Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc, PhD. DEPUTI BIDANG TATALAKSANA
[email protected] 0816968367
2013
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Penataan Tatalaksana Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi
ARAH KEBIJAKAN
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan (Agenda II dari
lima agenda utama)
Perpres No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas I, dari 11 Prioritas nasional)
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Per MenPan dan RB No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
PRIORITAS NASIONAL 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2010
-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
3
Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang etiap tahapannya memeberikan perubahan atau perbaikan
Birokrasi ke arah yang lebih baik
TATALAKSANA
AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN
ORGANISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SDM APARATUR
PENGAWASAN
AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK
MIND SET DAN CULTURE SET
ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF
SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERAH
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT
BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI
SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Kelembagaan
Ketatalaksanaan
Tata Laksana (Sistem dan Prosedur)
Standar Operating Prosedur (SOP)
Sumber Daya Manusia
e-Government
• Administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif tingkat rasionalitas yang tinggi
• Daya upaya manusia disebut kooperatif jika mendatangkan manfaat akibat adanya kerjasama
(Waldo, 1955)
• “Administrasi adalah pendekatan terrencana atas penyelesaian dari semua jenis permasalahan dalam hampir setiap kegiatan individu atau kelompok, baik publik maupun
privat” (Dimock, Dimock dan Koenig, 1960)
• “Administrasi adalah kegiatan-kegiatan kelompok
bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.” (Simon, 1991)
ADMINISTRASI
SUMBER: KARTASASMITA (2010)
PETUGASNYA = STAF ADMINISTRASI
ARTI SEMPIT ADMINISTRASI
ADMINISTRASI
DALAM ARTI
SEMPIT
TATA USAHA
URUSAN : ⇨SURAT MENYURAT
⇨KEPEGAWAIAN
⇨KEUANGAN
⇨LOGISTIK
=
DAYA UPAYA KERJASAMA MANUSIA MASYARAKAT
ADMINISTRASI PUBLIK PRIVAT
ADMINISTRASI PUBLIK
ORGANISASI (STRUKTUR) MANAJEMEN (FUNGSI)
ADMINISTRASI BISNIS
• Organisasi adalah struktur, sedangkan manajemen adalah pengoperasian administrasi.
• Tatalaksana Pemerintah adalah Pengoperasian Administrasi Pemerintah
• Dengan demikian:
TATALAKSANA PEMERINTAH
dapat diartikan sebagai
MANAJEMEN PEMERINTAH
Tatalaksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
Aktivitas adalah serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tatalaksana
Pengguna adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu tatalaksana (business process) sesuai dengan kebutuhannya
PermenPAN 12/2011
• Penataan tatalaksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
• Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
TUJUAN PENATAAN TATALAKSANA
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan
Sebelum Sesudah
1. TUGAS DAN FUNGSI
2. LINGKUNGAN STRATEGIS
3. ANALISIS BEBAN KERJA
4. SDM
PENATAAN
ORGANISASI DAN
TATALAKSANA
INPUT
ORGANISASI
YANG
EFEKTIF
DAN
EFISIEN
1. TIDAK TUMPANG TINDIH
2. SALING MENUNJANG
3. SEBAGAI TIM 4. MANDIRI 5. KOMUNIKASI 6. KOORDINASI
KRITERIA
OUTPUT
PENATAAN TATA LAKSANA
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Keluaran (Outputs) Hasil (Outcomes)
1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi
Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan
Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan
2. Pembangunan atau pengembangan e-Government
Tersedianya e-Government pada masing-masing Kementerian/Lembaga
PermenPAN dan RB Nomor: 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. (Pengganti PermenPAN PER/21/M.PAN/11/2008) Pedoman ini merupakan acuan bagi
K/L/Pemerintah Daerah untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan K/L/Pemda masing-masing.
KETENTUAN TENTANG SOP
Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang
efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaran administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
TUJUAN Memberikan pedoman bagi bagi seluruh K/L/Pemerintah
Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor dan mengevalusi SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L/Pemda.
LATAR BELAKANG
SASARAN
Setiap K/L/Pemda memiliki SOP Administrasi Pemerintahan sampai unit terkecil; Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan; Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan; Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah
MANFAAT SOP
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan
4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangl keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan
memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
8. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
9.
10.
Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai.
1. Kemudahan dan kejelasan. 2. Efisiensi dan efektivitas. 3. Keselarasan. 4. Keterukuran. 5. Dinamis. 6. Berorientasi pada pengguna (mereka yang
dilayani). 7. Kepatuhan hukum. 8. Kepastian hukum.
PRINSIP PENYUSUNAN SOP
1. Konsisten. 2. Komitmen. 3. Perbaikan berkelanjutan. 4. Mengikat. 5. Seluruh unsur memiliki peran
penting. 6. Terdokumentasi dengan balk.
PRINSIP PELAKSANAAN SOP
SOP melingkupi seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan Internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang dilaksanakan
oleh unit-unit organisasi pemerintahan.
RUANG LINGKUP SOP
SOP TEKNIS SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan variasi lain.
SOP ADMINISTRATIF SOP administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif.
JENIS SOP
1. Dinamika perubahan ke tatalaksanaan tidak terlepas dari dinamika perubahan administrasi publik
2. Reformasi Birokrasi akan sekaligus juga memperbaiki Tatalaksana pemerintah
3. Penerapan administrasi publik harus konsisten, agar filosofi dan implementasi bertautan.
Terima kasih
30