PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BPRS
AMANAH UMMAH LEUWILIANG BOGOR
TESIS
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Magister Ekonomi Islam (M.E.Sy.)
Oleh:
FATIMAH RAIHANI
2112043300013
MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438H / 2017M
i
PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BPRS AMANAH UMMAHLEUWILIANG BOGOR
Oleh: Fatimah Raihani
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yangmempengaruhi pengembalian pembiayaan mikro pada BPRS Amanah UmmahLeuwiliang Bogor, dan untuk mengetahui faktor terbesar yang mempengaruhinya.Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang didapat dari hasilkuesioner yang dilakukan kepada nasabah UMKM dengan penggunaan pembiayaanproduktif dan data-data terkait penelitian yang didapat langsung dari BPRS AmanahUmmah Leuwiliang Bogor, serta data sekunder baik dari buku-buku, literature,ataupun jurnal trerkait dengan penelitian ini. Teknik penarikan sampel dalampenelitian ini adalah dengan menggunakan metode Purposive sampling yangtermasuk dalam non-probability sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalampenelitian ini adalah sebanyak 150 orang responden. Penganalisisan data untukpengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Faktor yangkemudian dilanjutkan dengan meregresi faktor yang terbentuk.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuk empat faktor yangmempengaruhi real;isasi dan pengembalian pembiayaan mikro pada BPRS AmanahUmmah Leuwiliang Bogor. Faktor pertama adalah Faktor Gender dan KetentuanUmum Pembiayaan, Faktor kedua adalah Faktor Operasional Usaha, Faktor ketigaadalah Faktor Pengalaman, dan Faktor keempat adalah Faktor Spesifikasi Usaha danPembiayaan. Dari keempat faktor tersebut, setalah dilakukan regresi diketahui bhsaFaktor Operasional Usaha merupkan faktor yang memiliki pengaruh paling besarterhadap pengembalian pembiayaan mikro pada BPRS Amanah Ummah LeuwiliangBogor.
Kata kunci: analisis faktor, regresi linier berganda, UMKM, pengembalianpembiyaan, pembiayaan mikro, pembiayaan produktif.
ii
REPAYMENT OF MICRO FINANCING IN BPRS AMANAH UMMAHLEUWILIANG BOGOR
By: Fatimah Raihani
Abstract
Purpose of research study is to determine the role of the factors that influencerepayment of micro financing in BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor. Thisstuydy used primery data by using questioner conducted emong MSMEs customerhaving productive finance of BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor, and also usesecondary datafrom books, articles, and journals that according to this study.Sampling method in this research is by using purposive sampling method that isincluded in the non-probability sampling. Sample uses in this research are 150respondents. Analyzing data for hypothesis testing is done by using Factor Analyseand than using linier regression from the factors.
Research results show there are four factors that influence repayment ofmicro financing in BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.First factor is Genderand General Terms of Financing Factor, Second factor is Opertional effort Factor,Third Factor is Experience Factor, and the fourth factor is business specification andits finance. Opertional effort Factor have the most significance infkuence repaymentof micro financing in BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.
Keyword: factor analyse, multiple linier regression, MSMEs. Repayment financing,micro financing, productive financing.
iii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmanirrahim.
Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, rahmat dan
hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaika Tugas Akhir Kuliah (Tesis)
yang berjudul “PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BPRS
AMANAH UMMAH LEUWILIANG BOGOR” ini. Tidak lupa pula shalawat serta
salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sosok
teladan yang menjadi suri tauladan bagi setiap umat manusia.
Tesis ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat
untuk meraih gelar Master Ekonomi Syariah, dan atas izin Allah SWT penulis dapat
menyelesaikan Tesis ini. Dalam pelaksanaannya, penulis sangat sadar bahwa banyak
pihak telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu penulis
mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas anugerahnya. Selain itu,
penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr.Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A.,
serta Para Wakil Dekan Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., Ibu Dr.
Euis Amalia, M.Ag., dan Bapak Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.H., M.Ag. M.H.,
M.A.
2. Ketua Jurusan Magister Ekonomi Syariah Ibu Dr. Nurhasanah, M.Ag., dan Wakil
Ketua Jurusan Bapak Chairul Hadi, M. A.
3. Pembimbing saya dalam penulisan tesis ini Ibu Dr. Rini, M. Si., Ak., CA. terima
kasih atas bimbingan dan bantuannya dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
4. Pimpinan BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor, Ibu Dian Selaku Pimpinan
Bagian Umum BPRS, Pak Rasyid dan Pak Hafiz yang sudah membantu penulis
dalam melakukan penelitian lapangan, semoga sehat selalu dan diberi kemudahan
iv
disetiap urusannya, serta karyawan BPRS yang tidak bisa saya sebutkan satu
persatu.
5. Pimpinan perpustakaan beserta staf Perpustakaan Umum dan Fakultas yang telah
memberi fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
6. Penguji tesis Bapak Dr. M. Nur Rianto Al-Arif, M. Si. dan Ibu Dr. Nurhasanah,
M. Ag.
7. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Terima kasih atas
setiap ilmu yang diberikan.
8. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Husein Ritonga, M.A. dan
Ibu Dra. Hj. Mariatul Hasanah Harahap terima kasih untuk semua Doa, harapan,
kasih sayang serta bantuan moral maupun material yang telah diberikan selama
ini. Terima kasih telah menjadi orang tua sekaligus guru yang luar biasa bagi
putra-putrimu.
9. Pendamping sekaligus nahkoda bagi keluargaku tercinta Solehudin Yusup, S.Sos.
terima kasih untuk semua curahan cinta, kasih sayang serta doa. Terima kasih
telah menjadi seorang suami, sahabat, partner dalam hidupku, dan terima kasih
atas bantuannya dalam penyelesaian tesis ini.
10. Putriku tercinta Insyira Fauziah terima kasih telah menjadi motivator dalam
kehidupan bunda untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga kelak Allah meridhoimu
menjadi anak yang sholehah, cerdas dan hebat.
11. Kedua mertua yang terhormat dan penulis sayangi, Bapak H. Oceng serta Ibu
Enok terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga diberi kesehatan
selalu.
12. Adik-adikku tersayang Lainatussifa, S.P., Sri Ramadaniaty, S.Si., Naila Hidayati
dan Muhammad Farhan Akhwan, terima kasih atas doa serta dukungannya
sepanjang tesis ini dibuat. Semoga diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan
semoga kita selalu bisa menjadi anak-anak yang membanggakan bagi papa dan
mama.
v
13. Untuk teman-teman di magister ekonomi syariah angkatan pertama Gina, Bu Ade,
Febri, Rani, Dila, mbak Liza, pak Kadarisman, pak Nurdin, pak Baihaqi, dan pak
Rio, Semoga Allah menjaga persahabatan kita dan memberikan yang terbaik bagi
kita semua. Sukses untuk kita semua. Amin.
14. Untuk mba Vida, bang Mara, bu Iin terima kasih atas bantuan selama perkuliahan
berlangsung. Semoga semakin sukses
15. Untuk Nidar, bang Fadli, Puspa, teman-teman, sahabat, tetangga, saudara, ipar
dan semua orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan yang
telah diberi menjadi doa untuk kemudahan setiap langkah kalian semua. Amiinn...
Penulis menyadari betul bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan.
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan konstruktif
agar dapat lebih memberikan manfaat dikemudian hari. Semoga tesis ini bermanfaat
bagi semua pihak yang membacanya. Amin..
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, Oktober 2017
Penulis
vi
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN TESIS
ABSTRAK ............................................................................................................ i
ABSTRACT ............................................................................................................ ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... iii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ................................................................................................. viii
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 6
D. Metodologi Penelitian ............................................................ 7
E. Sistematika Penulisan ............................................................. 10
BAB II BPRS SEBAGAI SOLUSI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI
INDONESIA
A. Mengenal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ............ 12
B. Perkembangan BPRS di Indonesia ...................................... 22
C. Pembiayaan BPRS di Indonesia .......................................... 27
D. Peran BPRS Terhadap UMKM ........................................... 51
E. Tinjauan Review Studi Terdahulu ........................................... 62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian ..................................... 69
B. Jenis Penelitian Sumber Data .................................................. 69
C. Populasi dan Sampel ............................................................... 70
vii
D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 72
E. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis ......................................... 75
F. Teknik Analisa Data ................................................................ 77
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor ........... 83
2. Visi, Misi, Motto dan Budaya, serta Produk BPRS Amanah
Ummah Leuwiliang Bogor ................................................. 85
3. Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BPRS Amanah
Ummah ............................................................................... 91
4. Penyaluran Dana Pada BPRS Amanah Ummah ............... 93
B. Analisis Desktiptif ............................................................. 96
C. Analisis Faktor ................................................................... 108
1. Menghitung Korelasi Indikator ........................................ 109
2. Ekstraksi Faktor ................................................................... 109
3. Rotasi Faktor ........................................................................ 119
D. Analisis Regresi Berganda …………………………………….127
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 132
B. Saran ........................................................................................ 133
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 135
LAMPIRAN ........................................................................................................... 139
viii
DAFTAR TABEL
Nomor Keterangan Halaman
1.1 Pembiayaan BPRS di Indonesia Tahun 2013 – Juni 2017 (dalam JutaRupiah) ……………………………………………………………… 5
2.1 Kegiatan Usaha Perbankan Syariah ............................................... 20
2.2 Jumlah BPRS Berdasarkan Total Aset .............................................. 25
2.3 Total Aset, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, FDR dan NPF BPRSberdasarkan Provinsi – Juni 2017 (dalam jutaan rupiah) ................... 26
2.4 Total Pembiayaan BPRS berdasarkan Jenis Penggunaan MenurutProvinsi – Juni 2017 (dalam Juta Rupiah) ......................................... 27
2.5 Pembiayaan – BPRS berdasarkan Jenis Penggunaan (dalam jutaRupiah) .............................................................................................. 49
2.6 Pembiayaan BPRS berdasarkan Kualitas Pembiayaan (dalam jutaRupiah) .............................................................................................. 50
2.7 Pembiayaan Non Lancar – BPRS berdasarkan Jenis Penggunaan(dalam juta Rupiah) ........................................................................... 51
2.8 Karakteristik UMKM di Indonesia .................................................... 54
2.9 Pembiayaan - BPRS berdasarkan Golongan Pembiayaan (dalamJuta Rupiah) ....................................................................................... 61
2.10 Total pembiayaan BPRS bedasarkan Golongan Piutang/Pembiayaandan Provinsi – Juni 2017 .................................................................... 61
2.11 Pembiayaan Non Lancar- BPRS berdasarkan Golongan Pembiayaan(dalam Juta Rupiah) ........................................................................... 62
3.1 Poin Pertanyaan Kuesioner dan Referensinya ................................... 72
3.2 Ukuran KMO ..................................................................................... 80
4.1 Pembiayaan Berdasarkan Akad per 31 Desember 2016 (dalamribuan rupiah) ..................................................................................... 93
ix
Nomor Keterangan Halaman
4.2 Penyaluran Dana Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan Per 31Desember 2016 (dalam ribuan rupiah) ............................................. 94
4.3 Penyaluran Dana Berdasarkan Plafon Per 31 Desember 2016 (dalamribuan rupiah) .................................................................................... 95
4.4 Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Per 31 Desember 2016(dalam ribuan rupiah) ........................................................................ 96
4.5 Tampilan 1a ..................................................................................... 109
4.6 Tampilan 1b ..................................................................................... 110
4.7 Tampilan 2a ..................................................................................... 111
4.8 Tampilan 2b ..................................................................................... 111
4.9 Tampilan 3a ..................................................................................... 112
4.10 Tampilan 3b ..................................................................................... 112
4.11 Tampilan 4a ..................................................................................... 113
4.12 Tampilan 4b ..................................................................................... 113
4.13 Tampilan 4c ..................................................................................... 115
4.14 Tampilan 4d .................................................................................... 116
4.15 Tampilan 4e …………………………………………………….… 117
4.16 Tampilan 4f .................................................................................... 118
4.17 Tampilan 5a .................................................................................... 119
4.18 Tampilan 5b .................................................................................... 122
4.19 Tampilan 5c .................................................................................... 124
4.20 Tampilan 5d .................................................................................... 126
4.21 Koefisien Regresi Berganda ……………………………………… 127
x
DAFTAR GRAFIK
Nomor Keterangan Halaman
2.1 Aset Perbankan Syariah, Desember 2008 ........................................ 24
4.1 Umur Nasabah ................................................................................. 96
4.2 Pendidikan ....................................................................................... 97
4.3 Jumlah Tanggungan dalam Keluarga .............................................. 97
4.4 Lama Operasi Usaha ........................................................................ 98
4.5 Jenis Usaha yang Dijalankan ........................................................... 99
4.6 Jumlah Karyawan ............................................................................ 99
4.7 Lokasi Usaha dari BPRS Amanah Ummah ..................................... 100
4.8 Keuntungan Usaha per Bulan .......................................................... 101
4.9 Frekuensi Pembiayaan/ Pengulangan Transaksi Pinjaman .............. 102
4.10 Dana/ Modal yang Dimiliki ............................................................. 103
4.11 Jumlah Pembiayaan yang Diinginkan ............................................. 103
4.12 Nilai Jaminan ................................................................................... 104
4.13 Penggunaan Pembiayaan ................................................................. 105
4.14 Jangka Waktu Pembiayaan .............................................................. 106
4.15 Akad Pembiayaam ........................................................................... 106
4.16 Karakteristik Pengembalian Pembiayaan ........................................ 107
4.17 Tampilan 4e ..................................................................................... 119
xi
DAFTAR GAMBAR
Nomor Keterangan Halaman
2.1 Siklus Pembiayaan ............................................................................. 37
2.2 Kondisi dan Jumlah UMKM di Indonesia ......................................... 52
3.1 Kerangka Pemikiran ......................................................................... 77
3.2 Proses Analisis Faktor ....................................................................... 78
4.1 Struktur Organisasi BPRS Amanah Ummah ..................................... 92
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Fungsi utama bank sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa
keuangan adalah sebagai penghimpun dana masyarakat, dan menyalurkan dana
kepada masyarakat atau disebut juga intermediator yaitu perantara bagi pemilik
modal (kreditor) dan bagi peminjam modal (debitor), serta memberikan pelayanan
dalam bentuk jasa perbankan.1 Fungsi bank sebagai intermediator tersebut, selalu
diaplikasikan pada setiap bank atau lembaga keuangan, baik konvensional maupun
syariah. Bank Syariah sebagai penyedia jasa perbankan/ keuangan yang sehat dan
memenuhi prinsip-prinsip syariah dipercaya mampu membantu neningkatkan
perekonomian masyarakat, karena tidak memungut bunga atau riba (Iskandar 2013:
36).2 Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dan peningkatan kualitas Bank dan
lembaga keuangan Syariah yang ada di Indonesia saat ini.
Dalam fungsinya sebagai intermediator, Bank Syariah menawarkan banyak
produk kepada masyarakat. Produk penghimpunan dana Bank Syariah diantaranya
berupa tabungan, deposito, giro dan lain sebagainya baik dengan akad wadi’ah,
ataupun mudharabah. Selain itu Bank Syariah juga menawarkan produk penyaluran
dana baik untuk konsumtif ataupun produktif dengan akad yang disepakati seperti
Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan lainnya.3 Dalam usaha menyalurkan dana atau
memberikan pembiayaan pada nasabahnya, Bank Syariah memiliki tolak ukur
(bankable) yang pada umumnya sama seperti pada bank-bank lainnya. Prinsip yang
paling banyak dipakai untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah adalah
Prinsip “5C yaitu penilaian watak (Character), kemampuan (Capacity), modal
1 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Meuju Aplikasi, (Jakarta: KENCANAPRENADA MEDIA GROUP, 2010), h., 4.
2 Syamsu Iskandar, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Penerbit IN MEDIA,2013), h., 36.
3 Ibid, h., 38-39.
2
(Capital), agunan (Collateral), dan prospek usaha dari nasabah debitur (Condition of
economy)”.4 Prinsip 5C ini merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang
biasanya diterapkan oleh setiap bank sebelum memberikan pembiayaan dengan
tujuan agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman
sehingga tidak terjadi masalah dalam pengembaliaan pembiayaan yang akhirnya akan
menyebabkan kerugian bagi pihak bank maupun nasabahnya (Hasan, 2014: 123).5
Pada Bank Umum Syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri (BSM)
penyaluran pembiayaan Mikro merupakan salah satu program pembiayaan yang
banyak menjadi sorotan, karena pembiayaan Mikro merupakan program pembiayaan
yang dikhususkan kepada pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
Mengutip Augustyas, ini menjadi perhatian karena UMKM merupakan usaha yang
memiliki peran penting dalam membangun ekonomi di Indonesia, di mana sebagian
besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha
kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Selain itu, aspek keuangan yang
dimiliki oleh UMKM sangat profitable/ menguntungkan. Data menunjukkan bahwa
keuntungan/ profit margin UMKM adalah sebesar 84,4% atau melebihi 10%.6
Artinya UMKM merupakan sektor usaha yang sebenarnya mampu atau layak secara
financial/ keuangan usaha untuk memperoleh kredit modal usaha dari lembaga-
lembaga keuangan (feasible).
Dalam prakteknya, pembiayaan pada Bank masih sulit untuk di akses oleh
pengusaha UMKM khususnya pada sektor usaha Mikro, di mana pelaku pada sektor
ini banyak berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah yang hanya membutuhkan
kredit atau pembiayaan sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta, sedangkan minimum
pinjaman pada bank nilainya lebih dari itu. Data Bank Indonesia menunjukkan, rata-
rata kredit mikro adalah sebesar Rp 58 juta, maka dapat disimpulkan bahwa kredit
4 TIM CFISEL, Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia,(Jakarta: CFISEL, 2009), h., 23.
5 Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Perbankan, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h.,123.
6 Dewi Laily Purnamasari. http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2011/03/08/peran-bank-syariah-dalam-mendorong-kemajuan-umkm/
3
atau pembiayaan yang selama ini didistribusikan belum menyentuh dan menjawab
kebutuhan masyarakat lebih besar dari itu. Lain halnya dengan data kredit atau
pembiayaan usaha mikro yang diberikan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia
yaitu berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 2 juta.7 Hal ini menunjukkan bahwa
Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) dapat membantu kendala permodalan yang dialami oleh sektor UMKM.
Begitu juga dengan LKMS lain seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
ataupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang siap memberikan bantuan
permodalan kepada sektor UMKM dengan memberikan modal yang kisarannya
kurang dari Rp 5 juta.
Menurut data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil
Menengah), pada tahun 2016 Indonesia memiliki sekitar 58 juta kegiatan usaha yang
dilakukan secara mandiri (self employed). Sekitar 1,65 persen penduduk telah
menjadi pengusaha (entrepreneur) yang dulunya berasal dari bisnis start up (pemula)
dan mampu mengembangkan usahanya. Peran strategis UMKM dalam struktur
perekonomian Indonesia juga semakin nyata di mana sekitar 99,9% unit bisnis di
Indonesia merupakan UMKM dan menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia.
Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen
terdiri dari usaha mikro 30,3 persen, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah
14,5 persen.8
Khusus di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016 jumlah UMK (Usaha Mikro
Kecil) yang terdata dalam website Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor adalah
sebanyak 4,56 juta unit. Dari 27 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten
Bogor merupakan Kabupaten/ Kota yang memiliki jumlah UKM terbesar yaitu
sebanyak 368.740 unit sedangkan UMB (Usaha Menengah dan Besar) nya sebanyak
6.308 unit dari 69.849 unit UMB di Provinsi Jawa Barat. UKM Kabupaten Bogor
7 Jabbar Sambudi. http://www.jabbarsambudi.com/2016/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm.html
8 Galih Gumelar. https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170724113610-92-229887/lima-tahun-sandiaga-sebut-jumlah-umkm-bisa-tembus-60-juta/
4
menyerap sebanyak 704.197 orang tenaga kerja dari 8,5 juta tenaga kerja di Provinsi
Jawa Barat, dan UMB menyerap 326.511 orang tenaga kerja dari 2,9 juta orang
tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Data diatas menunjukkan bahwa UMKM
terbukti telah mampu menggerakkan sektor perekonomian di Indonesia.9
Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diunduh melalui situs
www.ojk.go.id menunjukkan besaran pembiayaan yang dikucurkan BPRS secara
nasional pada Juni 2017 adalah sebanyak 7,5 triliun rupiah, dimana komposisi
pembiayaan terbesar diberikan pada akad murabahah, diikuti dengan akad
musyarakah, akad miltijasa, dan akad mudharabah yang masing-masing besarannya
adalah 5,65 triliun, 827 milyar, 677 milyar dan 162 milyar. Adapun porsi pembiayaan
yang diberikan berdasarkan golongan pembiayaan UKM (Usaha Kecil dan
Menengah) adalah sebesar 3,8 triliun dan untuk golongan Non UKM adalah sebesar
3,7 triliun. Adapun jumlah BPRS di Indonesia pada bulan Juni 2017 tercatat ada
sebanyak 167 BPRS, 28 BPRS diantaranya berada di Provinsi Jawa Barat. Khusus
untuk Kabupaten/Kota Bogor adalah sebanyak 4 BPRS yaitu BPRS Bina Rahmah,
BPRS Insan Cita, BPRS Amanah Ummah dan BPRS Rif’atul Ummah.
BPRS Amanah Ummah merupakan BPRS yang memiliki aset paling besar
diantara 4 (empat) BPRS lainnya yang ada di Kabupaten/Kota Bogor yaitu dengan
jumlah aset hampir mencapai 200 Milyar Rupiah. Jumlah nasabah penabung di BPR
Syariah Amanah Ummah pada tahun 2010 mencapai angka 14 ribu orang, dan jumlah
nasabah pembiayaan mencapai angka 2.500 usaha kecil dan mikro. Pada tahun 2015,
BPR Syariah Amanah Ummah mendapatkan penghargaan dari Infobank sebagai
BPRS terbaik ke-1 tingkat nasional dengan aset diatas 100 Milyar yang memiliki
kinerja dan kesehatan keuangan bank dengan predikat “Sangat Bagus” per Desember
2013-2014. Total aset BPR Syariah Amanah Ummah saat itu adalah sebesar Rp
153,69 Milyar dengan prosen 19,19% sedangkan dana dari pihak ketiga Rp 134,51
Milyar terbilang tinggi dengan 17,61% untuk pembiayaan Rp 118,03 Milyar dengan
9 www.bogorkab.bps.go.id
5
21,85% untuk modal dan laba berjalan sebesar Rp 16,24 Milyar dengan 45,67% dan
Rp 3,96 Milyar dengan prosen 29,29%.10
Menurut data “Statistik Perbankan Syariah” yang didapat dari www.ojk.go.id,
penyaluran pembiayaan untuk UMKM selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya
tetapi untuk pengembalian pembiayaannya mengalami penurunan juga setiap tahun,
hal ini dapat dilihat dari persentase NPF BPRS yang ada pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.1: Pembiayaan BPRS di Indonesia 2013-Juni 2017
(dalam Juta Rupiah)
Keterangan 2013 2014 2015 2016 Juni- 2017
Penyaluran
Pembiayaan4.433.492 4.610.238 5.292.330 6.087.260 6.715.133
Jumlah Pembiayaan
Bermasalah288.373 398.671 472.841 575.296 805.248
NPF 6,50% 7,89% 8,20% 8,63% 10,71%
Sumber: www.ojk.co.id
Dari pemaparan tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan sehingga dikemudian hari hal
ini bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi tolak ukur agar pembiayaan yang
dilakukan oleh BPRS khususnya pada BPRS Amanah Ummah dapat terlaksana
dengan lebih baik lagi. Sehingga BPRS pun dapat menjalankan fungsinya untuk
mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar khususnya bagi
masyarakat di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maka dari itu penulis
menyimpulkan bahwa penelitian tesis dengan judul “Pengembalian Pembiayaan
Mikro Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor” ini perlu dilakukan.
10 www.amanahummah.co.id
6
B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH
Agar memudahkan penulis dalam mengerjakan penelitian ini maka penulis
memfokuskan penelitian permasalahan seputar faktor-faktor yang mempengaruhi
pengembalian pembiayaan mikro bagi UMKM yang ada pada BPRS Amanah
Ummah Leuwiliang Bogor.
Dari pembatasan masalah di atas, penulis mengangkat perumusan masalah
sebagai berikut:
1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan mikro
bagi UMKM pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor?
2) Faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi pengembalian
pembiayaan mikro bagi UMKM pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang
Bogor?
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Tujuan penelitian
Adapun Tujuan penelitian dari tesis yang berjudul “Pengembalian
Pembiayaan Mikro Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor” ini adalah
untuk mengetahui:
1) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan mikro bagi
UMKM pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.
2) Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pengembalian pembiayaan
mikro bagi UMKM pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.
2. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah:
a. Bagi penulis, mendapat pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pengembalian Pembiayaan
Mikro Bagi UMKM Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.
7
b. Bagi akademisi, untuk menambah literatur pada faktor-faktor yang
mempengaruhi Pengembalian Pembiayaan Mikro Bagi UMKM khususnya
Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor dan diharapkan bisa menjadi
referensi perkuliahan mahasiswa khususnya pada Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
c. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan Syariah, agar yang bersangkutan dapat
memberikan perhatian lebih terhadap UMKM terutama dalam pengembalian
pinjaman pembiayaan Mikro khususnya yang ada Pada BPRS Amanah
Ummah Leuwiliang Bogor, yang mana penyaluran pembiayaan merupakan
salah satu upaya yang dapat membantu UMKM dalam mengembangkan dan
meningkatkan produktivitasnya.
D. METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian ialah penelitian kuantitatif,
dimana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan generalisasi
atau suatu pernyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu
masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi..11
2. Sumber Data
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu;
Sumber Data Primer yang diperoleh dari sumber pertama yaitu di lokasi penelitian
atau objek penelitian dan data langsung yang didapat dari hasil wawancara dan
pertanyaan kuesioner dari nasabah BPRS Amanah Ummah. Yang kedua adalah
Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber
sekunder dari data yang kita butuhkan selain data primer seperti buku, jurnal,
11 Sumanto, Teori dan Aplikasi Metode Penelitian, (Jakarta: PT. BUKU SERU, 2014), h., 10.
8
artikel dan lainnya. Data diklasifikasi menjadi dua, yaitu Internal data, dan
Eksternal data.12
3. Teknik dan Metode Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam menulis tesis ini adalah
dengan cara:
a. Metode Angket atau Metode kuesioner yaitu serangkaian atau daftar
pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh
responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan kepetugas
atau peneliti. Pertanyaan angket berupa Angket langsung tertutup (jawaban
angket telah tertera dalam angket tersebut) dan Angket Langsung Terbuka
(daftar pertanyaan yang dibuat dengan sepenuhnya memberikan kebebasan
kepada responden untuk menjawab tentang keadaan yang dialami sendiri,
tanpa ada alternatif jawaban dari peneliti).13
b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang diterima
dari BPR Syariah Amanah Ummah dan laporan atau tulisan lainnya yang
berkaitan dengan masalah penelitian ini.
Pengambilan sampel tesis ini dilakukan dengan metode nonprobability
sampling dimana hanya anggota populasi yang memenihi kriteria saja yang dapat
itunjuk untuk menjadi anggota sampel, sedangkan pemilihan sampelnya
dilakukan dengan sistem purposive sampling.14 Hal ini dikarenakan tidak semua
nasabah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor merupakan nasabah UMKM
yang melakukan pinjaman produktif untuk usahanya. Oleh karena itu penulis
hanya memilih nasabah pembiayaan produktif saja, agar data yang didapat sesuai
12 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan IlmuSosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, cet.3), h., 122.
13 Ibid, h., 123-124.14 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian
Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h., 196-197.
9
untuk memberikan informasi mengenai pengembalian pembiayaan mikro untuk
UMKM di BPRS Amanah Ummah.
4. Objek Penelitian
Penelitian tesis ini dilakukan di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor
(Kantor Pusat) yang beralamatkan di Jl. Raya Leuwiliang No.1 Leuwiliang, Bogor.
Objek penelitian yang digunakan adalah 150 nasabah pembiayaan UMKM dengan
tujuan penggunaan pembiayaan produktif pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang
Bogor yang terdaftar pada bulan Agustus 2017.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data yang diperoleh dari pengisian angket atau kuesioner terhadap
pegawai lembaga keuangan bank dan non bank diolah menggunakan aplikasi
komputer IBM SPSS Statistics 22 dengan metode analisis faktor. Analisis Faktor
ialah analisis untuk mereduksi variabel yang banyak menjadi sedikit variabel yang
baru yang disebut FAKTOR. Banyaknya faktor lebih sedikit dari banyaknya
variabel semula/ asli yang akan dianalisis, akan tetapi masih cukup mengandung
informasi yang terkandung dalam variabel semula yang akan dianalisis. Sebagai
variabel baru faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.
Faktor-faktor tersebut sebagai variabel baru sudah bebas dari “multi collinearity”
sehingga bisa digunakan untuk analisis regresi linier berganda yang termasuk
metode DEPENDENT. Faktor sebagai variabel baru sering disebut “latent variable”
atau “Construct” yang merupakan konsep abstrak.15
15 Supranto dan Nandan Limakrisna, Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk MenyusunSkripsi, Tesis, Dan Disertasi, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013, Ed.3), h., 81.
10
6. Teknis Penulisan
Sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini, penulis merujuk pada buku “Buku
Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan tesis ini akan disusun dalam beberapa bab. Tiap-tiap bab akan
memuat beberapa sub-bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berupa pendahuluan yang menuliskan latar belakang masalah, pembatasan
dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodelogi penelitian,
tinjauan (review) studi terdahulu, dan sistematika penulisan.
BAB II BPRS SEBAGAI SOLUSI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI
INDONESIA
Bab ini membahas tentang landasan teori yang memuat uraian teoritis yang
diteliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan mikro
bagi UMKM pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Merupakan bab yang mengulas tentang metodelogi penelitian yang dilakukan
dalam mengolah tesis mulai dari objek penelitian, teknik penilitian dan proses
pengolahan data yang diperoleh.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Berisi tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan profil objek penelitian
dan analisa yang dilakukan untuk mengetahu faktor- faktor yang mempengaruhi
11
pengembalian pembiayaan mikro bagi UMKM di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang
Bogor.
BAB V PENUTUP
Merupakan bagian akhir dari penulisan tesis yang terdiri dari kesimpulan dan
saran.
12
BAB II
BPRS SEBAGAI SOLUSI PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA
A. Mengenal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Dari beberapa pengertian Bank Islam yang dikemukakan oleh para ahlinya,
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Islam atau Bank Syariah
adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan
penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya
berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip Syariah sebagaimana yang diatur
dalam Al-Quran dan Al-Hadis.16
Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Syariah (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).
Jenis Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Perbedaan kedua jenis
Bank Syariah ini terletak pda larangan bagi BPRS untuk menerima simpanan giro
dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.17
Dalam UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 9 mendefinisikan bahwa
BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah “Bank Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”, hal ini berbeda
dengan BUS dan UUS yang dalam kegiatannya dapat melakukan lalu lintas
pembayaran. BPRS hampir serupa dengan BMT, hanya saja permodalan BMT,
cakupan operasi, dan lain-lainnya yang sering kali lebih kecil jika dibandingkan
dengan BPRS. Selain itu BMT belum tersentuh ranah hukum seperti BPRS.18
16 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h., 35.
17 Ibid, h,. 113-114.18 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum
Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h., 29.
13
Perlu dicatat dengan garis merah bahwa kepanjangan BPRS dalam UU
Perbankan Syariah adalah Pembiayaan Rakyat Syariah, bukan Bank Perkreditan
Rakyat seperti yang selama ini dikenal dalam masyarakat atau bahkan dalam
Perundang-undangan Bank Indonesia (PBI). Ini berarti, semua peraturan
perundang-undangan terutama PBI yang menyebutkan BPRS sebagai Bank
Perkreditan Rakyat Syariah harus segera diubah, karena pembiayaan merupakan
istilah yang lebih sesuai untuk menggambarkan sistem bagi hasil dan bagi risiko.
Sedangkan istilah perkreditan lebih sesuai dengan sistem bunga berbunga yang
dianut dalam perbankan konvensional.19
2. Sejarah Berdirinya BPRS
Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya
lembaga-lembaga keuangan pedesaan yang menjadi cikal bakal berdirinya BPR
(Bank Perkreditam Rakyat). Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak
lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai
Lumbang Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit
Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil
(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa
(BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.20
Lumbung desa dan lembaga-lembaga keuangan pedesaan tersebut banyak
berada di pulau Jawa sejak akhir tahun 1890-an hingga tahun 1967.21 Kemudian
status hukumnya diperjelas dengan izin dari Menteri Keuangan sejak
dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan. Status hukum BPR
19 Ibid, h., 29-30.20 Heri Sudarson, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta:
Penerbit EKONISIA, 2015), h., 93-94.21 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), h., 466.
14
diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988 dari Paket Kebijakan
Keuangan Moneter dan Perbankan.22
Sebagai sistem perkreditan rakyat zaman dahulu, Lumbung desa dirasakan
sangat bermanfaat bagi masyarakat tani di pedesaan, karena pada waktu itu
peredaran uang belum menjangkau masyarakat tani di pedesaan, sehingga pinjaman
dalam bentuk natura (khususnya padi) lebih menguntungkan dan lebih praktis
daripada pinjaman dalam bentuk uang. Selain itu pinjaman natura (padi) tidak
mengganggu kestabilan harga padi yang menjadi penghasilan utama masyarakat
desa. Karena struktur ekonomi, sosial, dan administrasi masyarakat desa sudah
banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka
keberadaan Bank Perkreditan Rakyat tidak lagi persis sama seperti lumbung desa
zaman dahulu. Namun demikian, paling tidak keberadaannya pada masa sekarang
dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi alternatif pengganti yang terbaik
bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan bank desa dalam melindungi petani dari
gejolak harga padi dan risiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani
terhadap para rentenir.23
Di dalam kenyataannya masyarakat petani di desa yang pada umumnya
beragama Islam belum memanfaatkan Bank Perkreditan Rakyat yang ada secara
optimal. Mereka masih beranggapan bahwa bunga pada Bank Perkreditan Rakyat
itu termasuk riba yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu mereka masih
mendambakan adanya Bank Perkreditan Rakyat yang tidak menerapkan sistem
bunga. Keinginan tersebut mendapat angin segar dengan adanya deregulasi di
sektor Perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank
(termasuk Bank Perkreditan Rakyat) untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya.
