Tugas : Manajemen Program Kesehatan LingkunganDosen : dr. Hasanuddin Ishak, M.Sc, Ph.DSemester : III (Tiga)
MANAJEMEN DATA & PERENCANAAN PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI UDARA KOTA MAKASSAR
O L E H :KELOMPOK 1
ARPAN TOMBILI (P1801213004)ASRIANI (P1801213011)FITRIANI SUDIRMAN (P1801213402)AHMAD FAARIS HUMAAN (P1801213406)ABDILLAH (P1801213412)LILISKARLINA (P1801213417)SYAMSIR (P1801213423)
KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PPS UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR
2014
1
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanu wa ta’ala yang
telah memberikan rahmat karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini berjudul “Manajemen
Data dan Perencanaan Program Pengendalian Polusi Udara di Kota Makassar”.
Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah
membantu memberikan ide dan saran dalam pembuatan makalah ini. Penulis juga
menyampaikan terima kasih kepada dr. Hasanuddin Ishak, M.Sc, Ph.D sebagai dosen
penanggung jawab mata kuliah.
Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga kekurangan
dalam makalah ini dapat diperbaiki. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhai
segala usaha kita. Amin ya Rabb.
Makassar, 8 Desember 2014
Kelompok I
2
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau
dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh
kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Masalah pengotoran
udara sudah lama menjadi masalah kesehatan pada masyarakat, terutama di
negara-negara industri yang banyak memiliki pabrik dan kendaraan bermotor
(Chandra, 2006).
Perkembangan kota dan pertumbuhan jumlah kendaraan serta pemakaian
bahan bakar minyak sebagai sumber energi yang tak terbarukan dan penghasil
emisi karbon tertinggi. Meningkatnya aktivitas transportasi, industri serta kegiatan
lain yang menghasilkan emisi pencemar udara serta gas rumah kaca di wilayah
perkotaan berdampak pada perubahan kualitas udara kota. Perubahan ini juga
menimbulkan dampak terhadap kualitas hidup warga kota, serta secara tidak
langsung terhadap perubahan iklim global.
Kota Makassar merupakan salah satu pusat pengembangan kawasan strategis
dikawasan Timur Indonesia, cenderung mengalami pertumbuhan yang sangat pesat
di berbagai bidang termasuk sektor industri, pemukiman bahkan transportasi. Dari
data yang dimiliki BLHD Sulsel, hingga kini peningkatan jumlah kendaraan
bermotor roda 2 di Sulsel pada tahun 2013 mencapai 2.271.894 unit, sedangkan
kendaraan roda 4 sebanyak 366.049 unit (Halide, 2014).
Penelitian yang dilakukan Susilawaty (2009) di beberapa titik di wilayah Kota
Makassar menunjukkan bahwa sumber pencemar udara di kota Makassar adalah
aktivitas lalu lintas dan industri. Berdasarkan data yang dirilis Badan Lingkungan
Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, indeks pencemaran udara di Sulsel
mencapai 87,83. Angka ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi maupun
industri di Sulawesi Selatan (Halide, 2014).
3
Pencemaran udara di perkotaan merupakan permasalahan yang serius.
Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan konsumsi energi di kota - kota,
jika tidak dikendalikan, akan memperparah pencemaran udara, kemacetan, dan
dampak perubahan iklim yang menimbulkan kerugian kesehatan, produktivitas dan
ekonomi bagi negara (KLH, 2012). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan
program – program pengendalian polusi udara di Kota Makassar untuk mengatasi
atau mengurangi dampak baik dari aspek lingkungan maupun aspek kesehatan
akibat pencemaran udara yang kian mengkhawatirkan.
B. PERTANYAAN MASALAH
1. Bagaimana gambaran polusi udara di Kota Makassar?
2. Bagaiamana mekanisme penyusunan rencana program pengendalian
pencemaran udara di Kota Makassar?
