Pengelolaan Keuangan DesaBlitar, 30 September 2016
Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak., CA.Tortama V BPK
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM
UU 6/2014tentang
Desa
PP 43/2014tentang Peraturan
PelaksanaanUU 6/2014
PP 60/2014tentang Dana Desa
Bersumber dariAPBN
PERMENDAGRI:1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa3. Permendagri No. 113/2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa
PERMENDES:1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman KewenanganLokal Berskala Desa2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian,Pengurusan, Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes5. Permendes No.5/2015 tentang Prioritas PenggunaanDana Desa TA 2015
PP 22/2015 tentangPerubahan atas PP
60/2014
PMK No. 247/pmk.07/2016 jo.PMK Nomor 93/PMK.07/2015Tentang Tatacara Pengalokasian,Penyaluran, Penggunaan, Pemantauandan Evaluasi Dana Desa
Money follows Function Skala Desa
Kewenanganberdasarkan hak asalusul
Kewenangan lokalberskala Desa
Kewenangan ygditugaskan Pemerintah,Pemda Provinsi atauPemda Kab./Kota
Kewenangan lain ygditugaskan Pemerintah,Pemda Provinsi atauPemda Kab./Kota sesuaiketentuan
11
22
33
44
KewenanganKewenangan
Diatur dandiurus olehDesa
PelaksanaanPelaksanaan
Diurus olehDesa(berdasarkanpenugasan dariPemerintah,Pemda Provinsiatau PemdaKab./Kota
1. Pendapatan Asli Desa,terdiri atas hasil usaha,hasil aset, swadaya danpartisipasi, gotongroyong, dan lain-lainpendapatan asli Desa;
2. Alokasi APBN;3. Bagian dari hasil Pajak
Daerah dan RetribusiDaerah Kab./Kota;
4. Alokasi Dana Desa yangmerupakan bagian daridana perimbangan yangditerima Kab./Kota;
5. Bantuan keuangan dariAPBD Provinsi danAPBD Kab./Kota;
6. Hibah dan sumbanganyang tidak mengikatdari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatanDesa yang sah.
Hak asal-usul : merupakan warisan ygmasih hidup dan prakarsa Desa atauprakarsa masyarakat Desa sesuai denganperkembangan kehidupan masyarakat
Kewenangan untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat Desayang telah dijalankan oleh Desa ataumampu dan efektif dijalankan oleh Desaatau yang muncul karena perkembanganDesa dan prakarsa masyarakat Desa
Cakupan KewenanganCakupan Kewenangan
• Penugasan meliputi penyelenggaraanpemerintahan Desa, pelaksanaanpembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, danpemberdayaan masyarakat Desa.
• Penugasan disertai biaya:PemerintahPemda ProvPemda Kab/kota
PendanaanPendanaan
definisi
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBNyang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfermelalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untukmembiayai penyelenggaran pemerintah,pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dana desa merupakan salah satu sumberpendapatan desa dalam APBDesa, termasuk dalamkelompok dana transfer
Azas-azasPengelolaan
Keuangan Desa
Transparan
Tertib danDisiplin
Anggaran
Akuntabel
Partisipatif
Kekuasaan PengelolaanKeuangan Desa
Kepala Desa adalahpemegang kekuasaanpengelolaan keuangan
desa dan mewakiliPemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milikdesa yang dipisahkan.
Sekretaris Desabertindak selaku
koordinator PelaksanaTeknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD)
Kepala seksi bertindakselaku pelaksana kegiatan
sesuai bidangnya
Struktur APBDesa
PendapatanDesa
BelanjaDesa
PembiayaanDesa
8
Pendapatan asli Desa
Lain-lainPendapatanyang sah
hibah dansumbanganpihak ketiga
1
5
6
7
bantuankeuangan dariAPBDProv/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :• Dari realokasi anggaran
pusat berbasis desa• 10% dari dan diluar
dana transfer kedaerah secarabertahap
Bagian dari PDRDkabupaten/kota• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)• Paling sedikit 10% dari dari
dana perimbangan yangditerima kab/kota dikurangiDAK
• Pemerintah dapat menundadan/atau mengurangi danaperimbangan jika kab/kotatidak mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Penggunaan Dana Desa
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pembangunan desa, antara lain berupa:
1. Pemenuhan kebutuhan dasar (Poskesdes, Polindes, Posyandu, PAUD2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa (Jalan Desa, Jalan Usaha Tani, embung desa, air bersih
berskala desa, irigasi tersier, dll)3. Pengembangan potensi ekonomi lokal (BUMDesa, Pasar Desa, lumbung pangan desa, tambatan
perahu, dll); dan4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (pengelolaan sampah, hutan
desa, rumput laut, dll). Pemberdayaan masyarakat desa, antara lain berupa:
1. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok
usaha masyarakat desa lainnya3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum
kepada warga masyarakat Desa Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
TAHAPAN KEGIATAN PENGELOLAAN
Perencanaan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Pelaporan
TAHAPANKEGIATAN
PENGELOLAAN
Pertanggungjawaban
PEMERINTAHPUSAT
PEMERINTAHKAB/KOTA
PEMERINTAHDESA
PELAPORAN JENISLAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SANKSI
Desa kekab/kota
Semester ISemester II
Minggu IV bulan Juli TA berjalanMinggu IV bulan Januari TAberikutnya
Dalam hal laporantidak/terlambat disampaikan,maka Kepala Daerah/ MenteriKeuangan dapat menundapenyaluran s.d. diterimanyalaporan tersebut.
Kab/kota kePusat Tahunan Minggu ke IV bulan Maret TA
berjalan
RealisasiPenggunaan
1Realisasi
Penyaluran
2
RealisasiPenyaluran dan
KonsolidasiPenggunaan
4
KonsolidasiRealisasi
Penggunaan
3
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan
mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangandesa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaankeuangan Desa diatur melalui Perbup/Perwalikotasesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014
Kesimpulan
Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dalamkelompok transfer, dalam pelaksanaan penyaluran danpenggunaannya diatur tersendiri melalui peraturan menteriterkait, yaitu : Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Pedoman
umum tentang pembangunan desa dan pengelolaankeuangan desa
Peraturan Menteri Keuangan tentang tatacara penyaluran,penggunaan, monitoringnya,
Peraturan menteri desa tentang prioritas penggunaan danadesa.
Kesimpulan……………………lanjutan
Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan di desa, sehingga merekalah yang bertanggungjawabterhadap pengelolaan keuangan desa.
Pelaksanaan APBDesa mengikuti alur APBD Kab/Kota, yaitudiawali dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember setiaptahunnya.
Dana desa merupakan bagian dari keuangan negara yangmerupakan ruang lingkup pemeriksaan BPK.
T E R I M A
K A S I H