8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
1/21
Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman
Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
(Studi Kasus Pada RSUD A. W. Sjahranie Di Samarinda)
Sary Erva Rahayu ([email protected])
Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman
Agus Iwan Kesuma
Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman
Zaki Fakhroni
Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan RSUD A.W. Sjahranie diSamarinda dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang PedomanAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Alat analisis yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang PedomanAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, yaitu dengan cara membandingkan perlakuanakuntansi (pengakuan, pengukuran dan penyajian) untuk laporan keuangan yang dibuat oleh RSUD A.W.Sjahranie dan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008. dan hasil
penelitian yang dilakukan terhadap laporan keuangan RSUD A.W. Sjahranie, ditemukan bahwa masih ada beberapa kekeliruan mengenai pengakuan, pengukuran dan panyajian yang terjadi atau tidak sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, yaitu tidak melakukan klasifikasi biaya secara tepat,
menyajikan akun kas yang dibatasi penggunaanya kedalam golongan aktiva lain-lain di dalam neraca, kelirudalam melakukan pencatatan pengakuan penyusutan dan perolehan aktiva tetap serta adanya jasa giro dari danakelolaan yang bukan hak rumah sakit tetapi justru diakui sebagai pendapatan bunga.
Kata Kunci: Pengakuan, Pengukuran, Penyajian
ABSTRACT
This study purposed to analyze the financial statements of Hospital AW Sjahranie in Samarinda with reference
to the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008 on Accounting and Financial Reporting Guidelines
for Public Service.
The analysis tools is the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008 on Accounting and Financial
Reporting Guidelines for Public Service, by comparing the accounting treatment (recognition, measurement and
presentation) to the financial statements that were made by the hospital AW Sjahranie and financial statements
by the Minister of Finance No. 76/PMK.05/2008. and the results of a study of the financial statements of
Hospital AW Sjahranie, it was found that there was some confusion regarding the recognition, measurement and
presentation happens or not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 76/PMK.05/2008,
that does not do proper classification of costs, presents a restricted cash account into other asset classes in the
balance sheet, erred in doing recording the recognition of depreciation and acquisition of fixed assets and the
current account of the managed fund that is not owned by hospital but it is recognized as interest income.
Keyword: Recognition, Measurement, Presentation
I.
Pendahuluan
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
2/21
1
A. Latar Belakang
Istilah Badan Layanan Umum muncul setelah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditetapkan sesuai dengan semangat
reformasi dan otonomi daerah. Misi reformasi keuangan ditujukan pada akuntabilitas dan
transparansi keuangan yang profesional. Sesuai dengan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan:“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktifitas”.
Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1
angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan
Umum.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum, tujuan Badan Layanan Umum adalah meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip
ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
Dengan penetapan Rumah Sakit Pemerintah menjadi Badan Layanan Umum
diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sebagai tahap awal
Pemerintah menetapkan 13 (tiga belas) Rumah Sakit Yang Statusnya Perusahaan Jawatan
(Perjan) menjadi Badan Layanan Umum, yaitu: enam Rumah Sakit di Jakarta (RSCM, RS
Fatmawati, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Anak dan
Bersalin Harapan Kita, RS Kangker Dharmais) dan masing-masing satu Rumah Sakit di
Bandung (RS Dr. Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr. Kariadi), di Yogyakarta (RS Dr.
Sarjito), di Denpasar (RS Sanglah), di Makasar (RS Dr. Wahidin Sudirohusodo), di Padang(RS Dr. M. Djamil), dan RS Dr. Mohammad Hoesin di Palembang. Saat ini sebagian besar
rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam bentuk Badan Layanan Umum, salah
satunya adalah RSUD A. W. Sjahranie di Samarinda yang telah ditetapkan sebagai Badan
Layanan Umum Daerah Sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K:225/2008Tanggal 1 Januari 2008.
Dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yangmengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,maka perlu diatur ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum. Berdasarkan pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008.Pada pasal 17 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa
Badan Layanan Umum harus mengembangkan dan menetapkan sistem akuntansi keuangan
sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan tersebut paling lambat 2 (dua) tahun setelah
badan layanan umum ditetapkan. Mengacu dari ketentuan tersebut, maka dalam kurun waktu
yang telah berjalan selama 4 (empat) tahun, maka peneliti tertarik untuk meneliti sudah sejauh
manakah RSUD A. W. Sjahranie menerapkan peraturan sebagaimana yang ditetapkan demi
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi atas laporan keuangan yang nantinya akan
dipublikasikan.
B. Rumusan Masalah
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
3/21
2
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka dapat
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Apakah Penyajian Laporan Keuangan
RSUD A.W. Sjahranie di Samarinda telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.05.2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum.
C. Tujuan
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan laporan keuanganRSUD A. W. Sjahranie di Samarinda dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum.
II. Timjauan Teoritis
A. Dasar Teori
Menurut Sutrisno (2007:9) “Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses
akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni Neraca dan Laporan Laba Rugi”.
Menurut Horngren dan Harrison (2007:5) mendefinisikan Laporan Keuangan sebagai
berikut: “ Financial statement is the document that report on a bussines in monetary amounts, providing information to help people make informed business decisions”.
Maksudnya laporan keuangan adalah dokumen yang melaporkan kegiatan bisnisdalam moneter, menyediakan informasi untuk membantu orang-orang membuat keputusan
bisnis.Menurut Kasmir (2011:7) Laporan Keuangan adalah “Laporan yang menunjukan
kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Tujuan
pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2011:10), yaitu:
1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya dan jenis biaya yangdikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva,
pasiva, dan modal perusahaan.6. Memberikan informasi tentang kinerja menajemen perusahaan dalam suatu periode.7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan
Pengertian Badan Layanan Umum diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: Badan Layanan Umum adalah
instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuantungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktifitas. Tujuan Badan Layanan Umum adalah meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsipekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat, artinya berdasarkan
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
4/21
3
kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengendalian dan pertanggungjawaban. Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.05/2008. Dan landasan hukum yang terkait dengan Perundang-Undangan Badan
Layanan Umum adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
No.66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 4400);4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi DanPelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Sistem akuntansi yang harus dikembangkan oleh Badan Layanan Umum berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 adalah1. Sistem Akuntansi Keuangan
Sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum (General Purpose). Tujuan laporan keuangan adalah:
Akuntabilitas, Manajemen, dan Transparansi.
