Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. i
P E N G A D I L A N A G A M A T A H U N A
J L . B A R U T O N A N O . 1 1 T A H U N A T I M U R , K A B . K E P L . S A N G I H E
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. ii
KATAPENGANTAR
ismillahirrahmanirrahiim, dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah
SWT, atas berkah dan hidayahNya kami telah dapat menyelesaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tahuna selama setahun sebagai
realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini merupakan
laporan capaian kinerja tahun pertama dari keseluruhan rencana selama lima tahunan yang
tertuang didalam Renstra Pengadilan Agama Tahuna 2016 -2020.
Dalam penyusunan laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi
peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Laporan ini
juga merupakan integrasi antara sistem perencanaan, sistem AKIP dan sistem
penganggaran. Dari laporan ini bisa terekam berapa dana yang dibelanjakan dan apa hasil
unjuk kerjanya.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini kami ucapkan
terimakasih.
Tahuna,11 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Drs. SATRIO A.M. KARIM NIP 19660101 199303 1 011
B
Ttd
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. iii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY)
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Agama Tahuna,
merupakan istilah baru berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 perihal Penyampaian LKjIP
Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang pada tahun sebelumnya
masih menggunakan nama Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). LKjIP Tahun
2016 Pengadilan Agama Tahuna, merupakan manifestasi LAKIP dari Renstra tahun 2010-
2014 yang sudah di reviu sesuai Renstra 2016 - 2020 yang disusun dalam rangka
menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015, perihal
Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2016 dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Pengadilan Agama Tahuna berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang
berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional
akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Agama
Tahuna sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016. Dengan berakhirnya Tahun 2016, maka LKjIP Pengadilan
Agama Tahuna Tahun 2016, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan
data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Agama Tahuna disusun berdasarkan dan bersifat Laporan
terhadap Pencapaian Kinerja, kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2016 serta
perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna.
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat
menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017. Sebagai bentuk kesadaran dalam
mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Tahuna telah
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :
L
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. iv
“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG PADA CERMINAN
PENGADILAN AGAMA TAHUNA YANG AGUNG”.
Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Tahuna selaku
salah 1 (satu) lembaga dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI,
telah membuat rencana strategis untuk 5 tahun kedepan (2016 -2020). Dari rencana strategis
tersebut, setiap tahunnya Pengadilan Agama Tahuna telah membuat Perjanjian Kenerja atau
Penetapan Kinerja (PK) yang mengarah kepada satu sasaran yaitu terselesaikannya
penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan
peradilan agama.
Untuk mencapai serta merealisasikan sasaran dan target yang diinginkan Pengadilan Agama
Tahuna telah menetapkan indikator-indikator target capaian yang harus diselesaikan sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Adapun indikator-indikator target capaian tersebut adalah:
Indikator 1. Persentase perkara yang dimediasi dan yang berhasil dimediasi
Indikator 2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan dan Persentase perkara yang
diselesaikan
Indikator 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
dan lebih dari 5 bulan
Indikator 4. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap
Indikator 6. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Indikator 7. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Indikator 8. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Indikator 9. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
Indikator 10. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Indikator 11. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Indikator 12. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY) DAFTARISI iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi 3
C. Sistematika Penyajian 5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 6
1. Visidan Misi 6
2. Tujuandan Sasaran Strategis 8
3. Program Utama & Kegiatan Pokok 8
A. Indikator Kinerja Utama 9
B. Penetapan Kinerja Tahun 2016 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14
A. Pengukuran Kinerja 14
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 16
C. Akuntabilitas Keuangan 31
BAB IV PENUTUP 38
A. Kesimpulan 38
B. Saran – Saran/Rekomendasi 38
LAMPIRAN-LAMPIRAN 40
1. Struktur Organisasi
2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 - 2020
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 1
B AB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi
gambaran Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar
AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai
berikut:
1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya
yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang
diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap
Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi
publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3 (tiga) pilot
project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan 5 (lima) quick wins dalam kaitannya
dengan Reformasi Birokrasi yaitu Transparansi Putusan/Peradilan; Pengembangan
Teknologi Informasi; PNBP (Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik
Hakim; Manajemen SDM (khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan
Remunerasi (Tunjangan Kinerja). Dari kelima program tersebut akan tergambar
tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja
Pengadilan Agama Tahuna selaku institusi peradilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan
dibawah Mahkamah Agung RI selama tahun 2015 serta langkah-langkah
kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pada tahun 2016.
L
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 2
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja InstansiPemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
19. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
MA/SEK/07/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah
Agung;
21. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei
2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (disempurnakan melalui
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 3
keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 dalam
klausul menimbang bagian b;
23. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa "Tugas Serta Tanggung
Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Diatur Lebih
Lanjut Oleh Mahkamah Agung". Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat, baru diatur pada Tahun 2015 berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, setelah begitu lama belum ada
pengaturan yang jelas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006.Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI di atas, susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan Agama
Tahuna sudah mengacu pada ketentuan peraturan yang baru tersebut.
Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera,
Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan
Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2)
disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama
dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda, beberapa
orang panitera pengganti dan beberapa orang juru sita". Dalam Pasal 44 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris
Pengadilan", hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun
2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni
Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal
tersebut diatas serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagaimana pada
Lampiran I.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 4
Berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas
pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
- Perkawinan - Zakat
- Waris - Infaq
- Wasiat - Shadaqah, dan
- Hibah - Ekonomi Syari'ah.
- Wakaf
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama mempunyai
fungsi sebagai berikut:
1) Fungsi Mengadili (judicialpower)
Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat
pertamaterhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
(Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009).
2) Fungsi Pengawasan
Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung(provoost) bertugas
untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas
untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya (Pasal 53
Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. KMA No. KMA:080/SK/VIII/2006).
3) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum
Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam)
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009).
4) Fungsi Administratif
Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian
serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan
administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990)
5) Fungsi Lainnya
a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayangn riset/ penelitian dan sebagainya.
(Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah
( Pasal 52 A Undang-undang No. 50 tahun 2009).
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 5
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaianPengadilan Agama
Tahuna selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.
Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Pengantar Ikhtisar Eksekutif.
BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal-hal umum tentang keadaan
Pengadilan Agama Tahuna , Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian
LKjIP.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan :
1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tahuna
B. Penetapan Kinerja Tahun 2016
BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran
organisasidengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran
kinerja).
C. Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum
tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang
berkaitan dengankinerja Pengadilan Agama Tahuna serta strategi pemecahan
masalah.
