i
PENULISAN HUKUM
DUALISME WEWENANG EKSEKUTORIAL PUTUSAN BASYARNAS
MENGENAI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ahwal Asy-Syahsiyah dan Ilmu Hukum
Oleh:
SUDARTO
Nim: 09120030/09400306
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM DAN FAKULTAS HUKUM
(TWINNING PROGRAM)
2015
ii
LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM
“DUALISME WEWENANG EKSEKUTORIAL PUTUSAN BASYARNAS
MENGENAI SENGKETA EKONOMI SYARIAH”
Disusun dan diajukan oleh:
SUDARTO
Nim: 09120030/09400306
Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan
Ujian Penulisan Hukum
Pada Tanggal: 24 januari 2015
DOSEN PEMBIMBING
Pembimbing I Pembimbing II
Azhar Muttaqin, M. Ag. Bayu Dwiwiddy Djatmiko, SH. M. Hum
Mengetahui :
Dekan Fahultas Agama Islam Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang
Drs. Faridi, M. Si. Dr. Sulardi, SH., M.Si
iii
LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM
“DUALISME WEWENANG EKSEKUTORIAL PUTUSAN BASYARNAS
MENGENAI SENGKETA EKONOMI SYARIAH”
Disusun dan diajukan oleh:
SUDARTO
Nim: 09120030/09400306
Telah dipertahankan di depan majelis penguji ujian penulisan hukum
Pada tanggal: 31 januari 2015
SUSUNAN MAJELIS PENGUJI
Ketua Majelis Sekretaris Majelis
Azhar Muttaqin,. M.Ag. Bayu Dwiwiddy Djatmiko., S.H. M. Hum
Penguji I Anggota Majelis Penguji II
Mokh. Najih. S.H, M. Hum S.ag. Idaul Hasana, M.H.I
Mengetahui
Dekan fakultas Agama Islam Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang
Drs. Faridi, M. Si. Dr. Sulardi, SH., M.Si
iv
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Sudarto
Nim : 09120030/09400306
Program studi : Akhwal Asy-Syahsiyah/Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Agama Islam/Fakultas Hukkum
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Tugas akhir penullisan hukum dengan judul :
“DUALISME WEWENANG EKSEKUTORIAL PUTUSAN
BASYARNAS MENGENAI SENGKETA EKONOMI SYARIAH”.
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah
yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik
disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis, atau diterbitkan orang lain, baik sebagian ataupun
keseluruan, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan
dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam tugas akhir penulisan hukum ini dapat
dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIAT, saya bersedia tugas akhir
penulisan hukum ini DIGUGUGRKAN dan GELAR AKADEMIK
YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang
merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.
Malang, 24 januari 2015
Yang menyatakan,
Sudarto
v
MOTTO dan PERSEMBAHAN
MOTTO
“Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Kemarin”
“Takutlah kepada Allah dan hormatilah sesama”
أبي وسههى ال تحاسذوا وال تاجشوا وال تباغضوا وال تذابزوا ع صههي للاه عهي زيزة قال قال رسول للاه
وال يخذن وال يحقز سهى ال يظه سهى أخو ان إخواا ان وال يبع بعضكى عهي بيع بعض وكووا عباد للاه
سهى عهي سهى كم ان يحقز أخا ان انشهز أ ات بحسب ايزئ ي ثلث يزه انتهقوى اا ويشيز إني صذر
سهى زاوم دي ويان وعز ان
)روا يسهى)
Rosululloh shollallohu „alaihi wasallam bersabda:
“Janganlah saling menghasud, janganlah saling mengicuh, janganlah saling
membenci, janganlah saling membelakangi (berseteru), janganlah sebagian kamu
menjual atas jualan sebagian yang lain, jadilah kalian hamba-hamba Alloh yang
bersaudara. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain, ia tidak boleh
mendholiminya juga tidak boleh merendahkannya dan juga tidak boleh
menghinanya. “Taqwa itu di sini” -beliau sambil berisyarat pada dadanya 3 kali,
cukuplah seseorang (dikatakan) berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya
yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain harom (terpelihara) darahnya,
hartanya dan kehormatannya.
(HR. Muslim dari Abu Huroiroh Rodliyallohu „anhu).
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya dedikasikan kepada:
Keluarga Besar Saya Seluruh Umat Muslim Di Indonesia
dan
Keluarga Kecil Saya Yaitu:
Ayahanda Fudali, Ibunda Nasidah (Almh, semoga diterima disisi Allah. SWT),
Suhartatik (kakak), Umi. Ambrah , Abah Fahri Hamzah, Abah klebun Gunilap,
serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Segenap civitas Fakultas Agama Islam/Fakultas Hukum UMM khusus teman-
teman ankatan 2009.
Segenap insan yang telah mendukung dan mendo’akan saya selama ini.
“Jazakumullahu Khoir “
vi
ABSTRAKSI
Nama : Sudarto
Nim : 09120030/09400306
Judul : Dualisme Wewenang Eksekutorial Putusan Basyarnas Mengenai
Sengketa Ekonomi Syariah
Pembimbing : Azhar Muttaqin, M. Ag.
Bayu Dwiwiddy Djatmiko, SH, M. Hum
Sebagai lembaga peradilan swasta. Basyarnas, juga lembaga arbitrase pada
umumnya, tidak mandiri alias sangat bergantung kepada lembaga Peradilan, salah
satunya ialah mengenai pelaksanaan eksekusi, karena semua lembaga arbitrase di
Indonesia tidak memiliki perangkat juru sita sehingga tidak bisa mengeksekusi
putusannya sendiri maka pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa, terkecuali untuk sengketa ekonomi syariah dalam
hal eksekusinya terjadi dualisme, di satu sisi Basyarnas sebagai lembaga arbitrase
harus tunduk pada ketentuan Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase
dan alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan di sisi lain ekonomi syariah
merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama sebagaimana dalam Undang
Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, sehingga baik Pengadilan
Negeri maupun Pengadilan Agama sama sama merasa berwenang melaksanakan
eksekusi putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dualisme
eksekutorial putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah di
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ditinjau dari aspek yuridis normatifnya
dan pengadilan mana yang lebih berwenang melaksanakan eksekusi putusan
Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah ditinjau dari aspek yurisdiksi
kewenangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yaitu segala
usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan menghimpun
informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif sedang metode Analisa yang
digunakan adalah metode analisa perbandingan (Comparative anality metode)
Dibantu dengan metode analisa isi (content anality metode).
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ditinjau dari aspek yuridis
normatif masih terjadi dualisme wewenang antara Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama perihal eksekutorial putusan basyarnas mengenai sengketa
ekonomi syariah, dan berdasarkan aspek yurisdiksi kewenangan diperoleh bahwa
Pengadilan Agama lebih berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas
mengenai sengketa ekonomi syariah dengan dua alasan, pertama, dasar legalitas
Pengadilan Agama yang berwenang secara absolute terhadap sengketa ekonomi
syariah, kedua, dasar relevansi berdasarkan substansi.
Keyword : Basyarnas, Eksekutorial, Ekonomi Syariah
vii
ABSTRACT
Name : Sudarto
Nim : 09120030/09400306
Title : Dualism Authority executorial Basyarnas Decision Regarding
Dispute Islamic Economics
Supervisor : Azhar Muttaqin , M. Ag .
Bayu Dwiwiddy Djatmiko , SH , M. Hum
As a private judiciary. Basyarnas, also arbitration institutions in general,
not independent aka institutions rely heavily on Justice, one of which is about the
execution, since all arbitration institutions in Indonesia does not have the bailiff so
it can not execute the decision itself, the implementation is carried out by the
District Court as the provisions of Law No. 30 of 1999 on arbitration and
alternative dispute resolution, except for disputes of Islamic economics in terms of
execution occurs dualism, on the one hand Basyarnas as arbitration institution
shall be subject to the provisions of Law No. 30 of 1999 on arbitration and
alternative dispute resolution, while on the other side of Islamic economics is the
absolute authority of the Religious Courts as in Law No. 3 of 2006 on the
Religious Courts, so that both the General and Religious Courts at the same feel
authorized to carry out the execution of the decision regarding the dispute
Basyarnas Islamic economics.
This study aims to determine how the dualism executorial Basyarnas
decision on Islamic economic disputes in the District Court and Court of religion
in terms of normative juridical aspects and which court is authorized to carry out
the execution of the decision regarding the dispute Basyarnas Islamic economics
in terms of aspects jurisdiction authority.
This type of research is the study of research literature that all the work
done by researchers to obtain and collect information relevant to the topic or
problem to be studied by using a normative juridical approach currently used
method of analysis is comparative analysis method (Comparative anality method)
Aided by the method content analysis (content anality method).
The result showed that in terms of normative juridical authority still
occur dualism between the Court and Religious Court decision regarding
executorial Basyarnas on Islamic economic disputes, and based on the
jurisdictional aspects of the authority found that the Religious Court is authorized
to carry out the execution of the decision regarding the dispute Basyarnas Islamic
economics with two reasons, first, the basic legality of courts that an absolute
authority on islamic economic disputes, secondly, the basic relevance based
substance.
Keywords : Basyarnas, executorial, Islamic Economics
viii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillaahi Rabbil`aalamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul “Dualisme
Wewenang Eksekutorial Putusan Basyarnas Mengenai Sengketa Ekonomi
Syariah”, dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
kesarjanaan/Strata 1 (S1) dalam bidang Hukum Islam/Ilmu Hukum.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan
dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan doa dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang
berjasa dalam penyelesaian tugas penulisan skripsi, antara lain :
1. Kepada Prof. Dr. Muhadjir Effendi, M.A.P selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang.
2. Kepada Bpk. Drs. Faridi, M. Si. selaku dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Kepada Drs. HN, Taufiq, M. Ag. selaku Pembantu Dekan I Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Ida’ul Hasana selaku kaprodi Akhwal Asy-Syahyiah Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Malang .
5. Azhar muttaqin, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan
bagi penulis.
ix
6. Bayu Dwiwiddy Djatmiko, Sh, M. Hum Selaku Dose Pembimbing II yang
telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan
motivasi bagi penulis.
7. Kepada seluruh Staf Pengajar Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan sumbangsih
keilmuannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Kepada keluarga penulis, khususnya orang tua penulis ayanhanda, dan
Ibunda (Almh) beserta keluarga besar yang selalu memberikan bantuan
baik berupa materiil dan moril serta bimbingan dan do’a yang tulus dan
suci selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang.
9. Kepada sahabat sahabat seperjuanganku semua, terima kasih sahabat atas
informasi, do’a, support dan maasukan kalian.
Penulis sadar betul bahwa penulisan hukum ini tidaklah mungkin lepas dari
ketidak sempurnaan. Maka Penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan semoga tugas akhir ini dapat
memberikan manfaat bagi para pemerhati hukum di Indonesia. Atas segala
kekhilafan dan kesalahan penulis yang pernah dilakukan, penulis memohon maaf
yang sebesar-besarnya
Malang,
Penulis
Sudarto
x
DAFTAR ISI
Halaman
Cover/Sampul Dalam ......................................................................................... i
Lembar Pengesahan ........................................................................................... ii
Surat Pernyataan ............................................................................................... iv
Motto dan Persembahan ................................................................................... v
Abstraksi ............................................................................................................. vi
Kata Pengantar ................................................................................................. viii
Daftar Isi ............................................................................................................. x
Daftar lampiran ................................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................... 12
C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 12
D. Manfaat penelitian .................................................................................... 13
1. Manfaat Teoritis ................................................................................. 13
2. Manfaat Praktis .................................................................................. 13
E. Metode Penelitian ..................................................................................... 14
1. Metode Pendekatan ............................................................................ 14
2. Bahan sumber hukum ......................................................................... 14
a. Data Primer .................................................................................. 14
b. Data Sekunder .............................................................................. 15
c. Sekunder ....................................................................................... 15
xi
3. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 15
a. Library research ........................................................................... 15
b. Dokumentasi ................................................................................ 15
4. Metode analisa ................................................................................... 15
F. Sistematika Penulisan ............................................................................... 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Dualisme Wewenang Eksekutorial Suatu Putusan .................................. 17
B. Teori Kewenangan dan Asas Perundang undangan ................................. 19
1. Teori Kewenangan ............................................................................. 19
2. Asas peraturan Perundang Undangan ................................................ 22
a) Asas personalitas keIslaman ........................................................ 23
C. Tinjauan Tentang Eksekusi Putusan arbitrase
(dalam Negeri) ......................................................................................... 25
1. Pengertian putusan arbitrase dalam Negeri ........................................ 25
2. Pihak yang berwenang melakukan eksekusi ...................................... 25
3. Pedoman tata cara eksekusi ................................................................ 26
a. Pendeponiran dan exequatur merujuk kepada UU
arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa ........................... 27
b. Pelaksanaan eksekusi merujuk kepada UU
kekuasaan kehakiman ................................................................... 27
4. Pendeponiran putusan ........................................................................ 27
a. Pengertian deponir ....................................................................... 27
xii
b. Pihak yang wajib mendeponir ...................................................... 28
c. Panitera membuat akta deponir .................................................... 29
d. Biaya deponir dibebankan kepada para pihak .............................. 30
e. Pemberitahuan deponir kepada para pihak .................................. 31
5. Permohonan minta Exequatur ............................................................ 31
a. Pengertian Exequatur ................................................................... 31
b. Tata cara pemberian exequatur .................................................... 32
c. Tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase ....................... 33
D. Tinjauan tentang arbitrase dan Basyarnas ................................................ 34
1. Arbitrase dalam perspektif hukum Islam dan
hukum positif ..................................................................................... 34
2. Tinjauan tentang Basyarnas ............................................................... 36
a. Sejarah Basyarnas ........................................................................ 36
b. Tujuan Basyarnas ......................................................................... 39
c. Dasar hukum berdirinya Basyarnas ............................................. 39
d. Yurisdiksi Basyarnas .................................................................... 41
E. Tinjauan tentang ekonomi syariah ........................................................... 41
1. Pengertian ekonomi syariah ............................................................... 41
2. Sumber ekonomi syariah .................................................................... 43
3. Prinsip dasar ekonomi syariah ........................................................... 44
4. Karakteristik ekonomi syariah ........................................................... 46
xiii
BAB III PEMBAHASAN
A. Dualisme Wewenang Eksekutorial Putusan Basyarnas Mengenai Sengketa
Ekonomis Syariah Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Ditinjau
Dari Aspek Yuridis Normative ................................................................ 50
1. Eksekusi putusan basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah
dalam perspektif wewenang Pengadilan Negeri ................................ 50
a. Analogi wewenang Pengadilan Negeri dalam eksekusi putusan
Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah .......................... 51
2. Eksekusi putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah
dalam perspektif wewenang Pengadilan Agama ................................ 55
a. Ekonomi syariah merupakan wewenang absolute Pengadilan
Agama (pasal 49 I UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan
Agama .......................................................................................... 55
b. Asas personalitas keislaman (pasal 1 angka 1, pasal 2, dan pasal 49
UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama) ...................... 61
c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan
berdasarkan prinsip syariah (pasal 55 (3) UU No. 21tahun 2008
tentang perbankan syariah) .......................................................... 66
B. Pengadilan yang lebih berwenang melaksanakan eksekusi putusan
basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah ditinjau dari aspek
yurisdiksi kewenangan ............................................................................. 73
1. Uraian teori kewenangan .................................................................... 74
2. Analisa/pembahasan ........................................................................... 77
xiv
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................................. 95
B. Kritik dan Saran ....................................................................................... 97
Daftar pustaka .................................................................................................... 99
Indeks ................................................................................................................ 103
Lampiran lampiran .......................................................................................... 104
xv
Lapiran Lampiran
1. Kartu Kendali
2. Surat Tugas
3. Kartu bukti peserta seminar
4. Berita acara seminar
xvi
DAFTAR PUSTAKA
UNDANG UNDANG
Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian
sengketa
Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.
Undang Undang No. 2 tahun 1986 dirubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun
2004 dirubah kedua kalinyaa dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009
tentang Peradilan Umum.
Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah.
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan badan
arbitrase syariah
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2010 tentang pencabutan Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan badan
arbitrase syariah
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum
ekonomi syariah
xvii
BUKU
Priyatna Abdurrasyid, Sunaryati Hartono et al. Prospek dan pelaksanaan
arbitrase di Indonesia.Pt Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
Abdul manan, hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan Peradilan
Agama. Pt Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
Rachmadi usman, aspek hukum perbankan syariah di Indonesia. Sinar grafika.
Jakarta.2012.
I Gde pantja astawa, suprin Na’a, dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan
di indonesia, PT alumni, bandung, 2008.
Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau dari: Reglemen Acara (Rv), peraturan
prosedur bani, international centre for the settlement of investment disputes
(ICSID), UNCITRAL Arbitration rules, convention on the recognition and
enforcement of foreing arbital award, PERMA No. 1 tahun 1990. Pt Sinar
Grafika, Jakarta, 2003.
A. Rahmat rosyadi, Ngatino, arbitrase dalam perspektif Islam dan hukum positif.
Pt. citra aditya bakti, bandung, 2002.
Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari‟ah Di Pengadilan Agama &
Makhamah Syar‟iyah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
A.Mukti Arto, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
:Penerapan Asas Personalitas KeIslaman Sebagai Dasar Penentuaan
Kekuasaan Pengadilan Agama, Jakarta : Varia Peradilan, 2000.
xviii
Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek, (Bandung
Mandar Maju, 1989).
ARTIKEL
Kewenangan Peradilan Agama terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah
(judicial authority of religion court for syariah economics dispute
resolution): http://repository.unej.ac.id
Artikel, Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi,
Academia.edu.htm, download tanggal 3 des 2014
Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 93/PUU
X/2012, sep tanggal 2 tahun 2013
Asas asas yang terdapat dalam pemberlakuan hukum ekonomi Islam
http://yanluamohdar2010.blogspot.com/2010/12
www.pta-jakarta.go.id
Ardiansyah, artikel dengan judul fokus kajian teori kewenangan, September 18,
2014 dikutip dari Ridwan HR. HukumAdministrasi Negara. (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2008).
KAMUS
Sudarsono, kamus hukum, PT. Reneka Cipta, Jakarta,1992.
Hendro darmawan, kamus ilmiah popular, Pt Bintang Cemerlang, Yogyakarta,
2013.
xix
SKRIPSI
Zainah Sjulina, prosedur penyelesaian sengketa perbankan di bani dan Basyarnas
Surabaya, malang, 2001.
Nailil Maulidatul Isniah, studi atas kesiapan para hakim Pengadilan Agama kota
malang berkaitan dengan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah
dalam pasal 1 angka 37 tentang perubahan terhadap pasal 49 huruf I UU. 3
bulan 2006 ( studi kasus di Pengadilan Agama kota malang), malang, 2007.
Muhammad Ozal, Kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah (analisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-
X/2012 tentang permohonan uji meteri penjelsan pasal 55 (2) Undang
Undang perbankan syariah), malang, 2014.
xx
INDEKS
absolute .... 21, 51, 56, 57, 62, 73, 79,
80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 94,
97
abstrak ........................................... 23
Arbitrase . 2, 4, 11, 25, 26, 27, 28, 31,
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
51, 52, 53, 54, 55, 65, 69, 71, 83,
91, 92, 93, 96, 99, 101
Atribusi .................................... 19, 20
Basyarnas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 16, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 67,
69, 71, 72, 73, 81, 83, 85, 86, 87,
88, 90, 96
beleid ............................................... 7
competensi ............................... 21, 22
dualisme ...................... 12, 13, 16, 72
eksekusi .. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 34, 51, 52, 53, 55, 56, 65, 71,
72, 73, 81, 83, 87, 88, 90, 93, 96,
98, 99, 101
Exequatur ............................... 27, 32
imperatif ................ 23, 29, 30, 60, 61
litigasi . 17, 55, 66, 67, 70, 71, 72, 84,
96
muamalat ....................................... 39
Pengadilan 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 40, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93,
95, 96, 99, 100, 101
relative ..................................... 22, 79
Syariah.... 2, 9, 10, 11, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 62, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 81, 82, 86, 87, 88,
90, 93, 94
wewenang .. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 51, 56, 58,
71, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 96, 97
Yuridis .......................................... 50
yurisdiksi .. 12, 16, 41, 73, 74, 75, 76,
77, 79, 81, 97