PEMERINTAH KOTAPALANGKA RAYA
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)TAHUN 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN2018
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA JL.Tjilik Riwut No.98 Km. 5,5 Telp. (0536) 3231302, 3231314, Fax. (0536) 3231314
PALANGKA RAYA 73112
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 900/26/Skr-BPKAD/I/2018
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tentang Rencana Kinerja Tahunan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran NegaraNomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tetang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2018.
KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya tentang RencanaKinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan adalah acuan yang wajib dilaksanakan
oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Palangka Raya
padatanggal 5 Januari 2018
KEPALABADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
H. Akhmad Fordiansyah, SH.,M.A.P
PembinaTk. I NIP.19641121 198503 1 008
PEMERINTAH KOTAPALANGKA RAYA
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALANGKA RAYANOMOR : 900/26/Skr-BPKAD/I/2018 TANGGAL 5 Januari 2018
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA JL.Tjilik Riwut No.98 Km. 5,5 Telp. (0536) 3231302, 3231314, Fax. (0536) 3231314
PALANGKA RAYA 73112
KATAPENGANTAR
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018, sebagai dokumen perencanaan yang
berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu1 (satu) tahun
kedepan, dengan demikian RKT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas
dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota
Palangka Raya tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan
tujuan antara lain:
1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya untuk
mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Palangka
Rayayang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi
Organisasi. 2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pada tahun 2018.
Rencana Kinerja Tahunan(RKT) BPKAD yang disusun harus mempunyai
keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensia ntara Renstra-
BPKAD dan Renja, RKT BPKAD, maka dokumen RKT BPKAD haruslah mempunyai
keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-BPKAD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi,
Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program
BPKAD haruslah berpedman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang
direncanakan pada RKT BPKAD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan
Renstra-BPKAD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada
RKPD.
Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih banyak
kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun
mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan
pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota
Palangka Raya. Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dalam berupaya mewujudkan tujuan
organisasi.
KEPALABADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA
H. Akhmad Fordiansyah, SH.,M.A.P
PembinaTk. I
NIP. 19641121 198503 1008
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i
DAFTARISI........................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................... 1 1.1 LatarBelakang.............................................................................................. 1
1.2 LandasanHukum......................................................................................... 1 1.3 Maksuddan Tujuan.................................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan.............................................................................. 4
BAB II RENCANAKINERJATAHUNAN(RKT)BPKAD Tahun 2018........ 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Capaian Renstra BPKAD.............................................................................................. 5
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018................................ 10
BAB III PENUTUP........................................................................................................ 19
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dibentuk
sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (BPKAD) guna meningkatkan
kualitas aplikasi dan SDM dibidang pengelolaan keuangan dan aset melalui kerjasama
dan kemitraan bersama komunitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), dalam rangka pelayanan dan akses informasi penatausahaan keuangan dan
aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
Dalam melaksanakan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya mempuyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan
penunjang.
Bedasarkan dokumen rencana jangka menegah (RPJM) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya termasuk dalam urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian, yang di fokuskan dalam mewujudkan misi yang ke-empat
yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good and clean
governance)”.
Reancana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya merupakan satu dokumen rencana resmi BPKAD Kota
Palangka Raya untuk mengarahkan pelayanan BPKAD Kota Palangka Raya khususnya
dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup
periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan tahunan
yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dan indicator kinerja
beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerjata hunan di dalam rencana kinerja
ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi BPKAD Kota Palangka Rayauntuk
mencapainya dalam satu periode tahunan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya tahun 2018 berpedoman kepada RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun2013–2018 dan Renstra BPKAD Kota Palangka Raya yang bertujuan untuk
mendukung dalam mewujudkan Visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD Kota
Palangka Raya.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hokum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja
Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar
Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
11. Peratruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 , Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 02), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11 ) ;
26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, tahun2013-2018 adalah sebagai
dokumen perencanaan yang berisikan target program dan kegiatan selama kurun waktu
1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2018. Dengan demikian, Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) merupakan dokumen dasar dalam penetuan keberhasilan kinerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 adalah untuk memberikan
arah yang jelas dalam menentukan capaian kinerja tahun 2018 yang telah sesuai
dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain:
1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program dan kegiatan tahun 2018.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.
Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-BPKAD) adalah Rencana Kerja
Tahunan (Renja) BPKAD Kota Palangka Raya yang mempunyai keselarasan rumusan
dengan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra dan Renja, RKT, maka dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kota Palangka Raya haruslah mempunyai
keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-BPKAD Kota Palangka Raya tersebut seperti
isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya
sedangkan program BPKAD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD.
Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT harus juga berpedoman pada program
yang termuat pada Renstra-BPKAD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi
yang ditekankan pada RKPD.
Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yaitu:
1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategis akan
menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan
secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan
program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan 1
(satu) tahun ini memuat komponen utama seperti : visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan
serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai
tujuan akhir organisasi. Komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif,
sinergi dan berkelanjutan oleh BPKAD Kota Palangka Raya. Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan
sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Rencana Kinerja
Tahunan (RKT).
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPKAD Tahun 2018.
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra BPKAD serta Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Tahun
2018.
BAB III PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Rencana Kinerja Tahun BPKAD, disertai dengan harapan
bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu)
tahun kedepan oleh BPKAD.
BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tersebut. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun2018.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Capaian Renstra
BPKAD
Program dan Kegiatan BPKAD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017
PROGRAM ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.001.752.475,21 2.763.954.389,00 92,08
No
.
Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.800.000,00 8.630.000,00 79,91
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
Daya Air, Listrik, Telp, dan Speedy
Internet
276.000.000,00 408.782.153,00 148,11
3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS
49.580.000,00 14.579.998,00 29,41
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.060.505.100,21 915.327.500,00 86,31
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 46.556.000,00 46.264.000,00 99,37
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.542.000,00 74.542.000,00 100,00
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
82.668.400,00 82.668.400,00 100,00
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 37.000.000,00 12.640.000,00 34,16
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
527.801.600,00 486.096.838,00 92,10
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah
50.000.000,00 31.844.500,00 63,69
12 Penyediaan Jasa Event Palangka Fair 175.000.000,00 174.075.000,00 99,47
13 Penyediaan Jasa Publikasi Media 139.800.000,00 57.400.000,00 41,06
14 Kegiatan Pengelolaan Arsip/ Dokumen
SKPD
35.000.000,00 35.000.000,00 100,00
15 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan,
Analisa Beban Kerja dan Evaluasi
Jabatan
82.729.375,00 82.425.000,00 99,63
16 Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota
Palangka Raya
339.770.000,00 319.679.000,00 94,09
Rata-rata Capaian 92,08
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran untuk menggerakkan kinerja
SOPD dan pelayanan publik. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah terwujudnya pelayanan
administrasi kantor dan sarana pendukung yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai capaian indikator kinerja sasaran
Administrasi Perkantoran adalah sebesar 92,08%
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (tahun sebelumnya )
yang sebesar 79,10 % maka terjadi kenaikan sebesar 12,98% dengan Capaian di
Tahun 2017 sebesar 92,08%.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya
adalah sebagi berikut :
Tahun
Anggaran
Realisasi
Capaian Kinerja
Naik / Turun
Dibandingkan Kinerja
Tahun Sebelumnya
%
Kenaikan /
Penurunan
Tahun 2013 79,21 - -
Tahun 2014 78,85 Turun 0,36
Tahun 2015 77,78 Turun 1,07
Tahun 2016 79,10 Naik 1,32
Tahun 2017 92,08 Naik 12,98
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
931.404.000,00 770.782.246,00 81,79
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 203.800.000,00 153.800.000,00 75,47
2 Pengadaan Tanah 337.664.000,00 337.664.000,00 100,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
57.000.000,00 41.850.000,00 73,42