BAB V Lampiran yang terdiri dari :
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2017
4. Matriks Rencana Strategis 2016 – 2020
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 6
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
encana Strategis Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016 -2020 merupakan
komitmenbersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tahuna diselaraskan dengan arah kebijakan
dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)
2005-2025dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 - 2020, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 - 2020.
1. VISI DAN MISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Tahuna.
Adapun Visi dari Pengadilan Agama Tahuna tetap mengacu pada Visi dari
Mahkamah Agung RI,yaitu : "Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung pada
cerminan Pengadilan Agama Tahuna yang Agung"
Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Tahuna harus memiliki dan
menetapkan Misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
dengan baik. Misi Pengadilan Agama Tahuna, adalah sebagai berikut :
1 Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka
peningkatanpelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan
efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yangberlaku.
R
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 7
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai
Visi dan Misi Pengadilan Agama Tahuna. Adapun Tujuan yang hendak dicapai
Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagaiberikut:
1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesbilitas Putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
Sasaran adalahpenjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2016
sampai dengantahun 2020 menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Agama Tahuna tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Enam (6) sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk
mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan
Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan
Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tahuna dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :
1. Penyelesaian Perkara;
2. Penyelesaian Sisa Perkara;
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap
dan tepat waktu,
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 8
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya MahkamahAgung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana
di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK
Ketua Nomor :W18-A3/298.a/OT.01.2/1/2014 tanggal 30 Januari 2015, dapat dilihat
sebagai berikut:
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang dilaksanakan
b. Persentase mediasi yang berhasil
Didamaikan
c.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
d. Persentase perkara yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu yang lebih dari 5 bulan
Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum
- Verzet
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 9
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali (PK)
Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara
a.
Persentase berkas perkara yang diajukan
Banding yang disampaikan secara lengkap
b.
Persentase berkas perkara yang diajukan
Kasasi yang disampaikan secara lengkap
c. Persentase berkas perkara yang diajukan
PK yang disampaikan secara lengkap
d. Persentase berkas perkara yang deregister
dan siap didistribusikan ke Majelis
e. Persentase penyampaian relaas
pemberitahuan isi putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak
f. Persentase penyitaan tepat waktu dan
tempat
g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
h. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan Sidang Keliling
Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara tertentu yang berkekuatan
hukum tetapyang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan a.
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tetentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 10
AgamaTahuna, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan AgamaTahuna, sebagai berikut:
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang
dilaksanakan 100%
b. Persentase mediasi yang
berhasil didamaikan 15%
c.
Persentase sisa perkara yang
diselesaikan 100%
d. Persentase perkara yang
diselesaikan 92%
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
100%
f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu yang lebih dari 5 bulan
0%
Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
- Verzet 0%
- Banding 0%
- Kasasi 0%
- Peninjauan Kembali (PK) 0%
Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara
a.
Persentase berkas perkara
yang diajukan Banding yang
disampaikan secara lengkap
0%
b.
Persentase berkas perkara
yang diajukan Kasasi yang
disampaikan secara lengkap
0%
c. Persentase berkas perkara
yang diajukan PK yang
disampaikan secara lengkap
0%
d. Persentase berkas perkara
yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
0%
e. Persentase penyampaian relaas 0%
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 11
pemberitahuan isi putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak
f. Persentase penyitaan tepat
waktu dan tempat 0%
g. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara 1 : 50
h. Persentase responden yang
puas terhadap proses peradilan 100%
Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang
dapat diselesaikan dengan
Sidang Keliling
75%
Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara
tertentu yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti
0%
Meningkatnya kualitas pengawasan
a.
Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti 0%
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan
internal/eksternal yang
ditindaklanjuti.
70%
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan
misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan
yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tahuna tahun 2016,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan
pencapaian target kinerja,namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum
tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator
kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi
yang diselesaikan 100 15 15
b. Persentase mediasi
yang berhasil
didamaikan
100 10 10
c.
Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
100 100 100
d. Persentase perkara
yang diselesaikan 100 240 240
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 13
e. Persentase perkara
yang diselesaikan
dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan
100 240 240
f. Persentase perkara
yang diselesaikan
dalam jangka waktu
yang lebih dari 5
bulan
0 0 0
Peningkatan
aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum
- Verzet 100 0 0
- Banding 100 0 0
- Kasasi 100 0 0
- Peninjauan Kembali
(PK)
100 0 0
Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
a.
Persentase berkas
perkara yang
diajukan Banding
yang disampaikan
secara lengkap
100 0 0
b. Persentase berkas
perkara yang
diajukan Kasasi yang
disampaikan secara
lengkap
100 0 0
c. Persentase berkas
perkara yang
diajukan PK yang
disampaikan secara
lengkap
100 0 0
d. Persentase berkas
yang diregister dan
siap didistribusikan ke
Majelis
100 100 100
e. Persentase
penyampaian relaas
100 100 100
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 14
pemberitahuan isi
putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak
f.
Persentase penyitaan
tepat waktu dan
tempat
100 0 0
g. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
1 : 50 1 : 50 1 : 50
h. Persentase
responden yang puas
terhadap proses
peradilan
100 0 0
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap peradilan
(acces to justice)
a.
Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan
100 100 100
b. Persentase perkara
yang dapat
diselesaikan dengan
Sidang Keliling
100 100 100
Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan
perkara tertentu yang
berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
100 0 0
Meningkatnya kualitas
pengawasan
a.
Persentase
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100 0 0
b. Persentase temuan
hasil pemeriksaan
internal/eksternal
yang ditindaklanjuti.
70 70 70
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun2016 mengacu pada
indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai
sasaran yang telahditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 15
Tahuna telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:
SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA
Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2016 sebagai
berikut:
SASARAN TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
a. Persentase mediasi yang dilaksanakan 10 15 15
b. Persentase mediasi yang berhasil
didamaikan 10 10 10
c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan 100 100 100
d. Persentase perkara yang diselesaikan 100 96 163,3
e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 100 100 100
f. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu yang lebih dari 5
bulan
0 0 0
a. Persentase Mediasi yang dilaksanakan.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,perkara yang masuk ke Pengadilan
harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat
diselesaikan diluar persidangan.
Pada tahun 2016 PengadilanAgamaTahuna menerima perkara sebanyak
185 (seratus delapan puluh lima) perkara.Dari jumlah perkara yang
masuk,hanya 16 (enam belas) perkarayang layak untuk dimediasi. Selain
itu ada perkara yang tidak dimediasi seperti perkara Verstek (perkara yang
dihadiri oleh 1 (satu) pihak saja) dan perkara volunter (permohonan) seperti
isbat (pengesahan) nikah, pengangkatan anak dan lain-lain.Perkara yang
layak dimediasitelah di upayakan diselesaikan dengan proses mediasi.
