Halaman. 1 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
P U T U S A N
NOMOR : 97/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :
AH WANG : Umur 48 Tahun,Pekerjaan:Wiraswasta,Bertempat tinggal di
Dusun XV Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang ,dalam hal ini memberkan Kuasa
kepada 1.SURYA ADINATA,SH.Mkn,2.ISMAIL HASAN
KOTO,SH,3.JULIADI,SH,4.ISMAIL LUBIS,SH,5.JUPENRIS
SIDAURUK,SH,6.MARGANDASITORUS,SH,7.MUHAMMAD
ALINAFIAH MATONDANG,SH, berdasarkan surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Desember 2015,dan telah didaftarkan
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah
Nomor : W2.U4/513/HKM/01.10/XII/2015, tanggal 22
Desember 2015, disebut Pembanding semula Tergugat ;
L a w a n :
TAN KUN BUN : Umur 45 tahun, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun 5 Jalan
Serbaguna No. 849 Kelurahan Helvetia, Kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Hadi, S.H,
M. Muda Harahap, S.H dan Ngapon Armaidi, S.H
Pengacara, beralamat di Jalan SM. Raja Km. 8,9 No. 198 B
Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 Juni 2015 disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat ;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 2 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
97/PDT/2016/PT.MDN,tanggal 22 Maret 2016 ,tentang penunjukan Majelis
Hakim tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan,serta salina resmi
putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
93/PDT.G/2015/PN.LP,tanggal 11 Desember 2015;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2015
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PENGADILAN
NEGERI KLAS I-B LUBUK PAKAM pada tanggal 30 Juni 2015 dalam Register
Nomor 93/PDT.G/2015/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2006 antara, Penggugat dan Tergugat telah
dilakukan Perikatan Gadai Tanah sesuai Surat Pernyataan Gadai bertanggal
Percut, 01 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak
Kedua dan Tergugat sebagai Pihak Pertama dan saksi-saksi serta diketahui
oleh Kepala Desa Percut ;
- Bahwa sebagaimana termaktub pada Surat Pernyataan Gadai angka 1 yang
menyatakan antara Penggugat dan Tergugat benar telah membuat Pernyataan
Gadai dimana Tergugat telah menggadaikan sebidang tanah kepunyaannya
sendiri yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah
dengan cara Ganti Rugi dengan Nomor :592.2/ 2636/2002 tanggal 27
Desember 2002 seluas ± 2000 M² (dua ribu meter persegi) yang terletak di
Dusun XV Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
– Sumatera Utara dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun Sayur ± 20 M ;
Sebelah Timur berbatas dengan Khu Bun Seng ± 100 M ;
Sebelah Selatan berbatas dengan Khu Bun Seng ± 20 M ;
Sebelah Barat berbatas dengan Acheng ± 100 M ;
Selanjutnya atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang sebesar
Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) secara tunai kepada Tergugat
sebagai pinjaman;
- Bahwa sesuai dengan Angka 3 Surat Pernyataan Gadai antara Penggugat dan
Tergugat telah sepakat terhadap Surat Pernyataan Gadai bertanggal 01
Januari 2006 yang telah Penggugat dan Tergugat sepakati tidak dapat dicabut
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 3 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
kembali karena telah menjadi sebahagian dari isi naskah Surat Pernyataan
Gadai tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Gadai yang telah diperbuat antara
Penggugat dan Tergugat disepakati syarat-syarat sebagai berikut :
1) BahwaTergugat akan mengembalikan uang pinjaman sebanyak
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak dari tanggal 01 Januari
2006 s/d 01 Januari 2008;
2) Bahwa apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi seperti yang
telah disepakati bersama maka gugurlah hak Pihak Pertama
(Tergugat) atas tanah yang menjadi obyek gadai dan selanjutnya
obyek gadai akan menjadi Hak Milik Pihak Kedua (Penggugat)
tanpa ada dakwa dakwi di kemudian hari dan Tergugat akan
bersedia menandatangani surat-surat tanah obyek gadai tersebut
untuk dipindahtangankan kepada Penggugat;
3) Bahwa Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara
Ganti Rugi dengan Nomor :592.2/2636/2002 tanggal 27 Desember
2002 seluas ± 2000 M² (dua ribu meter persegi) yang merupakan
obyek gadai di pegang oleh Penggugat;
- Bahwa ternyata sampai batas waktu keharusan Tergugat memenuhi
pengembalian uang pinjaman tersebut pada tanggal 01 Januari 2008 diatas,
faktanya Tergugat sama sekali ingkar/ tidak dapat memenuhi kewajibannya
dalam hal pengembalian uang pinjaman sebanyak Rp.60.000.000,- (Enam
Puluh Juta Rupiah)kepada Penggugat ;
- Bahwa atas terjadinya ingkar janji / wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat
dengan serta merta tetap berulang kali menagih uang pinjaman tersebut
kepada Tergugat agar dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat
sama sekali tidak dapat memenuhinya;
- Bahwa atas fakta ingkarnya Tergugat memenuhi kewajibannya kepada
Penggugat dalam hal pengembalian uang pinjaman sebesar Rp.60.000.000,-
(Enam Puluh Juta Rupiah) maka sesuai dengan kesepakatan/perikatan dalam
Surat Pernyataan Gadai Tanggal 01 Januari 2006, dimana surat obyek gadai
yaitu Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara Ganti Rugi
dengan Nomor :592.2/ 2636/2002 tanggal 27 Desember 2002 seluas ± 2000 M²
(dua ribu meter persegi) dipegang oleh Penggugat dan karena ingkarnya
Tergugat memenuhi kewajibannya maka secara otomatis gugurlah hak
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 4 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Tergugat atas tanah obyek gadai menjadi hak milik Penggugat tanpa dakwa
dakwi (Surat Pernyataan Gadai Angka 6 point 2 ) ;
- Bahwa atas fakta ingkar janjinya / wan prestasi Tergugat memenuhi
kewajibannya kepada Penggugat maka dengan serta merta secara sukarela
telah dilakukan penyerahan obyek gadai dari Tergugat kepada Penggugat, dan
secara yuridis Tergugat harus bersedia menandatangani pengalihan nama
surat obyek gadai dari nama Tergugat kepada nama Penggugat ;
- Bahwa oleh karena objek terpekara maupun surat-suratnya saat ini telah
diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat maka untuk menjamin kepastian
hukum atas kepemilikan objek terpekara yang masih tercatat atas nama
Tergugat, dimohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan Demi Hukum
objek terpekara menjadi milik Penggugat, sekaligus menghukum Tergugat
untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, sekaligus bersedia untuk
menandatangani surat-surat pemindahtanganan objek gadai dari Tergugat
kepada Penggugat” ;
- Bahwa,atas uraian di atas maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan
ingkar janji kepada Penggugat sehingga oleh karenanya segala konsekwensi
dan akibat hukum yang ditimbulkan seperti yang termaktub pada Surat
Pernyataan Gadai bertanggal 01 Januari 2006 menjadi sah demi hukum;
- Bahwa agar Tergugat patuh melaksanakan isi putusan perkara ini maka
dimohonkan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yth agar
menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada
Penggugat sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari apabila
Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan
hukum tetap;
- Bahwa,Penggugat juga mohon putusan serta merta(Uit Voerbaar bij Vooraard
dijalankan walaupun ada upaya verzet, upaya banding, maupun upaya kasasi;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memanggil para pihak
dilakukan persidangan dan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat
dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Gadai tertanggal 01
Januari 2006 antara Penggugat dan Terguggat serta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan Ingkar Janji Pinjaman sejumlah
uang sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 5 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pelaksanaan secara Sukarela atas
Surat Pernyataan Gadai tertanggal 01 Januari 2006 antara Penggugat
dengan Tergugat ;
6. Menyatakan demi hukum objek terpekara berupa Sebidang tanah seluas ±
2000 M² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Dusun XV Desa Percut,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara
dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun Sayur ± 20 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Khu Bun Seng ± 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Khu Bun Seng ± 20 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Acheng ± 100 M ;
Menjadi milik Penggugat untuk seluruhnya ;
7. Menghukum Tergugat agar bersedia menandatangani surat
pemindahtanganan obyek gadai dari Tergugat kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada
Penggugat sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari
apabila Tergugat lalai / ingkar untuk memenuhi isi putusan sampai
berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta(Uit Voerbaar
bij Vooraard), walaupun ada upaya verzet, upaya banding, atau upaya kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat
perkara ini ;
A T A U :
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex
Aquo Et Bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan
jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai
berikut:
DALAM KONPENSI
DALAM POKOK PERKARA.
- Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat
sebagaimana dibawah ini.
- Bahwa terdahulu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan
dagang dalam hal jual beli hewan ternak Bebek yang telah berlangsung sejak
tahun 2002 hingga bulan April 2015. Dan atas hubungan dagang ini Tergugat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 6 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
telah mempunyai hutang dagang kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian atas penyakit yang tengah diderita oleh anak Tergugat yang
saat itu harus mendapatkan perawatan penuh dari pihak rumah sakit dan juga
bertepatan adanya himpitan ekonomi yang tengah dialami keluarga Tergugat,
maka dengan sangat terpaksa Tergugat harus menambah jumlah hutang
Tergugat kepada Penggugat dengan memohon pinjaman uang sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan atas permohonan Tergugat ini
telah mendapat tanggapan dari Penggugat dengan syarat Tergugat
menyerahkan surat tanah objek terperkara sebagai Jaminan atas seluruh
hutang Tergugat yang telah berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah).