2. Sistem Akuntansi Aset TetapSistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset
tetap milik BLU ataupun bukan milik BLU tetapi berada dalam pengelolaan BLU.
3. Sistem Akuntansi BiayaBLU mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi tentangharga pokok produksi, biaya satuan (Unit Cost) per unit layanan, dan evaluasi varian.
Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan
keputusan, dan perhitungan tarif layanan.
Sedangkan Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum adalah:
1. Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasionala. LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLU secara
tersanding yang menunjukan tingkat pencapaian target yang telah disepakati dalamdokumen pelaksanaan anggaran.
b. Laporan operasional menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber,
alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. Laporanoperasional antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit.
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
5/21
4
2. NeracaTujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU
meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu
3. Laporan Arus KasTujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dansetara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan.
4. Catatan atas Laporan KeuanganTujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisisatas informasi yang ada di LRA/Laporan operasional. Neraca, laporan arus kas, dan
informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU.
B. Rerangka Pikir dari penelitian ini adalah:
Gambar 2.1 Rerangka Pikir Penelitian
III. Metode Penelitian
A. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:1. Neraca per 31 Desember 20112. Laporan Aktivitas tahun 20113. Laporan Arus Kas tahun 2011
4. Catatan atas Laporan Keuangan5. Daftar Suku Bunga Giro Bank Kaltim
Perusahaan:
Laporan Keuangan Yang Dibuat
RSUD A.W.Sjahranie
Konsep Teoritis:
Laporan Keuangan MenurutPeraturan Menteri Keuangan
No.76/PMK.05/2008
Rumusan Masalah:
Apakah Penyajian Laporan Keuangan RSUD A.W. Sjahranie di Samarinda telahsesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentangPedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Alat Analisis:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang PedomanAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Hasil Penelitian
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
6/21
5
B. Jangkauan Penelitian
Jangkauan Penelitian ini adalah Laporan Keuangan RSUD A. W. Sjahranie yang
berlokasi di Jalan Dr. Soetomo untuk tahun 2011, laporan keuangan tersebut terdiri atas
neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Dan Laporan Keuangan tahun 2010dilampirkan hanya sebagai data pendukung dalam penelitian ini.
C. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitan Lapangan ( Field Work Research)Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, melakukan
wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait serta mengumpulkan data denganmenggunakan arsip dari perusahaan.
2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research)
Yaitu pengumpulan data melalui buku-buku, mempelajari dan mengutip beberapa konsepteori dari literatur-literatur serta sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan
penulisan ini.
D. Alat Analisis
Untuk Menganalisa permasalahan yang ada maka alat analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi (pengakuan,
pengukuran dan penyajian) untuk laporan keuangan yang dibuat oleh RSUD A.W. Sjahranie
dan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Analisis
Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi (pengakuan,
pengukuran dan penyajian) untuk laporan keuangan yang dibuat oleh RSUD A.W. Sjahranie
dan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yang diperoleh
dari hasil observasi (penelitian secara langsung) dan wawancara terhadap Kabag Akuntansidan Verifikasi serta beberapa Staf Akuntansi RSUD A.W. Sjahranie yaitu:
Tabel 4.1 Perbandingan Perlakuan Akuntansi (Pengakuan, Pengukuran dan
Penyajian) Menurut RSUD A.W. Sjahranie dan Menurut Peraturan MenteriKeuangan Nomor 76/PMK.05/2008.
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
7/21
6
No.1
RSUD A.W Sjahranie
Menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.05/2008 Sesuai
Tidak
Sesuai
Akuntansi Pendapatan
Pendapatan Usaha Jasa LayananPendapatan usaha jasa layanan diperoleh
sebagai imbalan atas jasa/barang yang
diserahkan kepada masyarakat. Diakui pada
saat RSUD menerima pembayaran secara
tunai atas jasa/barang yang diserahkan.
Diakui pada saat diterima atau hak untuk
menagih timbul sehubungan dengan
barang/jasa yang diserahkan dan diukur
berdasarkan nilai wajar imbalan yang
diterima.
Pendapatan APBN/APBD
Diakui dan dicatat setelah diterimanya
tembusan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dan dana tersebut ditransfer
kerekening yang dimiliki RSUD.
Diakui pada saat pengeluaran belanja
dipertanggungjawabkan dengan terbitnya
SP2D dan diukur sebesar nilai pengeluaran bruto pada SPM.
Pendapatan usaha lainnyaa. Pembakaran Sampah Medis, Parkir, PKL
(praktek kerja lapangan) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh RSUD
dari pihak ketiga dan diakui pada saatRSUD menerima pembayaran tunai dari
jasa yang diberikan.
b. Pendapatan Sewa FasilitasPendapatan sewa fasilitas adalah
pendapatan yang diterima dari pihak ketiga
atas penyewaan tempat yang digunakan
untuk menjalankan usaha, contohnya:
CFC, rumah makan, toko roti dan lainnya.
Dalam hal pembayaran pihak ketiga telah
melakukan perjanjian terlebih dahulu
dengan pihak RSUD yaitu pembayaranakan dilakukan dimuka untuk sewa selama
satu tahun, pembayaran yang dilakukan
oleh pihak ketiga langsung diakui sebagai
pendapatan sewa fasilitas oleh pihakRSUD.
c. Pendapatan BungaAdanya pengakuan pendapatan bunga yang
diperoleh dari Uang Muka Titipan Pasien.
Diakui pada saat diterima atau hak untuk
menagih timbul sehubungan dengan barang/jasa yang diserahkan dan diukur
berdasarkan nilai wajar imbalan yangditerima.