C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui gambaran polusi udara di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyusunan rencana program pengendalian
pencemaran udara di Kota Makassar.
4
BAB IIALUR PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
A. Kondisi Kualitas Udara Kota Makasar
Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang
serius di Indonesia saat ini, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah
pengunaan transportasi dan pembangunan industri di berbagai kota di Indonesia.
Ternyata memberikan efek negatif terhadap kualitas udara diperkotaan. Kota
Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia ikut merasakan dampak dari
pencemaran udara yang berasal dari kendaraan dan industri.
Tingkat pencemaran udara di Kota Makassar mengalami peningkatan
berdasarkan data dari Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer LAPAN. Hasil
pemantauan LAPAN menunjukkan bahwa kondisi atmosfer lingkungan dan udara
di Kota Makassar semakin menurun kualitasnya. Penyumbang polusi udara
tertinggi di Kota Makassar yaitu pada emisi transportasi karena diakibatkan oleh
laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi. Sebagian besar
kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat
perawatan yang kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan
kualitas kurang baik. (Ronalyw, 2013)
Peningkatan kendaraan di Kota Makassar mengalami peningkatan setiap
tahunnya terutama kendaraan bermotor. Menurut BPS (2007), jumlah kendaraan
bermotor di kota Makassar pada tahun 2007 sebanyak 660.000 unit dan setiap
tahunnya bertambah sekitar 16%. Sehingga diperkirakan pada tahun 2008 ini
meningkat sebesar 871.200 unit belum termasuk kendaraan yang berasal dari luar.
Selain itu, data dari Dinas Perhubungan Kota Makassar (2009) menunjukkan tren
peningkatan jumlah kendaraan bermotor, pada tahun 2006 tercatat 296.931 unit,
tahun 2007 tercatat 319.038 unit dan pada tahun 2008 tercatat 360.122 unit
kendaraan.
Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan konsumsi energi di kota-
kota, jika tidak dikendalikan, akan memperparah pencemaran udara, kemacetan,
5
dan dampak perubahan iklim yang menimbulkan kerugian kesehatan,
produktivitas dan ekonomi. Bahkan menurut Kusmaningrum dan Gunawan (2008),
transportasi dikota-kota besar merupakan sumber pencemaran udara yang
terbesar, dan diperkirakan berkisar 70% pencemaran udara diperkotaan
disebabkan oleh aktivitas kendaraan bemotor.
Pertambahan kendaraan bermotor sangat mempengaruhi kualitas udara di
di Kota Makassar. Sebuah penelitian kualitas udara tahun 2009 pada beberapa titik
(pemukiman, kawasan industri, daerah padat lalu lintas, serta peruntukan lain yang
telah ditetapkan) di wilayah Kota Makassar, menunjukkan bahwa aktivitas lalu
lintas dan industri merupakan sumber pencemar udara di kota Makassar.
(Susilawaty, 2009)
Selain itu, hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan oleh
BLHD Sulsel pada tahun 2011 menunjukkan bahwa kualitas udara Kota Makassar
paling tercemar di antara semua kabupaten dan kota di Sulsel. Pemantauan
tersebut dilakukan di tiga titik yaitu roadside, permukiman, dan terminal/pasar
pada tujuh kota yang dipantau yaitu Makassar, Maros, Gowa, Bulukumba, Bone,
Parepare, dan Palopo. Di antara tujuh kota ini, Makassar dan Palopo sudah masuk
kategori tercemar sedangkan Kota Parepare berpotensi tercemar. (Anonim, 2011)
Kualitas udara di Kota Makassar dipengaruhi oleh pertambahan kendaraan
dapat dilihat pada data Kementerian Lingkungan Hidup tentang kinerja lalu lintas
pada tahun 2012. Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Makassar ternasuk
kelompok kota yang termacet dan volume kendaraan yang padat. Selain itu pada
tahun 2012, konsentrasi CO Kota Makassar sebesar 4,2 g/m3. Adapun konsentrasiμ
NO2 sebesar 130 g/m3 hampir mendekati nilai baku mutu sebesar 150 g/m3.μ μ
Bahkan konsentarasi NO2 pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan konsentarasi
NO2 pada tahun 2011 maka terlihat terjadi peningkatan yang drastis yaitu dari 50
g/m3 (2012) menjadi 130 g/m3. (Kemen LH, 2012)μ μ
Dapat disuimpulkan bahwa kualitas udara di Kota Makassar mengalami
penurunan dengan meningkatnya aktivitas transportasi dan industri. Ketika
kondisi ini tidak ditangani dengan cepat maka beberapa tahun ke depan kualitas
udara Kota Makassar akan semakin memburuk. Ditambah kebijakan pemerintah
Kota Makassar yang ingin menjadikan Kota Makassar sebagai Kota Dunia maka
tentu akan memberikan pengaruhi terhadap kualitas lingkungan kedepannya.