Namun dari 16 (enam belas) perkara tersebut, sebagian besar gagal
diselesaikan dengan perdamaian. Hanya 1 (satu) perkara saja yang
berhasil didamaikan.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 16
Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai,
sebagai berikut:
1. Ketidakhadiran pihak yang beperkara langsung atau yangbersangkutandan
hanyamewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang
maksimalnya mediator dalammenggali informasi secara langsung berkaitan
keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan
berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasahukum, akan tetapi
dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Olehkarena
itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan etikad baik dari semua
pihaktermasuk kuasa hukum;
2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi,
atau bertemusatu sama lain, karena faktor perasaan dan ego emosional;
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang
mestidijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan
mediasi sebagaisarana untuk mencapai perdamaian;
4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa
masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa
secara damai baik dikeluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa,
atau di tingkat kecamatan;
5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang
proses mediasi.
6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini
memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak
hal atau mempunyaibanyak pengetahuan.
b. Persentasi Mediasi yang berhasil didamaikan
Adapun faktor-faktoryang mendasari sehingga proses pelaksanaan mediasi
berhasil dengan perdamaian, di antaranya sebagai berikut :
1. Masih adanya keinginan suami isteri untuk rujuk dan membina kembali
rumah tangga dalam perkara perceraian;
2. Profesionalismenya mediator dalam mencari dan menggali serta
menganalisa sumber permasalahan yang ditanganinya;
3. Mampunya mediator dalam menyatukan perbedaan pemahaman menjadi
satu kesepahaman antara pihak yang bersengketa;
4. Mampunya mediator untuk mengkomunikasikan sumber permasalahan dari
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 17
fase emosional menjadi fase kebatinan (hati nurani).
Sebagai bahan perbandingan, perkara yang dilaksanakan mediasi dan berhasil
didamaikan sebagai berikut :
TahunJumlah
PerkaraPerkara Dimediasi Mediasi Berhasil
Persentase
Keberhasilan (%)
2014 37 6 0 0%
2015 71 12 2 17%
2016 186 16 1 6%
Berdasarkan data tersebut di atas, digambarkantidak adanya peningkatan
capaian akuntabilitas kinerja pada perkara yang dilaksanakan mediasi dan
berhasil didamaikan dari capaian tahun 2014 dancapaian tahun 2015 hanya
sebesar0 % meningkat untuk capaian tahun 2016 menjadi sebesar6 %.
Dengan kata lain capaian indikator dari persentase perkara dilaksanakan
mediasi dan persentase perkara berhasil dimediasi adalah masing-masing
sebesar 169% dan 167%, itu menunjukan adanya peningkatan karena melebihi
dari target yang ditentukan sebesar 10% sedangkan hasil capaiannya sebesar
masing-masing 16,90% dan 16,66%.
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perkara yang masuk Tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun
berkenaan merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun
berikutnya. Penyebab adanya sisa perkara tahun sebelumnya, karena masih
dalam proses persidangan (masih dalam proses replik, duplik maupun
pembuktian (pemeriksaansaksi dll).
Penanganan sisa perkara tahun 2015 adalah sebanyak 4 (empat) perkara yang
37
71
186
6 12 160 2 1
0
50
100
150
200
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Grafik : Perkara Yang Masuk & Dimediasi serta Mediasi Berhasil
Perkara Masuk
Perkara Dimediasi
MediasiBerhasil
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 18
telah diselesaikan pada tahun 2015. Sehingga capaian kinerjanyasebesar100
%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2015 sejumlah 4 perkara,
seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2016.
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2016yang mencapai target sebesar
100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan
Agama Tahuna telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada
sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.
Sebagai bahan pertimbangan persentase sisa perkara yang diselesaikan,
sebagai berikut :
Sisa
Perkara
Target
Penyelesaian
Realisasi
Penyelesaian
Perkara Permohonan 0 0 0%
Perkara Gugatan 2 2 100%
Penyelesaian Sisa Perkara Di Tahun 2016
Jenis Perkara
d. Persentase perkara yang diselesaikan.
Persentase Perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Tahuna pada
tahun 2016 adalahsebesar 97 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang
diselesaikan dengan jumlah perkara yang masuk ditambah sisa perkara tahun
sebelumnya = 185 (perkara masuk) + 4 (sisa perkara tahun 2015) = 189
perkara : 189 perkara (185(perkara masuk)+ 4(sisa perkara tahun 2015) =
189. Dengan keteranganjumlah 189 perkara, diselesaikan sebanyak 187
00.20.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
Perkara PermohonanPerkara Gugatan
0
2
0
2
Jenis Perkara
Grafik : Penyelesaian Sisa Perkara Di Tahun 2016
Sisa Perkara
Penyelesaian
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 19
perkara dan sisa 2 perkara capaian kinerjanya tahun 2016sebesar 97%.
No
.Bulan
Sisa
Tahun
Lalu
Masuk Dicabut Gugur PutusSisa
Akhir
1 Januari 4 13 0 1 7 9
2 Februari 9 9 0 0 5 13
3 Maret 13 8 0 0 12 9
4 April 9 46 0 0 46 9
5 Mei 9 15 0 0 13 11
6 Juni 11 2 0 1 5 7
7 Juli 7 3 1 0 1 8
8 Agustus 8 41 0 0 4 45
9 September 45 35 0 0 70 10
10 Oktober 10 5 0 0 6 9
11 Nopember 9 8 0 0 7 10
12 Desember 10 0 0 0 8 2
3 185 1 2 184Jumlah
KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
TAHUN 2016
Ditinjau dari kacamata matematika, capaian kinerja perkara yang diselesaikan
belum mencapai target 100%. Akuntabilitas dari target sasaran ini adalah
karena perkara yang masuk sebelumatau di bawah bulan Desember
2016masih dalam proses persidangan/pemeriksaan (masih tahapan replik,
duplik dan pembuktianbahkan masih ada perkara dalam tahapan panggilan
dikarenakan para pihak banyakyang dari luar Kabupaten Kepulauan Sangihe
dan termasuk perkara ghaib.
Walaupun belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan
Agama Tahuna sudah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin, namun
apa hendak dikata payung sedia hujanpun tak turun. Artinya kebijakan ada
tapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap “Number One”.