Seharusnya Pembayaran yang diterima
RSUD tidak dapat langsung diakui sebagai
pendapatan sewa fasilitas karena RSUD
belum memberikan jasa penyewaan secara
keseluruhan, tetapi terlebih dahulu diakui
sebagai pendapatan sewa diterima dimuka
yang dicatat sebagai kewajiban RSUD, dan
akan diakui sebagai pendapatan sewafasilitas pada saat jasa penyewaan
terealisasi.
masing-masing dana harus memiliki
rekening tersendiri, yang terbagi menjadi
rekening pengelolaan kas BLU,
No.2
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
8/21
7
RSUD A.W Sjahranie
Menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.05/2008Sesuai
Tidak
Sesuai
Uang Muka Titipan Pasien adalah sejumlah
uang yang diberikan oleh calon pasien
ketika akan melakukan perawatan, dalamhal penyimpanan RSUD menggabungkan
uang muka titipan pasien ini kedalam
rekening dana operasional (rekening untuk
menampung pendapatan yang telah menjadihak BLU/ RSUD), sehingga mengakibatkan
munculnya pendapatan jasa giro darisimpanan uang muka titipan pasien tersebut
yang diakui oleh pihak RSUD sebagai pendapatan.
rekening dana kelolaan (rekening untuk
menampung dana yang belum menjadi
hak BLU) dan rekening operasional(rekening untuk menampung pendapatan
yang telah menjadi hak BLU). Uang
muka titipan pasien dapat
diklasifikasikan kedalam dana kelolaan(dana yang belum menjadi hak
BLU/rumah sakit) karena merupakankewajiban atau hutang RSUD kepada
pasien, sehingga penyimpanannya tidakdapat digabungkan kedalam rekening
dana operasional (rekening untuk
menampung pendapatan yang telahmenjadi hak rumah sakit) dan pendapatan
jasa giro yang terjadi tidak boleh diakui
sebagai pendapatan.
1 Pendapatan Lain-Laina. Pendapatan kegiatan rumah sakit
Adalah pendapatan yang tidak
berhubungan secara langsung dengan
tugas dan fungsi RSUD dan diakui pada
saat RSUD menerima kas atas kegiatan
yang dilakukan.
b. Penurunan Penyisihan Kerugian Piutang.Penurunan penyisihan kerugian piutang
ini terjadi karena tercapainya target dalam
penagihan piutang sehingga terjadi
penurunan nilai penyisihan kerugian
piutang dan diakui sebagai pendapatan.
Diakui pada saat diterima atau hak untuk
menagih timbul sehubungan dengan
adanya barang/jasa yang diserahkan
kepada masyarakat.
Diakui sebagai pengurangan biaya penyisihan kerugian piutang.
Seluruh pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan aktivitas untuk setiap jenis
pendapatan.
Pendapatan disajikan secara terpisah padalaporan keuangan untuk setiap jenis
pendapatan
Akuntansi Biaya
Biaya LayananBiaya layanan adalah biaya yang terkait
langsung dengan kegiatan pelayanan kepadamasyarakat meliputi biaya pegawai, biaya
bahan, dan biaya layanan yang diakui setiap
periode dimana pengeluaran biaya itu terjadi.
Diakui pada saat terjadinya penurunan
manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau
peningkatan kewajiban dan dapar diukur
dengan andal serta diukur berdasarkan
jumlah kas yang dibayarkan pada periode
berjalan
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
9/21
8
No.3
RSUD A.W Sjahranie Menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.05/2008
Sesuai Tidak
Sesuai
Biaya Administrasi dan UmumBiaya administrasi dan umum adalah biaya
yang tidak terkait dengan kegiatan pelayanankepada masyarakat meliputi biaya pegawai,
biaya administrasi Kantor, biaya
pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya
pengembangan dan biaya penyisihan kerugian
piutang yang diakui setiap periode dimana
pengeluaran biaya itu terjadi. Tetapi:
1 Biaya Pegawai Tidak ada pengklasifikasian secara tepat
antara biaya pegawai yang termasukgolongan biaya layanan dengan biaya
pegawai yang termasuk kedalam golongan
biaya administrasi dan umum.
2 Biaya Penyusutan Aktiva TetapDiakui dan disajikan pada kelompok biaya
administrasi dan umum dalam laporanaktivitas.
3 Biaya Penyisihan Piutang Usaha
Pada tahun 2010 RSUD telah melakukan penyisihan kerugian piutang dan telah
dibiayakan seluruhnya pada tahun 2010,
dan pada tahun 2011 telah terjadi
penurunan penyisihan kerugian piutang
karena tercapainya target penagihan
piutang yang diakui sebagai pendapatan
lain-lain.
4 Biaya ModalTidak mengakui adanya biaya modal
karena untuk perolehan aset tetap RSUD
melakukan pencatatan berdasarkan SAK(Standar Akuntansi Keuangan).
Diakui pada saat terjadinya penurunan
manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau
peningkatan kewajiban dan dapar diukur
dengan andal serta diukur berdasarkan
jumlah kas yang dibayarkan pada periode
berjalan.
Harus ada pengklasifikasian secara tepat
antara Biaya Layanan dengan BiayaAdministrasi dan Umum.
Tidak diakui dan tidak disajikan dalam
laporan aktivitas.
Diakui sebagai pengurangan biaya penyisihan kerugian piutang yang telah
dibiayakan pada tahun 2010, sehingga
mengakibatkan biaya penyisihan
kerugian piutang pada laporan aktivitas
tahun 2011 bersaldo kredit.
Untuk perolehan aset tetap dicatat dengan
mengacu pada SAP (Standar Akuntansi
Pemerintahan) No.7 sehingga akanmemunculkan akun biaya modal.
Biaya Lain-LainBiaya lain-lain merupakan biaya yang
berkaitan dengan kegiatan penyimpanan
dibank meliputi:
Diakui pada saat terjadinya penurunan
manfaat ekonomi masa depan yang
berkaitan dengan penurunan aset atau
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
10/21
9
No.4
RSUD A.W Sjahranie
Menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.05/2008Sesuai
Tidak
Sesuai
biaya pajak bunga dan biaya administrasi
bank yang diakui setiap periode dimana pengeluaran biaya itu terjadi.
peningkatan kewajiban dan dapar diukur
dengan andal serta diukur berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan pada periode
berjalan.
Seluruh biaya Disajikan pada laporan aktivitas
dan terpisah untuk masing-masing biaya..
Disajikan pada laporan keuangan dan
terpisah untuk setiap jenis biaya
Akuntansi AsetKas dan Setara Kas
Diakui pada saat RSUD menerima
pembayaran secara tunai atas jasa/barangyang diberikan kepada pasien maupun pihak
ketiga.
Diakui pada saat diterima dan berkurang
pada saat digunakan serta diukur berdasarkan nilai nominal pada saat
diterima atau dikeluarkan.