6
B. Mekanisme Penyusunan Rencana Program
Dalam manajemen program kesehatan lingkungan, perencanaan program
merupakan awal dari suatu proses manajemen. Fungsi perencanaan lingkungan
merupakan hal terpenting dalam manajemen kesehatan lingkungan, oleh karena itu
fungsi ini akan menentukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan
lingkungan merupakan landasan dasar dari fungsi manajemen kesehatan
lingkungan secara keseluruhan. Tanpa ada fungsi perencanaan tidak mungkin
fungsi manajemen lainnya akan dapat dilaksanakan dengan baik. Perencanaan
manajerial akan memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap semua
pekerjaan yang akan dijalankan, siapa yang akan melakukan dan kapan akan
dilakukan. Perencanaan merupakan tuntunan terhadap proses pencapaian tujuan
secara efisien dan efektif. (Daud, A. 2008)
Manajemen suatu program kesehatan lingkungan ditujukan dan diarahkan
demi tercapainya visi misi suatu institusi berbasis penyelesaian masalah
lingkungan dan dampaknya. Untuk itu, dalam menyusun suatu rencana haruslah
berbasis masalah yang ada pada suatu wilayah. Dalam hal penyelesaian masalah
pencemaran udara dibutuhkan suatu rencana program, agar proses perumusan
rencana program ini berjalan efektif dan membuahkan hasil yang maksimal, perlu
dibentuk tim khusus perumus rencana tersebut. Tidak semua pegawai perlu
terlibat dalam penyusunan, namun terbatas pada orang-orang yang dianggap ahli
dan memiliki peranan besar dalam pelaksanaan program tersebut.
Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengawasan dan pemantauan
kualitas lingkungan suatu wilayah, program BLHD Kota Makassar seringkali
menjadi acuan bagi UPT dibawahnya maupun bagi institusi lainnya dalam
melakukan intervensi terkait perbaikan kualitas lingkungan. Salah satu tupoksi
utama BLHD Kota Makassar adalah penyusunan rencana dan program
pengendalian, pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan (Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009). Dalam Struktur Organisasi BLHD
Kota Makassar (Gambar1), dapat dilihat bahwa bidang yang secara khusus
menangani pencemaran udara belum ada, namun masih berada dalam lingkup sub
bidang pengendalian pencemaran air, udara dan tanah, yang bertanggung jawab
7
untuk memberikan laporan terkait tingkat pencemaran serta kapasitas daya
dukung lingkungan. Untuk bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran,
khususnya terkait pencemaran udara laporan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan
(EKUP) merupakan salah satu acuan untuk menetapkan program-program yang
memberikan konstribusi bagi terciptanya udara bersih dan sehat.