Bank-bank tidak dilarang untuk menerapkan sendiri tingkat bunganya, bahkan jika
22 Heri Sudarson, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta:Penerbit EKONISIA, 2015), h., 93.
23 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h., 466-467.
15
bank-bank tersebut menerapkan bunga nol persen. Peluang beroperasinya Bank
Perkreditan Rakyat tanpa bunga ini semakin terbuka setelah Pakto 1998 yang
memberikan peluang berdirinya bank-bank baru, termasuk diantaranya bank tanpa
bunga.24
Kepastian bagi peluang beroperasinya Bank Perkreditan Rakyat tanpa
bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut tampak jelas dengan
penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR pada
tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau
mengoperasionalkan bank (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang sesuai dengan
prinsip syariah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria
kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Setelah itu pada bulan
Agustus 1990, para ulama, cendikiawan muslim, dan praktisi perbankan muslim
menyusun suatu program pendirian Bank Perkreditan Rakyat Islam. Sejak saat itu
berdiri beberapa Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip syariah atau hukum Islam. Kemudian terus berkembang dan ditampung baik
dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 maupun dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1998 yang memungkinkan adanya bank yang kegiatan usahanya
berdasarkan bagi hasil atau prinsip Syariah.25
Bank Syariah tingkat Nasional atau Bank Umum Syariah pertama yang ada
di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), berdiri pada tahun 1992.
Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di
kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karenanya peran BPR Syariah diperlukan
untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.26
Dalam sistem perbankan nasional, BPRS adalah bank yang didirikan untuk
24 Ibid, h., 467.25 Ibid, h., 467-468.26 Heri Sudarson, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta:
Penerbit EKONISIA, 2015), h., 94.
16
melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR
Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum/ Bank Umum Syariah.27
Sebagaimana langkah awal, ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR Syariah.
Ketiga BPR Syariah tersebut adalah:
1) PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung.
2) PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung.
3) PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung.
Tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapatkan
ijin prinsip dari Menteri keuangan RI. Selanjutnya, dengan technical assistance
dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan
pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan, pada tanggal 25 Juli 1991, BPR
Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah
tersebut masing-masing mendapatkan ijin usaha dari Menteri Keuangan RI
(Sudarsono, 2015 : 94).28
Untuk mempercepat proses berdirinya BPR-BPR Syariah yang lain
dibentuklah lembaga-lembaga penunjang, antara lain:
1) Institute for Syariah Economic Development (ISED).
ISED bertugas melaksanakan program pendiddikan/ pemberian bantuan teknis
pendirian BPR syariah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah berpotensi.
Hasil yang telah dicapai ISED, antara lain:
- BPR Harcukat di propinsi Aceh
- BPR Amanah Umah, kec. Leuwiliang, Bogor
- BPR Pembangunan Cikajang Raya, kec. Cikajang, Garut
- BPR Bina Amwalul Hasanah, kec. Sawangan, Bogor
27 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h., 468.
28 Heri Sudarson, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta:Penerbit EKONISIA, 2015), h., 94.
17
2) Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Bank Syariah (YPPBS)
YPPBS membantu mengembangkan BPR Syariah di Indonesia dengan
melakukan kegiatan-kegiatan:
- Pendidikan, baik tingkat dasar untuk sarjana baru maupun tingkat
menengah untuk para praktisi yang berpengalaman minimal 2 tahun di
perbankan.
- Membantu proses pendirian dan meberian technical assistance.29
3. Tujuan dan Strategi Usaha BPRS
Tujuan pendirian BPRS ini adalah untuk:
a. Meningkatkan kesejakteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat
golongan ekonomi lemah, yang umumnya berada di daerah pedesaan;
b. Meningkatkan pendapaan perkapita;
c. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan;
d. Mengurangi urbanisasi;
e. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.30
Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam
terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan karena yang
menjadi sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan
di tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya
termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa
menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan
ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa menigkatkan pendapatan dan
kesejahteraan mereka.31
29 Ibid, h,. 94.30 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), h., 468.31 H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah
Pengenalan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h., 109.
18
Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang
lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita, baik lokal maupun nasional. Sebab
bagaimanapun, pendapatan masyarakat secara komulatif menjadi indikator yang
sangat dominan untuk menentukan perkapita. Meningkatnya pendapatan
masyarakat menjadi indikator pula untuk menentukan bahwa perkapita pun
meningkat.32
Kehadiran BPRS di kecamatan-kecamatan ikut memberikan kesempatan
kerja pula bagi masyarakat yang memiliki potensi perbankan, baik dalam
permodalan maupun dalam hal tenaga ahli. Semakin banyak munculnya BPRS di
kecamatan-kecamatan, maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap
di dunia perbankan. Oleh karena dalam mengisi kesempatan kerja itu lebih
diutamakan dari pencari kerja yang berdimisili di kecamatan yang bersangkutan,
maka pada gilirannya kehadiran BPRS akan menjadi penghambat bagi lajunya
urbanisasi. Bagi masyarakat yang memiliki potensi di bidang perbankan tidak akan
berupaya untuk hijrah ke kota dalam mencari lapangan kerja, tetapi cukup dengan
hanya memanfaatkan lapangan kerja yang tersedia di BPRS-BPRS yang berada di
kecamatannya.33
Tujuan akhir pendirian BPRS adalah membina semangat ikhuwah
Islamiyah melalui kegiatan ekonomi, mengandung makna bahwa dalam BPRS
ditumbuhkan nilai ta’aawun (saling membantu) antara pemilik modal (rab al-maal)
dengan pemilik pekerjaan (‘aamil). Dengan nilai ta’aawun inilah kemudian di
antara bank dan nasabah akan tumbuh kebersamaan, sedangkan kebersamaan itu
sendiri merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan ukhuwah Islaamiyah.
Ukhuwwah Islaamiyah tersebut, paling tidak akan terealisasi di antara bank dengan
para nasabah.34
32 Ibid, h., 109.33 Ibid, h., 109-110.34 Ibid, h., 110.
19
Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut, diperlukan strategi usaha
sebagai berikut:
BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan
fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian
kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal,
sehingga memiliki prospek bisnis yang baik;
BPRS memiliki jenis usaha yang jangka waktu perputaran uangnya jangka
pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;
BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya
produk yang akan diberikan pembiayaan.35
4. Prinsip Operasional dan Kegiatan Usaha BPRS
Pada dasarnya, prinsip operasional BPRS tidak jauh berbeda dengan prinsip
operasional yang dijalankan Bank-Bank Umum Syariah lainnya. Setidaknya ada
lima prinsip operasional yang dijalankan BPRS, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip
jual beli dengan margin keuntungan, prinsip simpanan murni, prinsip sewa, dan
prinsip pemberian fee.36
BPRS terfokus untuk melayani UMK yang menginginkan proses mudah,
pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi
sebagai armada antar-jemput setoran dan penarikan tabungan/ deposito termasuk
setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan
masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di
pasar, toko atau rumah.
Prinsip syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan
tabungan dengan deposito maupun pembiayaan (pinjaman). BPRS mengelola dana
masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat
35 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI,Takaful dan Pasal Modal Syariah) di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h., 131.
36 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h., 469.
20
penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat
bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS. Untuk itu, perlu disepakati
nisbah (porsi) di awal transaksi. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan
di BPRS mendapat jaminan dari LPS, sepanjang sesuai ketentauan yang berlaku,
sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di
BPRS.37
Dalam transaksi pembiayaan atau pinjaman, BPRS memberikan
pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan
atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang
diajukan oleh masyarakat kepada BPRS. Selain itu, BPRS juga bisa melakukan
praktik pegadaian yang dikelola dengan sistem Syariah.38
Tabel 2.1: Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
No. Kegiatan Akad Yang Digunakan1. Pendanaan Wadi’ah, Mudarabah2. Pembiayaan Murabahah, Mudarabah, Musyarakah,
Mudharabah wal Murabahah, Salam,Istishna’, Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT), Qard, Rahn, Hawalah
3. Jasa Perbankan Ujr, Sharf, Kafalah, Wakalah,Mudharabah Muqayyadah
4. Instrumen Keuangan Syariah Wakalah, MudarabahSumber: Mardani (2015: 38).
Jika dilihat berdasarkan kegiatan usahanya, maka akad-akad yang
digunakan pada BPRS sama dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUS yaitu
meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional,
dan jasa investasi sebagai yang terdapat dalam Tabel 2.1.
37 Ibid, h., 469.38 Ibid, h., 469-470.
21
Dari aneka jenis akad di atas, akad yang kurang digunakan yaitu akad
ijarah, salam, dan istishna’, sedangkan akad yang banyak digunakan akad
murabahah, mudarabah, dan musyarakah.39
Dibandingkan Bank Umum Syariah, kegiatan operasional yang dapat
dilakukan BPR Syariah lebih terbatas. Sebagaimana diatur dalam SK Direktur BI
No. 32/36/KEP/DIR/1999, BPR Syariah tidak diijinkan untuk menerima dana
simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah.
Begitu juga, BPR Syariah dilarang untuk:
a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing,
b. Melakukan penyertaan modal,
c. Melakukan usaha perasuransian.40
Dari tabel diatas jika dirincikan, maka kegiatan usaha Bank Perkreditan
Rakyat Syariah meliputi:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip Syariah; dan
2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang
tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah atau musyarakah;
2) Pembiaaan berdasarkan akad mudarabah, salam, atau istishna’;
3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh;
39 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: PrenadamediaGrup, 2015), h., 38.
40 Heri Sudarson, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta:Penerbit EKONISIA, 2015), h., 98.
22
4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiyah bittamlik; dan
5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan
akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudarabah dan/atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang
ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya
yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank
Indonesia.41
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, BPR
Syariah dapat pula bertindak sebagai lembaga Baitul Maal, yaitu menerima dana
yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan
menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman
kebajikan (qardhul hasan).42
B. Perkembangan BPRS di Indonesia
Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah
Bank Muamalat Indonesia (BMI). Awal perkembangannya bila dibandingkan dengan
negara-negara Muslim lainnya agak terlambat, namun hingga saat ini Perbankan
Syariah di Indonesia terus berkembang. Pada periode tahun 1992-1998 hanya ada
41 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: PrenadamediaGrup, 2015), h., 37.
42 Heri Sudarson, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta:Penerbit EKONISIA, 2015), h., 96.
23
satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia
telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha
Syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga
akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.43
Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek Perbankan Syariah pada tahun 2005
diperkirakan cukup baik. Industri Perbankan Syariah diprediksi masih akan
berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi
November 2004, volume usaha Perbankan Syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah,
dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume
usaha Perbankan Syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24
triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri Perbankan Syariah akan
mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri Perbankan Nasional dibandingkan
sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha Perbankan Syariah
tersebut ditopang oleh rencana pembukaan Unit Usaha Syariah yang baru dan
pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan
akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21
triliun rupiah di akhir tahun 2005.44
Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia cukup mengembirakan. Per
Desember 2008, tercatat ada lima Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank
Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, dan Bank
Syariah Bukopin), 28 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 131 Bank Perkreditan Rakyat
Syariah. Dari jumlah ini, terdapat 951 kantor jaringan, belum termasuk jaringan
kantor Office Channeling yang jumlahnya hampir mencapai 1.500 (Desember
2008).45
43 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2007), h., 25.
44 Ibid, h., 25.45 A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: UIN Press, 2009), h.,
101.
24
Dari sisi aset Pada Grafik 2.1, perkembangan Perbankan Syariah juga
menggembirakan. Pada tahun 2002, jumlah total aset Perbankan Syariah baru sekitar
Rp 4 triliun. Namun per Desember 2008, asetnya sudah menjadi Rp 49,5 triliun atau
dalam enam tahun mengalami penambahan 10 kali lipat.46
Grafik 2.1: Aset Perbankan Syariah, Desember 2008
Sumber: Bank Indonesia
Menurut data Statistik Perbankan Syariah Juni 2017 yang didapat dari website
resmi OJK, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia adalah
sebanyak 158 BPRS (2012), 163 BPRS (2013 sampai 2015), 166 BPRS (2016), dan
167 (Juni 2017). Tiga Provinsi yang memiliki Jumlah BPRS terbanyak di Indonesia
pada Juni 2017 adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jumlah BPRS di
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2014 terdapat 31 BPRS, kemudian pada
tahun 2015 jumlahnya menurun menjadi 29 BPRS, posisi ini bertahan hingga Juni
2017. Pada tahun 2012 Provinsi Jawa Barat memiliki 27 BPRS dan pada tahun 2013
bertambah 1 BPRS menjadi 28 BPRS hingga Juni 2017. Untuk Provinsi Jawa Tengah
46 Ibid, h., 101-102.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2002 2003 2004 2005 2006 Jun-07 Jun-08 Dec-08
47.9
15.2
20.8
26.729.2
42.98
49.5
AssetTriliu
25
ada 24 BPRS pada tahun 2012, 25 BPRS pada tahun 2013, dan 26 BPRS pada tahun
2015 hingga Juni 2017.47
Tabel 2.2: Jumlah BPRS Berdasarkan Total Aset
Total Aset (Rp) 2012 2013 2014 2015 2016 Juni-2017
< 1 Miliar 6 4 1 1 2 1
1 s.d. 5 Milyar 17 19 11 8 7 7
> 5 s.d. 10 Miliar 36 30 34 29 19 23
> 10 Miliar 99 110 117 125 138 136
Total 158 163 163 163 166 167
Sumber: www.ojk.go.id
Jumlah BPRS bedasarkan Total Aset dalam Tabel 2.2 pada tahun 2012 dengan
nilai di bawah 1 Milyar Rupiah ada sebanyak 6 BPRS jumlahnya mengalami
fluktuasi dan berkurang menjadi 1 BPRS saja pada Juni 2017. BPRS dengan total aset
sebanyak 1 sampai dengan 5 milyar rupiah pada tahun 2012 ada sebanyak 17 BPRS
dan berkurang menjadi 7 BPRS saja pada Juni 2017. Pada tahun 2012, ada 36 BPRS
yang memiliki total aset sebanyak lebih dari 5 hingga 10 Milyar rupiah, turun
menjadi 23 BPRS pada Juni 2017, dan BPRS dengan total aset diatas 10 Milyar
rupiah pada tahun 2012 sebanyak 99 BPRS bertambah menjadi 136 BPRS pada Juni
2017.
Menurut data SPS (Statistik Perbankan Syariah) yang didapat melalui
www.ojk.go.id, Total Aset, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, FDR dan NPF BPRS
terbesar berdasarkan Provinsi per Juni 2017 meliputi 3 Provinsi dengan jumlah
terbesar yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Tabel 2.3
dapat dilihat bahwa Total Aset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga terbesar terdapat
pada Provinsi Jawa Barat dengan nilai masing-masing, 3 triliun, 2,4 triliun dan 1,7
triliun. Posisi Total Aset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga terbesar kedua
47 www.ojk.go.id
26
ditempati oleh Provinsi Jawa Timur (1,6 triliun, 1,26 triliun dan 943 milyar) dan
Posisi ketiga di tempati oleh Provinsi Jawa Tengah (1 triliun, 1,1 triliun dan 847
milyar).
Tabel 2.3: Total Aset, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, FDR dan NPF
BPRS berdasarkan Provinsi – Juni 2017 (dalam jutaan rupiah)
Propinsi Aset Pembiayaan Dana Pihak Ketiga FDR NPF
Jawa Barat 3.001.429 2.412.516 1.697.885 142,09 6,63
Jawa Timur 1.611.204 1.262.625 943.074 113,88 9,98
Jawa Tengah 1.084.693 1.100.873 847.046 113,99 7,79
Sumber: www.ojk.go.id
Nilai FDR (Financing to Depost Ratio) merupakan nilai yang menunjukkan
besarnya liquiditas bank. Pada tabel diatas BPRS pada Provinsi Jawa Barat memiliki
liquiditas paling tinggi yaitu sebesar 142,09%, kemudian pada Provinsi Jawa Tengah
liquditas BPRSnya sebesar 113,99%, dan pada Provinsi Jawa Timur nilai FDRnya
sebesar 113,88%. Nilai NPF (Non Performing Financing) adalah nilai yang
menunjukkan besarnya pembiayaan bermasalah pada bank. Pada Provinsi Jawa Barat,
meskipun jumlah pembiayaan yang diajukan besar tapi nilai NPFnya lebih kecil
dibandingkan dua provinsi lain pada tabel 2.3 yaitu sebesar 6,63%. NPF terbesar ada
pada Provinsi Jawa Timur yaitu 9,98% dan dibawahnya adalah provinsi Jawa Tengah
NPF sebesar 7,79%.
Jika Pembiayaan BPRS dibagi berdasarkan jenis penggunaan pembiayaan,
maka pada Provinsi Jawa Barat pembiayaan untuk modal kerja adalah sebesar 662,8
milyar, untuk investasi sebesar 453 milyar dan untuk konsumsi sebesar 1,3 triliun.
Untuk Provinsi Jawa Timur, jumlah pembiayaan yang diberikan BPRS untuk modal
kerja adalah sebesar 530,4 milyar, untuk investasi sebesar 137 milyar dan untuk
konsumsi sebesar 595 milyar. Posisi ketiga dengan pembiayaan modal kerja terbesar
terdapat pada BPRS di Provinsi Jawa tengah dengan besaran pembiayaan senilai
27
lebih dari 393 milyar, untuk investasinya lebih besar dari Jawa Timur dengan nilai
199 milyar dan konsumsi sebesar 255 milyar (Lihat tabel 2.4).
Tabel 2.4: Total Pembiayaan BPRS berdasarkan Jenis Penggunaan
Menurut Provinsi – Juni 2017 (dalam Juta Rupiah)
Propinsi Modal kerja Investasi Konsumsi
Jawa Barat 662.803 452.880 1.296.834
Jawa Timur 530.436 137.213 594.975
Jawa Tengah 392.813 199.038 255.195
Sumber: www.ojk.go.id
C. Pembiayaan Pada BPRS
Kata kredit dan pembiayaan sering dianggap sama oleh masyarakat umum yang
belum mengerti betul tentang definisi keduanya. Perbedaan mendasar pada kredit dan
pembiayaan terletak pada sistem keuntungan yang diambil, dimana pada perjanjian
kredit keuntungan didapat melalui sistem bunga sedangkan pada akad pembiayaan
keuntungan didapat melalui sistem bagi hasil atau jual beli.
Undang-undang juga memberikan definisi yang berbeda pada keduanya,
dimana menurut UU Perbankan No. 10/1998 kredit adalah “penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga” Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan
sebagai, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang
28
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.48
Pembiayaan merupakan salah satu tugas bank, yaitu pemberian fasilitas
penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit
unit.49 Dalam Islam akad yang digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam adalah
akad sosial, bukan akad komersil. Artinya, bila seseorang meminjamkan sesuatu, ia
tidak boleh diisyaratkan untuk memperoleh tambahan atas pokok pinjamannya karena
itu termasuk riba yang hukumnya haram. Oleh sebab itu, dalam Perbankan Syariah
pinjaman tersebut tidak disebut kredit, tapi pembiayaan (financing) baik dengan akad
jual beli dan bagi hasil.50
Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:
a. Mencari keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil
tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa
dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini
penting untuk kelangsungan hidup bank agar tidak mengalami kerugian.
b. Membantu usaha nasabah
Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan baik dana
investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak
debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.
c. Membantu pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan,
maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan
pembangunan di berbagai sektor (Kasmir, 2012: 116).51
48 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2010), h., 361.
49 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani,2015), h., 160.
50 Ibid, h., 170.51 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h., 116.
29
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal
berikut:
1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha
produksi, perdagangan, maupun investasi. –contoh; salam, istishna’,
mudharabah, musyarakah-
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.52
Contoh akadnya seperti pada akad murabahah, ijarah, qordul hasan, rahn, dll-
Jika dibedakan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi
menjadi dua hal berikut:
1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan; (a)
peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi,
maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi;
dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu
barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal
(capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.53
Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk jangka
panjang karena digunakan untuk membangun gedung, pabrik, membeli mesin-
mesin tanah, dan modal investasi lainnya. Sedangkan pada pembiayaan modal
kerja bersifat jangka pendek atau satu kali siklus operasi karena digunakan untuk
membiayai operasional perusahaan sehari-hari seperti membayar gaji, telepon,
listrik, bahan baku dan biaya lainnya.54
52 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani,2015), h., 160.
53 Ibid, h., 160-161.54 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h., 270,277.
30
Dalam melakukan kegiatan usahanya kebanyakan bank menggunakan dana
masyarakat yang dipercayakan kepadanya, salah satunya adalah dengan melakukan
pemberian kredit/ pembiayaan pada nasabahnya. Pemberian kredit merupakan
kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada
kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus
berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara
kepentingan serta kepercayaan masyarakat.55
Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan
asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijaksanaan perkreditan
bank yang ditulis. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia telah menerapkan
ketentuan mengenai kewajiban Bank Umum untuk memiliki dan melaksanakan
kebiasaan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijaksanaan
perkreditan bank bagi Bank Umum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 27/7/UPPB perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan
Perkreditan Bank bagi Bank Umum masing-masing tanggal 31 Maret 1995.56
Berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini, Bank Umum
wajib memiliki kebijaksanaan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh
Dewan Komisaris Bank Umum dengan sekurang-kurangnya harus memuat semua
aspek yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank,
yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
Dalam setiap kebijaksanaan perkreditan bank (KPB) wajib dimuat dan
ditetapkan secara jelas dan tegas adanya prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,
yang sekurang-kurangnya harus meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata
55 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h., 175.
56 Ibid, h., 175.
31
cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat
perkreditan.
2. Organisasi dan manajemen perkreditan.
Untuk lebih mendukung pemberian kredit yang sehat yang telah
mengandung unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan
perkreditan, maka di samping keterkaitan pejabat-pejabat bank dalam perkreditan
seperti dewan komisaris, direksi dan pejabat perkreditan lainnya dan/atau satuan-
satuan kerja dalam organisasi bank, setiap bank wajib memiliki Komite
Kebijaksanaan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK).
3. Kebijaksanaan persetujuan kredit.
KPB juga harus memuat kebijaksanaan persetujuan kredit yang sekurang-
kurangnya mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas
wewenang kredit, tanggung jawab pemutus kredit, proses persetujuan kredit,
perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit.
4. Dokumentasi dan administrasi kredit.
Mengingat dokumentasi kredit merupakan salah satu aspek penting yang
dapat menjamin pengembalian kredit, maka bank wajib melaksanakan
dokumentasi kredit yang baik dan tertib. Mengingat administrasi kredit sangat
diperlukan dalam rangka penilaian perkembangan dan kualitas kredit,
pengawasan kredit, perlindungan kepentingan bank, bahan masukan untuk
penyusunan KPB dan laporan kepada Bank Indonesia, maka bank perlu mengatur
administrasi perkreditan dengan baik dan tertib.
5. Pengawasan kredit.
Mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang
mengandung kawanan yang dapat merugikan bank yang pada gilirannya dapat
berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa
perbankan, maka setiap bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi
pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh, dengan prinsip-prinsip sebagai
berikut.
32
a. Fungsi pengawasan kredit harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan
sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam
perkreditan atau terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat. Dalam
kaitan ini, hal tersebut harus tercermin dalam struktur pengendalian intern
bank yang terkait dengan perkreditan.
b. Pengawasan kredit juga harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh
manajemen bank atas setiap pelaksanaan pemberian kredit atau lazim yang
dikenal dengan istilah pengawasan melekat.
c. Pengawasan kredit juga harus meliputi audit intern terhadap semua aspek
perkreditan yang dilakukan SKAI.
6. Penyelesaian kredit bermasalah.
Sekalipun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah dan
dengan ditetapkannya KPB secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat
dicegah timbulnya kredit bermasalah, namun seluruh pejabat bank terutama yang
terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama
dalam menangani kredit bermasalah, dengan pendekatan sebagai berikut.
a. Bank tidak memberikan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit
bermasalah.
b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga
akan menjadi kredit bermasalah.
c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah
juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.
d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara
menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan
mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan
praktik plafonding kredit.
33
e. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit
bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang
terkait dengan bak dan debitur-debitur besar tertentu.57
Kebijaksanaan perkreditan bank yang telah disusun bank Umum wajib
disampaikan kepada Bank Indonesia. Bank Umum wajib mematuhi kebijaksanaan
perkreditan bank yang telah disusunnya tersebut dalam pelaksanaan pemberian kredit
dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten. Bank Indonesia
akan memantau dan mengawasi apakah kebijaksanaan perkreditan bank yang telah
disusun Bank Umum tersebut telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen
dan konsisten oleh bank. Bank Indonesia akan menilai pelaksanaan kebijaksanaan
perkreditan bank tersebut sebgai salah satu penilaian asas ketaatan bank dalam
melaksanakan ketentuan intern bank sendiri (self regulation). Pelanggaran terhadap
ketentuan kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank
bagi Bank Umum dapat dikenakan sanksi yang mempengaruhi penilaian kesehatan
bank dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Kebijaksanaan perkreditan bank berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan
semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bagi
bank. Dengan adanya kebijaksanaan perkreditan bank yang dibakukan, maka bank
diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten
dan berkesinambungan. Selain itu, kebijaksanaan perkreditan bank juga bertujuan
untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko bank dengan cara
menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Kemudian, dengan penerapan dan
pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank secara konsekuen dan konsisten,
diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit (Usman, 2012 :
178).58
57 Ibid, h., 175-178.58 Ibid, h., 178.
34
1. Analisis Kelayakan Penyaluran Dana
Perbankan Syariah (termasuk BPRS) dalam melakukan kegiatan usahanya
wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini tertulis dalam pasal 35 dan 36 UU
Perbankan Syariah. Prinsip kehati-hatian wajib dilakukan karena bank memiliki
tanggung jawab dalam melindungi dana nasabah dan pihak lain yang dipercayakan
pada Bank Syariah, oleh karena itu Bank Syariah wajib menempuh cara-cara yang
tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.59
Menurut penjelasan Pasal 37 ayat 1 UU Perbankan Syariah dijelaskan
bahwa, penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah mengandung resiko
kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh
terhadap kesehatan Bank Syariah. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud
bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah, risiko yang
dihadapi Bank Syariah dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat
tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya
tahannya, bank diwajibkan menyebarkan risiko dengan mengatur penyaluran
kredit atau pemberian pembiayaan bersadarkan prinsip Syariah, pemberian
jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak berpusat pada
nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.60
Pada prinsipnya ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
mewajibkan Bank Umum dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas
iktikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang
59 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan HukumNasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h., 113-114.
60 Ibid, h., 115.
35
diperjanjikan antara bank yang bertindak sebagai shahib al-maal dan nasabah yang
bertindak sebagai mudharib.61
Adapun penjabaran yang ditentukan dalam pasal 23 UU Perbankan Syariah,
dalam melakukan pembiayaan adalah sebagai berikut;
Pertama, Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atau kemauan dan
kemampuan calon penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada
waktunya, sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima
fasilitas. Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari nasabah penerima fasilitas
untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah.
Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset nasabah penerima fasilitas
sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh
Bank Syariah (Pasal 23 ayat 1 UU Perbankan Syariah dan Penjelasannya).
Kedua, untuk memperoleh keyakinan di atas, Bank Syariah wajib melakukan
penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek
usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (Pasal 23 ayat 2 UU Perbankan
syariah).
Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada
hubungan yang telah dijalin atara Bank Syariah dan nasabah atau calon
nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang
dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dapat menyimpulkan bahwa calon
nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak
menyulitkan Bank Syariah di kemudian hari (Penjelasan Pasal 23 ayat 2 alinea
1 UU Perbankan Syariah).
Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus
meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya
dan/atau kemampuan manjemen calon nasabah sehingga Bank Syariah merasa
61 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h., 148.
36
yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat
(Penjelasan Pasal 23 ayat 2 alinea 2 UU Perbankan Syariah).
Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas,
terutama Bank Syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan
secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk
masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan
calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau
usaha calon nasabah yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 23 ayat 2 alinea 3
UU Perbankan Syariah).
Dalam melakukan Penilaian terhadap agunan, Bank Syariah harus meniai
barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang
bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang
ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai
sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi
kewajibannya, aguaan tersebut dapat digunankan untuk menanggung
pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah yang bersangkutan
(Penjelasan Pasal 23 ayat 2 alinea 4 UU Perbankan Syariah).
Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank
Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di
dalam maupun luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan
datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau
usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan
(Penjelasan Pasal 23 ayat 2 alinea 5 UU Perbankan Syariah).62
62 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan HukumNasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h., 118-120.
37
2. Proses dan Siklus Pembiayaan
Salah satu aspek penting dalam Perbankan Syariah adalah proses
pembiayaan yang sehat, yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi
halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau
bahkan lebih. Selain itu, implikasi proses pembiayaan yang sehat pada Bank
Syariah juga terdapat pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayainya.63
Gambar 2.1: Siklus Pembiayaan
Sumber: Dendrawijaya (2005: 73)
Gambar 2.1 menujukkan bagaimana umumnya alur siklus pembiayaan pada
bank. Alur pertama adalah pertama adalah permohonan pembiayaan oleh nasabah,
alur kedua adalah analisa pembiayaan oleh pihak bank, alur ketiga persetujuan
pembiayaan dari pihak bank, alur keempat perjanjian pembiayaan antara pihak
63 Sunarto Zulkifl,. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit ZikrulHakim, 2007), h., 145.
1. PermohonanPembiayaan
2. AnalisisPembiayaan
3. PersetujuanPembiayaan
4. PerjanjianPembiayaan
5. PencairanPembiayaan
6. PengawasanPembiayaan
7b. TambahanPembiayaan
7c. PembiayaanBermasalah
7a. PelunasanPembiayaan
38
bank dan nasabah, alur kelima pencairan pembiayaan kepada nasabah, alur
keenam pengawasan pembiayaan dari bank kepada nasabah. Dalam proses
pengawasan tersebut maka akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu
pembiayaan bermasalah, dimana nasabah tidak mampu membayar pembiayaan
tepat waktu, pelunasan pembiayaan dimana nasabah mampu melunasi pembiayaan
sesuai jangka waktu dan tambahan pembiayaan dimana nasabah mampu melusasu
pembiayaannya sesuai jangka waktu dan melakukan pembiayaan kepada bank
kembali, kemudian proses pun akan diulang lagi mulai dari alur pertama.
Penjelasan dalam masing-masing alur proses pembiayaan akan dipaparkan
dibawah ini:
a. Permohonan kredit
Pada sektor UMKM pemilik usaha biasanya menggunakan dana yang
bersumber dari milik pribadi untuk menjalankan usahanya, namun apabila
kebutuhan dana besar dan dana yang dibutuhkan tidak tersedia maka jalan keluar
untuk memenuhi dana tersebut adalah melalui dana pinjaman dari lembaga
keuangan seperti bank. Pemenuhan dana melalui pinjaman relatif lebih mudah dan
cepat dibandingkan dari modal sendiri, selama memenuhi syarat yang diberikan
oleh bank.64
Adapun persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan
pembiayaan produktif melalui bank pada umumnya adalah sebagai berikut:
a) Kartu identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
paspor [syarat khusus untuk nasabah perorangan],
b) Kartu keluarga dan surat nikah [syarat khusus untuk nasabah perorangan],
c) Identitas pengurus [syarat khusus untuk nasabah berbadan hukum],
d) Legalisasi usaha,
e) Laporan keuangan 2 tahun terakhir,
f) Past performance 1 tahun terakhir,
64 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h., 271.
39
g) Bisnis plan,
h) Data obyek pembiayaan,
i) Data jaminan.65
Kegunaan kelengkapan data-data diatas adalah sebagai berikut:
1. Akta pendirian usaha dan Legalitas usaha diperlukan untuk mengetahui
pengakuan pemerinta atas usaha dimaksud. Hal ini dibutuhkan untuk
mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintahan seperti
usaha barang terlarang, usaha yang merusak lingkungan dan lain-lain.
2. Akta pendirian juga diperlukan untuk mengetahui orang yang berwenang
mengambil keputusan di dalam perusahaan. Ini didukung oleh data identitas
para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor.
3. Laporan keuangan dan past performance terakhir dibutuhkan untuk melihat
kinerja dan pengalaman usaha. Past performance dapat tercermin dari mutasi
rekening koran calon nasabah. Sedangkan bisnis plan diperlukan untuk
melihat rencana penggunaan dana pembiayaan yang akan diberikan. Bisnis
plan juga diperlukan untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana
alternatif jika terjadi hal-hal di luar kendali (kontijensi plan).
4. Data identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman para
pengururs dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat
dibutuhkan selain studi kelayakan usaha.
5. Data obyek pembiayaan dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting
dalam pembiayaan produktif.
Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, pihak bank dapat
melakukan investigasi dengan melakukan kunjungan lapangan dan wawancara.
Proses investigasi dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan
nasabah, selain itu investigasi juga dapat dilakukan terhadap nasabah yang
65 Sunarto Zulkifl,. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit ZikrulHakim, 2007), h., 151-152.
40
bersangkutan maupun pihak lainnya yang terkait, sepeti rekanan bisnis calon
nasabah.