Sebagai bahan pertimbangan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai
berikut :
Masuk SelesaiCapaianMasuk SelesaiCapaianMasuk Selesai Capaian
Permohonan 2 2 100% 4 4 100% 117 117 100%
Gugatan 32 32 100% 67 63 94% 68 66 97%
Tahun 2014 Tahuna 2015 Tahun 2016Jenis Perkara
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 20
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka Waktu maksimal
5 bulan
Perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016 secara
keseluruhan diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) bulan.
Karena itu persentase capaian kinerja penanganan perkara Pengadilan Agama
Tahuna sebesar 100% dan itu berarti sasaran target ini, sebagaimana yang
ditetapkan dengan kata lain berhasil dilaksanakan.
Sebagai bahan pertimbangan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai
berikut :
2014
Capaian (%)
2015
Capaian (%)
2016
Capaian (%)
Permohonan 100 100 100
Gugatan 100 100 98
Tahun
Jenis Perkara
0
20
40
60
80
100
120
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Permohonan
Gugatan
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 21
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka lebih dari 5 bulan
Meskipun berbanding terbalik dengan capaian kinerja perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebesar 100% dengan jumlah perkara
yang diselesaikan sebesar 185 perkara, sedangkan capaian kinerja
penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ini hanya sebesar
0%, adalah juga merupakan capaian luar biasa karena dengan nilai realisasi 0%
otomatis sudah memenuhi Target kinerja yang sudah ditetapkan.
Jumlah perkara yang diselesaiakan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada
Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016sebanyak 0 Perkara, karena semua
perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 bulan.
SASARAN2 : PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM
Pencapaian target kinerjaatas sasaranini pada tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Peningkatan
Akseptabilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum
- Verzet 100 0 0
0 20 40 60 80 100
2016 Capaian (%)
2015 Capaian (%)
2014 Capaian (%)
Tah
un
Grafik : Perkara Yang Diselesaikan Maksimal 5 Bulan
Gugatan
Permohonan
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 22
- Banding 100 0 0
- Kasasi 100 0 0
- Peninjauan Kembali
(PK)
100 0 0
Pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus sejumlah 189 perkara yang terdiri dari :
1. Sisa perkara tahun 2015 yang diputus sebanyak 4 perkara dan
2. Perkara yang masuk tahun 2016sebayak 185 perkara dan yang diputus sebanyak 183
perkara. Ditambah dengan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 4 perkara keseluruhan
perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 187 perkara.
Dari jumlah perkara tahun 2016 yang diputus sebanyak 187 perkara itu, secara
keseluruhan tidak mengajukan upaya hukum, baik itu Verzet, Banding, Kasasi maupun
Peninjauan Kembali (PK).
Ukuran capaian kinerja padapeningkatan aksepbilitas putusan hakim persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan
Kembali (PK) adalah jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 187
putusan dikali 100% dibagi jumlah putusan sejumlah 187 putusan = 189x100 : 187 =
101,1%
Jenis Perkara Putus Menerima Upaya Hukum
Permohonan 117 4 0
Gugatan 66 66 0
0
20
40
60
80
100
120
Permohonan Gugatan
117
66
4
66
0 0
Grafik : Aksepbilitas Putusan Hakim Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Perkara Putus
Menerima Putusan
Upaya Hukum
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 23
SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
SASARAN TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Persentase berkas yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara Lengkap
100 0 0
Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
100 100 100
Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak.
100 100 100
Prosentase penyitaan tepat waktu dan
Tempat
100 0 0
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 35 1 : 35 1 : 35
Persentase responden yang puas
terhadap proses peradilan
100 0 0
a. Persentase berkas yang diajukan verzet, banding, kasasi dan
peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap
Ukuran pencapaian kinerja pada prosentase berkas perkara yang diajukan verzet,
banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap pada
Pengadilan Agama Tahuna tidak bisa diukur akuntabilitasnya, karena pada tahun
2016 tidak ada perkara setelah batas akhir pengajuan upaya hukum mengajukan
upaya verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Meskipun tetap
ditargetkan setiap tahunnya sebagai acuan pencapaian kinerja pada tahun-tahun
mendatang.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang
didistribusikan ke Majelis Hakim dengan berkasperkara yang di Terima
sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur
prosedur perkara.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 24
Di Pengadilan Agama Tahuna jumlah seluruh berkas yang diterima tahun
2016 sebanyak 185 Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim
sebanyak 185 Berkas Perkara Penyelesaian administrasi semua perkara
yang masuk pada tahun 2016 dapat diselesaikan walaupun ada sisa 2
berkas perkara sehingga akuntabilitas capaiannya 98% hal tersebut sesuai
dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua
berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Agama
Tahuna langsung dapat diregister didalam register buku bantu dan register
buku induk perkara tanpa sisa sehingga semua perkara dapat
didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai
target yang telah ditentukan, hal tersebut dapat membuktikan bahwa
register dan pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan
Agama Tahuna sudah berjalan dengan baik;
b. Persentase penyampaian relaas panggilan sidang, pemberitahuan isi putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak.
Ukuran pencapian indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang
tepat waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan
Undang–Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Agama Tahuna semua
pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai
dengan undang-Undang Hukum Acara, sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase
Penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu capaiannya dapat 100% sesuai
dengan target indicator yaitu 100%. Ukuran pencapian Indikator Prosentase Penyampaian
Pemberitahuan Relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak samadengan idikator
prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu sejauh mana
proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang–Undang Hukum acara
yang berlaku. Di Pengadilan Agama Tahuna semua pemberitahuan putusan kepada para
pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para pihak juga sesuai
dengan Undang–Undang Hukum Acara, sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase
pencapaian pemberitahuan putusan capaiannya dapat 100% sesuai dengan target indicator
yaitu 100%.
c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sejauhmana ketepatan
tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanakan oleh petugas jurusita di pengadilan apakah
sesuai dengan data dan apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang.
Di Pengadilan Agama Tahunatahun 2016capaian target untuk sasaran kinerja ini, belum dapat
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 25
dilaksankan dengan akuntabilitas kinerjanya karena dari 185 perkara yang masuk dan telah
dilaksanakan proses persidangan bahkan ada yang sudah putus/selesai, tidak ada satupun
yang mengajukan permohonan penyitaan.