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2006 Penggugat telah datang menemui
Tergugat dikediaman Tergugat dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan
uang yang dimohonkan oleh Tergugat serta menyuguhkan dan meminta
Tergugat untuk menandatangani Surat Perjanjian yang berdasarkan lissan
Penggugat surat tersebut merupakan Surat Pinjam Meminjam dengan jaminan
surat tanah Tergugat terhadap seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat
yang berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Penggugat telah menjelaskan bahwa jangka waktu pelunasan
hutang Tergugat tersebut sampai dengan tanggal 1 Januari 2008 dan jaminan
Tergugat tersebut akan dikembalikan apabila Tergugat telah menyelesaikan
hutang Tergugat secara keseluruhan;
- Bahwa sebelum Tergugat menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam
yang dimaksud diatas Tergugat berniat untuk membaca dan memahami isi
surat secara keseluruhan namun Penggugat terkesan berusaha menghalang-
halangi Tergugat dengan dalil seolah-olah Tergugat telah mencurigai
Penggugat yang seakan-akan Penggugat akan menjerumuskan Tergugat. Dan
selanjutnya dengan alasan tengah terburu-buru dan Penggugat telah menjamin
tidak akan ada permasalahan dikemudian hari sehubungan surat tanah
Tergugat maka akhirnya Tergugat bersedia menyetujui dan menandatangani
surat perjanjian pinjam meminjam tersebut.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Tergugat diatas maka tidak benar apa yang
telah didalilkan Penggugat pada posita gugatannya halaman 1 alinea kedua
dari bawah yang menyatakan Penggugat telah ada mengikatkan diri
dalam perikatan gadai tanah sesuai Surat Pernyataan Gadai bertanggal 1
Januari 2006.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 7 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
- Bahwa secara tegas Tergugat membantah dalil guagatan Penggugat pada
halaman 2 alinea terakhir yang menyatakan Tergugat telah melakukan
perbuatan ingkar janji, sebab pada waktu yang tidak dapat diingat Tergugat
lagi, Penggugat telah datang bermohon kepada Tergugat untuk dapat
mengusahai sekitar 1800 M2 dari total 2000 M2 dari objek terperkara yang
diperuntukan atas usaha peternakan Bebek Penggugat.
- Bahwa sebagai bentuk balas jasa atas pertolongan Penggugat maka Tergugat
telah menanggapi permohonan Penggugat tersebut diatas dengan ketentuan,
sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat sepakat apabila Tergugat hanya memberikan ijin bagi
Penggugat untuk dapat mengusahai sebahagian objek terperkara yang
dimohonkan diatas dengan batas waktu sampai dengan tanggal 1 Januari
2008 (sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran hutang Tergugat)
dan sebagai imbalannya seluruh hutang-hutang Tergugat berjumlah Rp.
60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dianggap telah lunas.
2. Bahwa apabila dengan berakhirnya kesepakatan yang telah dijelaskan
diatas maka para pihak terbebas dari segala tuntutan hutang piutang dan
Penggugat berkewajiban mengembalikan barang jaminan milik Tergugat
berupa surat penyerahan penguasaan atas Tanah dengan cara ganti rugi
dengan Nomor : 592.2/2636/2002, tanggal 27 Desember 2002 yang terletak
di Dusun XV Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang secara
seketika serta mengembalikan kondisi/keadaan tanah pada keadaan
semula.
- Bahwa kesepakatan ini dapat dibuktikan dengan fakta yang ada dilapangan,
yang hingga saat ini Penggugat masih menguasai dan mengusahai objek
terperkara dengan tanpa persetujuan dari Tergugat dan telah berlangsung
selama lebih dari 7 (tujuh) tahun terhitung sejak berakhirnya kesepakatan
bersama tersebut pada 1 Januari 2008.
- Bahwa berdasarkan uraian Tergugat diatas adalah sangat mengada-ngada
apabila dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji karena
sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan
tidak mengembalikan barang jaminan Tergugat. Dan lebih jauh lagi hingga saat
Jawaban ini Tergugat majukan ke persidangan, Penggugat masih menikmati
hasil dari menguasai dan mengusahai tanah milik Tergugat tersebut dengan
secara melawan hukum.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 8 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
- Bahwa atas permasalahan hukum ini terdahulu pernah dilakukan upaya
mediasi oleh Kepala Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
namun tidak tercapai kesepakatan.
- Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Tergugat diatas, adalah wajar dan
berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara perdata a quo menyatakan Surat Perjanjian
Gadai tertanggal 1 Januari 2006 dinyatakan telah hapus dan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.
A. TENTANG PENGGUGAT (In Person) TIDAK BERWENANG.
- Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point ke-3 (tiga) angka
2) mendalikan :“ Bahwa apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi seperti
yang telah disepakati bersama maka gugurlah hak Pihak Pertama (Tergugat)
atas tanah yang menjadi obyek gadai dan selanjutnya obyek gadai akan
menjadi Hak Milik Pihak Kedua (Penggugat) tanpa ada dakwa-dakwi
dikemudian hari dan Tergugat akan bersedia menandatangani surat-surat
tanah obyek gadai tersebut untuk dipindahtangankan kepada Penggugat “.
- Bahwa Penggugat menyatakan telah menerima gadai dari Tergugat dengan
jaminan surat penyerahan penguasaan atas Tanah dengan cara ganti rugi
dengan Nomor : 592.2/2636/2002, tanggal 27 Desember 2002 atas sebidang
tanah yang terletak di Dusun XV Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang.
- Bahwa selain daripada yang telah Tergugat jelaskan diawal surat Jawaban
Tergugat ini, secara tegas Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat karena hanyalah berdasarkan akal-akalan dan selera Penggugat
saja, yaitu dengan alasan sebagai berikut :
1. Tentang Subjek Gadai.
- Bahwa Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian
pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai
merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh
masyarakat. Praktek gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena
tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan
suatu analisa kredit yang mendalam seperti pada bentuk penjaminan lain
seperti pada Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 9 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
- Bahwa akibat dari sangat mudahnya praktek gadai tersebut, maka tidak jarang
praktek penjaminan gadai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan
merugikan para peminjam karena lemahnya posisi dari peminjam tersebut,
untuk itu pemerintah telah membuat suatu lembaga keuangan yang melayani
pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai, yang sekarang dikenal
dengan Perusahaan Pegadaian.
- Bahwa hingga saat ini, yang menjadi dasar hukum Perusahaan Pegadaian
dalam menyelenggarakan gadai di Indonesia, antara lain :
1. Pasal 1150 Hukum Perdata (BW), yang pada intinya menjelaskan “ Gadai
adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh
seorang lain atas nama-nya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara
didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya ; dengan kekecualian
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan
untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana
harus didahulukan “.
2. Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1985
Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan
Pegadaian, yang bunyinya : “ PERJAN Pegadaian mempunyai tugas
melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai
dan fidusia berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan ”.
3. Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang berbunyi : “ Perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara
yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha
menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai”.
- Bahwa sesuai dengan seluruh ketentuan hukum diatas, maka satu-satunya
subjek hukum yang berwenang dalam menyelenggarakan Gadai adalah
PERUSAHAAN PEGADAIAN.
- Bahwa sesuai dengan 2 (dua) ketentuan Hukum diatas, maka yang dapat
menjadi objek gadai adalah benda bergerak atau benda yang dapat berpindah
atau dipindahkan sehingga tanpa harus dibuktikan lagi tidaklah tepat apabila
objek terperkara berupa sebidang tanah milik Tergugat dijadikan objek Gadai
sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 10 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
- Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan hukum Tergugat diatas, adalah wajar
dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara perdata a quo menyatakan Surat Pernyataan
Gadai tanggal 1 Januari 2006 milik Penggugat batal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
b. Tentang PENGALIHAN barang jaminan milik Tergugat.
- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2), yang
bunyinya :
“ Bahwa apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi seperti yang telah
disepakati maka gugurlah hak pihak Pertama (Tergugat) atas tanah yang
menjadi obyek gadai dan selanjutnya obyek gadai akan menjadi Hak Milik
Pihak Kedua (Penggugat) tanpa ada dakwa-dakwi dikemudian hari dan
Tergugat akan bersedia menandatangani surat-surat tanah obyek gadai
tersebut untuk dipindahtangankan kepada Penggugat ”.
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan
ingkar janji atas isi kesepakatan Surat Pernyataan Gadai tertanggal 1 januari
2006 dan telah bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa
dan memutus perkara a quo agar barang jaminan milik Tergugat dialihkan
menjadi hak milik daripada Penggugat.
- Bahwa apa yang didalilkan dan dimohonkan Penggugat tersebut sangatlah
mengada-ngada dan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku yang antara lain, sebagai berikut:
a. Pasal 1154 Hukum Perdata, yang intinya menjelaskan:
“ Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-
kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang
yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal “.
b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 883 K/Sip/1974.,
tertanggal 26 Nopember 1975, yang bunyinya :
“ Azas hukum perjanjian meminjam barang/uang dengan jaminan barang,
melarang untuk menentukan bahwa dalam hal wanprestasi dan yang
berhutang barang jaminan otomatis menjadi milik yang berpiutang ; maka
clausula dalam surat perjanjian diatas yang isinya secara otomatis barang
jaminan menjadi milik pihak terbanding apabila pihak pembanding tidak
dapat mengembalikan mas murni seberat 1000 gram pada waktu yang
dijanjikan, adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat “.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 11 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
- Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Tergugat diatas, adalah wajar dan
berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Surat Pernyataan Gadai
tertanggal 1 Januari 2006 milik Penggugat batal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
c. Tentang Usaha Ternak Penggugat.
- Bahwa sebelumnya usaha pembiakkan ternak Bebek Penggugat yaitu
berlokasi di Dusun XVI Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
yang kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan
Tergugat yang telah dijelaskan diawal Jawaban ini Penggugat memindahkan
lokasi peternakannya keatas objek terperkara.
- Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan
menguasai dan mengusahai objek terperkara dengan tanpa persetujan dari
Tergugat selama lebih dari 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari
2008 hingga saat Jawaban ini Tergugat majukan kepada Majelis Hakim Yang
Mulia dengan tanpa memberikan suatu prestasi atau sewa atas lahan atau
suatu imbalan dalam bentuk apapun kepada Tergugat sebagai pemilik lahan.
- Bahwa sejak Tergugat memiliki objek terperkara, Tergugat tengah merintis
usaha yang kebetulan pada bidang yang sama dengan Penggugat dan dengan
adanya permasalahan hukum ini sesungguhnya Tergugatlah yang telah
menjadi korban itikad buruk Penggugat. Dalam hal ini Tergugat tidak dapat
mengembangkan usaha diatas objek terperkara.
- Bahwa apabila demi pengembangan usaha Tergugat, dengan terpaksa
Tergugat harus menyewa lahan dari masyarakat sekitar yang menurut
kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat Desa Percut yang
berdomisili diseputaran objek terperkara maka setidak-tidaknya Tergugat harus
mengeluarkan uang sewa lahan sekitar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
pada setiap tahunnya untuk menyewa lahan kosong dengan luas lahan 5 M x 5
M = 25 M2.
- Bahwa selama Penggugat menguasai dan mengusahai objek terperkara
selama lebih dari 7 (tujuh) tahun maka setidak-tidaknya Penggugat
telah terbebas dari beban sewa lahan dan mendapat keuntungan sekitar
Rp. 5.250.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung;
a. Nomor : 21 K/Sip/1975, tertanggal 6 Mei 1975, yang berbunyi:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 12 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
“ Karena tanah Luo Rapeua telah terbukti sebagai tanah gadaian maka
tanah harus dikembalikan kepada Penggugat tanpa penebusan kembali,
karena tergugat telah menikmati hasil sawah tersebut sudah sekian
lamanya dan hasil daripada sawah itu melebihi harga seekor sapi (yang
dulu diterima oleh Penggugat atas penyerahan sawah tersebut) “.
b. Nomor : 1272 K/Sip/1973, tertanggal 1 April 1975, yang bunyinya :
“ Pasal 7 ayat 1 Perpu No. 56 tahun 1960 adalah bersifat memaksa yakni
gadai tanah pertanian yang telah berlangsung selama 7 tahun atau lebih,
harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan
dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua
belah pihak yang berperkara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip
lembaga gadai”.
- Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Tergugat diatas, adalah wajar dan
berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara perdata a quo menyatakan Surat Pernyataan
Gadai tertanggal 1 Januari 2006 milik Penggugat batal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
DALAM REKONPENSI
1. Bahwa segala dalil yang diuraikan di dalam Jawaban Konpensi dianggap
termaktub dalam gugatan Rekonpensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu
diulang lagi.
2. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan ini memajukan gugatan
rekonpensi terhadap Penggugat d.k / Tergugat d.r berdasarkan alasan-
alasan sebagai berikut :
2.1. Bahwa benar Penggugat d.r/Tergugat d.k telah menjaminkan surat
Hak Milik Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Nomor :
592.2/2636/2002, tanggal 27 Desember 2002 pada tanggal 1
Januari 2006 atas hutang Penggugat d.r/Tergugat d.k kepada
Tergugat d.r/Penggugat d.k dengan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah) ;
2.2. Bahwa tidak benar barang jaminan milik Penggugat d.r/Tergugat d.k.
di serahkan kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k didasarkan atas
adanya Surat Pernyataan Gadai sebagaimana yang didalilkan oleh
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 13 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Tergugat d.r/Penggugat d.k dalam gugatannya, akan tetapi dengan
didasarkan adanya perjanjian pinjam meminjam atas hutang
Penggugat d.r/Tergugat d.k yang terdiri dari hutang dagang sebesar
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hutang pinjaman
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan total Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
2.3. Bahwa benar setelah diperbuatnya perjanjian pinjam meminjam oleh
Penggugat d.r/Tergugat d.k dan Tergugat d.r/Penggugat d.r
kemudian setelahnya telah ada kesepakatan bersama yang
diperbuat dengan ketentuan, sebagai berikut :
- Tergugat d.r/Penggugat d.k sepakat mengusahai objek
terperkara dengan jangka waktu hingga tanggal 1 Januari 2008
dan sebagai imbalan kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k maka
hutang Penggugat d.r/Tergugat d.k telah hapus atau lunas ;
- Kemudian dengan berakhirnya kesepakatan bersama tersebut
Tergugat d.r/Penggugat d.k berkewajiban mengembalikan
barang jaminan milik Tergugat berupa surat penyerahan
penguasaan atas Tanah dengan cara ganti rugi dengan Nomor :
592.2/2636/2002, tanggal 27 Desember 2002 yang terletak di
Dusun XV Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
secara seketika serta mengembalikan kondisi/keadaan tanah
pada keadaan semula.
2.4. Bahwa dengan adanya gugatan a quo dan dengan masih dikuasai
dan diusahainya objek terperkara oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k
dengan tanpa persetujuan dari Tergugat yang berlangsung selama
lebih dari 7 (tujuh) tahun terhitung sejak berakhirnya kesepakatan
bersama tersebut pada 1 Januari 2008 maka telah menjadi bukti
Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan perbuatan melawan
hukum terhadap hak-hak Penggugat d.r/Tergugat d.k.
2.5. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k mempunyai bidang usaha yang
sama dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k, oleh sebab Tergugat
d.r/Penggugat d.k telah menguasai dan mengusahai objek perkara
sehingga menyebabkan Penggugat d.r/Tergugat d.k tidak dapat
mengembangkan usaha diatas tanah sendiri yang mempengaruhi
pendapatan keluarga Penggugat d.r/Tergugat d.k ;
2.6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Tergugat d.r/Penggugat d.k, maka adalah wajar apabila Tergugat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 14 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
d.r/Penggugat d.k dihukum untuk mengembalikan barang Jaminan
milik Penggugat d.r/Tergugat d.k berupa Surat Penyerahan
Penguasaan atas tanah dengan cara Ganti Rugi dengan Nomor :
592.2/2636/2002, tanggal 27 Desember 2002 secara seketika
kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k dan bertanggung jawab untuk
memindahkan dan membongkar sendiri setiap bangunan yang telah
berdiri diatas tanah terperkara akibat perbuatan Tergugat
d.r/Penggugat d.k dalam jangka waktu 30 hari kalender dan
mengembalikan keadaan tanah yang menjadi objek perkara kepada
Penggugat d.r/Tergugat d.k sebagaimana keadaan semula dalam
jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak dibacakannya putusan
perkara ini.
2.7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini dimajukan dengan
bukti-bukti yang cukup dan benar maka adalah wajar apabila
Putusan Rekonpensi dalam perkara a quo dinyatakan dengan
Putusan Serta Merta walaupun ada upaya hukum Banding dan
Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat d.r/Penggugat
d.k.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah cukup beralasan Penggugat
d.r/Tergugat d.k mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam dalam perkara perdata a quo kiranya berkenan memberikan
putusan hukum yang pada pokoknya berisi
DALAM PETITUM
I. DALAM POKOK PERKARA
1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
II. DALAM REKONPENSI
1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat
d.k untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Gadai tanggal 1 Januari 2006 tidak berlaku
dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Manyatakan kesepakatan bersama yang dibuat secara lissan antara
Penggugat d.r/Tergugat d.k dan Tergugat d.r/Penggugat d.k adalah sah
dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 15 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
4. Menyatakan seluruh hutang Penggugat d.r/Tergugat d.k kepada Tergugat
d.r/Penggugat d.k berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
telah hapus ;
5. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk mengembalikan Barang
Jaminan milik Penggugat d.r/Tergugat d.k berupa Surat Penyerahan
Penguasaan atas tanah dengan cara Ganti Rugi dengan Nomor :
592.2/2636/2002, tanggal 27 Desember 2002 seluas ± 2000 M2 (dua ribu
meter persegi) kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan seketika ;
6. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membongkar dan
memindahkan sendiri setiap bangunan yang didirikan oleh Tergugat
d.r/Penggugat d.k diatas tanah milik Penggugat d.r/Tergugat d.k hingga
kembali pada keadaan semula dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung
sejak tanggal dibacakannya putusan perkara ini ;
7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini dimajukan dengan bukti-bukti
yang cukup dan benar maka adalah wajar apabila Putusan Rekonpensi
dalam perkara a quo dinyatakan dengan Putusan Serta Merta walaupun
ada upaya hukum Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari
Tergugat d.r/Penggugat d.k.
8. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ongkos Perkara.
Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
dalam perkara perdata a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono) ;
=
Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding / Tergugat tersebut
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 11
Desember 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN.LBP. yang amar sebagai berikut :
DALAM KONVENSI
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Gadai tertanggal 01
Januari 2006 antara Penggugat dan Terguggat serta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan Ingkar Janji Pinjaman sejumlah
uang sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 16 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pelaksanaan secara Sukarela atas
Surat Pernyataan Gadai tertanggal 01 Januari 2006 antara Penggugat
dengan Tergugat;
5. Menyatakan demi hukum objek terpekara berupa Sebidang tanah seluas ±
2000 M² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Dusun XV Desa Percut,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara
dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun Sayur ± 20 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Khu Bun Seng ± 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Khu Bun Seng ± 20 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Acheng ± 100 M ;
Menjadi milik Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat agar bersedia menandatangani surat
pemindahtanganan obyek gadai dari Tergugat kepada Penggugat;
DALAM REKONVENSI
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 2.605.000,00 ,00 (dua juta enam ratus lima ribu rupiah);
----- Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding
No. 93/Pdt.G/2015/PN.LP. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : DARWIN,
SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22
Desember 2015 yang menerangkan Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Desember 2015 Nomor : 93/Pdt.G/
2015/PN.LBP. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan
sempurna kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016 ;
----- Menimbang, bahwa Memori Banding, Kuasa Hukum Pembanding /
Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
pada tanggal 11 Januari 2016 oleh : DARWIN, SH. Wakil Panitera
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 17 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, yang mana telah diberitahukan
dengan sempurna kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 03
Februari 2016 ; -----------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding, Kuasa Hukum
Terbanding / Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam pada tanggal 17 Februari 2016 oleh : BILLIATER SITEPU,
SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ; ---------------------------------
-----Menimbang, bahwa Membaca Relaas pemberitahuan untuk melihat,
membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah
diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari
berkas perkara perdata Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN.LBP. sebelum berkas
perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; ------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang,bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajuka memori
banding sebagai berikut
A. TENTANG KETERANGAN SAKSI. Bahwa telah banyak ketidaksesuaian keterangan saksi-saksi yang telah
Pembanding dan Terbanding majukan dalam persidangan terhadap seluruh
keterangan saksi-saksi tersebut yang telah Judex Factie tuangkan dalam putusan
hukumnya, antara lain :
Bahwa sesuai keterangan saksi Buyung, pada dasarnya menerangkan
hanya berperan membuat / mengkonsep Surat Pernyataan Gadai tertanggal 01
Januari 2006 atas permintaan Terbanding melalui saksi Suwarno dan tidak
mengetahui selain dan selebihnya namun tidak demikian dalam putusan Judex
Factie yang seolah-olah saksi mengetahui Pembanding telah tidak membayar
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 18 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
hutang kepada Terbanding secara tunai maupun secara cicilan kepada
Terbanding serta mengetahui bahwa istri Pembanding ikut menandatangani surat
pernyataan gadai tersebut.
