PENYEDERHANAAN BIROKRASIDAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL
6 DESEMBER 2019
1. PENYEDERHANAAN BIROKRASI
2. SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL
OUTLINE
PENYEDERHANAANBIROKRASI
1
4
5
6
7
EKSISTING KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
8
JUMLAH SDM KEMENHUB
NO UNIT KERJA JUMLAH
1 Sekretariat Jenderal 871
2 Inspektorat Jenderal 283
3 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 3.609
4 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 14.320
5 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 6.850
6 Direktorat Jenderal Perkeretaapian 612
7 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 2.808
8 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 137
9 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 175
10 Penugasan Keluar Instansi 889
JUMLAH 31.07699
9
JUMLAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
NO UNIT PELAKSNA TEKNIS JUMLAH
1Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
26
2Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
296
3Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
172
4Direktorat Jenderal Perkeretaapian
10
5Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
27
JUMLAH531 10
JUMLAH ESELONERING KEMENHUB
NO. UNIT ORGANISASI
JUMLAH
UNIT
KERJA
ESELON I ESELON II ESELON III ESELON IV ESELON
VA
JUMLAH JABATAN
STRUKTURALA B A B A B A B
1. UPT DITJEN PHB. DARAT 26 0 0 0 0 26 0 105 0 0 131
2. UPT DITJEN PHB. LAUT 296 0 0 4 25 43 112 234 413 8 839
3. UPT DITJEN PHB UDARA 172 0 0 1 7 27 43 211 109 242 640
4. UPT DITJEN KA 10 0 0 0 0 4 6 12 19 0 41
5. UPT BPSDM PERHUBUNGAN 27 0 0 1 1 33 17 91 29 0 172
TOTAL UNTUK ORGANISASI
TINGKAT UPT531 0 0 6 33 132 178 646 570 244 1823
TOTAL UNTUK ORGANISASI
TINGKAT PUSAT19 9 4 55 1 194 3 485 0 0 751
JUMLAH 550 9 4 61 34 327 181 1138 570 250 2574
TOTAL ESELON III S.D V = 2.466ESELON III S.D IV KANTOR PUSAT = 682
ESELON III S.D V UPT = 1.784
PERSENTASE JUMLAH PEGAWAI
DENGAN JABATAN STRUKTURAL
Jumlah Jabatan
Struktural eselon I
sd V8%
Jumlah Jabatan
Non Struktural
92%
RATA RATA ASUMSI PERBANDINGANJUMLAH PEGAWAI DENGAN JABATAN
STRUKTURAL APABILA ESELON III DANIV DIHAPUS
1 (satu) jabatan
eselon II
(JPT Pratama)
membawahkan 272
pegawai
ADM
KEPEG 12
Kepala Satker (Kepala UPT)
Memiliki kewenangan legalisasi, pengesahan, persetujuandokumen, atau kewenagan kewilayahan
kriteria dan syarat lain bersifat khusus berdasar usulanmasing-masing K/L
Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV dan V dikecualikan bagi:
13
BATAS AKHIR PENYEDERHANAN BIROKRASI JUNI 2020
1• beban kerja pada eselon II di pusat yang akan menjadi sangat besar
2
• beberapa perizinan atau pun pelayanan yang dilaksanakan beberapa direktorat ygdidelegasikan ke eselon III dikembalikan ke eselon II
3• Eselon II membina antara 100-350 pegawai JF dan JP
4
• Apabila Eselon II berhalangan memimpin atau hadir dalam rapat maka yang mewakili adalah JF atau Pelaksana
5
• Hal kecil lain yang perlu menjadi perhatian seperti penilaian kinerja dan pemberiancuti akan menjadi tugas fungsi eselon II
6
• JF teknis yang digunakan untuk mengakomodir eselon III dan IV bidang trans Daratdan Laut terbatas sedangkan KA blm ada
14
1• Memperkecil rentang kendali
2• Pembinaan pegawai lebih terstruktur
3
• Eselon II dapat melaksanakan tugas yg lebih strategis, tugas teknisdan administratif dibagi habis ke eselon III dan IV
4
• Beberapa peraturan transportasi mengatur pendelegasian wewenang keselamatan transportasi hingga level eselon III
5
• Beban kerja, koordinasi, tanggung jawab, wewenang tidak terfokuspada eselon II
15
1
• Menyusun ABK, formasi, pemetaan kompetensi pegawai dan redistribusipegawai dari struktural eselon III dan IV ke JF
2
• Menyiapkan mekanisme pengalihan struktural menjadi JF serta pemenuhankompetensi berupa diklat JF dan penganggarannya
4
• Menyiapkan kebijakan terkait organisasi dan tata kerja, kepegawaian, pendelegasian wewenang urusan transportasi, dan proses bisnis
5
• Menyusun aturan terkait mekanisme pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan di bidang transportasi (sebelumnya dilaksanakan oleh eselon III)
16
SOSIALISASIJABATAN FUNGSIONAL
2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
CONTOH:
USULAN PENGALIHAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL
NO NAMA JABATAN
ADMINISTRASIPANGKAL/GOL
PENGHASILAN
(GAJI, TUNJAB,
TUNKER)
KELAS
JABATAN
JABATAN
FUNGSIONAL
JENJANG
JABATAN
KELAS
JEBATA
N
PENGHASIL
AN (GAJI,
TUNJAB,
TUNKER)
1 A Kepala Bagian Pembina (IV/a) 15,392,288 12Analis
KepegawaianMadya 13
16,252,288
2 B Kepala Subbagian Pembina (IV/a) 9,931,136 9Analis
Kepegawaian Muda 9
10,231,136
3 C Kepala Subbagian Pembina (IV/a) 9,401,600 9Analis
Kepegawaian Muda 9
9,701,600
4 D Kepala Subbagian Penata Tk.I (III/d) 9,248,100 9Analis
Kepegawaian Muda 9
9,548,100
31
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional : 2.546 orang
Antara lain Dosen : 479 orang
Jumlah Jabatan Fungsional secara Nasional : 196 Jabatan
Jumlah Jabatan Fungsional di Kemenhub : 38 Jabatan
Jumlah Jabatan Fungsional Pembinaan Kemenhub : 9 Jabatan
Jumlah Jabatan Fungsional dalam proses Penetapan : 6 Jabatan
Jumlah Jabatan Fungsional dalam proses Pengusulan : 7 Jabatan
Jumlah Jabatan Fungsional dalam proses Penyusunan : 5 Jabatan
1. Penguji Kendaraan Bermotor;
2. Pengawas Keselamatan Pelayaran;
3. Teknisi Penerbangan;
4. Asisten Inspektur Angkutan Udara;
5. Inspektur Angkutan Udara;
6. Asisten Inspektur Bandar Udara;
7. Inspektur Bandar Udara;
8. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan; dan
9. Inspektur Keamanan Penerbangan.
1. Inspektur Navigasi Penerbangan;
2. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
3. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
4. Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
5. Inspektur Pengoprasian Pesawat Udara;
6. Asisten Inspektur Pengoprasian Pesawat Udara.
1. Auditor Perkeretaapian;
2. Inspektur Perkeretaapian;
3. Penguji Prasarana Perkeretaapian;
4. Penguji Sarana Perkeretaapian;
5. Personel Pesawat Udara;
6. Personel Bandar Udara;
7. Personel Navigasi Penerbangan.
1. Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal (Port State
Control Officer/PSCO);
2. Investigator KNKT Perkeretaapian;
3. Investigator KNKT Pelayaran;
4. Investigator KNKT Penerbangan; dan
5. Investigator KNKT Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
33