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Pada tahun 2016 jumlah perkara yang diproses di Pengadilan Agama Tahuna
sebanyak 185 perkara dan diputus sebanyak 183 perkara, terdiri dari:
No. Jenis PerkaraSisa Tahun
2015Masuk Putus
Sisa Tahun
2016
Permohonan 0 117 117 0
Gugatan 4 66 68 2
4 183 185 2
REKAP JUMLAH PERKARA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2016
Jumlah
Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara :
Perkara yang ada di Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2016 adalah 185
Perkara, sedang Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Tahuna tahun
2016terdiri dari 2 Majelis Hakim saja, sehingga rasio Majelis Hakim terhadap
perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara
yaitu 2(dua) Majelis Hakim dibagi sama untuk 185 Perkara = 1 : 92,5 per 1
(satu) Majelis Hakim.
f. Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan
Pengadilan Agama Tahuna pada prinsipnya belum melaksanakan target
kinerja pada point ini, yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sosialisasi
dari Bagian Kepaniteraan ke Bagian Kesekretariatan tentang fasilitas dan
instrument-instrumen yang harus disiapkan oleh Bagian Kesekretariatan dalam
rangka penyediaan dan pengadaan instrument pendukungnya sekaligus
pendistribusiannya.
Karena itu, akuntabilitas dari capaian kinerja ini tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana target yang telah ditetapkan.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 26
SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP
PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)
INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
10 121 644
b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara sidang keliling
100 124 67
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Penyelesaian perkara prodeo pada Pengadilan Agama Tahuna tahun
anggaran 2016, mendapat sokongan anggaran dari DIPA 04 (Dirjen Badilag)
sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembiayaan
penanganan perkara prodeo sejumlah 121 (seratus dua puluh satu) perkara.
Persentase serapan anggaran sebesar 100% atau sebesar Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah), dengan capaian kinerja sebesar 121 (seratus dua
puluh satu) perkara.
Dengan jumlah perkara prodeo yang ditangani dan diselesaikan sebanyak
121(seratus dua puluh satu) perkara ini, Ukuran capaian indikator kinerjanya
adalah Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagijumlah perkara
yang masuk dikalikan 100% = 121 : 185 x 100% = 65,41.
Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indicator
kenerja ini, Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2016 sudah melebihi
target yang ditetapkan sebesar 10%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar
65,41% dengan capaian kinerja sebesar = 65,41 : 10 x100% = 644%.
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
Penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling pada Pengadilan Agama
Tahuna tahun anggaran 2016, mendapat sokongan anggaran dari DIPA 04
(Dirjen Badilag) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah),untuk pembiayaan penyelesaian perkara sejumlah 124 (seratus dua
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 27
puluh empat) perkara.
Persentase serapan anggaran sebesar 100% atau sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan capaian kinerja
sebesar 124 (seratus dua puluh empat) perkara.
Dengan jumlah perkara disidangkan sebanyak 124 perkara ini, ukuran
capaian indikator kinerjanya adalah prosentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara sidang keliling yang diselesaikan dibagi jumlah
perkara yang masuk dikalikan 100% = 124 : 185 x 100% = 67%.
Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indicator
kenerja ini, Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2016 sudah melebihi
target yang ditetapkan sebesar 10%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar
67% dengan capaian kinerja sebesar = 67 : 124 x 100% = 54%.
SASARAN 5 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN
Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan pada tahun 2016 sebagai berikut :
SASARAN TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
1 0 0
Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
adalah jumlah permohonan eksekusi perkara yang ditindaklanjuti
dibanding jumlah sisa permohonan eksekusi tahun sebelumnya
ditambah permohonan eksekusi perkara tahun ini .
Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2016 tidak ada perkara yang
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 28
mengajukanpermohonan eksekusi.
SASARAN 6 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan pada tahun
2016 sebagai berikut:
Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
Meningkatnya
kualitas
pengawasan
a.
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
1 0 0
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan
internal/eksternal yang
ditindaklanjuti.
1 0 0
Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas,
digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal
yang ditindaklanjuti
a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
adalah perbandingan jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis dan non
teknis denganjumlahpengaduan yang dilaporkan. Perlu
diketahui bahwa Pengadilan Agama Tahunatelah
menyediakan sarana Pengaduan melalui kotak pengaduan
dan saran.
Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang
ditindak lanjuti tahun 2016 yangditargetkan 100%. Adapun
datapengaduan tersebut adalah sebagai berikut :
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 29
No. BulanPengaduan
Masuk
Pengaduan
Ditelaah/Proses
Pengaduan Belum
Ditelaah/Proses
1 Januari - - -
2 Februari - - -
3 Maret - - -
4 April - - -
5 Mei - - -
6 Juni - - -
7 Juli - - -
8 Agustus - - -
9 September - - -
10 Oktober - - -
11 Nopember - - -
12 Desember - - -
Nihil Nihil NihilJumlah
Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan
bahwa selama tahun 2016 tidak ada pengaduan.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal
yang ditindaklanjuti.
Persentase Temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang
ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan internal
dan eksternal yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan
internal dan eksternal dengan jumlah temuan internal dan
eksternal yang dilaporkan.
Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016
mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang
diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal pada tahun
2016, telah ditindaklanjuti.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 30
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
REALISASI ANGGARAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang,
dan Belanja Modal ;
2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Barang.
Pada awal tahun 2016, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada
Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.480.070.000,- (lima milyar
empat ratus delapan puluh juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian Pagu DIPA 01
sebesar Rp. 5.191.070.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh
ribu rupiah) dan Pagu DIPA 04 sebesar Rp. 289.000.000,-, namun adanya revisi pada
belanja pegawai dan barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah
anggaran DIPA tahun 2016 menjadi Rp. 5.971.095.000,- (lima milyar sembilan ratus
tujuh puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2016,
rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi danDIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah
sebagai berikut :
No. KegiatanPagu Awal
(Rp.)
Pagu Revisi
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Sisa
Anggaran
(%)
1 Belanja Pegawai 4.634.389.000 4.634.389.000 2.839.565.760 39%
2 Belanja Barang 450.681.000 475.681.000 461.709.703 3%
3 Belanja Modal 106.000.000 861.025.000 860.975.000 0%
5.191.070.000 5.971.095.000 4.162.250.463 Jumlah
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 31
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 di
lingkungan Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp. 4.634.389.000,-
(empat milyar enam ratustiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh
sembilan ribu rupiah).
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang telah direvisi,
anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp.
