Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran
(BAB VII RPJMD)
Nunuk Dwi RetnandariMagister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada2021
Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah
Gambaran umumBAB II
Gambaran keuangan daerah
BAB III
Hubungan antar BAB dalam RPJMD
Analisis Permasalahan dan
Isu StrategisBAB IV
Isu strategis eksternal
Visi Misi Tujuan dan Sasaran
BAB V
Strategi , Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
BAB VI
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VII
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB VIII
Pendahuluan BAB I
Bab IX Penutup
BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
6.1. Strategi
6.2. Arah Kebijakan
BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
6.3. Program Perangkat Daerah
Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan
7.2. Program Perangkat Daerah
Program:Program Strategis (6.3)
Program Operasional (7.2)
Perencanaan Anggaran (7.1)
Tingkatan Strategi
Bryson, 2010Bappenas, 2019
Kata kunci: Wording
Cascading Tujuan
dan sasaran Strategi dan arah Kebijakan
Program Daerah
Program Operasional
Kegiatan
Fokus Prioritas
Isu Strategis
Permasalahan Daerah
Permasalahan Urusan
Data dan Informasi
Program Pembangunan Daerah dan Program Operasional
Program Pembangunan Daerah dan Program Operasional
Sasaran daerah
Program Daerah
Sasaran OPD
Program Operasional
Program Operasional
Program Operasional
Sasaran OPD
Program Daerah
Sasaran OPD
Program Operasional
Program Operasional
Sumber: Kemenpan RB, Deputi RB Kunwas
Membangun Program Operasional
• Program Operasional• Program Indikator
KinerjaSumber daya kesehatan
Indeks sumber daya kesehatan
Promosi kesehatan Stunting
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
Angka morbiditas
Pelayanan Kesehatan
Tingkat kesehatan ibu dan bayi
Sasaran UHH
Sasaran
Program Operasional
Proses Bisnis Perencanaan
•
Program OperasionalProgram Indikator Kinerja
Data dan Informasi
Indeks ketersediaan data perencanaan
Perencanaan Indeks Konsistensi perencanaan
Monitoring dan Evaluasi
Indeks Monev:• ketepatan
waktu• PB
Sasaran Indeks kualitas perencanaan
Program Operasional VS Program Permen 90
Program Permendagri nomor 90 Program OperasionalNo Program
1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
3 Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (Ijin)
4 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Program Permen 90
Perindustrian • PROGRAM PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
• PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
• PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Koperasi dan UMKM• PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA
SIMPAN PINJAM• PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI• PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
KSP/USP KOPERASI• PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN• PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI• PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
• PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Penganggaran
• Budgeting adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengoperasikan anggaran.
• Proses manajerial dari perencanaan dan persiapan anggaran, pengendalian anggaran dan prosedur terkait.
• Budgeting adalah tingkat akuntansi tertinggi dalam hal prakiraan untuk pertimbangan untuk mengambil tindakan yang pasti dan bukan hanya pelaporan.
Sumber: Kemenpan RB, Deputi RB Kunwas
Beberapa permasalahan perencanaan anggaran (Ahmad Erani Yustik Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and
Finance (INDEF)
• APBN/APBD selalu di desain defisit sehingga memberi kesempatan adanya inefesiensi dan praktik koruptif.
• desain APBN/APBD hanya dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi (anggaran), tetapi APBN tidak dimengerti juga sebagai instrumen ideologis untuk mendekatkan tujuan bernegara sebagai amanat konstitusi.
• asumsi ekonomi makro yang disusun hanya mendasawrkan kepada tujuan sempit tetapi mengabaikan semangat keadilan sosial, seperti aspek ketimpangan pendapatan.
• besaran anggaran tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Buktinya, alokasi anggaran ke sektor pertanian dan industri tergolong kecil padahal sebagian tenaga kerja berada di sektor tersebut.
• amanah UU tidak semuanya dijalankan dengan baik. Sebagai contoh, alokasi anggaran kesehatan diharuskan minimal 5 persen dari APBN, namun selama ini mendapatkan porsi kurang dari 2 persen.
• penerimaan negara dihitung sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara seperti yang terus berulang selama ini.
Perhitungan Pagu Anggaran Program
Perhitungan Pagu Anggaran Program
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Unit Cost/ Standar Biaya
Jumlah Anak
Jumlah Anggaran Program
Program Promosi Kesehatan : Stunting
Pencegahan anak tidak stunting
Berapa jumlah anak yang ditarget
Sekolah parenting ....
Pemberian makanan tambahan
....
Peningkatan upaya gizi keluarga
....
Pengobatan anak stunting
berapa anak yang ditarget
• ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.
• ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran
DEFINISI ANALISIS STANDAR BELANJA
• PP 58 Tahun 2005 Pasal 39 ayat 2: “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi
kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.
• Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 89 Huruf e:
“Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga”.
DASAR HUKUM ANALISIS STANDAR BELANJA
• Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektif (tidak lagi berdasarkan “intuisi”)
• Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
• Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
• Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
• Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif.
• Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan.
• Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.
MANFAAT ANALISIS STANDAR BELANJA
Nunuk Dwi Retnandari
ni Woro Ciblon nyuwun
pangapunten