Piutang Usaha
Diakui pada saat pasien telah selesai
melakukan perawatan, tetapi RSUD belum
menerima pembayaran dari penyerahan jasa
yang diberikan kepada pasien tersebut, dan
akan berkurang pada saat pasien melakukan
pembayaran.
Diakui pada saat barang atau jasa
diserahkan, tetapi belum menerima
pembayaran dari penyerahan tersebut dan
berkurang pada saat dilakukan
pembayaran atau penghapusan. Piutang
usaha diukur sebesar nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value)setelah memperhitungkan nilai
penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan Kerugian Piutang
Dibuat untuk mengantisipasi terjadinya
kerugian atas piutang yang tidak tertagih. Dan
dibentuk sebesar nilai piutang yang
diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan
daftar umur piutang, kecuali bagi tagihan
kepada seluruh instansi pemerintah atau badan
lain yang mesah eksis lembaganya.
Dibentuk sebesar nilai piutang yang
diperkirakan tidak dapat ditagih
berdasarkan daftar umur piutang.
Persediaan
Gudang Farmasi adalah tempat penyimpanan
seluruh obat-obatan dan alat-alat kesehatan
yang nantinya akan didistribusikan
kebeberapa depo obat,
Persediaan diakui pada saat barang
diterima atau dihasilkan dan berkurang
pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan
rusak.
Gudang
Farmasi
Depo
ObatRuangan
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
11/21
10
No. 5
RSUD A.W Sjahranie
Menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.05/2008Sesuai
Tidak
Sesuai
yang ada di rumah sakit diantaranya depoIGD (Instalasi Gawat Darurat), depo paviliun
teratai, depo rawat inap, depo rawat jalan,
anastesi, poliklinik, dan ruang perawatan. Dan
nantinya semua keperluan obat-obatandimasing-masing ruangan pasien dirawat
dapat diambil langsung ke depo obat berdasarkan resep yang telah diberikan. Dari
depo obat ini semua obat (dalam bentuk tabletdan cairan) atau alat kesehatan yang keluar
langsung dibiayakan seluruhnya dan tidak
dilakukan perhitungan kembali apakah obattersebut telah terpakai seluruhnya atau masih
tersisa khususnya obat-obatan dalam bentuk
cairan dan metode yang digunakan adalah
FIFO.
Artinya ada sebagian obat-obatan yangtidak bisa dibiayakan seluruhnya
khususnya untuk obat-obatan dalam
bentuk cairan yang tidak habis dalam
sekali pakai saja, metode yang dapatdigunakan dalam perhitungan persediaan
adalah FIFO, LIFO dan Rata-ratatertimbang.
.
Aset Tetap dan Penyusutan
Adanya perolehan aset tetap (Tanah, Gedung
dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan
dan Jaringan, aset tetap lainya) pada tahun
2011, yang diakui dan dicatat berdasarkan
SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Danmetode peyusutan yang digunakan adalah
garis lurus.
Dicatat dengan mengacu pada SAP
(Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7,
dengan menggunakan jurnal kololari.
Dan metode penyusutan yang dapat
digunakan antara lain garis lurus, saldomenurun ganda, dan metode unit
produksi.
Aset Lain-Lain1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya
Kas yang Dibatasi Penggunaannyamerupakan transfer dana jamkesmas dari
pemerintah pusat yang digunakan untuk
menjamin masyarakat yang kurangmampu pada saat melakukan perawatan.
Didalam neraca Akun Kas yang dibatasi
penggunaannya disajikan pada kelompok
aktiva lain-lain.2. Aset tetap non produktif
Merupakan saldo dari aset tetap yang tidak
dapat digunakan untuk kegiatan
operasional karena rusak total dan sedang
diusulkan untuk dihapuskan serta aset
tetap APBN tahun 2004, 2006 dan 2007
yang dialihkan ke aset lainnya
Disajikan pada kelompok aset lanca
Diakui apabila Kemungkinan besar BLU
akan memperoleh manfaat ekonomis masa
depan, Biaya perolehan aset tersebut dapat
diukur dengan andal. Pada saat hak
kepemilikan dan/atau penguasaan aset
tersebut berpindah kepada BLU. Dan
diukur sebesar biaya perolehan yangdikeluarkan.
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
12/21
11
RSUD A.W Sjahranie
Menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.05/2008
Sesuai
Tidak
Sesuai
Akuntansi Kewajiban
Kewajiban jangka pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan
kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau
jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah
tanggal neraca terbagi menjadi:
1. Hutang Usaha.Hutang usaha adalah kewajiban yang
timbul dari kegiatan operasional RSUD
misalnya: hutang biaya yang timbul dari pembelian obat-obatan, pembelian ATK
dan lain-lain. Diakui pada saat RSUDmenerima barang/jasa tetapi RSUD belum
melakukan pembayaran atas barang/jasayang diterima.
Diakui pada saat BLU menerima jasa/ hak
atas barang/jasa, tetapi BLU belum
membayar atas barang/jasa yang diterima.Diukur sebesar nilai nominal kewajiban
jangka pendek dan berkurang pada saat
pembayaran.
2. Hutang Jangka Pendek Lainnya. Hutang jangka pendek lainya adalah hutang yang
timbul dari dana yang belum menjadi hak
RSUD meliputi uang muka titipan pasien
dan dana jamkesmas yang ditransfer dari pusat untuk menjamin masyarakat yang
kurang mampu. Diakui pada saat dana
tersebut diterima RSUD tetapi jasa/barang
belum diserahkan kepada pasien.
Diakui pada saat BLU menerima uang
tunai dari pihak ketiga sebagai danakelolaan yang belum bisa diakui sebagai
pendapatan BLU.
Akuntansi EkuitasEkuitas Tidak Terikat
Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupasumber daya ekonomi yang tidak dibatasi
penggunaannya meliputi ekuitas awal (selisih
aset dan kewajiban pada saat pertama kali
RSUD ditetapkan), surplus & defisit tahunlalu (akumulasi surplus & defisit periode
sebelumnya), dan surplus & defisit tahun berjalan (seluruh pendapatan setelah dikurangi
biaya pada tahun berjalan), diakui pada saat
ditetapkannya nilai kekayaan rumah sakit.
Diakui pada saat:ditetapkannya nilai kekayaan rumah
sakit., diterimanya sumbangan/
bantuan yang tidak mengikat,
diterimanya aset tetap dari sumbangan/ bantuan yang tidak mengikat dan
pengalihan ekuitas terikat temporermenjadi ekuitas tidak terikat.