2.839.565.760,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima
ratus enam puluh limaribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Total belanja
pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016, dapat kita
lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 61,27%
dengan rincian belanja sebagai berikut:
No. Akun Kegiatan Pagu (Rp.)Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.232.414.000 869.145.960 70,52%
2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.000 9.066 33,58%
3 511121 Belanja Tun. Suami/Istri PNS 51.638.000 48.854.050 95%
4 511122 Belanja Tun. Anak PNS 18.248.000 17.783.404 97,45%
5 511123 Belanja Tun. Struktural PNS 22.949.000 19.320.000 84%
6 511124 Belanja Tun. Fungsional PNS 1.638.325.000 841.495.000 51,36%
7 511125 Belanja Tun. PPh PNS 413.491.000 207.357.000 50,15%
8 511126 Belanja Tun. Beras PNS 49.303.000 42.293.280 86%
9 511129 Belanja Uang Makan PNS 196.416.000 170.300.000 86,70%
10 511151 Belanja Tun. Umum PNS 11.993.000 4.810.000 40,11%
11 512211 Belanja Tun. Kemahalan Hakim 960.000.000 578.650.000 60%
12 512211 Belanja Lembur 39.585.000 39.548.000 100%
4.634.389.000 2.839.565.760 61,27%Total Belanja Pegawai
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 32
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 1.794.823.240,-
(satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga
ribu dua puluh empat rupiah), atau sebesar 38,73 % dari total pagu yang
tersedia. Sisa pagu belanja pegawai tersebut disebabkan karena terlalu
besarnya estimasi revisi pagu untuk menambah pagu minus belanja pegawai.
2. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis
pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan
dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan
standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang
belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference
(TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang
mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun
Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp.
450.681.000,-(empat ratus lima puluh juta enam ratus delapan satu ribu rupiah),
setelah revisi khususnya penambahan pada belanja pemeliharaan gedung dan
bangunan kantor, Pagu DIPA untuk belanja barang berubah menjadi Rp.
475.681.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu
ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan
untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang
yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 461.709.703,- (empat ratus
enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah).
Totalbelanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2016, dapat kita lihat
pada pagubelanja barang yang telah terserap 97% , dengan rincian belanja
barang sebagaiberikut :
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 33
No. Akun Kegiatan Pagu (Rp.)Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
1 524111 Bel. Perjalanan Biasa 50.956.000 50.956.000 100%
2 521211 Belanja Bahan 7.320.000 7.320.000 100%
3 522111 Bel. Langganan Listrik 32.400.000 23.872.600 74%
4 522112 Bel. Langganan Telefon 11.100.000 6.849.603 62%
5 522113 Bel. Langganan Air 3.000.000 1.902.500 63%
6 521111 Bel. Keperluan Kantor 182.400.000 182.304.000 100%
7 521115 Bel. Honor Operasional
Satker
31.200.000 31.200.000 100%
8 523111 Bel. Biaya
Pemeliharaan Gedung&
Bangunan
75.805.000 75.805.000 100%
9 523121 Bel. Biaya
Pemeliharaan Peralatan
& Mesin
40.000.000 40.000.000 100%
10 521114 Bel. Pengiriman Surat
Dinas
1.500.000 1.500.000 100%
11 521118 Bel. Barang Persediaan 40.000.000 40.000.000 100%
475.681.000 461.709.703 97,06%Total Belanja Barang
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah
Rp. 13.971.297,- (tiga belas sembilan tujuh puluh satu ribu dua ratus
sembilan puluh tujuh rupiah), atau sebesar 2,94% dari total pagu yang
tersedia.
3. Belanja Modal
Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang
sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan
pengadaan serta kegiatan nonfisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada
Tahun Anggaran 2016, Pengadilan Agama Tahunahanya mendapatkan Pagu
Belanja Modal sebesar Rp. 861.025.000,- (delapan ratus enam puluh satu
juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan sarana dan prasarana
pendukung perangkat pengolah data dan komunikasi dan pembebasan tanah.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 34
Realisasi serapan anggaran pada Belanja Modal ini sebesar Rp.
860.975.000,- (delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) atau sebesar 100%,dengan rincian belanja modal sebagaiberikut :
No. Akun Kegiatan Pagu (Rp.)Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
1 532111 Belanja Modal Peralatan &
Mesin
106.000.000 106.000.000 100%
2 531111 Belanja Modal Tanah 755.025.000 755.025.000 100%
861.025.000 861.025.000 100%Total Belanja Barang
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah
sebagai berikut :
No. Akun Kegiatan Pagu (Rp.)Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
1 521219 Bel. Barang Non Operasional
Lainnya
30.000.000 30.000.000 100%
2 524111 Belanja Perjalanan Biasa 259.000.000 259.000.000 100%
289.000.000 289.000.000 100%Total Belanja Barang
Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama ditujukan untuk menunjang
kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur
teknisperadilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan
Agama.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (04) Badan Peradilan Agama
Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna adalah Rp.
289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Dari keseluruhan
pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Agama
Tahuna.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang
yang mampu terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 289.000.000,- (dua
ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sebesar100 %dari Total Pagu Tahun
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 35
2016.
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 0,-
(nol rupiah), atau sebesar 0% dari total pagu yang tersedia.
Adapun kendala yang sangat mempengaruhi tersisanya anggaran DIPA (04)
ini, karena kurangnya koordinasi dan pemahaman dari Bagian Kepaniteraan
selaku pelaksana teknis dalam hal tata cara permintaan anggaran dan
pertanggungjawabannya kepada Pengelola Anggaran, sehingga Pengelola
Anggaran hanya bisa memintakan dan mempertanggungjawabkan sesuai
dengan dukungan bukti pertanggungjawaban yang ada. Padahal semua
kegiatan teknis yang tersedia anggarannya dalam DIPA, sudah dialaksanakan
oleh bagian kepaniteraan.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 36
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
engadilan Agama Tahuna dalam membuat Laporan Kinierja Instansi Pemerintah
(LKjIP) ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun
2016. LaporanKinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan
akuntabilitas lembaga peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan
mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun
2015. Laporan ini juga merupakan upaya menampilkan secara riil dan konkrit seluruh
kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa yang
belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.
2. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Tahuna
dilaksanakan dengan tertib sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor :
KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun
masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama
Tahuna dalam rangka ingin mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari
keadilan, dalam melaksankan tugasnya juga berpedoman pada Standar
Operasional Prosedur (SOP).
3. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada Pengadilan Agama Tahuna telah
memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2014
sebanyak 3 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2015
sebanyak 71 perkara, sehingga perkara yang di tangani oleh Pengadilan
Agama Tahuna tahun 2015 berjumlah 74 perkara, dari jumlah 74 perkara
tersebut, telah berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 70 perkara (95%),
sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 4 perkara (5%)
P
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 37
B. Saran/Rekomendasi
1. Perlu adanya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dengan kegiatan berupa
pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan non teknis sehingga putusan yang
dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keaadilanbagi masyarakat.
2. Perlu adanya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada para pejabat
fungsional agar kemampuan SDM bisa merata.
3. Perlu ada tambahan anggaran yang tersedia dalam DIPA PA Tahuna untuk
menunjang kemampuan SDM pejabat fungsional.
4. Mengalokasikan tambahan anggaran untuk pemberkasan perkara, perkara prodeo
dan sidang keliling guna lebih banyak lagi menjangkau masyarakat terpencil yang
memerlukan pelayanan hukum.
5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis
yustisial dan tugas administrasi umum.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 38
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2016
4. Matriks Rencana Strategis 2016 – 2020
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 39
Keterangan :
____________ = Garis Tanggung Jawab - - - - - - - - - - - = Garis Koordinasi
KETUA
HAKIM
1. Mohamad Adam, S.HI. 2. Al Ghazali Mus, S.HI, MH. 3. Nur Amin, S.Ag., MH.
Drs. Satrio A.M. Karim
WAKIL KETUA
PANITERA
Drs. Subardi Mooduto
SEKRETARIS
PanmudGugatan Panmud Hukum Panmud
PermohonanPPermoh
onan
Kasubag Kepegawaian & Ortala
KasubagUmum & Keuangan
KasubagPerencanaan, IT & Pelaporan
Drs. Mustafa, M.H.
Mohamad Natsir Stirman, SH.
Ridwan Olii, S.H. -- Sakinah, S.Ag.
Syahrani R. Tiloli, SH. Johny Umar Ramla Abas
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TAHUNA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2015
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. Arsiparis : -- 2. Pustakawan : -- 3. Pratana Komputer : -- 4. Fungsional Bendahara : --
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. Panitera Pengganti : 1. Hj. Elvira Wongso, S.H. 2. Humairah Alwi Assagaf, S.H. 2. Jurusita Pengganti : 1. Idrus Buhari, S.H.I. 2. Sitti Istiqamah Lawendatu, SE. 3. Ilhama Putra Suendra, S.H. 4. Maryati M., S.H. 3. Prana Peradilan : --
WAKIL PANITERA
Sukarni Manangkalangi
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 40
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
NOMOR :W18-A3/72.a/OT.01.2/ I /2016
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA
KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
Menimbang : a.
b.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemeintah;
Bahwa dengan akan berakhirnya masa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 -
2014, dan menyongsong Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2016-2020maka Pengadilan Agama
Tahuna perlu menegaskan kembali penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU).
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
Peraturan Pemerintah Nomor :8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2004-2009.
Peraturan Presiden Nomor :9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
Peraturan Presiden Nomor :13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung.
Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 29Desember 2014 tentang Pembahasan Indikator
Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016 - 2020.
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 41
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA 2016
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia
2016-2020.
Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian
kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI
Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang dibeikan tugas
untuk :
a.
b.
Melakukan monitoring dan pembinaan atas capaian kinerja
yang dilaksanakan oleh aparat pada satuan kerja Pengadilan
Agama Tahuna dalam rangka meyakinkan keandalan
informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 12 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Drs. SATRIO A.M. KARIM
NIP 19660101 199303 1 011
Ttd
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 42
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
NO
KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara
a. Persentase mediasi yang
diselesaikan
Jmlah Perkara yang dimediasi X 100%
Jml Perkara yang masuk
Catatan :
Berdasarkan PERMA NO : 01/2008 tentang
perkara yang masuk harus melalui mediasi
Ketua majelis, Hakim
Mediator dan Panitera
Laporan Bulanan,
Laporan Semester
dan Laporan
Tahunan
b. Persentase mediasi yang
berhasil didamaikan
Jml perkara mediasi yg menjadi akta
perdamaian X 100%
Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
c. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%
Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
d. Persentase perkara yang
diselesaikan:
Jml perkara yang diselesaikan X 100%
Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo
awal dan perkara yang masuk)
Majelis Hakim dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 43
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu
maks 6 bulanX 100%
Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu
maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakim dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 6 bulan
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan
X 100%
Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu
kurang dari 6 bulan
Majelis Hakim
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
2. Peningkatan
akseptabilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum:
- Verzet
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya
hukum X 100%
Jumlah putusan
Majelis Hakim Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas perkara
yang diajukan kasasi yang
disampaikan secara lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secara
lengkap X 100%
Jumlah berkas yang diajukan Kasasi
Catatan:
Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 44
b. Persentase berkas perkara
yang diajukan PK yang
disampaikan secara lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan PK secara
lengkap X 100%
Jumlah berkas yang diajukan PK
Catatan:
Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
c. Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke
Majelis X 100%
Jml berkas perkara yang diterima
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
d. Persentase penyampaian
relaas pemberitahuan isi
putusan tepat waktu, tempat
dan para pihak
Jml relas putusan yang disampaikan ke para
pihak tepat waktu. X 100%
Jml putusan
Panitera dan Juru Sita Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
e. Persentase penyitaan tepat
waktu dan tempat
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan
tempat X 100%
Jumlah permohonan penyitaan
Panitera dan Juru Sita Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
f. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah
Majelis Hakim
Majelis Hakim dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 45
Tahunan
g. Persentase responden yang
puas terhadap proses
peradilan
Jml responden yang puas terhadap proses
peradilan X 100%
Jumlah responden yang disurvey
Ketua Pengadilan &
Panitera
Laporan hasil
survey independen
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
justice)
a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X
100%
Jumlah perkara prodeo
Majelis Hakim dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
b. Persentase perkara yang
dapat diselesaikan dengan
cara sidang keliling
Jml perkara yang diselesaikan dilokasi sidang
keliling X 100%
Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara
sidang keliling
Majelis Hakim dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
5. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan.
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan
perkara tertentu yang
berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yang
ditindaklanjuti X 100%
Jml permohonan eksekusi perkara tertentu
Catatan:
Perkara tertentu :
- Warisan
- Gono-gini
- eksekusi anak
Ketua Pengadilan &
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 46
6. Meningkatnya
kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100%
Jumlah pengaduan yang diterima
Catatan:
Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku
Aparatur peradilan teknis dan non teknis
Ketua Pengadilan &
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan internal/
eksternal yang
ditindaklanjuti.
Jumlah temuan intrnal/eksternal yang
ditindaklanjuti X100%
Jumlah temuan internal/eksternal
Ketua Pengadilan &
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 47
MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TAHUNA 2016 – 2020
TUJUAN :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tahuna memenuhi butir 1 dan 2 di atas
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
(%)
2015 2016 2017 2018 2019
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara
g. Persentase mediasi yang diselesaikan 10 12 14 16 18
h. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan 10 12 14 16 18
i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 100 100 100 100
j. Persentase perkara yang diselesaikan 100 100 100 100 100
k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
100 100 100 100 100
l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 5 bulan
0 0 0 0 0
2. Peningkatan akseptabilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum:
- Verzet 100 100 100 100 100
- Banding 100 100 100 100 100
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 48
- Kasasi 100 100 100 100 100
- Peninjauan Kembali 100 100 100 100 100
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
h. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang
disampaikan secara lengkap
100 100 100 100 100
i. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang
disampaikan secara lengkap
100 100 100 100 100
j. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100 100 100 100 100
k. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100 100 100 100 100
l. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100 100 100 100 100
m. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 25 1 : 30 1 : 35 1 : 40 1 : 45
n. Persentase responden yang puas terhadap proses
peradilan
100 100 100 100 100
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 7 9 12 15 17
d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara
sidang keliling
16 18 20 22 24
5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
100 100 100 100 100
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100
d. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal
yang ditindaklanjuti.
100 100 100 100 100
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 49
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : MOHAMAD NATSIR STIRMAN, SH.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tahuna
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Drs. SATRIO A.M. KARIM
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.
Pihak Keduaakan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Tahuna,
Ketua
Pengadilan Agama Tahuna
Pihak Kedua
Drs. SATRIO A.M. KARIM
NIP 19660101 199303 1 011
Sekretaris
Pengadilan Agama Tahuna
Pihak Pertama
MOHAMAD NATSIR STIRMAN, SH.
NIP 19760921 200212 1 005
Ttd Ttd
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 50
PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA
TAHUN 2016
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara
a. Persentase mediasi yang
dilaksanakan 10
b. Persentase mediasi yang
berhasil didamaikan 10
c.
Persentase sisa perkara yang
diselesaikan 100
d. Persentase perkara yang
diselesaikan 100
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
100
f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu yang lebih dari 5 bulan
0
2. Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
- Verzet 100
- Banding 100
- Kasasi 100
- Peninjauan Kembali (PK) 100
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a.
Persentase berkas perkara
yang diajukan Banding yang
disampaikan secara lengkap
100
b.
Persentase berkas perkara
yang diajukan Kasasi yang
disampaikan secara lengkap
100
c. Persentase berkas perkara
yang diajukan PK yang
disampaikan secara lengkap
100
d. Persentase berkas perkara
yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100
e. Persentase penyampaian relaas
pemberitahuan isi putusan tepat 100
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 51
waktu, tempat dan para pihak
f. Persentase penyitaan tepat
waktu dan tempat 0
g. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara 1 : 30
h. Persentase responden yang
puas terhadap proses peradilan 100
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan 10
b. Persentase perkara yang
dapat diselesaikan dengan
Sidang Keliling
10
5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara
tertentu yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti
100
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a.
Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti 100
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan
internal/eksternal yang
ditindaklanjuti.
100
7. Peningkatan kualitas SDM
a.
Persentase pegawai yang lulus
diklat teknis yudisial. 100
b.
Persentase pegawai yang lulus
diklat non yudisial 100
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 52
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA TAHUNA
TAHUN 2016
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara
a. Persentase mediasi yang
dilaksanakan 12
b. Persentase mediasi yang
berhasil didamaikan 1
c.
Persentase sisa perkara yang
diselesaikan 95
d. Persentase perkara yang
diselesaikan 100
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
100
f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu yang lebih dari 5 bulan
0
2. Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
- Verzet 0
- Banding 0
- Kasasi 0
- Peninjauan Kembali (PK) 0
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a.
Persentase berkas perkara
yang diajukan Banding yang
disampaikan secara lengkap
100
b.
Persentase berkas perkara
yang diajukan Kasasi yang
disampaikan secara lengkap
0
c. Persentase berkas perkara
yang diajukan PK yang
disampaikan secara lengkap
0
d. Persentase berkas perkara
yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100
e. Persentase penyampaian relaas
pemberitahuan isi putusan tepat 100
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 53
waktu, tempat dan para pihak
f. Persentase penyitaan tepat
waktu dan tempat 100
g. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara 1 : 30
h. Persentase responden yang
puas terhadap proses peradilan 100
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan 12
b. Persentase perkara yang
dapat diselesaikan dengan
Sidang Keliling
124
5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara
tertentu yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti
100
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a.
Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti 100
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan
internal/eksternal yang
ditindaklanjuti.
100
7. Peningkatan kualitas SDM
a.
Persentase pegawai yang lulus
diklat teknis yudisial. 100
b.
Persentase pegawai yang lulus
diklat non yudisial 1
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 54
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
NOMOR :W18-A3/73.a/OT.01.2/I/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
TAHUN 2016
KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
Menimbang : a.
b.
Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada
Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2014, dipandang perlu
membentuk Tim Penyusun;
Bahwa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran
keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas tersebut.
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara
Nomor09/M.PAN/05/2007 tentang
PedomanPenyusunan Indikator Kerja Utama di
lingkunganInstansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara
Nomor20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kerja Utama;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 55
11.
12.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239/ly6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) DAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA;
Pertama : Membentuk Tim Penyusun LAKIP Pengadilan Agama Tahuna Tahun
2016, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan
ini;
Kedua : Tim bertugas mengumpulkan dan menyusun data-data pendukung
sebagai bahan LAporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada
Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016 dan berkewajiban
memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama
Tahuna;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 12 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Drs. SATRIO A.M. KARIM
NIP 19660101 199303 1 011
Ttd
Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 56
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
NOMOR : W18-A3/73.a/0T.01.2/I/2016
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2016
NO NAMA JABATAN DALAM
KEDINASAN
JABATAN DALAM
TIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Drs. Subardi Mooduto
Mohamad Natsir Stirman, SH.
Sukarni Manangkalangi
-
-
Ramla Abas
Sakinah, S.Ag.
Ridwan Olii, S.H.
Elvira Wongso, SH.
Maryati, SH.
Idrus Buhari, S.HI.
Sitti Istiqamah Lawendatu, SE.
Ilhama Putra Suendra, SH.
Panitera
Sekretaris
Wakil Panitera
Kasubag Keuangan dan Umum
Kasubag IT, Pern. & Pelaporan
Kasubag Kepegawaian
Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Gugatan
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Korbag. Keuangan& Umum
Korbag.IT, Pern. & Pelaporan
Korbag. Kepegawaian
Korbag. Kepaniteraan Hukum
Korbag. Kepaniteraan Gugatan
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Ditetapkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 12 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Drs. SATRIO A.M. KARIM
NIP 19660101 199303 1 011
Ttd