Dalam penyusunan rencana program baik itu RencanaStrategis (5 tahun)
maupun Rencana Kerja (1 tahun) mempunyai keterkaitan langsung dengan
dokumen perencanaan lainnya. Seluruh dokumen pembangunan daerah pada
dasarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dari tingkat
kebijakan, rencana kerja dan penganggaran. RPJMD ditetapkan berdasakan
peraturan daerah yang berfungsi sebagai pedoman bagi semua Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD)dan merupakan bahan utama dalam menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu resntra dan renja juga harus
searah atau tidak bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP,
RPJM, RTRW dan RKPD sebagai pedoman rancangan rencana kerja SKPD dan
pedoman dalam menyusun RAPBD. Sekaitan dengan itu maka RKPD merupakan
pedoman dalam menyusun Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Prioritas
Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan APBD. Penyusunan
program kerja secara tegas juga dinyatakan dalamUndang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Alur Perencanaan
Program Daerah dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3.
Adapun Program & Rencana Strategis BLHD Kota Makassar adalah sebagai berikut :
Program Rencana Strategis 2014-2019 BLH Kota Makassar
1. Pengawasandan Pemantauan Kualitas Lingkungan
a. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan
wilayah pesisir
b. Pengawasanpengelolaan B3 danLimbah B3
c. Pengawasan dan pengujian kualitas lingkungan hidup pada badan air
(sungai,danau, laut, kanal)
d. Pengawasan dan pengujian emisi udarac erobong
e. Monitoring perlindungan DAS Tallo
f. Monitoring pengelolaan dan pendayagunaa nairtanah
8
g. Monitoring dan evaluasi perlindungan keanekaragaman hayati laut
h. Monitoring dan evaluasi kondisi RTH
i. Pemantauan dan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.
j. Pemantauan kerusakan biomassa
k. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
2. PengkajiandanPengembangan Data/InformasiLingkunganHidup
a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
b. Status LingkunganHidup Daerah (SLHD)
c. Data Potensi LB3
d. Data Bank Sampah
e. Profil Kehati
f. Profil TutupanVegetasi
g. Data Non FisikAdipura
h. Data Potensi AirTanah
3. Pelayanan Masyarakat
a. Pos Pengaduan
b. Administrasi Perizinan (Izin Lingkungan, IPLC,TPS LB3, SIPA)
4. Pembinaan
a. Sekolah Adiwiyata
b. Kampung Proklim
c. Eco-Office
d. Eco-Creative
e. Pelatihan Pembibitan/Nursery
5. Konservasi, Rehabilitasi danPemulihan SDA
a. Penembangan sumur resapan biopori
b. Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove
6. Pengendalian Polusi
a. Pengujian emisi kendaraan bermotor
b. Pengujian limbah cair
c. Pengujian kualitas udara ambien
9
Gambar1.StrukturOrganisasi BLHD Kota Makassar
(BerdasarkanPerda Kota Makassar No. 3 Tahun 2009)
10
UPTUPT
SEKRETARIATSEKRETARIATKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONALKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIANKEUANGAN SUBBBAGIAN
PERLENGAPAN
SUBBBAGIAN PERLENGAPAN
BIDANGTATA LINGKUNGAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN
BIDANGTATA LINGKUNGAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN
BIDANGPENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN
BIDANGPENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN
BIDANGPEMULIHAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SDA
BIDANGPEMULIHAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SDA
BIDANGPENGEMBANGAN KAPASITAS &
PARTISIPASI MASYARAKAT
BIDANGPENGEMBANGAN KAPASITAS &
PARTISIPASI MASYARAKAT
SUBBIDANGANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN
SUBBIDANGANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN
SUBBIDANGPENAATAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN
SUBBIDANGPENAATAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN
SUBBIDANGPENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR, UDARA DAN TANAH
SUBBIDANGPENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR, UDARA DAN TANAH
SUBBIDANGPENGAWASAN LIMBAH B3
DAN DOMESTIK
SUBBIDANGPENGAWASAN LIMBAH B3
DAN DOMESTIK
SUBBIDANGPEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN WIL.PESISIR
SUBBIDANGPEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN WIL.PESISIR
SUBBIDANGKONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM
SUBBIDANGKONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM
SUBBIDANGPENGEMBANGAN KAPASITAS
MASYARAKAT
SUBBIDANGPENGEMBANGAN KAPASITAS
MASYARAKAT
SUBBIDANGPEMBINAAN PARTISIPASI
MASYARAKAT &KEMITRAAN
SUBBIDANGPEMBINAAN PARTISIPASI
MASYARAKAT &KEMITRAAN
KEPALA BADANKEPALA BADAN
Renstra SKPD
20 Tahun
5 Tahun
RPJP Nasional
RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah
Renja-SKPD
Pedoman Dijabarkan
PedomanPenyusunan RAPD
Dijabarkan
DiperhatikanDiacu
Pedoman
1 Tahun
1 Tahun
Pedoman
Pedoman
5 Tahun
Diacu
RPJM Nasional RKP
Gambar2.AlurPerencanaanProgram Daerah MenurutUU Nomor 25 Tahun 2004
11
Gambar 3. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan BLHD
12
BAB IIIPENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Penyumbang polusi udara tertinggi di Kota Makassar yaitu pada emisi transportasi
karena diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang
tingg dengan konsentrasi CO sebesar 4,2 g/m3μ , NO2 sebesar 130 g/mμ .
2. Perencanaan pengendalian kualitas udara dilakukan dengan mengacu Pada RPJP dan
RPJM Nasional, RKP, RPJP, dan RPJM Daerah. Kemudian SKPD (BLHD Kota Makassar)
menyusun sebuah perencenanaan mengenai pengendaliann pencemaran udara di
tingkat kota makassar. Tidak ada unit/ bidang khusus dalam stuktur organisasi BLHD
Kota Makassar yang menangani masalah pengendalian pencemaran udara
B. SARAN
1. Perlu dilakukan Pengukuran secara berkala untuk memantau kualtias udara
kota Makassar
2. Perlu disusun program kebijakan untuk menilai pencemaran udara di Kota
Makassar dari sector lain seperti industry dan sebagainya
3. Perlu dilakukan analisis risiko kepada mengenai dampak yang terjadi pada
kesehatan penduduk Kota Makassar.
13
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2011. Udara Makassar Paling Tercemar di Sulsel.(Online). http://orbit99news.blogspot.com/2011/12/udara-makassar-paling-tercemar-di.html. [diakses pada tanggal 8 Desember 2014]
BadanLingkunganHidup Daerah. 2014. RencanaStrategisBadanLingkunganHidup Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019.
Chandra, B. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta : EGC.
Daud, Anwar. 2008. Modul Pembelajaran Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan. Jurusan Kesehatan Lingkungan FKM-UNHAS
Halide, J. 2014. Pertumbuhan Kota Picu Pencemaran Udara. http://daerah.sindonews.com/read/871717/25/pertumbuhan-kota-picu-pencemaran-udara-1402305138 [online] diakses 8 Desember 2014 .
Kemen LH. 2012. Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan 2012.
Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan. http://www.menlh.go.id/DATA/evaluasi_kota_2012.pdf diakses 8 Desember 2014
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar
Ronalyw. 2013. Kualitas Udara Makassar Meprihatinkan.(Online) http://beritakotamakassar.com/Arsip/index.php?option=com_content&view=article&id=5599:-kualitas-udara-makassar-meprihatinkan. [diakses pada tanggal 8 Desember 2014]
Susilawaty, Andi. 2009. Analisis Kualitas Udara Ambient Kota Makassar. Jurnal Kesehatan Volume II No. 4
Susilawaty, A. 2009. Analisis Kualitas Udara Ambient Kota Makassar. Jurnal kesehatan Vol. II Nomor 4. http://www.uin-alauddin.ac.id/download-9.%20A.%20Susilawaty.pdf diakses 8 Desember 2014.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
14
Recommended