Download pdf - PENERAPAN VALUE FOR MONEY DALAM PENYUSUNAN … value for... · Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana ... Indeks kepuasan pengguna layanan kesekre- ... KLASIFIKASI EKONOMI

PENERAPAN VALUE FOR MONEY DALAM PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-K/L

Jakarta, 18 Oktober 2018

Jakarta, September 2018

PENDAHULUAN

Menteri Keuangan memberikan arahan agar pengalokasian anggaran ditujukan untuk

nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money). Berkaitan dengan itu, rumusan

keluaran (Output) harus konkrit dan dapat diukur.

Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran, dilakukan perbaikan

sebagai berikut:

Perbaikan definisi Keluaran (Output), dengan menambahkan frase “Penerima

Manfaat” dari Keluaran (Output);

Penegasan standarisasi output dan komponen generik, dan kewajiban untuk

mengisi indikator output generik.

Penelaahan RKA-K/L dilakukan pada level detil untuk mengetahui efisiensi dan

efektivitas anggaran.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 2

PENGERTIAN VALUE FOR MONEY (1/3)

“A utility derived from every purchase or every sum of money spent.

Value for money is based not only on the minimum purchase price

(economy) but also on the maximum efficiency and effectiveness of the

purchase”.

Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/value-for-money-

VFM.html


Value for money (VfM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002).

Ekonomi, merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok VfM, sedangkan tambahannya, dua elemen lain yaitu keadilan (equity).



Pasal 3 (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai

manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha

Menengah serta pembangunan berkelanjutan;


TAHAPAN DALAM PERUMUSAN KELUARAN (OUTPUT) PROGRAM/KEGIATAN

1. Perhatikan kembali rumusan Program/Kegiatan dan Sasaran Program (Outcome eselon I)/ Sasaran

Kegaiatan yang akan dan/atau telah dihasilkan.

2. Tentukan keluaran (output) Program/kegiatan atau produk akhir yang diperlukan oleh pemangku

kepentingan atau yang ditujukan untuk penerima manfaat dari keluaran (output) dimaksud yang

secara langsung dapat mempengaruhi outcome.

Perlu dipahami secara keseluruhan proses atau siklus dalam organisasi berkenaan, karena dalam hal

suatu produk dianggap sebagai output eksternal tetapi dalam prakteknya digunakan kembali dalam

proses selanjutnya di organisasi berkenaan, bisa jadi hal tersebut bukanlah produk akhir (final output)

sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai keluaran(output).

Yang harus diperhatikan juga adalah bahwa jangan terjebak pada paradigma bahwa suatu keluaran

(output) harus berwujud fisik, misalnya dokumen berupa laporan yang dalam perspektif ini tidak dapat

dikategorikan sebagai keluaran (output) karena laporan tersebut hanya bersifat media saja.

3. Perhatikan kembali keluaran (output) Program/kegiatan yang telah disusun dan lihat kembali

kesesuaiannya terhadap nomenklatur Kegiatan di bawahnya. Dengan kata lain, keluaran (output)

Program/kegiatan yang disusun dapat dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

terdapat di dalam program/kegiatan dimaksud.

4. Susun indikator keluaran (output) Program/kegiatan.

6

7

KETENTUAN UMUM OUTPUT GENERIK

Ketentuan mengenai keluaran (output) generik adalah:• Khusus Output Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana dan

Prasarana Internal dikunci rumusan komponen dan kode, danditelaah pada level detil.

• Untuk Output Generik di luar Output Layanan Perkantoran danLayanan Sarana dan Prasarana Internal (misal: Output LayananDukungan Manajemen Eselon I, Layanan Perencanaan, dll):

1. Komponen dalam keluaran generik harus mengikuti ketentuantersebut di atas; dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengantusi, sepanjang terdapat hubungan logis antara komponendengan keluaran (output).

2. Penggunaan output generik yang distandarisasi disinergikandengan penggunaan output SBK.

• Terdapat 1 output generik baru: Output Layanan DukunganManajemen Satker, untuk mengakomodir unit-unit kesekretariatan dibawah Eselon II.

Dalam hal satker/KL memiliki tusi spesifik yang tidak dimiliki oleh satker/KL lain:• mohon menggunakan rumusan Output Teknis;• tidak mengadopsi rumusan Output Generik yang distandarkan, tidak menggunakan satuan keluaran = layanan.

• 950 Layanan dukungan manajemen Es I• 952 Layanan perencanaan• 953 Layanan pemantauan dan evaluasi• 954 Layanan manajemen SDM• 955 Layanan manajemen keuangan• 956 Layanan manajemen BMN• 957 Layanan hukum• 958 Layanan hubungan masyarakat dan

informasi• 959 Layanan protokoler• 960 Layanan manajemen organisasi• 961 Layanan reformasi birokrasi• 962 Layanan umum• 963 Layanan data dan informasi• 964 Layanan kerjasama internasional• 965 Layanan audit internal• 966 Layanan pendidikan dan pelatihan• 967Layanan penelitian dan pengembangan• 968 Layanan pendidikan kedinasan• 969 Layanan bantuan hukum• 970 Layanan dukungan manajemen satker

OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN

8

Keluaran (Output)Volume/Satuan

Keluaran Komponen Indikator

Layanan Perkantoran

(kode: 994)

1 (satu) layanan a. Gaji dan Tunjangan (kode: 001); dan

b. Operasional dan pemeliharaan

kantor (kode: 002).

1. Realisasi pembayaran Gaji dan

Tunjangan = xx%; dan

2. Realisasi penyediaan layanan

operasional dan pemeliharaan

kantor = xx%.

Keterangan:a. Keluaran (Output) ini ada di setiap satker;b. Komponen Gaji dan Tunjangan termasuk dalam jenis belanja pegawai.c. Komponen Operasional dan pemeliharaan kantor termasuk dalam jenis belanja barang.d. Rincian tiap-tiap komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja sepanjang dalam jenis belanja yang sama.e. Keluaran (Output) ini bersifat permanen.f. Indikator keluaran (Output) harus diisi dengan target/volume masing-masing komponen.

OUTPUT LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL

9

Output-Satuan Komponen Indikator

Output:Layanan Sarana dan Prasarana Internal (kode: 951)Satuan:1 (satu) layanan

a. Pengadaan kendaraan bermotor;

b. Pengadaan perangkat pengolah

data dan komunikasi;

c. Pengadaan peralatan fasilitas

perkantoran;

d. Pembangunan/renovasi gedung

dan bangunan; dan

e. Pengadaan tanah untuk

pembangunan/ renovasi gedung

dan bangunan.

1. Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit;2. Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi =

xx unit;3. Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit; 4. Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2;

dan5. Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung

dan bangunan = xx m2.

Keterangan:

a. Keluaran (Output) ini bisa ada di setiap satker;

b. Keluaran (Output) ini dalam rangka pemberian fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas

pegawai internal organisasi;

c. Keluaran (Output) ini bersifat sementara;

d. Keluaran (output) ini termasuk dalam jenis belanja modal, karena menambah aset/barang milik negara K/L.

e. Rincian tiap-tiap komponen disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja sepanjang dalam jenis belanja yang sama.

f. Untuk pengadaan Barang Milik Negara (BMN), berpedoman pada hasil penelaahan RKBMN-K/L dengan Ditjen Kekayaan

Negara;

g. Volume dari masing-masing komponen wajib dicantumkan pada indikator keluaran (output) yang harus tercetak

dalam DIPA.

10

OUTPUT SATUAN KOMPONEN INDIKATOR

Layanan dukunganmanajemen Satker(kode: 970)

1 (satu) Layanan a. Penyusunan rencana program;dan Penyusunan rencanaanggaran;

b. Pelaksanaan pemantauan danevaluasi;

c. Pengelolaan keuangan danperbendaharaan;

d. Pengelolaan kepegawaian;e. Pelayanan umum Pelayanan

rumah tangga dan perlengkapan;

1. Indeks kepuasan pengguna layanan kesekre-tariatan eselon II = xx;

2. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun =xx dokumen;

3. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L = xx;4. Penyusunan laporan keuangan = xx laporan;5. Indeks kepuasan pengguna layanan

kepegawaian =xx;6. Indeks kepuasan pengguna layanan umum = xx.

Keterangan:a. Keluaran (Output) ini dapat dimiliki oleh unit eselon II atau di bawahnya yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau

sejenisnya; dan/ataub. Keluaran (Output) ini bersifat permanen.c. Indikator keluaran (output) diisi dengan target pencapaian output atau volume komponen.

OUTPUT LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER

PENELAAHAN RKA-K/L

Dalam rangka menjalankan prinsip value for money Kementerian Keuangan c.q.DJA

melakukan penelaahan hingga ke level detil atau item biaya.

Sesuai dengan amanat PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional, penelaahan Renja dan RKA-K/L difokuskan pada

kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja K/L.

Penelaahan/reviu terhadap kebijakan Efisiensi belanja K/L, meliputi:

1) Relevansi antara Kegiatan, Keluaran, Komponen, dan detil dengan anggarannya;

2) Komparasi antara anggaran Keluaran (output) tahun yang direncanakan dengan

realisasi anggaran untuk keluaran yang sama tahun sebelumnya. Untuk Keluaran baru,

komparasi dilakukan terhadap realisasi anggaran untuk Keluaran yang sejenis tahun

sebelumnya.

Penelaahan/reviu terhadap kebijakan Efektivitas belanja K/L, meliputi:

1) Relevansi komponen/tahapan/detil dengan Keluaran sesuai dengan kerangka berpikir

logis.

2) Relevansi antara Keluaran Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program.

11

KOMPARASI ANTARA ANGGARAN KELUARAN (OUTPUT) TAHUN YANG DIRENCANAKAN DENGAN REALISASI ANGGARAN UNTUK KELUARAN (OUTPUT) YANG SAMA TAHUN SEBELUMNYA

12

Untuk keluaran (output) baru yang tidak diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenaistandar biaya, komparasi dilakukan terhadap realisasi anggaran untuk keluaran (output) yang sejenis tahun sebelumnya.

Penelaahan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran keluaran (output) dan indikator dan target keluaran (output) dalam dokumen RKA-K/L dengan realisasi anggaran dan kinerja keluaran (output) tahun sebelumnya untuk menilai ketersesuaian/kelayakan anggaran dalam dokumen RKA-K/L.

Untuk keluaran (output) yang merupakan inisiatif baru, komparasi keluaran (output) dilakukan dengan membandingkan dengan realisasi anggaran dan kinerja keluaran (output) dari keluaran (output) yang sejenis pada tahun sebelumnya

FORM KOMPARASI ANGGARAN SATKER

13

MEMASTIKAN BAHWA KELUARAN (OUTPUT) LAYANAN PERKANTORAN (KODE:994) DAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL (KODE:951) TELAH MENGGUNAKAN KOMPONEN YANG TELAH DISTANDARDISASI SESUAI DENGAN LAMPIRAN I DAN RINCIAN KOMPONENNYA SESUAI DENGAN KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA).

14

a. Apakah rumusan komponen pada keluaran (output) Layanan Perkantoran atau Layanan Sarana dan Prasarana Internal sudah sesuai dengan komponen yang telah distandarkan. Jika tidak, maka dilakukan penyesuaian.

b. Apakah pada keluaran (output) Layanan Perkantoran atau Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdapat komponen yang bukan komponen yang sudah distandarkan. Jika ada, maka dipindahkan ke keluaran (output) yang sesuai.

c. Apakah rincian masing-masing komponen sudah sesuai dengan akun-akun dalam Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja) atau belum. Jika belum, harus dilakukan penyesuaian. Rincian komponen yang tidak sesuai, dipindahkan ke keluaran (output.

KETENTUAN MENGENAI OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN

15

Uraian Detil

Gaji dan Tunjangan

(komponen dengan kode 001

dalam sistem aplikasi)

a. gaji pokok;

b. tunjangan yang melekat pada gaji;

c. tunjangan kinerja (remunerasi);

d. honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk

honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai

dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit

organisasi yang bersangkutan;

e. uang lembur;

f. uang lauk pauk TNI/Polri;

g. uang makan pegawai ASN;

h. gaji pokok dan tunjangan pegawai non PNS pada

Lembaga/Komisi, tunjangan tenaga pendidik non PNS, termasuk

tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS;

i. tunjangan ikatan dinas; dan

j. tunjangan lain yang sah.

KETENTUAN MENGENAI OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN

16

Uraian Detil

Operasional dan pemeliharaan kantor

(komponen dengan kode 002 dalam

sistem aplikasi)

a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran (antara lain: alat tulis kantor, barang cetak,

alat kebersihan, perlengkapan fotokopi/komputer, langganan surat

kabar/berita/majalah, honor satpam, honor cleaning service, honor sopir, honor

pramubakti (yang dipekerjakan secara kontraktual), pengurusan sertifikat tanah,

pembayaran PBB);

b. Langganan daya dan jasa (antara lain: listrik, telepon, air, gas, jasa pos dan giro,

telex, internet, bandwith, komunikasi (khusus diplomat), sewa kantor/gedung,

sewa kendaraan dinas, sewa mesin fotokopi);

c. Pemeliharaan kantor (antara lain pemeliharaan: bangunan/gedung, instalasi

jaringan, sarana prasarana kantor, kendaraan dinas, pengurusan pajak kendaraan

dinas); dan

d. Pembayaran terkait operasional kantor (antara lain: honor terkait tenaga

pendukung operasional kantor, bahan makanan, penambah daya tahan tubuh

(hanya diberikan kepada pegawai yang bekerja di tempat dengan kondisi atau

suhu tidak normal), pemeriksaan kesehatan pegawai, keprotokoleran (termasuk

pas dan jasa tol tamu), operasional pimpinan, pelantikan/ pengambilan sumpah

jabatan/pegawai, pakaian dinas, pakaian kerja, perjalanan dinas dalam rangka

konsultasi/ koordinasi).

PENUTUP


Sebagai bentuk tanggung atas penggunaan APBN yang

merupakan uang rakyat, rumusan Output dan Outcome yang

disusun harus benar-benar mencerminkan value for money.

Dalam hal informasi kinerja telah direncanakan dengan

matang, RKA-K/L telah disusun sesuai dengan ketentuan, dan

penelaahan detil telah dilakukan, diharapkan revisi anggaran

akan menjadi minimal.

TERIMA KASIH