No.6
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
13/21
12
No.7
B. Pembahasan Penelitian
1. Akuntansi PendapatanSetelah melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi,
dan Catatan atas laporan Keuangan RSUD A.W. Sjahranie, ditemukan beberapa hal yang
tidak sesuai dengan akuntansi pendapatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.05/2008. Salah satu pendapatan yang diperoleh RSUD yang tercantumdidalam laporan aktivitas adalah pendapatan sewa fasilitas yaitu pendapatan yang diterima
dari pihak ketiga atas penyewaan tempat yang digunakan untuk menjalankan usaha,contohnya: CFC, rumah makan, toko roti dan lainnya. Dalam hal pembayaran pihak ketiga
telah melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan pihak RSUD yaitu pembayaran akan
dilakukan dimuka untuk sewa selama satu tahun, pembayaran yang dilakukan oleh pihakketiga ini langsung diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas oleh pihak RSUD, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 seharusnya
pembayaran yang diterima RSUD tidak dapat langsung diakui sebagai pendapatan sewafasilitas karena RSUD belum memberikan jasa penyewaan secara keseluruhan, tetapi
terlebih dahulu diakui sebagai pendapatan sewa diterima dimuka yang dicatat sebagai
kewajiban RSUD, dan akan diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas pada saat jasa penyewaan terealisasi. Karena keterbatasan data yang dimiliki peneliti sehingga peneliti
tidak dapat merincikan berapa besar pendapatan sewa fasilitas yang seharusnya terealisasisetiap bulannya dan besarnya pendapatan sewa fasilitas pada tahun 2011 yang seharusnya
diakui, tetapi untuk keperluan penelitian dan untuk memperlihatkan letak kekeliruan yang
terjadi maka peneliti mengasumsikan bahwa jumlah pendapatan sewa fasilitas yangtercantum di laporan aktivitas diperoleh pada tanggal 01 januari 2011, sehingga
pendapatan tersebut harus dibagi 12 bulan untuk mengetahui jumlah yang telah terealisasi
setiap bulannya. Hal ini dilakukan peneliti sebagai bahan masukan yang sangat penting
diketahui RSUD, karena pencatatan yang salah maka akan mempengaruhi pengakuan
pendapatan yang mungkin saja nantinya akan terjadi kelebihan pengakuan pendapatan
sewa fasilitas pada akhir tahun.
Pencatatan atau jurnal penyesuaian yang seharusnya dibuat atas transaksi penyewaan
tersebut adalah:
a. Jurnal untuk menghapus pendapatan sewa fasilitasPendapatan Sewa Fasilitas Rp 71.202.351,00
Kas dan Setara Kas Rp 71.202.351,00
RSUD A.W Sjahranie
Menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.05/2008Sesuai
Tidak
Sesuai
Ekuitas Terikat Temporer
Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupasumber daya ekonomi yang dibatasi
penggunaannya salah satunya adalah danauntuk memperoleh aset tetap. RSUD tidak
mengakui adanya dana yang diinvestasikandalam aset tetap karena pada saat perolehan
aset tetap RSUD mencatatnya berdasarkanSAK (Standar Akuntansi Keuangan).
Dicatat dengan mengacu pada SAP
(Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7sehingga harus memunculkan akun
diinvestasikan dalam aset tetap sebagaiakibat dari perolehan aset tetap.
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
14/21
13
(Mencatat penghapusan pendapatan sewa fasilitas, karena pembayaran atas sewa
fasilitas yang diterima RSUD tidak dapat diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas
tetapi terlebih dahulu diakui sebagai pendapatan sewa diterima dimuka yang dicatat
sebagai kewajiban RSUD dan baru akan diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas
pada saat jasa penyewaan telah terealisasi).
b. Jurnal pada saat penerimaan pembayaran sewa.Kas dan setara kas Rp 71.202.351,00
Pend. Sewa diterima di muka Rp 71.202.351,00
(Mencatat penerimaan atas pembayaran sewa fasilitas selama satu tahun, yang dicatatsebagai kewajiban RSUD).
c. Perhitungan jumlah Pend. Sewa diterima dimuka yang terealisasi sebagai Pend. SewaFasilitas setiap bulannya adalah:Pend. Sewa Fasilitas : 12 Bulan
Rp Rp 71.202.351,00 : 12 Bulan = Rp 5.933.529,25
Jurnal yang harus dibuat untuk mengakui jasa penyewaan yang telah terealisasi setiap
bulannya (januari s/d desember) adalah:
Pend. Sewa diterima dimuka Rp 5.933.529,25
Pend. Sewa fasilitas Rp 5.933.529,25
(Mencatat pendapatan sewa diterima dimuka yang setiap bulannya sudah terealisasi
sebagai pendapatan sewa fasilitas).
Ditemukan juga dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat uang muka titipan
pasien yang disajikan dalam kas dan setara kas sebesar Rp 314.690.180. Uang muka
titipan pasien adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon pasien ketika akan
melakukan perawatan dengan tarif yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit, dalamhal penyimpanan pihak rumah sakit menggabungkan uang titipan pasien ini kedalam
rekening dana operasional yang mengakibatkan munculnya pendapatan jasa giro darisimpanan uang muka titipan pasien tersebut dan diakui oleh pihak rumah sakit.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja,
hendaknya ada pemisahan rekening untuk menampung masing-masing dana yaitu:
1. Rekening Pengelolaan Kas BLU adalah rekening untuk penempatan idle cash yangterkait dengan pengelolaan kas BLU.
2. Rekening Operasional BLU adalah rekening yang dipergunakan untuk menampungseluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU.3. Rekening Dana Kelolaan adalah rekening yang dipergunakan untuk menampung dana
yang tidak dimasukan ke dalam rekening operasional BLU dan rekening pengelolaan
kas BLU, antara lain untuk menampung dana bergulir dan/atau dana yang belum
menjadi hak BLU.
