Penguatan Peran
Pimpinan Dalam
Penegakan Disiplin
dan Pembinaan
Pegawai
Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
Bandung, 16 – 18 September 2018
Rakon Kepegawaian Tahun 2018
Pembahasan
01 Regulasi Dalam Penegakan Disiplin dan Pembinaan Pegawai
a. Regulasi tentang Disiplin PNSb. Regulasi tentang Cutic. Regulasi tentang Perkawinan dan Perceraian
02 Kewenangan dan Tanggung Jawab Pimpinan
a. Kewenangan dalam penegakan disiplinb. Tanggung jawab dalam pembinaan pegawai
03 Komitmen Pimpinan Dalam Penegakan Disiplin (Studi Kasus)
1.
Regulasi Dalam
Penegakan
Disiplin dan
Pembinaan
Pegawai
3
1. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan SanksiBagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 38Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan KementerianKesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja BagiPegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4
1. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonandan Pemberian Cuti PNS
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/III/1799/2018tanggal 24 Mei 2018 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa danPendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan MutasiKepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan
5
1. Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
2. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 08/SE/1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
4. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 45/SE/1990 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
6
2.Kewenangan dan
Tanggung Jawab
Pimpinan
7
65%17%
18%
Pelanggaran HukumanDisiplin PNSTahun 2016
Pelanggaran Jam Kerja(PP 53 tahun 2010)
Pelanggaran PP 10Tahun 1983 jo PP 45Tahun 1990
Lainnya
53%
31%
16%
Pelanggaran HukumanDisiplin PNSTahun 2017
Pelanggaran Jam Kerja(PP 53 tahun 2010)
Pelanggaran PP 10Tahun 1983 jo PP 45Tahun 1990
Lainnya
8
0; 0%
4; 9%
1; 2%
32; 70%
7; 15%
1; 2%
1; 2%
SK Izin PerceraianTahun 2016
Badan LitbangKesehatan
Badan PPSDMKesehatan
Dirten Kesmas
Ditjen Farmalkes
Ditjen Yankes
Ditjan P2P
Itjen
Sekjen
1; 2%17; 30%
1; 2%
0; 0%
28; 49%
7; 12%0; 0%
3; 5%
SK Izin PerceraianTahun 2017
Badan LitbangKesehatan
Badan PPSDMKesehatan
Dirten Kesmas
Ditjen Farmalkes
Ditjen Yankes
Ditjan P2P
Itjen
Sekjen
9
10
Artinya
apa?
11
1. Masih banyak pegawai yang diberhentikan karena tidak
hadir / masuk kerja tanpa alasan yang sah
2. Peningkatan perceraian PNS di lingkungan Kementerian
Kesehatan
3. Kurangnya perhatian / aware pimpinan kepada staf
terutama atasan langsung.
4. Tidak ada / kurang pembinaan dari pimpinan, seharusnya
atasan lagsung dapat mendeteksi lebih dini permasalahan
timbul.
12
APA
YANG
HARUS
DILAKUKA13
Dunia Nyata
- Penampilan
- Hubungan antarpegawai
- Perubahan Perilaku
Dunia Maya:
- Aktivitas Sosial Media (FB, twitter, Instagram, dll)
14
a. Mampu mempengaruhi staf /melakukan pendekatandalam rangka deteksi dini sebagai upaya preventifsehingga menjadi problem sloving dalam pembinaan.
b. Menjadi teladan bagi staf, sehingga menjadi contoh nyatayang dapat ditiru yang pada akhirnya dapat berfungsipembinaan untuk menjadi budaya organisasi.
c. Komitmen pimpinan untuk memberikan reward dan punsihment kepada pegawai yang berprestasi maupun yang melakukan pelanggaran.
15
2.aKewenangan
dalam penegakan
disiplin
16
Atasan langsung:
1. Melakukan pemanggilan
2. Melakukan pemeriksaan
3. Menyampaikan kewenanganpenjatuhan hukuman disiplinkepada pejabat yang berwenang menghukum
Pejabat yang berwenangmenghukum:
1. Menjatuhkan hukuman disiplinsesuai dengan pelanggaranyang dilakukan
2. Apabila tidak menjatuhkanhukuman disiplin kepadanyadijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya
17
Disiplin
pns18
DISIPLIN PNS : KESANGGUPAN PNS UTK MENAATIKEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANGDITENTUKAN DLM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDAN/ATAU PERATURAN KEDINASAN YG APABILA TDK
DITAATI ATAU DILANGGAR DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN
PELANGGARAN DISIPLIN ADALAH SETIAP UCAPAN,TULISAN,ATAU PERBUATAN PNS YG TIDAK MENAATIKEWAJIBAN DAN/ATAU MELANGGAR LARANGAN
KETENTUAN DISIPLIN PNS, BAIK YANG
DILAKUKAN DI DALAM MAUPUN DI
LUAR JAM KERJA
19
Sedang
Berat
Ringan
- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak
puas secara tertulis
- Penundaan KGB 1 thn
- Penundaan KP 1 thn
- Turun Pangkat 1 thn
- Turun pangkat 3 thn
- Pindah dalam rangka turun jabatan
- Bebas dari jabatan
- Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
• Sumpah janji PNS• Setia dan taat kpd Pancasila, UUD
45, NKRI• Menaati segala ketentuan PerUUan• Mencapai SKP yang ditetapkan• Bekerja dengan cermat, jujur, dan
bersemangat• Masuk kerja dan menaati ketentuan
jam kerja, dll
Pasal 3Kewajban
• Menyalahgunakan wewenang• Menjadi perantara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
• Menerima hadiah atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan
• Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
• Memberi atau menyangggupi akan memberi sesuatu untuk diangkat dalam jabatan, dll
Pasal 4Larangan
20
Wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja
Keterlambatan dan/atau pulang cepat
7,5 jam dikonversi menjadi 1 hari kerja
Pelanggaran jam
kerja
5 hari, teguran
lisan 6-10 hari teguran tertulis
11-15 hari
Tidak puas secara Tertulis
16-20 hari Tunda KGB
1 thn
21-25 hari Tunda KP 1
thn25-30 hari
Turun Pangkat 1
thn
31-35 hari
Turun Pangkat 3
thn
36-40 hari Pindah dlm
rangka turun
jabatan
40-45 hari
Bebas dari jabatan
Lebih dari 46 hari
PDHTAPS
21
PNS YG DIDUGA
MELANGGAR DISIPLIN
PEMANGGILAN I
SECARA TERTULIS O/
ATASAN LANGSUNG
HADIR TDK HADIR
PEMERIKSAAN PEMANGGILAN I I
HADIR
PEMERIKSAAN PENJATUHAN HD O/ PJBW
BERDASRKAN ALAT BUKTI
& KETERANGAN YG ADA
TDK HADIR
7
HARI
KERJA
7
HARI
KERJA
22
Esselon III× Hukdis Ringan
JFU Pengatur, II/c s.d PenataMuda Tk. I, III/bJFT Jenjang Pertama, Pelaksana LanjutanEsselon IV
× Tunda KGB 1 th× Tunda KP 1 th
JFU Pengatur Muda, II/a s.dPengatur Muda Tingkat I, II/b
JFT jenjang Pelaksana, Pelaksana PemulaEsselon V
Esselon II× Hukdis Ringan
JFU Penata, III/c s.d Penata Tingkat I, III/dJFT jenjang Muda, PenyeliaEsselon III
× Tunda KGB 1 th× Tunda KP 1 th
JFU Pengatur, II/c s.d PenataMuda Tk. I, III/bJFT Jenjang Pertama, Pelaksana LanjutanEsselon IV
23
Atasan langsung (esselon V – IV)× Semua Hukdis Ringan
JFU Juru Tingkat I, I/d ke bawahAtasan langsung (esselon IV)× Semua Hukdis Ringan
JFU Pengatur Muda Tk. I , II/b kebawahJFT jenjang Pelaksana, PelaksanaPemulaEsselon V
× Tunda KGB 1 th× Tunda KP 1 th
JFU Juru Tingkat I, I/d ke bawah
Esselon I× Semua Hukdis Ringan
JFU Pembina, IV/a s.dPembina Utama Muda, IV/c, JFT jenjang MadyaEsselon II
× Tunda KGB 1 th× Tunda KP 1 th
JFU Penata Muda Tk. I, III/b s.d Penata Tingkat I, III/dJFT jenjang Muda, PenyeliaEsselon III
MENTERI KESEHATAN× Hukdis Ringan
Esselon I, JFT jenjang Utama, JFU Pembina Utama Madya, IV/d s.d Pembina Utama, IV/e
× Tunda KGB 1 th× Tunda KP 1 th
Esselon I, Esselon II, JFT jenjang Penyelia, Madya, Utama, JFU Pembina, IV/a s.d Pembina Utama, IV/e,
× Turun Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 th× Turun Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 th
Esselon I, Esselon II, Seluruh jenjang JF, Seluruh PNS Gol I/a s.d IV/e
× Pemberhetian dengan hormat tidak atas perminataansendiri
Seluruh PNS Kementerian Kesehatan Kecuali Esselon I (kewenangan Presiden)
24
CUTI
PNS25
• Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja
• Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan,dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja
• Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan lebih dari 2 (dua) tahun atau lebihberturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24hari kerja
Cuti Tahunan
• PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerusberhak atas cuti besar paling lama 3 bulan
• Digunakan untuk memenuhi kepentingan agama dan kelahiran anak keempatdan seterusnya
Cuti Besar
• PNS yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit
• Hak atas cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 tahun & dapat ditambahuntuk paling lama 6 bulan
• PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk palinglama 1 1/2 (satu setengah) bulan
Cuti Sakit
26
27
•Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saatmenjadi PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan
Cuti Melahirkan
• PNS berhak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan
• Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakitkeras dan salah satu diantara orang tsb meninggal dunia, melangsungkanperkawinan.
• Terdampak kahar (bencana)
• PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi cesar
Cuti Alasan Penting
• Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, pelaksanaannya ditetapkandgn Keppres
• PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cutitahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan
Cuti Bersama
• PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-meneruskarena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungannegara paling lama 3 (tiga) tahun
CLTN27
Sekretaris Unit UtamaKepala Biro / Pusat Lingkungan SekjenPimpinan UPTCuti Tahunan, CutiMelahirkan, Cuti Sakitselama dilaksanakan di Dalam Negeri
Kepala Biro KepegawaianKepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
Cuti Tahunan, Cuti AlasanPenting, Cuti Besar
Sekretaris JenderalCuti Besar, Cuti AlasanPenting Bagi Esselon II atausetingkat
Inspektur Jenderal, DirekturJenderal, Kepala BadanCuti Tahunan, CutiMelahirkan, Cuti SakitEselon II atau setingkat , Kepala UPT
MENTERI KESEHATAN
▪ Seluruh Cuti yang
dilaksanakan di Luar
Negeri
• Cuti Tahunan, Cuti Sakit,
Cuti Melahirkan Eselon I
• Cuti Di Luar Tanggungan
Negara setelah ada
Persetujuan BKN seluruh
PNS
28
1. Mengajukan permohonan cutimenggunakan form permohonan danpemberian cuti sesuai lampiran SECuti nomor HK.02.02/III/1799/2018tanggal 24 Mei 2018
2. Atasan langsung memberikanpertimbangan
3. Pejabat yang berwenangmemberikan keputusan pemberianCuti.
29
1. Mengajukan permohonan cuti menggunakanform permohonan dan pemberian cutisesuai lampiran SE Cuti nomorHK.02.02/III/1799/2018 tanggal 24 Mei 2018
2. Atasan langsung memberikanpertimbangan
3. Kepala UPT mengirimkan permohonanKepada Unit Utama dengan surat pengantarsesuai lampiran SE Cuti nomorHK.02.02/III/1799/2018 tanggal 24 Mei 2018.
4. Unit Utama meneruskan permohonan keBiro Kepegawaian
30
1. Mengajukan permohonan cuti menggunakanform permohonan dan pemberian cuti sesuailampiran SE Cuti nomor HK.02.02/III/1799/2018tanggal 24 Mei 2018
2. Atasan langsung memberikan pertimbangan
3. Kepala UPT mengirimkan permohonan KepadaUnit Utama dengan surat pengantar sesuailampiran SE Cuti nomor HK.02.02/III/1799/2018tanggal 24 Mei 2018.
4. Unit Utama meneruskan permohonan ke BiroKepegawaian
31
2.bTanggung jawab
dalam pembinaan
pegawai
32
33
Meningkatnya peran pimpinan dapat
memberikan dampak positif bagi
penyelesaian permasalahan
kepegawaian
34
STU
DI
KAS
US35
1. PNS tidak masuk kerja lebih dari 46 hari, ybslangsung diusulkan pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri.
2. PNS mengajukan perceraian, setelah diperiksalebih lanjut penyebab adanya pihak ke-3, dan pihak ke-3 merupakan rekan kerja.
36
KONSELING bagi pegawai di lingkungan Sekrariat Jenderaldengan melibatkan Psikiatri agar dapat diperoleh solusibersama.Tujuan:Menjadi salah satu upaya pencegahan perceraian pegawai.Sehingga KONSELING kedepannya akan menjadi salah satusyarat proses usul izin perceraian. 37
Pertanyaan
?
38
THANK
S!39