Bahwa sesuai keterangan saksi HENDRIK, pada dasarnya menerangkan bahwa
Terbanding telah menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 2006
hingga tahun 2015 dan saksi Ali merupakan Pekerja Terbanding sejak tahun 2006
secara terus menerus hingga saat sekarang namun dengan dibawah sumpah
saksi Ali menyatakan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terbanding
dan bertempat tinggal 15 (lima belas) meter dari objek perkara, akan tetapi sesuai
keterangan saksi Yusuf disela-sela sidang lapangan menyatakan dan
menunjukan kepada Judex factie bangunan rumah milik saksi Ali yang berada
diatas objek perkara.
Bahwa sesuai dengan penjelasan Pembanding diatas, Pembanding berpendapat
dalam memutus perkara perdata a quo Judex Factie terkesan telah berpihak
kepada salah satu pihak yang berperkara.
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Pembanding diatas, adalah wajar dan
berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding ini menyatakan
Menolak seluruh dalil-dalil Terbanding sekaligus Membatalkan putusan
Judex Factie Register Nomor : 93/Pdt. G/2015/PN-LBp, tertanggal 11
Desember 2015.
B. TENTANG BUKTI P-I. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUWARNO diketahui Pembanding tidak
ada membaca isi surat pernyataan gadai (bukti P-I) milik Terbanding bukti P-I
dibuat dan ditandatangani dengan tidak dihadapan Kepala Desa Percut.
Bahwa kemudian terbukti dalam persidangan saksi SUWARNO menerangkan
bahwa Pembanding tidak ada membaca isi surat pernyataan gadai (bukti P-I)
milik Terbanding.
Bahwa selain daripada hal tersebut diatas, Surat Pernyataan Gadai tertanggal 01
Januari 2006 dibuat oleh Terbanding dengan tanpa dihadapan atau didaftarkan
kepada pejabat umum yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 19 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Vide : Pasal 1 dan Pasal 15).
Bahwa sesuai dengan penjelasan diatas, telah jelas Terbanding telah beritikad
tidak baik terhadap Pembanding dan oleh sebab itu sudah seharusnya Surat
Pernyataan Gadai milik Terbanding dinyatakan tidak sah.
Bahwa sesuai dengan seluruh penjelasan Pembanding diatas, Pembanding
berpendapat dalam memutus perkara perdata a quo Judex Factie terkesan telah
berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Pembanding diatas, adalah wajar dan
berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Menolak dalil-dalil
Terbanding untuk seluruhnya sekaligus membatalkan Putusan Judex Factie
Register Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN-LBp, tertanggal 11 Desember 2015.
C. TENTANG BUKTI P-III & P-IV. Bahwa terhadap bukti P-III dan P-IV milik Terbanding telah sangat diragukan
keberadaannya dalam menguatkan dalil gugatan Terbanding sebagaimana yang
telah Pembanding sampaikan dalam Surat Kesimpulan Pembanding tertanggal 20
Nopember 2015. Namun dengan tidak dipertimbangkannya keberatan
Pembanding ini Judex Factie telah melanggar ketentuan hukum Pasal 178 H.I.R.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terbanding telah mengajukan bukti
P-III dan P-IV yang asli sehingga disimpulkan bukti ini dibuat hanya berdasarkan
selera Terbanding saja sebagai upaya Terbanding dalam menguasai objek
perkara secara melawan hukum.
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Pembanding diatas, adalah wajar dan
berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding ini menyatakan
Menolak seluruh dalil-dalil Terbanding sekaligus Membatalkan putusan
Judex Factie Register Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN-LBp, tertanggal 11 Desember
2015.
D. TENTANG PERJANJIAN LISSAN PEMBANDING & TERBANDING. Bahwa sebagaimana yang telah Pembanding akui bahwa benar Pembanding
telah sepakat meminjam uang terbanding sebesar Rp. 60.000.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 20 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
(enam puluh juta) namun Terbanding baru menyerahkan uang pinjaman sebesar
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hal ini terbukti dengan tidak
adanya bukti kwitansi pembayaran yang dimajukan oleh Terbanding yang
dapat menerangkan Pembanding telah menerima uang pinjaman sebesar
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
Bahwa kemudian benar kemudian Terbanding telah ada menemui Pembanding
dan bermohon untuk dapat menguasai dan mengusahai hanya sebahagian objek
terperkara seluas 1800 M2 untuk usaha ternak bebek Terbanding oleh karena
sebahagian kecil lainnya seluas 200 M2 telah berdiri rumah Pembanding sejak
tahun 2002, dan benar dalam persidangan Pembanding tidak ada memajukan
saksi yang dapat menerangkan kehadiran Terbanding kehadapan Pembanding
perihal permohonannya tersebut oleh sebab saat itu Pembanding hanya sendiri
tanpa ada kehadiran istri dan/atau anggota keluarga Pembanding yang lainnya.
Bahwa namun perjanjian lissan ini telah terbukti adanya berdasarkan fakta-fakta
persidangan melalui keterangan seluruh saksi-saksi yang menerangkan antara
lain:
- Bahwa benar Pembanding telah mendirikan rumah tempat tinggal dan
mengusahai objek terperkara sejak tahun 2002, dan ;
- Bahwa benar Terbanding baru dapat menguasai dan mengusahai objek
terperkara adalah sejak tahun 2006 hingga saat ini.
Bahwa sesuai penjelasan Pembanding diatas, Judex Factie telah kesampingkan
fakta-fakta hukum a quo sehingga sangat merugikan Pembanding, adalah tidak
berlebihan Pembanding berpendapat dalam memutus perkara perdata a quo
Judex Factie terkesan telah berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara.
Bahwa berdasarkan penjelasan Pembanding diatas, adalah wajar dan
berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding ini menyatakan
Menolak seluruh dalil-dalil Terbanding untuk seluruhnya sekaligus membatalkan
putusan Judex Factie Register Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN-LBp, tertanggal 11
Desember 2015. E. TENTANG NILAI JUAL OBJEK PERKARA. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugat balik Pembanding
terdahulu, Pembanding telah memajukan saksi-saksi antara lain : Kepala Desa
Percut yang memediasi para pihak bernama FAISAL dan saksi YUSUF.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 21 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Bahwa saksi Faisal menerangkan bahwa pada tahun 2006 nilai objek perkara adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per rante (400 M2). Dan saksi Yusuf menerangkan bahwa pada tahun 2006 nilai objek perkara adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per rante (400 M2). Maka telah terjadi perbedaan nilai yang sangat jauh dan oleh karenanya sudah menjadi kewajiban Judex factie untuk menggali dan memastikan nilai objek terperkara berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek terperkara
oleh Judex Factie namun hanya untuk mengetahui tentang letak dan batas-batas
objek terperkara dengan tanpa menggali kepastian nilai ekonomis objek
terperkara. Bahwa dengan tanpa pertimbangan hukum yang jelas Judex Factie telah
memastikan nilai objek perkara yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) per rante sehingga mengakibatkan cacatnya putusan Judex Factie
serta timbulnya kerugian bagi Pembanding.
Bahwa sesuai dengan seluruh penjelasan Pembanding diatas, Pembanding
berpendapat dalam memutus perkara perdata a quo Judex Factie terkesan telah
berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara.
Bahwa sesuai dengan penjelasan Pembanding diatas, adalah wajar dan
berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding ini menyatakan
Membatalkan Putusan Judex Factie Register Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN-LBp,
tertanggal 11 Desember 2015.
F. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE. Bahwa Terbanding menghendaki dialihkannya kepemilikan atas objek terperkara
dari penguasaan Pembanding dengan dasar adanya perbuatan ingkar janji
Pembanding sesuai bukti P-I milik Terbanding.
Bahwa benar terdahulu Pembanding telah ada mengikatkan diri dalam perikatan
GADAI dengan jaminan surat tanah milik Pembanding sesuai bukti P-II milik
Terbanding.
Bahwa objek gadai sesuai bukti P-I milik terbanding adalah benda tidak bergerak berupa tanah milik Pembanding seluas 2000 M2 yang diatasnya telah
berdiri RUMAH tempat tinggal milik Pembanding yang dibangun pada tahun 2002.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 22 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Bahwa kemudian menurut dalil-dalil gugatan dan reflik Terbanding dan didukung
oleh Judex Factie dalam putusan hukumnya tertanggal 11 Desember 2015,
Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji sehingga
dihukum melaksanakan isi perjanjian gadai secara sukarela sesuai amanat
pasal 1338 BW.
Bahwa namun sesuai ketentuan Pasal 1150 BW objek gadai dalam cakupan
hukum perdata (BW) adalah berupa benda bergerak semisal emas, arloji dan lain
sebagainya. Dan apabila dihubungkan ketentuan hukum Bab ke Dua Puluh Satu
(Tentang Gadai) Hukum Perdata ini dengan Pasal 2 Keputusan Presiden R.I
Nomor 56 Tahun 1985 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Jawatan Pegadaian dan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, maka
satu-satunya subjek hukum yang berwenang dalam menjalankan lembaga gadai
sesuai ketentuan Bab ke Dua Puluh Satu (Tentang Gadai) Hukum Perdata ini
adalah PERUSAHAAN PEGADAIAN. Bahwa oleh karena sebab diatas, adalah sesuai hukum yang berlaku Surat
Pernyataan Gadai tertanggal 01 Januari 2006 (bukti P-I) milik Terbanding bukan
merupakan cakupan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab ke Dua Puluh
Satu Hukum Perdata (BW) Tentang Gadai.
Bahwa sesuai penjelasan Pembanding diatas, adalah wajar dan berdasarkan
hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan
memutus perkara a quo menyatakan Menolak dalil-dalil gugatan Terbanding /
Penggugat untuk seluruhnya sekaligus Membatalkan Putusan Hukum Judex
Factie Register Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN-LBp, tertanggal 11 Desember 2015.
Bahwa Gadai Tanah telah dikenal dan dipraktekkan secara umum oleh
masyarakat di Indonesia yang bersumber dari Hukum Adat dan guna sebagai
bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan gadai tanah ini Pemerintah Republik
Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Pokok-Pokok Dasar Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Bahwa oleh sebab Perppu Nomor 56 Tahun 1960 ini tidak pernah dicabut
maupun direvisi oleh Pemerintah Republik Indonesia maka merupakan kewajiban
hukum bagi Judex Factie untuk mengikuti ketentuan hukum ini ( Vide : Pasal 28
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 23 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman).
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum diatas, adalah sudah sepatutnya Judex
Factie menyatakan Surat Pernyataan Gadai tertanggal 01 Januari 2006 (bukti P-I)
milik Terbanding merupakan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Perppu
Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Bahwa sesuai penjelasan Pembanding diatas, adalah wajar dan berdasarkan
hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan
memutus perkara a quo menyatakan Menolak dalil-dalil gugatan Terbanding /
Penggugat untuk seluruhnya sekaligus Membatalkan Putusan Hukum Judex
Factie Register Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN-LBp, tertanggal 11 Desember 2015.
Bahwa Gadai menurut Penjelasan Umum angka 9 huruf a Perppu Nomor 56
Tahun 1960 adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang
lain, yang mempunyai utang uang padanya dan selama utang tersebut belum
dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan
uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak
pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan tidak hanya bunga tetapi
juga merupakan angsuran atas utang tersebut.
Bahwa menurut Soerjono Soekanto :
“ Gadai adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada
pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa
sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak
untuk menebus kembali tanah tersebut “ .
Bahwa dengan kata lain lembaga gadai ini mempunyai sifat mendasar bertitik
tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan serta tolong menolong yang selaras
dengan perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang senantiasa
mengutamakan kerjasama, gotong-royong dan kepedulian terhadap sesama.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, yang mengamanatkan :
“ Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 24 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-
hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat “.
Bahwa sesuai dengan bukti P-I milik Terbanding telah ditentukan syarat-syarat
dalam perikatan gadai antara Pembanding dan Terbanding, antara lain :
- Pihak I akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada pihak II
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak dari tanggal 01 januari 2006 s/d 01
Januari 2008.
- Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi seperti yang telah disepakati
bersama, maka gugurlah hak pihak I atas tanah tersebut dan akan
menjadi hak milik pihak ke II tanpa ada dakwa-dakwi dikemudian hari. Dan
pihak I akan bersedia menandatangani surat-surat tanah tersebut untuk
dipindahkan kepada pihak II.
Bahwa bila dihubungkan syarat-syarat perjanjian pada bukti P-I milik Terbanding
dengan ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, adalah sepatutnya Judex Factie
menyatakan Surat Pernyataan Gadai tertanggal 01 Januari 2006 adalah
TIDAK SAH.
Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perppu Nomor 56 Tahun 1960
Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, mengamanatkan :
“ Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang
pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun
atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam
waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan
tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan “
Bahwa bila dihubungkan bukti P-I, bukti P-V, P-VI dan seluruh keterangan saksi-
saksi Pembanding dan Terbanding serta hasil sidang lapangan yang dipimpin
oleh Judex Factie, maka telah terbukti Terbanding/Penggugat telah menguasai
dan mengusahai objek terperkara selama 9 (sembilan) tahun lebih.
Bahwa sesuai bukti P-I milik Terbanding telah ditentukan syarat-syarat dalam
perikatan gadai antara Pembanding dan Terbanding, yaitu :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 25 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
- Pihak I akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada pihak II
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak dari tanggal 01 januari 2006 s/d 01
Januari 2008.
- Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi seperti yang telah disepakati
bersama, maka gugurlah hak pihak I atas tanah tersebut dan akan
menjadi hak milik pihak ke II tanpa ada dakwa-dakwi dikemudian hari. Dan
pihak I akan bersedia menandatangani surat-surat tanah tersebut untuk
dipindahkan kepada pihak II.
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1272
K/Sip/1973, tertanggal 1 April 1975, yang bunyinya :
“ Pasal 7 ayat 1 Perpu No. 56 tahun 1960 adalah bersifat memaksa
yakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung selama 7 tahun
atau lebih, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran
uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah
diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang berperkara, karena hal itu
bertentangan dengan prinsip lembaga gadai “.
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21
K/Sip/1975, tertanggal 6 Mei 1975, yang berbunyi
“ Karena tanah Luo Rapeua telah terbukti sebagai tanah gadaian maka
tanah harus dikembalikan kepada Penggugat tanpa penebusan
kembali, karena tergugat telah menikmati hasil sawah tersebut sudah
sekian lamanya dan hasil daripada sawah itu melebihi harga seekor
sapi (yang dulu diterima oleh Penggugat atas penyerahan sawah
tersebut) “.
Bahwa selain itu sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 883
K/Sip/1974., tertanggal 26 Nopember 1975, yang bunyinya :
“ Azas hukum perjanjian meminjam barang/uang dengan jaminan
barang, melarang untuk menentukan bahwa dalam hal wanprestasi
dan yang berhutang barang jaminan otomatis menjadi milik yang
berpiutang ; maka clausula dalam surat perjanjian diatas yang isinya
secara otomatis barang jaminan menjadi milik pihak terbanding apabila
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 26 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
pihak pembanding tidak dapat mengembalikan mas murni
seberat 1000 gram pada waktu yang dijanjikan, adalah batal dan tidak
mempunyai kekuatan mengikat “.
Bahwa sesuai dengan uraian Pembanding diatas, telah jelas syarat-syarat yang
tertera dalam Surat Pernyataan Gadai tertanggal 01 Januari 2006 (bukti P-I) milik
Terbanding telah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia
dan sudah sepatutnya dalam hal ini Judex Factie menyatakan Menghukum
Terbanding untuk mengembalikan Barang Jaminan milik Pembanding (sesuai
bukti P-II Terbanding).
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Pembanding diatas, adalah wajar dan
berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Menolak dalil-dalil gugatan
Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya sekaligus Membatalkan Putusan
Hukum Judex Factie Register Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN-LBp, tertanggal 11
Desember 2015.
Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie menyatakan “ bahwa gadai
tanah dalam hutang piutang diakui menurut hukum positif maupun dalam praktek
di Indonesia ” . Dan sesuai seluruh penjelasan Pembanding diatas maka tidaklah
keliru Pembanding menafsirkan bahwa dalam hal ini yang dimaksud HUKUM
POSITIF oleh Judex Factie adalah Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang
Penetapan Luas Lahan Pertanian.
Bahwa tidak demikian dalam pertimbangan hukum putusannya, Judex Factie
berpendapat substansi bukti P-I Terbanding adalah bukan merupakan cakupan
sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 namun merupakan
bersifat jual beli bersyarat sehingga dinyatakan SAH sesuai Yurisprudensi
Mahkamah Agung R.I Nomor : 101 K/SIP/1974, tanggal 23 Maret 1976 dengan
kaedah hukum:
“ Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah
Agung : Persetujuan pegang gadai antara Penggugat dan Tergugat,
dimana diperjanjikan bahwa Tergugat akan menguasai tanah sengketa
selama 75 tahun dan kepadanya diizinkan untuk mendirikan rumah
dengan secukupnya diatas tanah itu, tidaklah termasuk dalam cakupan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 27 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Gugatan Penggugat
harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya “.
Bahwa dinilai dari unsur masa gadai sesuai bukti P-I Terbanding adalah selama 2
(dua) tahun dan objek terperkara telah dikuasai dan diusahai oleh Terbanding
selama 9 (sembilan) tahun lebih sehingga hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 7
ayat (1) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian. Bahwa lain halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor :
101 K/SIP/1974, tanggal 23 Maret 1976, masa gadai para pihak selama 75 tahun
secara otomatis mengenyampingkan Pasal 7 ayat (1) Perppu Nomor 56 Tahun
1960 sehingga gugatan Penggugat Prematur karena belum sampai masanya.
Bahwa dinilai dari unsur nilai pinjaman Pembanding sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) adalah 1/5 (seperlima) bagian dari nilai objek perkara
secara keseluruhan (sesuai keterangan saksi Faisal) dan pinjaman diberikan
Terbanding berdasarkan kebutuhan Pembanding saat itu.
Bahwa rumah Pembanding telah berdiri diatas objek terperkara sejak tahun 2002
hingga saat sekarang (sebelum lahirnya bukti P-I Terbanding), maka tidaklah
tepat dipersamakan dengan fakta hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung
R.I Nomor : 101 K/SIP/1974, tanggal 23 Maret 1976. Dan selain daripada itu
rumah Pembanding telah tidak ada diperjanjikan dalam bukti P-I Terbanding
sehingga tidak tepat secara substansi bukti P-I adalah bersifat jual beli bersyarat
yang akan menimbulkan pelanggaran hukum oleh Judex Factie.
Bahwa tidaklah keliru Pembanding berpendapat dalam Yurisprudensi Nomor : 101
K/SIP/1974, tanggal 23 Maret 1976. adalah sebatas memenuhi hak Tergugat
dalam menguasai dan mengusahai objek gadaian sesuai masa gadai yang telah
disepakati demi mencukupkan prestasi/imbalan atas apa yang telah diberikan.
Bahwa sesuai seluruh penjelasan diatas, Pembanding berpendapat Judex Factie
telah salah dalam menerapkan Yurisprudensi Nomor : 101 K/SIP/1974, tanggal 23
Maret 1976 dalam perkara a quo dan telah menimbulkan kesan Judex Factie
telah berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara.
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan hukum Pembanding diatas, adalah wajar
dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia
yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo untuk memberikan putusan
yang amarnya, berbunyi :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 28 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
M E N G A D I L I
1. Menyatakan Menolak dalil-dalil gugatan Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Register
Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN-LBp, tertanggal 11 Desember 2015 ;
3. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;
Menimbang,bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra
memori banding sebagai berikut : Terbanding mengajukan tanggapan Juridis terhadap Memori Banding yang
diajukan oleh Pembanding, tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta
dikesampingkan adanya dalil-dalil alasan keberatan Banding yang diajukan oleh
Pembanding didalam Memori Bandingnya bertanggal 08 Januari 2016, karena
tidak sesuai dengan fakta- fakta yang ada dan terungkap selama proses
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut; A. Bantahan Tentang Ketidaksesuaian Keterangan Saksi ;
Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie dalam Pokok Perkara yang
telah mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian
telah memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena Putusan tersebut telah Berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup cermat dan didukung oleh bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Peradilan kita;
Bahwa Pembanding tidak teliti mencermati isi Putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam dalam perkara aquo karena putusan tersebut telah sesuai
terang dan jelas berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku Putusan Nomor : 93/Pdt-G/2015/PN-Lbp tanggal 04
Desember 2015 baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi telah
dipertimbangkan secara arif dan bijaksana bersifat adil dan tidak
memihak ;
Bahwa telah tepat dan saling berkesesuaian antara keterangan Saksi-
Saksi yang telah Pembanding dan Terbanding majukan dalam
persidangan dengan seluruh keterangan saksi-saksi yang telah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 29 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
dituangkan Yudex Factie dalam Putusan Nomor : 93/Pdt-G/2015/PN-Lbp
tanggal 04 Desember 2015;
Bahwa terhadap keterangan Saksi BUYUNG dipersidangan
keterangannya telah tepat dan berkesesuaian dengan apa yang
dituangkan Yudex Factie dalam Putusan Nomor : 93/Pdt-G/2015/PN-Lbp
tanggal 04 Desember 2015, berdasarkan keterangan dibawah sumpah
sepengetahuan saksi sampai dengan saat saksi memberikan
keterangannya dipersidangan Pembanding tidak pernah membayar uang
pinjaman tersebut ataupun mencicilnya kepada Terbanding dan saksi
mengetahui Istri Pembanding ikut menandatangani Surat Pernyataan
Gadai tersebut berdasarkan Bukti copy-an Surat Pernyataan Gadai
tertanggal 01 Januari 2006 yang dibuat oleh Terbanding dengan
Pembanding ;
Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan terhadap keterangan
saksi HENDRIK benar ada menerangkan saksi ALI merupakan Pekerja
Terbanding sejak tahun 2006 secara terus menerus hingga saat sekarang
dan pada saat persidangan Yudex Factie telah menyatakan kepada Pembanding untuk membuktikan keterangan saksi HENDRIK, akan tetapi
sampai dengan dibacakannya Amar Putusan oleh Yudex Factie
Pembanding tidak dapat membuktikan Keterangan -----------------------/3 membuktikan Keterangan Saksi HENDRIK tersebut oleh karenanya patut
diduga Saksi HENDRIK telah menyampaikan keterangan yang bersifat
rekayasa semata dengan lebih berpihak kepada Pembanding;
Bahwa berdasarkan dalil Terbanding diatas maka Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 93/Pdt-G/2015/PN-Lbp telah secara
teliti dan cermat mempertimbangkan seluruh bukti dan saksi- saksi baik
yang diajukan Penggugat maupun Tergugat serta maksud gugatan
konpensi yang termuat dengan alasan-alasan pertimbangan hukumnya,
dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah meletakkan dan memberikan putusan yang mencerminkan azas kebenaran dan keadilan sesuai hukum yang berlaku sekaligus menolak seluruh dalil-dalil Banding Pembanding ;
B.Bantahan Tentang Bukti – Bukti 1). Bantahan Tentang Bukti P-1, P-III, dan P-IV ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 30 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Bahwa patut ditolak dan dibantah dengan tegas dalil Memorie Banding
Pembanding halaman 3 (tiga) pargaraf 8 (delapan) yang menyatakan dan
menyimpulkan secara pribadi “Telah jelas Terbanding telah beritikad tidak baik terhadap Pembanding” dalil Memorie Banding Pembanding
diatas bersifat fitnah dan rekayasa semata fakta hukum yang terjadi
Pembanding yang Patut Diduga Mempunyai Itikad Tidak Baik Terhadap Terbanding, hal ini terbukti dari tidak adanya itikad baik dan
usaha dari Pembanding untuk melaksanakan kewajibannya membayar
hutang pinjaman uang sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta
Rupiah) baik secara tunai maupun dengan cara mencicil sampai dengan
batas waktu keharusan Pembanding memenuhi pengembalian uang
pinjaman tersebut pada tanggal 01 Januari 2008 meskipun telah diberikan
peringatan oleh Terbanding (Bukti P-III dan P-IV);
Bahwa sejatinya Pembanding menunjukkan itikad tidak baik dalam
Memorie Banding Pembanding halaman 3 (tiga) paragraf 5 (lima) dan
paragraf 6 (enam) aquo dengan merekayasa keterangan Saksi
SUWARNO, yaitu: a) Pembanding dalam Memorie Banding halaman 3 (tiga) paragraf 5 (lima)
menyatakan keterangan Saksi SUWARNO “...Pembanding tidak ada membaca isi Surat Pernyataan Gadai (Bukti P-I) milik Terbanding...” FAKTA HUKUM yang terungkap dipersidangan dalam
keterangannya Saksi SUWARNO menyatakan “Saksi Suwarno ikut menandatangani Surat Perjanjian tersebut, dimana pada saat Surat Perjanjian tersebut dibuat Saksi berkedudukan sebagai Kepala Dusun XV” ;
b) Pembanding dalam Memorie Banding halaman 3 (tiga) paragraf 6
(enam) menyatakan keterangan Saksi SUWARNO “... Saksi Suwarno menerangkan bahwa Pembanding tidak ada membaca Surat Pernyataan Gadai milik Terbanding”, FAKTA HUKUM yang
terungkap dipersidangan dalam keterangannya Saksi SUWARNO sama sekali tidak ada menyebutkan keterangan yang Pembanding
sebutkan diatas ;
Bahwa Terbanding membantah dengan tegas dalil Memorie Banding
Pembanding halaman 4 (empat) paragraf 3 (tiga) yang menyatakan “...
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 31 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
bukti ini dibuat hanya berdasarkan selera Terbanding saja sebagai upaya Terbanding dalam menguasasi objek perkara secara melawan hukum”, dalil Pembanding aquo bersifat mengada-ngada karena
sesungguhnya terhadap Bukti P-III dan P-IV tersebut sebagai bentuk
itikad baik Terbanding guna menegur Pembanding untuk menyelesaikan
pengembalian uang pinjaman Pembanding asal sejumlah Rp.60.000.000,-
(Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Terbanding ;
Bahwa berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) terhadap suatu perjanjian / perikatan yang dilakukan oleh
suatu subjek hukum sepanjang memenuhi Ketentuan Pasal 1320 Bab Kedua KUH Perdata tetaplah dianggap sebagai suatu perjanjian / perikatan yang sah kecuali diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan ;
Bahwa berdasarkan dalil bantahan Terbanding diatas maka patut dan
berdasarkan fakta hukum Pembanding telah menunjukkan itikad tidak
baik untuk tidak mengembalikan uang milik Terbanding yang Pembanding
pinjam dengan merekayasa keterangan saksi-saksi, memutar balikkan
fakta dipersidangan dan mengabaikan Surat Peringatan pengembalian
uang pinjaman sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
(Bukti P-III dan P-IV);
Bahwa berdasarkan penjelasan dan dalil hukum diatas maka Putusan
Yudex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) aquo telah
secara teliti dan cermat mempertimbangkan seluruh bukti baik yang
diajukan Terbanding serta Pembanding dan maksud gugatan konpensi
yang termuat dengan alasan-alasan pertimbangan hukumnya, dengan
demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yth. telah
meletakkan dan memberikan putusan yang mencerminkan azas
kebenaran dan keadilan sesuai hukum yang berlaku sehingga patut dan
beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yth menyatakan
menolak seluruh dalil - dalil Memori Banding Pembanding dengan
Menguatkan Putusan Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam) Register Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN-LBp. tanggal 11
Desember 2015 ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 32 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
C. Bantahan Tentang Perjanjian Lisan Pembanding dan Terbanding ;
Bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang
menyatakan dalam perkara aquo Yudex Factie telah terkesan berpihak
kepada salah satu pihak yang berpekara karena telah
mengenyampingkan perjanjian lisan Pembanding dan Terbanding, dalil
aquo patut Terbanding bantah dan tolak dengan tegas ;
Bahwa dalil Memori Banding Pembanding halaman 4 (empat) paragraf 5
(lima) yang menyatakan “ .... namun Terbanding baru menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hal ini terbukti dengan tidak adanya bukti kwitansi pembayaran...”, adalah dalil yang bersifat rekayasa dan Patut Diduga
sebagai bentuk itikad tidak baik Pembanding demi untuk menghilangkan
kewajibannya melunasi pinjaman uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah) kepada Terbanding ;
Bahwa sesuai dengan diktum angka 2 (dua) isi Surat Pernyataan Gadai
bertanggal Percut, 01 Januari 2006 yang telah Pembanding dan
Tembanding sepakati jelas disebutkan : “ Bahwa Pihak Kedua telah menerima Surat Tanah seperti yang disebut pada point 1diatas, dan TELAH MENYERAHKAN UANG SEBESAR RP. 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH) SECARA TUNAI DAN SURAT INI SEBAGAI BUKTI PENYERAHANNYA”. Isi Surat Pernyataan Gadai diatas telah sangat jelas membuktikan
Terbanding ada menyerahkan uang sebear Rp. 60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah) kepada Pembanding dan Surat Pernyataan Gadai bertanggal Percut, 01 Januari 2008 juga berfungsi sebagai BUKTI PENYERAHAN
atas uang Pinjaman tersebut ;
Bahwa Terbanding membantah dalil Memorie Banding Pembanding
halaman 4 (empat) paragraf 6 (enam) Pembanding yang pada intinya
menyatakan “Terbanding baru dapat menguasai dan mengusahai objek terpekara sejak tahun 2006 hingga saat ini” dalil Memorie
Banding Pembanding diatas bersifat penuh kebohongan dan memutar
balikkan fakta karena sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 usaha
ternak bebek yang berdiri diatas objek terpekara merupakan usaha
bersama antara Pembanding dengan Terbanding dimana Terbanding
memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat ternak bebek tersebut
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 33 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
sedangkan Pembanding berkewajiban untuk menjual bebek tersebut
kepada pihak lain ;
Bahwa berlandaskan isi Surat Pernyataan Gadai bertanggal Percut, 01
Januari 2006 yang telah disepakati oleh Pembanding dengan Terbanding
yang disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi dan diketahui oleh Kepala
Desa Percut Sei Tuan disertai dengan fakta kejadian yang sebenarnya
terjadi maka cukup dan beralasan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Medan Yth. menyatakan Menolak dalil - dalil Memori Banding
Pembanding asal untuk seluruhnya ; D. Bantahan Tentang Nilai Jual Objek Perkara ;
Bahwa patut Terbanding tegaskan dalam Kontra Memorie Banding ini,
permasalahan hukum yang timbul antara Pembanding dengan
Pembanding dalam perkara ini bukan berkaitan dengan selisih nilai jual
terhadap objek perkara akan tetapi berkaitan dengan dugaan perbuatan Wan Prestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Pembanding;
Bahwa kendatipun Judex Factie telah menjadikan Keterangan Saksi
FAISAL terhadap nilai jual objek perkara pada tahun 2006 sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / Rante sebagai salah satu
pertimbangan hukum Judex Factie untuk mengeluarkan Putusan akan
tetapi pertimbangan hukum diatas bukanlah merupakan pertimbangan
hukum yang utama yang dijadikan dasar dalam pengambilan Putusan
oleh Yudex Factie;
Bahwa Terbanding membantah adanya Keterangan saksi FAISAL yang
menyebutkan “Pada tahun 2006 nilai objek perkara adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per rante (400 M2), fakta yang terungkap dipersidangan Saksi FAISAL secara jelas menyebutkan
harga keseluruhan nilai objek perkara adalah sebesar Rp. 60.000.000,-, sedangkan Keterangan Saksi YUSUF juga tidak pernah
menyebutkan “Pada Tahun 2006 nilai objek perkara adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)...”, fakta yang terungkap
dipersidangan Saksi Yusuf menyebutkan “Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2005 harga tanah perante yaitu berkisar Rp.20.000.000,- s/d 25.000.000,-”, hal ini sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam No. 93/Pdt.G/2015/PN-Lbp. halaman 18 (delapan belas)
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 34 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
dan 20 (dua puluh) serta berdasarkan kesaksian saksi FAISAL dan saksi
YUSUF yang dihadirkan Pembanding dan telah memberikan keterangan
di bawah sumpah di hadapan Yudex Factie ;
Bahwa terbukti adanya ketidaksesuaian antara Keterangan Saksi FAISAL dan YUSUF yang Pembanding sampaikan di dalam Memorie
Bandingnya dengan Keterangan Saksi FAISAL dan YUSUF pada Salinan
Putusan Pengadilan Negeri No. 93/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 11 Desember 2015 yang bersumber dari Keterangan saksi FAISAL dan saksi
YUSUF yang dihadirkan Pembanding dan telah memberikan keterangan
di bawah sumpah dihadahapan Yudex Factie, karenanya patut diduga
dalil Memorie Banding Pembanding bersifat mengada-ada hanya untuk
mencari-cari kesalahan Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam aquo, oleh karenanya patut dan beralasan Majelis Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Medan Menolak dalil - dalil Memori Banding
Pembanding untuk seluruhnya;
E. Bantahan Tentang Pertimbangan Hukum Judex Factie ;
Bahwa Pembanding telah mengakui ada membuat hutang kepada
Terbanding sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai
dengan Surat Pernyataan Gadai Tanggal Percut, 01 Januari 2006 dan
akan dikembalikan paling lambat 2 (dua) tahun atau tepatnya pada
tanggal 01 Januari 2008 hal ini sesuai dengan dalil Jawaban Pembanding
bertanggal Medan, 26 Agustus 2015;
Bahwa Pembanding sampai dengan saat ini tidak ada membantah dan
mengakui Benar telah membuat Surat Pernyataan Gadai bertanggal
Percut, 01 Januari 2016 dengan Terbanding yang salah satu isi
clausulanya adalah “Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi seperti yang telah disepakati bersama, MAKA GUGURLAH HAK PIHAK I ATAS TANAH TERSEBUT dan akan menjadi hak milik Pihak ke-II tanpa ada dakwa-dakwi dikemudian hari. Dan Pihak I akan bersedia menandatangani Surat-Surat tanah tersebut untuk dipindahkan kepada Pihak II” (Note : SURAT PERNYATAAN GADAI Point 4 angka 2 halaman 2) ;
Bahwa Pembanding tidak pernah mengingkari dan mengakui telah
membuat Surat Pernyataan Gadai bertanggal Percut, 01 Januari 2016
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 35 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Dengan Keadaan Sehat Lagi Waras Tanpa Ada Unsur Paksaan Dari Pihak Manapun Juga ;
Bahwa Pembanding telah mengakui menyepakati Surat Pernyataan Gadai
tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak dibuat 01 Januari
2006 dan akan berakhir pada tanggal 01 Januari 2008 yang disaksikan
dan ditandangani oleh 4 orang Saksi yang bernama 1). AH WAT, 2). ALI,
3.) SUWARNO (Kepala Dusun XI), serta 4). SAIBI (Isteri Pihak I
(Penggugat) yang telah diketahui oleh Kepala Desa Percut Kecamatan
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara ;
Bahwa patut Pembanding teliti lebih lanjut terhadap Ketentuan Hukum
Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor. 56 tahun 1985 Tentang Pokok -
Pokok Organisasi dan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor.
103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian tidak
ada satu Peraturan yang dapat dijadikan dasar yang mengatur
PERUSAHAAN PEGADAIAN ADALAH SATU-SATUNYA SUBJEK HUKUM YANG BERWENANG MENYELENGGARAKAN GADAI, oleh
karenanya dalil Memori Banding Pembanding halaman 6 (enam) paragraf
3 (tiga) yang menyatakan “... satu-satunya subjek hukum yang berwenang dalam menjalankan lembaga gadai sesuai ketentuan Pasal ke Dua Puluh Satu (Tentang Gadai) Hukum Perdata ini adalah PERUSAHAAN PERGADAIAN” adalah merupakan dalil yang keliru
hanya berupa rekayasa Pembanding;
Bahwa Pasal 1155 KUH Perdata menyebutkan : “BILA OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERJANJI TIDAK DISEPAKATI
LAIN, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti, ... (dst) ;
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata “Bila Oleh
Pihak-Pihak yang berjanji TIDAK DITENTUKAN LAIN” sangat tidak
beralasan dan bertentangan dengan hukum dalil Memorie Banding
Pembanding / Tergugat asal yang menyatakan Surat Pernyataan Gadai
tertanggal 1 Januari 2006 TIDAK SAH, hal ini disebabkan Ketentuan-
Ketentuan Hukum yang Tergugat dalilkan diatas HANYA BERLAKU
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 36 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
SEPANJANG TIDAK ADA KESEPAKATAN LAIN YANG DIBUAT OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT, akan tetapi apabila ada
kesepakatan lain yang telah disepakati oleh Pihak-Pihak yang
bersepakat maka ketentuan yang berlaku adalah berdasarkan kepada
kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati oleh Pihak-Pihak yang
bersepakat tersebut (Note : 1). Pasal 1338, Pasal 1339 KUH Perdata, dan Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract) yang berlaku di dalam KUH Perdata ;
Bahwa Pengertian Gadai menurut Hukum Agraria Nasional
sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang – Undang
No. 56 Prp tahun 1960 angka 9 a disebutkan : “Yang dimaksud dengan hak gadai ialah hubungan antara
seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai hutang uang kepadanya selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (Pemegang gadai) selama itu pula HASIL TANAH SELURUHNYA menjadi hak Pemegang Gadai yang dengan demikian merupakan bunga dari utang uang tersebut”;
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 101 K/
SIP/1974 , tanggal 23 Maret 1976 dengan kaedah hukum: “Pertimbangan pengadilan tinggi yang di benarkan Mahkamah Agung : persetujuan pegang gadai antara Penggugat dan Tergugat dimana di perjanjikan bahwa Tergugat akan menguasai tanah sengketa selama 75 tahun kepadanya diizinkan untuk mendirikan rumah dengan secukupnya diatas tanah itu, tidaklah termasuk dalam cakupan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masa;
Bahwa dikarenakan sampai saat ini Pembanding tidak pernah sekalipun
membantah dan bahkan mengakui terhadap penguasaan tanah objek
sengketa aquo dibagi dua dimana Pembanding menguasai tanah objek
sengketa seluas ± 200 M² (Dua Ratus Meter Persegi) sedangkan
Terbanding menguasai tanah objek sengketa seluas ± 1.800 M² (Seribu
Delapan Ratus Meter Persegi) hal ini dikuatkan dengan keterangan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 37 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Pembanding maupun yang
dihadirkan oleh Terbanding serta hasil sidang lapangan (Desente) yang
dilakukan oleh Yudex Factie ;
Bahwa sesuai Ketentuan Hukum Pasal 153 ayat (1) HIR Pasal 180
ayat(1) Rbg dan Pasal 211 RV menegaskan “Nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim”;
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No. 3197K/Sip/1983
disebutkan“Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan” ;
Bahwa demikian pula pemeriksaan setempat dapat dipergunakan untuk
menentukan Luas objek tanah terpekara, hal ini sesuai dengan Putusan
Mahkamah Agung RI (MARI) No. 1777 K/Sip/1983 yang menyebutkan
“Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas – batas objek tanah terpekara”;
Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil, fakta hukum, serta hasil sidang
lapangan (Desente) yang dilakukan oleh Yudex Factie bersama dengan
Penggugat asal / Bahwa sesuai Ketentuan Hukum Pasal 153 ayat (1)
HIR Pasal 180 ayat(1) Rbg dan Pasal 211 RV menegaskan “Nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim”;
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No. 3197K/Sip/1983
disebutkan“Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan” ;
Bahwa demikian pula pemeriksaan setempat dapat dipergunakan untuk
menentukan Luas objek tanah terpekara, hal ini sesuai dengan Putusan
Mahkamah Agung RI (MARI) No. 1777 K/Sip/1983 yang menyebutkan
“Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas – batas objek tanah terpekara”;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 38 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding,
Keterangan Saksi-Saksi, fakta hukum yang terjadi dipersidangan, serta
hasil sidang lapangan (Desente) yang dilakukan oleh Yudex Factie yang
dihadiri oleh Terbanding beserta dengan Pembanding telah ditemukan Fakta sampai dengan saat ini terhadap objek terpakara seluas ± 2.000 M² tidak secara keseluruhan dinikmati dan dimanfaatkan oleh Terbanding melainkan hanya seluas ± 1.800 M² sedangkan terhadap objek terpekara seluas ± 200 M² sampai dengan saat ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pembanding dengan mendirikan rumah tempat kediaman Pembanding, hal ini menyebabkan sangat
patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
untuk menolak seluruh dalil Memori Banding Pembanding untuk
seluruhnya serta Menguatkan dalil Putusan Yudex Factie Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam untuk seluruhnya ;
Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, dimohonkan
kehadapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil dan
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
I. Dalam Konvensi : 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.93/
Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 11 Desember 2015
3. Menghukum Pembanding membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini ;
II. Dalam Rekonvensi :
1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dr / Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.93/
Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 11 Desember 2015
III.Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
1. Menghukum Pembanding membayar semua biaya yang timbul
dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ;
ATAU
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 39 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Jika Majelis Hakim Tinggi (banding) Pengadilan Tinggi Medan
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang,bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama
membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 93/PDT.G/
2015/PN.LBP. tanggal 11 Desember 2015, memori banding dari Pembanding
semula Tergugat tanggal 19 Desember 2016 dan kontra memori banding dari
Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Februari 2016 Majelis Hakim tingkat
banding berpendapat sebagai berikut :
Menimbang,bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum
dan amar putusan pada pokoknya dalam Konvensi mengabulkan gugatan
Penggugat sebagian dan menyatakan syah menurut hukum surat pernyataan
Gadai tertanggal 1 Januari 2006 antara Penggugat dan Tergugat serta segala
akibatnya, sedangkan dalam Rekonvensi menolak gugatan Penggugat
Rekonvensi;
Menimbang,bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat
dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai
berikut :
Dalam Konvensi :
Dalam Pokok Perkara :
Menimbang bahwa bukti P-I Surat Pernyataan Gadai tertanggal 01
Januari 2006 yang ditandatangani oleh pihak Terbanding semula Penggugat
TAN KUN BUN dan pihak Pembanding semula Tergugat AH WANG, menurut
Majelis Hakim tingkat banding isi bukti P-I tersebut ada 2 (dua) perbuatan hukum
yang di perjanjikan oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula
Penggugat;
Menimbang,bahwa yang pertama adalah pernyataan Gadai dimana
Pembanding semula Tergugat AH WANG mempunyai sebidang tanah dengan
luas kurang lebih 2000 meterpersegi,menggadaikan tanah kepada Terbanding
semula Penggugat TAN KUN BUN,dengan harga gadai sebesar Rp.60.000.000
(enan puluh juta)rupiah,secara tunai dan pihak Terbanding semula Penggugat
TAN KUN BUN telah menerima surat tanah tersebut serta telah menyerahkan
uang sebesar Rp.60.000.000 .(enam puluh juta )rupiah kepada Terbanding
semula Tergugat AH WANG;
Menimbang,bahwa yang kedua, Surat Pernyataan Gadai (bukti P-I)
tersebut berisi perjanjian pinjam meminjam uang dengan Jaminan yaitu :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 40 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
1. Pembanding semula Tergugat AH WANG akan mengembalikan uang
pinjaman tersebut kepada Terbanding semula Penggugat TAN KUN BUN,
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak dari tanggal 01 Januari 2006 sampai
dengan Januari 2008;
2. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi seperti yang telah disepakati
bersama,maka gugur hak pihak Pembanding semula Tergugat dan tanah
akan menjadi hak milik pihak Terbanding semula Penggugat TAN KUN BUN
dan pihak Pembanding semula Tergugat bersedia menandatangani surat-
surat tanah tersebut untuk dipindahkan kepada pihak TAN KUN BUN ;
3. Surat tanah pihak Pembanding semula Tergugat AH WANG telah dipegang
oleh pihak Terbanding semula Penggugat TAN KUN BUN ;
Menimbang,bahwa oleh karena dalam bukti P-I tersebut ada 2 (dua)
perbuatan hukum yaitu yang kesatu tentang Gadai dan yang kedua tentang
perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah perkara,maka menurut
Majelis Hakim tingkat banding permasalahan tersebut harus dipisahkan antara
Gadai dengan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan karena hukumnya
berbeda;
Menimbang,bahwa dari posita gugatan Terbanding semula Penggugat
TAN KUN BUN pada halaman 3 (tiga) alinea 9 (Sembilan) bahwa objek
terperkara berada didalam kekuasaan Terbanding semula Penggugat .dan
Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya serta dalam Rekonpensi juga
menyebutkan tanah terperkara berada dalam kekuasaan TAN KUN BUN serta
menikmati hasilnya;
Menimbang,bahwa karena objek perjanjian gadai (tanah perkara) berada
dalam kekuasaan atau beralih kepada Terbanding semula Penggugat,maka
menurut hukum yang diperjanjikan oleh pihak Terbanding semula Penggugat
dan Pembanding semula Tergugat adalah dalam hukum adat disebut Jual beli
Gadai, bukan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan surat tanah dipegang
oleh yang meminjamkan uang dalam hal ini TAN KUN BUN,sedangkan tanah
tidak beralih,tetap dalam tangan AH WAN sebagai pemilik tanah;
Menimbang,bahwa karena itu menurut Majelis Hakim tingkat
banding,sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERPU Nomor 56 tahun 1960
tentang Penetapan luas tanah pertanian Terbanding semula Penggugat telah
menguasai tanah tersebut lebih dari 7 (tujuh) tahun ,yaitu dari tanggal 1 Januari
2006 sampai dengan sekarang,maka wajib mengembalikan tanah tersebut
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 41 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
kepada Pembanding semula Tergugat dengan tidak ada hak untuk menuntut
pembayaran tebusan ;
Menimbang bahwa Mejelis Hakim tingkat banding berpendapat perkara a
quo adalah merupakan perjanjian gadai bukan perjanjian dengan pinjam
meminjam,maka yang diuraikan dalam memori banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat tertanggal 8 Januari 2016 sebagai alasan-alasan
banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan yang
termuat dalam memori banding untuk sebagaian ;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas
menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan hukum Hakim tingkat
pertama Dalam Pokok Perkara harus dibatalkan dan menolak Gugatan
Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya yang amarnya sebagai mana
tersebut dibawah ini;
DALAM REKONPENSI :
Menimbang,bahwa sebagaimana yeng telah dipertimbangkan dalam
Konpensi bahwa atas dasar bukti P-I yang dibuat oleh pihak Penggugat
Rekonpensi AH WANG dengan pihak Tergugat Rekonpensi TAN KUN BUN
adalah perjajian Gadai, maka pertimbangan diatas dianggap termuat seluruhnya
dalam pertimbangan hukum dalam Rekonpensi ini;
Menimbang bahwa oleh karena yang disengketakan adalah atas dasar
surat Pernyataan Gadai (bukti.P-I) dan dalam pokok perkara sudah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding,perbuatan hukum yang
diperjanjikan oleh para pihak adalah tentang Gadai Tanah,maka menurut
Majelis Hakim tingkat banding ,Surat Pernyataan Gadai tangga 1 Januari 2006
tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang yang
menyangkut dengan Gadai, sedangkan yang menyangkut dengan
perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yaitu bukti P-I, point 4
syarat - syaratnya : 4.1,4.2,4.3 tidak mengikat dan tidak syah,oleh karena itu
petitum Nomor :2 dalam Rekonpensi dirobah redaksinya oleh Majelis Hakim
tingkat banding,dengan kalimat sebagai berikut : “Menyatakan Surat Pernyataan
Gadai tertanggal 1 Januari 2006 berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat sepanjang mengenai Gadai yaitu butir :1,2,3” hal ini menurut Majelis
Hakim tingkat banding dibenarkan karena dalam gugatan Rekonpensi
Penggugat Rekonpensi ada memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 42 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Menimbang,bahwa petitum Nomor :4 dalam gugatan Rekonpensi menurut
Majelis Hakim tingkat banding dapat dikabulkan,karena telah sesuai dengan
Pasal 7 ayat (1) Perpu Nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah
pertanian tersebut,dimana Tergugat Rekonpensi TAN KUN BUN telah menguasai
tanah perkara lebih dari 7 (tujuh) tahun,wajib mengembalikan kepada Penggugat
Rekonpensi AH WANG tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan
sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), tetapi kalimat Amar Putusan
disesuaikan dengan fakta hukum ;
Menimbang,bahwa petitum Nomor 5 dalam gugatan Rekonpensi juga
dapat dikabulkan,karena berkaitan dengan petitum Nomor 4 yaitu sesuai dengan
bunyi Pasal 7 ayat (1) Perpu Nomor 56 tahun 1960 tersebut,Tergugat Rekonpensi
wajib mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat Rekonpensi ;
Menimbang,bahwa petitum Nomor 6 dalam gugatan Rekonpensi dapat
dikabulkan sebagian ,tidak sepenuhnya sebagaimana diminta dalam petitum
gugatan Penggugat Rekonpensi;
Menimbang,bahwa petitum Nomor 3 dalam gugatan Rekonpensi,
dinyatakan ditolak karena tidak ada bukti kesepakatan lisan antara Penggugat
Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
Menimbang,bahwa terhadap petitum Nomor 7 dalam gugatan Rekonpensi
dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas
Mejelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam tanggal 11 Desember 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tidak
dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang
amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi :
Menimbang,bahwa oleh karena Penggugat dalan Konpensi/Tergugat
dalam Rekonpensi pihak yang kalah dalam perkara ini,maka ongkos perkara
dibebankan kepadanya;
Mengingat dan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) Perpu Nomor 56 Tahun
1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan perUndang-Undangan yang
berhubungan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 43 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
93/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 11 Desember 2015, yang dimohonkan
banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM KONPENSI : DALAM POKOK PERKARA: - Menolak gugatan Terbanding semula Pengggat untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI : - Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Pernyataan Gadai tanggal 1 Januari 2006 berlaku dan
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mengenai Gadai
yaitu butir 1,2,3;
- Menyatakan seluruh uang Tergugat Rekonpensi sebagai harga gadai
sebanyak Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) pada Penggugat
Rekonpensi telah hapus ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan barang Jaminan
milik Penggugat Rekonpensi berupa Surat Penyerahan Penguasaan atas
tanah dengan cara Ganti Rugi dengan Nomor : 592.2/2636/2002 tanggal 27
Desember 2002 seluas kurang Lebih 2000 meterpersegi kepada Penggugat
rekonpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membongkar dan memindahkan
sendiri setiap bangunan yang didirikan Tergugat Rekonpensi diatas tanah
milik Penggugat Rekonpensi hingga kembali pada keadaan semula ;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;
DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI : - Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding
sejumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 19 Mei 2016
dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH. Sebagai Hakim
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Halaman. 44 dari 44 Hal. Putusan Nomor : 97/PDT/2016/PT. MDN.
Ketua, SAMA RAJA MARPAUNG,SH. dan ABDUL FATTAH, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 97/PDT/2016/PT-MDN, tanggal 22 Maret 2016, putusan mana pada hari SENIN tanggal 23 Mei 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh : Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA, ttd. ttd. SAMA RAJA MARPAUNG,SH. SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH. ttd. ABDUL FATTAH, SH, MH. PANITERA PENGGANTI, ttd. Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. Perincian biaya Proses : 1. Materai........................................................................... Rp. 6.000,- 2. Redaksi.......................................................................... Rp. 5.000,- 3. Leges............................................................................. Rp. 3.000,- 4. Biaya administrasi.......................................................... Rp. 136.000,- ------------------- J u m l a h................................ Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN