PERAN DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG
ASING DI INDONESIA (STUDI DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH)
SKRIPSI
Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri
Semarang
Oleh
Eka Rendytia Faizal
8150408069
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013
ii
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi dengan judul “Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)” yang ditulis oleh Eka Rendytia
Faizal telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:
Hari :
Tanggal :
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Drs. Sartono Sahlan, M.H Arif Hidayat, S.H.I., M.H
NIP. 19530825 198203 1 003 NIP. 19790722 200801 1 008
Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik
Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001
iii
iii
PENGESAHAN
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Hukum, Universitas Negeri Semarang pada tanggal
Panita :
Ketua Sekretaris
Drs. Sartono Sahlan, M.H. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19530825 198203 1 003 NIP. 19671116 199309 1 001
Penguji Utama
Tri Sulistiyono, S.H., M.H
NIP. 19750524 200003 1 002
Penguji I Penguji II
Drs. Sartono Sahlan M.H. Arif Hidayat, S.H.I., M.H
NIP. 19530825 198203 1 003 NIP. 19790722 200801 1 008
iv
iv
PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini yang berjudul “Peran dan
Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam
Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing
di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah)” benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak
menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau
temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan
kode etik ilmiah.
Semarang, 5 Februari 2013
Penulis,
Eka Rendytia Faizal
8150408069
v
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
(1) “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah
dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi
Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan” (Qs. At-Taubah,
9:20).
(2) “Tiada seorangpun yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu,
kecuali Allah memudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Ath Thabrani).
(3) “Hidup pasti akan mengalami perpindahan, berpindahlah dari kehidupan yang
dulu kurang baik menjadi yang lebih baik lagi” (Eka Rendytia F).
PERSEMBAHAN :
Skripsi ini dipersembahkan kepada:
(1) Kedua orang tuaku (Bapak Moh. Taufik, BA dan
Ibu Endang Supriyatni, S.Pd) yang menjadi
penyemangat dan motivasi hidupku.
(2) My Brother Ricko Dwi Pambudi.
(3) Seluruh Keluarga Besarku.
(4) Temen Kost Dewi Sartika 83A Koplak.
(5) Sahabat-sahabatku “JALANG”.
(6) Seluruh temen-temen FH UNNES 2008.
vi
vi
KATA PENGANTAR
Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran dan Fungsi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan
dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia (Studi di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)”. Dengan
selesainya skripsi ini dalam menempuh studi strata 1 di Fakultas Hukum. Penulis
menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:
1. Bapak Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas
Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas
Negeri Semarang dan sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan
kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan,
masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Tri Sulistiyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Tata
Negara.
5. Bapak Arif Hidayat, S.H.I, M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang
dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan
bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
vii
vii
6. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H. sebagai Dosen Wali yang juga turut
memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan
di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
yang telah memberikan ijin penelitian.
9. Bapak Jusuf Perdana, S.H., MH., Kepala Bidang Intelijen, Penindakan
Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah yang telah bersedia diwawancarai.
10. Ibu Sri Warnati, S.H., Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang telah
bersedia diwawancarai.
11. Bapak Bagus Aditya NS, S.H., M.H., Kepala Sub Seksi Penindakan
Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang telah bersedia
diwawancarai.
12. Bapak A. Anton H, S.E., S.H., M.M., Kepala Sub Seksi Pengawasan
pada Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang yang telah bersedia
diwawancarai.
13. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Moh. Taufik, BA dan Ibu Endang
Supriyatni, S.Pd, serta adiku Ricko Dwi Pambudi yang selalu mendoakan
dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi..
viii
viii
14. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum
UNNES terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.
16. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang
telah berperan hingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu.
Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T
dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi
persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi
semua yang membutuhkan.