4 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
258.100.000,00 165.733.746,00 64,21
5 Pemeliharaan Rutin/ berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
74.840.000,00 71.734.500,00 95,85
Rata-rata Capaian 81,79
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja
sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 81,79 %
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (tahun sebelumnya)
yang sebesar 80,62% maka terjadi Kenaikan sebesar 2,13 dengan realisasi capaian di
Tahun 2017 sebesar 81,79%
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya
adalah sebagi berikut :
Tahun
Anggaran
Realisasi
Capaian Kinerja
Naik / Turun
Dibandingkan Kinerja
Tahun Sebelumnya
%
Kenaikan /
Penurunan
Tahun 2013 93,27% - -
Tahun 2014 88,49 % Turun 4,78%
Tahun 2015 76,83 % Turun 11,66%
Tahun 2016 80,62% Naik 3,79%
Tahun 2017 81,79% Naik 2,13%
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
334.032.100,00 271.120.600,00 81,17
1 Pendidikan dan pelatihan formal 334.032.100,00 271.120.600,00 81,17
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menggerakkan kinerja SOPD dan
pelayanan publik
Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan
pencapaian sasaran ini adalah tersedianya dana dan terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan formal dan Bimtek dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas sumber
daya aparatur
Berdasarkan tabel diatas kegiatan pada sasaran nomor 3dengan realisasi rata-
rataindikator kinerja anggaran mencapai 78,06%
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (tahun sebelumnya)
yang sebesar 78,06% maka terjadi kenaikan sebesar 3,11% dengan realisasi capaian
kineja sebesar 81,17
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya
adalah sebagi berikut :
Tahun
Anggaran
Realisasi
Capaian Kinerja
Naik / Turun Dibandingkan
Kinerja
Tahun Sebelumnya
%
Kenaikan /
Penurunan
Tahun 2013 85,48% - -
Tahun 2014 55,96 % Turun 29,52%
Tahun 2015 48,24 % Turun 7,72%
Tahun 2016 78,06% Naik 29,82%
Tahun 2017 81,17% Naik 3,11%
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
9.565.164.897,32 7.598.768.647,00 79,44
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Penyusunan Standar Satuan
Harga
191.994.200,00 134.749.200,00 70,18
2 Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah
250.177.000,00 192.529.800,00 76,96
3 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
APBD
321.880.000,00 229.704.200,00 71,36
4 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
211.057.580,00 53.324.450,00 25,27
5 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
234.909.000,00 200.034.618,00 85,15
6 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
177.230.000,00 150.445.400,00 84,89
7 Penyusunan Rancangan Perda
Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
141.953.500,00 141.852.000,00 99,93
8 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
95.420.800,00 78.908.000,00 82,69
9 Penyusunan Sistem Informasi
Keuangan Daerah
229.414.328,62 42.983.400,00 18,74
10 Pengelolaan Sistem Informasi
Keuangan Daerah
618.500.000,00 543.511.406,00 87,88
11 Peningkatan Manajemen Aset/
Barang Daerah
343.467.550,00 299.471.184,00 87,19
12 Peningkatan Kinerja Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Palangka Raya
701.890.220,00 488.335.000,00 69,57
13 Penerbitan SP2D 423.000.000,00 412.584.300,00 97,54
14 Rekonsiliasi Belanja Daerah 120.700.000,00 117.046.311,00 96,97
15 Peningkatan Pelayanan
Manajemen Perbendaharaan
dalam Pelaksanaan APBD
110.223.000,00 108.780.100,00 98,69
16 Implementasi Program Aplikasi
Gaji
162.580.000,00 112.457.500,00 69,17
17 Laporan RTH/DTH 56.475.900,00 55.835.260,00 98,87
18 Monitoring, Evaluasi dan
Statistik Pengelolaan Kas
Daerah
363.682.709,00 345.432.519,00 94,98
19 Penyelenggaraan Register SP2D 64.676.000,00 64.676.000,00 100,00
20 Laporan BUD dan Konfirmasi
Transfer Pemerintah Pusat
248.998.205,00 251.510.708,00 101,01
21 Asistensi dan Implementasi
Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik
36.449.000,00 33.449.000,00 91,77
22 Penyusunan Laporan
Manajemen Sistem Aplikasi
SIMBADA
30.000.000,00 0,00 0,00
23 Penyusunan Laporan
Semesteran dan APBD
0,00 0,00 0,00
24 Penatausahaan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Bendahara PPKD
87.280.000,00 86.845.500,00 99,50
25 Pelayanan Gaji PNS SKPD 45.170.000,00 29.950.500,00 66,31
26 Penyusunan Kebijakan
Pemanfaatan Barang Milik
Daerah
352.101.800,00 188.698.600,00 53,59
27 Pengamanan Aset Pemerintah
Kota Palangka Raya
239.358.600,00 160.732.250,00 67,15
28 Sistem Informasi Manajemen
Barang Milik Daerah Kota
Palangka Raya
364.307.600,00 302.611.111,00 83,06
29 Inventarisasi Barang Milik
Daerah
57.676.000,00 56.024.600,00 97,14
30 Rekonsiliasi/Pencocokan Data
Pengadaan Barang SKPD
201.675.000,00 168.225.000,00 83,41
31 Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah
99.043.400,00 99.023.600,00 99,98
32 Penyusunan RKBMD dan
DKBMD
120.556.300,00 109.650.100,00 90,95
33 Kegiatan Appraisal BMD 66.816.950,00 11.742.000,00 17,57
34 Penghapusan Barang Milik
Daerah (BMD) Pemerintah Kota
Palangka Raya
206.403.654,70 189.210.900,00 91,67
35 Rekonsiliasi Hutang 93.935.000,00 31.227.000,00 33,24
36 Pengendalian Anggaran 179.088.000,00 147.928.500,00 82,60
37 Pengendalian dan
Penatausahaan Hibah dan
Bantuan Sosial
621.323.000,00 596.059.300,00 95,93
38 Pendampingan Penyusunan
Laporan Bulanan dan Statistik
Keuangan serta Instansi
Vertikal Lainnya
192.218.200,00 187.308.200,00 97,45
39 Rekonsiliasi, Monitoring dan
Evaluasi Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara SKPD
85.087.500,00 47.387.000,00 55,69
40 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
66.355.100,00 65.378.100,00 98,53
41 Evaluasi Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
73.899.000,00 70.419.000,00 95,29
42 Asistensi Penyusunan
Rancangan Regulasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota
77.540.000,00 76.074.300,00 98,11
43 Rekonsiliasi Pelaksanaan
Pertanggungjawaban APBD
106.309.900,00 105.760.400,00 99,48
44 Evaluasi Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
119.528.400,00 119.447.900,00 99,93
45 Peningkatan Kemampuan
Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
180.500.000,00 122.452.000,00 67,84
46 Penyusunan Laporan
Semesteran dan Prognosis
APBD
134.812.500,00 134.698.100,00 99,92
47 Evaluasi dan Tindak Lanjut
Penyelesaian Laporan
Keuangan Daerah
60.500.000,00 58.868.000,00 97,30
48 Penatausahaan Dana
Perimbangan
245.000.000,00 197.881.130,00 80,77
49 Sosialisasi Peraturan
Pemerintah Kota P. Raya
194.000.000,00 0,00 0,00
50 Penyusunan SOP Pengelolaan
Keuangan
90.000.000,00 109.940.000,00 122,16
51 Penyusunan Laporan DAK Fisik
Berbasis Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (CM SPAN)
70.000.000,00 67.605.200,00 96,58
Rata-rata Capaian 79,44
Berdasarkan tabel diatas realisasi rata-rataindikator kinerja dari 51 kegiatan anggaran
rata-rata prosentase pencapaiannya adalah sebesar79,44%
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (tahun sebelumnya )
yang sebesar 87,92% maka terjadi penurunan sebesar -8,48% dengan Capaian di
Tahun 2017 Sebesar 79,44%Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari
tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagi berikut
Tahun
Anggaran
Realisasi
Capaian Kinerja
Naik / Turun Dibandingkan
Kinerja
Tahun Sebelumnya
%
Kenaikan /
Penurunan
Tahun 2013 85,23% - -
Tahun 2014 73,80 % Turun 11,43%
Tahun 2015 84,20 % Naik 10,40%
Tahun 2016 89,60% Naik 5,40%
Tahun 2017 79,44% Turun -8,48%
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tidak
bisa dipisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Administrasi
Pemerintahan, sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah
kinerja yang menjalankan fungsi penunjang yang merupakan bagian dari misi Kota
Palangka Raya Tahun2013–2018 yaitu pada misi ke-empat “Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good and clean governance)”.
Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan salah dasar dalam menentukan
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam
dokumen Renstra, indikator kinerja utama (IKU) tahun 2018 dengan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan sebagai berikut:
N
O Indikator
Target
Indi-
kator
Lainny
a
Target Renstra DPKAD Tahun
Realisasi Capaian Tahun ke-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 201
8
1 2 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15
1
Regulasi
Pengelolaa
n
Keuangan
Daerah
Regulas
i 10 6 6 6 6 6 10 10 10 10 13 -
2
Opini BPK
terhadap
laporan
keuangan
Hasil
Opini
BPK
WT
P
WT
P
WT
P
WT
P
WT
P
WT
P
TM
P
WD
P
WD
P
WT
P
WT
P -
Pencapaian tujuan dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan
keuangan perangkat daerah diwujudkan dengan program dan kegiatan sebagaimana
tabel berikut ini.
Tabel Tujuan dan Sasaran serta Formulasi Sesuai RPJMD dan Renstra 2013-2018
No T
uju
an
Ind
ika
tor T
uju
an
Fo
rmu
la
Target
Tujuan
Sa
sara
n
Ind
ika
tor S
asa
ran
Fo
rmu
lasi
Target Tahun ke-
Stra
teg
i
Arah Kebijakan Tahun
Ke-
Pro
gra
m
Ind
ika
tor P
rog
ram
Fo
rmu
la Ko
nd
isi
Aw
al
Ko
nd
isi
Ak
hir
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Te
rwu
jud
ny
a A
ku
nta
bilita
s da
n T
ran
spa
ran
si da
lam
Pe
ny
ele
ng
ga
raa
n
Pe
me
rinta
ha
n
Op
ini P
en
ge
lola
an
Lap
ora
n K
eu
an
ga
n D
ae
rah
Op
ini P
en
ge
lola
an
Lap
ora
n K
eu
an
ga
n D
ae
rah
Discla
ime
r
WT
P
Me
wu
jud
ka
n A
ku
nta
bilita
s ya
ng
Ba
ik d
ala
m P
en
ye
len
gg
ara
an
Pe
me
rinta
ha
n
Op
ini P
en
ge
lola
an
Lap
ora
n K
eu
an
ga
n D
ae
rah
Op
ini B
PK
Te
rha
da
p La
pa
ora
n K
eu
an
ga
n P
em
erin
tah
Ko
ta P
ala
ng
ka
Ra
ya
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Pe
ne
rap
an
Siste
m d
an
Pro
sed
ur P
en
ge
lola
an
Ke
ua
ng
an
Misi 4
sasa
ran
2
Misi 4
sasa
ran
2
Misi 4
sasa
ran
2
Misi 4
sasa
ran
2
Misi 4
sasa
ran
2
Pe
nin
gk
ata
n d
an
Pe
ng
em
ba
ng
an
Pe
ng
elo
lan
Ke
ua
ng
an
Da
era
h
Te
rsed
ian
ya
Pe
rda
/Pe
rka
da
AP
BD
Ko
ta P
ala
ng
ka
Ra
ya
Jum
lah
Re
gu
lasi y
an
g
dik
elu
ark
an
/Ta
hu
n N
x 10
0%
Lap
ora
n P
en
ge
lola
an
Ke
ua
ng
an
da
n A
set
Pe
me
rinta
h K
ota
Pa
lan
gk
a
Ra
ya
Wa
ktu
Pe
ny
am
pa
ian
Lap
ora
n
Ke
ua
ng
an
da
n A
set
Pe
me
rinta
h K
ota
Pa
lan
gk
a
Ra
ya
Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan 2018
NO. Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
I 4.01. 4.04.05. 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.945.201.044,62
1 4.01 . 4.04.05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat BPKAD 1 TAHUN 11.048.400,00 APBD
2 4.01 . 4.04.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air, listrik, Telp, dan Speedy
internet
Tersedianya komunikasi, sumber
daya air, listrik, Telp, dan Speedy
internet
BPKAD 1 TAHUN 282.348.000,00 APBD
3 4.01 . 4.04.05 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
Tersedianya jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
BPKAD 1 TAHUN 50.720.340,00 APBD
4 4.01 . 4.04.05 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi
keuangan
BPKAD 1 TAHUN 1.178.152.253,62 APBD
5 4.01 . 4.04.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan
kantor
BPKAD 1 TAHUN 30.960.072,00 APBD
6 4.01 . 4.04.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor BPKAD 1 TAHUN 76.256.466,00 APBD
7 4.01 . 4.04.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
BPKAD 1 TAHUN 84.569.773,20 APBD
8 4.01 . 4.04.05 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
BPKAD 1 TAHUN 53.196.000,00 APBD
9 4.01 . 4.04.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman BPKAD 1 TAHUN 73.656.000,00 APBD
10 4.01 . 4.04.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
BPKAD 1 TAHUN 360.916.036,80 APBD
11 4.01 . 4.04.05 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
BPKAD 1 TAHUN 15.345.000,00 APBD
12 4.01 . 4.04.05 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya
Fair
Terlaksananya Jasa Event Palangka
Raya Fair
BPKAD 1
KEGIATAN
200.000.000,00 APBD
13 4.01 . 4.04.05 . 01 . 49 Penyediaan Jasa Publikasi Media Tersedianya Jasa Publikasi Media BPKAD 1 TAHUN 76.725.000,00 APBD
13 4.01 . 4.04.05 . 01 . 51 Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen
SKPD
Terlaksananya Pengelolaan
Arsip/Dokumen SKPD
BPKAD 1 TAHUN 56.265.000,00 APBD
14 4.01 . 4.04.05 . 01 . 52 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan,
Analisa Beban Kerja dan Evaluasi
Jabatan
Terlaksananya Penyusunan Analisis
Jabatan, Analisa Beban Kerja dan
Evaluasi Jabatan
BPKAD 1 TAHUN 28.737.093,00 APBD
15 4.01 . 4.04.05 . 01 . 53 Kegiatan Operasional MPTGR
Pemerintah Kota Palangka Raya
Tersedianya Operasional MPTGR
Pemerintah Kota Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 366.305.610,00 APBD
II 4.01 . 4.04.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
600.848.820,00
1 4.01 . 4.04.05 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya Perlengkapan gedung
kantor
BPKAD 1 TAHUN 268.435.200,00 APBD
2 4.01 . 4.04.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
BPKAD 2 unit
gedung
kantor
27.621.000,00 APBD
3 4.01 . 4.04.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
BPKAD 22 Unit
Kendaraan
243.576.300,00 APBD
4 4.01 . 4.04.05 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
BPKAD 1 TAHUN 61.216.320,00 APBD
III 4.01 . 4.04.05 . 03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan disiplin
aparatur
77.748.000,00
1 4.01 . 4.04.05 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya
BPKAD 100 % 77.748.000,00 APBD
IV 4.01 . 4.04.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
383.625.000,00
1 4.01 . 4.04.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Pendidikan Sumber
Daya Aparatur
BPKAD 1 TAHUN 383.625.000,00 APBD
V 4.01 . 4.04.05 . 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
529.987.911,75
1 4.01 . 4.04.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BPKAD Dokumen
Lakip/Sakip,
Dokumen
LPPD,
TEPPRA dan
Rakordal
234.272.115,00 APBD
2 4.01 . 4.04.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan BPKAD 1 TAHUN 182.913.678,75 APBD
3 4.01 . 4.04.05 . 06 . 04 Penyusunan program dan rencana kerja Tersusunnya program dan rencana
kerja
BPKAD Dokumen
Renja, RKA,
DPA, RO,
RKPA, DPPA
112.802.118,00 APBD
VI 4.01 . 4.04.05 . 17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
10.166.940.497,48
1 4.01 . 4.04.05 . 17 . 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersediannya Standar satuan harga
pemerintah daerah
BPKAD 1 Dokumen
HSBJ
197.304.000,00 APBD
2 4.01 . 4.04.05 . 17 . 03 Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah
Tersusunnya kebijakan akuntansi
pemerintah daerah
BPKAD 1 TAHUN 260.628.687,00 APBD
3 4.01 . 4.04.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang APBD
BPKAD 1 rancangan
Perda
359.480.000,00 APBD
4 4.01 . 4.04.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran APBD
BPKAD 1 rancangan
Perwali
186.057.580,00 APBD
5 4.01 . 4.04.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD
BPKAD 1 rancangan
Perda
209.909.000,00 APBD
6 4.01 . 4.04.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran perubahan APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran perubahan
APBD
BPKAD 1 rancangan
Perwali
167.230.000,00 APBD
7 4.01 . 4.04.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
BPKAD 1 rancangan
Perda
156.595.100,00 APBD
8 4.01 . 4.04.05 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
regulasi ancangan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban
BPKAD 1 rancangan
Perwali
106.845.408,00 APBD
9 4.01 . 4.04.05 . 17 . 12 Penyusunan sistem informasi keuangan
daerah
Tersusunnya sistem informasi
keuangan daerah
BPKAD 1 TAHUN 422.615.958,18 APBD
10 4.01 . 4.04.05 . 17 . 13 Pengelolaan sistem informasi keuangan
daerah
Terkelolanya sistem informasi
keuangan daerah
BPKAD 1 TAHUN 604.081.500,00 APBD
11 4.01 . 4.04.05 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang
daerah
Meningkatnya manajemen
aset/barang daerah
BPKAD 1 TAHUN 264.657.150,00 APBD
12 4.01 . 4.04.05 . 17 . 20 Peningkatan Kinerja Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
Meningkatnya Kinerja Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kota Palangka
Raya
BPKAD 1 TAHUN 779.290.220,00 APBD
13 4.01 . 4.04.05 . 17 . 21 Penerbitan SP2D Terkelola Penerbitan SP2D BPKAD 4000 SP2D 432.794.574,30 APBD
14 4.01 . 4.04.05 . 17 . 22 Rekonsiliasi Belanja Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja
Daerah
BPKAD 1 TAHUN 123.535.638,60 APBD
15 4.01 . 4.04.05 . 17 . 23 Peningkatan Pelayanan Manajemen
Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan
APBD
Meningkatnya Pelayanan Manajemen
Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan
APBD
BPKAD 1 TAHUN 170.023.000,00 APBD
16 4.01 . 4.04.05 . 17 . 24 Implementasi Program Aplikasi Gaji Terkelola dan Terlaksananya
Implementasi Program Aplikasi Gaji
BPKAD 1 TAHUN 176.447.040,00 APBD
17 4.01 . 4.04.05 . 17 . 25 Laporan RTH/DTH Tersusun dan tersedianya Laporan
RTH/DTH
BPKAD 1 TAHUN 57.774.845,70 APBD
18 4.01 . 4.04.05 . 17 . 26 Monitoring, Evaluasi dan Statistik
Pengelolaan Kas Daerah
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi
dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah
BPKAD 1 TAHUN 386.264.646,90 APBD
19 4.01 . 4.04.05 . 17 . 27 Penyelenggaraan Register SP2D Terselenggaranya Register SP2D BPKAD 1 TAHUN 92.071.023,00 APBD
20 4.01 . 4.04.05 . 17 . 28 Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer
Pemerintah Pusat
Tersedianya Laporan BUD dan
Konfirmasi Transfer Pemerintah
Pusat
BPKAD 1 TAHUN 234.748.175,00 APBD
21 4.01 . 4.04.05 . 17 . 29 Asistensi dan Implementasi Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Terlaksananya Asistensi dan
Implementasi Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
BPKAD 1 TAHUN 101.449.000,00 APBD
22 4.01 . 4.04.05 . 17 . 30 Penyusunan Laporan Manajemen
Sistem Aplikasi SIMBADA
Tersusunya Penyusunan Laporan
Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA
BPKAD 1
DOKUMEN
30.690.000,00 APBD
23 4.01 . 4.04.05 . 17 . 50 Penyusunan Laporan Semesteran dan
APBD
Meningkatnya Laporan Keuangan BPKAD 2 Laporan 36.712.500,00 APBD
24 4.01 . 4.04.05 . 17 . 52 Penatausahaan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Bendahara PPKD
Tertata dan tersusunya Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Bendahara
PPKD
BPKAD 12
Dokumen
113.072.190,00 APBD
25 4.01 . 4.04.05 . 17 . 53 Pelayanan Gaji PNS SKPD Terlaksananya Pelayanan Gaji PNS
SKPD
BPKAD 1 TAHUN 46.208.910,00 APBD
26 4.01 . 4.04.05 . 17 . 58 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pelayanan Gaji PNS
SKPD
BPKAD 1 TAHUN 261.409.000,00 APBD
27 4.01 . 4.04.05 . 17 . 59 Pengamanan Aset Pemerintah Kota
Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 308.558.600,00 APBD
28 4.01 . 4.04.05 . 17 . 60 Sistem Informasi Manajemen Barang
Milik Daerah Kota Palangka Raya
BPKAD 6 Dokumen 355.707.600,00 APBD
29 4.01 . 4.04.05 . 17 . 61 Inventarisasi Barang Milik Daerah BPKAD 1 TAHUN 135.427.600,00 APBD
30 4.01 . 4.04.05 . 17 . 62 Rekonsiliasi/Pencocokan Data
Pengadaan Barang SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 192.175.000,00 APBD
31 4.01 . 4.04.05 . 17 . 63 Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah
BPKAD 1 TAHUN 144.276.200,00 APBD
32 4.01 . 4.04.05 . 17 . 64 Penyusunan RKBMD dan DKBMD BPKAD 1 Dokumen 131.556.300,00 APBD
33 4.01 . 4.04.05 . 17 . 69 Kegiatan Appaisal BMD BPKAD 1 TAHUN 137.816.950,00 APBD
34 4.01 . 4.04.05 . 17 . 71 Penghapusan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kota Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 217.403.654,00 APBD
35 4.01 . 4.04.05 . 17 . 73 Rekonsiliasi Hutang Terlaksananya Rekonsiliasi Hutang BPKAD 1 TAHUN 99.935.000,00 APBD
36 4.01 . 4.04.05 . 17 . 74 Pengendalian Anggaran Terkendalinya Pengendalian
Anggaran
BPKAD 1 TAHUN 227.196.024,00 APBD
37 4.01 . 4.04.05 . 17 . 75 Pengendalian dan Penatausahaan Hibah
dan Bantuan Sosial
Terkelola dan terkendalinya
Penatausahaan Hibah dan Bantuan
Sosial
BPKAD 1 TAHUN 572.323.000,00 APBD
38 4.01 . 4.04.05 . 17 . 76 Pendampingan Penyusunan Laporan
Bulanan dan Statistik Keuangan serta
Instansi Vertikal Lainnya
Tersedianya Pendampingan
Penyusunan Laporan Bulanan dan
Statistik Keuangan serta Instansi
Vertikal Lainnya
BPKAD 1 TAHUN 208.017.843,00 APBD
39 4.01 . 4.04.05 . 17 . 77 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi
Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara SKPD
Penyusunan Neraca Pemerintah Kota
Palangka Raya
BPKAD 1 TAHUN 87.044.512,50 APBD
40 4.01 . 4.04.05 . 17 . 78 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
BPKAD 1 rancangan
Perda
69.415.767,30 APBD
41 4.01 . 4.04.05 . 17 . 79 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
regulasi ancangan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban
BPKAD 1 rancangan
Perwali
79.874.000,00 APBD
42 4.01 . 4.04.05 . 17 . 80 Asistensi penyusunan rancangan
regulasi pengelolaan keuangan daerah
kabupaten/kota
Terlaksananya Asistensi penyusunan
rancangan regulasi pengelolaan
keuangan daerah kabupaten/kota
BPKAD 1 TAHUN 77.540.000,00 APBD
43 4.01 . 4.04.05 . 17 . 81 Rekonsiliasi Pelaksanaan
Pertanggungjawaban APBD
Terlaksananya Rekonsiliasi
Pelaksanaan Pertanggungjawaban
APBD
BPKAD 1 TAHUN 105.322.400,00 APBD
44 4.01 . 4.04.05 . 17 . 82 Evaluasi rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
kabupaten/kota
Terlaksananya Evaluasi rancangan
peraturan KDH tentang penjabaran
APBD kabupaten/kota
BPKAD 1 TAHUN 119.642.400,00 APBD
45 4.01 . 4.04.05 . 17 . 83 Peningkatan Kemampuan Penyusunan
Laporan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kemampuan
Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
BPKAD 1 TAHUN 190.500.000,00 APBD
46 4.01 . 4.04.05 . 17 . 87 Penyusunan Laporan Semesteran dan
Prognosis APBD
Meningkatnya Laporan Keuangan BPKAD 1 TAHUN 104.812.500,00 APBD
47 4.01 . 4.04.05 . 17 . 88 Evaluasi dan Tindak Lanjut
Penyelesaian Laporan Keuangan
Daerah
Adanya Pengawasan dan Evaluasi
Lap. Keuangan
BPKAD 1 TAHUN 60.500.000,00 APBD
48 4.01 . 4.04.05 . 17 . 89 Penatausahaan Dana Perimbangan Terlaksananya Rekonsiliasi
Pelaksanaan Pertanggungjawaban
APBD
BPKAD 1 TAHUN 245.000.000,00 APBD
49 4.01 . 4.04.05 . 17 . 90 Sosialisasi Peraturan Pemerintah
Daerah Kota Palangka Raya
Terlaksananya Evaluasi Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
BPKAD 1 TAHUN 194.000.000,00 APBD
50 4.01 . 4.04.05 . 17 . 102 Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Meningkatnya Kemampuan
Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
BPKAD 1 TAHUN 50.000.000,00 APBD
51 4.01 . 4.04.05 . 17 . 103 Penyusunan Laporan DAK Fisik
berbasis Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan Negara (OM-SPAN)
Meningkatnya Laporan Keuangan BPKAD 1 TAHUN 75.000.000,00 APBD
14.704.351.273,85
BAB III
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018, sebagai dokumen perencanaan yang
berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun
kedepan, dengan demikian RKT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas
dalam menentukan target kinerja pada tahun 2018 yang diwujudkan dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota
Palangka Raya tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan
tujuan antara lain:
1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya untuk
mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Palangka Raya
yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan tujuan organisasi. 2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pada tahun2018.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD yang disusun harus mempunyai
keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra dan
Renja, RKT, maka dokumen RKT BPKAD Kota Palangka Raya haruslah mempunyai
keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-BPKAD tersebut seperti isu-isu strategis dan
kebijakan maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program berpedoman pada
rumusan program RPJMD.
Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yaitu:
1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2018.
3. Untuk memberikan pelayanan prima yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.