Pada tahap awal proses proses permohonan pembiayaan, secara formal
permohonan pembiayaan dilakukan secar tertulis dari nasabah kepada pihak bank.
Namun, dalam implementasinya permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih
dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut
pihak bank usaha tersebut layak dibiayai. Saat ini inisiatif pengajuan pembiayaan
tidak hanya datang dari nasabah yang kekurangan dana, pihak bank yang berjiwa
bisnis biasanya mampu mengangkap peluang usaha tertentu yang patut untuk
dibiayai. Hal ini dapat dilihat melalui Tren usaha, peluang bisnis, reputasi
perusahaan dan reputasi manajemen yang ada pada perusahaan saat ini.66
Dalam melakukan permohonan kredit, umumnya calon nasabah diminta
untuk mengisi berbagai formulir standar (baku) yang sudah disusun oleh bank
guna melengkapi hal-hal yang disampaikan calon nasah. Formulir standar ini
bentuknya bermacam-macam, tergantung kepada:
1) Jenis proyek,
2) Sektor industry (atau jasa) dari proyek/bisnis yang akan dibantu bank,
3) Jenis kredit yang diminta,
4) Besarnya biaya proyek,
5) Besarnya jumkah kredit yang diminta,
6) Akan dibiayai satu bank atau melalui kerjasama kredit sindikasi.67
b. Analisis kredit
Tujuan analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan
kesungguhaan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai
dengan persyaratan dalam perjanjian kredit. Dalam buku “Pengantar Perbankan”
66 Sunarto Zulkifli,. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit ZikrulHakim, 2007), h., 145-147.
67 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbanka, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.,74.
41
yang ditulis oleh Nurul Ichsan Hasan mengatakan bahwa analisis pembiayaan
dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis. Namun ada dua alat yang paling
sering gunakan dalam analisis pembiayaan, yaitu 5C dan 7P.68
Adapun penjelasan untuk analisis 5C kredit adalah sebagai berikut:
1) Character
Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini
karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga
peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik
untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan
kondisi perusahaan, tanpa didukung oleh watak yang baik tidak akan dapat
memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajibannya.
Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah:
a) Riwayat hubungan dengan bank
b) Riwayat peminjam
c) Reputasi dalam bisnis dan keuangan
d) Manajemen
e) Legalitas usaha
2) Capacity
Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam
analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk
mengetahui kemauan atau kesungguhan nasabah melunasi hutangnya maka tujuan
analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan
tersebut dapat di uraikan ke dalam kemampuan manajerial dan kemampuan
finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan
finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.
68 Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Perbankan, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h.,135-137.
42
3) Capital
Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu
selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari
investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini
bertujuan untuk mengetahui kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban
pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko
yang mungkin dialami perusahaan.
4) Collateral
Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah
collateral (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi
suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat
mungkin.
5) Condition
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan
politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian
kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar–benar memiliki
prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai
berikut:
1) Personality
Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah
lakunya sehari–hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga
mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi
suatu masalah dan menyelesaikannya.
2) Party
Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau
golongan–golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
43
Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas
yang berbeda dari bank.
3) Perpose
Perpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk
jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat
bermacam–macam sesuai kebutuhan, sebagai contoh apakah untuk modal kerja,
investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
4) Prospect
Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan
atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini
penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai
prospek, bukan hanya yang rugi akan tetapi juga nasabah.
5) Payment
Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang
telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga
jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
6) Profitability
Profitability yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam
mencari laba. Profitability diukur dari periode, apakah akan tetap sama atau akan
semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7) Protection
Protection adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan
mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar
aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau
orang atau jaminan asuransi.
Selain 2 prinsip yang disebutkan Nurul Ichsan Hasan di atas, analisis
pembiayaan juga dapat dilakukan dengan alat analisis lain yaitu dengan prinsip
44
3R, 5P, dan analisis 6 A. Prinsip 5P ini sudah dijelaskan pad prinsip 7P, dimana
prinsip 5P meliputi Party (Golongan), Purpose (Tujuan), Payment (Pembayaran
Kembali), Profitability (Kemampuan Perusahaan dalam Memperoleh
Keuntungan), dan Protection (Perlindungan).69
Analisis 6 A meliputi Analisis Aspek Hukum, Analisis Aspek Pemasaran,
Analisis Aspek Teknis, Analisis Aspek Manajemen, Analisis Aspek Keuangan,
dan Analisis Aspek Sosial Ekonomi. Kemudian analisis penyaluran pembiayaan
dengan konsep 3 R yaitu:
1. Return; dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai baik oleh perusahaan
calon debitur dan juga oleh bank dalam memberikan kredit kepada calon
debitur. Hasil usaha tersebut berupa perhitungan keuntungan usaha yang
diperoleh bank dan estimasi capaian usaha setelah calon debitur mendapat
pembiayaan usaha dari bank.
2. Repayment; merupakan kemampuan perusahaan calon debitur melakukan
pembayaran kembali kredit yang dinikmati sesuai dengan waktu yang
dijanjikan. Analisa ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam
menciptakan keuntungan
3. Risk Bearing Ability; kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko
apabila terjadi keagalan dalam usahanya. Ini dalam dilihat dari struktur
permodalan yang dimiliki oleh calon debitur, dimana pada bank aspek ini
dapat dilihat melalui jaminan atas kredit yang diberikan oleh calon debitur.
Konsep 5C dan 3 R merupakan pengembangan dari konsep 5C. Jika konsep
tersebut diteliti, dapat disimpulkan bahwa konsep 5P dan 3R tersebut sudah
tredapat dalam konsep 5C, sehingga sulit dibedakan. Konsep 5D lebih populeh
digunakan dalam praktek perbankan dibandingkan dengan prinsip 5P dan 3R,
karena prinsip 5C sudah mencakup beberapa konsep 5P, maupun konsep 3R.
69 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Meuju Aplikasi, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2010), h., 111.
45
Dalam prinsip 5C, setiap permohonan kredit calon debitur telah di analisis secara
mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Sebagai contoh,
permohonan kredit untuk kredit konsumtif, maka bank hanya melakukan analisis
terhadap 5C. Dari analisis tersebut akan diperoleh gambaran tentang debitur dan
kemungkinan.70
c. Persetujuan kredit
Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau
tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada kebijakan bank,
yang disebut dengan Komite Pembiayaan. Tingkat kewenangan Komite
Pembiayaan tergantung pada kebijakan bank. Di dalam Komite Pembiayaan ini,
officer bank akan mempertahankan proposal bisnisnya dihadapan para Komite
Pembiayaan, yang biasanya terdiri dari para senior officer yang lebih
berpengalaman dalam bisnis dan juga arah kebijakan bank. Komite Pembiayaan
merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan, karena
hasil akhir dari Komite Pembiayaan berisi penolakan, penundaan ataupun
persetujuan pembiayaan. Dalam Komite Pembiayaan akan diperoleh persyaratan-
persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal
pembiayaan. tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis di
dalam proposal pembiayaan, disertai persetujuan anggota Komite Pembiayaan
yang bersangkutan.71
d. Perjanjian kredit
Tindakan selanjutnya yang dilakukan bank adalah perjanjian kredit atau bisa
juga disebut dengan poses pengikatan kredit. Secara garis besar, terdapat dua
macam pengikatan yaitu Pengikatan di bawah tangan yaitu dimana proses
penandatanganan akad hanya dilakukan antara bank syariah dan nasabah, dan
70 Ibid, h., 11771 Sunarto Zulkifl,. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit Zikrul
Hakim, 2007), h., 162.
46
Pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh
notaris. Perbedaan antara keduanya adalah pada saat terjadi penyangkalan terhadap
akad transakasi dimaksud. Pada pengikatan dibawah tangan, saat terjadi
penyangkalan, bank harus berusaha membuktikan bahwa nasabah yang
bersangkutan benar-benar telah menandatangani akad tersebut. Sedangkan pada
notariel, nasabah yang harus membuktikannya.72
e. Pencairan kredit
Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.
Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali
semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi Komite Pembiayaan pada
proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi oleh nasabah,
maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.73
f. Pengawasan kredit
Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir
dari pembiayaan adalah proses monitoring atau proses pemantauan. Bagi officer
bank syariah, pada saat memasuki tahap ini maka sebenarnya risiko pembiayaan
baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Proses pemantauan dapat dilakukan
dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan business plan yang
telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka officer
bank harus segera melakukan tindakan seperti turun langsung ke lapangan
menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah,
kemudian memberikan solusi penyelesaian masalah kepada nasabah.
Beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain:
1) Memantau mutasi rekening koran nasabah.
2) Memantau pelunasan angsuran.
72 Ibid, h., 163.73 Ibid, h., 164.
47
3) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau
langsung operasional usaha dan perkembangan usaha.
4) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalu media
massa atau media lainnya.74
g. Pengembalian atau penyelesaian pembiayaan
1) Pelunasan kredit
Dalam kondisi yang ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi
kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam
perjanjian kredit. Nasabah dapat membayar angsuran pokok pinjaman beserta
bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga kredit atau
pinjaman bank dinyatakan lunas dan agunan (jaminan) dikembalikan oleh bank
kepada nasabah bersangkutan (Dendawijaya, 2005: 80).75
2) Tambahan kredit
Tambahan kredit bisa diajukan oleh nasabah jika usaha atau proyek yang
dijalankannya dengan kredit atau pembiayaan oleh bank mengalami
keberhasilan. Dalam perkembangannya tambahan kredit bisa juga diajukan oleh
pihak bank. Proses kredit atau pembiayaan ini akan diulang kembali oleh pihak
bank mulai dari proses permohonan hingga realisasi dan pelunasannya.
Tambahan kredit merupakan kegembiraan bagi bank, sebab; (1) membuktikan
bahwa proyeksi kredit yang pertama berjalan dengan baik dan sukses; (2)
kesempatan untuk memperoleh tambahan income bagi bank, dan (3) suatu
kebanggaan tersendiri bagi pihak bank yang akan dapat digunakan untuk tujuan
promosi dalam memasarkan produk-produknya kepada masyarakat.
74 Ibid, h., 164-165.75 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbanka, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.,
80.
48
3) Kredit bermasalah
Penyebab utama adanya kredit bermasalah adalah disebabkan oleh
kegagalan pihak debitur mrmrnuhi kewajibannya untuk membayar angsuran
(cicilan) pokok kredit beserta bunga/ bagi hasil yang telah disepakati kedua
belah pihak dalam perjanjian kredit. Adapun kategori kolektibilitas kredit
bermasalah menurut Lukman Dendawijaya:
a) Kredit lancar
Kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan
pembayaran bunga.
b) Kredit dengan perhatian khusus
Kredit yang mengalami penundaan pembayaran angsuran pokok atau bunga
yang belum melampaui 90 hari.
c) Kredit kurang lancar
Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah
mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan.
d) Kredit diragukan
Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah
mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang
telah diperjanjikan.
e) Kredit macet
Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah
mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut
jadwal yang telah diperjanjikan.76
Dalam praktik perbankan sehari-hari, pengertian kredit bermasalah adalah
kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kredit kurang lancar,
kredit diragukan, dan kredit macet.
76 Ibid, h., 82.
49
Kesalahan dalam menganalisa nasabah sebelum memberikan kredit/
pinjaman bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet pada bank.
Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak
dapat dihindari nasabah, misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau karena
kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.77
3. Pembiayaan BPRS di Indonesia
Melalui data SPS (Statistik Perbankan Syariah) per Juni 2017 menunjukkan
bahwa total pembiayaan yang dikeluarkan BPRS di Indonesia pada tahun 2012
adalah sebesar 3,55 triliun rupiah. Total pembiayaan pada BPRS terus meningkat
tiap tahunnya, pada tahun 2013 total pembiayaan yang diberikan adalah lebih dari
4,4 triliun hingga pada Juni 2017 total pembiayaan mencapai lebih dari 7,5 triliun
rupiah. Dari total pembiayaan BPRS pada Juni 2017 tersebut, sekitar 3 triliun
dikucurkan untuk Penggunaan Modal Usaha, unyuk Investasi sebesar 1,2 triliun
dan untuk Konsumsi sebesar 3,3 triliun rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 2.5: Pembiayaan – BPRS berdasarkan Jenis Penggunaan
(dalam juta Rupiah)
Jenis
Penggunaan 2012 2013 2014 2015 2016
Juni-
2017
Modal Kerja 1.835.958 2.206.004 2.348.000 2.559.350 2.737.167 2.985.635
Investasi 465.062 611.992 893.432 1.108.597 1.125.595 1.224.332
Konsumsi 1.252.499 1.615.497 1.763.477 2.097.224 2.799.794 3.310.415
Total 3.553.520 4.433.492 5.004.909 5.765.171 6.662.556 7.520.381
Sumber: www.ojk.go.id
Tabel 2.6 menunjukkan kualitas pembiayaan yang adapa pada semua BPRS
yang ada di Indonesia. Persentase NPF (Non Performing Financing) yang tertera
77 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h., 112-113.
50
pada tabel pertahunnya terus meningkat hingga 10,71% pada Juni 2017. Persentase
tersebut menunjukkan bahwa sebesar 10,71 persen dari total pembiayaan yang
disalurkan gagal dikembalikan oleh nasabahnya atau disebut juga dengan
pembiayaan bermasalah. Jika ditotalkan dengan nilai rupiah, pembiayaan
bermasalah pada BPRS di Indonesia adalah sebesar 805 milyar rupiah dengan
rincian pembiayaan Kurang Lancar sebesar 239,3 milyar, pembiayaan Diragukan
sebesar 130,5 milyar dan pembiayaan Macet adalah sebesar 435,4 milyar rupiah.
Adapun jumlah pembiayaan yang lancar per Juni 2017 adalah lebih dari 6,7 triliun
rupiah. Berbeda dengan Bank Umum Syariah klasifikasi kredit bermasalah pada
BPRS hanya terdiri dari tiga kategori yaitu Kurang lancar, Diragukan dan Macet,
tidak ada kategori Dalam Perhatian Khusus.
Tabel 2.6: Pembiayaan BPRS berdasarkan Kualitas Pembiayaan
(dalam juta Rupiah)
KolektabilitasPembiayaan
2012 2013 2014 2015 2016 Juni -2017
Lancar 3.334.885 4.145.119 4.610.238 5.292.330 6.087.260 6.715.133Non Lancar 218.635 288.373 394.671 472.841 575.296 805.248- KurangLancar
72.806 90.581 136.251 134.512 109.241 239.292
- Diragukan 51.649 65.847 81.069 95.060 100.645 130.517- Macet 94.180 131.945 177.351 243.269 365.409 435.439TotalPembiayaan 3.553.520 4.433.492 5.004.909 5.765.171 6.662.556 7.520.381
PersentaseNPF 6,15% 6,50% 7,89% 8,20% 8,63% 10,71%
Sumber: www.ojk.go.id
Pembiayaa non lancar pada BPRS jika dibagi berdasarkan jenis
penggunaannya maka pengembalian pembiayaan yang paling bermasalah pada
Juni 2017 terdapat pada pembiayaan Modal Kerja dengan nominal sebesar kurang
dari 525,6 milyar rupiah. Pada Pembiayaan untuk Konsumtif per Juni 2017 jumlah
pembiayaan bermasalahnya adalah senilai 186,2 milyar rupiah dan pada
pembiayaan untuk Investasi sebanyak 94,4 milyar rupiah.
51
Tabel 2.7: Pembiayaan Non Lancar – BPRS berdasarkan Jenis
Penggunaan (dalam juta Rupiah)
Jenis
Penggunaan2012 2013 2014 2015 2016
Juni -
2017
Modal Kerja 142.934 198.594 268.743 311.785 376.063 524.650
Investasi 19.741 25.805 42.197 58.028 73.680 94.390
Konsumsi 55.960 63.974 83.731 103.028 125.552 186.208
Total 218.635 288.373 394.671 472.841 575.296 805.2481
Sumber: www.ojk.go.id
D. Peran BPRS Terhadap UMKM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka
definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:
Usaha mikro, yaitu usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 jua rupiah atau
menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
Usaha kecil, yaitu usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau
menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu
tahun.
Usaha menengah, yaitu usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar
rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama
satu tahun.
Usaha besar atau konglomerat, yaitu usaha dengan kekayaan bersih dari 10 miliar
atau menghasilkan penjualan lebih dari 50 miliar rupiah selama satu tahun.
Gambal 2.2 menunjukkan jumlah unit UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah) di Indonesia adalah berjumlah kurang lebih 56.539.560 unit. Usaha mikro
(UMi) merupakan usaha yang paling banyak jumlah unitnya yaitu sebesar 98,79%
dari total unit UMKM atau sebanyak kurang lebih 55,59 juta unit. Pada Usaha kecil
52
(UK) persentase unit usahanya sangatlah kecil jika debandingkan dengan UMi yaitu
1,11% dari seluruh unit UMKM atau sebanyak kurang lebih 629.410 unit. Kemudian
pada Usaha Menengah (UM) terdapat kurang lebih 48.900 unit dengan persentase
0,09% dari keseluruhan unit UMKM di Indonesia. Terakhir adalah Usaha Besar (UB)
dengan persentase terkecil yaitu 0,01% dari totak unit UMKM di Indonesia dengan
jumlah unit kurang lebih 4.960 unit
Gambar 2.2: Kondisi dan Jumlah UMKM di Indonesia
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2013
Usaha Mikro (UMi) Umumnya memiliki karakteristik yang sangat lemah jika
dibandingkan dengan Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM). Pada aspek
formalitas usaha, pada UMi biasanya usaha beroperasi disektor informal, usaha yang
dijalankan tidak terdaftar dan jarang atau bahkan banyak yang tidak membayar pajak.
Pada UK beberapa usaha beroperasi disektor formal, beberapa juga ada yang tidak
terdaftar, tapi biasanya hanya sedikit yang membayar pajak. Aspek formalitas yang
USAHABESAR
USAHAMENENGAH
USAHA KECIL
USAHA MIKRO
UMKMUsaha Besar/ Konglomerat:▪Kekayaan Bersih Lebih dari 10 M atau▪Hasil Penjualan/ th Lebih dari 50 M
Usaha Menegah:▪Kekayaan Bersih > Rp500jt s.d 10 M atau▪Hasil Penjualan/ th > rP2,5 M s.d 50 M
Usaha Kecil:▪Kekayaan Bersih > Rp50jt s.d 500 jt atau▪Hasil Penjualan/ th > Rp300 jt s.d 2,5 M
Usaha Mikro:▪Kekayaan Bersih > Rp50 jt atau▪Hasil Penjualan/ th > Rp300 jt
Kriteria sesuai UU No. 20/2003 ttg UMKM Data Kementrian KUKM 2013
Jumlah UMKM ± 56.539.560
Jumlah ± 4,96 ribu (0,01%)
Jumlah ± 48,97 ribu (0,09%)
Jumlah ± 629,41 ribu (1,11%)
Jumlah ± 55,59 juta (98,79%)
53
lebih baik terdapat pada UM dimana pada umumnya semua unit UM berada disektor
formal yang terdaftar dan membayar pajak.
Dari aspek lainnya seperti Manajemen dan Tenaga Kerja pada UMi, udasa
biasanya dijalankan sendiri oleh pemilik tanpa mempekerjakan tenaga profesional
untuk manajemen usahanya, dan biasanya karyawannya merupakan anggota keluarga
yang tidak dibayar. UK juga memliki aspek manajemen yang sama dengan UMi yaitu
usaha dijalankan sendiri oleh pemiliki dan tidak menggunakan manajemen
profesional tetapi UK memiliki beberapa Tenaga Kerja yang digaji. Untuk UM
manajemen usaha lebih baik dibandingkan UMi dan UK karena banyak dari unit UM
mempekerjakan manajer profesional, menerapkan pembagian tenaga kerja internal
(ILD), manajemen & struktur organisasi formal (MOF), dan sistem pembukuan
formal (ACS) dan semua unit UM memakai tenaga kerja yang digaji dan memiliki
sistem perekrutan formal.
Pada aspek produksi umumnya UMi memproduksi barangnya secara manual
dengan tingkat teknologi yang sangat rendah dengan menggunakan bahan baku lokal
dan modal sendiri, umumnya UMi menjual produknya ke pasar lokal untuk kelompok
berpendapatan rendah. Menurut aspek produksi, Beberapa UK memproduksi barang
dengan memakai mesin-mesin terbaru, beberapa memakai bahan baku impor dan
punya akses ke kredit formal, untuk orientasi pasarnya banyak yang menjual ke pasar
domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas. Pada UM proses
produksinya banyak yang mempunyai akses terhadap teknologi tinggi/ derajat
mekanisme sangat tinggi, banyak yang memakai bahan baku impor dan punya akses
ke kredit formal, dan orientasi pasarnya semua menjual ke pasar domestik dan banyak
yang mengekspor, dan melayani kelas menengah ke atas.
Usia pelaku UMi biasanya relatif lebih muda dengan tingkat pendidikan yang
rendah dan dari Rumah Tangga miskin, kebanyakan UMi tidak punya akses ke
program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB
(Usaha Besar) dan kebanyak UMi mejalankan usahanya hanya untuk memenuhi
kebutuhan hidup saja (Survival). Usia pelaku UK cenderung lebih tua dari UMi dan
54
lebih muda dari UM, Banyak Berpendidikan Baik & dari RT nonmiskin, Banyak
yang punya akses ke program-program pemerintah dan punya hubungan-hubungan
bisnis dengan UB (termasuk PMA) dan dalam menjalankan usahanya banyak pelaku
UK yang bermotifasi bisnis/ mencari profit. Usia pelaku cenderung lebih tua
dibanding UMi dan UK, sebagian besar berpendidikan baik dan dari RT makmur,
sebagian besar punya akses ke program-program pemerintah dan banyak yang punya
hubungan-hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA) dan motifasi utama pelaku
UM adalah profit.
Kategori tenaga kerja yang dimiliki UMi adalah mulai 0-4 orang, UK 5-19
orang dan UM 20-99 orang, lebih dari 99 orang tenaga kerja masuk dalam kategori
UB. Rasio pengusaha wanita terhadap pengusaha pria pada UMi sangat tinggi, pada
UK rasionya cukup tinggi dan pada UM rasio pengusaha wanita terhadap pengusaha
pria sangat rendah. Secara ringkas karakteristik UMKM dapat dilihat pada tabel 2.4
tentang Karakteristik UMKM di Indonesia.
Tabel 2.8: Karakteristik UMKM di Indonesia
No Aspek Usaha Mikro (UMi) Usaha Kecil (UK) Usaha Menengah (UM)
1. Formalitas
Beroperasi disektorinformal; usaha tidakterdaftar; tidak/ jarangbayar pajak
Beberapa beroperasidisektor formal;beberapa tidakterdaftar; sedikit yangbayar pajak
Semua disektor formal;terdaftar dan bayar pajak
2.Organisasi &Manajemen
Dijalankan olehpemilik; tidakmenerapkan pembagiantenaga kerja internal(ILD), manajemen &struktur organisasiformal (MOF), sistempembukuan formal(ACS).
Dijalankan olehpemilik; tidak adaILD, MOF dan ACS
Banyak yangmempekerjakan manajerprofesional danmenerapkan ILD, MOFdan ACS
3Sifat dari
kesempatan kerja/Tenaga Kerja
Kebanyakanmenggunakan anggotakeluarga yang tidakdibayar.
Beberapa memakaiTenaga Kerja (TK)yang digaji.
Semua memakai TKdigaji dan memilikisistem perekrutan formal.
4.Pola/ Sifat dariproses produksi
Derajat mekanismesangat rendah/umumnya manual;tingkat teknologi
Beberapa memakaimesin-mesin terbaru
Banyak yangmempunyai derajatmekanisme sangattinggi/ punya akses
55
sangat rendah terhadap teknologitinggi
5. Orientasi pasar
Umumnya menjual kepasar lokal untukkelompokberpendapatan rendah
Banyak yang menjualke pasar domestikdan ekspor, danmelayani kelasmenengah ke atas
Semua menjual ke pasardomestik dan banyakyang mengekspor, danmelayani kelasmenengah ke atas
6.Profil ekonomi&
sosial dari pemilikusaha
Berpendidikan rendah;dari Rumah Tangga(RT) miskin; Survival
BanyakBerpendidikan Baik& dari RTnonmiskin; banyakyang bermotifasibisnis/ mencari profit
Sebagian besarberpendidikan baik dandari RT makmur;motifasi utama; profit
7.Sumber-sumberdari bahan baku
dan modal
Kebanyakan pakaibahan baku lokal danuang sendiri
Beberapa memakaibahan baku impordan punya akses kekredit formal
Banyak yang memakaibahan baku impor danpunya akses ke kreditformal
8.Hubungan-hubunganeksternal
Kebanyakan tidakpunya akses keprogram-programpemerintah dan tidakpunya hubungan-hubungan bisnisdengan UB (UsahaBesar)
Banyak yang punyaakses ke program-program pemerintahdan punya hubungan-hubungan bisnisdengan UB (termasukPMA)
Sebagian besar punyaakses ke program-program pemerintah danbanyak yang punyahubungan-hubunganbisnis dengan UB(termasuk PMA)
9. Wanita Pengusaha
Rasio dari wanitaterhadap pria sebagaipengusaha sangattinggi
Rasio dari wanitaterhadap pria sebagaipengusaha cukuptinggi
Rasio dari wanitaterhadap pria sebagaipengusaha sangat rendah
10. Usia PengusahaCenderung lebih mudadibanding UK dan UM
Cenderung lebih tuadari UMi dan lebihmuda dari UM
Cenderung Lebih tuadibanding UMi dan UK
11.Jumlah tenaga
kerja0 – 4 orang 5 – 19 orang 20 – 99 orang
12.
Kekayaan Bersi h(Total nilai
kekayaan Usaha(Aset) –totat nilaikewajiban, tidaktermasuk tanahdan bangunantempat usaha)
≤ Rp. 50.000.000,- >Rp. 50.000.000,- s/dRp.500.000.000,-
> Rp.500.000.000,- s/dRp.10.000.000.000,-
13.
Hasil PenjualanTahunan (Total
Penjualan Bersih(Netto) dari
penjualan barangdan jasanya dalamsatu tahun buku)
≤ Rp. 300.000.000,->Rp. 300.000.000.-s/dRp.2.500.000.000,-
> Rp.2.500.000.000,- s/dRp.50.000.000.000,-
Sumber: Tambunan, 2009: 5,16.
56
Jumlah UMKM bertambah setiap tahunnya. Sebagian besar dari UMKM
(Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah dari kategori UMK (Usaha Mikro Kecil),
yang tersebar di semua wilayah di Tanah Air, yang kebanyakan berlokasi dipedesaan.
Mayoritas dari UMKM beroperasi disektor peranian, dan kelompok ini merupakan
kegiatan dari UMi (Usaha Mikro). Sektor penting kedua bagi UMKM adalah
perdagangan, hotel, dan rumah makan. Namun, di perhotelan hanya sedikit, yang
kebanyakan adalah dari kategori UM.78
UMKM menjadi isu penting yang mendapatkan prioritas dari pemerintah,
baik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini terjadi karena UMKM menjadi kata
kunci untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran di mana
mayoritas umat Islam berada di dalamnya (± 85% dari 220 juta penduduk Indonesia),
di samping untuk mengimbangi dominasi dari perusahaan nasional dan multi-
nasional. 79
Menurut Mentri Koperasi dan UKM, ratio wirausaha di Indonesia adalah
sebesar 3,1 persen. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan negara
lain seperti Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11
persen maupun AS yang 12 persen. Namun setidaknya rasio terseut sudah diatas
batas minimal 2 persen dan akan terus berkembang. Bertumbuhnya wirausaha tak
lepas dari peran masyarakat bersama pemerintah yang terus mendorong, juga swasta
dan kalangan mahasiswa atau kampus.80
Dalam konteks Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
adalah kelompok yang masih sangat penting peranannya dalam pembangunan
ekonomi nasional. Pertama: karena UMKM masih menunjukkan perannya sebagai
mesin penyerap tenaga kerja terbesar dan terbukti dapat menggerakkan sektor riil.
78 Tulus TH Tambunan, Pembangunan Ekonomi Inklusif, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2016), h.,332.
79 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan HukumNasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h., 244.
80 ------. http://fe.unars.ac.id/index.php/2017/07/30/jumlah-umkm-indonesia-tahun-2017-mengalami-peningkatan/
57
Dalam konteks Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah
kelompok yang masih sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi
nasional. Pertama: karena UMKM masih menunjukkan perannya sebagai mesin
penyerap tenaga kerja terbesar dan terbukti dapat menggerakkan sektor riil. Ini
terlihat pada jumlah UMKM dapat menyerap tenaga kerja paling besar, pada tahun
2007 sebesar 91 juta orang (97,3 persen) dan mampu menyumbang PDB Rp 2.121,31
triliun (53,6 persen). Kedua: UMKM juga berperan penting dalam ekspor. Pada tahun
yang sama, kontribusi UMKM dalam ekspor mencapai Rp 142,8 triliun (20,02
persen) dengan total nilai invenstasi Rp.462 triliun (47 persen).81
Dilihat dari UU perbankan syariah No.21 dan UU tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) No.20 Tahun 2008, keduanya memiliki tujuan yang
sama yaitu pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan perekonomian yang adil
dan penuh kebersamaan yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat. Pada UU
No.20 Tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM adalah: a.
Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan
berkeadilan; b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi
usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. Meningkatkan peran UMKM dalam
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,
pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (Pasal 5 UU No.20
Tahun 2008 Tentang UMKM).82
Sedangkan UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa tujuan dari perbankan
syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Pasal 3
UU Perbankan Syariah dan Penjelasannya). Dengan persamaan tujuan di atas, maka
81 Euis Amalia, Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM diIndonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h., 125.
82 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan HukumNasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h., 243-244.
58
Perbankan Syariah harus berjuang menjadi pelopor kemajuan UMKM, dengan
berlandaskan pada kerja sama yang saling menguntungkan saling mengisi.83
Tujuan keduanya diatas masuk ke dalam tiga asas pembangunan ekonomi
(Trilogi Pembangunan). Adapun tiga asas pembangunan ekonomi yang dimaksud
adalah: (1) Penciptaan Stabilitas, (2) Penciptaan Pertumbuhan, dan (3) Penciptaan
Pemerataan. Penciptaan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja-
lapangan kerja baru bagi masyarakat. Paling tidak, dengan adanya pertumbuhan
ekonomi (khususnya di daerah) dapat menghilangkan atau mengurangi tingkat
pengangguran di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai jika tercipta
peluang usaha yang sama bagi anggota masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan jika
sistem usaha yang diterapkan adalah bagi hasil. Penyertaan bagi hasil dalam istilah
Perbankan Syariah ada 2 jenis, yaitu Mudharabah dam Musyarakah. Jika penyertaan
bagi hasil dari perbankan syariah ini dapat digalakkan, maka pertumbuhan ekonomi
daerah akan tercapai.84
Persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan. Secara
makro, alokasi pendanaan bank pada sentor UMKM masih minim dibanding alokasi
pendanaan pada sektor Usaha Besar. Alokasi kredit lebih diarahkan untuk
kepentingan konsumtif daripada investasi dan modal kerja. Bank umumnya masih
melihat risiko UKM secara berlebihan sehingga mensyaratkan jaminan yang besar
dan prosedur yang berat dengan standar bank. Ukurannya adalah bankable dan
bukannya feasible dari aspek bisnis. Ironisnya, bank masih lebih banyak menggalang
dana dari UKM daripada menyalurkan kredit ke UKM. Kalaupun ada UKM yang
dapat mengakses modal, hal itu tidak lebih karena mengandalkan kedekatan personal
dan kekerabatan.85
83 Ibid, h., 244.84 Karnaen A Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah (Teori, Praktik, dan
Peranannya), (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007), h., 224.85 Euis Amalia, Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h., 148.
59
Dampak dari kesulitan mengakses permodalan tersebut adalah banyak
UMKM yang masih menggunakan jasa pelepas uang (money lender) bagi
pengembangan usahanya karena pelepas uang memberikan kemudahan dalam
persyaratan pengajuan kredit. Hubungan yang terbangun adalah debitor-kreditor
dimana pemberi pinjaman memiliki kekuasaan yang dominan atas pinjaman yang
diberikan. Dari hasil penelitian terhadap 511 nasabah mitra LKMS, di samping telah
bermitra dengan LKMS (73,2%), ternyata masih ada UKM mitra yang menggunakan
jasa rentenir (4,1%) dan 30% menggunakan pinjaman keluarga.86
Hasil penelitian terhadap 511 nasabah mitra LKMS tersebut menunjukkan
bahwa nasabah/ UKM mitra pada penelitian ini adalah kelompok rasional dan bukan
kelompok emosional. Artinya, pilihan sumber keuangan tidak didasarkan atas
pertimbangan aspek emosional seperti kesyariahan semata tetapi lebih didasarkan
pada pelayanan berupa kemudahan prosedur dan prosen pencairan dana, kedekatan
lokasi, jaminan mudah merupakan hal yang dipertimbangkan. Ini sekaligus menjadi
tantangan bagi Bank Syariah untuk mampu menggantikan posisi pelepas uang dan
bank konvensional masuk ke kantung- kantung rakyat dan memberikan aspek
permodaan yang murah dan cepat bagi UMKM dengan pola syariah.87
LKM (Lembaga Keuangan Mikro) seperti BPRS merupakan lembaga yang
beroperasi dibawah peraturan prudential dan supervisi yang sama seperi bank-bank
konvensional dan bank-bank pedesaan konvensional (BPR), dan fokus pada kegiatan-
kegiatan ekonomi mikro. Walaupun BPR dan BPRS kebanyakan didirikan oleh
masyarakat lokal dari kategori berpendapatan tinggi, namun ada sedikit perbedaan
antara pemilik-pemilik BPR dengan pemilik-pemilik BPRS: pemilik-pemilik BPR
lebih berorientasi komersial untuk meningkatkan kekayaan mereka, sedangkan
pemilik-pemilik BPRS punya sebuah misi sosial, walaupun mereka tetap berupaya
86 A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: UIN Press, 2009), h.,127.
87 Euis Amalia, Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM diIndonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h., 148-149.
60
agar penghasilan dari pemberian pelayanan kredit mikro bisa paling tidak menutup
biaya operasinya.88
Sejak munculnya Bank Syariah pada tahun 1992 hingga tahun 2004, Bank
syariah selalu menunjukkan perkembangan yang bagus. Prestasi yang menonjol pada
Perbankan Syariah adalah berjalannya dengan baik fungsi intermediary yang ditandai
dengan tingginya Financing to Deposit Ratio (FDR) dan rendahnya Non Performing
Financing (NPF). Posisi FDR dan NPF berturut-turut adalah 105,92% dan 3,67%
pada bulan November 2003; 105,77% dan 2,65%. Prestasi Perbankan Syariah yang
demikian ini mestinya sudah cukup menjadi alasan rasional bagi keberpihakan
pemerintah kepada Perbankan Syariah. Perkembangan Bank Syariah yang baik ini
pun direspon positif oleh berbagai pihak sehingga banyak pula Bank Pembangunan
Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ingin membuka Unit Usaha
Syariah (UUS) dan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi/
wilayahnya.89
Menurut data SPS (Statistik Perbankan Syariah) pada Juni 2017 yang didapat
melalui situs resmi OJK www.ojk.go.id, total pembiayaan pada BPRS (7,5 triliun)
jika dibagi berdasarkan golongan pembiayaannya, maka pada per Juni 2017 total
pembiayaan yang diberikan BPRS kepada Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia
adalah sebesar 3,8 triliun rupiah dan total pembiayaan yang diberikan kepada selain
Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar 3,7 triliun rupiah. Pada tabel 2.9 dapat
dilihat bahwa total pembiayaan yang diberikan BPRS terhadap Usaha Kecil dan
Menengah selalu lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan untuk selain Usaha
Kecil dan Menengah, hal ini menunjukkan bahwa BPRS memiliki prioritas yang
tinggi pada pembiayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah.
88 Tulus TH Tambunan, Pembangunan Ekonomi Inklusif, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2016), h.,338-339.
89 Karnaen A Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah (Teori, Praktik, danPeranannya), (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007), h., 226.
61
Tabel 2.9: Pembiayaan - BPRS berdasarkan Golongan Pembiayaan
(dalam Juta Rupiah)
GolonganPembiayaan 2012 2013 2014 2015 2016 Juni -
2017Usaha KecildanMenengah
2.080.094 2.620.263 3.005.858 3.377.987 3.570.606 3.798.584
Selain UsahaKecil danMenengah
1.473.426 1.813.230 1.999.051 2.387.184 3.091.950 3.721.797
Total 3.553.520 4.433.492 5.004.909 5.765.171 6.662.556 7.520.381Sumber: www.ojk.go.id
Dari tabel 2.10 total pembiayaan paling besar yang diberikan BPRS kepada
Usaha Kecil dan Menengah terdapat pada provinsi Jawa Barat dengan nominal lebih
dari 1 triliun rupiah. Pembiayaan BPRS terbesar kepada Usaha Kecil dan Menengah
kedua terdapat pada Provinsi Jawa Timur dengan nominal 591 milyar rupiah, tempat
ketiga adalah pada Provinsi Banten sebanyak 517,6 milyar rupiah dan yang keempat
adalah provinsi Jawa Tengah dengan jumlah pembiayaan kepada Usaha Kecil dan
Menengah sebesar 516,7 milyar rupiah.
Tabel 2.10: Total pembiayaan BPRS bedasarkan Golongan Piutang/
Pembiayaan dan Provinsi – Juni 2017
Propinsi Usaha Kecil danMenengah
Selain Usaha Kecil danMenengah
Jawa Barat 1.054.775 1.357.741Jawa Timur 591.555 671.070Jawa Tengah 516.751 330.295
Banten 517.617 135.265Sumber: www.ojk.go.id
Untuk jumlah pembiayaan Non Lancar atau pembiayaan bermasalah yang ada
pada BPRS di Indonesia per Juni 2017 yang berjumlah 805,2 milyar, jika dibagi
berdasarkan golongan pembiayaan maka untuk pembiayaan bermasalah pada Usaha
Kecil dan Menengah adalah sebesar 585,7 milyar rupiah dan pembiayaan bermasalah
62
pada selain Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar 219,5 milyar rupiah. Untuk
melihat perkembangan pembiayaan non lancar pada BPRS berdasarkan golongan
pembiayaan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2.11: Pembiayaan Non Lancar - BPRS berdasarkan Golongan
Pembiayaan (dalam Juta Rupiah)
GolonganPembiayaan 2012 2013 2014 2015 2016 Juni -
2017Usaha Kecildan Menengah
148.572 211.390 295.796 350.237 429.268 585.702
Selain UsahaKecil danMenengah
70.063 76.982 98.875 122.604 146.028 219.546
Total 70.063 288.373 394.671 472.481 572.296 805.248Sumber: www.ojk.go.id
.
E. TINJAUAN STUDI TERDAHULU
Adapun tinjauan pustaka yang terkait dengan pembuatan tesis ini adalah berasal
dari tesis dan jurnal sebagai berikut:
1. Jurnal equilibrium vol.3, no.1, juni 2015, Judul: “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah” ditulis oleh
Kiswati dan Anita Rahmawaty (STAIN Kudus). Jurnal ini meneliti tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian murabahah dengan 5
variabel yaitu tingkat pendidikan (X1), jumlah tanggungan keluarga (X2), omzet
usaha (X3), lama usaha (X4) dan tingkat pengembalian pembiayaan mudharabah
(Y). Penelitian survey diperoleh dari 75 orang dengan menggunakan teknik
regresi logistik. Hasil dari penelitian ini ialah keempat variabel X memiliki
pengaruh terhadap variabel y dengan perasamaan regresi logistics sebagai berikut:
Y= -1.265 + 1.053X1 + (-1.048)X2 + 2.479X3 + (-2.018)X4. Variabel X1 yaitu
tingkat pendidikan memiliki nilai koefisien positif sebesar 1.053 yang berarti
semakin tinggi tingkat pendidikan nasabah maka semakin luas kemampuannya
63
dalam mengaktualkan potensi dirinya, termasuk kemampuan dalam berbisnis atau
pengelolaan usaha. Pada variabel X2 yaitu jumlah tanggungan keluarga memiliki
pengaruh terhadap pengembalian pembiayaan apabila seorang kepala keluarga
memiliki jumlah tanggungan yang meningkat maka belanja rumah tangga akan
meningkatkan juga sehingga beban hidup yang harus dipenuhi juga semakin
meningkat, hal ini bisa berpengaruh negatif terhadap pengembalian pembiayaan.
Nilai koefisisan yang didapatkan X2 adalah -1.048. Pada variabel X3 yaitu omzet
usaha memiliki pengaruh positif sebesar 2.479 terhadap pengembalian
pembiayaan karena semakin besar omzet usaha perbulan seseorang, maka
semakin besar kemampuan bayar nasabah tersebut dalam pengembalian
pembiayaan, karena tersedianya anggaran yang lebih untuk membayar angsuran
dari omzet tersebut diluar kebutuhan sehari-harinya. Yang terakhir adalah
variabel X4 yaitu lama usaha, umumnya semakin lama seseorang menjalani usaha
maka semakin handal dalam mengelola usahanya sehingga semakin besar pula
kemungkinan keberhasilan usaha meskipun tidak hanya hal itu yang menentukan
keberhasilan usaha seseorang. Nilai koefisien yang didapatkan oleh X4 pada
penelitian ini ialah -2.018.
2. Diponegoro Journal of Management volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman
1-14 (http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr), Judul: “Analisis Faktor-Faktor
yang mempengaruhi Kelancaran pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Mikro (Studi Kasus pada PT Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Tawangsari II,
Cabang Sukorahatjo Tahun 2013)” ditulis oleh Carla Rizka, dan R. Djoko
Sampurno. Jurnal ini menganalisa pengaruh 6 variabel X terhadap Tingkat
pengembalian KUR Mikro. Keenam variabel tersebut ialah Usia (X1), Tingkat
Pendidikan (X2), Jumlah Tanggungan Keluarga (X3), Jumlah Pinjaman (X4),
Pengalaman Usaha (X5), dan Omzet Usaha (X6). Penelitian ini dilakukan pada 86
nasabah dengan perbandingan nasabah lancar dan tidak lancar 50:50. Metode
penelitian yang digunakan ialah dengan statistik deskriptif dan analisis regresi
64
logistik. Hasil analisis regresi logistik terhadap enam variabel independen
menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga (X3), pengalaman usaha (X5),
dan omzet usaha (X6) berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian
KUR Mikro. Sementara variabel usia (X1), tingkat pedidikan (X2), dan jumlah
pinjaman (X4) tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro.
Persamaan regresi logit yang terbentuk dari hasil penelitian adalah Y= -1.882 +
0.033X1 + 0.058X2 – 1.100X3 – 0.013X4 – 0.146X5 + 0.434X6, dari persamaan
tersebut dapat terlihat bahwa variabel X3 dan X6 yaitu variabel jumlah tanggungan
dan omzet usaha merupakan variabel yang paling memiliki pengaruh terhadap
kelancaran pengembalian KUR Mikro.
3. Jurnal IPB yang ditulis oleh Anna Maria Lubis dan Dwi Rachmina pada tahun
2011 yang berjudul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Realisasi dan
Pengembalian Kredit Usaha Rakyat”, dalam menganalisa faktor-faktor yang
mempengaruhi pengembalian KUR-Kupedes menggunakan model analisis regresi
logistik biner. Penelitian ini menggunakan metode survey pada seluruh debitur
yang aktif hingga akhir Mei 2009 dan berusaha pada sektor agribisnis yaitu
sebanyak 116 debitur.
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pengembalian KUR-Kupedes juga
diturunkan dari tiga jenis karakteristik debitur, namun dengan beberapa variabel
yang berbeda. Karakteristik individu meliputi variabel umur nasabah (X1), jenis
kelamin (X2) sebagai variabel dumm (1=perempuan dan 0 = laki-laki), tingkat
pendidikan (X3), jumlah tanggungan keluarga (X4), dan jarak tempat tinggal (X5).
Karakteristik usaha meliputi nilai RPC (Re-Payment Capacity) per bulan (X6),
jenis usaha (X7), lama usaha (X8), dan lama menetap di lokasi usaha (X9).
Karakteristik kredit meliputi variabel nilai plafon kredit (X10), jangka waktu
pengembalian (X11), frekuensi peminjaman kredit (X12), nilai agunan (X13), dan
kewajiban per bulan (X14). Faktor-faktor yang berpengaruh siginifikan terhadap
pengembalian KUR adalah X2, X14, X11, dan X3, jenis kelamin, kewajiban per
65
bulan, jangka waktu pengembalian, dan tingkat pendidikan. Debitur laki-laki
cenderung lebih lancar dalam pengembalian kredit dibandingkan debitur
perempuan. Debitur yang memiliki kewajiban per bulan lebih besar dan memiliki
jangka waktu pengembalian lebih lama cenderung lebih lancar dalam
pengembalian kreditnya. Sementara pendidikan lebih tinggi cenderung tidak
lancar dalam mengembalikan kredit.
4. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol 5, No.1, 2017: 39-54 dengan judul
“Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Mitra Binaan SMES Bergabung dalam
Program Bantuan Teknis Bank Indonesia” ditulis oleh Noula Trine Pangau.
Sampel dalam penelitian ini adalah 34 (tiga puluh empat) pelaku UMKM binaan
Bank Indonesia. teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan
kuesioner dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor
yang menentukan mitra binaan UMKM bergabung dalam program bantuan teknis
Bank Indonesia. Indikator yang digunakan adalah:
a. faktor yang berasal dari dalam diri pelaku usaha (faktor Internal); (1)
Kurangnya permodalan. (2) Sumber daya manusia yang terbatas, (3)
Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar;
b. faktor yang berasal dari luar pelaku usaha (faktor Eksternal); (1) Terbatasnya
sarana dan prasarana usaha, (2) Implikasi otonomi daerah, (3) Implikasi
perdagangan bebas, (4) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, (5) Sifat
produk dengan life time yang pendek, (6) Terbatasnya akses pasar, dan;
c. Indikator dari Faktor kemitraan yang digunakan dalam penelitian ini ialah;
(1) Tindakan Kerja, (2) Sifat Kemitraan, (3) Hubungan Kemitraan, (4) Status
Kemitraan, (5) Sistem Kemitraan, dan (6) Sasaran Program dan
Keberhasilan.
Hasil analisis Faktor dari penelitian ini menghasilkan 3 faktor yaitu faktor 1
meliputi 9 Indikator yaitu Implikasi Perdagangan Bebas, Sifat Produk dengan
Life Time yang pendek, Tindakan Kerja, Sifat Kemitraan, Hubungan Kemitraan,
66
Status Kemitraan, Sistem Kemitraan, Sasaran Program, dan Keberhasilan, yang
kemudian diberi nama dengan Faktor Kemitraan yang menguntungkan. Faktor 2
meliputi 5 indikator yaitu : Sumber daya manusia yang terbatas, Lemahnya
jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, Iklim usaha belum sepenuhnya
kondusif, Terbatasnya sarana dan prasaran usaha, Terbatasnya akses pasar yang
kemudian diberi nama dengan Faktor Keterbatasan pelaku UMKM. Faktor 3
adalah 1 indikator yaitu Kurangnya permodalan.
5. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Manajemen (Volume
2 Tahun 2014) berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangli” ditulis oleh
Putu Lanang Eka Sudiarta, Ketut Kirya, dan Wayan Cipta. Tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja, dan untuk mengetahui faktor yang paling dominan
mempengaruhi kinerja UMKM di Kabupaten Bangli Tahun 2013. Indikator yang
digunakan dalam penelitian ini ialah (1) pemasaran, (2) akses pemodalan, (3)
Kemampuan wirausaha, (4) SDM, (5) Pengetahuan Keuangan, (6) Rencana
bisnis, (7) Jaringan Sosial, (8) legalitas, (9) dukungan pemerintah, (10)
pembinaan. (11) teknologi, dan (12) akses kepada informasi. Penelitian
menggunakan metode analisis faktor, melalui program komputer SPSS 16.0.
Hasil penelitian yang didapat melalui analisis faktor ialah terbentuknya 2 faktor
yang kedua faktor dapat menjelaskan 63,862% dari seluruh indikator yang ada,
dimana faktor 1 merupakan faktor paling dominan yang dapat menjelaskan
sebesar 50,232% dan faktor kedua sebesar 13,630% terhadap faktor yang
mempengaruhi kinerja UMKM di Kabupaten Bangli. Faktor 1 terdiri dari 6
indikator yaitu akses pemodalan, Kemampuan wirausaha, SDM, Pemasaran,
Pengetahuan Keuangan, dan Rencana bisnis, yang diberi nama dengan Faktor
Internal. Faktor 2 juga terdiri dari 6 indikator yaitu Jaringan Sosial, legalitas,
67
dukungan pemerintah, pembinaan, teknologi, dan akses kepada informasi, yang
kemudian diberi nama Faktor Eksternal.
Penelitian yang akan dilakukan pada tesis ini meliputi tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi Pengembalian Pembiayaan Mikro Bagi UMKM yang ada pada
BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor, dengan menggunakan 16 (enam belas)
variabel atau yang kemudian dan seterusnya variabel ini akan disebut dengan
indikator. Metode penelitian yang digunakan ialah Analisis Faktor menggunakan
aplikasi komputer IBM SPSS Staistics 22, Metode analisa yang digunakan dalam
tesis ini sama dengan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal “Analisis
Faktor-Faktor Yang Menentukan Mitra Binaan SMES Bergabung dalam Program
Bantuan Teknis Bank Indonesia” (Pangau: 2017) dan jurnal “Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
Kabupaten Bangli” (Sudiarta, dkk: 2014). Analisis faktor dimulai dengan
mengekstaksi indikator tidak memiliki korelasi dengan faktor pengembalian
pembiayaan mikro, kemudian dilakukan rotasi sehingga terbentu beberapa faktor
yang memiliki pengaruh terhadap masalah yang diteliti. Keenambelas indikator yang
akan dianalisa ialah X1=Jenis Kelamin, X2=Umur Nasabah, X3=Pendidikan,
X4=Jumlah Tanggungan yang dimiliki dalam keluarga, X5=Lama Operaional Usaha,
X6=Jenis Usaha yang dijalankan, X7=Jumlah Karyawan yang dimiliki, X8=Lokasi
Usaha dari BPRS Amanah Ummah, X9=Keuntungan Usaha Per bulan, X10=Frekuensi
Pembiayaan/ Pengulangan transaksi pembiayaan, X11=Dana yang Dimiliki/ Modal
saat pengajuan pembiayaan, X12=Jumlah pembiayaan yang diajukan, X13=Nilai
Jaminan yang digunakan, X14=Jenis Penggunaan Pembiayaan, X15=Jangka Waktu
Pembiayaan, dan X16=Akad pembiayaan yang digunakan. Penelitian ini berbeda
dengan keempat penelitian mengenai faktor pembiayaan yang disebut diatas sebab
keempat penelitian tersebut menggunakan analisis regresi yang menghasilkan
persamaan regresi dari hasil analisa terhadap masalah yang diteliti, penelitian pada
68
tesis ini ialah menganalisa dan membentu faktor yang mempengaruhi pengembalian
pembiayaan mikro pada UMKM di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor
69
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian tesis yang berjudul “Pengembalian Pembiayaan Mikro pada BPRS
Amanah Ummah Leuwiliang Bogor” ini dilakukan di kantor pusat BPRS Amanah
Ummah yang beralamatkan di Jl. Raya Leuwiliang No.1 kecamatan Leuwiliang,
kabupaten Bogor. Nasabah yang menjadi objek penelitian adalah khusus pada
nasabah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang melakukan pembiayaan
produktif baik dengan tujuan pembiayaan Modal Usaha maupun Investasi. Nasabah
yang menjadi objek penelitian ini merupakan nasabah pembiayaan yang terdaftar
pada tahun 2016 hingga tahun 2017.
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data
Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis kuantitatif. Tujuan utama dari
penelitian ini adalah untuk menghasilkan generalisasi masalah, dimana upaya
pemecahan masalah dilakukan secara efisien dan objektif serta berlaku dalam
cakupan yang lebih luas. Untuk dapat menghasilkan suatu generalisasi, peneliti tidak
perlu melakukan pengukuran atau pengkajian terhadap keadaan yang sebenarnya
dalam populasi, tapi cukup melakukan pengukuran dan pengkajian terhadap keadaan
sampel (representasi dari populasi)88 Penelitian ini termasuk dalam penelitian
kualitatif karena pengolahan data berupa angka-angka dari pertanyaan kuesioner dan
memiliki hipotesis awal sebelum dilakukan penelitian.
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari sumber data Primer
dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari
sumber pertama yaitu di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer pada
88 Sumanto, Teori dan Aplikasi Metode Penelitian, (Jakarta: PT. BUKU SERU, 2014), h., 10.
70
penelitian ini berupa data yang didapat langsung oleh pihak pertama yaitu dari
nasabah UMKM BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor yang melakukan
transaksi pembiayaan usaha produktif melalui wawancara via telepon atau langsung
dengan panduan kuesioner. Selain itu data-data mengenai keuangan dan data-data
terkait BPRS didapat dari Buku laporan tahunan BPRS Amanah Ummah Leuwiliang
Bogor 2016.
Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau
sumber sekunder dari data yang kita butuhkan selain data primer seperti buku, jurnal,
artikel dan lainnya. Data diklasifikasi menjadi dua, yaitu:
1. Internal data, yaitu data yang tersedia/ tertulis pada sumber data sekunder atau
data primer yang sudah diolah oleh pihak lain seperti penelitian atau studi
terdahulu mengenai data terkait penelitian. Pada penelitiaan ini internal data
bersumber dari jurnal dan tesis terkait faktor pengembalian pembiayaan usaha
pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.
2. Eksternal data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar seperti artikel dari
internet, dll.89 Dalam tesis ini data eksternal seperti pada buku-buku, artikel dari
internet, data BPS, data dari website resmi seperti www.ojk.go.id dan lain
sebagainya terkait penelitian pada tesis ini.
C. Populasi dan Sampel
Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan diamati.90
Menurut buku laporan tahunan yang ada pada BPRS Amanah Ummah Leuwili yang
Bogor, populasi nasabah pembiayaan UMKM adalah sebanyak 3.266 orang, namun
populasi nasabah yang termasuk kategori pembiayaan UMKM untuk pembiayaan
produktif tidak diketahui jumlahnya.
89 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan IlmuSosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, cet.3), h., 122.
90 Eriyanto, Tehnik Sampling Analisis Opini Publik, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara,2007), h., 61.
71
Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat menggambarkan
keseluruhan populasi yang akan diteliti. Jumlah sampel yang digunakan dalam
penelitian adalah sebanyak 150 responden. Dimana perhitungan awal menggunakan
rumus slovin yaitu n= N/N (d)2 + 1, dimana sampel adalah populasi dibagi populasi
yang telah dikalikan dengan tingkat kesalahan yang dikendaki ditambah satu. Tingkat
kesalahan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 0,05 dengan populasi 3.266
yang hasilnya kemudian adalah sebesar 356 sampel. Namun dari kurang lebih 1000
list nama nasabah yang ada debagian besar bukanlah nasabah dengan tujuan
pembiayaan produktif, sehingga penulis memangkas jumlah sampel menjadi 150
respon dengan pertimbangan waktu penelitian yang digunakan hanya sebulan yaitu
pada bulan agustus 2017 saja. Menurut Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran
(2006) memberikan acuan untuk menentukan sampel penelitian yaitu ukuran sampel
lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Atas
dasar ini peneliti menganggap jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini
sudah cukup.
Pengambilan sampel tesis ini dilakukan dengan metode nonprobability
sampling dimana hanya anggota populasi yang memenihi kriteria saja yang dapat
itunjuk untuk menjadi anggota sampel, sedangkan pemilihan sampelnya dilakukan
dengan sistem purposive sampling.91 Hal ini dikarenakan tidak semua nasabah BPRS
Amanah Ummah Leuwiliang Bogor merupakan nasabah UMKM yang melakukan
pinjaman produktif untuk usahanya. Oleh karena itu penulis hanya memilih nasabah
pembiayaan produktif saja, agar data yang didapat sesuai untuk memberikan
informasi mengenai pengembalian pembiayaan mikro untuk UMKM di BPRS
Amanah Ummah.
91 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada PenelitianBidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h., 196-197.
72
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam menulis tesis ini adalah
dengan cara:
a. Metode Angket atau Metode kuesioner yaitu serangkaian atau daftar pertanyaan
yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden.
Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan kepetugas atau peneliti.
Pertanyaan angket berupa Angket langsung tertutup (jawaban angket telah tertera
dalam angket tersebut) dan Angket Langsung Terbuka (daftar pertanyaan yang
dibuat dengan sepenuhnya memberikan kebebasan kepada responden untuk
menjawab tentang keadaan yang dialami sendiri, tanpa ada alternatif jawaban
dari peneliti).92
Berikut adalah poin-poin tertanyaan yang digunakan dalam angket untuk
penelitian tesis ini:
Tabel 3.1: Poin Pertanyaan Kuesioner dan Referensinya
INDIKATOR &PERTANYAAN REFERENSI
X1
Jenis Kelaminresponden(Laki-Laki atauPerempuan)
- Aspek Character Nasabah berdasarkan analisispembiayaan “5C” dan aspek Personality dari “7P”(Hasan: 2014).
- Jenis Kelamin memiliki pengaruh terhadappengembalian KU, dimana debitur laki-lakicenderung lebih lancar dalam pengembaliankreditnya dibandingkan debitur perempuan (Lubis,dan Rachmina: 2011).
X2Umur responden(Tahun)
- Aspek Character “5C” dan Personality “7P” (Hasan:2014).
- Umur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadappengembalian KUR Micro (Maranti, dan Sampurno:2013)
92 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan IlmuSosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, cet.3), h., 123-124.
73
X3
Pendidikanterakhir responden(Tidak Sekolah,tamat SD, SMP,SMA, S1 ataulebih)
- Aspek Character “5C” dan Personality “7P” (Hasan:2014).
- Pendidikan memiliki pengaruh positif terhadappengembalian pembiayaan, semakin tinggipendidikannya maka akan semakin lancarpengembalian pembiayaannya (Kiswati danRahmawaty: 2015).
- Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatifterhadap pengembalian KUR, dimana semakin tinggipendidikan maka pengembalian KUR akan semakintidak lancar. (Lubis, dan Rachmina: 2011).
- Tingakt pendidikan tidak memiliki pengaruhsignifikan terhadap pengembalian KUR Micro(Maranti, dan Sampurno: 2013)
X4
JumlahTanggungan dalamkeluarga responden(Orang)
- Aspek Character “5C” dan Personality “7P”(Hasan: 2014)
- Persyaratan pengajuan pembiayaan seperti KK(Kartu Keluarga),( Zulkifli: 2007).
- Jumlah tanggungan memiliki pengaruh negatifterhadap pengembalian pembiayaan, semakin besarjumlah tanggungannya maka akan semakin sulituntuk melunasi pembiayaan (Kiswati dan Anita:2015).
- Jumlah tanggungan memiliki pengaruh signifikanterhadap pengembalian KUR Micro (Maranti, danSampurno: 2013)
X5Lama Usahaberjalan (Tahun)
- Aspek Condition “5C” (Hasan: 2014).- Persyaratan pengajuan pembiayaan (Zulkifli: 2007).- Semakin lama usaha berjalan maka akan semakin
mumpuni kemampuan nasabah untukmengembalikan pembiayaan (Kiswati danRahmawaty: 2015).
- Jumlah pengalaman usaha memiliki pengaruhsignifikan terhadap pengembalian KUR Micro(Maranti, dan Sampurno: 2013)
X6
Jenis Usaha yangdijalankan(Perdagangan, Jasa,Pertanian)
- Aspek Condition “5C” dan Prospect “7P” (Hasan:2014).
X7
Jumlah Karyawanyang dimiliki(Orang)
- Aspek Capacity “5C” (Hasan: 2014).- Karakteristik UMKM (Tambunan: 2009).
X8
Lokasi Usaha dariBPRS AmanahUmmah (Km)
- Aspek Condition “5C” dan Prospect “7P” (Hasan:2014).
- Jarak tempat tinggal tidak memiliki pengaruh
74
signifikan terhadap pengembalian KUR (Lubis, danRachmina: 2011).
X9
KeuntunganUsaha Per bulan(Rupiah)
- Aspek Capacity “5C” dan Payment & Profitability“7P” (Hasan: 2014).
- Karakteristik UMKM (Tambunan: 2009).
X10
FrekuensiPembiayaan /PengulanganTransaksiPembiayaan(Berapa Kali)
- Permohonan kredit (Dendrawijaya: 2005).- Aspek Party “7P” (Hasan: 2014).
X11
Dana yangDimiliki / Modalsaat pengajuanpembiayaan(Rupiah)
- Aspek Capital “5C” (Hasan: 2014).- Karakteristik UMKM (Tambunan: 2009)
X12
JumlahPembiayaan yangdiajukan (Rupiah)
- Permohonan kredit (Dendrawijaya: 2005).- Jurnal (Rizka, dan Sampurno: 2013).- Jumlah Pinjaman tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap pengembalian KUR Micro (Maranti, danSampurno: 2013)
X13
Nilai Jaminanyang digunakan(Rupiah)
- Aspek Colleteral “5C” dan Protection “7P” (Hasan:2014).
- Persyaratan pengajuan pembiayaan (Zulkifli: 2007)
X14
Jenis PenggunaanPembiayaan(untuk PembiayaanModal Usaha atauPembiayaanInvestasi)
- Permohonan kredit (Dendrawijaya, 2005).- Jenis Pembiayaan Produktif (Antonio, 2015)- Aspek Perpose “7P” (Hasan: 2014).
X15
Jangka WaktuPembiayaan(Tahun)
- Permohonan kredit (Dendrawijaya, 2005).- Jangka waktu pengembalian memiliki pengaruh
terhadap pengembalian KUR, semakinlama jangkawaktu pinjaman maka pengembalian KUR akansemakin lancar (Lubis, dan Rachmina: 2011).
X16
Akad Pembiayaanyang digunakan(Musyarakah,Murabahah,
- Permohonan kredit (Dendrawijaya, 2005).- Jenis Pembiayaan Produktif (Antonio, 2015)
75
Mudharabah, Ijarahdan Rahn)
Sumber: hasil penelitian
b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang diterima dari
BPR Syariah Amanah Ummah dan laporan atau tulisan lainnya yang berkaitan
dengan masalah penelitian. Adapun data yang digunakan adalah berasal dari
buku-buku terkait pembiayaan, UMKM dan BPRS, artikel di internet, jurnal,
tesis, buku laporan tahunan dan website resmi BPRS Amanah Ummah, website
resmi BPS Kabupaten Bogor dan website resmi OJK.
E. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Ada 16 (enam belas) indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Masing -
masing indikator diasumsikan memiliki korelasi atau hubungan dengan Faktor yang
mempengaruhi Pengembalian pembiayaan mikro pada nasabah UMKM di BPRS
Amanah Ummah Leuwiliang Bogor. Korelasi atau hubungan antara indikator X
dengan Faktor dapat dilihat dari Nilai KMO MSA, jika nilainya ≥ 0,5, maka indikator
tersebut memiliki korelasi yang kuat atau memiliki hubungan dengan Faktor yang
akan dibentuk. Jika nilai KMO MSA lebih kecil dari 0,5 berarti indikator tersebut
memiliki korelasi yang lemah atau tidak memiliki hubungan dengan Faktor yang
dibentuk.
- Jika Nilai KMO MSA ≥ 0,5 = Ho ditolak
- Jika Nilai KMO MSA < 0,5 = Ho diterima
Adapun keenam belas indikator X tersebut adalah sebagai berikut:
X1 = Jenis Kelamin
X2 = Umur Responden/ nasabah (Tahun)
X3 = Pendidikan
X4 = Jumlah Tanggungan yang dimiliki dalam keluarga (Orang)
X5 = Lama Usaha berjalan (Tahun)
76
X6 = Jenis Usaha yang dijalankan
X7 = Jumlah Karyawan yang dimiliki (Orang)
X8 = Lokasi Usaha dari BPRS Amanah Ummah (Kilo Meter)
X9 = Keuntungan Usaha Per bulan (Rupiah)
X10 = Frekuensi Pembiayaan / Pengulangan transaksi pembiayaan (Kali)
X11 = Dana yang Dimiliki / Modal saat pengajuan pembiayaan (Rupiah) X12 X12
= Jumlah pembiayaan yang diajukan (Rupiah)
X13 = Nilai Jaminan yang digunakan (Rupiah)
X14 = Jenis Penggunaan Pembiayaan
X15 = Jangka Waktu Pembiayaan (Tahun)
X16 = Akad pembiayaan yang digunakan
Y = Pengembalian Pembiayaan
Keenam belas indikator di atas didapat dari berbagai literatur yang ada, baik
berupa teori, hasil penelitian terdahulu, dan lainnya. Dari indikator tersebut penulis
membaginya ke dalam tiga kategori yaitu kategori karakteristik Personal,
karakteristik Usaha dan Karakteristik Pembiayaan. Masing- masing karakteristiknya
mempunyai pengaruh terhadap Pengembalian Pembiayaan Mikro pada nasabah
UMKM di BPRS Amanah Ummah. Pada Karakterisrik Personal terdiri dari empat
indikator yaitu X1, X2, X3 dan X4. Karakteristik Usaha terdiri dari indikator X4, X5,
X6, X7, X8 dan X9, dan pada Karakteristik Pembiayaan terdiri dari indikator X10, X11,
X12, X13, X14, X15 dan X16. Agar lebih jelas, pengaruh dan hubungan indikator
tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1.
77
Gambar 3.1: Kerangka Pemikiran
Sumber: hasil penelitian
F. Teknik Analisa Data
Tehnik Analisa data yang dipakai adalah Analisa Deskriptif dan Analisis
Faktor. Analisis Deskriptif yaitu dengan mendesktipsikan atau memaparkan data
yang didapat sebagai hasil penelitian dan Analisis Faktor yaitu analisis yang
digunakan untuk mengelompokkan datamenjadi beberapa kelompok sesuai dengan
interkorelasi antar indikator yang diobservasi.93 Alat bantu analisis yang digunakan
adalah IBM SPSS Statistics 22.
93 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada PenelitianBidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h., 223-224.
Pengembalian Pembiayaan Usaha
KarakteristikIndividu
X1 = Jenis Kelamin,X2 = Umur Nasabah,X3 = Pendidikan,X4 = JumlahTanggungan yangdimiliki dalamkeluarga,
Karakteristik usaha
X5 = Lama Usaha berjalan,X6 = Jenis Usaha yangdijalankan,X7 = Jumlah Karyawanyang dimiliki,X8 = Lokasi Usaha dariBPRS Amanah Ummah,X9 = Keuntungan UsahaPer bulan,
KarakteristikPembiayaan
X10 = Frekuensi Pembiayaan /Pengulangan transaksipembiayaan,X11 = Dana yang Dimiliki / Modalsaat pengajuan pembiayaan,X12= Jumlah pembiayaan yangdiajukan,X13 = Nilai Jaminan yangdigunakan,X14= Jenis PenggunaanPembiayaan,X15 = Jangka Waktu Pembiayaan,X16 = Akad pembiayaan yangdigunakan
78
1. Prosedur Analisis Faktor
Analisis Faktor pada penelitian tesis yang berjudul Pengembalian
Pembiayaan Mikro Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliyang ini berpedoman
pada buku “Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS, dan
SMARTPLS” yang ditulis oleh Agus Widarjono, Ph. D. Tujuan analisis faktor
adalah mencari seminimal mungkin faktor dengan prinsip kesederhanaan atau
parsimoni (parsimony) yang mampu menghasilkan korelasi diantara indikator-
indikator yang diobservasi. Untuk mendapatkan sejumlah faktor umum tersebut,
langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut (lihat Gambar 3.2);
Gambar 3.2: Proses Analisis Faktor
Sumber : Widarjono, 2015: 194
Langkah pertama adalah menghitung matrik korelasi untuk mengetahui
syarat kecukupan bagi data di dalam analisis faktor. Setelah terpenuhi syarat
kecukupan data maka langkah selanjutnya adalah mencari faktor atau ekstraksi
faktor (extracting factor). Ekstraksi faktor ini mencari faktor yang mampu
menjelaskan korelasi antara indikator yang diteliti. Langkah ketiga adalah rotasi
faktor yaitu mencari faktor yang mampu mengoptimalkan korelasi antara
indikator independen yang di observasi.
Menghitung Korelasi Antar Indikator yang Diobservasi
Ekstraksi Faktor
Rotasi Faktor
79
a. Menghitung Korelasi Indikator
Dalam melakukan analisis faktor, Keputusan pertama yang harus diambil
oleh peneliti adalah menganalisis apakah data yang ada cukup memenuhi syarat
di dalam analisis faktor. Langkah pertama ini dilakukan dengan mencari
korelasi matrik antara indikator-indikator yang diobservasi. Ada beberapa
ukuran yang bisa digunakan untuk syarat kecukupan data sebagai rule of thumb
yaitu:
1. Korelasi matrik antarindikator atau indikator
Metode yang pertama adalah memeriksa korelasi matrik. Tingginya
korelasi antara indikator mengindikasikan bahwa indikator-indikator
tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sebuah indikator yang bersifat
homogen sehingga setiap indikator mampu membentuk faktor umum atau
faktor konstruk. Sebaliknya korelasi yang rendah antara indikator
mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut tidak homogen
sehingga tidak mampu membentuk faktor tersebut.
2. Korelasi parsial
Metode kedua adalah memeriksa korelasi parsial yaitu mencari
korelasi satu indikator dengan indikator lain dengan mengontrol indikator
lain. Korelasi parsial ini disebut dengan negative anti-image correlations.
Untuk bisa dimasukkan di dalam analisis faktor maka korelasi parsial ini
seharusnya sekecil mungkin. Namun tidak ada ukuran yang pasti seberapa
kecil korelasi parsial. Biasanya besarnya penentuan korelasi parsial ini
bersifat subjektif.
3. Keiser-Meyer Olkin (KMO)4
Metode ini paling banyak digunakan untuk melihat syarat kecukupan
data untuk analisis faktor. Metode KMO ini mengukur kecukupan sampling
secara menyeluruh dan mengukur kecukupan sampling untuk setiap
indikator. Metode ini mengukur homogenitas indikator. Metode KMO ini
tidak memerlukan uji statistik, tidak ada petunjuk yang bisa digunakan
80
untuk melihat homogenitas indikator seperti yang disarankan oleh Kaiser
sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.1. Adapun formula untuk menghitung
KMO sebagai berikut:
KMO =
∑∑ r2ij
∑∑ r2ij + ∑∑ a2
ij
Dimana: r2ij = koefisien korelasi; a2
ij = koefisien korelasi parsial
Tabel 3.2: Ukuran KMO
Ukuran KMO Rekomendasi
≥ 0,90 Sangat baik ( Marvelous)
0,80 – 0,89 Berguna (Meritorious)
0,70 – 0,79 Biasa (Middling)
0,60 – 0,69 Cukup (Mediocre)
0,50 – 0,59 Buruk (Miserable)
≤ 0,50 Tidak diterima (Unacceptable)
Sumber: Widarjono, 2015: 195
Secara umum tinggi KMO sangat diperlukan. Dari tabel di atas maka
disarankan untuk paling tidak di atas 0,80. Namun, di atas 0,5 biasanya
masih bisa direkomendasi untuk menentukan analisis faktor. Selain
memasukkan semua indikator di dalam perhitungan korelasi Kaiser-Meyer
Olkin juga menghitung koefisien korelasi di dalam analisis faktor untuk
indikator tertentu. Adapun formulanya sebagai berikut:
KMO =
∑ r2ij
∑ r2ij + ∑ a2
ij
Dimana: r2ij = koefisien korelasi; a2
ij = koefisien korelasi parsial
81
Sebagaimana KMO, semakin tinggi nilai koefisien korelasi MSA maka
sangat beralasan untuk memasukkan indikator secara individual di dalam
analisis faktor
4. Bartlett’s test of sphericity
Uji Barlett ini merupakan uji statistik untuk signifikansi menyeluruh
dari semua korelasi di dalam matrik korelasi. Di dalam hal ini kita menguji
hipotesis nol bahwa data yang diobservasi merupakan sampel dari distribusi
populasi normal multivariat yang mana semua koefisien korelasi besarnya
nol. Uji ini biasanya bisa diproksi dengan menggunakan uji distribusi Chi
Squares.
b. Ekstraksi Faktor
Langkah kedua dalam analisis faktor adalah ekstraksi faktor (extraction).
Ekstraksi faktor adalah suatu metode yang digunakan untuk mereduksi data dari
beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang mampu
menjelaskan korelasi antara indikator yang diobservasi. Ada beberapa metode
yang bisa digunakan untuk melakukan ekstaksi faktor, namun dalam penelitian
ini metode yang digunakan adalah Principal Components Ananlysis.
Analisis komponen utama (principal components ananlysis) merupakan
metode yang paling sederhana di dalam melakukan ekstraksi faktor. Metode ini
membentuk kombinasi linier dari indikator yang diobservasi. Komponen utama
yang pertama adalah kombinasi yang menjelaskan jumlah varian paling besar
dari sampel. Selanjutnya, komponen utama yang kedua adalah menjelaskan
jumlah varian yang paling besar kedua dan tidak berhubungan dengan
komponen utama yang pertama. Komponen utama berikutnya menjelaskan
porsi yang lebih kecil dari varian sampel total dan tidak berhubungan dengan
yang lainnya.
82
c. Rotasi Faktor
Setelah kita melakukan ekstraksi faktor, langkah selanjutnya adalah rotasi
faktor (rotation). Rotasi faktor ini diperlukan jika metode ekstraksi faktor
belum menghasilkan komponen faktor utama yang jelas. Tujuan dari rotasi
faktor ini agar dapat memperoleh struktur fajtor yang lebih sederhana agar
mudah diinterpretasikan. Ada beberapa metode rotasi faktor yang bisa
digunakan yaitu:
1. Varimax Method
Varimax method adalah metode rotasi orthogonal untuk meminimalisasi
jumlah indikator yang mempunyai factor loading tinggi pada tiap faktor.
2. Quartimax Method
Quartimax method merupakan metode rotasi untuk meminimalisasikan
jumlah faktor yang digunakan untuk menjelaskan indikator.94
3. Analisa Regresi Linier Berganda
Yaitu dengan meregresi faktor yang terbentuk sehingga dapat
mengetahui hasil persamaan faktor yang terbentuk dan juga mengetahui
besaran pengaruh masing-masing faktor terhadap pengembalian pembiayaan
mikro pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.
94 Agus Widarjono, Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS, danSMARTPLS, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h., 193-208.
83
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah atau disingkat dengan
BPR Syariah Amanah Ummah adalah salah satu Bank Permbiayaan Rakyat
Syariah yang tumbuh di Indonesia khususnya wilayah Bogor Barat yang
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bertujuan diantaranya
menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syariah Islam sebagaimana telah
diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998.
Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka
kehadiran Bank Syariah di Indonesia yang diyakini prinsip-prinsip dan
operasionalnya sesuai dengan syariah Islamiyah adalah suatu kebutuhan
sekaligus suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada suatu keyakinan ummat yang
kuat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah
aqidah dan akhlaq juga mengatur ibadah dan muamalah dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk kehidupan sosial-ekonomi. Akan tetapi dilihat dari realitas
kehidupan masyarakatnya yang serba tertinggal baik dilihat dari sisi ekonomi
maupun yang lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syariah.
Keadaan ini menimbulkan keprihatinan seorang ulama dan cendekiawan
muslim Bogor, yaitu Bapak KH. Soleh Iskandar (Alm), yang pada saat itu
menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSPP) Jawa
Barat, beliau mulai merintis pembentukan sebuah lembaga keuangan yang
mampu menyentuh sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup di bawah
garis kemiskinan. Dalam berbagai kesempatan beliau melontarkan gagasannya
dihadapan sejumlah ulama dan cendekiawan muslim dan ternyata mendapatkan
tanggapan dan dukungan yang positif. Selanjutnya pada awal Januari 1991 secara
84
resmi beliau mengundang sejumlah ulama, cendekiawan dan pengusaha muslim
untuk membicarakan pendirian lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar
Syariah Islam.
Dari pertemuan itu tercapai kesepakatan bahwa sudah saatnya dibentuk
lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar Syariah Islam yang nantinya dapat
membantu masyarakat muslim khususnya pengusaha muslim yang berekonomi
lemah. Mengingat pada saat itu belum ada peraturan resmi tentang lembaga
keuangan Islam, maka dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang berupa
gerakan simpan pinjam yang diberi nama Koperasi Ikhwanul Muslimin.
Bersamaan dengan hasil evaluasi tersebut, pada pertengahan Januari 1991,
pemrakarsa mendapatkan informasi bahwa di Indonesia khususnya di Jawa Barat
telah lahir BPR yang beroperasi berdasarkan syariah.
Pada awal Pebruari 1991 dibentuk tim untuk menyusun proposal pendirian
Bank Syariah, pada bulan Juli 1991 proposal diajukan ke Departemen Keuangan
Republik Indonesia, Alhamdulillah pada tanggal 16 Desember 1991 terbit izin
prinsip dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan pada tanggal 18 Mei
1992 bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1413 H terbit izin operasional
usaha Bank, akhirnya pada tanggal 11 Juli 1992 diadakan soft opening sekaligus
mulai melakukan operasionalnya. Sedangkan peresmiannya dilaksanakan pada
tanggal 8 Agustus 1992 oleh Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten
Bogor. yang saat itu dijabat oleh bapak Eddi Yoso Martadipura. Dengan
demikian BPR Syariah Amanah Ummah lahir dan beroperasi dengan semangat
(ghirah) keagamaan dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan
ekonomi ummat Islam (www.amanahummah.co.id)
Saat ini Kantor Pusat BPRS Amanah Ummah berlokasi di Jl. Leuwiliang,
Bogor. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, bank memiliki 2 kantor
cabang yang berlokasi di Jl. RE Martadinata No. 2 Bogor dan Jl. Raya Siliwangi
No. 99 I-J Cicurug, Sukabumi serta 1 kantor Kas di Universitas Ibnu Khaldun
85
(UIKA) Bogor. Jumlah karyawan BPRS Amanah Ummah pada tahun 2016 dan
tahun 2015 sebanyak 92 orang karyawan.
2. Visi, Misi, Motto dan Budaya, serta Produk BPR Syariah Amanah
Ummah Leuwiliang Bogor
Menurut data yang diperoleh melalui website resmi Bank Rembiayaan
Rakyat Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor www.amanahummah.co.id,
visi, misi, motto, budaya, serta produk BPRS Amanah Ummah Leuwiliang
Bogor adalah sebagai berikut:
a. Visi BPR Syariah Amanah Ummah
Yaitu menjadi BPR Syariah pilihan ummat, Menjadi BPR Syariah yang
Amanah dan Profesional.
b. Misi BPR Syariah Amanah Ummah
Adalah Membangun kualitas kehidupan ummat melalui perbankan syariah.
c. Motto BPR Syariah Amanah Ummah
Ialah Meraih laba, Menepis riba, Mengundang berkah.
d. Budaya BPR Syariah Amanah Ummah
Adalah Pelayanan Cepat, Amanah dan Profesional.
e. Produk BPR Syariah Amanah Ummah
Terdapat dua klasifikasi besar produk pada BPRS Amanah Ummah, yaitu
Produk Penyimpanan dana dan Produk Penyaluran dana. Pada penyimpanan
dana terdapat 5 (lima) produk, yaitu:
1) Tabungan wadi'ah ummah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank,
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-
cara tertentu, dengan akad wadiah yadhomanah, berupa titipan nasabah
kepada Bank. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah
tersebut, bila Bank mendapatkan keuntungan maka nasabah akan
mendapat athoya/bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan pada
rekening tabungan penabung setiap bulan. Adapun besarnya bonus dibagi
86
berdasarkan keuntungan yang didapat dan merupakan kebijakan Bank.
Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, berbentuk
tabungan biasa dengan setoran awal minimal Rp. 15.000,- dan untuk
setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- Sedangkan untuk tabungan
perusahaan / badan usaha, setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran
selanjutnya minimal Rp. 50.000,- Tabungan ini dapat diambil kapan saja
pada setiap jam kerja.
2) Tabungan Mudharabah/ Tabungan Haji dan Umroh (TAHAROH)
adalah Tabungan yang berfungsi untuk investasi dana bagi masyarakat
yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setoran awal tabungan
haji dan umroh minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal
sebesar Rp. 50.000,- tabungan ini dapat diambil pada saat nasabah hendak
membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atau sesuai kesepakatan
antara Bank dengan nasabah. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai
dengan kesepakatan dengan Bank.
3) Deposito Mudharabah adalah Simpanan berupa investasi tidak terikat
pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana
(shahibul maal) dengan Bank (mudharib). Dengan minimal setoran Rp.
1.000.000,-, Pemberian Bagi hasil yang terbaik untuk nasabah sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati, Tersedia pilihan jangka waktu : 1,3,6
dan 12 Bulan, Aman dan terjamin.
4) Tabungan Pelajar adalah Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar dan
santri dengan setoran awal minimal Rp.15.000,- dan setoran selanjutnya
minimal Rp. 10.000,-. Pengambilan dan penyetoran tabungan dapat
dilakukan kapan saja pada setiap jam kerja.
5) Tabungan SimPel iB adalah Tabungan masa depan khusus untuk
pelajar/siswa. Produk simpanan pelajar (SimPel iB) merupakan upaya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan dalam
87
membangkitkan serta mengembangkan budaya menabung sejak dini bagi
pelajar/siswa.
Penyaluran Dana pada BPR Syariah Amanah Ummah memiliki 7 (tujuh)
produk, yaitu:
1) Murabahah adalah akad transaksi penjualan barang dengan menyatakan
harga perolehan dan keuntungan (Marjin) yang disepakati oleh penjual dan
pembeli. Dalam piutang Murabahah, bank sebagai penjual memberikan kuasa
kepada nasabah atau pembeli untuk melakukan pembelian barang-barang yang
dimaksud dan dikehendaki, menyerahkan uang pembayaran, menerima faktur
pembelian/ kwitansi dan menyerahkan faktur pembelian kepada bank selaku
pemberi kuasa. Disampin itu Bank juga memberikan/ menjual barang yang
dipesan oleh nasabah melalui suplier yag telah ditunjuk oleh Bank.
2) Istishna adalah akad transaksi jual beli atas barang yang dipesan oleh Bank
sebagai pembeli kepada nasabah sebagai produsen dan penjual dengan
spesifikasi dan harga barang yang telah disepakati, dengan pembayaran
dilakukan secara berangsur sesuai dengan proses pekerjaan pembuatan serta
jangka waktu penyerahan barang yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak. Barang pesanan tersebut oleh Bank akan dijual kembali kepada
nasabah lain berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati bersama antara
Bank dengan nasabah pertama selaku produsen dan penjual pertama dan
nasabah terakhir selaku pembeli.
3) Ijarah Multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan
pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu
jasa. Dalam pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut bank dapat memperoleh
imbalan jasa/ujrah atau fee. Pembiayaan Ijarah Multijasa diperuntukan untuk
biaya pendidikan dan kesehatan.
4) Mudharabah adalah Akad kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana
(shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (mudharib) dimana
88
keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan
kerugian ditanggung pemilik dana/modal.
5) Musyarakah adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk usaha
tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati
sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar
partisipasi modal yang disertakan dalam usaha
6) Rahn (Gadai emas syariah) adalah Akad penyerahan barang (emas) dari
nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan
hutang.
Manfaat dan kemudahan Rahn (Gadai emas syariah) pada BPRS
Amanah Ummah adalah:
Proses mudah dan cepat - pencairan dana relatif singkat dengan waktu
kurang lebih 10 menit
Sesuai syariah bebas dari riba (Fatwa MUI - Dewan Syariah Nasional)
Asuransi Barang Jaminan sesuai syariah
Biaya penitipan relatif murah mulai Rp. 1.500/gram /30 hari
Jangka waktu fleksibel ( maksimal 2 bulan dan dapat diperpanjang )
Syarat Administrasi
1. photoCopy KTP/SIM atau identitas lainnya yang masih berlaku
2. Jaminan berupa emas
7) Qardhul Hasan (QH) dan Qardh (QR) adalah Akad pinjaman dana oleh
nasabah kepada bank syariah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak nasabah
mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka
waktu tertentu. Qardhul Hasan dananya bersumber dari infaq dan shadaqah,
sedangkan Qard umum dan Qard Haji bersumber dari modal atau laba
bank.
89
Persyaratan Pembiayaan pada BPR Syariah Amanah Ummah adalah
sebagai berikut:
*Pegawai / Karyawan / Perorangan*
1) 3 (tiga) lembar Foto Copy KTP Suami & Istri (bila sudah menikah) yang
masih berlaku
2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga
3) 1 (satu) lembar Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 Suami & Istri (bila sudah
menikah)
4) Foto Copy Mutasi Rekening Bank/Buku Tabungan (bila ada)
5) Rekening Listrik/Telepon/PDAM/Gas (bulan terakhir)
6) Foto Copy Buku Nikah (bila sudah menikah)
7) Slip Gaji 3 (tiga) Bulan Terakhir + Surat Keterangan Bekerja
8) Foto Copy Surat Jaminan (SHM/SHGB/AJB/AKTA HIBAH/BPKB)
*Wirausaha*
1) 3 (tiga) lembar Foto Copy KTP Suami & Istri (bila sudah menikah) yang
masih berlaku
2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga
3) 1 (satu) lembar Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 Suami & Istri (bila sudah
menikah)
4) Foto Copy Mutasi Rekening Bank/Buku Tabungan (bila ada)
5) Rekening Listrik/Telepon/PDAM/Gas (bulan terakhir)
6) Foto Copy Buku Nikah (bila sudah menikah)
7) Pembukuan Usaha minimal 6-12 bulan terakhir
8) Foto Copy Surat Jaminan (SHM/SHGB/AJB/AKTA HIBAH/BPKB)
*Perusahaan / Lembaga*
1) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Pimpinan dan Wakil Perusahaan
90
2) 1 (Satu) Lembar Pas Foto Berwarna 4x6 Pimpinan dan Wakil Perusahaan
3) Akta Pendirian Perusahaan
4) SIUP, NPWP, TDP
5) Laporan Keuangan Perusahaan Neraca dan Laba Rugi 12-24 bulan
terakhir dan Laporan Tahunan
6) Foto Copy Surat Jaminan (SHM/SHGB/AJB/AKTA HIBAH/BPKB)
Jaminan dan Kelengkapannya yang dibutuhkan dalam mengajukan
pembiayaan pada BPRS Amanah Ummah adalah:
1) SERTIPIKAT (SHM/SHGB) dilengkapi dengan : SPPT & STTS (tahun
terakhir) dan IMB (bila ada)
2) AKTA (JUAL BELI/HIBAH) dilengkapi dengan :
SPPT & STTS (tahun terakhir)
Surat Keterangan Tidak Sengketa (dari desa)
Surat Keterangan Riwayat Tanah (dari desa)
Copy Letter C (dari desa)
Surat Keaslian Akta Jual Beli/Hibah
IMB (bila ada)
Bukti transaksi jual-beli (untuk jaminan masih atas nama orang lain)
3) KENDARAAN
Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
Faktur kendaraan
Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)
4) JAMINAN MILIK ORANG LAIN
Surat Kuasa Peminjaman Jaminan dari pemilik Jaminan
91
3. Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BPRS Amanah Ummah
Susunan Pengurus PT. BPR Syariah Amanah Ummah adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris Bank
- Komisaris Utama : Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd.
- Anggota Komisaris : H. Didi Hilman, SH, M.Ag
Dewan Direksi Bank
- Direktur Utama : H. Taufiq Rahman, S.HI
- Direktur : Drs. M. Abduh Khalid.M, M.Si
- Direktur : H. Edy Mulyono Muwardi, SH
Dewan Pengawas Syariah
- Ketua DPS : Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin,M.S
- Anggota DPS : KH. Khodamul Quddus
Struktur Organisasi pada BPRS Amanah Ummah adalah sebagai berikut:
92
Gambar 4.1: Struktur Organisasi BPRS Amanah Ummah
Sumber: Buku Laporan BPRS Amanah Ummah 2016
RUPS
DewanKomisaris
DewanPengawas syariah
Direksi
KabidOperasional
KabidUmum &Personalia
KacabBogor
KabidMarketing
KacabCicurug
InternalAudit
AsistenDireksi
LegalOfficer
Ka.Kantor
kas
AccountOfficer
KabagSIM
RemedialKa.Bag
ADMP
FundingOfficer
GadalEmas
StafADMP Staff Gadal
EmasRemedial
Despasito
CostumerCervice
Teller Infentaris & Personalia
Administrasi & Keuangan
Sekertariat
Non BankingSIM
Pembukaan
Satpam
Supir
Office Boy
93
4. Penyaluran Dana Pada BPRS Amanah Ummah
Jumlah fortopolio outstanding penyaluran dana pada tahun 2016
mencapai Rp 152.083.794.000, dengan komposisi sebagai berikut:
a. Penyaluran Dana Berdasarkan Akad
Penyaluran dana berdasarkan akad dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 4.1: Pembiayaan Berdasarkan Akad per 31 Desember 2016
(dalam ribuan rupiah)
JENIS AKADTAHUN2016 TAHUN 2015
NOMINAL % JML NSB NOMINAL % JML NSB
MURABAHAH 136,716,729 89.9 2, 514 125,363,266 89.72 2,563MULTIJASA 111,487 0.07 12 56,345 0.04 10ISTIDHNA 4,504,537 2.96 29 3,126,160 2.24 29MUSYARAKAH 3,219,500 2.12 6 4,281,500 3.06 6MUDHARABAH 3,333,333 2.19 2 33,750 0.24 2IJARAH 1,537,576 1.01 41 1,103,076 0.74 31QARDH 117,667 0.08 5 185,700 0.13 3QARDH RAHN 2,291,965 1.51 639 5,111,002 3.66 658QARDH HAJI 251,000 0.17 12 168,300 0.12 8JUMLAH 152,083,794 100 3,266 139,734,099 100 3,310
Sumber: Buku Laporan BPRS Amanah Ummah 2016
Transaksi pembiayaan berdasarkan akad pada tahun 2016, jumah
terbesar masih berupa piutang jual beli (murabahah) dengan prosentase
89,9% mengalami peningkatan 0,18% dari tahun 2015. Piutang (istishna)
sebesar 2,96% mengalami kenaikan 0,72% dari tahun 2015 sebesar
2,24%. Pembiayaan kerjasama bagi hasil berakad (musyarakah)
mengalami penurunan (0,94%) dari tahun 2015 sebesar 3,06%, dan
(mudharabah) sebesar 2,19% mengalami kenaikan 1,95% dari tahun 2015
sebesar 0,24%. Ijarah sebesar 1,01% mengalami kenaikan 0,22% dari
tahun 2015 sebesar 0,79%. Piutang (qardh) untuk talangan sebesar
0,008% mengalami penurunan (0,05)% sebesar 0,13%, piutang (qardh)
94
talangan haji sebesar 0,17% mengalami kenaikan 0,05% dari tahun 2015
sebesar 0,12%, Piutang (qardh) beragunan emas sebesar 1,51%
mengalami penurunan (2,15)% dari tahun 2015 sebesar 3,66%.
b. Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan
Kebijakan penyaluran dana oleh BPR Syariah Amanah Ummah pada
tahun 2016 tetap konsisten untuk mengembangkan sektor riil dengan
alokasi untuk kebutuhan modal kerja bagi pengusaha mikro dan kecil.
Tabel 4.2: Penyaluran Dana Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan
Per 31 Desember 2016 (dalam ribuan rupiah)
ALOKASIPEMBIAYAAN
TAHUN2016 TAHUN 2015NOMINAL % JML NSB NOMINAL % JML NSB
MODAL KERJA 56,067,743 36.87 1,374 58,965,340 42.20 1,517INVESTASI 34,962,981 22.99 248 32,974,907 23.60 252KONSUMTIF 61,053,070 40.14 1,644 47,793,852 34.20 1,541
JUMLAH 152,083,794 100 3,266 139,734,099 100 3,310Sumber: Buku Laporan BPRS Amanah Ummah 2016
Penggunaan dana dalam penyaluran dana pada tahun 2016 tertinggi
adalah untuk kebutuhan konsumtif mencapai 40,14% menungkat 5,94%
dari tahun 2015 sebesar 34,20% untuk modal kerja 36,87% menurun
(5,33)% dari tahun 2015 sebesar 42,20% dan untuk investasi 22,99%
menurun (0,61)% dari tahun 2015 sebesar 23,60%. Komponen
penyaluran dana berdasarkan penggunaan dapat dilihat pada Tabel 4.2.
c. Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Jumlah nasabah pembiayaan sampai dengan tahun 2016 sebanyak
3.266 orang menurun 1,33% dari tahun 2015 sebanyak 3.310 orang,
dengan jumlah terbesar nasabah pada nasabah mikro dengan plafon
pembiayaan s/d 40 juta sebanyak 2.051 orang atau 62,80% pembiayaan >
95
40 juta samapi dengan 100 juta sebanyak 712 orang atau 21,80%,
pembiayaan > 100 juta sampai dengan 350 juta sebanyak 390 orang atau
11,94%, dan pembiayaan > dari Rp. 350 Juta sebanyak 113 orang atau
3,46%.
Tabel 4.3: Penyaluran Dana Berdasarkan Plafon Per 31 Desember 2016
(dalam ribuan rupiah)
NO. Besaran PlafonTAHUN 2016 TAHUN 2015
Baki Debet % Debitur Baki Debet % Debitur
1 s.d Rp 5 juta 1,171,273 0.77 638 1,351,502 0.97 704
2 > Rp 5 juta s.d Rp 10 juta 2,365,688 1.56 424 2,078,273 1.49 397
3 > Rp 10 juta s.d Rp 15 juta 2,252,406 1.48 267 2,194,256 1.57 178
4 > Rp 15 juta s.d Rp 25 juta 4,930,820 3.24 403 5,294,075 3.79 416
5 > Rp 25 juta s.d Rp 40 juta 6,031,180 3.97 319 7,152,902 5.12 350
6 > Rp 40 juta s.d Rp 70 juta 13,137,985 8.64 399 13,279,294 9.50 396
7 > Rp 70 juta s.d Rp 100 juta 17,165,920 11.29 313 18,211,578 13.03 314
8 > Rp 100 juta s.d Rp 200 juta 27,765,242 18.26 283 26,194,027 18.75 265
9 > Rp 200 juta s.d Rp 350 juta 19,098,508 12.56 107 17,157,775 12.28 94
10 Rp 350 juta ke atas 58,164,772 38.25 113 46,820,417 33.51 96
JUMLAH 152,083,794 100 3,266 139,734,099 100 3,310
Sumber: Buku Laporan BPRS Amanah Ummah 2016
d. Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi
Penyaluran dana menurut sektor ekonomi pada tahun 2016, meliputi
sektor Pertanian/ agrobisnis, idustri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa
dunia usaha dan lain-lain. Portofolio terbesar pembiayaan pada tahun
2016 adalah sektor lain-lain sebesar 40,39% meningkat 6,19% dari tahun
2015 sebesar 34,20%, sektor perdagangan 40,22% menurun (4,41)% dari
tahun 2015 sebesar 44,63%. Sektor jasa mencapai 15,59% mengalami
penurunan (3,54)% dari tahun 2015 sebesar 19,13% sektor industri 3,16%
mengalami kenaikan 1,6% dari tahun 2015 sebesar 1,56%, dan sektor
pertanian 0,63% mengalami kenaikan 0,15% dari tahun 2015 sebesar
96
0,48%. Rincian data Pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, dapat
dilihat dibawah ini:
Tabel 4.4: Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi
Per 31 Desember 2016 (dalam ribuan rupiah)
JENIS AKADTAHUN2016 TAHUN 2015
NOMINAL % JML NSB NOMINAL % JML NSBPERTANIAN 963,335 0.63 16 665,622 0.48 30INDUSTRI 4,810,941 3.16 40 2,178,653 1.56 28JASA 23,711,191 15.59 153 26,729,248 19.13 68PERDAGANGAN 61,168,975 40.22 1,413 62,366,724 44.63 1,643LAIN-LAIN 61,429,352 40.39 1,644 47,793,852 34.20 1,541JUMLAH 152,083,794 100 3,266 139,734,099 100 3,310
Sumber: Buku Laporan BPRS Amanah Ummah 2016
B. Analisis Deskriptif
Dari 150 responden yang diwawancarai terdapat 90 orang laki-laki dan 60
orang perempuan, dengan rentang usia mulai 22 tahun hingga 63 tahun. Rincian umur
nasabah adalah sebagai berikut; 21-30 tahun sebanyak 28 orang, 31-40 tahun
sebanyak 60 orang, 41-50 tahun sebanyak 46 orang, dan lebih dari 50 tahun sebanyak
16 orang. (lihat Grafik 4.1).
Grafik 4.1 : Umur Nasabah
Sumber: Hasil Output SPSS
97
Grafik 4.2 : Pendidikan
Sumber: Hasil Output SPSS
Untuk indikator pendidikan responden juga bergam mulai dari responden yang
tidak tamat sekolah SD sampai dengan tamat S1 atau lebih. Tidak Sekolah/ Tidak
Tamat SD 1 orang, Tamat SD/ Tidak Tamat SMP 28 orang, Tamat SMP/ Tidak
Tamat SMA 34 orang, Tamat SMA/ Tidak Tamat S1 73 orang, dan Tamat S1 atau
lebih sebanyak 14 orang (Lihat Grafik 4.2).
Grafik 4.3 : Jumlah Tanggungan dalam Keluarga
Sumber: Hasil Output SPSS
98
Jumlah orang dalam keluarga yang menjadi tanggungan responden yaitu 1-2
orang ada sebanyak 43 responden, 3-4 orang dari 83 responden, 5 orang atau lebih
dari 21 orang, dan yang tidak memiliki tanggungan sebanyak 3 orang.
Grafik 4.4 : Lama Operasi Usaha
Sumber: Hasil Output SPSS
Lama Operasi usaha responden mulai dari 3 bulan hingga lebih dari 30 tahun,
sebab beberapa ada yang baru memulai usaha maupun yang mewarisi usaha turun
temurun dari kakeknya. Klasisifikasi lama usaha responden terbagi menjadi 4, yaitu
kurang dari 5 tahun sebanyak 65 orang, 5-10 tahun sebanyak 41 orang, lebih dari 10-
15 tahun sebanyak 17 reponden, dan lebih dari 15 tahun sebanyak 27 responden.
Jenis Usaha yang dijalankan responden sangat beragam, mulai dari pedagang
sayur di pasar, tukang bengkel, warung sembako kecil hingga besar, usaha kredit
barang, warung makan, toko foto copy dan alat tulis, toko mainan, mini market, toko
material, jasa kontraktor pembangunan rumah dan gedung, praktek bidan, klinik,
apotek, jasa pengiriman barang, dan masih banyak lagi. Karena banyaknya jenis
usaha yang dilakukan responden, maka kategori usaha diringkas menjadi 3 bagian
dengan jumlah respondennya sebagai berikut; pada kategori Perdagangan terdapat
99
125 orang responden, pada Pertanian/ Peternakan sebanyak 2 orang dan pada kategori
usaha dibidang Jasa ada 23 orang.
Grafik 4.5 : Jenis Usaha yang Dijalankan
Sumber: Hasil Output SPSS
Grafik 4.6 : Jumlah Karyawan
Sumber: Hasil Output SPSS
100
Jumlah karyawan ada pada usaha beragam, ada yang melakukan usaha tanpa
karyawan, adayang memakai karyawan baik karyawan tetap atau tidak tetap. Jumlah
karyawan terbanyak yang diwawancarai ada sebanyak 60 orang pada usaha Pertanian
dan Peternakan. Indikator Jumlah Karyawan ini dibagi menjadi 4 kategori yaitu usaha
yang tidak memiliki karyawan sebanyak 51 orang, dimana jika yang menjalankan
usaha adalah suami istri maka dihitung tidak ada karyawan. Kategori kedua adalah
usaha yang memiliki 1-4 karyawan ada sebanyak 66 responden, 5-19 karyawan
sebanyak 26 responden dan yang memiliki 20-99 orang karyawan ada sebanyak 7
responden.
Grafik 4.7 : Lokasi Usaha dari BPRS Amanah Ummah
Sumber: Hasil Output SPSS
Untuk lokasi usaha yang dijalankan responden sangat beragam, namun
mayoritas nasabah BPRS Amanah Ummah memiliki lokasi usaha dipasar-pasar
kecamatan di wilayah Bogor. Lokasi usaha terdekat adalah di sekitar pasar
Leuwiliyang, dimana lokasi tersebut juga merupakan lokasi kantor kas BPRS
Amanah Ummah, adapun jarak kantor kas dengan kantor pusat BPRS Amanah
Ummah adalah sekitar 300 meter. Lokasi usaha terjauh adalah usaha katering dan
rumah makan di Palembang, adapula toko pakaian di Bekasi, bengkel dan tukang
101
sayur di Jakarta. Kategori lokasi usaha responden dibagi menjadi 4 bagian, lokasi
usaha kurang dari 1 km dari BPRS Amanah Ummah terdapat 17 responden, 1-5 km
sebanyak 46 responden, < 5-10 km sebanyak 24 responden, dan lebih dari 10 km dari
BPRS Amanah Ummah sebanyak 63 responden.
Grafik 4.8 : Keuntungan Usaha per Bulan
Sumber: Hasil Output SPSS
Indikator selanjutnya adalah keuntungan Usaha yang menunjukkan penghasilan
bersih respoden pada usahanya dalam periode per bulan. Keuntungan usaha per bulan
yang didapat dari wawancara responden mulai dari nol rupiah hingga lebih dari
Rp.208.300.000,-, keuntungan nol rupiah terdapat pada usaha peternakan ikan dimana
usaha baru berjalan selama 3 bulan, maka keuntungan belum didapat sebab masa
panen dan penjualan hasil ternak ikan belum terjadi. Indikator ini dibagi menjadi 4
kategori yaitu, responden dengan keuntungan usaha kurang dari Rp 4.200.000,-
sebanyak 76 orang, keuntungan usaha Rp 4.200.000,- hingga Rp 25.000.000,-
sebanyak 55 orang, keuntungan usaha Rp 25.000.000,- hingga sebanyak 14 orang,
dan keuntungan usaha lebih dari Rp 209.300.000,- sebanyak 5 orang.
102
Grafik 4.9 : Frekuensi Pembiayaan/ Pengulangan Transaksi Pinjaman
Sumber: Hasil Output SPSS
Frekuensi Pembiayaan merupakan indikator yang menggambarkan jumlah
pengulangan transaksi pinjaman/ pembiayaan yang telah dilakukan responden kepada
BPRS Amanah Ummah, frekuensi pembiayaan terbanyak ada yang mencapai lebih
dari 10 kali pinjaman. Indikator Frekuensi Pinjaman dibagi menjadi 4 kategori yaitu,
1 kali pinjaman sebanyak 52 responden, 2-3 kali pinjaman sebanyak 49 responden, 4-
5 kali pinjaman sebanyak 25 responden, dan lebih dari 5 kali pinjaman sebanyak 24
responden.
Dana yang Dimiliki merupakan indikator yang menjelaskan jumlah dana atau
modal yang dimiliki responden saat melakukan transaksi pembiayaan kepada BPRS
Amanah Ummah. Responden yang memiliki modal 25% atau kurang dari jumlah
pembiayaan yang diajukan ada sebesar 23 orang, responden yang memiliki modal
26% hingga 50% dari jumlah pembiayaan yang diajukan ada sebesar 30 orang,
responden yang memiliki modal 51% hingga 75% dari jumlah pembiayaan yang
diajukan ada sebesar 9 orang, dan responden yang memiliki modal lebih dari 75%
dari jumlah pembiayaan yang diajukan ada sebesar 88 orang.
103
Grafik 4.10: Dana/ Modal yang Dimiliki
Sumber: Hasil Output SPSS
Grafik 4.11: Jumlah Pembiayaan yang Diinginkan
Sumber: Hasil Output SPSS
Indikator Jumlah Pembiayaan merupakan indikator jumlah pembiayaan yang
diajukan responden kepada BPRS Amanah sebelum direalisasikan oleh bank.
104
Nominal terkecil pada pengajuan jumlah pembiayaan responden yang telah
diwawancarai adalah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan
nominal terbesarnya adalah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Indikator ini
dibagi menjadi 4 kategori yaitu, jumlah pembiayaan yang diajukan kurang dari Rp
5.000.000,- sebanyak 30 responden, jumlah pembiayaan yang diajukan Rp
5.000.000,- hingga Rp 50.000.000,- sebanyak 66 responden, jumlah pembiayaan
yang diajukan < Rp 50.000.000,- hingga Rp 250.000.000,- sebanyak 43 responden,
dan jumlah pembiayaan yang diajukan lebih dari Rp 250.000.000,- sebanyak 11
responden.
Grafik 4.12: Nilai Jaminan
Sumber: Hasil Output SPSS
Nilai jaminan merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan realisasi
pinjaman pembiayaaan nasabah kepada pihak bank. Semakin besar nilai jaminan
yang diberikan dari nilai pengajuan pinjaman, maka biasanya akan semakin besar
pula kemungkinan pinjaman pembiayaan tersebut akan terealisasi. Pada BPRS
Amanah Ummah besaran dana pinjaman yang dapat direalisasi maksimalnya adalah
80% dari nilai jaminan. Bentuk jaminan yang diajukan responden diantaranya adalah
perhiasan seperti emas, surat kendaraan, surat tanah ataupun sertfikat rumah. Nilainya
105
pun beragam, mulai kisaran Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp
15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Responden yang mengajukan jaminan
dengan nilai kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ada sebanyak 39
orang, jaminan dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak 34 orang, jaminan senilai lebih dari Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Rp 500.000.000,- sebanyak 57 orang, dan
jaminan dengan nilai di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) sebanyak 20 orang.
Mayoritas penggunaan dana pinjaman yang digunakan oleh responden adalah
untuk tujuan pembiayaan Modal kerja, seperti untuk penambahan modal usaha, dan
pembayaran operasional usaha. Adapun penggunaan untuk pembiayaan investasi
adalah untuk renovasi gedung, perluasan tanah dan penambahan properti usaha. Dari
150 responden, yang menggunakan pinjaman untuk pembiayaan modal kerja adalah
sebanyak 132 orang dan yang menggunakan pinjaman untuk pembiayaan investasi
sebanyak 18 orang.
Grafik 4.13 : Penggunaan Pembiayaan
Sumber: Hasil Output SPSS
106
Grafik 4.14 : Jangka Waktu Pembiayaan
Sumber: Hasil Output SPSS
Grafik 4.15 : Akad Pembiayaam
Sumber: Hasil Output SPSS
Dalam transaksi pembiayaan yang dilakukan terdapat 3.266 orang nasabahnya
pada tahun 2016, BPRS Amanah Ummah menggunakan beberapa akad diantaranya
Mudharabah (2 orang nasabah), Musyarakah (8 nasabah), Qardh (17 nasabah), Rahn/
Gadai (639 nasabah), Ijarah (41 nasabah), Murabahah (2.514 nasabah), Istishna (33
107
nasabah), dan Akad Multijasa (12 orang). Dari hasil wawancara responden, akad
Murabahah merupakan akad yang paling banyak digunkan yaitu sebanyak 101 orang,
kemudian akad Rahn (Gadai) sebanyak 46 orang, serta akad Mudharabah,
Musyarakah dan Ijaroh yang masing-masing sebanyak 1 orang.
Karakteristik pinjaman pembiayaan untuk UMKM yang ada pada BPRS
Amanah Ummah adalah sebanyak 4 kategori yaitu nasabah dengan Pembiayaan
Lancar (3.154 orang nasabah), nasabah dengan Pembiayaan Kurang Lancar (34
nasabah) yaitu pembiayaan yang tidak dibayar selama 3 bulan atau kurang, nasabah
dengan Pembiayaan yang Diragukan (28 nasabah) yaitu pembiayaan yang tidak
dibayar lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan, dan nasabah dengan Pembiayaan Macet
(50 nasabah) yaitu pembiayaan yang tidak dibayar lebih dari 6 bulan. Adapun tiga
kategori pembiayaan bermasalah ini terdapat pada nasabah yang melakukan
pembiayaan dengan akad Murabahah. Hasil wawancara dari 150 responden,
didapatkan nasabah dengan pembiayaan lancar sebanyak 138 orang, pembiayaan
kurang lancar 4 orang, pembiayaan yang diragukan 3 orang dan pembiayaan macet
sebanyak 5 orang.
Grafik 4.16 : Karakteristik Pengembalian Pembiayaan
Sumber: Hasil Output SPSS
108
C. Analisis Faktor
Tujuan analisis faktor pada 16 (enam belas) indikator X yang diteliti dalam bab
ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengembalian
pembiayaan mikro yang dilakukan oleh nasabah UMKM di BPRS Amanah Ummah
Leuwiliyang Bogor dengan menggunakan indikator yang memiliki korelasi dengan
faktor terkait dang mengeluarkan indikator yang tidak memiliki korelasi dengan
faktor terkait.
Adapun ke 16 (enam belas) indikator X yang akan dianalisis ialah sebagai
berikut:
X1 = Jenis Kelamin
X2 = Umur Nasabah (Tahun)
X3 = Pendidikan
X4 = Jumlah Tanggungan yang dimiliki dalam keluarga (Orang)
X5 = Lama Operasi Usaha (Tahun)
X6 = Jenis Usaha yang dijalankan
X7 = Jumlah Karyawan yang dimiliki (Orang)
X8 = Lokasi Usaha dari BPRS Amanah Ummah (Kilo Meter)
X9 = Keuntungan Usaha Per bulan (Rupiah)
X10 = Frekuensi Pembiayaan / Pengulangan transaksi pembiayaan (Kali)
X11 = Dana yang Dimiliki / Modal saat pengajuan pembiayaan (Rupiah)
X12 = Jumlah pembiayaan yang diajukan (Rupiah)
X13 = Nilai Jaminan yang digunakan (Rupiah)
X14 = Jenis Penggunaan Pembiayaan
X15 = Jangka Waktu Pembiayaan (Tahun)
X16 = Akad pembiayaan yang digunakan
109
1. Menghitung Korelasi Indikator
Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan analisis faktor adalah
menganalisa dan menghitung korelasi matrik antara indikator yang diobservasi untuk
mengetahui apakah indikator-indikator tersebut layak dianalisis dengan analisis
faktor. Nilai KMO MSA pada hasil pengolahan data yang didapat pada Tabel 4.5:
Tampilan 1a adalah sebesar 0,754 atau nilainya lebih dari 0,5, maka data yanga akan
dianalisis memenuhi syarat kecukupan untuk melanjutkan proses analisis faktor.
Selain itu, Barlett’s test menunjukkan nilai 669,954 dengan tingkat signifikan (sig. =
0,000). Sehingga dengan metode Barlett pun data penelitian ini juga sudah
memenuhi persyaratan analisis faktor.
Tabel 4.5 : Tampilan 1a
Sumber: Hasil Output SPSS
2. Ekstraksi Faktor
Setelah terpenuhinya syarat analisis faktor, langkah selanjutnya adalah
melihat indikator-indikator mana yang layak untuk analisis faktor. Prosedurnya jika
nilai MSA ≥ 0,5 maka indikator tersebut layak untuk digunakan dalam analisis faktor
dan sebaliknya jika nilai MSA < 0,5 maka indikator tersebut tidak layak utuk analisis
faktor. Anti-Image Matrice menyediakan informasi ini untuk menyeleksi indikator
mana yang layak. Informasi ini tersedia di dalam Anti Image Collection yang diberi
tanda “a” yang membentuk garis diagonal. Dari Tabel 4.6: Tampilan 1b ada
indikator yang tidak memenuhi syarat yaitu X3 (Pendidikan) dengan MSA = 0,495,
maka indikator ini harus dikeluarkan dari analisis faktor karena memiliki indikator
yang nilai MSAnya sangat kecil yaitu < 0,5.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,754
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 669,954
Df 120
Sig. ,000
110
Tabel 4.6 : Tampilan 1b
Anti-image Matrices
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16
Anti-
image
Covaria
nce
X1 ,700 ,016 ,026 ,103 -,045 ,001 ,009 -,019 ,079 -,102 -,049 ,060 -,008 ,031 -,020 -,094
X2 ,016 ,770 ,027 -,129 -,184 -,107 -,037 ,003 ,042 -,061 -,033 ,046 -,081 -,091 -,021 ,001
X3 ,026 ,027 ,844 ,050 ,118 -,116 -,023 -,120 ,006 -,083 -,053 -,015 ,025 -,076 -,164 -,054
X4 ,103 -,129 ,050 ,878 ,026 -,093 -,075 -,045 ,066 -,080 ,047 -,029 ,032 ,076 ,075 ,025
X5 -,045 -,184 ,118 ,026 ,712 ,010 ,059 ,078 -,146 -,184 -,098 ,042 -,011 ,014 -,022 ,035
X6 ,001 -,107 -,116 -,093 ,010 ,868 ,052 -,071 -,035 -,015 -,017 -,045 ,021 ,067 -,103 ,007
X7 ,009 -,037 -,023 -,075 ,059 ,052 ,521 ,079 -,231 -,023 -,059 -,048 -,044 -,055 ,054 -,061
X8 -,019 ,003 -,120 -,045 ,078 -,071 ,079 ,891 -,056 -,031 ,066 ,027 -,061 ,055 ,107 -,072
X9 ,079 ,042 ,006 ,066 -,146 -,035 -,231 -,056 ,499 ,005 -,105 -,061 ,006 ,008 ,006 -,008
X10 -,102 -,061 -,083 -,080 -,184 -,015 -,023 -,031 ,005 ,752 -,061 -,034 ,033 ,081 ,161 -,002
X11 -,049 -,033 -,053 ,047 -,098 -,017 -,059 ,066 -,105 -,061 ,786 ,011 -,043 ,050 ,112 -,043
X12 ,060 ,046 -,015 -,029 ,042 -,045 -,048 ,027 -,061 -,034 ,011 ,239 -,137 ,028 -,089 ,029
X13 -,008 -,081 ,025 ,032 -,011 ,021 -,044 -,061 ,006 ,033 -,043 -,137 ,222 ,019 -,027 ,132
X14 ,031 -,091 -,076 ,076 ,014 ,067 -,055 ,055 ,008 ,081 ,050 ,028 ,019 ,877 -,030 ,119
X15 -,020 -,021 -,164 ,075 -,022 -,103 ,054 ,107 ,006 ,161 ,112 -,089 -,027 -,030 ,624 -,007
X16 -,094 ,001 -,054 ,025 ,035 ,007 -,061 -,072 -,008 -,002 -,043 ,029 ,132 ,119 -,007 ,424
Anti-
image
Correlat
ion
X1 ,881a ,022 ,034 ,131 -,064 ,001 ,015 -,024 ,134 -,140 -,066 ,147 -,019 ,040 -,030 -,173
X2 ,022 ,697a ,033 -,157 -,249 -,131 -,059 ,004 ,068 -,080 -,042 ,106 -,197 -,111 -,030 ,002
X3 ,034 ,033 ,495a ,058 ,153 -,135 -,034 -,138 ,009 -,104 -,065 -,034 ,057 -,089 -,226 -,091
X4 ,131 -,157 ,058 ,502a ,033 -,107 -,111 -,051 ,100 -,099 ,056 -,063 ,073 ,087 ,102 ,041
X5 -,064 -,249 ,153 ,033 ,602a ,012 ,097 ,098 -,244 -,251 -,132 ,101 -,027 ,018 -,033 ,064
X6 ,001 -,131 -,135 -,107 ,012 ,686a ,077 -,081 -,053 -,018 -,020 -,098 ,047 ,076 -,140 ,011
X7 ,015 -,059 -,034 -,111 ,097 ,077 ,773a ,116 -,453 -,037 -,092 -,137 -,130 -,082 ,095 -,129
X8 -,024 ,004 -,138 -,051 ,098 -,081 ,116 ,508a -,084 -,037 ,079 ,058 -,137 ,063 ,143 -,118
X9 ,134 ,068 ,009 ,100 -,244 -,053 -,453 -,084 ,764a ,009 -,168 -,176 ,017 ,012 ,011 -,017
X10 -,140 -,080 -,104 -,099 -,251 -,018 -,037 -,037 ,009 ,668a -,079 -,080 ,080 ,100 ,234 -,004
X11 -,066 -,042 -,065 ,056 -,132 -,020 -,092 ,079 -,168 -,079 ,742a ,026 -,103 ,060 ,159 -,074
X12 ,147 ,106 -,034 -,063 ,101 -,098 -,137 ,058 -,176 -,080 ,026 ,797a -,595 ,061 -,230 ,090
X13 -,019 -,197 ,057 ,073 -,027 ,047 -,130 -,137 ,017 ,080 -,103 -,595 ,764a ,043 -,072 ,432
X14 ,040 -,111 -,089 ,087 ,018 ,076 -,082 ,063 ,012 ,100 ,060 ,061 ,043 ,645a -,040 ,195
X15 -,030 -,030 -,226 ,102 -,033 -,140 ,095 ,143 ,011 ,234 ,159 -,230 -,072 -,040 ,759a -,013
X16 -,173 ,002 -,091 ,041 ,064 ,011 -,129 -,118 -,017 -,004 -,074 ,090 ,432 ,195 -,013 ,827a
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Sumber: Hasil Output SPSS
Setelah indikator X3 dikeluarkan, maka hasil KMO MSA dan Bartlett’s test
adalah sebagai berikut:
111
Tabel 4.7: Tampilan 2a
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,762
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 647,280
Df 105
Sig. ,000
Sumber: Hasil Output SPSS
Tabel 4.8: Tampilan 2b
Anti-image Matrices
X1 X2 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16
Anti-
image
Covaria
nce
X1 ,701 ,016 ,102 -,050 ,004 ,010 -,015 ,079 -,101 -,048 ,061 -,008 ,034 -,016 -,094
X2 ,016 ,771 -,131 -,193 -,105 -,037 ,007 ,042 -,059 -,031 ,046 -,083 -,089 -,017 ,003
X4 ,102 -,131 ,881 ,019 -,088 -,074 -,039 ,066 -,077 ,050 -,028 ,031 ,081 ,090 ,028
X5 -,050 -,193 ,019 ,729 ,027 ,064 ,099 -,150 -,178 -,094 ,045 -,015 ,026 ,001 ,044
X6 ,004 -,105 -,088 ,027 ,884 ,050 -,091 -,035 -,027 -,025 -,048 ,024 ,058 -,134 -,001
X7 ,010 -,037 -,074 ,064 ,050 ,522 ,077 -,231 -,026 -,061 -,049 -,044 -,058 ,052 -,063
X8 -,015 ,007 -,039 ,099 -,091 ,077 ,908 -,056 -,044 ,060 ,025 -,058 ,046 ,090 -,082
X9 ,079 ,042 ,066 -,150 -,035 -,231 -,056 ,499 ,006 -,105 -,061 ,005 ,008 ,008 -,008
X10 -,101 -,059 -,077 -,178 -,027 -,026 -,044 ,006 ,761 -,067 -,036 ,036 ,075 ,154 -,008
X11 -,048 -,031 ,050 -,094 -,025 -,061 ,060 -,105 -,067 ,789 ,010 -,042 ,045 ,107 -,047
X12 ,061 ,046 -,028 ,045 -,048 -,049 ,025 -,061 -,036 ,010 ,240 -,137 ,027 -,097 ,028
X13 -,008 -,083 ,031 -,015 ,024 -,044 -,058 ,005 ,036 -,042 -,137 ,223 ,021 -,023 ,136
X14 ,034 -,089 ,081 ,026 ,058 -,058 ,046 ,008 ,075 ,045 ,027 ,021 ,884 -,048 ,116
X15 -,016 -,017 ,090 ,001 -,134 ,052 ,090 ,008 ,154 ,107 -,097 -,023 -,048 ,658 -,018
X16 -,094 ,003 ,028 ,044 -,001 -,063 -,082 -,008 -,008 -,047 ,028 ,136 ,116 -,018 ,428
Anti-
image
Correlat
ion
X1 ,883a ,021 ,130 -,070 ,006 ,016 -,019 ,133 -,138 -,064 ,148 -,021 ,043 -,023 -,171
X2 ,021 ,692a -,159 -,257 -,127 -,058 ,009 ,068 -,077 -,040 ,107 -,199 -,108 -,023 ,005
X4 ,130 -,159 ,499a ,024 -,100 -,110 -,044 ,100 -,093 ,060 -,062 ,070 ,092 ,118 ,046
X5 -,070 -,257 ,024 ,593a ,034 ,103 ,121 -,248 -,239 -,123 ,108 -,036 ,032 ,001 ,079
X6 ,006 -,127 -,100 ,034 ,661a ,073 -,102 -,052 -,032 -,030 -,104 ,055 ,065 -,176 -,001
X7 ,016 -,058 -,110 ,103 ,073 ,774a ,112 -,453 -,041 -,095 -,138 -,128 -,085 ,089 -,133
X8 -,019 ,009 -,044 ,121 -,102 ,112 ,511a -,083 -,053 ,070 ,054 -,130 ,051 ,116 -,132
X9 ,133 ,068 ,100 -,248 -,052 -,453 -,083 ,763a ,010 -,168 -,176 ,016 ,012 ,013 -,017
X10 -,138 -,077 -,093 -,239 -,032 -,041 -,053 ,010 ,694a -,087 -,084 ,087 ,092 ,218 -,014
X11 -,064 -,040 ,060 -,123 -,030 -,095 ,070 -,168 -,087 ,756a ,024 -,100 ,054 ,149 -,081
X12 ,148 ,107 -,062 ,108 -,104 -,138 ,054 -,176 -,084 ,024 ,795a -,594 ,058 -,245 ,087
X13 -,021 -,199 ,070 -,036 ,055 -,128 -,130 ,016 ,087 -,100 -,594 ,763a ,048 -,061 ,440
X14 ,043 -,108 ,092 ,032 ,065 -,085 ,051 ,012 ,092 ,054 ,058 ,048 ,667a -,062 ,189
X15 -,023 -,023 ,118 ,001 -,176 ,089 ,116 ,013 ,218 ,149 -,245 -,061 -,062 ,785a -,034
112
X16 -,171 ,005 ,046 ,079 -,001 -,133 -,132 -,017 -,014 -,081 ,087 ,440 ,189 -,034 ,824a
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Sumber: Hasil Output SPSS
Setelah indikator X4 (Jumlah Tanggungan yang Dimiliki dalam Keluarga)
dikeluarkan, maka hasil KMO MSA dan Bartlett’s sebagai berikut:
Tabel 4.9: Tampilan 3a
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,769
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 630,666
Df 91
Sig. ,000
Sumber: Hasil Output SPSS
Tabel 4.10: Tampilan 3b
Anti-image Matrices
X1 X2 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16
Anti-image
Covariance
X1 ,713 ,032 -,053 ,015 ,019 -,011 ,073 -,094 -,055 ,065 -,012 ,025 -,027 -,099
X2 ,032 ,791 -,195 -,123 -,050 ,001 ,054 -,073 -,024 ,043 -,080 -,080 -,004 ,007
X5 -,053 -,195 ,729 ,029 ,066 ,100 -,153 -,178 -,095 ,046 -,015 ,024 -,001 ,043
X6 ,015 -,123 ,029 ,893 ,043 -,096 -,029 -,035 -,020 -,051 ,028 ,067 -,128 ,002
X7 ,019 -,050 ,066 ,043 ,528 ,075 -,231 -,033 -,058 -,052 -,042 -,052 ,062 -,061
X8 -,011 ,001 ,100 -,096 ,075 ,910 -,054 -,048 ,062 ,024 -,058 ,050 ,095 -,081
X9 ,073 ,054 -,153 -,029 -,231 -,054 ,504 ,012 -,111 -,060 ,003 ,002 ,001 -,010
X10 -,094 -,073 -,178 -,035 -,033 -,048 ,012 ,767 -,064 -,039 ,039 ,084 ,165 -,005
X11 -,055 -,024 -,095 -,020 -,058 ,062 -,111 -,064 ,792 ,012 -,044 ,041 ,104 -,049
X12 ,065 ,043 ,046 -,051 -,052 ,024 -,060 -,039 ,012 ,240 -,137 ,030 -,096 ,029
X13 -,012 -,080 -,015 ,028 -,042 -,058 ,003 ,039 -,044 -,137 ,224 ,019 -,027 ,136
X14 ,025 -,080 ,024 ,067 -,052 ,050 ,002 ,084 ,041 ,030 ,019 ,892 -,057 ,115
X15 -,027 -,004 -,001 -,128 ,062 ,095 ,001 ,165 ,104 -,096 -,027 -,057 ,667 -,021
X16 -,099 ,007 ,043 ,002 -,061 -,081 -,010 -,005 -,049 ,029 ,136 ,115 -,021 ,429
Anti-image
Correlation
X1 ,892a ,043 -,074 ,019 ,031 -,014 ,122 -,127 -,073 ,158 -,030 ,031 -,039 -,179
X2 ,043 ,698a -,257 -,146 -,077 ,002 ,086 -,093 -,031 ,099 -,191 -,095 -,005 ,013
X5 -,074 -,257 ,590a ,036 ,106 ,122 -,252 -,238 -,125 ,110 -,038 ,030 -,001 ,078
X6 ,019 -,146 ,036 ,655a ,063 -,107 -,043 -,042 -,024 -,111 ,063 ,075 -,166 ,003
X7 ,031 -,077 ,106 ,063 ,780a ,108 -,447 -,052 -,089 -,146 -,122 -,076 ,104 -,129
X8 -,014 ,002 ,122 -,107 ,108 ,507a -,079 -,057 ,073 ,051 -,127 ,055 ,122 -,130
X9 ,122 ,086 -,252 -,043 -,447 -,079 ,770a ,019 -,175 -,171 ,009 ,003 ,002 -,021
X10 -,127 -,093 -,238 -,042 -,052 -,057 ,019 ,682a -,082 -,090 ,094 ,101 ,231 -,009
113
X11 -,073 -,031 -,125 -,024 -,089 ,073 -,175 -,082 ,761a ,028 -,104 ,049 ,143 -,084
X12 ,158 ,099 ,110 -,111 -,146 ,051 -,171 -,090 ,028 ,795a -,592 ,064 -,239 ,090
X13 -,030 -,191 -,038 ,063 -,122 -,127 ,009 ,094 -,104 -,592 ,766a ,042 -,070 ,438
X14 ,031 -,095 ,030 ,075 -,076 ,055 ,003 ,101 ,049 ,064 ,042 ,684a -,074 ,185
X15 -,039 -,005 -,001 -,166 ,104 ,122 ,002 ,231 ,143 -,239 -,070 -,074 ,790a -,040
X16 -,179 ,013 ,078 ,003 -,129 -,130 -,021 -,009 -,084 ,090 ,438 ,185 -,040 ,825a
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Sumber: Hasil Output SPSS
Pada tabe 4.9: tampilan 3a, nilai KMO MSA sebesar 0,769 dan nilai Bartlett’s
test sebesar 630,666 (sig. = 0,000) yang berarti signifikan. Proses analisis faktor bisa
dilanjutkan dengan mengeluarkan indikator X4 (Jumlah Tanggungan yang Dimiliki
dalam Keluarga), sebagai indikator yang tidak layak dimasukkan untuk analisis
faktor. Dari informasi anti-image correlation tabel 4.10: tampilan 3b, semua indikator
mempinyai nilai MSA diatas 0,5 sehingga tidak ada lagi indikator yang perlu
dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur analisis faktor bisa dimulai setelah
mengeluarkan indikator X4 (Jumlah Tanggungan yang Dimiliki dalam Keluarga).
Adapun hasil analisis faktor dengan 14 indikator dapat dilakukan sebagai
berikut:
Tabel 4.11: Tampilan 4a
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,769
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 630,666
Df 91
Sig. ,000
Sumber: Hasil Output SPSS
Tabel 4.12: Tampilan 4b
Anti-image Matrices
X1 X2 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16
Anti-image
Covariance
X1 ,713 ,032 -,053 ,015 ,019 -,011 ,073 -,094 -,055 ,065 -,012 ,025 -,027 -,099
X2 ,032 ,791 -,195 -,123 -,050 ,001 ,054 -,073 -,024 ,043 -,080 -,080 -,004 ,007
X5 -,053 -,195 ,729 ,029 ,066 ,100 -,153 -,178 -,095 ,046 -,015 ,024 -,001 ,043
X6 ,015 -,123 ,029 ,893 ,043 -,096 -,029 -,035 -,020 -,051 ,028 ,067 -,128 ,002
114
X7 ,019 -,050 ,066 ,043 ,528 ,075 -,231 -,033 -,058 -,052 -,042 -,052 ,062 -,061
X8 -,011 ,001 ,100 -,096 ,075 ,910 -,054 -,048 ,062 ,024 -,058 ,050 ,095 -,081
X9 ,073 ,054 -,153 -,029 -,231 -,054 ,504 ,012 -,111 -,060 ,003 ,002 ,001 -,010
X10 -,094 -,073 -,178 -,035 -,033 -,048 ,012 ,767 -,064 -,039 ,039 ,084 ,165 -,005
X11 -,055 -,024 -,095 -,020 -,058 ,062 -,111 -,064 ,792 ,012 -,044 ,041 ,104 -,049
X12 ,065 ,043 ,046 -,051 -,052 ,024 -,060 -,039 ,012 ,240 -,137 ,030 -,096 ,029
X13 -,012 -,080 -,015 ,028 -,042 -,058 ,003 ,039 -,044 -,137 ,224 ,019 -,027 ,136
X14 ,025 -,080 ,024 ,067 -,052 ,050 ,002 ,084 ,041 ,030 ,019 ,892 -,057 ,115
X15 -,027 -,004 -,001 -,128 ,062 ,095 ,001 ,165 ,104 -,096 -,027 -,057 ,667 -,021
X16 -,099 ,007 ,043 ,002 -,061 -,081 -,010 -,005 -,049 ,029 ,136 ,115 -,021 ,429
Anti-image
Correlation
X1 ,892a ,043 -,074 ,019 ,031 -,014 ,122 -,127 -,073 ,158 -,030 ,031 -,039 -,179
X2 ,043 ,698a -,257 -,146 -,077 ,002 ,086 -,093 -,031 ,099 -,191 -,095 -,005 ,013
X5 -,074 -,257 ,590a ,036 ,106 ,122 -,252 -,238 -,125 ,110 -,038 ,030 -,001 ,078
X6 ,019 -,146 ,036 ,655a ,063 -,107 -,043 -,042 -,024 -,111 ,063 ,075 -,166 ,003
X7 ,031 -,077 ,106 ,063 ,780a ,108 -,447 -,052 -,089 -,146 -,122 -,076 ,104 -,129
X8 -,014 ,002 ,122 -,107 ,108 ,507a -,079 -,057 ,073 ,051 -,127 ,055 ,122 -,130
X9 ,122 ,086 -,252 -,043 -,447 -,079 ,770a ,019 -,175 -,171 ,009 ,003 ,002 -,021
X10 -,127 -,093 -,238 -,042 -,052 -,057 ,019 ,682a -,082 -,090 ,094 ,101 ,231 -,009
X11 -,073 -,031 -,125 -,024 -,089 ,073 -,175 -,082 ,761a ,028 -,104 ,049 ,143 -,084
X12 ,158 ,099 ,110 -,111 -,146 ,051 -,171 -,090 ,028 ,795a -,592 ,064 -,239 ,090
X13 -,030 -,191 -,038 ,063 -,122 -,127 ,009 ,094 -,104 -,592 ,766a ,042 -,070 ,438
X14 ,031 -,095 ,030 ,075 -,076 ,055 ,003 ,101 ,049 ,064 ,042 ,684a -,074 ,185
X15 -,039 -,005 -,001 -,166 ,104 ,122 ,002 ,231 ,143 -,239 -,070 -,074 ,790a -,040
X16 -,179 ,013 ,078 ,003 -,129 -,130 -,021 -,009 -,084 ,090 ,438 ,185 -,040 ,825a
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Sumber: Hasil Output SPSS
Hasil data pada Tabel 4.11: Tampilan 4a dan Tabel 4.12: Tampilan 4b
tentang KMO dan Bartlett’s dan anti-image matrices sama dengan hasil data Tabel
4.9 dan Tabel 4.10.
Pada tampilan Communalities (tabel 4.13: tampilan 4c) pada kolom exraction
menunjukkan seberapa besar faktor yang terbentuk dapat menjelaskan varian suatu
indikator. Pada indikator X1 (Jenis Kelamin) besarnya extraction adalah 0,416.
Artinya sebesar 14,6% varian indikator X1 (Jenis Kelamin) dapat dijelaskan oleh
faktor yang terbentuk. Kemudian indikator X2 (Umur Nasabah) dapat dijelaskan oleh
faktor yang terbentuk sebesar 61,4%, X5 (Lama Usaha berjalan) sebesar 0,619, X6
(Jenis Usaha) sebesar 0,599, X7 (Jumlah Karyawan) sebesar 0,664, X8 (Lokasi Usaha
115
dari BPRS Amanah Ummah) sebesar 0,459, X9 (Keuntungan Usaha Per bulan)
sebesar 0,686, X10 (Frekuensi Pembiayaan) sebesar 0,511, X11 (Dana/ Modal Usaha)
sebesar 0,485, X12 (Jumlah pembiayaan) sebesar 0,807, X13 (Nilai Jaminan) sebesar
0784, X14 (Penggunaan Pembiayaan) sebesar 0,441, X15 (Jangka Waktu Pembiayaan)
sebesar 0,508, dan X16 (Akad pembiayaan) sebesar 0,637.
Tabel 4.13: Tampilan 4cCommunalities
Initial ExtractionX1 1,000 ,416X2 1,000 ,614X5 1,000 ,619X6 1,000 ,599X7 1,000 ,664X8 1,000 ,459X9 1,000 ,686X10 1,000 ,511X11 1,000 ,485X12 1,000 ,807X13 1,000 ,784X14 1,000 ,441X15 1,000 ,508X16 1,000 ,637
Extraction Method: PrincipalComponent Analysis.
Sumber: Hasil Output SPSS
Tampilan data pada tabel 4.14 mengenai Total Variance Explained
menjelaskan tentang besarnya varian yang dapat dijelaskan oleh faktor yang
terbentuk. Bila total initial eigenvalues ≥ 1, maka faktor tersebut dapat menjelaskan
indikator dengan baik sehingga perlu disertakan dalam menentukan indikator.
Sebaliknya bila initial eigenvalues < 1, faktor tersebut tidak dapat menjelaskan
116
indikator dengan baik sehingga tidak diikutkan dalam pembentukan indikator.
Berdasarkan nilai initial eigenvalues ≥ 1 maka dapat dibentuk 4 (empat) faktor. Pada
kolom extraction sums of squares loadings kita bisa mengetahui seberapa besar
faktor yang terbentuk tersebut menjelaskan varian indikator yang ada. Jika 14 (empat
belas) indikator tersebut dijadikan satu faktor maka faktor tersebut mampu
menjelaskan varian indikator sebesar 27,489%. Jika dari 14 indikator tersebut
dijadikan 4 (empat) faktor maka keempat faktor tersebut mampu menjelaskan
58,787% dari total varian dimana 27,489% dapat dijelaskan dari faktor yang pertama,
14,304% dari faktor kedua, 8,602% dari faktor ketiga, dan 8,392% dari faktor
keempat. Angka ini cukup besar karena mampu menjelaskan lebih dari 50% varian
dari 14 indikator yang ada.
Tabel 4.14: Tampilan 4d
Total Variance Explained
ComponentInitial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %1 3,849 27,489 27,489 3,849 27,489 27,4892 2,003 14,304 41,793 2,003 14,304 41,7933 1,204 8,602 50,395 1,204 8,602 50,3954 1,175 8,392 58,787 1,175 8,392 58,7875 ,932 6,656 65,4436 ,840 5,996 71,4407 ,721 5,148 76,5888 ,693 4,948 81,5369 ,672 4,799 86,33510 ,644 4,601 90,93711 ,517 3,695 94,63112 ,334 2,382 97,01413 ,279 1,993 99,00714 ,139 ,993 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.Sumber: Hasil Output SPSS
Tampilan scree plot yang muncul dari SPSS merupakan visualisasi dari hasil
initial eigenvalue data. Tampilan ini juga bisa digunakan untuk menentukan jumlah
117
faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat sejumlah garis yang mempunyai
kemiringan atau slope yang sama dan memiliki nilai eigenvalue ≥ 1. Pada scree plot
terdapat 13 garis yang menghubungkan 14 titik. Dua garis pertama mempunyai
kemiringan yang hampir sama sehingga dapat dikatakan bahwa ada 2 faktor yang
terbentuk. Selain itu ada dua garis lagi yang mengenai titik dengan nilai eigenvalue ≥
1, maka dalam penelitian ini dapat ditambahkab 2 faktor sehingga dapat diambil 4
faktor yang terbentuk.
Grafik 4.15 : Tampilan 4e
Sumber: Hasil Output SPSS
Pada tampilan component matrix menyediakan informasi indikator mana yang
masuk pada faktor pertama, kedua, ketiga, atau faktor keempat. Pada analisis total
variance explained telah diketahui bahwa ada empat faktor yang terbentuk dari 14
indikator yang ada sehingga pada component matrix terdapat empat komponen.
Angka yang ada berupa besarnya factor loading yang menunjukkan korelasi antara
suatu indikator dengan faktor yang terbentuk. Misalnya pada indikator X1 (Jenis
118
Kelamin), korelasi indikator X1 (Jenis Kelamin) dengan faktor pertama adalah -0,594
(korelasi kuat karena diatas 0,5), korelasi dengan faktor kedua sebesar 0,218 (korelasi
lemah karena dibawah 0,5), korelasi dengan faktor ketiga sebesar -0,026 (korelasi
lemah karena dibawah 0,5), dan korelasi dengan faktor keempat sebesar 0,122
(korelasi lemah karena dibawah 0,5).
Tabel 4.16: Tampilan 4fComponent Matrixa
Component
1 2 3 4
X1 -,594 ,218 -,026 ,122
X2 ,341 ,332 -,185 ,595
X5 ,140 ,645 -,279 ,326
X6 ,235 -,034 ,518 ,524
X7 ,630 ,322 ,052 -,401
X8 -,178 ,016 ,651 ,060
X9 ,640 ,392 ,133 -,325
X10 -,170 ,669 ,066 ,175
X11 ,192 ,637 ,013 -,205
X12 ,881 -,086 ,152 -,041
X13 ,881 -,044 ,064 ,046
X14 ,222 -,254 -,568 ,065
X15 ,487 -,464 ,048 ,231
X16 -,750 ,171 ,154 -,145
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 4 components extracted.
Sumber: Hasil Output SPSS
Pada indikator X1 (Jenis Kelamin) angka factor loading terbesar ada pada
component nomer 1, maka indikator X1 bisa langsung dimasukkan sebagai komponen
faktor 1. Namun, dari nilai korelasi pada tabel component matrix masih terdapat
faktor loading yang nilainya hampir sama antara faktor pertama dan faktor kedua
sehingga akan sulit untuk menentukan indikator tersebut masuk ke dalam faktor
pertama atau faktor kedua. Selain itu nilai korelasi terhadap kedua komponen faktor
119
sangat lemah yaitu di bawah 0,5. Hal ini terlihat pada indikator X15 (Jangka Waktu
Pembiayaan), dimana nilai korelasinya dengan faktor pertama adalah sebesar 0,487,
sedangkan korelasi dengan faktor kedua sebesar -0,464, korelasi dengan faktor ketiga
sebesar -0,048, dan korelasinya dengan faktor keempat sebesar 0,231. Nilai korelasi
indikator X15 (Jangka Waktu Pembiayaan) dengan faktor pertama dan kedua sangat
mirip tetapi masih dibawah 0,5 atau dengan kata lain korelasinya dengan kedua faktor
masih lemah.
3. Rotasi Faktor
Untuk mengatasi masalah ini maka digunakan metode rotasi. Hasil metode
rotasi dengan metode verimax dan quartimax dapat dilihat pada Tabel: Tampilan 5.
Tabel 4.17: Tampilan 5aRotated Component Matrixa
Component
1 2 3 4
X1 -,590 -,196 ,143 ,090
X2 ,271 -,035 ,733 -,047
X5 -,099 ,238 ,731 -,134
X6 ,384 -,197 ,275 ,581
X7 ,347 ,735 ,003 -,060
X8 -,085 -,037 -,119 ,660
X9 ,351 ,744 ,086 ,041
X10 -,380 ,250 ,514 ,201
X11 -,131 ,620 ,287 ,028
X12 ,820 ,366 ,015 ,035
X13 ,812 ,329 ,124 -,025
X14 ,255 -,165 ,044 -,589
X15 ,672 -,227 -,069 -,013
X16 -,747 -,107 -,143 ,217
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 9 iterations.
Sumber: Hasil Output SPSS
120
Karena beberapa hasil estimasi sama seperti Tabel: Tampilan 4, di sini hanya
ditampilkan hasil yang tidak tersedia di dalam Tabel: Tampilan 4 seperti rotated
components matrix dan component transformation matrix. Setelah dilakukan rotasi
terlihat jelas indikator mana yang masuk faktor 1, faktor 2, faktor 3, atau faktor 4
(lihat tabel 4.16: tampilan 5a). Ini terdapat karena ada perbedaan korelasi yang jelas
antara indikator dengan faktor dimana setelah dilakukan rotasi hasil nilai factor
loading yang kecil semakin diperkecil dan nilai factor loading yang besar semakin
diperbesar.
Perubahan nilai tersebut terlihat jelas pada indikator X15 (Jangka Waktu
Pembiayaan), dimana nilai korelasinya dengan faktor pertama sebelum dirotasi
adalah sebesar 0,487 (korelasi lemah), setelah dirotasi nilai korelasi diperkuat
menjadi 0,672 (korelasi kuat), sedangkan korelasi dengan faktor kedua sebelum
dirotasi sebesar -0,464 (korelasi lemah), setelah dirotasi nilainya melemah menjadi -
0,227 (korelasi lemah). Kemudian korelasi X15 dengan faktor ketiga sebelum dirotasi
sebesar -0,048 (korelasi lemah) menjadi -0,069, dan korelasi X15 dengan faktor
keempat sebelum dirotasi sebesar 0,231(korelasi lemah) menjadi -0,013(korelasi
lemah). Dari hasil rotasi ini dapat terlihat dengan jelas bahwa indikator X15 (Jangka
Waktu Pembiayaan) merupakan indikator dari komponen faktor pertama dengan
korelasi yang kuat sebesar 0,672.
Hasil Faktor dari masing-masing indikator dari metode rotasi varimax adalah
sebagai berikut:
Indikator X1 (JENIS KELAMIN); masuk pada komponen faktor 1, karena factor
loading indikator ini dengan faktor 1 adalah yang paling besar (-0,590).
Indikator X2 (UMUR NASABAH); masuk pada komponen faktor 3, karena
factor loading indikator ini dengan faktor 3 adalah yang paling besar (0,733).
Indikator X5 (LAMA OPERASI USAHA); masuk pada komponen faktor 3,
karena factor loading nya dengan faktor 3 adalah yang paling besar (0,731).
121
Indikator X6 (JENIS USAHA); masuk pada komponen faktor 4, karena factor
loading indikator ini dengan faktor 4 adalah yang paling besar (0,581).
Indikator X7 (JUMLAH KARYAWAN); masuk pada komponen faktor 2, karena
factor loading indikator ini dengan faktor 2 adalah yang paling besar (0,735).
Indikator X8 (LOKASI USAHA DARI BPRS); masuk pada komponen faktor 4,
karena factor loading nya dengan faktor 4 adalah yang paling besar (0,660).
Indikator X9 (KEUNTUNGAN USAHA PER BULAN); masuk pada komponen
faktor 2, karena factor loading indikator ini dengan faktor 2 adalah yang paling
besar (0,744).
Indikator X10 (FREKUENSI PEMBIAYAAN); masuk pada komponen faktor 3,
karena factor loading nya dengan faktor 3 adalah yang paling besar (0,514).
Indikator X11 (DANA/ MODAL USAHA); masuk pada komponen faktor 2,
karena factor loading nya dengan faktor 2 adalah yang paling besar (0,620).
Indikator X12 (JUMLAH PEMBIAYAAN); masuk pada komponen faktor 1,
karena factor loading nya dengan faktor 1 adalah yang paling besar (0,820).
Indikator X13 (NILAI JAMINAN); masuk pada komponen faktor 1, karena factor
loading indikator ini dengan faktor 1 adalah yang paling besar (0,812).
Indikator X14 (PENGGUNAAN PEMBIAYAAN); masuk pada komponen faktor
4, karena factor loading nya dengan faktor 4 adalah yang paling besar (-0,589).
Indikator X15 (JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN); masuk pada komponen
faktor 1, karena factor loading indikator ini dengan faktor 1 adalah yang paling
besar (0,672).
Indikator X16 (AKAD PEMBIAYAAN); masuk pada komponen faktor 1, karena
factor loading indikator ini dengan faktor 1 adalah yang paling besar (-0,747).
Dengan demikian berdasarkan metode varimax, indikator X1 (Jenis Kelamin),
X12 (Jumlah pembiayaan), X13 (Nilai Jaminan), X15 (Jangka Waktu Pembiayaan) dan
X16 (Akad pembiayaan) masuk dalam faktor pertama. Sedangkan indikator X7
122
(Jumlah Karyawan), X9 (Keuntungan Usaha Per bulan), dan X11 (Dana/ Modal
Usaha) masuk kedalam faktor kedua. X2 (Umur Nasabah), X5 (Lama Usaha berjalan),
dan X10 (Frekuensi Pembiayaan) masuk kedalam faktor ketiga dan X6 (Jenis Usaha),
X8 (Lokasi Usaha dari BPRS Amanah Ummah), dan X14 (Penggunaan Pembiayaan)
masuk dalam faktor keempat.
Tabel 4.18: Tampilan 5bRotated Component Matrixa
Component
1 2 3 4
X1 -,618 -,099 ,138 ,066
X2 ,253 -,033 ,740 -,031
X5 -,069 ,289 ,716 -,137
X6 ,322 -,226 ,290 ,601
X7 ,453 ,675 -,028 -,052
X8 -,116 -,021 -,123 ,656
X9 ,453 ,690 ,054 ,050
X10 -,356 ,334 ,489 ,184
X11 -,045 ,648 ,250 ,018
X12 ,862 ,244 ,016 ,068
X13 ,850 ,214 ,127 ,008
X14 ,252 -,206 ,063 -,575
X15 ,633 -,325 -,040 ,018
X16 -,761 -,003 -,157 ,184
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.
Sumber: Hasil Output SPSS
Pada metode rotasi quartimax dalam tabel 4.17: tampilan 5b menghasilkan
kesimpulan yang sama dengan metode rotasi varimax, dimana faktor pertama
berisikan indikator X1, X12, X13, X15 dan X16, faktor kedua berisi indikator X7, X9,
dan X11, faktor ketiga berisi indikator X2, X5, dan X10, dan faktor keempat berisi
indikator X6, X8, dan X14.
123
Dari hasil rotasi baik dengan metode varimax dan quartimax ini dapat
disimpulkan bahwa dari 14indikator dapat direduksi menjadi empat faktor yaitu:
1. Faktor Pertama meliputi:
X1 (Jenis Kelamin);
X12 (Jumlah pembiayaan);
X13 (Nilai Jaminan);
X15 (Jangka Waktu Pembiayaan); dan
X16 (Akad pembiayaan).
2. Faktor Kedua meliputi:
X7 (Jumlah Karyawan);
X9 (Keuntungan Usaha Per bulan); dan
X11 (Dana / Modal Usaha) .
3. Faktor Ketiga meliputi:
X2 (Umur Nasabah);
X5 (Lama Usaha berjalan); dan
X10 (Frekuensi Pembiayaan).
4. Faktor Keempat meliputi:
X6 (Jenis Usaha);
X14 (Penggunaan Pembiayaan);dan
X8 (Lokasi Usaha dari BPRS Amanah Ummah)
Setelah kita mereduksi 14 indikator menjadi empat faktor, langkah
selanjutnya adalah memberi nama atau identitas atau label masing-masing faktor
sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator yang membentuk faktor. Faktor
pertama terdiri dari indikator X1, X12, X13, X15 dan X16 yaitu Jenis Kelamin, Jumlah
pembiayaan yang diajukan, Nilai Jaminan, Jangka Waktu Pembiayaan, dan Akad
pembiayaan. Dari indikator yang ada pada Faktor Pertama ini maka faktor ini diberi
nama dengan Faktor Gender dan Ketentuan Umum Pembiayaan.
124
Dari buku “Pengantar Perbankan” yang ditulis oleh Syamsu (2013: 158-159),
untuk menambah modal kerja salah satunya dapat dilkakukan dengan mengajukan
Kredit Modal Kerja (KMK). Dalam pengertiannya KMK merupakan kredit yang
digunakan untuk menambah modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha yaitu
meliputi jangka waktu dari pengeluaran uang tunai sampai dengan uang tunai itu
dapat diterima kembali. Adapun beberapa ketentuan umum yang digunakan dalam
KMK diantaranya ialah Jangka waktu KMK, Bunga (dalam perbankan syariah dapat
dilihat melalui akadnya), pelunasan kredit dan Jaminan. Dari teori ini maka faktor 1
dapat disebut sebagai Faktor Ketentuan Umum Pembiayaan.
Faktor kedua terdiri dari indikator X7, X9, dan X11, yaitu Jumlah Karyawan,
Keuntungan Usaha Per bulan, dan Modal Usaha. Ketiga indikator ini mewakili Faktor
kedua yang diberi nama Faktor Operasional Usaha.
Faktor ketiga berisi indikator X2, X5, dan X10, yaitu Umur Nasabah, Lama
Usaha berjalan, dan Frekuensi Pembiayaan atau Pengulangan Pengulangan
Pembiayaan. Tiga indikator tersebut mewakili faktor dengan nama Faktor
Pengalaman.
Faktor terakhir yaitu faktor keempat terdiri dari indikator/ indikator X6, X8,
dan X14 yaitu Jenis Usaha, Lokasi Usaha dari BPRS Amanah Ummah, dan
Penggunaan Pembiayaan. Dari tiga indikator tersebut faktor ini diberi nama dengan
Faktor Spesifikasi Usaha dan Pembiayaan
Tabel 4.19: Tampilan 5c
Component Transformation Matrix
Component 1 2 3 4
1 ,883 ,431 ,152 -,104
2 -,407 ,638 ,642 ,124
3 ,102 ,103 -,223 ,964
4 ,209 -,629 ,718 ,211
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Sumber: Hasil Output SPSS
125
Untuk melihat nilai korelasi antar faktor dapat diketahui melalui data
component trasfromation matrix. Pada Tabel 4.18 korelasi antar faktor yang
dihasilkan dari metode rotasi varimax adalah:
1. Faktor 1 (Gender dan Ketentuan Umum Pembiayaan) mempunyai korelasi yang
kuat dengan faktornya sendiri yaitu dengan nilai korelasi sebesar 0,883 (>0,5).
Korelasinya dengan faktor 2 (Operasionah Usaha) lemah dengan nilai
0,431(<0,5), korelasinya dengan faktor 3 (Pengalaman) sangat lemah dengan
nilai 0,152, dan korelasi faktor 1 dengan faktor 4 (Spesifikasi Usaha dan
Pembiayaan) juga sangat lemah dengan nilai -0,104. Jadi Faktor Gender dan
Pembiayaan hanya memiliki korelasi yang kuat dengan faktornya sendiri yaitu
pada indikator/ indikator X1, X12, X13, X15 dan X16 (Jenis Kelamin, Jumlah
pembiayaan yang diajukan, Nilai Jaminan, Jangka Waktu Pembiayaan, dan Akad
pembiayaan).
2. Faktor 2 (Operasional Usaha) memiliki korelasi yang kuat dengan faktornya
sendiri dan Faktor 3 (Pengalaman), yaitu dengan nilai korelasi masing-masing
0,638 dan 0,642. Korelasi Faktor 2 dengan dua faktor lainnya termasuk dalam
korelasi lemah yaitu dengan nilai masing-masing faktor 1 (Gender dan
Pembiayaan) -0,407 dan faktor 4 (Spesifikasi Usaha dan Pembiayaan) 0,124.
3. Korelasi Faktor 3 (Pengalaman) dengan faktornya sendiri sangat lemah yaitu -
0,223, begitu pula dengan dua faktor lain yaitu dengan faktor 1 (0,102) dan
faktor 2 (0,103), korelasi terhadap keduanya sangat lemah. Namun Faktor 3
(Pengalaman) memiliki korelasi yang sangat kuat dengan Faktor 4 (Spesifikasi
Usaha dan Pembiayaan) yaitu dengan besaran korelasi 0,964.
4. Seperti Faktor 3, Faktor 4 (Spesifikasi Usaha dan Pembiayaan) memiliki korelasi
yang lemah dengan indikatornya sendiri yaitu dengan nilai 0,211, selain itu
Faktor 4 juga memiliki korelasi yang kecil dengan Faktor 1 (Gender dan
Pembiayaan) dengan nilai korelasi 0,209. Faktor 4 memiliki korelasi yang kuat
dengan dua faktor lainnya yaitu dengan Faktor 2 atau Faktor Operasional Usaha
(-0,629), dan Faktor 3 atau Faktor Pengalaman (0,718).
126
Pada tabel 4.19: tampilan 5d korelasi antar faktor yang dihasilkan dari metode
rotasi quertimax memilki korelasi yang sama dengan metode korelasi varimax,
namun dengan nilai korelasi yang sedikit berbeda yaitu:
1. Faktor 1 berkorelasi kuat dengan faktornya sendiri (0,938) dan berkorelasi lemah
dengan 3 faktor lainnya, yaitu Faktor 2 (0,305), Faktor 3 (0,151) dan Faktor 4 (-
0,068).
2. Faktor 2 berkorelasi kuat dengan faktornya sendiri (0,727) dan Faktor 3 (0,596).
Sedangkan korelasinya dengan Faktor 1 (-0,325) dan Faktor 4 (0,103) memiliki
korelasi yang lemah.
3. Faktor 3 berkorelasi lemah dengan faktornya sendiri (-0,232) dan dua faktor
lainnya yaitu Faktor 1 (0,079) dan Faktor 2 (-0,232), tetapi memiliki korelasi
yang kuat dengan Faktor 4 (0,965).
4. Faktor 4 berkorelasi lemah dengan faktornya sendiri (0,230) dan Faktor 1
(0,093), dan berkorelasi kuat dengan Faktor 2 (-0,608) dan Faktor 3 (0,754).
Tabel 4.20: Tampilan 5d
Component Transformation Matrix
Component 1 2 3 4
1 ,938 ,305 ,151 -,068
2 -,325 ,727 ,596 ,103
3 ,079 ,089 -,232 ,965
4 ,093 -,608 ,754 ,230
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.
Sumber: Hasil Output SPSS
Adapun persamaan regresi yang dapat dibentuk dari faktor-faktor yang
dihasilkan dari analisis faktor ialah sebagai berikut:
Y = a + b1.Faktor 1 + b2. Faktor 2 + b3.Faktor 3 + b4. Faktor 4,
atau;
127
Reaslisasi dan Pengembalian Usaha
= a + b1.Faktor Gender dan Ketentuan Umum Pembiayaan + b2.Faktor
Operasional Usaha + b3.Faktor Pengalaman + b4.Faktor Spesifikasi Usaha
dan Pembiayaan.
Keterangan:
Y = variabel dependen, dan
nilai a dan b = konstanta, hasil model regresi
D. Analisis Regresi Linier Berganda
Tehnik analisa ini digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel
terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas.
Berdasarkan pengolahan data dengan batuan komputer program SPSS 22, diperoleh
koefisien regresi dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.21: Koefisien Regresi Berganda
Variabel Koefisien Regresi STD Error ProbabilitasFaktor 1 0,130 0,048 0,008Faktor 2 -0,160 0,048 0,001Faktor 3 -0,036 0,048 0,454Faktor 4 -0,009 0,048 0,848Konstanta 1,167 0,048 0,000R = 0,340R2 = 0,115Adjusted R2 = 0,091Sumber: Pengolahan data
Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai regresi sebesar 0,340 yang berarti nilai
regresi ini menunjukkan bahwa hubungan antara empat faktor tersebut sebagai
variabel independen dengan variabel Pengembalian Pembiayaan sebagai variabel
dependen. Dari hasil perhitungan juga diketahui nilai korelasi berganda sebesar 0,115
atau 11,5%. Nilai korelasi berganda ini menunjukkan adanya pengaruh keempat
128
faktor terhadap Pengembalian Pembiayaan, adapun pengaruh keempat faktor ini
terhadap pengembaian pembiayaan ditunjukkan sebagai berikut:
Y = a + b1.Faktor 1 + b2. Faktor 2 + b3.Faktor 3 + b4. Faktor 4,
Y = 1,167 + 0,130.Faktor 1 – 0,160.Faktor 2 – 0,036.Faktor 3 – 0,009.Faktor 4,
Dimana:
a = 1,167 artinya apabila faktor 1, 2, 3, dan 4 tetap atau tidak mengalami
perubahan maka pengembalian pembiayaan sebesar nilai konstanta yaitu 1,167.
b1 = 0.130, artinya satuan nilai variabel Y apabila ada penambahan satu satuan pada
Faktor 1 di mana Faktor 2, 3 dan 4 tidak mengalami penambahan.
b2 = -0.160, artinya satuan nilai variabel Y apabila ada penambahan satu satuan pada
Faktor 2 di mana Faktor 1, 3 dan 4 tidak mengalami penambahan.
b3 = -0.036, artinya satuan nilai variabel Y apabila ada penambahan satu satuan pada
Faktor 3 di mana Faktor 1, 2, dan 4 tidak mengalami penambahan.
b4 = -0.009 artinya satuan nilai variabel Y apabila ada penambahan satu satuan pada
Faktor 4 di mana Faktor 1, 2 dan 3 tidak mengalami penambahan.
Dari tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai R yang didapat adalah 0,340, berarti
persamaan ini dapat menjelaskan pengaruhnya sebesar 34% terhadap pengembalian
pembiayaan mkro di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor, sedangkan 66%
lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang ada diluar persamaan tersebut. Adapun
faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembalian pembiayaan adalah
Faktor 2 yaitu faktor operasional usaha dengan nilai signifikan 0,001 dan faktor 1
yaitu Faktor gender dan ketetuan Umum pembiayaan dengan nilai signifikan sebesar
0,008. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa yang paling memilikipengaruh
terhadap pengembalian pembiayaan mikro pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang
Bogor adalah Faktor 2 dengan koefisien regresi sebesar -0,160.
129
Perbandingan hasil tesis dengan penelitian sebelumnya:
1. Pada Jurnal “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian
Pembiayaan Mudharabah” (Kiswati ,dan Rahmawaty: 2015), penelitian dilakukan
terhadap 4 (empat) variabel X yaitu tingkat pendidikan (X1), jumlah tanggungan
keluarga (X2), omzet usaha (X3), dan lama usaha (X4) melalui 75 orang responden
dengan menggunakan Teknik Regresi Logistik adalah variabel X3 (omzet usaha)
merupakan variabel memiliki pengaruh (positif) paling besar sebesar 2.479
terhadap pengembalian pembiayaan, yang berarti semakin besar omzet usaha
perbulan seseorang, maka semakin besar kemampuan bayar nasabah tersebut
dalam pengembalian pembiayaan, karena tersedianya anggaran yang lebih untuk
membayar angsuran dari omzet tersebut diluar kebutuhan sehari-harinya.
Kemudian variabel X4 (lama usaha) dengan pengaruh negatif sebesar 2.479,
variabel X1 (tingkat pendidikan) memiliki pengaruh positif sebesar 1.053, dan
variabel X2 (jumlah tanggungan keluarga) memiliki pengaruh terkecil terhadap
pengembalian pembiayaan dengan nilai -1.048.
2. Pada Jurnal “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kelancaran
pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus pada PT Bank
BRI (Persero) Tbk. Unit Tawangsari II, Cabang Sukorahatjo Tahun 2013)”
(Rizka, dan Sampurno: 2013), penelitian dilakukan terhadap 6 (enam) variabel X
yaitu Usia (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Jumlah Tanggungan Keluarga (X3),
Jumlah Pinjaman (X4), Pengalaman Usaha (X5), dan Omzet Usaha (X6) melalui
86 orang responden dengan menggunakan Metode Statistik Deskriptif dan
Analisis Regresi Logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 3(tiga) variabel
bernilai koefisien positif yang berarti memiliki pengaruh terhadap Kelancaran
Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yaitu X6 (omzet usaha) dengan
pengaruh sebesar 0.434, X2 (tingkat pedidikan) dengan pengaruh positif sebesar
0.058, dan X1 (usia) dengan pengaruh positif sebesar 0.033. Sedangkan 3 (tiga)
lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Mikro karena memiliki koefisien negatif yaitu X3 (jumlah
130
tanggungan keluarga) dengan nilai koefisien sebesar -1.100, X5 (pengalaman
usaha) dengan pengaruh negatif sebesar 0.146, dan X4 (jumlah pinjaman) dengan
nilai – 0.013.
3. Pada Jurnal “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi dan Pengembalian Kredit
Usaha Rakyat” (Lubis, dan Rachmina: 2011), penelitian dilakukan terhadap 116
debitur dengan menggunakan Analisis Linier Berganda, dalam menganalisa
faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi KUR-Kupedes dan menggunakan
Analisis Regresi Logistik Biner pada analisis faktor pengembalian KUR-
Kupedes.
Variabel yang digunakan dalam analisis faktor yang mempengaruhi pengembalian
KUR adalah 14 (empat belas) variabel yang diteliti yaitu variabel umur nasabah
(X1), jenis kelamin (X2), tingkat pendidikan (X3), jumlah tanggungan keluarga
(X4), jarak tempat tinggal (X5), nilai RPC (Re-Payment Capacity) per bulan (X6),
jenis usaha (X7), lama usaha (X8), lama menetap di lokasi usaha (X9), nilai plafon
kredit (X10), jangka waktu pengembalian (X11), frekuensi peminjaman kredit
(X12), nilai agunan (X13), dan kewajiban per bulan (X14). Dari keempat belas
variabel tersebut hanya ada 4 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap
pengembalian KUR, yaitu X2 (jenis kelamin), X14 (kewajiban per bulan), X11
(jangka waktu pengembalian), dan X3 (tingkat pendidikan).
4. Pada Jurnal “Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Mitra Binaan SMES
Bergabung dalam Program Bantuan Teknis Bank Indonesia” (Pangau: 2017),
sampel yang digunakan adalah 34 (tiga puluh empat) pelaku UMKM binaan
Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Faktor dengan 15
indikator. Hasil analisis faktor yang didapat dari penelitian ini adalah
terbentuknya 3 faktor yang dapat Menentukan Mitra Binaan SMES Bergabung
dalam Program Bantuan Teknis Bank Indonesia yaitu faktor 1 meliputi 9
Indikator yaitu Implikasi Perdagangan Bebas, Sifat Produk dengan Life Time
yang pendek, Tindakan Kerja, Sifat Kemitraan, Hubungan Kemitraan, Status
Kemitraan, Sistem Kemitraan, Sasaran Program, dan Keberhasilan, yang
131
kemudian diberi nama dengan Faktor Kemitraan yang menguntungkan. Faktor 2
meliputi 5 indikator yaitu; Sumber daya manusia yang terbatas, Lemahnya
jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, Iklim usaha belum sepenuhnya
kondusif, Terbatasnya sarana dan prasaran usaha, Terbatasnya akses pasar yang
kemudian diberi nama dengan Faktor Keterbatasan pelaku UMKM. Faktor 3
adalah 1 indikator yaitu Kurangnya permodalan.
5. Pada Jurnal “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangli” (Sudiarta, dkk: 2014),
penelititian ini menggunakan 12 indikator dengan Metode Analisis Faktor.
Terbentuk 2 faktor dalam penelitian ini, faktor 1 merupakan faktor paling
dominan yang dapat menjelaskan sebesar 50,232% dan faktor kedua sebesar
13,630%. jika kedua faktor digunakan maka dapat menjelaskan 63,862% dari
seluruh indikator yang ada. Dua faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM di
Kabupaten Bangli tersebut ialah Faktor 1 terdiri dari 6 indikator yaitu akses
pemodalan, Kemampuan wirausaha, SDM, Pemasaran, Pengetahuan Keuangan,
dan Rencana bisnis, yang diberi nama dengan Faktor Internal. Faktor 2 juga
terdiri dari 6 indikator yaitu Jaringan Sosial, legalitas, dukungan pemerintah,
pembinaan, teknologi, dan akses kepada informasi, yang kemudian diberi nama
Faktor Eksternal.
132
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 150 nasabah pembiayaan
produktif pada UMKM di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor dengan metode
Analisis Faktor menggunakan program IBM SPSS Statictics 22, maka didapat
kesimpulan sebagai berikut:
1. Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan mikro pada
UMKM di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor yaitu;. Faktor 1 adalah
Faktor Gender dan Ketentuan Umum Pembiayaan, Faktor 2 adalah Faktor
Operasional Usaha, Faktor 3 adalah Faktor Pengalaman, dan Faktor 4 adalah
Faktor Spesifikasi Usaha dan Pembiayaan.
Faktor Gender dan Ketentuan Umum Pembiayaan terdiri dari indikator X1,
X12, X13, X15 dan X16 yaitu Jenis Kelamin, Jumlah pembiayaan yang
diajukan, Nilai Jaminan, Jangka Waktu Pembiayaan, dan Akad pembiayaan.
Faktor Operasional Usaha terdiri dari indikator X7, X9, dan X11, yaitu
Jumlah Karyawan, Keuntungan Usaha Per bulan, dan Modal Usaha.
Faktor Pengalaman berisi indikator X2, X5, dan X10, yaitu Umur Nasabah,
Lama Usaha berjalan, dan Frekuensi Pembiayaan atau Pengulangan
Pengulangan Pembiayaan.
Faktor Spesifikasi Usaha dan Pembiayaan terdiri dari indikator/ indikator
X6, X8, dan X14 yaitu Jenis Usaha, Lokasi Usaha dari BPRS Amanah
Ummah, dan Penggunaan Pembiayaan.
2. Faktor yang memiliki pengaruh paling besar terdapat pada Faktor Gender dan
Ketentuan Umum Pembiayaan dimana 27,489% pari persamaan pengembalian
pembiayaan mikro pada BPRS Amanah Ummah dapat dijelaskan oleh faktor ini,
Faktor Operasional Usaha dapat menjelaskan sebesar 14,304%, Faktor
133
Pengalaman dapat menjelaskan sebesar 8,602%, dan Faktor Spesifikasi Usaha
dan Pembiayaan dapat menjelaskan sebesar 8,392%.
Adapun persamaan regresi yang didapatkan dari analisis faktor ini ialah
sebagai berikut:
Reaslisasi dan Pengembalian Usaha
= a + b1.Faktor Gender dan Pembiayaan + b2.Faktor Operasional Usaha +
b3.Faktor Pengalaman + b4.Faktor Spesifikasi Usaha dan Pembiayaan.
Setelah diregresi pertsamaan tersebut menjadi:
Y = 1,167 + 0,130. Faktor Gender dan Pembiayaan – 0,160. Faktor
Operasional Usaha – 0,036. Faktor Pengalaman – 0,009. Faktor
Spesifikasi Usaha dan Pembiayaan.
B. SARAN
Saran yang ingin disampaikan terkait penelitian mengenai pembiayaan mikro
pada nasabah UMKM di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor ini adalah:
1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang memiliki pengaruh paling besar
terhadap pengembalian pembiayaan mikro pada nasabah UMKM di BPRS
Amanah Ummah Leuwiliang Bogor adalah Faktor Operasional Usaha terdiri dari
indikator Jumlah Karyawan, Keuntungan Usaha Per bulan, dan Modal Usaha.
Dari sini penulis menyarankan agar kualitas usaha dan manajeman usaha yang
baik diharapkan dapat tetap menjadi perhatian utama dalam penentuan penilaian
pengembalian pembiayaan mikro pada nasabah UMKMnya.
Harapannya kemudian BPRS Amanah Ummah Leuwliang Bogor dapat
mempertahankan prestasi yang ada khususnya dalam pembiayaan UMKM dan
bisa lebih menambah lagi kualitasnya.
2. Bagi Nasabah UMKM di BPRS Amanah Ummah disaran akan untuk lebih
meningkatkan kualitas usaha dan manajemen usahanya. Sehingga nantinya faktor
tersebut terus menjadi pertimbangan utama BPRS Amanah Ummah dalam
134
menilai dan menentukan pembiayaan bukan dari Nilai Jaminan, dan Ketentuan
Umum Pembiayaan lainnya, melainkan melalui kemampuan atau kualitas usaha
yang dimiliki oleh nasabah UMKM tersebut.
3. Dari hasil penelitian ini di diharapkan dapat menjadi acuan bagi banyak pihak,
baik bagi penulis, pihak akademisi maupun pihak praktisi dalam menganalisa
pengembalian pembiayaan mikro khususnya pada nasabah UMKM di BPRS
Amanah Ummah. Untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini juga
diharapkan bisa menjadi acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan
metode lain sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian ini.
135
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA
-------. “Jumlah UMKM Indonesia Tahun 2017 Mengalami Peningkatan”. 2017.Artikel diakses pada 25 Agustus 2017 darihttp://fe.unars.ac.id/index.php/2017/07/30/jumlah-umkm-indonesia-tahun-2017-mengalami-peningkatan/
Ali, Samirah dan Ali Mutasowifin, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi RealisasiPembiayaan Mikro (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri KCP BogorMerdeka)”. Manajemen IKM Vol.10, No.1, Februari 2012. Jurnal diaksespada 15 April 2016 dari http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/
Amalia, Euis. Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKMdan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Amin, A. Riawan. Menata Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: UIN Press,2009.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Jakarta:Gema Insani, 2015.
Augustyas, Dhika. “Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia”. 2011. Artikeldiakses pada 8 Februari 2017 darihttp://dhiasitsme.wordpress.com/2011/05/27/peran-ukm-dalam-perekonomian-Indonesia/
BPRS Amanah Ummah. Laporan Tahunan TH 2016 BPRS Amanah Ummah.Bogor: BPRS Amanah Ummah, 2016.
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.3,2009.
CFISEL, TIM. Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal diIndonesia. Jakarta: CFISEL, 2009.
Dendawijaya, Lukman. Manajemen Perbankan. Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2005.
Djazuli, H. A. dan Yadi Janwari. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat SebuahPengenalan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
Eriyanto. Tehnik Sampling Analisis Opini Publik. Yogyakarta: PT. LkiS PelangiAksara, 2007.
136
Gumelar, Galih. “Lima Tahun, Sandiaga Sebut Jumlah UMKM Bisa Tembus 60Juta”. 2017. Artikel diakses pada 25 Agustus 2017 darihttps://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170724113610-92-229887/lima-tahun-sandiaga-sebut-jumlah-umkm-bisa-tembus-60-juta/
Hasan, Nurul Ichsan. Pengantar Perbankan. Jakarta: Gaung Persada Press Group,2014.
Hasan, Zubairi. Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islamdan Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Iskandar, Syamsu. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Penerbit INMEDIA, 2013.
Ismail. Manajemen Perbankan: Dari Teori Meuju Aplikasi. Jakarta: KENCANAPRENADA MEDIA GROUP, 2010.
Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2010.
Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Kiswati, dan Anita Rahmawaty. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi TingkatPengembalian Pembiayaan Mudharabah” ditulis oleh (STAIN Kudus).Jurnal equilibrium vol.3, no.1, juni 2015, (2015): 1-26.
Lubis, Anna Maria dan Dwi Rachmina. “Faktor – Faktor yang MempengaruhiRealisasi dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat”. Forum AgribisnisVolume1, No.2, September 2011, (2011): 112-131.
Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta:Prenadamedia Grup, 2015.
Pangau, Noula Trine. “Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Mitra BinaanSMES Bergabung dalam Program Bantuan Teknis Bank Indonesia”. JurnalRiset Bisnis dan Manajemen Vol 5, No.1, 2017, (2017): 39-54.
Perwataatmadja, Karnaen A., dan Hendri Tanjung. Bank Syariah (Teori, Praktik,dan Peranannya). Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007.
Purnamasari, Dewi Laily. “Peran bank Syariah dalam Mendorong KemajuanUMKM”, 2011. Artikel artikel diakses pada 7 Februari 2017 darihttp://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2011/03/08/peran-bank-syariah-dalam-mendorong-kemajuan-umkm/
137
Rizka, Carla, dan R. Djoko Sampurno. “Analisis Faktor-Faktor yangmempengaruhi Kelancaran pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)Mikro (Studi Kasus pada PT Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Tawangsari II,Cabang Sukorahatjo Tahun 2013)”. Diponegoro Journal of Managementvolume 2, Nomor 2, Tahun 2013. Jurnal diakses pada tanggal 7 September2017 dari http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr
Sambudi, Jabbar. “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia dalamMenghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”. 2016. Artikel diaksespada tanggal 31 mei 2016 darihttp://www.jabbarsambudi.com/2016/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm.html
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi.Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2015.
Sudiarta, Putu Lanang Eka, Ketut Kirya, dan Wayan Cipta. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di Kabupaten Bangli”. E-Journal Bisma Universitas PendidikanGanesha, Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014), 2014: 1-8.
Sumanto. Teori dan Aplikasi Metode Penelitian. Jakarta: PT. BUKU SERU, 2014.
Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait(BAMUI, Takaful dan Pasal Modal Syariah) di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Supranto, dan Nandan Limakrisna. Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah UntukMenyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi. Edisi.3. Jakarta: Penerbit MitraWacana Media, 2013.
Suryani, dan Hendryadi. Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi PadaPenelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam. Jakarta: PrenadamediaGroup, 2015.
Tambunan, Tulus TH. Pembangunan Ekonomi Inklusif. Jakarta: Penerbit LP3ES,2016.
Tambunan, Tulus TH. UMKM Di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Usman, Rachmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: SinarGrafika, 2012.
Widarjono, Agus. Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS,dan SMARTPLS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
www.amanahummah.co.id
138
www.bogorkab.bps.go.id
www.ojk.go.id
Zulkifli, Sunarto. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta:Penerbit Zikrul Hakim, 2007.
139
Lampiran 1 Kuesioner Penlitian
KUESIONERPENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MIKRO
PADA BPRS AMANAH UMMAH LEUWILIANG BOGOR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Kesediaan bapak/ibu/saudara/i dalam mengisi kuesioner penelitian ini sangatsaya harapkan untuk memberikan informasi secara lengkap sesuai dengan keadaanyang sebenarnya. Kuesiner ini digunakan untuk memperoleh informasi sebagai dataprimer dalam penelitian. Informasi yang diperoleh dari kuesioner ini bersifatrahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Terima kasih atasbantuan dan kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Petunjuk Pengisian
a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untukmenjawab seluruh pertanyaan yang ada.
b. Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban dari pertanyaan multiple choice yangdipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Nama : ......................................................................
Alamat/ No. Tlp : ......................................................................
KARAKTERISTIK RESPONDEN
1. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*2. Umur Responden : ........... Tahun3. Pendidikan Formal :
a. Tidak Sekolah / Tidak Tamat SDb. Tamat SD / Tidak Tamat SMPc. Tamat SMP / Tidak Tamat SMAd. Tamat SMA/ Tidak Tamat S1e. Tamat S1 atau lebih
4. Jumlah orang dalam keluarga yang menjadi tanggungan :a. Tidak adab. 1-2 orangc. 3-4 orangd. 5 orang atau lebih
140
KARAKTERISTIK USAHA
5. Lama operasi usaha yang dibiayai BPRS Amanah Ummah:a. < 5 tahunb. 5 - 10 tahunc. 10 – 15 tahund. > 15 tahun
6. Jenis usaha yang dijalankan adalah:a. Perdaganganb. Pertanianc. Jasad. Lainnya, sebutkan ......
7. Jumlah karyawan yang dimiliki :a. Tidak adab. 1 – 4 orangc. 5 – 19 orangd. 20 - 99 orang
8. Jarak lokasi usaha dengan BPRS Amanah Ummah :a. Kurang dari 1 kmb. 1 - 5 kmc. 5 – 10 kmd. Lebih dari 10 km
9. Rata-rata Keuntungan Usaha (per bulan ) :a. < Rp 4.200.000,-b. Rp 4.200.000,- – Rp 25.000.000,-c. Rp 25.000.000,- – Rp 208.300.000,-d. > Rp 208.300.000,-
KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN
10. Frekuensi Pembiayaan Mikro di BPRS Amanah Ummah :a. 1 Kalib. 2 – 3 Kalic. 4 – 5 Kalid. > 5 Kali
11. Jumlah dana/ modal yang dimiliki:a. 25% atau lebih kecil dari pembiayaan yang diajukanb. 26% - 50% dari pembiayaan yang diajukanc. 51 % - 75% dari pembiayaan yang diajukand. 75% atau lebih besar dari pembiayaan yang diajukan
141
12. Jumlah pembiayaan yang diinginkan:a. < Rp. 5.000.000,-b. Rp. 5.000.000,- – Rp. 50.000.000,-c. Rp. 50.000.000,- – Rp. 250.000.000,-d. > Rp. 250.000.000,-
13. Nilai agunan/ jaminan yang digunakan:a. < Rp. 10.000.000,-b. Rp. 10.000.000,- – Rp. 100.000.000,-c. Rp. 100.000.000,- – Rp. 500.000.000,-d. > Rp. 500.000.000,-
14. Jenis Penggunaan Pembiayaan:a. Pembiayaan Modal Kerja (contoh; untuk meningkatkan kualitas atau mutu
produk, menggaji karyawan, kebutuhan opersional harian, dll)b. Pembiayaan Investasi (contoh; untuk membeli tanah, membuat gedung,
dll)15. Jangka waktu pinjaman:
a. 1 - 3 tahunb. 3 – 5 tahunc. 5 – 10 tahund. > 10 tahun
16. Akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah:a. Mudharabah (Akad bagi hasil dengan dana 100% dari bank)b. Musyarakah (Akad bagi hasil dengan dana dari bank dan nasabah)c. Murabahah (Akad jual beli)d. Ijarah (Akad sewa menyewa)e. Rahn (Gadai Syariah)
17. Karakteristik pengembalian pinjaman:a. Pembiayaan Lancarb. Pembiayaan Kurang Lancarc. Pembiayaan Diragukand. Pembiayaan Macet
Terima Kasih
142
Lampiran 2 Hasil Kuesioner
No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 y1 1 57 4 3 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 22 1 35 4 3 2 1 3 4 3 2 2 3 3 2 1 3 33 1 58 4 4 4 3 2 4 1 2 1 3 4 1 1 3 44 1 37 2 3 3 1 1 4 1 3 1 2 3 1 1 3 25 2 24 3 3 1 3 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 36 1 37 5 3 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 3 27 1 30 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 48 1 33 2 3 1 3 1 3 1 1 1 3 2 1 2 3 29 1 43 3 3 1 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 3 410 1 41 4 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 3 411 2 38 2 3 1 1 1 2 1 4 1 3 3 1 1 3 312 1 36 4 3 3 1 2 4 1 1 2 3 3 2 2 3 413 2 25 4 3 2 1 2 4 1 2 2 1 1 1 1 5 114 2 35 5 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 5 115 2 23 2 3 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 5 116 1 24 4 3 1 1 1 2 2 1 4 2 1 1 1 5 117 2 35 4 3 1 1 1 4 1 4 4 1 1 1 1 5 118 2 46 2 3 4 1 1 4 1 3 3 1 1 1 1 5 119 2 42 3 3 2 1 2 2 1 1 4 2 2 1 1 5 120 2 46 4 2 2 1 2 4 1 2 3 1 1 1 1 5 121 2 33 3 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 5 122 2 43 3 3 2 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 5 123 2 46 4 3 4 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 5 124 2 48 2 2 1 1 1 4 1 3 4 1 1 1 1 5 125 2 47 4 2 4 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 5 126 2 48 4 3 4 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 5 127 2 29 4 3 2 1 1 4 1 4 2 1 1 1 1 5 128 2 33 3 2 3 1 2 3 2 2 4 2 2 1 1 5 129 2 32 4 4 1 1 1 4 1 4 3 1 1 1 1 5 130 1 34 4 2 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 5 131 1 32 3 2 4 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 5 132 2 45 4 4 1 1 1 4 1 2 2 2 1 1 1 5 133 1 30 4 3 2 1 1 2 1 4 4 2 1 1 1 5 134 2 36 3 3 1 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 5 135 2 31 3 4 1 1 2 4 1 3 2 1 1 1 1 5 136 2 40 3 3 2 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 5 137 2 30 4 2 1 1 1 4 1 4 4 1 1 1 1 5 1
143
38 1 34 5 2 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 5 139 2 25 4 2 1 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 140 1 24 3 2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 1 1 5 141 1 40 4 3 4 1 3 1 3 2 4 1 1 1 1 5 142 1 40 4 3 1 1 2 4 2 1 2 2 2 1 1 5 143 1 40 4 3 1 3 3 3 2 1 4 2 2 1 1 5 144 2 33 3 2 1 1 2 4 2 4 4 1 1 1 1 5 145 2 30 3 3 2 1 2 2 1 4 2 2 1 1 1 5 146 1 50 5 2 4 3 2 1 2 3 4 2 1 1 1 5 147 1 34 4 3 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 5 148 2 38 4 3 1 3 1 2 1 2 4 1 1 1 1 5 149 2 52 4 2 1 1 2 4 1 1 4 2 2 1 1 5 150 1 42 4 4 1 1 1 3 2 2 3 2 1 1 1 5 151 2 27 4 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 5 152 2 34 3 3 3 1 2 3 1 3 4 1 1 1 1 5 153 2 38 4 3 1 3 2 3 1 4 3 2 2 1 1 5 154 1 45 3 4 2 1 3 1 2 2 4 3 3 1 1 5 155 2 38 3 3 3 1 3 4 2 4 4 1 1 1 1 5 156 2 30 4 3 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 1 5 157 2 27 4 2 1 1 1 2 1 2 4 2 2 1 1 5 158 1 52 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 159 1 32 5 3 2 3 2 4 2 1 4 3 4 1 3 3 160 1 57 4 4 2 3 1 4 1 2 2 3 3 1 2 3 161 2 38 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 1 1 3 162 1 35 3 2 1 1 2 4 2 1 4 3 3 2 2 3 163 1 47 4 3 1 1 2 4 1 1 4 2 3 1 1 3 164 2 50 4 3 2 1 1 4 1 3 2 2 2 1 1 3 165 2 45 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 166 1 48 4 2 4 1 3 2 2 4 3 3 3 1 2 3 167 2 27 4 4 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 3 168 1 30 3 3 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 3 169 1 30 4 2 1 1 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 170 1 50 4 3 2 3 3 4 4 1 4 3 3 1 2 3 171 1 55 3 3 1 1 4 3 4 1 4 4 4 1 1 3 172 1 60 2 2 4 1 4 2 3 4 4 3 4 2 1 3 173 2 55 4 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 174 1 40 4 3 1 3 2 2 1 1 2 4 4 1 3 3 175 1 50 2 2 3 1 2 3 3 3 4 3 4 1 1 4 176 2 53 3 2 4 1 4 3 2 3 4 3 4 2 1 3 177 1 49 4 2 1 3 1 4 1 1 3 3 3 2 2 3 1
144
78 1 39 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 179 1 42 5 3 2 1 3 4 3 1 4 4 4 1 2 3 180 1 38 4 3 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 2 3 181 1 36 3 3 3 1 2 4 2 4 4 3 3 1 1 3 182 2 50 4 2 4 1 1 2 1 4 4 2 2 1 1 3 183 2 54 4 2 1 3 1 2 1 3 4 2 3 2 1 3 184 1 40 3 3 1 1 1 4 1 2 4 2 3 2 1 3 185 1 40 2 3 2 1 2 3 2 1 4 3 3 1 1 3 186 2 46 5 3 1 1 2 4 1 3 4 2 2 1 1 3 187 1 36 4 4 1 1 4 2 3 2 4 4 4 1 2 3 188 1 63 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 1 1 3 189 1 35 4 2 1 1 2 1 1 2 4 3 3 1 1 3 190 2 41 3 3 2 1 2 1 1 3 3 3 3 1 2 3 191 2 30 4 2 1 1 3 1 2 1 4 3 3 1 1 3 192 2 28 4 3 3 1 2 1 2 1 4 2 2 2 1 3 193 1 40 2 4 2 1 3 4 2 1 4 2 3 1 1 3 194 1 47 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 195 1 48 2 4 2 1 3 2 1 1 4 2 2 2 1 3 196 1 30 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 1 1 1 3 197 1 52 4 3 4 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 198 1 36 3 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 199 2 35 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 4 1 1 3 1100 1 60 2 2 2 1 1 2 2 2 4 3 4 1 2 3 1101 1 42 3 2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 1 1 3 1102 1 50 4 3 2 1 2 2 2 2 4 3 3 1 2 3 1103 1 40 4 3 2 1 3 2 2 2 4 4 4 1 3 3 1104 2 22 4 3 1 1 1 3 1 1 4 2 3 1 1 3 1105 1 28 4 3 1 1 2 4 1 3 4 3 3 1 1 3 1106 1 44 5 4 1 1 3 4 2 3 4 3 4 1 1 3 1107 1 49 4 3 3 1 3 2 1 2 4 2 3 1 1 3 1108 1 60 2 4 3 1 1 2 1 4 4 2 3 1 1 3 1109 2 26 4 2 1 1 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3 1110 1 45 3 4 1 3 2 4 2 4 4 2 3 1 1 3 1111 1 32 4 3 1 3 3 4 3 2 4 4 3 1 1 3 1112 2 37 4 3 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 2 3 1113 1 39 2 4 3 1 4 1 3 4 4 4 3 1 1 3 1114 1 50 2 4 1 1 3 2 2 3 4 3 3 1 1 3 1115 2 49 4 3 3 1 2 4 4 4 4 3 3 1 1 3 1116 2 40 2 3 3 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 3 1117 1 26 5 2 1 1 1 4 1 2 4 2 2 2 1 3 1
145
118 1 38 4 3 4 3 1 4 3 3 4 2 3 1 1 3 1119 1 30 3 3 3 1 2 4 2 2 4 3 3 1 2 3 1120 1 36 4 3 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1121 1 26 2 1 2 1 2 2 2 1 4 2 2 1 1 3 1122 1 33 3 3 2 1 1 3 1 2 4 2 2 1 1 3 1123 1 39 1 4 3 1 1 1 2 2 4 2 2 1 1 3 1124 1 40 4 3 1 1 3 3 2 2 4 3 3 1 1 3 1125 2 40 3 3 4 1 1 4 1 2 4 2 2 1 1 3 1126 1 36 4 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1127 2 55 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 3 1 1 3 1128 1 42 4 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1129 2 47 2 3 4 3 2 2 2 2 4 3 3 1 2 3 1130 1 42 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 2 1 1 3 1131 1 30 2 2 3 1 2 1 3 3 4 2 4 1 1 3 1132 1 45 2 4 2 1 4 3 3 1 4 2 3 1 1 3 1133 1 43 5 3 1 1 2 2 1 1 4 2 3 2 2 3 1134 1 34 5 1 2 1 2 4 3 1 4 3 4 1 3 3 1135 1 52 4 3 1 1 1 4 1 1 2 2 3 1 1 3 1136 2 50 3 2 4 1 1 2 1 3 4 2 2 1 1 3 1137 2 43 5 3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 1 2 3 1138 2 39 4 2 4 1 3 2 2 4 4 2 3 1 1 3 1139 1 39 4 4 4 1 2 1 1 3 4 2 3 1 1 3 1140 1 42 2 3 4 1 1 4 2 1 1 3 3 1 1 3 1141 1 43 4 3 4 1 2 2 2 1 4 3 4 1 1 3 1142 1 33 5 2 4 1 3 4 4 3 4 3 3 1 1 3 1143 1 27 2 1 2 1 3 2 2 1 4 4 4 1 1 3 1144 1 43 3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1145 1 36 4 3 1 1 2 4 1 2 4 3 3 1 1 3 1146 1 40 4 3 2 3 3 4 3 4 2 4 4 1 1 2 1147 1 34 5 2 1 3 3 2 3 1 2 4 4 1 3 3 1148 2 41 3 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 3 1149 1 38 4 3 2 1 2 4 2 2 4 2 2 1 1 3 1150 2 43 4 3 1 3 3 3 1 1 4 1 1 1 1 5 1
146
HASIL AKHIR ANALISIS FAKTOR
FACTOR/VARIABLES Jenis_Kelamin Umur Lama_Usaha Jenis_Usaha
Jumlah_Karyawan Lokasi_Usaha Keuntungan_Usaha Frekuensi_PembiayaanDana_yg_Dimiliki Jumlah_Pembiayaan Nilai_JaminanPenggunaan_Pembiayaan Waktu_Pinjaman Akad_Pinjaman
/MISSING LISTWISE/ANALYSIS Jenis_Kelamin Umur Lama_Usaha Jenis_Usaha
Jumlah_Karyawan Lokasi_Usaha Keuntungan_Usaha Frekuensi_PembiayaanDana_yg_Dimiliki Jumlah_Pembiayaan Nilai_JaminanPenggunaan_Pembiayaan Waktu_Pinjaman Akad_Pinjaman
/PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION ROTATION/PLOT EIGEN/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)/EXTRACTION PC/CRITERIA ITERATE(25)/ROTATION QUARTIMAX/METHOD=CORRELATION.
Factor Analysis
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,769
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 630,666
df 91
Sig. ,000
Anti-image Matrices
X1 X2 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16
Anti-image
Covariance
X1 ,713 ,032 -,053 ,015 ,019 -,011 ,073 -,094 -,055 ,065 -,012 ,025 -,027 -,099
X2 ,032 ,791 -,195 -,123 -,050 ,001 ,054 -,073 -,024 ,043 -,080 -,080 -,004 ,007
X5 -,053 -,195 ,729 ,029 ,066 ,100 -,153 -,178 -,095 ,046 -,015 ,024 -,001 ,043
X6 ,015 -,123 ,029 ,893 ,043 -,096 -,029 -,035 -,020 -,051 ,028 ,067 -,128 ,002
X7 ,019 -,050 ,066 ,043 ,528 ,075 -,231 -,033 -,058 -,052 -,042 -,052 ,062 -,061
X8 -,011 ,001 ,100 -,096 ,075 ,910 -,054 -,048 ,062 ,024 -,058 ,050 ,095 -,081
X9 ,073 ,054 -,153 -,029 -,231 -,054 ,504 ,012 -,111 -,060 ,003 ,002 ,001 -,010
X10 -,094 -,073 -,178 -,035 -,033 -,048 ,012 ,767 -,064 -,039 ,039 ,084 ,165 -,005
X11 -,055 -,024 -,095 -,020 -,058 ,062 -,111 -,064 ,792 ,012 -,044 ,041 ,104 -,049
X12 ,065 ,043 ,046 -,051 -,052 ,024 -,060 -,039 ,012 ,240 -,137 ,030 -,096 ,029
X13 -,012 -,080 -,015 ,028 -,042 -,058 ,003 ,039 -,044 -,137 ,224 ,019 -,027 ,136
X14 ,025 -,080 ,024 ,067 -,052 ,050 ,002 ,084 ,041 ,030 ,019 ,892 -,057 ,115
X15 -,027 -,004 -,001 -,128 ,062 ,095 ,001 ,165 ,104 -,096 -,027 -,057 ,667 -,021
X16 -,099 ,007 ,043 ,002 -,061 -,081 -,010 -,005 -,049 ,029 ,136 ,115 -,021 ,429
147
Anti-image
Correlation
X1 ,892a ,043 -,074 ,019 ,031 -,014 ,122 -,127 -,073 ,158 -,030 ,031 -,039 -,179
X2 ,043 ,698a -,257 -,146 -,077 ,002 ,086 -,093 -,031 ,099 -,191 -,095 -,005 ,013
X5 -,074 -,257 ,590a ,036 ,106 ,122 -,252 -,238 -,125 ,110 -,038 ,030 -,001 ,078
X6 ,019 -,146 ,036 ,655a ,063 -,107 -,043 -,042 -,024 -,111 ,063 ,075 -,166 ,003
X7 ,031 -,077 ,106 ,063 ,780a ,108 -,447 -,052 -,089 -,146 -,122 -,076 ,104 -,129
X8 -,014 ,002 ,122 -,107 ,108 ,507a -,079 -,057 ,073 ,051 -,127 ,055 ,122 -,130
X9 ,122 ,086 -,252 -,043 -,447 -,079 ,770a ,019 -,175 -,171 ,009 ,003 ,002 -,021
X10 -,127 -,093 -,238 -,042 -,052 -,057 ,019 ,682a -,082 -,090 ,094 ,101 ,231 -,009
X11 -,073 -,031 -,125 -,024 -,089 ,073 -,175 -,082 ,761a ,028 -,104 ,049 ,143 -,084
X12 ,158 ,099 ,110 -,111 -,146 ,051 -,171 -,090 ,028 ,795a -,592 ,064 -,239 ,090
X13 -,030 -,191 -,038 ,063 -,122 -,127 ,009 ,094 -,104 -,592 ,766a ,042 -,070 ,438
X14 ,031 -,095 ,030 ,075 -,076 ,055 ,003 ,101 ,049 ,064 ,042 ,684a -,074 ,185
X15 -,039 -,005 -,001 -,166 ,104 ,122 ,002 ,231 ,143 -,239 -,070 -,074 ,790a -,040
X16 -,179 ,013 ,078 ,003 -,129 -,130 -,021 -,009 -,084 ,090 ,438 ,185 -,040 ,825a
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Communalities
Initial Extraction
X1 1,000 ,416
X2 1,000 ,614
X5 1,000 ,619
X6 1,000 ,599
X7 1,000 ,664
X8 1,000 ,459
X9 1,000 ,686
X10 1,000 ,511
X11 1,000 ,485
X12 1,000 ,807
X13 1,000 ,784
X14 1,000 ,441
X15 1,000 ,508
X16 1,000 ,637
Extraction Method: Principal
Component Analysis.
148
Total Variance Explained
ComponentInitial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %1 3,849 27,489 27,489 3,849 27,489 27,4892 2,003 14,304 41,793 2,003 14,304 41,7933 1,204 8,602 50,395 1,204 8,602 50,3954 1,175 8,392 58,787 1,175 8,392 58,7875 ,932 6,656 65,4436 ,840 5,996 71,4407 ,721 5,148 76,5888 ,693 4,948 81,5369 ,672 4,799 86,33510 ,644 4,601 90,93711 ,517 3,695 94,63112 ,334 2,382 97,01413 ,279 1,993 99,00714 ,139 ,993 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
149
Component Matrixa
Component
1 2 3 4X1 -,594 ,218 -,026 ,122X2 ,341 ,332 -,185 ,595X5 ,140 ,645 -,279 ,326X6 ,235 -,034 ,518 ,524X7 ,630 ,322 ,052 -,401X8 -,178 ,016 ,651 ,060X9 ,640 ,392 ,133 -,325X10 -,170 ,669 ,066 ,175X11 ,192 ,637 ,013 -,205X12 ,881 -,086 ,152 -,041X13 ,881 -,044 ,064 ,046X14 ,222 -,254 -,568 ,065X15 ,487 -,464 ,048 ,231X16 -,750 ,171 ,154 -,145
Extraction Method: Principal Component Analysis.a. 4 components extracted.
Rotated Component Matrixa
Component
1 2 3 4X1 -,618 -,099 ,138 ,066X2 ,253 -,033 ,740 -,031X5 -,069 ,289 ,716 -,137X6 ,322 -,226 ,290 ,601X7 ,453 ,675 -,028 -,052X8 -,116 -,021 -,123 ,656X9 ,453 ,690 ,054 ,050X10 -,356 ,334 ,489 ,184X11 -,045 ,648 ,250 ,018X12 ,862 ,244 ,016 ,068X13 ,850 ,214 ,127 ,008X14 ,252 -,206 ,063 -,575X15 ,633 -,325 -,040 ,018X16 -,761 -,003 -,157 ,184
Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.a
a. Rotation converged in 7 iterations.
150
Component Transformation Matrix
Component 1 2 3 41 ,938 ,305 ,151 -,0682 -,325 ,727 ,596 ,1033 ,079 ,089 -,232 ,9654 ,093 -,608 ,754 ,230
Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.
Rotated Component Matrixa
Component
1 2 3 4
X1 -,590 -,196 ,143 ,090
X2 ,271 -,035 ,733 -,047
X5 -,099 ,238 ,731 -,134
X6 ,384 -,197 ,275 ,581
X7 ,347 ,735 ,003 -,060
X8 -,085 -,037 -,119 ,660
X9 ,351 ,744 ,086 ,041
X10 -,380 ,250 ,514 ,201
X11 -,131 ,620 ,287 ,028
X12 ,820 ,366 ,015 ,035
X13 ,812 ,329 ,124 -,025
X14 ,255 -,165 ,044 -,589
X15 ,672 -,227 -,069 -,013
X16 -,747 -,107 -,143 ,217
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a
a. Rotation converged in 9 iterations.
151
Regression
Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation NY2 1,17 ,618 150REGR factor score 1 for analysis 1 ,0000000 1,00000000 150REGR factor score 2 for analysis 1 ,0000000 1,00000000 150REGR factor score 3 for analysis 1 ,0000000 1,00000000 150REGR factor score 4 for analysis 1 ,0000000 1,00000000 150
Correlations
Y2
REGR factorscore 1 foranalysis 1
REGR factorscore 2 foranalysis 1
REGR factorscore 3 foranalysis 1
REGR factorscore 4 foranalysis 1
PearsonCorrelation
Y2 1,000 ,211 -,259 -,059 -,015REGR factor score1 for analysis 1 ,211 1,000 ,000 ,000 ,000
REGR factor score2 for analysis 1 -,259 ,000 1,000 ,000 ,000
REGR factor score3 for analysis 1 -,059 ,000 ,000 1,000 ,000
REGR factor score4 for analysis 1 -,015 ,000 ,000 ,000 1,000
Sig. (1-tailed) Y2 ,005 ,001 ,238 ,428REGR factor score1 for analysis 1 ,005 ,500 ,500 ,500
REGR factor score2 for analysis 1 ,001 ,500 ,500 ,500
REGR factor score3 for analysis 1 ,238 ,500 ,500 ,500
REGR factor score4 for analysis 1 ,428 ,500 ,500 ,500
N Y2 150 150 150 150 150REGR factor score1 for analysis 1 150 150 150 150 150
REGR factor score2 for analysis 1 150 150 150 150 150
REGR factor score3 for analysis 1 150 150 150 150 150
REGR factor score4 for analysis 1 150 150 150 150 150
152
Variables Entered/Removeda
Model Variables EnteredVariablesRemoved Method
1 REGR factor score 4 for analysis1, REGR factor score 3 foranalysis 1, REGR factor score 2for analysis 1, REGR factor score1 for analysis 1b
Enter
a. Dependent Variable: Y2
b. All requested variables entered.
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate1 ,340a ,115 ,091 ,589
a. Predictors: (Constant), REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 foranalysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.1 Regression 6,557 4 1,639 4,728 ,001b
Residual 50,276 145 ,347Total 56,833 149
a. Dependent Variable: Y2
b. Predictors: (Constant), REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 foranalysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1
Coefficientsa
Model
UnstandardizedCoefficients
StandardizedCoefficients
t Sig.BStd.Error Beta
1 (Constant) 1,167 ,048 24,266 ,000REGR factor score1 for analysis 1 ,130 ,048 ,211 2,703 ,008
REGR factor score2 for analysis 1 -,160 ,048 -,259 -3,318 ,001
REGR factor score3 for analysis 1 -,036 ,048 -,059 -,750 ,454
REGR factor score4 for analysis 1 -,009 ,048 -,015 -,192 ,848
a. Dependent Variable: Y2
153
Daftar Riwayat Hidup
IDENTITAS PRIBADI
Nama : Fatimah RaihaniTempat & Tgl. Lahir : Jambi, 26 Juni 1989Alamat : Kp. Jampang Pulo, Gg. SMK Nusa Bangsa,
Rt.03 Rw.03, No.153, Desa. Jampang, Kec. Kemang,Kab. Bogor – JAWA BARAT.
Telepon : 082220687348
PENDIDIKAN
TK : TK Aisyiah 46 Cempaka Putih, Ciputat - TangerangSD : SDN Kampung Utan II, Ciputat (Sampai Kelas 3)
SDN 66 Telanai Pura, Jambi ( Kelas 4 – Lulus)SMP : MTS. PonPes Daar El-Qolam, Gintung, Jayanti, TangerangSMA : SMA. PonPes Daar El-Qolam, Gintung, Jayanti, TangerangS1 : Jurusan Perbankan Syariah, Prodi Muamalat, Fakultas Syariah
dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
PENGALAMAN ORGANISASI
1. Anggota HMI 20092. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jurusan Perbankan Syariah Non
Reguler 2010
PENGALAMAN PEKERJAAN
1. Peneliti Lapangan Freelance LSI (Lembaga Survey Indonesia) 2008 - 2010
LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : Prof.Dr.H.Ahmad Husein Ritonga, M.A.2. Tempat & Tgl. Lahir : Sukarame Lb. Batu, 02 Juli 19583. Alamat : Jl. Pattimura, Gg. Mesjid Rt.05 Rw.02 No.42,
Kel.Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.
4. Ibu : Dra.Hj.Mariatul Hasanah Harahap5. Tempat & Tgl. Lahir : Pondok Sei. Dua, 07 Juni 19616. Alamat : Jl. Pattimura, Gg. Mesjid Rt.05 Rw.02 No.42,
Kel.Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.7. Anak Ke dari : Satu dari lima bersaudara