Semarang, 5 Februari 2013
Penulis
Eka Rendytia Faizal
8150408069
ix
ix
ABSTRAK
Faizal, Eka Rendytia. 2012. Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah). Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Sartono Sahlan, S.H., M.H., Pembimbing II: Arif Hidayat, S.H.I., M.H. Kata Kunci: Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Orang Asing, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Mobilitas orang asing di Indonesia, khususnya Wilayah Jawa Tengah sangat banyak dan bermacam-macam. Untuk itu diperlukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai peran dan fungsi dalam pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, sebagaimana telah diatur di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Masalah yang diteliti meliputi: (1) Apa saja peran dan fungsi Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia?; (2) Apa saja yang menjadi kendala Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia?; dan (3) Bagaimana upaya Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mengatasi kendala tersebut?. Data diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan proses pengabsahan data menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan analisis data melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yaitu sebagai koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; dan Penegak hukum di bidang keimigrasian. (2) Kendala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam melaksanakan peran tersebut antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia para pegawai; dan Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah masih kurang. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pegawai, serta terbatasnya anggaran. Saran agar lebih mengutamakan dan meningkatkan kedisiplinan, integritas dan kinerja secara optimal dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, serta lebih memperhatikan terjaminnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
x
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................... ii
PENGESAHAN KELULUSAN ........................................................................ iii
PERNYATAAN ................................................................................................. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... v
KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi
ABSTRAK ......................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ....................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xv
DAFTAR BAGAN ............................................................................................. xvi
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xvii
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................
............................................................................................................................. xvii
i
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah .............................................................. 9
1.2.1 Pembatasan Masalah ........................................................................ 9
1.2.2 Batasan Masalah ............................................................................... 10
1.3 Rumusan Masalah ...................................................................................... 11
1.4 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 11
xi
xi
1.5 Manfaat Penelitian .................................................................................... 12
1.6 Sistematika Penulisan ................................................................................ 13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu .................................................................................. 16
2.2 Landasan Teori .......................................................................................... 19
2.2.1 Pengertian peran dan fungsi ............................................................. 19
2.2.2 Pejabat Imigrasi ................................................................................ 21
2.2.2.1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah ................................................................................ 20
2.2.2.2 Kantor Imigrasi .................................................................... 25
2.2.3 Pengawasan dan penindakan keimigrasian dari sudut Hukum
Administrasi Negara ...................................................................... 26
2.2.2.1 Pengawasan keimigrasian .................................................... 26
2.2.2.2 Penindakan keimigrasian ..................................................... 28
2.2.4 Orang asing ....................................................................................... 29
2.3 Kerangka Berpikir ..................................................................................... 31
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1 Dasar Penelitian ......................................................................................... 34
3.2 Pendekatan Penelitian ................................................................................ 35
3.3 Spesifikasi Penelitian ................................................................................. 35
3.4 Fokus Penelitian ........................................................................................ 36
3.5 Lokasi Penelitian ....................................................................................... 36
3.6 Sumber Data Penelitian ............................................................................. 37
xii
xii
3.6.1 Data Primer ....................................................................................... 37
3.6.2 Data Skunder .................................................................................... 38
3.7 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 40
3.8 Uji Keabsahan Data ................................................................................... 42
3.9 Teknik Analisis Data ................................................................................. 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian .......................................................................................... 47
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah .......................................................................... 47
4.1.2 Mobilitas Orang Asing di Wilayah Jawa Tengah ............................. 57
4.1.3 Mekanisme Pengawasan dan penindakan Keimigrasian .................. 62
4.1.4 Peran dan Fungsi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia .......................... 67
4.1.5 Kendala Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam
Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Terhadap Orang Asing di Indonesia ................................................ 73
4.1.6 Upaya Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam
mengatasi kendala tersebut .............................................................. 76
4.2 Pembahasan ............................................................................................... 79
4.2.1 Peran dan Fungsi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia .......................... 79
xiii
xiii
4.2.2 Kendala Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam
Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Terhadap Orang Asing di Indonesia ................................................ 85
4.2.3 Upaya Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam
mengatasi kendala tersebut .............................................................. 87
BAB 5 PENUTUP
5.1 Simpulan .................................................................................................... 90
5.2 Saran .......................................................................................................... 92
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 93
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................... 95
xiv
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
4.1 Daftar Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ........... 51
4.2 Jumlah orang asing di Wilayah Jawa Tengah periode Januari s/d Juli
Tahun 2012 .................................................................................................... 59
4.3 Jumlah orang asing di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Semarang periode
Januari s/d Juli Tahun 2012 ........................................................................... 60
4.4 Jumlah orang asing di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang periode
Januari s/d Juli Tahun 2012 ........................................................................... 60
4.5 Data penindakan keimigrasian di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2012 .......... 61
xv
xv
DAFTAR BAGAN
Bagan Halaman
2.1 Kerangka berpikir ........................................................................................ 31
3.1 Perbandingan Triangulasi ............................................................................ 42
3.2 Komponen-komponen dan alur data kualitatif ............................................. 45
4.1 Struktur organisasi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah................................................................... 56
4.2 Alur dan bentuk pengawasan orang asing .................................................... 64
xvi
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
4.1 Logo Kementerian Hukum dan HAM............................................................. 47
xvii
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah;
2. Struktur Kantor Imigrasi Se-Jawa Tengah;
3. SK Penetapan Dosen Pembimbing;
4. Surat Ijin Penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah;
5. Surat Ijin Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;
6. Surat Ijin Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang;
7. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
8. Laporan Selesai Bimbingan Skripsi;
9. Kartu Bimbingan Skripsi;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M-
01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam
pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber
daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang
masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang
asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga
telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap
pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap,
penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi
internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang
terorisme, narkotika, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.
Menurut Wahyudin Ukun dalam bukunya Deportasi Sebagai
Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang
Keimigrasian (2004 : 31),
Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat
1
2
universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.
Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah di atur dalam
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut
merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk
atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap
orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
Semua aspek keimigrasian juga didasarkan pada apa yang telah
digariskan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi
dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Di dalam
dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di
bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik
Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 1945. Pengaturan
keimigrasian ini tertuang dalam Undang – undang Dasar tahun 1945 Bab X
pasal 26 yang memuat Warga Negara dan penduduk, dimana Warga Negara
dan penduduk adalah subjek daripada keimigrasian itu sendiri.
Menurut JG Starke dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional,
(Jakarta: Sinar Grafik, 2000), “Pelaksanan pengaturan lalu lintas orang
tersebut merupakan derivasi dari Negara untuk memberi izin atau melarang
orang asing masuk ke dalam wilayahnya dan merupakan atribut esensial dari
pemerintahan Negara yang berdaulat. Oleh karena itu seorang asing yang
3
memasuki wilayah Indonesia harus tunduk pada keimigrasian Indonesia”
(Ratna, Tesis; 2009).
Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, “Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang
yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasanya dalam
rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Ada dua hal yang sangat
mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah
aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut
pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan
keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang
asing di Indonesia.
Menurut Muhammad Indra (Disertasi, 2008 : 3), “Pengertian
pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan
untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah
sesuai dengan aturan yang telah ditentukan”. Pada awalnya pelaksanaan
pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi
mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin
kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga
terhadap Warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan
dan pemalsuan dokumen perjalanan. Pengawasan orang asing dilakukan
mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek
pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas dari sifat wilayah Indonesia
yang berpulau-pulau, dengan luas yang terbentang dari Sabang sampai
4
Marauke, terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta
mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa Negara
tetangga. Pengawasan keimigrasian mencakup penindakan keimigrasian
atau penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif
maupun tindak pidana keimigrasian.
Dewasa ini luas lingkup dari keimigrasian tidak lagi mencakup
pengaturan, penyelenggaraan keluar-masuk orang dari dan ke dalam
wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah
Indonesia, akan tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar
wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi
kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana
keimigrasian, serta pengaturan prosedur keimigrasian dan mekanisme
pemberian izin keimigrasian.
Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan
administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh
karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu
fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian
dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara (Bagir
Manan, 2000; 7).
Menurut Muhammad Indra (Disertasi, 2008: 4), “di lihat dari sudut
fungsi hukum keimigrasian tersebut, hukum keimigrasian tidak hanya
otonom bergerak dalam lingkup hukum administrasi negara, namun juga
5
bersinggungan dan bertalian erat dengan hukum yang lain, seperti hukum
ekonomi, hukum internasional dan hukum pidana.”
Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat
penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan
proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan
(diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi
yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu
antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif,
sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi
didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat,
efektif dan efisien.
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, “Penindakan keimigrasian adalah suatu tindakan administratif
dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan”. Dalam
pelaksanaannya, Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang
asing yang berada di wilayah Indonesia karena alasan-alasan bahwa orang
asing itu:
(a) Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi
keamanan dan ketertiban umum;
(b) Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
6
Menurut Website Direktorat Jenderal Imigrasi
(http://www.imigrasi.go.id) yang diakses pada tanggal 13 Desember 2011,
Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda namun secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat itu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. Organisasi Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti “Bhumi Pura Purna Wibawa” yang berarti penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
adalah salah satu lembaga negara yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Menkumham). Nomenklatur kementerian ini telah mengalami
beberapa kali perubahan. Mulai dari Departemen Kehakiman (1945-1999),
Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999-2001), Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004), dan Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia (2004-2009). Kemudian berdasarkan Undang-
Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan
Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
7
Kementerian Negara, nomenklatur Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia berubah lagi menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
hingga sekarang.
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 tanggal 30
Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
hukum dan hak asasi manusia; (b) pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
(c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
(d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
(e) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan (f) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya tersebut, dalam
rangka asas dekonsentrasi, Kementerian Hukum dan HAM membagi dan
atau melimpahkan kewenangannya kepada suatu instansi vertikal. Instansi
vertikal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi yang berada di bawah
8
dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia. Nomenklatur Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia ini juga mengalami beberapa kali perubahan mengikuti
pusatnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.10 Tahun
1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman, maka dibentuklah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
Jawa Tengah. Kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Pada tahun 2005
dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dan sekarang ini Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia menggunakan nomeklatur Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk melaksanakan tugasnya, yaitu pengawasan dan penindakan
keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Tengah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT),
yaitu Kantor Imigrasi (Kanim). Kantor Imigrasi di propinsi Jawa Tengah
terdiri dari 6 (enam) Kanim, diantaranya Kanim Semarang, Kanim
Surakarta, Kanim Cilacap, Kanim Pemalang, Kanim Pati, Kanim
Wonosobo. Tiap-tiap Kanim mewakili beberapa Kabupaten dan Kota.
9
Apabila kita melihat fakta yang terjadi dalam beberapa bulan
terakhir terhitung dari bulan januari sampai bulan juli, mobilitas orang asing
di Jawa Tengah semakin banyak. Berdasarkan data yang berada di Divisi
Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
tercatat sebanyak 3216 orang asing.
Berdasarkan data di atas, kita dapat melihat banyaknya jumlah orang
asing yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, untuk itu perlu
dilakukan suatu pengawasan dan penindakan terhadap orang asing tersebut.
Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peran dan Fungsi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam
Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap
Orang Asing Di Indonesia”.
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan Peran dan fungsi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan
pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap orang asing di
Indonesia, maka tentu banyak masalah-masalah yang perlu diidentifikasi,
di antaranya yaitu:
(1) Adanya mobilitas orang asing dan pelanggarannya serta penindakan
terhadap orang asing yang berada di wilayah Jawa Tengah;
10
(2) Bentuk dan mekanisme pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing di Indonesia;
(3) Tugas ndan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan
terhadap orang asing di Indonesia;
(4) Adanya kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap
orang asing di Indonesia;
(5) Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan pengawasan dan
penindakan terhadap orang asing di Indonesia.
1.2.2 Batasan Masalah
Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai
dengan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi
masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah :
(1) Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan
terhadap orang asing di Indonesia;
(2) Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap
orang asing di Indonesia;
11
(3) Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
dalam mengatasi kendala tersebut.
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka
permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :
(1) Apa saja peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan
terhadap orang asing di Indonesia?
(2) Apa saja yang menjadi kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan
penindakan terhadap orang asing di Indonesia?
(3) Bagaimana upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah dalam mengatasi kendala tersebut?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
(1) Mengetahui peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan
terhadap orang asing di Indonesia;
12
(2) Mengetahui kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan
terhadap orang asing di Indonesia;
(3) Mengetahui upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah dalam mengatasi kendala tersebut.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.5.1 Manfaat Teoritis.
(1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat
menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
(2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti
khususnya mengenai Peran dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pengawasan dan
penindakan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia;
(3) Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang Peran dan fungsi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam
pelaksanaan Pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang
asing di Indonesia;
(4) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
13
1.5.2 Manfaat Praktis
1.5.2.1 Bagi Peneliti
Peneliti dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi
tentang Peran dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah dalam pelaksanaan Pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing di Indonesia. Dan menambah wawasan peneliti
dalam bidang hukum khususnya hukum tata negara.
1.5.2.2 Bagi Masyarakat
Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai
Peran dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
dalam pelaksanaan Pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap
orang asing di Indonesia.
1.5.2.3 Bagi Pemerintah
Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia
khususnya dalam Pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap
orang asing di Indonesia.
1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5
(lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :
1.6.1 Bagian Awal Skripsi
Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo
Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar
14
pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata
pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar
lampiran.
1.6.2 Bagian Pokok Skripsi
Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang
digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan
pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan
pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan
penelitian, diantaranya yaitu otoritas keimigrasian, pengawasan dan
penindakan keimigrasian dari sudut HAN, serta orang asing.
BAB III METODE PENELITIAN
Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi dasar
penelitian, pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian,
metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi peran dan fungsi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam
15
melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang
asing di Indonesia, kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan
keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia, dan upaya Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mengatasi kendala
tersebut.
BAB V PENUTUP
Berisi mengenai simpulan dan saran.
1.6.3 Bagian Akhir Skripsi
Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-
lampiran.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan
beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah
penulis baca diantaranya:
Penelitian yang dilakukan oleh Sunu Tedy Maranto, ST dalam
tesisnya di Fakultas Hukum UNDIP tahun 2008, dengan judul “Tugas
Pokok dan Fungsi Departemen Hukum dan HAM RI di Bidang Pelayanan
Hukum Pasca Amandemen UUD 1945” (Studi Kasus di Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah). Kesimpulan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut :
(1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia) di bidang pelayanan hukum meliputi pelayanan jasa hukum, pelayanan keimigrasian, pelayanan terhadap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan penyuluhan hukum serta pelayanan hak asasi manusia.
(2) Di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah) pelaksanaan tugas pelayanan jasa hukum dilaksanakan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Balai Harta Peninggalan Semarang.
(3) Pelayanan keimigrasian dilaksanakan di Kantor-Kantor Imigrasi yang ada di Jawa Tengah.
16
17
(4) Pelayanan terhadap narapidana, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara di Jawa Tengah.
(5) Pelayanan penyuluhan hukum dan pelayanan HAM dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.
(6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sebagian besar di bidang pelayanan hukum, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan/kendala yuridis, seperti masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, organisasi, kewenangan, tidak adanya standar pelayanan dan standar biaya, integritas dan profesionalisme pegawai yang kurang, kesadaran hukum masyarakat yang kurang dan kurangnya kualitas mutu pelayanan hukum (Maranto, Tesis FH UNDIP;2008).
Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wilis dalam tesisnya di
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2009, dengan
judul “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal
Orang Asing di Indonesia” (Studi wilayah Kantor Imigrasi kelas I khusus
Medan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
(1) Pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif.
(2) Sistem pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dilakukan yang Pertama, Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Kedua, Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c dan e Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992.
(3) Penindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal (overstay) dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif, pelaksanaan penegakan hukum yang demikian itu mengakibatkan
18
terjadinya ketidakpastian hukum dalam penindakan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menyebutkan perbuatan overstay sebagai suatu perbuatan kriminal adalah tidak lazim di dunia internasional dan di dalam pelaksanaannya hampir sebagian besar dilaksanakan secara hukum administratif (Wilis, Tesis FH USUM;2009).
Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Agung Binarto dalam tesisnya
di Fakultas Hukum UNDIP tahun 2006, dengan judul “Pelaksanaan
Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal
Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-
Undang Keimigrasian”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
(1) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran undang-undang keimigrasian yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur KUHAP, dengan berbagai pengecualian sebagaimana yang diatur secara khusus oleh undang-undang keimigrasian. Berdasarkan hasil penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, diketahui bahwa sebagian besar pelaku pelanggaran undangundang keimigrasian dikenakan sanksi yang bersifat tindakan administratif oleh Pejabat Keimigrasian.
(2) Kendala-kendala yang muncul atau dihadapi oleh aparat penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dalam melaksanakan tugasnya adalah : (a) Pengalokasian anggaran yang masih belum memadai
dalam menunjang kelancaran operasional tugas penyidikan pelanggaran keimigrasian. Modus operandi kejahatan yang makin canggih, menimbulkan kesulitan dalam upaya melacak pelaku dan barang bukti. Keadaan tersebut harus didukung oleh cost operasional yang mencukupi.
(b) Sumber daya manusia yang masih belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat mempengaruhi kinerja dalam penegakan hukum
19
pelanggaran keimigrasian. Sampai saat ini belum ada standar tentang pendidikan PPNS, baik menyangkut kurikulum, jangka waktu pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan.
(c) Selama ini PPNS masih merupakan suatu pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS belum sepenuhnya dapat ditangani.
(d) Koordinasi yang belum baik antara kepolisian dengan kejaksaan, sehingga berakibat terjadinya pengembalian berkas perkara pelanggaran keimigrasian oleh kejaksaan sampai beberapa kali.
(3) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan formulatif tentang kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian lebih optimal adalah : (a) Cakupan wewenang PPNS keimigrasian perlu
diperluas, setidak-tidaknya sama dengan kewenangan penyidik Polri.
(b) Pemberian penjelasan yang lebih rinci terhadap kewenangan PPNS berupa “melakukan tindakan lainnya menurut hukum”.
(c) Mekanisme penyelesaian permasalahan berkas yang berlarut-larut dalam pemeriksaannya oleh kejaksaan.
(d) Perumusan secara tegas dan jelas pejabat mana yang bertanggung jawab sebagai pengendali, khususnya dalam penegakan hukum undang-undang keimigrasian (Binarto, Tesis FH UNDIP;2006).
2.2 Landasan Teori
2.2.1 Pengertian Peran dan Fungsi
Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut
sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini,
hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang
langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang
berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward)
20
terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga
setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang
diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang
dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang
sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran
mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.
Makna peran menurut Suhardono, yaitu pertama penjelasan historis. Dalam hal ini, peran berarti katakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. (http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html)
Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia
merupakan “kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang
dilakukan”. Sedangkan dalam ilmu administrasi negara, fungsi adalah
“sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan
sifat atau pelaksanaannya”.
Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata peran dan fungsi
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi peran dan fungsi adalah
kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai
serta kedudukannya yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan
satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan
tertentu dalam sebuah organisasi.
21
2.2.2 Pejabat Imigrasi
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, pejabat imigrasi adalah “pegawai yang telah melalui
pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis
keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab berdasarkan undang-undang ini”.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994
tentang Pengawasan Orang Asing dan Penindakan Keimigrasian, pejabat
imigrasi adalah “pejabat teknis keimigrasian atau pejabat lain yang karena
status atau kedudukannya mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung
jawab di bidang keimigrasian”.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan
keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Jawa Tengah, pejabat
imigrasi yang mempunyai kewenangan untuk bertindak adalah Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yang dalam hal mengenai keimigrasian yaitu kantor
imigrasi.
2.2.2.1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia merupakan instansi vertikal Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di
setiap propinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor
22
Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikepalai
oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari beberapa divisi,
yaitu :
(1) Divisi Administrasi, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Administrasi melaksanakan fungsi : (a) Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis,
rencana dan program serta laporan; (b) Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan; dan (c) Pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan
masyarakat, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.
(2) Divisi Pemasyarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di Bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasyarakatan melaksanakan fungsi : (a) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang
pemasyarakatan; (b) Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang
pemasyarakatan; dan (c) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di
bidang pemasyarakatan. (3) Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala
Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor
23
Wilayah di Bidang Keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian melaksanakan fungsi : (a) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian; (b) Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis
pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian;
(c) pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
(d) Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian; dan
(e) Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.
(4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan fungsi : (a) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum; (b) Pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum; (c) Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum
lainnya; (d) Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di
bidang hak kekayaan intelektual; (e) Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak
kekayaan intelektual; (f) Pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan
penghormatan hak asasi manusia; (g) Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi
hukum, penyuluhan hukum dan desiminasi hak asasi manusia;
(h) Pengkoordinasian program legislasi daerah; (i) Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi
dan informasi hukum; dan (j) Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum (Pasal
5 Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
24
Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia) menyatakan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan
kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :
(1) Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
(2) Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (3) Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian,
administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual; (4) Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan
penghormatan hak asasi manusia; (5) Pelayanan hukum; (6) Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi
hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; dan
(7) Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah (Pasal 3 Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dibidangnya di wilayah masing-masing ada pada
Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab
dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Kantor Wilayah
25
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Unit Pelaksana Teknis
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :
(1) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS); (2) Rumah Tahanan Negara (RUTAN); (3) Cabang Rumah Tahanan Negara (CABRUTAN); (4) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN); (5) Balai Pemasyarakatan (BAPAS); (6) Kantor Imigrasi (KANIM); (7) Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM); dan (8) Balai Harta Peninggalan (BHP) (Pasal 56 Permenkumham
No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2.2.2.2 Kantor Imigrasi
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, kantor imigrasi adalah “unit pelaksana teknis yang
menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau
kecamatan”.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03 PR
07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
(1) Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Keimigrasian wilayah yang bersangkutan;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi:
(a) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
(b) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian;
(c) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian;
(d) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan.
26
2.2.3 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Dari Sudut
Hukum Administrasi Negara
2.2.3.1 Pengawasan Keimigrasian
Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari
kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat
sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali
memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang
diawasi”.
Menurut Sondang P. Siagian, “pengawasan adalah proses
pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan”. Fungsi pengawasan adalah
mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan tugas-tugas
pemerintah dari yang telah digariskan; dan menghindari/ mengoreksi
kekeliruan baik yang disengaja atau tidak dalam rangka administrasi
negara. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah
tujuan negara itu tercapai atau tidak (Arif Hidayat, 2009;73).
Sedangkan menurut pasal 66 (2) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pengawasan
keimigrasian meliputi:
(1) Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
27
(2) Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia.
Dalam hal ini, menurut pasal 68 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan
keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan
Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan:
(1) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
(2) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan;
(3) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia;
(4) Pengambilan foto dan sidik jari; dan (5) Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.
Menurut Lucky Agung Binarto (Tesis FH UNDIP; 2006),
menjelaskan bahwa Pengawasan orang asing terdapat 2 (dua) macam,
yaitu pengawasan administratif dan pengawasan operasional,
Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing . Sedangkan pengawasan operasional, yaitu pengawasan lapangan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. (Lucky, Tesis FH UNDIP; 2006).
Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing
yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara koordinasi.
Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan dengan koordinasi Menteri Hukum dan HAM bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait. Yang dimaksud koordinasi bersama
28
Badan atau Instansi yang terkait adalah bahwa pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dan Pejabat Imigrasi (Abdullah, 1993;89).
2.2.3.2 Penindakan Keimigrasian
Menurut Lucky Agung Binarto (Tesis FH UNDIP; 2006),
“Penindakan adalah melakukan suatu tindakan hukum administrasi
terhadap orang yang tidak mentaati peraturan dan atau melakukan kegiatan
yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum”.
Sedangkan menurut Arif Hidayat dalam bukunya Hukum
Administrasi Negara Lanjut, (Semarang: FH UNNES, 2009;35), yang
dimaksud tindakan hukum pemerintahan adalah “ pernyataan kehendak
sepihak dari organ pemerintah dan membawa akibat pada hubungan
hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak
boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan, dan lain-
lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah”.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, tindakan keimigrasian adalah “tindakan
administrarif atau sanksi administratif dalam bidang keimigrasian di luar
proses peradilan”. Dalam pelaksanaannya, tindakan keimigrasian dapat
dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena
alasan-alasan bahwa orang asing itu:
(1) Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi
keamanan dan ketertiban umum;
29
(2) Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam hal ini, tindakan administratif keimigrasian yang
sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011
pasal 75 ayat (2), dapat berupa diantaranya yaitu:
(1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; (2) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; (3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu
di Wilayah Indonesia; (4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu
di Wilayah Indonesia; (5) Pengenaan biaya beban; dan/ atau (6) Deportasi dari Wilayah Indonesia.
2.2.3 Orang Asing
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, yang dimaksud orang asing adalah “orang yang
bukan warga negara Indonesia”. Sedangkan menurut Austin Ranney, orang
asing adalah “orang yang untuk sementara atau tempat bertempat tinggal
di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara”.
Orang asing disebut juga dengan Warga Negara Asing (WNA).
Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda
Jasa, Dan Tanda Kehormatan, yang dimaksud Warga Negara Asing yang
selanjutnya disingkat WNA adalah “orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing”.
Dalam Undang – undang Keimigrasian ditentukan, bahwa Setiap
orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin
30
keimigrasian. