaah serta
mengkaji draf Pergub.
4. Mengkaji dan menelaah draf Pergub dan hasil
telaahan subagian
5. Mengkaji dan menelaah draf Pergub dan hasil
telaahan kepala bagian perundang-undangan.
6. Menyempurnakan draf Pergub.
7. Mengkoordinasikan dengan Perangkat
Daerah/Biro yang terkait dengan materi draf
Pergub untuk dilakukan pengecekan akhir
terhadap materi hasil kajian.
8. Setelah di Kaji oleh Tim Peraturan Gubernur
di disampaikan ke Ditjen Otda Kementerian
Dalam Negeri untuk di fasilitasi oleh Ditjen
Otda selama 15 Hari kerja terhitung sejak
surat dikirimkan.
9. Membubuhkan paraf koordinasi dan hirarki
dilingkungan Perangkat Daerah/Biro.
10. Melengkapi persyaratan untuk
penandatanganan Pergub.
11. Mengoreksi draf akhir Pergub kemudian
membubuhkan paraf pada nota dinas dan draf
Pergub.
12. Mengoreksi dan menandatangani nota
dinas tentang permohonan penandatanganan
Pergub serta memaraf draf akhir Pergub.
13. Mengagendakan dan melampirkan lembar
pengantar Asisten untuk penandatanganan
Pergub.
14. Mengkaji dan memaraf Pergub.
15. Mengagendakan/mencatat Pergub yang
telah diparaf Sekretaris Daerah untuk
selanjutnya diparaf Wakil Gubernur dan
96
ditandatangani oleh Gubernur.
16. Mengkaji dan memaraf Pergub
17. Mengkaji dan menandatangani Pergub.
18. Menerima Pergub yang ditandatangani
Gubernur dan menyerahkan/mengirimkan
pada Perangkat Daerah/Biro untuk diproses
penomoran di Subagian Dokumentasi dan di
arsipkan (Pergub yang ditandatangani
Gubernur selesai).
5. WAKTU PELAYANAN : 15 hari kerja terhitung sejak surat fasilitasi
dikirimkan ke Ditjen Otda Kemendagri.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Barat
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022) 4232448
9. SARANA DAN PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer/Laptop
2. CD/DVD
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Printer
5. ATK
6. Infokus
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum;
2. Mempunyai keterampilan menyusun dan
mengkaji Rancangan Peraturan Gubernur.
11. PENGAWASAN INTERNAL : Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 5 (lima) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang hukum serta bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Rancangan Peraturan Gubernur yang sudah
diundangkan dapat diimplementasikan.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setkretariat Provinsi Jawa Barat (atasan Langsung).
97
31. PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NAMA PERANGKAT DAERAH : Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat
1. JENIS PELAYANAN : Penyusunan dan Perancangan Keputusan
Gubernur
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
3. PERSYARATAN : 1. Menerima Surat Pengantar/Nota Dinas dan
berkas Permohonan Pengkajian draf Keputusan
Gubernur dari Perangkat Daerah/ Biro.
2. Draft dan soft copy Keputusan Gubernur dari
Perangkat Daerah yang telah melalui proses
koordinasi dengan Biro terkait.
3. Kelengkapan dokumen pendukung.
16. 4. PROSEDUR :
1. Membaca dan mendisposisikan Surat Berkas
Permohonan.
2. Membaca, mengkaji dan mendisposisikan surat
atau berkas permohonan.
3. Membaca disposisi dan menelaah serta mengkaji
draf Kepgub.
4. Mengkaji dan menelaah draf Kepgub dan hasil
telaahan subagian
5. Mengkaji dan menelaah draf Kepgub dan hasil
telaahan kepala bagian perundang-undangan.
6. Menyempurnakan draf Kepgub.
7. Mengkoordinasikan dengan Perangkat
Daerah/Biro yang terkait dengan materi draf
Kepgub untuk dilakukan pengecekan akhir
98
terhadap materi hasil kajian.
8. Membubuhkan paraf koordinasi dan hirarki
dilingkungan Perangkat Daerah/Biro.
9. Melengkapi persyaratan untuk penandatanganan
Kepgub.
10. Mengoreksi draf akhir Kepgub kemudian
membubuhkan paraf pada nota dinas dan draf
kepgub.
11. Mengoreksi dan menandatangani nota dinas
tentang permohonan penandatanganan Kepgub
serta memaraf draf akhir Kepgub.
12. Mengagendakan dan melampirkan lembar
pengantar Asisten untuk penandatanganan
Kepgub.
13. Mengkaji kemudian memaraf Kepgub
dan/atau menandatangani Kepgub (atas nama
Gubernur).
14. Menerima Kepgub yang ditandatangani
Sekertaris Daerah dan menyerahkan atau
mengirimkan kepada Perangkat Daerah/Biro
(Kepgub yang ditandatangani Sekertaris Daerah
selesai).
15. Mengagendakan/mencatat Keputusan
Gubernur yang telah diparaf Sekretaris Daerah
untuk diparaf Wakil Gubernur dan
ditandatangani oleh Gubernur.
16. Mengkaji dan memaraf Keputusan Gubernur
17. Mengkaji dan menandatangani Keputusan
Gubernur.
18. Menerima Keputusan Gubernur yang
ditandatangani Gubernur dan
menyerahkan/mengirimkan pada Perangkat
Daerah/Biro untuk diproses penomoran di
Subagian Dokumentasi dan di arsipkan
(Keputusan Gubernur yang ditandatangani
Gubernur selesai).
5. WAKTU PELAYANAN : 15 (lima belas) hari kerja terhitung surat masuk ke Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Keputusan Gubernur Jawa Barat
8. PENGELOLAAN : [email protected]
99
PENGADUAN Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022) 4232448
9. SARANA DAN PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer/Laptop
2. CD/DVD
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Printer
5. ATK
6. Infokus
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum;
2. Mempunyai keterampilan menyusun dan
mengkaji Rancangan Keputusan Gubernur.
11. PENGAWASAN INTERNAL : Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 5 (lima) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang hukum serta
bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Rancangan Keputusan Gubernur yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Atasan Langsung.
32. PENANGANAN PERKARA SECARA LIGITASI
NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Hukum dan HAM
1. JENIS PELAYANAN : Penanganan Perkara Secara Litigasi
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-
undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
100
Umum;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
18305/Kep.499-Hukham/2017 tentang Tim
Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat
3. PERSYARATAN : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu mengajukan Permohonan Bantuan Hukum perkara Perdata
101
dan/atau Tata Usaha Negara kepada Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Barat Cq Biro Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
4. PROSEDUR :
Permohonan dari pimpinan Perangkat Daerah
dilampirkan Relaas Panggilan Sidang baik secara
Perdata ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara
Merumuskan
jawaban/Duplik/Alat
Bukti/Kesimpulan terhadap
gugatan Perdata,TUN (memberikan TTD)Perdata,TUN
(memberikan TTD)
Menyiapkan Surat Kuasa, Mencari data yang
terkait dengan gugatan untuk membuat jawaban
Menghadiri Proses Persidangan baik di Pengadilan
Negeri Maupun di Peradilan Tata Usaha Negara
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi/ Tingkat Banding
Putusan Pengadilan Tinggi
Mengajukan Upaya
Hukum
Banding/Menunggu
Upaya Hukum
Lawan
Merumuskan
Memori
Banding/Kontra
Memori Banding
Mahkamah Agung/ Kasasi
Mengajukan Upaya
Hukum
Kasasi/Menunggu Upaya Hukum
Lawan
Merumuskan
Memori
Kasasi/Kontra
Memori Kasasi
102
5. WAKTU PELAYANAN : a Penanganan perkara tingkat pertama selama 5
(lima) bulan sesuai dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan.
b Penangan Perkara Tingkat Banding selama 3
(tiga) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
c Penanganan Perkara di tingkat Kasasi
maupun di upaya hukum luar biasa tidak
ditetapkan standar waktu;
d Berkenaan dengan jangka waktu penanganan
perkara pada Point a dan b dimungkinkan
mengalami perpanjangan , hal tersebut
dikarenakan banyaknya faktor yang
Putusan Mahkamah Agung
Upaya Hukum Luar Biasa/ Peninjauan Kembali
(PK)_
Mengajukan Upaya
Hukum/Menungg
u Upaya Hukum
Lawan
Putusan Upaya Hukum Luar Biasa/ Peninjauan
Kembali (PK)_
Merumuskan
Memori Peninjauan
Kembali/Kontra Peninjauan Kembai
103
mempengaruhi.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Penanganan perkara secara litigasi
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022) 4231385
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer;
2. CD/DVD ;
3. Printer;
4. ATK ;
5. Peraturan perundang-undangan;
6. Literatur;
7. Yurisprudensi;
8. Kendaraan Dinas Operasional.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi pendidikan minimal sarjana
hukum;
2. Mempunyai keterampilan beracara di
hadapan persidangan.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 14 (empat belas) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang hukum acara
perdata dan Tata Usaha Negara
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Pelaksanaan penanganan perkara secara litigasi akan dilaksanakan hingga memiliki kekutan hukum tetap (inkracht van gewijsde) selama
tidak ada pencabutan surat kuasa khusus dari Pemberi Kuasa.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan dalam bentuk laporan perkembangan penanganan perkara secara litigasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Barat dan Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan Penanganan Perkara Secara Litigasi.
104
33. BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN SECARA LITIGASI
NAMA PERANGKAT DAERAH : Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat
1. JENIS PELAYANAN : Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
Secara Litigasi
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
14 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
dan Teknis Penyaluran Dana Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
3. PERSYARATAN : 1. Pemohon atau Penerima Bantuan Hukum
adalah orang atau kelompok orang miskin
penduduk Jawa Barat yang menghadapi
permasalahan hukum secara litigasi baik
perkara perdata, tata usaha negara maupun
pidana;
2. Formulir Permohonan Bantuan Hukum
Secara Litigasi;
3. Fotokopi KTP;
4. Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa/Lurah;
5. Dokumen pendukung terkait penanganan
perkara
4. PROSEDUR : 1. Pemohon (masyarakat miskin penduduk
Jawa Barat (dibuktikan dengan KTP Provinsi
Jawa Barat) yang menghadapi masalah
hukum) mengajukan permohonan bantuan
hukum secara litigasi kepada Pemberi
Bantuan Hukum (Lembaga Bantuan Hukum
atau organisasi kemasyarakatan yang telah
terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM
RI sebagai Pemberi Bantuan Hukum) dengan
disertai:
105
a. Formulir Permohonan Bantuan Hukum
Secara Litigasi;
b. Fotokopi KTP;
c. Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa/Lurah;
d. Dokumen pendukung terkait penanganan
perkara.
2. Permohonan Pemohon akan dikaji dan
dianalisa oleh Pemberi Bantuan Hukum.
Apabila memenuhi persyaratan untuk
menerima Bantuan Hukum, maka akan
dibantu untuk penyusunan surat kuasa dari
Pemohon kepada Pemberi Bantuan Hukum.
Apabila tidak memenuhi persyaratan maka
berkas permohonan dan dokumen
kelengkapan akan dikembalikan kepada
Pemohon.
3. Permohonan Bantuan Hukum secara Litigasi
yang disetujui oleh Pemberi Bantuan Hukum
akan ditindaklanjuti dengan pengajuan
permohonan dana bantuan hukum dari
Pemberi Bantuan Hukum kepada Gubernur
Jawa Barat melalui Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Permohonan tersebut dilengkapi dengan
dokumen sebagai berikut:
a. Formulir Permohonan Dana Bantuan
Hukum;
b. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM RI
yang menerangkan bahwa Pemberi
Bantuan Hukum merupakan Lembaga
Bantuan Hukum terakreditasi;
c. Surat pernyataan tidak menerima dana
Bantuan Hukum yang berasal dari APBN
dan/atau APBD Kabupaten/Kota;
d. Formulir Permohonan Bantuan Hukum
Secara Litigasi dari Penerima Bantuan
Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
e. Fotokopi KTP Penerima Bantuan Hukum;
f. Surat Keterangan Miskin (Penerima
Bantuan Hukum) yang dikeluarkan oleh
106
Kepala Desa/Lurah;
g. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon kepada
Pemberi Bantuan Hukum.
4. Permohonan dana bantuan hukum yang
diajukan akan dianalisa dan diverifikasi oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Apabila permohonan disetujui maka akan
ditindaklanjuti dengan penandatanganan
perjanjian pelaksanaan bantuan hukum bagi
masyarakat miskin antara Pemberi Bantuan
Hukum dengan Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Barat. Apabila permohonan ditolak,
maka seluruh berkas permohonan akan
dikembalikan kepada Pemberi Bantuan
Hukum.
5. Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan
pemberian bantuan hukum secara litigasi
kepada Pemohon sampai perkara yang
dihadapi oleh Pemohon telah memiliki
kekuatan hukum yang tetap (inkracht van
gewijsde) sepanjang Pemohon tidak
mencabut surat kuasa.
6. Pemberi Bantuan Hukum yang telah
menyelesaikan penanganan perkara secara
litigasi mengajukan permohonan pencairan
dana bantuan hukum kepada Gubernur
Jawa Barat dengan melampirkan dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 30 Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Teknis Penyaluran Dana
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Permohonan yang memenuhi persyaratan
akan ditindaklanjuti dengan pencairan dana
bantuan hukum dan permohonan yang tidak
memenuhi persyaratan akan dikembalikan
kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk
dilengkapi.
5. WAKTU PELAYANAN : 1. Penanganan perkara tingkat pertama selama 5
(lima) bulan sesuai dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan.
107
2. Penangan Perkara Tingkat Banding selama 3
(tiga) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
3. Penanganan Perkara di tingkat Kasasi
maupun di upaya hukum luar biasa tidak
ditetapkan standar waktu;
4. Penanganan perkara pidana khusus anak
mengikuti jangka waktu yang telah ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak;
5. Berkenaan dengan jangka waktu penanganan
perkara pada Point 1 dan 2 dimungkinkan
mengalami perpanjangan, hal tersebut
dikarenakan banyaknya faktor antara lain
banyaknya pihak yang berperkara, adanya
pihak yang tidak hadir sehingga diharuskan
dipanggil terlebih dahulu, penyerahan memori
Banding/Kontra memori Banding yang relative
lama, dll.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin
secara litigasi
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022) 4231385
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer;
2. CD/DVD ;
3. Printer;
4. ATK ;
5. Peraturan perundang-undangan;
6. Literatur;
7. Yurisprudensi.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: Sarjana Hukum
108
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 6 (enam) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Bantuan Hukum secara litigasi untuk
masyarakat miskin dilaksanakan oleh Pemberi
Bantuan Hukum yang merupakan lembaga
bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
terakreditasi dan terverifikasi oleh Kementerian
Hukum dan HAM RI sebagai Pemberi Bantuan
Hukum hingga memiliki kekuatan hukum yang
tetap (inkracht van gewijsde) selama tidak ada
pencabutan surat kuasa dari Pemohon.
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) selama tidak ada
pencabutan surat kuasa dari Pemohon
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan dalam bentuk laporan
pelaksanaan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin kepada Gubernur Jawa Barat.
34. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN
HAK ASASI MANUSIA
NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Hukum dan HAM
1. JENIS PELAYANAN : Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap
Permasalahan Hak Asasi Manusia
2. DASAR HUKUM : 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015
tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
109
Manusia Tahun 2015 – 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara/Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pedoman Umum Pengaduan
Masyarakat bagi Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap
Permasalahan Hak Asasi Manusia.
3. PERSYARATAN : a. Memiliki identitas pengadu yang jelas baik
perorangan maupun lembaga;
b. Mempunyai alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;
c. Memuat hak asasi manusia yang diduga telah
dilanggar;
d. Memuat tujuan pengajuan komunikasi, fakta
dan data;
e. Tidak memiliki motivasi politik; dan
f. Tidak menggunakan bahasa yang kasar atau
berisi kata-kata yang menghina negara
termasuk simbol negara.
1. 4. PROSEDUR :
Penyampaian Pengaduan Masyarakat
Bagian Bantuan Hukum dan HAM (Registrasi
dan pemeriksaan kelengkapan berkas)
Disposisi Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM
Telaah/Analisis oleh pejabat yang ditugaskan
untuk melaksanakan Pengaduan Masyarakat
110
5. WAKTU PELAYANAN : Pengaduan ditanggapi maksimum 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak pengaduan diterima.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Surat Tanggapan kepada Instansi
Pemerintahan, kelompok Masyarakat ataupun
Individu, sesuai dengan apa yang dilaporkan
oleh Pelapor jika memenuhi kriteria
2. Rekapitulasi Pengaduan sebagai laporan kepada
Atasan
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Sub Bagian
Hak Asasi Manusia, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022) 4231385
9. SARANA DAN
PRASARANA,
: 1. Komputer
Tidak
memenuhi
kriteria
Berkas dan Dokumen
Pengaduan
disampaiak
an ke
Pelapor
Memenuhi kriteria,
Pejabat yang
ditugaskan untuk
melaksanakan Pengaduan
Masyarakat
membuat surat
tanggapan
Pengaduan Masyarakat sesuai
apa yang diadukan
oleh Pelapor baik
itu kepada Instansi
Pemerintahan
ataupun Individu (tembusan kepada
Penyampai
Komunikasi)
Memenuhi
Kriteria tapi
tidak sesuai
kewenangan langsung
diserahkan
penanganann
ya kepada
instansi berwenang
(tembusan
kepada
Penyampai
Komunikasi)
Pengaduan
Tersebut di
rekapitulasi sebagai Laporan kepada
Atasan dan
tanggapan terhadap
Pengadu
111
DAN/ATAU FASILITAS 2. CD/DVD
3. Salinan Produk Hukum
4. Printer
5. ATK
6. Kendaraan Dinas
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana Hukum
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 10 (Sepuluh) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Mempunyai kompetensi di bidang hukum dan
Keterampilan dalam berkomunikasi serta bekerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Salinan Pengaduan, Surat Tanggapan yang disampaikan langsung kepada Instansi
dilaksanakan sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
15. EVALUASI
KINERJA PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan Kepada Atasan
35. PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM SECARA NON LIGITASI
NAMA PERANGKAT DAERAH : Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat
1. JENIS PELAYANAN : Penyelesaian Sengketa Hukum Secara Non
Litigasi
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
112
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
18305/Kep.499-Hukham/2017 tentang Tim
Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.
3. PERSYARATAN : A. Pendampingan terhadap ASN yang diminta
keterangannya sebagai saksi oleh aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK,
Pengadilan).
1. Surat panggilan dari aparat penegak
hukum;
2. Permohonan dari ASN yang diminta
keterangannya sebagai saksi oleh aparat
penegak hukum.
B. Penanganan pengaduan dari masyarakat
1. Surat pengaduan dari masyarakat.
2. Memiliki objek pengaduan yang jelas.
3. Memiliki identitas pengadu baik
perorangan maupun lembaga.
C. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap ASN
Surat undangan dari BKD Provinsi Jawa Barat
113
4. PROSEDUR : 1. Surat Pengaduan Kepada
Gubernur/Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat.
2. Pendampingan
Laporan/Pengaduan kepada Gubernur Jawa
Barat/Pemerintah Provinsi Jawa Barat/ OPD
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah
Kabupaten/Kota maupun dari masyarakat
Disposisi Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM
Telaahan/Analisa untuk mengevaluasi penyelesaian
sengketa hukum diluar pengadilan oleh Pejabat
Penyelesaian Sengketa Hukum secara Non Litigasi
Menyiapkan/menyusun
bahan-bahan kebijakan umum
dengan berkoordinasi/ dan
membuat surat kepada
Instansi Pemerintahan terkait
Menyiapkan bahan fasilitas/
mediasi kepada pihak yang
bersengketa
Apabila
laporan/pengaduan bukan
merupakan kewenangan
Pemerintah Daerah maka
laporan/pengaduan
diteruskan kepada
Instansi yang berwenang
Melaksanakan penyusunan bahan
telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan
dan direkapitulasi sebagai pelaporan
kepada Atasan
(tembusan disampaikan kepada
pelapor/pengadu)
114
3. Penjatuhan Disiplin PNS dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan
Kabupaten/Kota.
5. WAKTU PELAYANAN : - Proses penyelesaian 14 (empat belas) s.d 60
(enam puluh) hari (sesuai Pasal 50 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).
- Proses penyampaian hasil paling lambat 14
(empat belas hari). (sesuai Pasal 50 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Penyelesaian Sengketa Hukum di luar Pengadilan
(secara non litigasi)
8. PENGELOLAAN : [email protected]
Panggilan dari Kepolisian, Kejaksaan maupun
Pengadilan
Disposisi Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM
Melaksanakan Pendampingan terhadap PNS
dilingkungan Pemeritah Provinsi Jawa Barat
Pendampingan tersebut direkapitulasi sebagai
laporan kepada Atasan
Surat Undangan dari Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat
Disposisi Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM
Menghadiri rapat pembahasan penjatuhan
disiplin bagi PNS dilingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota yang
diduga melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang kewajiban dan
larangan PNS
115
PENGADUAN Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022)
4231385
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer;
2. CD/DVD ;
3. Salinan Produk-produk hukum yang berlaku;
4. Printer;
5. ATK ;
6. Peraturan perundang-undangan;
7. Literatur;
8. Yurisprudensi.
9. Kendaraan operasional.
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Sarjana hukum;
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
menganalisa permasalahan sengketa dari
aspek hukum.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 14 (empat belas)
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang analisa hukum
dan mediasi terkait penyelesaian permasalahan
sengketa di luar pengadilan.
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan dilaksanakan hingga memiliki solusi penyelesaian sengketa sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan kebijakan pimpinan dalam mengambil keputusan.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada Atasan.
III. BIRO PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
36. PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT
NAMA PERANGKAT DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang
116
Kesehatan
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 4. Permen Bersama Kemenkes, Kemendagri, No. 34
Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kab/Kota
Sehat 5. Kepgub Jabar No. 440.05/Ke.1312-Yansos/2010
tentang Tim Koordinasi Pembina Kabupaten/Kota
Siaga 6. Kepgub Jabar No. 440.05/Kep.1039-Yansos/2016
tentang tentang Tim Pembina Kabupaten /Kota Sehat
7. Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang GERMAS
3. PERSYARATAN : 1. Kabupaten/Kota dengan semua Tingkatan Swasti
Saba (Padapa, Wiwerda dan Wistara)
2. Tim Pembina Kabupaten/Kota (SK.
Bupati/Walikota)
3. Forum Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pokja
Desa/Kel. (SK Bupati/Walikota, Camat dan
Desa/Kel.)
4. Sekretariat Tim Pembina Kabupaten/Kota,
(Tempat dan Papan Nama yang jelas sebagai
domisili Sekretariat)
5. Sekretariat Forum Kabupaten/Kota Sehat,
Kecamatan dan Pokja Desa/Kel. ( tempat dan
papan Nama yang jelas sebagai domisili
sekretariat)
6. 4. PROSEDUR :
TIM PEMBINA KAB/KOTA SEHAT & FORUM
KAB/KOTA SEHAT
Tim Pembina Kab/Kota Sehat Provinsi (Surat
Bupati/Walikota)
Bedah Dokumen / Verifikasi Tingkat Provinsi terhadap usulan Kab/Kota dan Penetapan Kabupaten/Kota
Sehat Tim Pembina Provinsi (Surat Keterangan
Penetapan Tim Pembina Provinsi Swasti Saba )
Pengiriman Dokumen dari Tim Pembina KKS Provinsi
kepada Tim Verifikasi Pusat (Surat Usulan tanda
tangan Gubernur)
Bedah Dokumen Tingkat Pusat (Lintas Departemen)
Verifikasi lapangan Tingkat Pusat
Penentuan Calon Penerima penghargaan Swastisaba
Pemberian Penghargaan Swastisaba
117
5. WAKTU PELAYANAN : Jangka waktu yang diperlukan:
1. Rapat Koordinasi pada Bulan Maret
2. Pembinaan Tingkat Provinsi tahun pertama
3. Verifikasi Tingkat Provinsi pertama Bulan
Triwulan II
4. Bedah Dokumen Tingkat Provinsi bulan maret-
April
5. Usulan ke Tingkat Pusat bulan April-Mei
6. Verifiaksi Tingkat Pusat bulan Agustus-September
7. Penetapan dan pemberian Penghargaan
Swastisaba Tingkat Pusat bulan Desember
8. Penetapatapan penghargaan Tingkat Provinsi
bulan Januari-Pebruari
9. Pemberian penghargaan Gubernur
SwastisabaTriwulan IIl
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. SK Gubernur Pemenang Swastisaba kab/Kota
Sehat
2. Piagam Penghargaan
3. Piala
4. Uang Pembinaan
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Sekretariat Pembina Kabupaen/Kota Sehat Tingkat Provinsi Jawa Barat Gedung A Setda Tk.I Jawa Barat
(Jalan Diponegoro No. 22 Bandung)
No.Telp: (022) 4232448 (Subag Kesehatan)
Email : [email protected]
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Scanner
6. Mesin Faximile/Telepon
7. Pedoman dan Instrumen Penilaian UKS
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Minimal D3, Diutamakan S-1
2. Menguasai komputer
3. Mengetahui Program UKS
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 7 (Tujuh) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
: Keputusan Gubernur Pemenang sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
118
PELAYANAN
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala (satu tahun sekali) dilaporkan kepada atasan dan Kemenkes dan Kemendagri
37. FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Kesehatan Sekolah
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang
Pendidikan Nasional
2. Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
3. Undang-undang 23 Tahun 2014
4. PP 19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional
5. Permen Bersama Kemenkes, Kemendikbud,
Kemendagri, Kemenag Tahun 2014
6. Kepgub tentang Tim Pembina Usaha
Kesehatan Sekolah
3. PERSYARATAN : 1. Sekolah dengan semua Tingkatan (TK/RA,
SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)
2. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
Kabupaten Kota dan Kecamatan (SK
Bupati/Walikota dan Camat)
3. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah
(SK Camat dan / atau SK Kepala Sekolah)
4. Sekretariat TP/UKS Kabupaten/Kota dan
Kecamatan (Tempat dan Papan Nama yang
jelas sebagai domisili Sekretariat)
119
5. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : Jangka waktu yang diperlukan:
1. Rapat Koordinasi pada Bulan Maret
2. Seleksi Tingkat Wilayah BKPP Bulan
September- Oktober
3. Seleksi Tingkat Provinsi Bulan Oktober-
Desember
4. Pembinaan Nominasi Sekolah Sehat Tingkat
Nasional Bulan Januari-April
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK
PELAYANAN
: 1. SK Gubernur Pemenang Lomba Sekolah
Sehat
2. Piagam Penghargaan
3. Piala
4. Uang Pembinaan
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Sekretariat TP-UKS Provinsi (Jalan Dr.
Djundjunan No.6 Bandung)
No.Telp: (022) 844 600 63
Social Forum: www.uksjabar.com
9. SARANA DAN
PRASARANA,
: 1. Komputer
SEKOLAH & TIM PELAKSANA UKS
Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
Kecamatan (Pemenang berdasarkan SK
Camat)
Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
Kabupaten (Pemenang berdasarkan SK Bupati/Walikota)
Usulan Nominasi Sekolah Sehat
Tingkat Nasional
Seleksi Tingkat Wilayah (di 4 BKPP)
Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi
120
DAN/ATAU
FASILITAS
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Scanner
6. Mesin Faximile/Telepon
7. Pedoman dan Instrumen Penilaian UKS
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Minimal D3, Diutamakan S-1
2. Menguasai komputer
3. Mengetahui Program UKS
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 7 (Tujuh) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Mempunyai kompetensi di bidang pendidikan,
kesehatan dan lingkungan
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Keputusan Gubernur Pemenang sudah sesuai dengan Standar Sekolah Sehat dan dapat berkompetisi di Tingkat Nasional
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala (satu tahun sekali) dilaporkan kepada atasan dan Kemendikbud
38. PERMOHONAN BANTUAN HIBAH
NAMA PERANGKAT DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : Permohonan Bantuan Hibah
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
Hibah Kepada Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
4. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
121
Daerah;
5. Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Pergub Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pertanggungjawaban,
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
Bersumber dari Anggaran Pendatapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. PERSYARATAN : a. Akta pendirian lembaga atau dokumen lain
yang dipersamakan.
b. NPWP
c. Surat Keterangan Domisili dari
Desa/Kelurahan.
d. Izin operasional / tanda daftar lembaga dari
instansi berwenang.
e. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan bagi
lembaga yang kantornya menyewa
f. Fotocopy KTP yang masih berlaku an. Ketua
dan sekretaris atau sebutan lain
6. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : Jangka waktu yang diperlukan:
1. Penerimaan Proposal bulan Januari sampai
April tahun berjalan
2. Verifikasi administrasi bulan Mei sampai Juli
tahun berjalan
PROPOSAL MASUK
Tim Verifikasi melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal masuk, apabila proposal
memenuhi syarat maka akan dilanjutkan diotorisasi
oleh Kasubag, apabila proposal tidak lengkap maka
akan dilakukan jawaban melalui surat kepada
pengusul.
Tim Verifikasi membuat berita acara Hasil Verifikasi, Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah
Uang, serahkan kepada Gubernur melalui TAPD
Daftar Nominatif Calon Penerima
122
3. Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi
bulan Agustus
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Daftar Calon Penerima Bantuan Hibah
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Sub Bagian Bina Mental Kerohanian
Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung No. Telepon : (022) 4232448 (subag bintalroh) Email : [email protected]
9. SARANA DAN PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer + Internet
2. Printer
3. ATK
4. Scanner
5. Mesin Faximile/Telepon
6. Instrumen Verifikasi
10. KOMPETENSI PELAKSANA
: 1. Minimal D3, Diutamakan S-1
2. Menguasai komputer
3. Mengetahui Peraturan mengenai hibah
11. PENGAWASAN INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA
: 9 (sembilan) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Pemohon dilayani sesuai dengan prosedur
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
: Usulan calon penerima bantuan hibah sesuai
dengan Keputusan Gubernur
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
: Secara berkala – setiap (6 (enam) bulan sekali (1 semester) dilakukan evaluasi dilaporkan kepada
atasan
39. PENCAIRAN BANTUAN HIBAH
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : Pencairan Bantuan Hibah
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
Hibah Kepada Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
123
4. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Pergub Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban, Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari
Anggaran Pendatapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat;
3. PERSYARATAN : a. Surat Permohonan Pencairan
b. Rencana Anggaran Belanja
c. Pakta Integritas
d. Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
e. KTP
f. Rekening Bank
7. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : Jangka waktu yang diperlukan:
1. Penerimaan Daftar CPCL bulan April
2. Bimtek Pencairan Bantuan Hibah Mei
3. Pemberkasan Pencairan Bulan Juni sampai
CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi)
Tim Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan
administrasi terhadap CPCL yang mengajukan
permohonan pencairan bantuan hibah.
Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) antara Pemberi Hibah dan Calon Penerima
Hibah
Berkas diserahkan ke BPKAD
124
Oktober
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Sub Bagian Bina Mental Kerohanian
Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung
No. Telepon : (022) 4232448 (subag bintalroh)
Email : [email protected]
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer + Internet
2. Printer
3. ATK
4. Scanner
5. Mesin Faximile/Telepon
6. Instrumen Verifikasi
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Minimal D3, Diutamakan S-1
2. Menguasai komputer
3. Mengetahui Peraturan mengenai hibah
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 9 (sembilan) orang
13. JAMINAN PELAYANAN
: Pencairan hibah sesuai dengan NPHD
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
: Usulan calon pencairan dana hibah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 34 tahun 2016
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala setiap 1 Semester atau 6 (enam)
bulan sekali dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada atasan
40. FASILITASI KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dengan Institusi Pendidikan Tinggi
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang
125
Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang
Pendidikan Nasional
3. Perda Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 Jo
. No 24 Tahun 2010
4. Tridharma Perguruan Tinggi
3. PERSYARATAN : 1. Surat permohonan kerjasama dari institusi
pendidikan tinggi
2. Profil lembaga
3. Proposal kerjasama
4. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 1 bulan
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Kesepakatan Bersama (MoU)
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Sub Bagian Pendidikan
Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung
No. Telepon : (022) 4232448 (subag pendidikan)
9. SARANA DAN
PRASARANA,
: 1. Komputer
2. Printer
Biro Pemerintahan dan Kerjasama
Institusi Pendidikan Tinggi
Biro Pelayanan Pengembangan Sosial
Bagian Pendidikan Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga
Dokumen Kerjasama
Subag Pendidikan
• Telaah
• Membuat Nota Dinas
Gubernur
126
DAN/ATAU FASILITAS 3. ATK
4. Scanner
5. Mesin Faximile/Telepon
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Minimal D3, Diutamakan S-1
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Substansi yang dikerjasamakan
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan Langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 4 (empat) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Tersedianya dokumen kerjasama yang telah di tanda tangani
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Adanya kesepakatan pimpinan tertinggi (Gubernur dengan Rektor) yang di tanda tangani diatas
materai
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala (satu tahun sekali) dilaporkan
kepada atasan
41. FASILITASI BANTUAN BIDANG PENDIDIKAN MASYARAKAT JAWA BARAT
NAMA PERANGKAT DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Bantuan Bidang Pendidikan Masyarakat Jawa Barat
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang
Pendidikan Nasional
3. Perda Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 Jo
. No 24 Tahun 2010
4. Perda Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2015
Tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013 – 2018
3. PERSYARATAN : 1. Surat permohonan bantuan dari
lembaga/masyarakat
2. Profil lembaga/masyarakat
3. Proposal bantuan
127
4. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 1 bulan
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Surat Pengantar Kepada Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Sub Bagian Pendidikan
Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung
No. Telepon : (022) 4232448 (subag pendidikan)
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Scanner
5. Mesin Faximile/Telepon
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Minimal D3, Diutamakan S-1
2. Menguasai Komputer
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan Langsung
Lembaga / Masyarakat Jawa Barat
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
Bagian Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Selesai
Subag Pendidikan
• Telaah
• Membuat Surat Pengantar untuk
Dinas Pendidikan
Gubernur
128
12. JUMLAH PELAKSANA : 2 (dua) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Terlaksananya fasilitasi bantuan bidang pendidikan masyarakat Jawa Barat
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Pelayanan dilaksanakan menggunakan sistem pencatatan dan pengarsipan yang terkomputerisasi
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala (satu bulan sekali) dilaporkan kepada atasan.
42. FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PENANGGULANGAN MASALAH DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penanggulangan Masalah dan Kesejahteraan Sosial.
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Peraturan Menteri Sosial
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan
PSKS.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.
5. PERSYARATAN : a. Pekerja Sosial Profesional
- Usia 18 – 59 tahun
- Telah mengikuti berbagai bimbingan dan
pelatihan bidang kesejahteraan sosial dan
mendapatkan sertifikasi
- Adanya minat untuk mengabdi dan bekerja di
bidang kesejahteraan sosial atas dasar
sukarela, rasa terpanggil dan kesadaran sosial.
129
- bekerja di lembaga swasta
- Bukan sebagai pegawai negeri di kementerian
sosial ataupun instansi sosial provinsi,
kabupaten/kotamadya
b. Perkerja Sosial Masyarakat
- Usianya antara 18 – 59 tahun.
- Telah mengikuti berbagai bimbingan dan pelatihan bidang kesejahteraan sosial.
- Adanya minat untuk mengabdi dan bekerja dibidang kesejahteraan sosial atas dasar sukarela, rasa terpanggil dan kesadaran sosial.
- Sebagai tokoh atau ditokohkan masyarakat. - Pendidikan minimal SLTP.
c. Taruna Siaga Bencana (Tagana)
Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :
- Generasi muda berusia 18 – 40 tahun
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan
dalam penanggulangan bencana
- Bersedia mengikuti pelatihan yang khusus
terkait dengan penanggulangan bencana
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945
d. Organisasi Sosial
Kriteria : - Mempunyai nama, struktur, dan alamat
organisasi yang jelas
- Mempunyai pengurus dan program kerja
- Berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum
- Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam
bidang usaha kesejahteraan sosial
e. Karang Taruna
Kriteria : - Organisasi sosial kepemudaan dan
berkedudukan di desa/keluarahan. - Mempunyai nama, alamat, struktur
130
organisasi dan susunan pengurus yang jelas.
- Otonom dan bukan vertikal. - Keanggotaannya bersifat pasif (steelsel
pasif).
- Usia anggotanya berkisar antara 13-45 tahun.
f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
g. Dunia Usaha
- Bergerak di bidang produksi barang/jasa
- Berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum
- Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam
bidang usaha kesejahteraan sosial
8. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : Dilakukan rapat Koordinasi pada Bulan Januari
dan Desember
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
KOORDINASI :
Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang
dilakukan :
1. Oleh Daerah, dikoordinasikan oleh Gubernur
2. OPD berkaitan dengan bidang sosial, wajib dikoordinasikan dengan Dinas.
3. Pelaksanaan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial,
dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar
lembaga/organisasi sosial dan dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan
sosial yang bersifat terbuka, independen, serta
mandiri.
4. Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya
lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai
tugas :
a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
b. membina organisasi/lembaga sosial;
c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
d. menyelenggarakan forum komunikasi dan
konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
dan
e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran
terhadap lembaga/organisasi sosial.
131
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Pemerintah Daerah mengembangkan pola
kerjasama dalam rangka penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Kerjasama antara Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi
dan dunia usaha dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian
Kerjasama.
3. Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan
sangat besar pengaruhnya terhadap
keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial, diberikan penghargaan dan dukungan
dari Pemerintah Daerah.
4. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam,
plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau
bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5. Dukungan dari Pemerintah Daerah berupa
akses informasi peluang pasar hasil usaha,
fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, pemberian stimulan,
pengembangan dan penguatan kelembagaan,
dan pemberian pelatihan dan penyediaan
tenaga ahli.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
pemberian dukungan kemudahan, diatur
dengan Peraturan Gubernur.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Subbagian PMKS, PSKS dan Penanggulangan Bencana Bagian Penanggulangan dan Masalah dan Pemberdayaan Sosial pada Biro Pelayanan dan
Pengembangan Sosial Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung
No.Telp 4233347 ext. 320
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama
dengan instansi pemerintah, swasta dan
lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri
di bidang pemerintahan dan kerjasama.
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum
serta koordinasi, pembinaan dan pengendalian
dalam aspek pelayanan dan pengembangan
sosial.
3. Menyelenggarakan tugas dukungan teknis
132
dalam aspek pelayanan dan pengembangan
sosial
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pendidikan Min. D3, Diutamakan S1
2. Menguasai komputer
3. Diutamakan mengetahui bidang penanganan
masalah dan kesejahteraan sosial
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 8 (enam) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Penanganan masalah yang difasilitasi sesuai
dengan peraturan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Fasilitasi penanganan sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi Jawa Barat.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala (satu tahun sekali) dilaporkan
kepada atasan
43. FASILITASI APRESIASI PARA TELADAN BERPRESTASI TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Apresiasi Para Teladan Berprestasi
Tingkat Provinsi Jawa Barat.
2. ASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2009 tentang
Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun
2009
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011
tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Daerah No. 7 tahun 2016 Tentang
Penghargaan Daerah.
3. PERSYARATAN : 1. Telah lulus seleksi sesuai kompetensi yang
dilombakan
2. Diusulan oleh PD terkait
3. Surat pengantar dari Kepala Dinas/Badan
terkait
133
4. Diusulkan untuk mendapat Penghargaan
Keteladan
5. Mendapatkan Piagam Penghargaan
Keteladan
4. PROSEDUR :
5. WAKTU
PELAYANAN
: Jangka waktu yang diperlukan
1. Rapat Koordinasi pada Bulan Juni dan Juli
2. Pelaksanaan pada Bulan Agustus, menjelang
hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK
PELAYANAN
: 1. SK Gubernur Pemenang Lomba
2. Piagam Penghargaan
3. Cinderamata
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Subbagian PMKS, PSKS dan Penanggulangan Bencana Bagian Penanggulangan dan Masalah dan
Pemberdayaan Sosial pada Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
No.Telp 4233347 ext. 320
9. SARANA DAN
PRASARANA,
: 1. Komputer
2. Printer
KOORDINASI DENGAN PERANGKAT
DAERAH TERKAIT DAN INSTANSI VERTIKAL
Rapat Koordinasi dengan Perangkat
Daerah terkait dan instansi vertical,
tentang rencana kerja dan jumlah Kuota
Mengumpulkan dan menginventarisir dan
menyusunadaftar para teladan
Menyelenggarakan apresiasi kepada para
teladan pada puncak peringatan hari ulang
proklamasi kemerdekaan RI
Mempersiapkan Piagam/Tanda
Penghargaan kepada para teladan
berprestasi kepada para teladan berprestasi
Menyampaikan pemberitahuan kepada
para teladan dan pihak perkait
Proses pengusulan Kepgub Penghargaan
Keteladan Tingkat Prov. Jawa Barat
134
DAN/ATAU
FASILITAS
3. ATK
4. Pengadaan Pakian Batik
5. Kendaraan
6. Aula
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Minimal D3, Diutamakan S-1
2. Menguasai computer
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 8 (enam) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Mempunyai kompetensi di bidang PMKS, PSKS dan
Penanggulangan Bencana.
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Apresiasi Para Teladan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Dilaporkan kepada atasan secara tertulis
44. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN UPAH MINIMUM
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : SP Penyusunan dan penetapan upah minimum
2. DASAR HUKUM
: 1. UU No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
2. PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan
3. Perda Jabar no 6 thn 2014 ttg
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
3. PERSYARATAN
: 1. Adanya dasar hukum untuk penetapan
Keputusan Gubernur mengenai upah
minimum
2. Adanya dasar hukum untuk pengawasan dan
penegakan perlindungan terhadap tenaga
kerja, dasar hukum yang mengatur tentang
pelaksanaan transmigrasi
135
4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 1. Jam Kerja Senin s.d Jumat, Pukul 08.00 s.d
16.00
2. Di luar Jam Kerja yang ditentukan sesuai
kegiatan yang sedang dilaksanakan / sesuai
kebutuhan
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0,- (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN
: 1. Memproses penyusunan dan penetapan Keputusan Gubernur mengenai upah
minimum kota
2. Menerima penyampaian aspirasi masyarakat di bidang standar upah
8. PENGELOLAAN PENGADUAN
: Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat Jln diponegoro no. 22
Bandung
Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Bagian Penanggulangan dan Masalah dan
Pemberdayaan Sosial pada
No.Telp 4233347 ext. 320
Email : pmps. [email protected]
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Ruangan rapat beserta kelengkapannya
2. Komputer
3. Printer
4. ATK
5. Scanner
6. Mesin Faximile/Telepon
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Minimal D3, Diutamakan S1
2. Legal drafter
3. Menguasai Komputer
4. Memiliki wawasan mengenai hukum
Perumusan Oleh Dewan Pengupahan
Provinsi
Rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi Kepada Gubernur
Gubernur Mengeluarkan SK Penetapan
Upah Minimum
Rekomendasi dari
Bupati/Walikota
136
ketenagakerjaan
11. PENGAWASAN INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 7 (tujuh) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Keluar standar upah sesuai kesepakatan
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN PELAYANAN
: Kerahasiaan dan Legalitas dokumen terjamin
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
: Setiap satu bulan sekali dilaporkan apabila ada pelanggaran dan ketidakpuasan dari para pekerja
45. PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL TINGKAT PROVINSI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : Peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak
Nasional Tingkat Provinsi
2. ASAR HUKUM : 1. Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas undang-undang 23 tentang
perlindungan anak
3. PERSYARATAN : 1. Penetapan Pusat tentang Peringatan Hari
Keluarga Nasional tanggal 29 Juli
16. 4. PROSEDUR :
Koordinasi Dengan Perangkat Daerah
Terkait Dan Instansi Vertikal
Rapat Koordinasi dengan Perangkat
Daerah terkait dan instansi vertikal dalam
pembentukan tim dan penentuan tema, tanggal pelaksanaan, dan pembentukan
kepanitiaan
Pembuatan SK Panitia Hari Keluarga
Nasional dan Hari Anak Tingkat Provinsi
Jawa Barat
137
5. WAKTU PELAYANAN : Jangka waktu yang diperlukan
1. Rapat Koordinasi pada Bulan April - Juli
2. Peninjauan Lapangan di Bulan April
3. Pelaksnaan Puncak Peringatan HARGANAS DAN
HAN
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Pelaksanaan Upacara HARGANAS DAN HAN Tingkat
Provinsi
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Penanggulangan dan Masalah dan
Pemberdayaan Sosial Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Masyarakat Desa
Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung
No.Telp : 4233347 ext 454
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Scanner
6. Mesin Faximile/Telepon
7. Pedoman Umum Pelaksanaan HARGANAS DAN
HAN Tingkat Provinsi
10. KOMPETENSI PELAKSANA
: 1. Minimal D3, Diutamakan S-1
2. Menguasai komputer
11. PENGAWASAN INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA
: 6 (enam) orang
13. JAMINAN PELAYANAN
: Kepuasan Peserta Upacara Peringatan HARGANAS
(Hari Keluarga Nasional) DAN HAN (Hari Anak
Nasional) Tingkat Provinsi
Pelaksanaan Puncak Peringatan Harganas
Dan Han Tingkat Provinsi
Peninjauan Lokasi Pelaksanaan
HARGANAS DAN HAN Tingkat Provinsi
138
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
: Penyelenggaraan Upacara Aman dan Tertib
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
: Secara berkala (satu tahun sekali) dilaporkan kepada atasan
46. PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN KEBUDAYAAN JAWA BARAT
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial
1. JENIS PELAYANAN : Penguatan kelembagaan Dewan Kebudayaan Jawa
Barat
2. DASAR HUKUM : 1. Pergub No. 39/ 2014 tentang Dewan
Kebudayaan Jawa Barat (DKJB)
2. Pergub No 14/ 2014 tentang Bahasa, Sastra
dan Aksara daerah
3. Pergub No 15/ 2014 tentang kesenian
4. Pergub No 16/ 2014 tentang Kepurbakalaan,
Kesejarahan, Nilai tradisional dan Museum
3. PERSYARATAN : 1. Terpilihnya dan dikukuhkannya anggota Dewan
Kebudayaan Jawa Barat
17. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : Jangka waktu yang diperlukan
1. Rapat Koordinasi DKJB tiap bulan dalam
setahun
2. Rapat koordinasi DKJB dengan PD terkait dan
pemerhati budaya lainnya setiap 3 bulan
Koordinasi dengan peserta Dewan
Kebudayaan Jawa Barat (DKJB)
Rapat Koordinasi DKJB dengan perangkat daerah terkait dalam pembahasan untuk
mendapatkan pokok-pokok pikiran.
Rangkuman pokok-pokok pikiran (dokumen)
Buku/ bahan kebijakan pokok-pokok
kebudayaan
Mendistribusikan dokumen kepada Anggota
DKJB, OPD dan budayawan
139
sekali (dalam setahun)
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Rekomendasi kebijakan hasil evaluasi kebudayaan
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda
Provinsi Jawa Barat Jln diponegoro no. 22 Bandung Subbagian Kebudayaan Bagian Dikbudpora Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial Jln diponegoro no. 22 Bandung
No.Telp : 4233347 ext. 467 Email : pmps. [email protected]
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Scanner
5. Mesin Faximile/Telepon
6. Dokumen lainnya
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Minimal D3, Diutamakan S-1
2. Menguasai Komputer
3. Memiliki wawasan kebudayaan maupun
pendukungnya
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 6 (enam) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Rekomendasi kebijakan di bidang kebudayaan
sesuai dengan riil
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Kelancaran pelaksanaan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Melaporkan kepada pimpinan secara rutin setiap selesai pelaksanaan
140
IV. BIRO SARANA PEREKONOMIAN, INVESTASI DAN BUMD
47. FASILITASI PELAKSANAAN RUPS BUMD NON KEUANGAN
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Pelaksanaan RUPS BUMD Non Lembaga
Keuangan
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
5. Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi,
Partisipasi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
30 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Transparansi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan kepada Pemegang Saham,
RUPS diselenggarakan dalam waktu paling
lambat 60 hari setelah Perseroan (BUMD Non
Lembaga Keuangan) memperoleh status
Badan Hukum( untuk BUMD yang baru
berdiri);
2. Surat Panggilan RUPS dari Perseroan kepada
Pemegang Saham dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari;
18. 4. PROSEDUR :
Perseroan menyampaikan Surat Panggilan
RUPS kepada Gubernur Jawa Barat selaku
Pemegang Saham
Gubernur mendisposisikan Kepada Sekretaris Daerah/ Asisten Perekonomian
dan Pembangunan sampai kepada Kepala
Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan
BUMD
Kepala Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD mendisposisikan kepada Kabag BUMD
KUK untuk mempersiapkan bahan/ dokumen
RUPS
141
5. WAKTU PELAYANAN : Jam 08.00 – 15.00.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Surat Kuasa dari Gubernur apabila
diwakilkan.
2. Penandatanganan Berita Acara /Akta
RUPS/RUPS-LB
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Sub Bagian Lembaga Keuangan Bagian BUMD
dan KUK pada biro Sarana Perekonomian,
Investasi dan BUMD Setda Prov.Jabar, Jln
Diponegoro No. 22 Bandung.
(022) 4231481 ex.427
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Scanner
6. Mesin Faximile/Telepon
7. Handphone
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
1. Pendidikan minimal D-III Ekonomi/ Setara;
2. Menguasai Akuntansi Komersial;
3. Menguasai dan mampu menganalisa terhadap
aspek Hukum Bisnis;
4. Menguasai dan menganalisa terhadap aspek
ekonomi Perusahaan;
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara
elektronik/ Mengoperasikan Komputer.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
Pelaksanaan RUPS dan Penandatanganan
Berita Acara RUPS
Pelaporan hasil pelaksanaan RUPS/RUPS -LB
142
12. JUMLAH PELAKSANA : 9 (sembilan) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Mempunyai kompetensi di bidang Akuntansi,
Hukum Perseroan dan bekerja sesuai dengan
peraturan/ ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Keabsahan Surat Kuasa dan berita acara/akta RUPS/RUPS-LB dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang
berlaku
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
48. FASILITASI PELAKSANAAN RUPS BUMD KEUANGAN
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Pelaksanaan RUPS/RUPS-LB BUMD
Lembaga Keuangan
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Barat;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-undang No. 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Transparansi, Partisipasi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penjaminan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22
143
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank
Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah
Daerah;
10. POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang
BPR;
11. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang
Perijinan Usaha dan Kelembagaan
Lembaga Keuangan Mikro;
12. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang
Perubahan Atas POJK Nomor
12/POJK.05/2014 tentang Perijinan
Usaha dan Kelembagaan LKM;
13. SE.OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015
tentang BPR;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Transparansi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 14 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat dan Perusahaan Daerah
Perkreditan Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan
Bentuk Hukum PD BPR Hasil Merger di
Kabupaten Garut, Kabupaten Subang,
Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten
Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan
Bentuk Hukum Perusahaan Daerah
Perkreditan Kecamatan Hasil konsolidasi
atau Merger menjadi Perseroan Terbatas
Lembaga Keuangan Mikro;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
144
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan
Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi
Perseroan Terbatas;
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
539/Kep.45-SPI BUMD/2017 tentang
Pendelegasian dalam Rangka RUPS dan
RUPS Luar Biasa PD dan PT BPR dan PT
LKM atau PD PK.
3. PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan/Usulan RUPS/RUPS-LB
dari BUMD Lembaga Keuangan;
2. Bahan telaahan/kajian dewan
pengawas/dewan komisaris untuk RUPS
Tahunan dan RUPS RKT;
3. Annual Report / Laporan tahunan ( lampiran
: Laporan keuangan hasil audit Kantor
Akuntan Publik) untuk RUPS Kinerja ;
4. Laporan RKAT/RBB/RKAP untuk RUPS
Rencana Kerja/ LB;
5. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku
4. PROSEDUR : Untuk BPR dan LKM :
Untuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten, Tbk, PT Jamkrida Jabar, dan PT Asuransi Bangun Askrida :
Kepala Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD mendisposisi kepada Kabag BUMD
dan KUK dan Kasubag untuk hadir dengan
menyiapkan bahan/ dan apabila mewakili
selain bahan perlu disiapkan Surat Kuasa
Pelaksanaan RUPS dan Penandatanganan
Berita Acara RUPS
Perseroan menyampaikan surat usulan RUPS/RUPS-LB kepada Gubernur Jawa
Barat
Pelaporan hasil pelaksanaan RUPS/RUPS -LB
BPR/LKM menyampaikan surat usulan
RUPS/RUPS-LB kepada Gubernur Jawa Barat
cq. Kepala Biro Sarana Perekonomian, Investasi
dan BUMD selaku Kuasa Pemegang Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
145
5. WAKTU PELAYANAN : Jam 08.00 – 15.00
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0,- (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1.Surat Kuasa apabila diwakilkan.
2.Penandatanganan Berita Acara /Akta
RUPS/RUPS-LB.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: alamat email [email protected]
Sub Bagian BUMD Lembaga Keuangan Bagian BUMD dan KUK Biro Sarana Perekonomian,
Investasi dan BUMD Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
telp. (022) 4232448, 4233347, 4230963 fax (022) 4231481
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Scanner
6. Mesin Faximile/Telepon
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pendidikan minimal D-III diutamakan
jurusan ekonomi/akuntansi
Kepala Biro Sarana Perekonomian,
Investasi dan BUMD mendisposisi kepada
Kabag BUMD dan KUK dan Kasubag untuk hadir dengan menyiapkan bahan/
dan apabila mewakili selain bahan perlu
disiapkan Surat Kuasa
Gubernur memberikan disposisi kepada
Sekretaris Daerah/Asisten Perekonomian
dan Pembangunan yang diteruskan sampai dengan Kepala Biro Sarana
Perekonomian, Investasi dan BUMD
terkait surat usulan RUPS/RUPS-LB
untuk ditindaklanjuti.
Pelaporan hasil pelaksanaan RUPS/RUPS –LB
Pelaksanaan RUPS dan Penandatanganan
Berita Acara RUPS
146
2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan
identifikasi permasalahan, analisis dan
alternatif pemecahan masalah terkait
Lembaga Keuangan;
3. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman di
bidang Keuangan dan Manajemen;
5. 4. Memiliki kemampuan mengolah data secara
elektronik.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 8 (delapan) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Pelaksana mempunyai kompetensi di bidang
keuangan, akuntansi, dan perbankan, serta
dapat bekerja sesuai dengan
peraturan/ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Keabsahan Surat Kuasa dan berita acara/akta RUPS/RUPS-LB dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
49. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID BIRO SPI DAN BUMD
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/Biro
Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD
1. JENIS PELAYANAN : Layanan Permohonan Informasi Publik pada PPID
Biro SPI dan BUMD secara langsung
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
147
tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
11 Tahun 2011 tentang Transparansi,
Partisipasi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Transparansi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
042/Kep.175-Humaspro/2017 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat.
3. PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan/Usulan dari masyarakat
baik melalui surat / FO (Subag Perencanaan
dan Ketatausahaan) atau website
(biroinvestBUMD.jabarprov.go.id)
2. Formulir Permohonan Informasi yang
disediakan
3. Fotocopy identitas pemohon dan pengguna
informasi publik, yaitu:
148
- Individu : KTP/SIM/Pasport
- Kelompok Orang : Surat Kuasa,
KTP/SIM/Pasport perwakilan kelompok
(Penerima Kuasa ) dan Pemberi Kuasa
- Badan Hukum : Fotocopy lembar
pengesahan badan hukum dari
kemenhukham dan/atau surat keterangan
terdaftar (SKT) Bakesbangpol jabar
4. Term Of Reference (TOR) apabila informasi yang
dimohon digunakan untuk penelitian dan/atau
kebutuhan publisitas
19. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : - Jangka waktu pelayanan setiap jam kerja :
09.00 – 15.00 WIB,
- Jangka waktu penyelesaian permohonan
informasi 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
diterima permohonan,
- Waktu perpanjangan penyelesaian permohonan
1 x 7 hari kerja ditujukan kepada Pemohon.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. 7. PRODUK PELAYANAN : Data dan Informasi yang sesuai dengan Tupoksi
Pemohon Mengajukan usulan sesuai
dengan persyaratan
Kepala Biro memerintahkan /
menginstruksikan kepada Ketua PPID
Pembantu
Ketua PPID Pembantu melaporkan kepada
atasan PPID Pembantu dan ketua PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
.
Ketua PPID Pembantu melakukan Identifikasi
kelayakan permohonan informasi yang akan
diberikan;
Mengkoordinasikan ke masing bidang/subag
sesuai substansi permohonan
Kasubbag perencanaan dan ke TU an
mencatat dan melaporkan kepada atasan
PPID Biro (karo SPI & BUMD)
Ketua PPID Pembantu menyampaikan hasil data
dan informasi kepada pemohon setalah
Identifikasi kelayakan permohonan dan atas
persetujuan atasan PPID
149
Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Sub Bagian Perencanaan dan Ketatausahaan bagian Investasi Daerah Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
Tlp (022)4232448-4233347-4230963 ext. 426
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Ruang Rapat
2. Komputer
3. Printer
4. ATK
5. Scanner
6. Mesin Faximile/Telepon
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Ahli Informasi dan Pranata Komputer
2. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman di
bidang Informasi dan Komputer
3. Memiliki kemampuan mengolah data secara
elektronik.
4. Mampu berkomunikasi dengan baik
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: 1. Atasan langsung
2. Sistem pelaporan bulanan masing-masing.
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 4 (empat) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: mempunyai kompetensi di bidang data dan
informasi serta bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
50. FASILITASI PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD) KEPADA BUMD
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Penyertaan Modal Daerah (PMD)
kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
2. DASAR HUKUM
: 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;
150
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 12 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11
Seri E, Tambahan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 48).
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017
tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Badan
Usaha Milik Daerah;
151
3. PERSYARATAN
: 1. Surat Permohonan Usulan Penyertaan
Modal dari Direksi BUMD/BPR/LKM;
2. Pertimbangan Komisaris/Badan Pengawas;
3. Studi Kelayakan;
4. Rencana Bisnis (Business Plan)
5. Proposal dari BUMD;
6. Hasil Analisis Penasehat Investasi Daerah.
20.
21. 4. PROSEDUR
: Prosedur berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Kepada BUMD:
BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
1. Gubernur menyusun perencanaan
penyertaan modal daerah dalam bentuk
dokumen RKPMD.
2. RKPMD paling sedikit memuat:
a. kebijakan penyertaan modal daerah;
b. rincian kegiatan penyertaan modal, terdiri
atas:
1) BUMD penerima;
2) jenis kegiatan usaha yang akan
dibiayai;
3) indikator dan target kegiatan usaha
yang akan dibiayai;
4) jenis dan besaran penyertaan modal
daerah; dan
c. alasan dan pertimbangan penyertaan
modal.
3. RKPMD ditetapkan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
4. RKPMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan
152
Keputusan Gubernur.
5. RPKMD menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara di
bidang investasi pemerintah daerah.
6. Penyusunan RKPMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi investasi
pemerintah daerah.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyusunan RKPMD diatur dalam
Peraturan Gubernur.
Pasal 8
1. RKPMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 disusun dengan memperhatikan:
a. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah; dan
b. hasil analisis penasehat investasi
Pemerintah Daerah terhadap usulan
penyertaan modal daerah.
2. Penunjukan penasehat investasi dan
analisis investasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penasehat Investasi Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar
operasional prosedur pelaksanaan analisis
usulan penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 9
RKPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dilakukan evaluasi dalam hal:
153
a. akibat kerja sama Pemerintah Daerah
Provinsi;
b. adanya kebijakan Pemerintah Pusat; dan
c. untuk kepentingan umum dan pelayanan
masyarakat.
Bagian Kedua
Usulan Penyertaan Modal Daerah Berupa Uang
Pasal 10
1. Usulan penyertaan modal daerah berupa
uang disampaikan kepada Gubernur oleh
Direksi BUMD berdasarkan:
a. hasil studi kelayakan (feasibility study);
dan
b. rencana usaha (bussiness plan).
2. Usulan penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Gubernur dengan
dilengkapi proposal penyertaan modal
daerah dan kelengkapan lainnya.
3. Proposal penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. profile perusahaan;
d. profile pengurus perusahaan;
e. ringkasan rencana kegiatan perusahaan
yang akan dibiayai dari penyertaan
modal daerah;
f. keterkaitan dengan Rencana
Perusahaan Jangka Panjang dan
Rencana Perusahaan Jangka Menengah;
g. target perusahaan;
h. analisis Perusahaan, meliputi:
1) analisis kelayakan;
2) analisis portofolio; dan
3) analisis risiko;
i. strategi pengurus BUMD untuk
mencapai rencana dan target
154
sebagaimana dimaksud pada huruf f
dan g, termasuk strategi pengendalian
dan penanganan resiko.
Bagian Ketiga
Usulan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah
Pasal 11
1. Usulan penyertaan modal daerah atas
Barang Milik Daerah dapat berupa:
a. Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan; dan
b. Barang Milik Daerah selain tanah atau
bangunan.
2. Penyertaan modal Barang Milik Daerah
dapat dilaksanakan dalam hal Barang Milik
Daerah tidak diperlukan sebagai fasilitas
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah.
Pasal 12
1. Usulan penyertaan modal Barang Milik
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf a, disampaikan Perangkat Daerah
pengguna barang kepada Perangkat Daerah
yang membidangi urusan pengelolaan
Barang Milik Daerah.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disertai dengan pertimbangan,
kelengkapan data, dan hasil penilaian
Barang Milik Daerah yang akan disertakan
modal daerah.
3. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi:
a. Barang Milik Daerah Provinsi yang dari
awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi
BUMD dalam rangka penugasan
pemerintah; atau
b. Barang Milik Daerah Provinsi lebih
optimal apabila dikelola oleh BUMD baik
yang sudah ada maupun yang akan
dibentuk.
4. Berdasarkan hasil pertimbangan
155
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pengelolaan Barang Milik Daerah
menyampaikan usulan penyertaan modal
Barang Milik Daerah berupa tanah dan
bangunan kepada Gubernur.
5. Usulan penyertaan modal Barang Milik
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikoordinasikan kepada unit kerja
Perangkat Daerah yang membidangi
investasi pemerintah daerah untuk
ditindaklanjuti ke dalam RKPMD.
Pasal 13
1. Usulan penyertaan modal Barang Milik
Daerah selain tanah dan/bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf b, disampaikan Perangkat Daerah
pengguna barang kepada Perangkat Daerah
yang membidangi urusan pengelolaan
barang daerah.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disertai dengan pertimbangan,
kelengkapan data, hasil pengkajian
Perangkat Daerah pengguna barang, dan
hasil penilaian Barang Milik Daerah yang
akan disertakan modal daerah.
3. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi:
a. Barang Milik Daerah Provinsi yang dari
awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi
BUMD; atau
b. Barang Milik Daerah Provinsi lebih
optimal apabila dikelola oleh BUMD baik
yang sudah ada maupun yang akan
dibentuk.
c. Perangkat Daerah pengguna barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dalam melaksanakan pertimbangan
membentuk Tim Pengkaji Kelayakan
156
Penyertaan Modal Barang Milik Daerah.
Pasal 14
1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pengelolaan Barang Milik Daerah meneliti
dan mengkaji usulan penyertaan modal
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3), serta harus memenuhi syarat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan hasil pertimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pengelolaan Barang Milik Daerah dapat
menyetujui usulan penyertaan modal
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan.
3. Berdasarkan hasil pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pengelolaan Barang Milik Daerah
menyampaikan usulan penyertaan modal
Barang Milik Daerah berupa tanah dan
bangunan kepada Gubernur
4. Usulan penyertaan modal Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikoordinasikan kepada unit kerja pada
Perangkat Daerah yang membidangi
investasi pemerintah daerah untuk
ditindaklanjuti ke dalam RKPMD.
Pasal 15
1. Usulan penyertaan modal atas Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 dapat disampaikan oleh Direktur BUMD
kepada Gubernur, berdasarkan:
a. hasil studi kelayakan (feasibility study);
dan
b. rencana usaha (bussiness plan).
2. Usulan penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
157
disampaikan kepada Gubernur dengan
dilengkapi proposal penyertaan modal
daerah dan kelengkapan lainnya.
3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pengelolaan Barang Milik Daerah meneliti
dan mengkaji usulan penyertaan modal
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3), serta harus memenuhi syarat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan hasil pertimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pengelolaan Barang Milik Daerah dapat
menyetujui usulan penyertaan modal
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan.
5. Berdasarkan hasil pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pengelolaan Barang Milik Daerah
menyampaikan usulan penyertaan modal
Barang Milik Daerah berupa tanah dan
bangunan kepada Gubernur
6. Usulan penyertaan modal Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikoordinasikan kepada unit kerja
Perangkat Daerah yang membidangi
investasi pemerintah daerah untuk
ditindaklanjuti ke dalam RKPMD.
Pasal 16
Kentuan lebih lanjut mengenai tata cara usulan penyertaan modal atas Barang Milik Daerah
diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Umum
158
Pasal 17
1. Penyertaan modal daerah dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. dalam rangka pendirian BUMD,
penyertaan modal dilakukan melalui
penempatan saham/modal disetor paling
rendah 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar BUMD.
b. dalam rangka pengembangan dan/atau
peningkatan kinerja BUMD, penyertaan
modal dilakukan melalui:
1) penambahan setoran saham/modal
untuk pemenuhan modal dasar
sesuai porsi kepemilikan
saham/modal Pemerintah Daerah
Provinsi; dan
2) pembelian saham atas kepemilikan
saham dan/atau porsi kepemilikan
saham pihak lain pada BUMD.
2. Penyertaan modal daerah kepada BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18
1. Penyertaan modal daerah kepada BUMD,
dilakukan sesuai komposisi kepemilikan
modal/saham Pemerintah Daerah Provinsi
terhadap modal dasar.
2. Kepemilikan modal/saham atas penyertaan
modal daerah kepada BUMD dibuktikan
dengan sertifikat atas nama Pemerintah
Daerah Provinsi.
3. Sertifikat bukti kepemilikan modal/saham
Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
BUMD penerima penyertaan modal daerah.
4. Sertifikat kepemilikan saham/modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) disampaikan kepada Gubernur
melalui Perangkat Daerah yang membidangi
keuangan.
159
Penyertaan Modal Daerah Berupa Uang
Pasal 19
1. Penyertaan modal daerah berupa uang,
dilaksanakan dalam rangka pemenuhan
modal dasar BUMD.
2. Pemenuhan modal dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara
bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan
keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Alokasi anggaran untuk penyertaan modal
daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD.
Penyertaan Modal Daerah Berupa Tanah
dan/atau Bangunan
Pasal 20
1. Penyertaan modal Barang Milik Daerah atas
tanah dan/atau bangunan harus mendapat
persetujuan DPRD.
2. Penyertaan modal Barang Milik Daerah atas
tanah dan/atau bangunan tidak
memerlukan persetujuan DPRD, dalam hal:
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran
untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen
penganggaran;
c. diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah Provinsi;
d. diperuntukan bagi kepentingan umum;
atau
e. dikuasai Daerah Provinsi berdasarkan
putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan/atau
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang jika status
kepemilikan dipertahankan tidak layak
secara ekonomis.
Pasal 21
1. Penyertaan modal daerah atas Barang Milik
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
160
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi pengelolaan Barang Milik
Daerah.
2. Tata cara penyertaan modal daerah atas
Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Gubernur.
Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Selain
Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 22
1. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
yang akan disertakan modal daerah, harus
mendapat persetujuan DPRD.
2. Dalam hal Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atau bangunan yang bernilai
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah), dilakukan dengan
persetujuan Gubernur.
Pasal 23
1. Penyertaan modal daerah atas Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pengelolaan Barang
Milik Daerah.
2. Tata cara penyertaan modal daerah atas
barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Gubernur.
Penatausahaan
Penyertaan Modal Daerah Berupa Uang
Pasal 24
1. Direksi mengusulkan pencairan penyertaan
modal daerah yang telah dianggarkan
dalam APBD tahun berkenaan kepada
Gubernur.
2. Perangkat Daerah yang membidangi
investasi pemerintah daerah sebagaimana
161
dimaksud pada ayat (1), melakukan
telaahan kesesuaian rincian rencana
penggunaan penyertaan modal daerah
dengan dokumen perencanaan daerah.
3. Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Perangkat
Daerah yang membidangi keuangan daerah
untuk mendapat persetujuan pencairan
dana penyertaan modal daerah.
4. Perangkat Daerah yang membidangi
keuangan daerah melaksanakan pencairan
dana penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Selain
Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 25
Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan penyertaan modal daerah atas Barang Milik
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, serta Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
5. WAKTU PELAYANAN : Jam 08.00 s/d 16.00 WIB.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN
: 1. Hasil Analisis Penasehat Investasi Daerah;
2. Naskah Dinas/Laporan Rencana
Penyertaan Modal Daerah;
3. Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Daerah
(RKPMD).
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Investasi Daerah Sub Bagian Investasi Pemerintah Daerah Setda Prov.Jabar, Jl
Diponegoro No. 22 Bandung.
(022) 4231481
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
162
4. Kendaraan Dinas
5. Scanner
6. Mesin Faximile/Telepon
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pendidikan minimal D-III Ekonomi, Hukum
Bisnis dan Teknik Industri;
2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan
identifikasi permasalahan dan analisis
Bidang Keuangan Perusahaan,
3. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman di
bidang Keuangan, Manajemen, Kelayakan,
Resiko dan Portofolio;
4. 4. Memiliki kemampuan mengolah data secara
elektronik.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 9 (sembilan) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang keuangan
bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan
yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Kelayakan investasi Pemerintah Daerah terjamin
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
51. FASILITASI PENYELESAIAN PIUTANG KREDIT PROGRAM DAKABALAREA
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/Biro
Sarana Perekonomian, Investasi (SPI) dan BUMD
1. JENIS PELAYANAN : FASILITASI PENYELESAIAN PIUTANG KREDIT
PROGRAM DAKABALAREA
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan
163
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011
tentang Transparansi, Partisipasi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara
Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan dan
Penghapusan Piutang Perusahaan
Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan
Piutang Negara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5
Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa
Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66
Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Pengembalian Kredit Program Dakabalarea;
164
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat
581.05/Kep.128-SPI BUMD/2017 tentang Tim
Penyelesaian Kredit Program Dakabalarea
3. PERSYARATAN : − Surat Permohonan/Usulan tentang
persetujuan pelimpahan berkas kredit program
dakabalarea dari Bank bjbs (Bank Jabar
Banten Syariah) kepada Pemprov Jawa Barat
− Surat pemberitahuan kepada debitur/surat
penagihan kepada penanggung utang/Surat
Pernyataan Macet dari Penyerah Piutang
− Daftar Nominatif
− Kuitansi pemberian kredit
− Akad Kredit
− Asli dan foto copy jaminan (bila ada jaminan)
beserta pengikatannya
22. 4. PROSEDUR
23. ( SARAN DARI KAMI…
ro organisasi ,
MOHON
PERTIMBANGAN )
:
Bank bjbs (Bank Jabar Banten Syariah)
menyampaikan ke Biro SPI dan BUMD
surat permohonan persetujuan pelimpahan berkas kredit Program
Dakabalarea
Kepala Biro SPI dan BUMD mengkaji dan
mengintruksikan Kabag BUMD dan KUK untuk
menelaah usulan tsb.
Bagian BUMD dan KUK melakukan verifikasI
kelengkapan berkas/dokumen sesuai ketentuan
Kepala Biro SPI dan BUMD menerbitkan surat
persetujuan pelimpahan berkas Kredit Program
Dakabalarea kepada Bank bjb
Bank bjbs : melimpahkan berkas ke KPKNL
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) memproses pengurusan piutang daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
dengan menerbitkan Surat Pernyataan
Piutang Negara Lunas (SPPNL)/ Surat
Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS)/
Surat Pernyataan Piutang Negara Sementara Yang Belum Dapat Ditagih ( PSBDT)
165
5. WAKTU PELAYANAN
: Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Surat persetujuan pelimpahan berkas kredit
Program Dakabalarea ke BJBS
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian BUMD dan KUK Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No.
22 Bandung.
Tlp (022)4232448-4233347-4230963 ext. 313
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Mesin Faximile/Telepon
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pendidikan minimal D-III Ekonomi
2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan
identifikasi permasalahan, analisis dan
alternatif pemecahan;
3. Memiliki pengetahuan komputer mikrosoft
office
4. Memiliki kemampuan mengolah data secara
elektronik
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 6 (enam) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Mempunyai kompetensi di bidang
administrasi/keuangan dan bekerja sesuai
dengan peraturan/ketentuan
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
: Surat persetujuan pelimpahan berkas piutang
yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
KPKNL mengirimkan SPPNL/SPPNS/ PSBDT
kepada Bank bjbs
Penghapusan piutang secara bersyarat yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa
Barat.
Bank bjbs mengirimkan surat permohonan
tindak lanjut proses PSBDT ke Kepala BPKAD
(Badan Pengelola Keuangan&Aset Daerah
selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah)
166
KESELAMATAN
PELAYANAN
ketentuan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
52. FASILITASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Penanaman Modal dan PTSP
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal;
3. Undang – undang nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22 tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 21
Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80
Tahun 2013 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48
tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
167
21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72
Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian
Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
7 tahun 2010 tentrang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45
Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat:
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46
Tahun 2017 TentangTupoksi, Rincian Tugas
dan Tata Kerja Setda Jawa Barat;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
120/Kep.242-Bapp/2016 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
120/Kep.697-Bapp/2010 Tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi
Jawa Barat.
3. PERSYARATAN : Surat Permohonan Fasilitasi Penanaman Modal
dan PTSP
24. 4. PROSEDUR :
Kepala Biro Sarana Perekonomian,
Investasi dan BUMD memberikan
disposisi kepada Kepala Bagian Investasi
Daerah
Kepala Bagian Investasi Daerah
mempelajari dan menelaah usulan untuk
didisposisikan kepada Kepala Subbagian
yang menangani Penanaman Modal dan
PTSP untuk melakukan telaahan
/kajian/analisis lebih dalam.
Surat Masuk / Hasil Rapat / Disposisi Pimpinan
168
5. WAKTU PELAYANAN : Jam kerja 09.00 – 15.00.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Surat naskah Dinas dari Biro Sarana
Perekonomian, Investasi dan BUMD
2. Koordinasi dalam pengumpulan data potensi
investasi
3. Fasilitasi dengan Perangkat Daerah terkait
dalam penyusunan dan pengesahan aturan
perundang – undangan terkait investasi
(Raperda, Kepgub)
4. Fasilitasi pemecahan permasalahan terkait
Penanaman Modal.
5. Melaksanakan fasilitasi terkait kebijakan
dalam pengembangan penanaman modal
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Investasi Daerah Sub Bagian Penanaman Modal dan PTSP Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro
No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN /
ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Scanner
Kasubbag PMPTSP melakukan
telaahan / kajian / analisis
lebih dalam
Hasil telaahan/kajian/analisis disampaikan
kepada Kepala Biro melalui Kepala bagian
Investasi Daerah
Kasubbag PMPTSP melakukan koordinasi dengan perangkat daerah /
lembaga terkait lainnya
Surat pertimbangan / naskah dinas, draft
produk hukum, kajian / Pelaksanaan rapat /
kunjungan kerja.
169
6. Mesin Faximile/Telepon
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Minimal SLTA/Sederajat, Diutamakan S-1/S-2
2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan
identifikasi permasalahan, analisis dan
alternatif pemecahan masalah terkait
Penanaman Modal dan PTSP
6. 3. Memiliki kemampuan mengolah data secara
elektronik.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 5 (lima) Orang
13. JAMINAN PELAYANAN
: Mempunyai kompetensi di Penanaman Modal sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Naskah Dinas yang dihasilkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
53.FASILITASI PENDUKUNGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM), BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, BIDANG BINA MARGA DAN PERHUBUNGAN
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Pendukungan Percepatan
Pembangunan Infrastruktur di Bidang Sumber
Daya Air (SDA) dan Energi Sumber Daya Mineral
(ESDM), Bidang Perumahan dan Permukiman,
Bidang Bina Marga dan Perhubungan
2. DASAR HUKUM : BIDANG SDA & ESDM :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
tentang Irigasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015
170
tentang Pengusahaan sumber Daya Air;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016
tentang Batas Sempadan Pantai
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006
tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan
Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar
Lain .
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan
Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan
Kemiskinan dan Pengangguran.
8. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012
tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen
Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak
Tertentu
9. Permen PU Pera Nomor 06/PRT/M/2015
tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan
Sumber Air Dan Bangunan Pengairan
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015
tentang Pengamanan Pantai
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015
tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan
Irigasi
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015
tentang Penggunaan Sumber Daya Air
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015
tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata
Pengaturan Air
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015
tentang Jaringan Reklamasi Rawa Pasang
Surut
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015
tentang Ekesploitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
171
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015
tentang Penanggulangan Darurat Bencana
Akibat Daya Rusak Air
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015
tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah
Irigasi
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015
tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Rawa Lebak
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015
tentang Komisi Irigasi
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015
tentang Iuran Eksploitasi dan Pemelilharaan
Bangunan Pengairan
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015
tentang Pengelolaan Aset Irigasi
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan
Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah
Pengganti Dan Pemberian Uang Santunan
Untuk Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Pembangunan Waduk
Jatigede
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2015
tentang Pedoman Penyusunan Formasi
Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015
tentang Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau
Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015
tentang Bendungan
172
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015
tentang Penetapan Garis Semapadan Sungai
dan Garis Sempadan Danau
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2015
tentang Rawa
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015
tentang Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi
29. Keputusan Gubernur Nomor 541.11/Kep.308-
Binprod/2007 tentang Tim Pengembangan
Bahan Bakar Nabati.
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
541.11/Kep.399-Admrek/2012 tentang Tim
Pengendali Dampak Kenaikan Harga BBM.
31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
610/Kep.1249-Rek/2016 tentang Satuan
Administrasi Satu Atap (Samsat) Penanganan
Aspek Sosial dan Lingkungan Pembangunan 7
(tujuh) Bendungan Strategis di Jawa Barat
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
614/Kep.1248-Rek/2016 tentang Satuan
Administrasi Manunggal Satu Atap
Penanganan Daerah Aliran Sungai Citarum
33. Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jabar,
Pemkab KBB, Pemkab Cianjur dan PT.PLN
(Persero) Nomor 671/02/admrek,
605.2/MOU-03-Hkm/2012,
978.5/636/Bappeda,
014.MOU/040/DIR/2012 tentang
Pembangunan/Pengembangan di Wilayah
Kab.Bandung Barat, dan Kab.Cianjur sebagai
Dampak Pembangunan PLTA Upper Cisokan
Pumped Storage.
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
173
tentang Sampah
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rumah susun Sederhana Sewa
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor: 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga
10. Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum
11. Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Presiden No.3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008
tentang Strategi Nasional Sanitasi Total
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 648-
565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan
Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi
174
Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun
2012 Nomor : 660/6949/SJ tentang Pedoman
Pengelolaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Di Daerah.
16. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor
04/SE/M/2015 tentang Izin Penggunaan
Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama
Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem
Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XI/2013.
17. Permenpera Nomor 34 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas
(PSU) Kawasan Perumahan.
18. Permenpera Nomor 14 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Sampah di Jawa Barat.
20. Kepgub Jabar Nomor 648/Kep.93-
Diskimrum/2012 tentang Kelompok Kerja
Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Barat.
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:
660/Kep.576-SPIBUMD/2017 tentang
Kelompok Kerja Sanitasi Daerah Provinsi
Jawa Barat
BIDANG BINA MARGA DAN PERHUBUNGAN :
1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan.
2. Undang – undang Nomor 27 tahun 2007
tentang perkeretaapian.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
175
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008
tentang Pelayaran
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999
Tentang Angkutan di Perairan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2000
tentang Kenavigasian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001
tentang kebandarudaraan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun
2001 tentang Kepelabuhanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun
2006 tentang Jalan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang
penyelenggaraan perkeretaapian.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun
2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun
2013 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang
kepelabuhan.
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
176
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
17. Keputusan Menteri PU Nomor
248/KPTS/M/2015, tanggal 23 April 2015
tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan
Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor
Primer – 1 (JKP-1);
18. Keputusan Menteri PU
No.290/KPTS/M/2015 tgl 25 April 2015
tentang Penetapan Ruas – ruas Jalan Menurut
Statusnya sebagai Jalan Nasional;
3. PERSYARATAN : 1. Surat masuk dari Pemerintah Pusat dan /
atau OPD Provinsi Jawa Barat dan / atau
Kabupaten/Kota
2. Disposisi pimpinan
3. Hasil rapat/pertemuan/ data dalam bentuk
notulen/berita acara
25. 4. PROSEDUR
:
5.WAKTU PELAYANAN : Jam kerja 09.00 – 15.00
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK LAYANAN : 1. Naskah kedinasan berupa Surat, Nota Dinas,
Undangan, Keputusan Gubernur, Peraturan
Surat Masuk/Hasil Rapat/Diposisi Pimpinan
Kepala Biro Sarana Perekonomian, Investasi
dan BUMD memberikan instruksi untuk tindaklanjut surat masuk / data/ hasil rapat
Perkonomian.
Kepala Bagian Sarana Perekonomian mengkaji ,
mempelajari dan menelaah surat masuk/hasil
rapat/disposisi
Surat undangan, draft produk hukum,
,Pelaksanaan rapat/ kunjungan kerja/ kunjungan
lapangan / pelaksanaan koordinasi
Kasubag beserta Staf menelaah, mengkaji surat/
data sesuai disposisi dan dikaji ssi dengan
data/ peraturan dan ketentuan yang berlaku,
berkoordinasi dengan perangkat daerah/kab
kota yang terkait serta membuat draft surat untuk penyelesaian/ pelaksanaan
177
Gubernur Berita Acara mengenai kebijakan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang
Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya
Mineral, Perumahan dan Permukiman, Bina
Marga dan Perhubungan
2. Pelaksanaan rapat
3. Kunjungan kerja/kunjungan lapangan
4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD
Prov dan Kab/Kota serta Provinsi lainnya
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Biro Sarek, Investasi dan BUMD Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung. TLP. (022) 4231481
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Scanner
6. Mesin Faximile/Telepon
7. Smartphone
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pendidikan minimal SMU/SMK
2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan
identifikasi permasalahan, analisis dan
alternatif pemecahan masalah terkait
kearsipan dan pemerintahan;
3. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman di
bidang sumber daya air dan energi sumber
daya mineral/ Perumahan dan Permukiman /
Bina Marga dan Perhubungan
4. Memiliki kemampuan mengolah data secara
digital dan elektronik.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 12 ( duabelas ) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang pemerintahan
dan kearsipan serta sumber daya air dan energi
sumber daya mineral/ Perumahan dan
Permukiman / Bina Marga dan Perhubungan
bekerja sesuai dengan peraturan/ketentuan
yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Naskah dinas yang dikeluarkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
178
V. BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI
54. FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN LINGKUP MITRA BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat // Biro
Produksi Dan Industriro
1. JENIS PELAYANAN : FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN LINGKUP
MITRA BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI
2. DASAR HUKUM : Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tugas Pokok,Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. PERSYARATAN : 1. Surat Pengantar PD
2. Draft Kebijakan Teknis beserta softcopy
3. Kajian Akademi/Teknis
26. 4. PROSEDUR :
PD sebagai inisiator mengajukan draft kebijakan
teknis yang dilengkapi dengan surat pengantar
yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat
Daerah
Biro Produksi dan Industri melaksanakan kajian dan koreksi terhadap draft tersebut sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundangan yang
berlaku melalui pembahasan dengan Perangkat
Daerah.
Biro Hukum menerima draft kebijakan yang telah
dikaji dan melakukan koreksi menyesuaikan
dengan legalitas hukum dalam penyusunan kebijakan kemudian menyerahkan kembali ke
Biro Produksi dan Industri untuk paraf
koordinasi.
Biro Produksi dan Industri menerima draft kebijakan dan melaksanakan paraf koordinasi
antara PD Inisiator dan Biro Produksi dan Industri
kemudian mengembalikan draft tersebut kepada
Biro Hukum untuk ditandatangani dan disahkan
oleh Gubernur.
Biro Produksi dan Industri
- Memantau draft kebijakan yang sedang dalam
proses penandatanganan oleh Gubernur. - Menerima Kebijakan yang telah ditandatangani
dan disahkan.
Biro Produksi dan Industri menyerahkan draft
hasil kajian dan koreksi kepada Biro Hukum
Setda Prov Jabar
179
5. WAKTU PELAYANAN : 08.00 s/d 15.00 WIB
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK
PELAYANAN
: Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan
Surat Edaran Gubernur
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Ketatausahaan
(022) 423 1129
Biro Produksi dan Industri Setda Prov.Jabar,
Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan bidang produksi dan industri
5. Data dan informasi teknis terkait
6. Ruang Rapat
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pasca Sarjana / Sarjana/ analis data dan
informasi 2. Legal drafter
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 10 (sepuluh) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Pelaksana kajian mempunyai kompetensi di bidang
produksi dan industri serta bekerja sesuai dengan
peraturan/ ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan
Surat Edaran Gubernur dapat dijadikan pedoman serta dapat diimplementasikan baik oleh aparatur maupun masyarakat.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Hasil kerja dilaporkan kepada atasan secara berjenjang dan tertulis
Biro Produksi dan Industri menyerahkan
Kebijakan yang telah ditetapkan dan disahkan
kepada PD
180
55. FASILITASI KEGIATAN PERANGKAT DAERAH LINGKUP MITRA BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat // Biro
Produksi Dan Industriro
1. JENIS PELAYANAN : FASILITASI KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
LINGKUP MITRA BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI
2. DASAR HUKUM : Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tugas Pokok,Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan Fasilitasi Kegiatan dari
PD
2. Kerangka Acuan Kegiatan
3. Draft Sambutan
4. Data Pendukung
27. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 08.00 s/d 15.00 WIB
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Undangan Gubernur, jadwal dan konfirmasi
kehadiran pimpinan, sambutan, nota dinas
fasilitasi sarana prasarana.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Ketatausahaan
(022) 423 1129
Biro Produksi dan Industri Setda Prov.Jabar,
Jln Diponegoro No. 22 Bandung
PD mengajukan permohonan fasilitasi
kegiatan
Biro Produksi dan Industri menerima surat permohonan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Biro Produksi dan Industri mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi persuratan, sambutan,
kehadiran pimpinan dan sarana prasarana dan
susunan acara dengan PD/Biro terkait.
181
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Ruang Rapat
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pasca Sarjana / Sarjana/ analis data dan
informasi
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH
PELAKSANA
: Bagian Pertanian : 10 (sepuluh) orang.
Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Perkebunan 10 (sepuluh) orang.
Bagian Industri, Perdagangan dan Pariwisata : 10
(sepuluh) orang.
13. JAMINAN
PELAYANAN
: mempunyai kompetensi di bidang produksi dan
industri dan bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Fasilitasi kegiatan terlaksana sesuai dengan permohonan Perangkat Daerah
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Hasil kerja dilaporkan kepada atasan secara berjenjang
VI. BIRO PENGENDALIAN DAN PEMBANGUNAN
56. SINKRONISASI DATA RUP KE SIRUP, UPDATING PAKET BARANG/JASA KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA BARAT
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pengendalian Pembangunan
1. JENIS PELAYANAN : Sinkronisasi data RUP ke SiRUP, Updating Paket
Barang/Jasa Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
2. DASAR HUKUM : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan
perubahannya
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
9 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah
182
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri
A) tanggal 30 Desember 2016;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
102 Tahun 2016, tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017,
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 Nomor 102 Seri A) tanggal 30 Desember
2016.
3. PERSYARATAN : 1. DPA
2. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
3. Format Kendali Paket Pengadaan
28. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : - Kendali Paket Pengadaan 7 hari kerja
- Updating 1 hari kerja
6.BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7.PRODUK PELAYANAN : 1. Dokumen Kesesuaian SiRUP dengan struktur
anggaran
2. Laporan Kendali Paket Pengadaan
Barang/Jasa
8.PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah pada Biro Pengendalian Pembangunan Setda
Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung
(022) 4232448 / (022) 4233347
9.SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
: 1. Komputer
Menyampaikan surat pemberitahuan kepada PD/Biro
untuk menyusun dan menginput RUP ke SiRUP,
melakukan sinkronisasi terhadap kesesuaian SiRUP
dengan DPA serta Updating Paket Barang/Jasa
kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat ke tiap Perangkat Daerah/ Biro
Melaksanakan Updating Paket Barang/Jasa Kegiatan
APBD Provinsi Jawa Barat
Laporan Progress Paket Pengadaan Barang/Jasa kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat;
183
FASILITAS 2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Jaringan Telepon
6. Jaringan LAN/ Internet
7. Pedoman Penyelenggaraan Updating Paket
Barang/Jasa
8. Ruang Rapat
10.KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan
Pelaporan
2. Pendidikan minimal D3
3. Pengadministrasian Umum
4. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
dan IT
11.PENGAWASAN
INTERNAL
: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
12.JUMLAH PELAKSANA : 13 (tiga belas) orang
13. JAMINAN PELAYANAN
: Melayani secara professional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
14.JAMINAN
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
: Data updating Paket Barang/Jasa Kegiatan APBD
Provinsi Jawa Barat dapat dipertangungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
15.EVALUASI KINERJA PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
57. ESTIMASI KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA BARAT
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pengendalian Pembangunan
1. JENIS PELAYANAN : Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
2. DASAR HUKUM : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
dan perubahannya;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
9 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah
184
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 9
Seri A) tanggal 30 Desember 2016;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 102 Tahun 2016, tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017,
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016 Nomor 102 Seri A) tanggal 30
Desember 2016.
3. PERSYARATAN : 1. DPA Murni dan Perubahan
2. Alur Kas
3. Curva ‘S’ Kegiatan
4. Jadwal Kegiatan
5. Laporan Capaian Kinerja
29. 4. PROSEDUR :
Menyampaikan surat pemberitahuan kepada
PD/Biro pelaksanaan desk estimasi
Penyampaian hasil estimasi pelaksanaan
Program/Kegiatan APBD, kepada Pimpinan dan
unit Kerja terkait.
Melaksanakan desk estimasi Pelaksanaan
Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.
Merekapitulasi Data Estimasi Pelaksanaan
Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.
Mengolah dan menganalisa Data dan Informasi
Estimasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD
dari masing-masing Perangkat Daerah.
Membahas hasil analisis estimasi pelaksanaan
Program / Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
Menyusun laporan Estimasi Pelaksanaan
Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.
Penandatanganan Laporan Hasil Evstimasi
Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi
Jawa Barat.
185
5. WAKTU PELAYANAN : 7 hari kerja
6.BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7.PRODUK PELAYANAN : 1. Format Estimasi
2. Berita acara estimasi
3. Rekap seluruh kegiatan PD/Biro
8.PENGELOLAAN PENGADUAN
Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah pada Biro Pengendalian Pembangunan Setda
Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung
(022) 4232448 / (022) 4233347
9.SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Jaringan Telepon
6. Jaringan LAN/ Internet
7. Pedoman Penyelenggaraan Updating Paket
Barang/Jasa
8. Ruang Rapat
10.KOMPETENSI PELAKSANA
: 1. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan
Pelaporan
2. Pendidikan minimal D3
3. Pengadministrasian Umum
4. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
dan IT
11.PENGAWASAN INTERNAL
: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
12.JUMLAH PELAKSANA : 13 (tiga belas) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Melayani secara professional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
14.JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
: Data Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat dapat dipertangungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
15.EVALUASI KINERJA PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
186
58. EVALUASI KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA BARAT
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pengendalian Pembangunan
1. JENIS PELAYANAN : Evaluasi Kegiatan APBD
2. DASAR HUKUM : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
9 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri
A) tanggal 30 Desember 2016;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
102 Tahun 2016, tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017,
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 Nomor 102 Seri A) tanggal 30 Desember
2016;
3. PERSYARATAN : 1. Mengisi Format Berita Acara yang
ditandatangani oleh PPTK
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Mengisi Kuisioner Evaluasi
30. 4. PROSEDUR :
Membagikan surat undangan desk evaluasi
kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat dan form berita acara evaluasi kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat ke tiap Perangkat Daerah
Melaksanakan Desk Evaluasi Kegiatan APBD
Provinsi Jawa Barat
Memfasilitasi Pelaksanaan Desk Evaluasi
Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
Menyusun hasil evaluasi kegiatan APBD
Provinsi Jawa Barat;
187
5. WAKTU PELAYANAN : 2 hari kerja setiap bulan April, Juli, Oktober,
Desember
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Rekomendasi Hasil Evaluasi
2. Dokumen Hasil Evaluasi
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Daerah pada Biro Pengendalian Pembangunan Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung
022-4231417
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Jaringan Telepon
6. Jaringan LAN/ Internet
7. Pedoman Penyelenggaraan Evaluasi
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan
Pelaporan
2. Pengadministrasian Umum
3. Pendidikan Minimal D3
4. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
dan komputer
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 17 (tujuh belas) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Melayani secara professional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Dokumen hasil evaluasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat dapat dipertangungjawabkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
188
59. FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Pengendalian Pembangunan
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Penyusunan dokumen SAKIP (RENSTRA,
RENJA, RKT, DPA, LKIP, LPPD)
2. DASAR HUKUM : 1. Undang –undang No. 25 Tahun 2004 tentang
RPMJN;
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
4. Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2013 tentang
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 –
2018.
3. PERSYARATAN : 1. Draft RENSTRA, RENJA Biro
2. Data Indikator Kinerja Daerah
3. Data Indikator Kinerja Utama Gubernur
4. Data Indikator Kinerja Kepala Biro
5. Data Usulan Alokasi Anggaran dan Program/
Kegiatan Biro
6. Draft LKIP, LKPJ dan LPPD
7. Mengikuti tahapan proses penyusunan APBD
31. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 1. Penyusunan Renstra, Renja Setda dan Biro
(Januari s/d mei)
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (Januari s/d
Membagikan surat undangan desk evaluasi
kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat dan form
berita acara evaluasi kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat ke tiap Perangkat Daerah/Biro
Melaksanakan Desk Evaluasi Kegiatan
APBD Provinsi Jawa Barat
Memfasilitasi Pelaksanaan Desk Evaluasi
Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
Menyusun hasil evaluasi kegiatan APBD
Provinsi Jawa Barat
189
Maret)
3. Penyusunan RKA/DPA (Januari s/d Oktober)
4. Penyusunan LKIP, LKPJ (Januari s/d Maret)
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Dokumen Renstra, Renja Setda dan Biro
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Setda dan Biro
3. Dokumen RKA/DPA Biro
4. Dokumen LKIP, LKPJ
5. Dokumen LPPD
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Analisa Data dan Pelaporan dan Perencanaan Setda pada Biro Pengendalian Pembangunan Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro
No. 22 Bandung
022-4231417
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Jaringan Telepon
6. Jaringan LAN/ Internet
7. Peraturan dan Perundang-undangan terkait
Penyusunan Dokumen SAKIP
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
2. Pengadministrasian Umum
3. Pendidikan Minimal D3
4. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
IT
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 6 (enam) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Melayani secara professional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Dokumen SAKIP Sekertariat Daerah dan Biro
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dipertangungjawabkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
190
60. PELAPORAN CAPAIAN KINERJA PD/BIRO DAN SISMONTEPRA
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Pengendalian Pembangunan
1. JENIS PELAYANAN : Data dan Pelaporan Capaian Kinerja PD/Biro dan
Sismontepra
2. DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015
tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa
3. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2015
tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
4. Keputusan Gubernur Nomor 910.05/Kep.534-
Dalbang/2017 tentang Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. PERSYARATAN : 1. Menyusun, menyiapkan, dan melaporkan
capaian kinerja paling lambat tanggal 10 setiap
bulannya melalui Monev Scorecard dan Sistem
Informasi Monitoring Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran
(SISMONTEPRA)
2. Perangkat Daerah menyampaikan laporan
rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi
Bantuan Keuangan, Hibah dan Bansos minimal
1 kali dalam satu tahun.
32. 4. PROSEDUR :
Menerbitkan dan menyampaikan surat undangan
kepada kepala biro-biro dilingkungan Sekretariat
Daerah untuk rapat koordinasi dan penyamaan
persepsi penyusunan dokumen SAKIP
Memfasilitasi Pelaksanaan Penyusunan Dokumen
SAKIP
Melaksanakan rapat koordinasi dan penyamaan
persepsi penyusunan dokumen SAKIP
191
5. WAKTU PELAYANAN : 10 hari kerja
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Data dan Pelaporan Capaian Kinerja
2. SISMONTEPRA PD/Biro
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Bagian Analisa Data dan Pelaporan pada Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah
Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung
022-4231417
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Kendaraan Dinas
5. Jaringan Telepon
6. Jaringan LAN/ Internet
7. Ruang Konsultasi
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
2. Pengadministrasian Umum
3. Pendidikan Minimal D1
4. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
5. Mempunyai keterampilan IT
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 5 (lima) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Melayani secara professional sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Data Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontepra PD/Biro Akurat dan dapat dipergunakan Sebagai
Bahan Pengambilan Kebijakan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
Tersusunnya dokumen SAKIP Sekretariat Daerah
dan Biro dilingkungan Sekretariat Daerah
192
61. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat /Biro
Pengendalian Pembangunan
1. JENIS PELAYANAN : Pelayanan Informasi Publik Lingkup Biro
Pengendalian Pembangunan
2. DASAR HUKUM
: 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika;
193
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
11 Tahun 2011 tentang Transparansi,
Partisipasi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Transparansi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
042/Kep.175-Humaspro/2017 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat.
3. PERSYARATAN : Surat Permohonan/Usulan dari masyarakat baik
melalui FO atau website
33. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : Jangka waktu yang diperlukan dalam proses
pelayanan terhadap masyarakat adalah 3 hari
kerja.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Data dan Informasi yang sesuai dengan Tupoksi
Biro Pengendalian Pembangunan
Mengisi formulir dan kelengkapan pemohon
informasi publik;
Pelaporan kepada Kepala Biro/Bagian/Sub
Bagian Terkait;
Pelaporan kepada Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
Jawa Barat.
Melakukan Identifikasi kelayakan permohonan
informasi yang akan diberikan;
Pemberian layanan baik langsung maupun
tidak langsung.
194
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Sub Bagian Perencanaan dan Ketatausahaan pada Biro Pengendalian Pembangunan Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
022-4231417
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Ruang Rapat
2. Internet
3. Komputer
4. Printer
5. ATK
6. Scanner
7. Mesin Faximile/Telepon
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Memiliki keterampilan dibidang Ketatausahaan
2. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman di
bidang Informasi dan Komputer
3. Memiliki kemampuan komunikasi
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
2. Sistem pelaporan bulanan masing-masing.
12. JUMLAH
PELAKSANA
: 5 (lima) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Melayani secara Professional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Data Informasi yang diberikan sudah sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
195
VII. BIRO ORGANISASI
62. FASILITASI ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) PADA PERANGKAT DAERAH (PD) PROVINSI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Organisasi
1. JENIS PELAYANAN : fasilitasi analisis jabatan (Anjab) dan Analisis
Beban Kerja (ABK) pada Perangkat Daerah(PD)
Provinsi
2. DASAR HUKUM : 1. Permendagri nomor 12 Tahun 2008 tentang
pedoman ABK di lingkungan departemen
dalam negeri dan pemerintah daerah
2. Permen Pan&RB nomor 33 tahun 2011
tentang pedoman analisis jabatan
3. PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2015
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Instansi Pemerintah
4. Permendagri nomor 35 tahun 2012 tahun
2012 tentang pedoman anlisis jabatan di
lingkungan kemendagri dan pemerintah
daerah
5. Perka BKN nomor 12 tahun 2011 tentang
pedoman analisis jabatan
6. Perka BKN nomor 19 tahun 2011 tentang
pedoman umum penyusunan kebutuhan
PNS
3. PERSYARATAN : 1. Surat permohonan dari PD untuk
difasilitasi penyusunan / penetapan anjab
/ ABK ;
2. Dokumen anjab/ABK dan / atau Dokumen
Anjab/ABK tahun lalu ;
3. Data pegawai perangkat daerah
4. 4. PROSEDUR : I. Perangkat Daerah :
Permohonan fasilitasi penyusunan Anjab/ABK dengan melampirkan jadwal,
berkas draft anjab ABK serta data kepegawaian
II. Biro Organisasi / Bag Kelembagan/ Sub
Bag Anjab & ABK ;
196
1. Menyiapkan jadwal pelaksanaan
fasilitasi, instrument /bahan anjab
ABK, ;
2. Mengkaji draft anjab/ABK PD ;
3. Melaksanakan wawancara, pengolahan
data dan meyusun laporan ;
4. Melaksanakan konfirmasi /validasi
anjab/ABK kepada kepala PD
5. WAKTU PELAYANAN : 1 (Satu) hari kerja tiap 1 (satu) Perangkat
Daerah
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0,- (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Dokumen informasi jabatan PD
2. Rekapitulasi kebutuhan pegawai di PD
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Email : [email protected]
Sub bagian analisis jabatan & analisis beban kerja Bagian kelembagaan pada Biro organisasi
setda provinsi Jawa Barat, jln Diponegoro nomor 22 Bandung
Telepon : ( 022) 423 4259, 423 2448, 423 3347,
423 0963
Faksimili : 022 420 3450
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: Instrumen/ bahan anjab &ABK
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1.Sarjana/SLTA serta mampu memahami analisis jabatan
2. analis jabatan
3. Mampu menggunakan komputer
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Kepala Biro dan Kepala Perangkat Daerah Pemohon
12. JUMLAH PELAKSANA : 4 ( empat) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : mempunyai kompetensi di bidang analis jabatan
dan bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Hasil kajian/ hasil analisis sesuai dengan fakta di perangkat daerah dan sesuai dengan
peraturan perundang undangan ttg analisis jabatan
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
lansung dan kepala perangkat daerah pemohon
197
63. FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Organisasi
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Penataan Kelembagaan kabupaten/
kota
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;
3. PERSYARATAN : 1. Surat Usulan dari kepala daerah
2. Data Pendukung
3. Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan
34. 4. PROSEDUR : KABUPATEN/KOTA ( KEPALA DAERAH):
Menyampaikan usulan penataan
kelembagaannya dengan melampirkan kajian akademis dan data pendukungnya.
BIRO ORGANISASI / BAGIAN KELEMBAGAAN :
1. Mempelajari berkas usulan yang lengkap
(surat usulan, naskah akademik, data
pendukung) apabila tidak lengkap
dikembalikan kepada kabupaten/ kota
2. Membahas penataan kelembagaan dengan
bagian organisasi kabupaten/kota
dan/atau dengan perangkat daerah
pengusul
3. Meneliti dan mereview hasil pembahasan
untuk kemudian dibuat draft rekomendasi
yang di tandatangani oleh Gubernur
5. WAKTU PELAYANAN : 3 (tiga) bulan
6. BIAYA/TARIF : Rp.0,- (tidak ada biaya)
198
7. PRODUK PELAYANAN : Persetujuan Penataan Kelembagaan
Kabupaten/Kota
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Email : [email protected]
Subbag kelembagaan pengelola urusan Bagian kelembagaan pada Biro organisasi setda
provinsi Jawa Barat, jln Diponegoro nomor 22 Bandung
Telepon : ( 022) 423 4259, 423 2448, 423 3347,
423 0963
Faksimili : 022 420 3450
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Ruang Rapat
2. Komputer
3. Printer
4. Jaringan Internet
5. Database kelembagaan
6. Mesin faksimili
7. Mesin fotocopy
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Pendidikan minimal S 1 bidang
pemerintahan/ hukum/ administrasi
negara;
2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan
identifikasi permasalahan, analisis, dan
alternatif pemecahan masalah terkait
kelembagaan pemerintah;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di
bidang organisasi dan manajemen;
4. Mempunyai kemampuan dalam menyusun
peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki kemampuan presentasi dan
berargumentasi; dan
6. Memiliki kemampuan mengolah data secara
elektronik.
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: 1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Rapat pleno Bagian Kelembagaan;
3. Sistem pelaporan bulanan masing-masing
Pelaksana.
12. JUMLAH PELAKSANA : 1. Penata kelembagaan pengelola urusan : 5
(lima) orang
2. Penata kelembagaan pengelola non urusan:4
199
(empat) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : mempunyai kompetensi di bidang kelembagaan
dan bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Pertimbangan dan Persetujuan Usulan Penataan Kelembagaan yang Rasional dan
Proporsional.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan
fungsi disampaikan kepada Biro Organiasi
baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-
waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui
jaringan e-performance Biro Organisasi;
3. Progres report penyelesaian usulan penataan
kelembagaan dapat dilihat pada website
www.org.jabar.go.id.
64. FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Organisasi
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi penyusunan standar operasional
prosedur (SOP) perangkat daerah provinsi
2. DASAR HUKUM : 1. Permenpan & RB No 35 tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9
tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46
tahun 2016 ttg tupoksi , rincian tugas unit
dan tatakerja sekretariat daerah Provinsi
Jawa Barat
3. PERSYARATAN : 1. Usulan dari perangkat daerah masing
2. Tupoksi Perangkat Daerah masing-masing
3. Penetapan SOP tahun lalu
4. 4. PROSEDUR : 1. Biro organisasi dalam hal ini bagian
tatalaksana / sub bag tatakerja
200
melaksanakan sosialisasi cara penyusunan
SOP;
2. Setiap perangkat daerah menyusun draft
SOP berdasarkan Peraturan yang telah
disosialisaikan;
3. Setelah ada surat usulan dari PD, selajutnya
membahas bersama ttg draft Sop dimaksud
untuk dapat ditetapkan menjadi keputusan
kepala perangkat daerah tentang SOP PD ;
4. Perangkat daerah masing masing
menetapkan SOP Perangkat Daerah
5. WAKTU PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja (maksimal 3 hari)
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0,- (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Draft SOP Perangkat Daerah Provinsi
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Email : ktljabar@gmail .com
Kasubbag Tata Kerja Bagian Ketatalaksanaan Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jabar, Jln
Diponegoro No. 22 Bandung
Telepon : ( 022) 423 4259, 423 2448, 423 3347,
423 0963
Faksimili : 022 420 3450
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Ruang Rapat
2. Format SOP
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1.Sarjana / SLTA / analis organisasi &
tatalaksana
2. Keterampilan Komputer
3. Mampu berkomunikasi
4. Mampu menganalisis data SOP
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 2 (dua) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang ketatalaksana
dan bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Draft SOP dapat dijadikan pertimbangan bagi
perangkat daerah untuk dijadikan penetapan / keputusan SOP di masing masing penangkat
daerah
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Laporan kinerja secara berkala kepada atasan
201
65. FASILITASI UPP DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK KOMPETISI ABDIBAKTITANI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Organisasi
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi UPP di Provinsi Jawa Barat untuk
Kompetisi Abdibaktitani
2. DASAR HUKUM : 1.UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012
tentang pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009,
3.Peraturan Menteri Pertanian No:
13/permentan/KP.450/3/2015 tentang
pedoman penilaian dan pemberian penghargaan
Abdibaktitani bagi UPP berprestasi Bidang
Pertanian
4. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan
3. PERSYARATAN : 1. Unit Pelayanan Publik (UPP) yang diusulkan
sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 13/permenpan/KP.450/3/2015
tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian
Penghargaan Abdibaktitani bagi UPP
Berprestasi Bidang Pertanian
a) UKPP yang mempunyai nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) paling
kurang bernilai 75 (baik)
b) UKPP yang telah menetapkan dan
menerapkan Standar Pelayanan Publik
mengacu Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012
tentang Pedoman Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Publik
Kementrian Pertanian dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan.
c) UKPP sudah membangun lingkungan
pengendalian intern (Satuan Pelaksana
Pengendalian Intern.SatlakPI); dan
d) UKPP selama 1 (satu) tahun terakhir
memenuhi syarat pelaksanaan clean
government dan bebas dari korupsi atau
memperoleh sertifikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK)
202
e) Mempunyai Inovasi
2. UPP lingkup pertanian terbaik yang diusulkan
oleh kabupaten/kota
3. UPP lingkup pertanian provinsi hasil seleksi tim
provinsi
4. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : 1.seleksi tingkat kabupaten/kota ; (Januari –
Februari )
2.seleksi /penialian tingkat provinsi ; (Maret –
mei)
3.seleksi/ penilaian tingkat kementan RI ; (Juni –
Oktober)
4.penetapan UPP berprestasi tingkat nasional /
kementerian Pertania RI ; (Juni – oktober)
Setiap Tahun Ganjil
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UPP
lingkup pertanian terbaik/ berprestasi tingkat
provinsi
2. Surat Sekda Prov Jabar mengenai usulan UPP
lingkup pertanian terbaik untuk diikutsertakan
Tim Pemerintah kab/kota menyeleksi UPP &
mengajukan satu UPP terbaik ke provinsi
Tim provinsi menginventarisasi, menilai dan
membina UPP yang diusulkan oleh OPD provinsi
dan kab/kota kemudian mengusulkan 5 - 8 UPP
terbaik ke Sekjen Kementan RI
Tim Biro Organisasi & Kepegawaian Kementan RI :
1. Menyeleksi kelengkapan adminstrasi , 2.
Mengundang UPP yang memenuhi syarat
adminstrasi untuk ekspose , 3. Meverifikasi
langsung ke lokasi UPP bagi yang lulus seleksi pada ekspose,
Tim Penilai Kementan RI: 1. Menilai UPP yang lolos
verifikasi ( calon penerima abdibaktitani) untuk
ekpose, 2. Menetapkan UPP berprestasi melalui
Keputusan Kementan tentang pemberian/ penerima
penghargaan abdibaktitani kepada UPP berprestasi
UPP terbaik/ berprestasi mendapat penghargaan
abdibaktitani dari Menteri Pertanian RI
203
dalam kompetisi Abdibaktitani tingkat nasional
di Kementerian Pertanian RI
3. Surat ke Kabupaten/Kota
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Kepala Sub bagian Pelayanan Publik Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda
Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
Telepon : ( 022) 423 4259, 423 2448, 423 3347, 423 0963
Faksimili : 022 420 3450
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Kendaraan Dinas
2. Data keberhasilan UPP
3. Pedoman penilaian abdibaktitani
4. Ruang rapat/ Ruang khusus fasilitasi
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Sarjana / SLTA / analis pelayanan publik
/analis organisasi & tatalaksana
2.. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 6 (enam) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Mempunyai Kompetensi di bidang pelayanan
publik dan bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: UPP hasil evaluasi adalah UPP terbaik di Jawa Barat dan dapat berkompetisi di tingkat nasional.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
66. FASILITASI KOMPETISI SINOVIK (SISTEM INOVASI PELAYANAN PUBLIK)
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Organisasi
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Kompetisi SINOVIK (Sistem Inovasi
Pelayanan Publik)
2. DASAR HUKUM : 1. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik,
204
2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 30 Tahun
2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik,
3. Peraturan Menteri PAN & RB No: 15 Tahun
2015 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik Di Lingkungan Kementerian,
Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun
2016.(tiap tahun ada pedomannya)
3. PERSYARATAN : I. Inovasi yang diusulkan :
1. Adanya peningkatan perbaikan
pelayanan
2. Memberikan manfaat bagi perbaikan
sistem dan masyarakat
3. Isudah dilaksanakan minimal satu
tahun
4. Dapat dan sudah direplikasi
5. Berkelanjutan
II. Proposal Inovasi berdasarkan Permenpan
4. 4. PROSEDUR : I. PERANGKAT DAERAH PROVINSI (UIP):
II. SETDA PROV JABAR/
BIRO ORGANISASI (ADMIN LOKAL):
III. KEMENPAN & RB :
1. ADMIN
Opd/ UPP mengajukan proposal secara online kepada admin lokal melalui situs
resmi kompetisi inovasi yanlik
kemenpan&RB sinovik.menpan.go.id
Admin lokal menerima proposal dan
melakukan koreksi kemudian melanjutkan
penyerahan proposal kepada Kemenpan&RB
secara online
1. Menerima proposal dan waktu pengajuan
ditutup, sistem secara otomatis mengirimkan
notifikasi kepada admin local melalui e-mail yang
berisi : judul, akronim, ID proposal yang sudah
ditrima, nama program dan tanggal & waktu
diterima. Seleksi adminstrasi secara sistem akan
memberikan notifikasi untuk
melengkapi/menyempurnakan proposal kepada
admin lokal , apabila tidak memenuhi
persyaratan akan didiskualifikasi tidak
diikutsertakan ke dalam evaluasi
205
2. TIM EVALUASI TAHAP 1
3. TIM EVALUASI TAHAP 2
4. TIM PRESENTASI & WAWANCARA/
TIM PANEL INDEPENDEN
5. KEMENTERIAN/LEMBAGA/
PEMERINTAH DAERAH :
5. WAKTU PELAYANAN : 1. Sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan
publik (s/d oktober thn lalu)
2. Penyampaian secara online innovasi
kekemenpan &RB (November s/d januari
thn berjalan)
3. Penilaian oleh tim evaluasi dan tim panel
independen (Februari s/d maret tahun
berjalan)
4. Pengumuman hasil kompetisi inovasi
pelayanan publik (April tahun berjalan)
5. Penyerahan penghargaan (Akhir april tahun
berjalan)
Menilai proposal secara individual oleh 2 orang evaluator kemudian disampaikan kepada admin
Kemenpan untuk menyampaikan hasil penilaian
melalui email ybs dan/atau mengumumkannya
melalui media massa untuk mengikuti evaluasi
tahap 2
Menilai terhadap kelengkapan bukti dan
relevansinya dengan proposal yang diajukan
kemudian disampaikan kepada admin Kemenpan
untuk menyampaikan hasil penilaian melalui
email ybs dan/atau surat undangan untuk mengikuti evaluasi tahap presentasi & wawancara
(menghasilkan TOP 99 & TOP 40)
Menerima penghargaan sebagai inovasi terbaik
a. Diberi waktu untuk melakukan presentasi
yang dilanjutkan dengan wawancara , nilai
yang diberikan adalah nilai rata rata yang
diberikan oleh tim panel independen
b. Penilaian lapangan yaitu verivikasi dan
observasi secara terbuka dan/ atau
tertutup mengenai keadaaan dan kondisi
unutk meyakinkan hasil presentasi dan
wawancara
c. Sidang tim panel independen menentukan
inovasi pelayanan publik terbaik
(menghasilkan TOP 25)
206
6. BIAYA/TARIF : Rp.0,- (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Proposal inovasi dari Perangkat Daerah /UIP
terkirim ke alamat e-mail di Kementerian PAN
& RB sinovik.menpan.go.id untuk ikut
kompetisi inovasi
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Kepala Sub bagian Pelayanan Publik Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
Telepon : ( 022) 423 4259, 423 2448, 423 3347, 423 0963
Faksimili : 022 420 3450
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer beserta program
2. Proposal inovasi dari OPD / UIP
3. Program sinovik (user ID) dari KemenPAN &
RB
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Sarjana / SLTA / Analis pelayanan publik
2. Mempunyai keahlian menulis / membuat
essay
3. Mempunyai keterampilan komputer
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 4 (empat) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan
publik dan bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Proposal inovasi dari UIP / OPD yang dikirim melalui web sinovik.menpan.go.id dapat
diterima oleh kemenpan untuk dapat berkompetisi dengan peserta inovasi lain
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: dilaporkan kepada atasan 1 (satu) tahun sekali
207
67. FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Organisasi
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. PERSYARATAN : 1. Surat Usulan dari Perangkat Daerah
2. Tupoksi OPD/Unit Pelayanan Publik;
3. Pedoman Standar Pelayanan dan/atau Draft
Standar Pelayanan
35. 4. PROSEDUR : I. BIRO ORGANISASI :
1. Mensosialisasikan Peraturan yang terkait
dengan Standar Pelayanan;
2. Membimbing cara penyusunan standar
pelayanan sesuai dengan peraturan
untuk diterapkan pada Perangkat Daerah
yang bersangkutan/Unit Pelayanan Publik
yang bersangkutan;
II. PERANGKAT DAERAH PROVINSI /UNIT
PELAYANAN PUBLIK :
Menyusun Draft Standar Pelayanan yang
sesuai dengan tupoksinya
III. BIRO ORGANISASI :
Memfasilitasi pembahasan Draft Standar
Pelayananan secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah /Unit Pelayanan Publik apabila ada Surat Permohonan dari
Perangkat Daerah
IV. PERANGKAT DAERAH PROVINSI :
Menetapkan Standar Pelayanan yang sudah disepakati dengan stakeholder beserta maklumat pelayanannya, yang selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah
5. WAKTU PELAYANAN : 1 (satu) hari kerja
208
6. BIAYA/TARIF : Rp.0,- (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Draft Standar Pelayanan Publik Perangkat
Daerah
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: e-mail : [email protected]
Kepala Sub bagian Pelayanan Publik Bagian
Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung
Telepon : ( 022) 423 4259, 423 2448, 423 3347,
423 0963
Faksimili : 022 420 3450
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Pedoman Standar Pelayanan
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: Sarjana / SLTA / analis pelayanan publik /analis organisasi & tatalaksana
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 6 (enam) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : mempunyai kompetensi di bidang pelayanan
publik dan bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Standar Pelayanan dapat ditetapkan dalam keputusan kepala perangkat daerah
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Dilaporkan kepada atasan
68. FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Organisasi
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dan
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala
Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jawa Barat
209
2. DASAR HUKUM : 1. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah,
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. PERSYARATAN : 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD;
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
4. Renstra PD;
5. Perjanjian Kinerja Eselon II;
6. Cascading;
7. Pohon Kinerja.
36. 4. PROSEDUR : I. PD PROVINSI :
PD menumpulkan LKIP dan Perjanjian
Kinerja Kepala PD yang ditetapkan pada
tahun berjalan.
II. BIRO ORGANISASI :
1. Mengoreksi Draft Perjanjian Kinerja PD
dan LKIP
2. Draft Perjanjian Kinerja Eselon II dan
LKIP , setelah dikoreksi dapat dilakukan
asistensi/konsultasi dengan Tim
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi yang
sudah ditandatangani Kepala PD;
3. Apabila ada koreksi atau perbaikan
dikembalikan ke PD masing masing,
4. Apabila draft PK dan LKIP tidak ada
perbaikan dan /atau sudah diperbaiki
oleh PD maka Perjanjian Kinerja Eselon II
dan LKIP disampaikan ke Biro Organisasi
210
untuk ditindaklanjuti penandatanganan
oleh Gubernur Jawa Barat .
5. PK dan LKIP yang sudah di
tandatangani oleh Gubernur Jawa Barat
akan diserahkan kepada PD.
6. LKIP dilaporkan ke Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
untuk selanjutnya dilakukan penilaian.
5. WAKTU PELAYANAN : 7.30 WIB s/d 16.00 WIB (Setiap hari kerja)
6. BIAYA/TARIF : Rp.0,- (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : 1. Dokumen LKIP PD dan Kabupaten Kota di
Provinsi Jawa Barat.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja PD (Eselon
II) yang sudah ditandatangani oleh
Gubernur.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: e-mail : [email protected]
Kepala Sub Bag Kinerja Organisasi Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Prov.Jabar, Jl.
Diponegoro No. 22 Bandung
Telepon: (022) 423 4259, 423 2448, 423 3347,
423 0963
Faksimili : 022 420 3450
9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Format PK
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: Sarjana / SLTA / analis organisasi & tatalaksana
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 4 (Empat ) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : mempunyai kompetensi di bidang organisasi
dan bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: 1. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
211
2. Dokumen perjanjian kerja terukur sesuai
dengan Permen PAN& RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Dilaporkan kepada KemenPan &RB dan Kepala Biro Organisasi
69. PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN TIM REFORMASI
BIROKRASI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Organisasi
1. JENIS PELAYANAN : Penyelenggaraan Kesekretariat Tim Reformasi
Birokrasi
2. DASAR HUKUM : 1. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 tahun
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekrtariat
Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
060.05/kep.896-org/2017 tentang perubahan
atas keputusan gubernur jawa barat nomor
060.05/Kep.949-org/2016 tentang Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. PERSYARATAN : 1. Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat
2. Agenda kerja / kegiatan
37. 4. PROSEDUR : 1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Provinsi
Jawa Barat
2. Mengatur jadwal rapat / pertemuan dengan
kelompok kerja
3. Memfasilitasi pelaksanaan rapat/pertemuan
4. Membuat notulen hasil rapat/ pertemuan
5. Mendokumentasikan hasil kegiatan tim
Reformasi Birokrasi
6. Memfasilitasi laporan hasil kegiatan TIM RB
212
5. WAKTU PELAYANAN : 07.30 WIB – 16.00 WIB Setiap hari kerja
6.BIAYA/TARIF : Rp.0,- (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Terlaksananya kegiatan Tim Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Email : [email protected]
Kasubag Reformasi Birokrasi Bagian Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi Biro Organisasi
Setda Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 22, Bandung
Telepon : (022) 423 4259, 423 2448, 423 3347, 423 0963
Faksimili : 022 420 3450
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Ruang rapat beserta fasilitasnya
2. Komputer
3. Infocus
4. ATK
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: Sarjana / SLTA / Analis Organisasi
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung dan ketua Tim Reformasi Birokrasi
12. JUMLAH PELAKSANA : 5 (lima) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : 1. Pelaksanaan kegiatan Tim RB terselenggara
dengan baik dan tertib adminstrasi
2. Mempunyai kompetensi di bidang administrasi
dan bekerja sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: 1. Pelaksanaan kegiatan sekretariat sesuai
dengan Kepgub Tim RB di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pelaksanaan kegiatan Tim RB terselenggara
dengan baik dan tertib adminstrasi.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Dilaporkan kepada Ketua Tim secara berkala
213
70. FASILITASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Organisasi
1. JENIS PELAYANAN : FASILITASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
2. DASAR HUKUM : 1. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 tahun
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. PERSYARATAN : 1. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi tahap sebelumnya
2. Instrumen
3. Pedoman Teknis
4. 4. PROSEDUR : 1. Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi
2. Mengumpulkan data pembanding komponen
PMPRB
3. Mengirimkan Hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke situs
PMPRB (KemenpanRB)
5. WAKTU PELAYANAN : 07.30 WIB – 16.00 WIB (Setiap hari kerja)
6. BIAYA/TARIF : Rp.0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Email : [email protected]
Subag Reformasi Birokrasi Bagian Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No.22, Bandung
Telepon: (022) 423 4259, 423 2448, 423 3347, 423 0963
Faksimili: 022 420 3450
9. SARANA DAN
PRASARANA,
: 1. Ruang rapat beserta fasilitasnya
2. Komputer
214
VII. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
71. FASILITASI KEPROTOKOLAN
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Umum
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2009
tentang Bendera, Lambang Negara dan Lagu
Kebangsaaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990
tentang Tata Tempat Tata Upacara dan Tata
Penghormatan
3. PERSYARATAN : 1. Surat/Nota dinas permohonan fasilitasi
pelayanan keprotokolan dari Perangkat
Daerah/Biro
2. Disposisi Atasan Langsung
DAN/ATAU FASILITAS 3. Infocus
4. ATK
5. Jaringan internet
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: Sarjana / D3 / Analis Organisasi
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Kasubbag s.d. Sekretaris Daerah
12. JUMLAH PELAKSANA : 5 (lima) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : 1. Terlaksananya PMPRB
2. mempunyai kompetensi di bidang
administrasi dan bekerja sesuai dengan
peraturan/ ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Laporan PMPRB di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai Permenpan
RB.
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: Dilaporkan kepada atasan secara berkala
215
3. Proses Tindak Lanjut
4. PROSEDUR
:
5. WAKTU PELAYANAN : Disesuaikan dengan waktu (H-3/H-1)
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan bagi Perangkat
Daerah/ Biro
8. PENGELOLAAN PENGADUAN
: Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro No.22, Bandung
9. SARANA DAN PRASARANA
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer 2. Printer
3. ATK 4. Kendaraan Dinas 5. Alat Komunikasi
6. Fasilitas Acara 7. dll
10. KOMPETENSI PELAKSANA
: 1. Sarjana / D3 / SLTA
2. Petugas Protokol
3. Menguasai Tata Keprotokolan
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan Langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 5 (lima) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan dan
tata keprotokolan.
- Menghubungi dan koordinasi unit kerja
pemohon fasilitasi keprotokolan
- Menetapkan petugas pelaksana pelayanan
keprotokolan yang akan ditugaskan
-
Proses Tindak lanjut yang meliputi:
1. Penetapan Mata Acara
2. Penetapan Pelaku mata acara
3. Gladi kotor
4. Gladi bersih
5. Cek dan re-Cek persiapan acara yang meliputi
tempat acara, pengaturan tempat duduk, dll
Pelaksanan Acara
Surat Perintah/Disposisi dari Atasan untuk
fasilitasi Keprotokolan
216
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN PELAYANAN
: Kegiatan berjalan lancar dan efektif
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: 1. Pengendalian secara langsung oleh
atasan/Petugas Pengendali Operasional selama
pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh
setiap selesai pelaksanaan tugas.
72. FASILITASI PUBLIKASI DAN KEHUMASAN
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Humas dan Potokol
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Publikasi dan Kehumasan
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang RI No.3 Tahun 1989 Tentang
Telekomunikasi
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat No.6 Tahun
2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat No.46 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penggunaan Sarana
Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
3. PERSYARATAN : 1. Nota Dinas Permohonan dari Biro-Biro
2. Disposisi dari Atasan Langsung
3. Penyampaian bahan materi publikasi
4. Pelaksanakan tindak lanjut
5. 4. PROSEDUR :
Surat Perintah/ disposisi dari atasan untuk
fasilitasi pembuatan produk publikasi
1. Memastikan kesiapan bahan materi
publikasi
2. Proses design materi publikasi
3. Meminta persetujuan atas design yang
telah dibuat
Proses tindak lanjut sesuai dengan
permintaan
217
5. WAKTU PELAYANAN : Sesuai waktu diperlukan / sesuai kebutuhan
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Terlayaninya permintaan produk-produk publikasi
kehumasan di Lingkungan Biro-Biro
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Email : [email protected]
Sub. Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Peliputan pada Biro humas dan protokol Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Komputer
2. Kamera
3. Video Camera
4. Tripod
5. Kendaraan Dinas
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Sarjana
2. Design Grafis
3. Narator
6. Fotographer
4. Videographer
5. Keahlian berkomunikasi
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 20 (dua puluh) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: mempunyai kompetensi di bidang kehumasan,
design grafis, fotografi, videografi, penulisan
skenario
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Pesan tersampaikan melalui design publikasi yang
tepat
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: 1. Pemeriksaan secara berkala media luar yang
telah terpasang dan iklan layanan masyarakat
di media massa
2. Melaksanakan Pelaporan Secara Berkala Kepada
Pimpinan
Pemasangan materi publikasi dalam bentuk media
luar ruang pada area yang diminta dan placement di
media massa dalam bentuk Iklan Layanan
Masyarakat
218
73. PELAYANAN SARANA KOMUNIKASI
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat/ Biro
Humas dan Potokol
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Layanan Sarana Komunikasi
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-undang RI No.3 Tahun 1989 Tentang
Telekomunikasi
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat No.6 Tahun
2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat No.46 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penggunaan Sarana
Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
3. PERSYARATAN : 1. Nota Dinas Permohonan dari Biro-Biro
2. Disposisi dari Atasan Langsung
3. Pengecekan Oleh Teknisi
4. Penyampaian Laporan Kerusakan
5. Pelaksanakan Perbaikan Peralatan
6. 4. PROSEDUR :
5. WAKTU PELAYANAN : Sesuai waktu diperlukan / sesuai kebutuhan
Surat Perintah dari atasan untuk melayani
permintaan pemasangan Instalasi sarana
komunikasi
1. Pengecekan ke lokasi yang akan dipasang
2. Pemeriksaan Jaringan Telepon, Internet,
Radio Telekomunikasi, CCTV, TV Kabel,
Monitor Confrence Ruang Rapat dan Aplikasi
web yang terpasang secara periodic
3. Pemeriksaan Peralatan PABX/STLO, Server
Internet, Repeater, dan Kamera CCTV/DVR
Penyampaian Laporan Kerusakan dan
Pemasangan jaringan sesuai dengan permintaan
Terpasangnya jaringan sarana komunikasi yang
meliputi Jaringan Telepon, Jaringan LAN/Internet,
Monitor Ruang Rapat, Jaringan TV, Radio
Komunikasi, Aplikasi Web dan Jaringan CCTV
219
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Terlayaninya sarana komunikasi di Lingkungan
Biro-Biro
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
: Email : [email protected]
No hp : 08112340424
Sub. Bagian Hubungan Antar Lembaga - Bagian Pelayanan Media dan Informasi pada Biro humas
dan protokol Setda Prov.Jabar, Jln Diponegoro No. 22 Bandung.
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Jaringan Telepon
2. Jaringan LAN/Internet
3. Jaringan Monitor Confrence Ruang Rapat
4. Jaringan TV
5. Jaringan Kamera CCTV
6. Aplikasi Web Agenda Gubernur
7. PABX
8. Radio Komunikasi
9. Facsimile
10. Komputer
11. Printer
12. ATK
13. Kendaraan Dinas
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Sarjana / D3/ SLTA
2. Ahli dalam Jaringan
3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA : 16 (enam belas ) orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: mempunyai kompetensi di bidang jaringan beserta
adminitrasinya sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku
14. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN
: Jaringan yang terpasang dapat terjaga
keamanannya
15. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
: 1. Pemeriksaan Jaringan Telepon, Internet, Radio
Telekomunikasi, CCTV, TV Kabel, Teleconfrence
dan Aplikasi web yang terpasang secara
periodik
2. Melaksanakan Pelaporan Secara Berkala
Kepada Pimpinan
220
VIII. BIRO UMUM
74. FASILITASI PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF DARI UNIT PENGOLAH KE UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Umum
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit
Pengolah ke Unit Kearsipan di Lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Kearsipan
3. PERSYARATAN : 1. Surat permohonan dari Unit Pengolah (Biro-
Biro Setda) ke Unit Kearsipan (Biro Umum)
2. Daftar dan fisik Arsip Inaktif
3. Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif
4. PROSEDUR
:
Kepala Biro Umum mendisposisi Kabag. Rumah Tangga, TU dan Kepegawaian diteruskan kepada Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian Setda
Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian Setda berkoordinasi dengan arsiparis untuk melaksanakan
survei arsip yang akan dipindahkan
Melaksanakan pemindahan arsip inaktif
Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif
Unit Pengolah (Biro-Biro Setda) mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan daftar arsip inaktif
221
5. WAKTU PELAYANAN : dua hari kerja.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN : Arsip inaktif
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Tlp. (022) 4232448 – 4233347, 4230963 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda Gedung A Lantai 2 Jalan Diponegoro No. 22
Bandung
9. SARANA DAN
PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Kendaraan Roda 2 6. Internet
2. Kendaraan Roda 4 7. ATK 3. Komputer 8. Telepon
4. Printer 5. Scanner
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: Memiliki keterampilan dan pengetahuan dibidang
kearsipan
11. PENGAWASAN INTERNAL
: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
12. JUMLAH PELAKSANA : 6 (enam) orang
13. JAMINAN PELAYANAN : Petugas yang mengambil dan menerima arsip
inaktif sudah sesuai dengan kompetensi
dibidangnya.
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
: Pemindahan dan penyimpanan kembali arsip
inaktif sudah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan kearsipan.
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
: Laporan secara berkala tiap bulan kepada atasan
langsung secara berjenjang
75. FASILITASI PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat /Biro
Umum
1. JENIS PELAYANAN
: Fasilitas Pelayanan Kerumah Tanggaan : Penggunaan halaman parkir Gedung Sate /
Lap. Gasibu / Lap. Saparua / Gedung Merdeka (Event Besar)
2. DASAR HUKUM
: 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah
2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah
222
3. Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang SOTK
4. Pergub Nomor 46 Tahun 2016 Tentang
TUPOKSI
3. PERSYARATAN
: 1. Surat / Nota permohonan yang
ditandatangani Pimpinan Lembaga/Instansi,
dengan mencantumkan jumlah peserta dan
kebutuhan rapat / event dengan
mencantumkan nomer kontak person
pemohon
2. Surat permohonan minimal 3 minggu sebelum
kegiatan ditujukan kepada Gubernur Jawa
Barat
3. Melampirkan izin keramaian dari Kepolisian
4. PROSEDUR
:
5. WAKTU PELAYANAN
: 1 hari setelah menerima disposisi Gubernur Jawa Barat, Biro Umum akan segera menindak lanjuti
kegiatan tersebut
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK
PELAYANAN
: 1. Jamuan makan dan minum
2. Tenda
3. Kursi
4. Sound System
5. Dekorasi
6. Panggung
7. Kelistrikan
8. Jaringan Air
9. Kebersihan
10. Keamanan
Pemohon Mengajukan surat / nota permohonan ditujukan kepada
Gubernur Jawa Barat
Pelaksana event berkoordinasi dengan Biro
Umum untuk melaksanakan kegiatan
Gubernur Jawa Barat
memberikan disposisi kepada Kepala Biro Umum
Biro Umum menindak lanjuti permohonan
pemohon
Jika tidak di beri izin,
akan di kembalikan kepada pemohon melalui
surat balasan / Telepon
223
8. PENGELOLAAN
PENGADUAN
Telepon (022) 4232448 – 423347 Ext 623 Sub. Bagian Urusan Dalam, Gedung Setda A Jl. Diponegoro No.22,
9. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS
: 1. Komputer
2. Printer
3. Telepon
4. Internet
5. ATK
6. Kendaraan
7. Walky Talky
8. Kamera
10. KOMPETENSI
PELAKSANA
: 1. Kualifikasi Pendidikan SMA/D3/S1 Sederajat
2. Mempunyai kemampuan mengorganisir
kegiatan
11. PENGAWASAN
INTERNAL
: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang
12. JUMLAH
PELAKSANA
: + 75 orang
13. JAMINAN
PELAYANAN
: Kesiapan memberikan pelayanan 24 jam sesuai
dengan standar yang ditetapkan
14. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
: Terfasilitasinya pelayanan Kerumahtanggaan sesuai dengan prosedur yang berlaku
15. EVALUASI
KINERJA
PELAKSANAN
: Laporan secara berkala tiap bulan kepada atasan langsung secara berjenjang
76. FASILITASI PEMINJAMAN ARSIP DI DEPO ARSIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat / Biro
Umum
1. JENIS PELAYANAN : Fasilitasi Peminjaman Arsip Di Depo Arsip
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
224
43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Kearsipan
3. PERSYARATAN : Surat permohonan dari Unit Kerja ke Biro
Umum
4. PROSEDUR
:
5. WAKTU PELAYANAN : satu hari kerja.
6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (gratis), biaya foto copy ditanggung oleh peminjam
7. PRODUK PELAYANAN : Arsip inaktif
8. PENGELOLAAN PENGADUAN
: [email protected] Tlp. (022) 4232448 – 4233347, 4230963 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda
Gedung A Lantai 2 Jalan Diponegoro No. 22 Bandung
9. SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS
: 1. Buku Tamu 6. Formulir Peminjaman 2. Internet 7. Telepon 3. ATK
4. Komputer 5. Printer
10. KOMPETENSI : 1. Memiliki keterampilan dan pengetahuan
Arsiparis melakukan pencarian arsip yang akan
dipinjam melalui Daftar Arsip Simpan dan database
“Simple Arsip”, mengambil arsip sesuai permintaan
serta meletakkan out indicator ke dalam boks arsip,
sebagai pengganti arsip yang akan dipinjam.
Arsiparis mencatat permintaan peminjaman arsip ke
dalam Buku dan Formulir Peminjaman
Penandatangan formulir peminjaman oleh arsiparis
dan pemohon serta penyerahan arsip yang diminta
kepada pemohon
Laporan kepada Kasubbag. Tata Usaha dan
Kepegawaian Setda. Cc. Ka. Biro Umum
Kasubbag. TU dan Kepegawaian menerima
permintaan peminjaman arsip dari Unit Kerja
Pemohon mengisi buku tamu dan membawa surat
pengantar dari Unit Kerja
PELAKSANA dibidang kearsiPan
Memiliki kemamPuan komunikasi2.
1 1. PENGAWASANINTERNAL
Fengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
12. JUMLAH PELAKSANA 2 (dua) orang
13. JAMINAN PELAYANAN Petugas yang memberikan arsip dan informasi
sudah sesuai dengan kompetensi dibidangnya.
14. JAMINAN KEAMANANDAN KESELAMATANPELAYANAN
Arsip yang diberikan sudah sesuai dengan arsip
yang diperlukan oleh Peminjam
15. EVALUASI KINERJAPELAKSANA
taporan secara berkala tiap bulan kepada atasan
langsung secara berjenjang
''"{lwl5R$l\o,\\*
GUBERNUR JAWA BARATAERAH PROVINSI JAWA BARAT
RNIWA, SE.Ak.MM,CA,PIAPembina Utama
19630217 198503 1 00
i
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARATNOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : STANDARPELAYANAN DI LINGKUNGANSETDA PROVINSI JAWABARAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH JAWA BARATSEIIN TARIAT DATRAII
Jalan Diporregoro 1$0.22 Tetepon : \A221 4232448=4233347-4230963
Faksimil: (022lr 42O345O Website: wwwjabarprov. go.id email :
[email protected] _ 401 15
MAKLU,MAT PELAYANAN
" DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MBNYELDNGGARAKANPELAYANA]V SESUAI STANDAR PELAYA]VAN YANG TELAH DTTETAPKAN DAJVAPAEIILA TDAK MEI{F,FATI JA.I{JI I?,11, KAMI Sr4F MF,WERfrue SAI{I(SI Sfl,SUAIPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAAI YANG BERLAKU'
f,g, Septemter zO{V
RAH PROVINSI JAWA
RNIWA, SE.AK.MM,CA,PIAPembina Utama
NrP. 19634217 198503 1 009
it