Uang muka titipan pasien dapat diklasifikasikan kedalam dana kelolaan karena merupakan
kewajiban atau hutang rumah sakit kepada pasien artinya dana tersebut belum menjadi
hak rumah sakit sehingga pendapatan jasa giro yang terjadi pun tidak boleh diakui sebagai pendapatan, karena adanya kekeliruan pengakuan pendapatan jasa giro tersebut maka
mengakibatkan terjadinya kelebihan pendapatan bunga yang disajikan dalam laporan
keuangan, untuk itu perlu dibuatkan suatu jurnal penyesuaian untuk mengurangi nilai pendapatan bunga yang telah disajikan, dan dikerenakan keterbatasan data yang dimiliki
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
15/21
14
maka jumlah yang perlu dikeluarkan didasarkan atas tingkat suku bunga giro yang
diperoleh dari hasil wawancara dengan customer service BANK KALTIM yaitu:
Tabel 4.2 Suku Bunga Giro BANK KALTIM.
Suku Bunga Giro BANK KALTIM
> Rp 1.000.000 0,00%
> Rp 1.000.000 – Rp 100.000.000 0,50%> Rp 100.000.000 – Rp 10.000.000.000 1,00%
> Rp 10.000.000.000 – Rp 30.000.000.000 2,00%
> Rp 30.000.000.000 2,25%
Sumber Data: customer service BANK KALTIM KCP. RSUD
A.W.Sjahranie
Karena jumlah giro untuk uang muka titipan pasien sebesar Rp 314.690.180, maka
tingkat suku bunga giro yang digunakan peneliti adalah 1,00%, perhitungan Pendapatan
bunga yang harus dikeluarkan dalam laporan keuangan:
Uang muka titipan pasien x tingkat suku bunga giroRp 314.690.180 x 1,00% = Rp 3.146.901,80
Sehingga Jurnal penyesuaian yang harus dibuat sebagai berikut:
Pendapatan Bunga Dana Operasional Rp 3.146.901,80Pendapatan Bunga Dana Kelolaan Rp 3.146.901,80
(Mencatat pendapatan jasa giro dana kelolaan yang belum menjadi hak BLU, di
catat pada akun hutang jangka pendek lainnya dan akan diakui sebagai pendapatan
bunga pada saat pelayanan kepada pasien terealisasi, bersamaan dengan diakuinya
pendapatan jasa layanan).
Selanjutnya ditemukan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari penurunan
penyisihan kerugian piutang. Menurut rumah sakit penurunan penyisihan kerugian piutangini terjadi karena tercapainya target dalam penagihan piutang sehingga terjadi penurunan
nilai penyisihan kerugian piutang dan diakui sebagai pendapatan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, penurunan penyisihan kerugian piutang
akibat dari tercapainya target penagihan piutang tidak dapat diakui sebagai pendapatan,
tetapi diakui sebagai pengurangan biaya penyisihan kerugian piutang. Dikarenakan
Penyisihan kerugian piutang ini dibentuk pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010maka semua biaya penyisihan kerugian piutang yang terjadi telah dibebankan pada tahun
2010 sehingga mengakibatkan biaya penyisihan kerugian piutang pada tahun 2011 bersaldo kredit. Jurnal penyesuaian yang perlu dibuat yaitu:
a. Jurnal untuk menghapus pendapatan lain-lain
Pendapatan lain-lain Rp 625.711.952,22Penyisihan kerugian piutang Rp 625.711.952,22
(Mencatat penghapusan pendapatan lain-lain, karena penurunan penyisihan kerugian
piutang tidak dapat diakui sebagai pendapatan lain-lain tetapi diakui sebagai biaya
penyisihan kerugian piutang).
b. Jurnal untuk mengakui penurunan penyisihan kerugian piutangPenyisihan kerugian piutang Rp 625.711.952,22
By. Penyisihan kerugian piutang Rp 625.711.952,22
(Mencatat penurunan penyisihan kerugian piutang dengan memunculkan kembali
biaya penyisihan kerugian piutang, Dikarenakan Penyisihan kerugian piutang ini
dibentuk pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010 maka semua biaya
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
16/21
15
penyisihan kerugian piutang yang terjadi telah dibebankan pada tahun 2010 sehingga
mengakibatkan biaya penyisihan kerugian piutang pada tahun 2011 bersaldo kredit).
2. Akuntansi BiayaBerdasarkan hasil wawancara ternyata pihak rumah sakit belum menggolongkan
biaya pegawai berdasarkan klasifikasi yang tepat, mana yang seharusnya digolongkankedalam biaya pegawai yang diklasifikasikan sebagai Biaya Layanan (biaya yang terkait
langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat) dan mana biaya pegawai yang
diklasifikasikan sebagai Biaya Administrasi dan Umum (biaya yang tidak terkait dengan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat), tetapi karena keterbatasan data yang dimiliki peneliti sehingga penelitian terhadap klasifikasi biaya ini tidak dapat dilakukan lebih
lanjut, hal ini hanya sebagai bahan masukan kepada pihak rumah sakit agar lebihmemperhatikan peraturan dan kebijakan yang telah ada sehingga laporan keuangan dapat
disajikan secara tepat dan wajar.Setelah menganalisis rumah sakit juga mengakui adanya biaya penyusutan akibat
dari pembelanjaan aset tetap dan disajikan dalam laporan keuangan, hal ini tidak sesuai
dengan Bagan Akun Standar yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor76/PMK.05/2008.
Perbedaan ini dapat terjadi bukan karena kekeliruan pencatatan rumah sakit tetapi
karena peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sangat tidak tegas hal ini dapat terlihat
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Pasal 2 Angka 1 yang berisi
“Badan Layanan Umum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh
asosiasi profesi akuntansi indonesia sesuai dengan jenis industrinya”, artinya adalah
rumah sakit sebagai badan layanan umum hendaknya mengacu pada SAK (Standar
Akuntansi Keuangan) khususnya dalam pengakuan penyusutan dan hal ini telah dilakukan
oleh pihak rumah sakit. Pencatatan atas pengakuan penyusutan berdasarkan SAK (Standar
Akuntansi Keuangan) adalah:
Biaya Penyusutan Aset Tetap xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxxTetapi disatu sisi pemerintah membuat Bagan Akun Standar yang berisi mengenai
apa saja yang harus tercantum di dalam laporan keuangan. Bagan Akun Standar inimengacu kepada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) khusus untuk pengakuan
penyusutan. Dan pencatatan atas pengakuan penyusutan berdasarkan SAP (Standar
Akuntansi Pemerintahan) adalah:
Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxxBerdasarkan kenyataan yang ada dilapangan Bagan Akun Standar adalah
standarisasi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Badan Layanan Umum sehingga
rumah sakit tetap harus mengacu pada Bagan Akun Standar yang tercantum pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, dan menghapuskan akun biaya
penyusutan dari laporan keuangan. Untuk itu perlu dibuatkan suatu jurnal penyesuaian
dengan tahap awal membuat jurnal untuk menghapuskan akun biaya penyusutan dari
laporan keuangan dan membuatkan jurnal sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sesuai
SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Jurnal yang dibuat adalah:a. Jurnal untuk menghapus biaya penyusutan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 37.687.763.417
Biaya Penyusutan Aset Tetap Rp 37.687.763.417
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
17/21
16
(Mencatat penghapusan biaya penyusutan yang telah dicatat berdasarkan SAK oleh
RSUD A.W. Sjahranie, karena untuk mengakui penyusutan masih mengacu kepada
SAP).
b. Jurnal pengakuan penyusutan berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 37.687.763.417Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 37.687.763.417
(Mencatat pengakuan penyusutan berdasarkan SAP No.7).
Selanjutnya terdapat biaya penyisihan kerugian piutang yang bersaldo kredit akibat
penyesuaian yang dibuat peneliti karena pada tahun 2011 telah terjadi penurunan penyisihan kerugian piutang yang seharusnya diakui sebagai pengurang dari biaya
penyisihan kerugian piutang tetapi justru diakui RSUD sebagai pendapatan lain-lain danhal ini telah dijelaskan sebelumnya pada Akuntansi Pendapatan, serta adanya biaya modal
yang tidak diakui RSUD karena untuk perolehan aset tetap RSUD melakukan pencatatan berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dengan jurnal:
Aset tetap xxxKas dan setara kas xxx
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
untuk perolehan aset tetap masih mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
No.7 dengan jurnal:
Biaya Modal xxx
Kas dan Setara Kas xxx
Aset Tetap xxx
Diinvestasikan dalam Aset tetap xxx
Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian Akuntansi Aset.
3. Akuntansi asetDari segi Akuntansi Aset terdapat persediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang
didistribusikan dengan alur:
Gudang Farmasi adalah tempat penyimpanan seluruh obat-obatan dan alat-alat
kesehatan yang nantinya akan didistribusikan kebeberapa depo obat yang ada di rumah
sakit diantaranya depo IGD (Instalasi Gawat Darurat), depo paviliun teratai, depo rawat
inap, depo rawat jalan, anastesi, poliklinik, dan ruang perawatan. Dan nantinya semuakeperluan obat-obatan dimasing-masing ruangan pasien dirawat dapat diambil langsung
ke depo obat berdasarkan resep yang telah diberikan. Dari depo obat ini semua obat
(dalam bentuk tablet dan cairan) atau alat kesehatan yang keluar langsung dibiayakan
seluruhnya dan tidak dilakukan perhitungan kembali apakah obat tersebut telah terpakai
seluruhnya atau masih tersisa khususnya obat-obatan dalam bentuk cairan dan metode
yang digunakan adalah metode FIFO. Pada dasarnya pencatatan yang dilakukan RSUD
tidak salah hanya saja penggunaan metode FIFO pada obat-obatan berbentuk cairan yang
tidak mungkin habis dalam sekali pakai masih kurang tepat. Mungkin tidak jadi masalahketika metode FIFO ini diterapkan pada obat-obatan berbentuk cairan yang memiliki nilai
ekonomis sangat rendah tetapi akan jadi masalah ketika diterapkan pada obat-obatan
berbentuk cairan yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi karena nantinya akan berpengaruh kepada pengakuan biaya yang akan besar pula serta akan terjadi kekeliruan
Gudang
Farmasi
Depo
ObatRuangan
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
18/21
17
dalam penilaian persediaan, sehingga hendaknya untuk obat-obatan berbentuk cairan yang
memiliki nilai ekonomis sangat tinggi sebaiknya menggunakan metode rata-rata
tertimbang karena dengan metode ini RSUD tidak akan kelebihan dalam mengakui biaya
dan tepat dalam penilaian persediaan.
Selain itu terdapat kekeliruan dalam mengakui dan mencatat perolehan aktiva
tetap. Pada tahun 2011 terdapat perolehan aktiva tetap (belanja modal) sebesarRp 101.814.134.463,00 yang terbagi menjadi:
a. Gedung dan Bangunan sebesar Rp 57.247.252.500,00 b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp 43.922.331.338,00c. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 629.299.000,00d. Aset tetap lainnya sebesar Rp 15.251.625,00
Pihak rumah sakit mengakui dan mencatat perolehan aktiva tetap tersebut berdasarkan
SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yaitu dengan mendebet masing-masing aktiva tetapdan mengkreditkan kas dan setara kas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.05/2008 untuk penyusutan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya serta
transaksi perolehan aktiva tetap masih diakui dan dicatat dengan mengacu pada SAP(Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7, dengan menggunakan jurnal kololari, Sehingga
perlu dibuatkan jurnal yang tepat untuk mengakui adanya perolehan aktiva tetap tersebut
yaitu:
a. Jurnal untuk menghapus perolehan aktiva tetap yang telah dilakukan RSUD A.W.Sjahranie
Kas dan Setara Kas Rp 57.247.252.500,00
Bangunan dan Gedung Rp 57.247.252.500,00
Kas dan Setara Kas Rp 43.922.331.338,00
Peralatan dan Mesin Rp 43.922.331.338,00
Kas dan Setara Kas Rp 629.299.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 629.299.000,00Kas dan Setara Kas Rp 15.251.625,00
Aset Tetap Lainnya Rp 15.251.625,00(Mencatat penghapusan perolehan aktiva tetap yang telah dicatat berdasarkan SAK
oleh RSUD A.W. Sjahranie, karena untuk mengakui perolehan aktiva tetap masihmengacu kepada SAP No.7).
b. Jurnal untuk mengakui perolehan aktiva tetap berdasarkan SAP (Standar AkuntansiPemerintahan) No.7.
Biaya Modal Rp 57.247.252.500,00
Kas dan Setara Kas Rp 57.247.252.500,00Gedung dan Bangunan Rp 57.247.252.500,00
Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 57.247.252.500,00
Biaya Modal Rp 43.922.331.338,00
Kas dan Setara Kas Rp 43.922.331.338,00
Peralatan dan Mesin Rp 43.922.331.338,00
Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 43.922.331.338,00
Biaya Modal Rp 629.299.000,00
Kas dan Setara Kas Rp 629.299.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 629.299.000,00Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 629.299.000,00
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
19/21
18
Biaya Modal Rp 15.251.625,00
Kas dan Setara Kas Rp 15.251.625,00
Aset Tetap Lainnya Rp 15.251.625,00
Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 15.251.625,00
(Mencatat pengakuan perolehan aktiva tetap berdasarkan SAP No.7).
Selanjutnya kekeliruan juga terjadi dalam hal penyajian akun kas yang dibatasi
penggunaannya, didalam laporan keuangan kas yang dibatasi penggunaannya disajikan
pada kelompok aset lain-lain. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengakuan aset lain-lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 aset lain-lain diakui
apabila:a. Kemungkinan besar BLU akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset
tersebut. b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal.c. Pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada BLU.
Sedangkan akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya merupakan transfer dana jamkesmas dari pemerintah pusat. Dana jamkesmas ini digunakan untuk menjamin
masyarakat yang kurang mampu pada saat melakukan perawatan artinya adalah kas yang
dibatasi penggunaanya merupakan kewajiban atau hutang rumah sakit kepada jamkesmas,
dimana ketika ada claim dari klien dana tersebut dapat langsung dicairkan dan
mengurangi saldo akun kas yang dibatasi penggunaannya. Dari hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa tidak ada pemindahan kepemilikan kepada rumah sakit serta tidak ada
manfaat yang diperoleh dan tidak ada biaya perolehan yang dikeluarkan untuk
memperoleh dana tersebut, Sehingga akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya tidak dapat
digolongkan dan disajikan pada kelompok aset lain-lain melainkan digolongkan dan
disajikan ke dalam aset lancar karena memiliki salah satu sifat dari aset lancar yaitu dapat
direalisasikan dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Jurnal reklasifikasiyang perlu dibuat yaitu:
Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp 8.763.663.957,24
Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp 8.763.663.957,24(Mencatat pemindahan kas yang dibatasi penggunaanya dari golongan aktiva lain-
lain kedalam golongan aktiva lancar didalam neraca).
4. Akuntansi EkuitasEkuitas terbagi kedalam tiga golongan yaitu ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat
temporer dan ekuitas terikat permanen. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah ekuitasterikat temporer. Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi
yang dibatasi penggunaannya dan/atau waktunya untuk tujuan tertentu, salah satunya
adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap. Sama halnya dengan biaya modal
RSUD juga tidak mengakui adanya dana yang diinvestasikan dalam aset tetap yang
seharusnya tercermin didalam ekuitas terikat temporer pada neraca, hal ini karena untuk
perolehan aset tetap RSUD melakukan pencatatan berdasarkan SAK (Standar Akuntansi
Keuangan) Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
untuk perolehan aset tetap masih mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7.
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
20/21
19
V. Penutup
Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada Laporan Keuangan
RSUD A.W. Syahranie pada tahun 2011, khususnya dalam hal perlakuan akuntansi(pengakuan, pengukuran dan penyajian) adalah:
1. Bahwa Laporan Keuangan yang disajikan RSUD A.W. Syahranie tidak sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Hal ini terjadi karena sistem yang ada diRSUD A.W. Syahranie belum mengacu pada standar yang ada sehingga terjadi beberapa
kekeliruan dari segi pencatatan, pengakuan, dan penyajian yaitu kelebihan dalam
mengakui pendapatan bunga, tidak melakukan pengklasifikasian biaya secara tepat,
tidak melakukan pengakuan pendapatan sewa fasiitas secara tepat, menyajikan kas yang
dibatasi penggunaannya kedalam golongan aset tetap lainnya, serta keliru dalam
melakukan pencatatan khususnya dalam pengakuan penyusutan dan aset tetap.
2. Ada kemungkinan masih banyak kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan yangtelah disajikan RSUD A.W. Syahranie, dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki
peneliti sehingga temuan-temuan yang dapat dibahas hanya sebatas yang telah
dijelaskan sebelumnya, dan laporan yang dapat diolah oleh peneliti berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 belum bisa menggambarkan
keadaan RSUD A.W. Syahranie secara keseluruhan, tetapi kekeliruan yang terjadi bukan hanya karena kesalahan pencatatan yang dilakukan RSUD A.W. Sjahranie tetapi
karena tidak tegasnya pemerintah dalam menetapkan peraturan terutama dalam hal pengakuan dan penyajian penyusutan serta pengakuan perolehan aktiva tetap.
Saran
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan masukan bagi
perbaikan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:1. Sebaiknya RSUD A.W. Sjahranie lebih memperhatikan lagi peraturan atau standarisasi
yang telah dibuat, memperbaiki sistem yang ada dengan melakukan klasifikasi,
pengakuan dan penyajian yang tepat.
2. Hendaknya pemerintah bisa lebih tegas dalam menetapkan peraturan karena didalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 terdapat peraturan yang
bertentangan antara pasal 2 angka 1 yang berisi “Badan Layanan Umum menerapkan
Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia
sesuai dengan jenis industrinya”, artinya adalah instansi yang berbentuk badan layanan
umum hendaknya mengacu pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan, Tetapi disatu sisi
pemerintah membuat Bagan Akun Standar yang berisi mengenai apa saja yang harus
tercantum di dalam laporan keuangan dan ada beberapa hal dalam Bagan Akun Standar
masih mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).
8/16/2019 Penerapan Permenkeu 78
21/21
20
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005, diakses tanggal 25 Maret 2012.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Eddy Mulyadi Soepardi. 2006. Memahami Akuntansi Keuangan, Edisi 1, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Horngren and Harison. 2007. “ Accounting ”, 7th Edition, Pearson Education inc, Upper Saddle
River, New Jersey.
Kasmir. 2011, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Keempat, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta.
Munawir. 2007. Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Cetakan Keempat belas, Liberty.
Yogyakarta.
Sutrisno. 2007. Manajemen Keuangan (Teori, Konsep dan Aplikasi), Edisi Pertama, Cetakan
Kelima. Ekonisia. Yogyakarta.
Tim Redaksi Fokusmedia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan, Cetakan Pertama,
Fokusmedia.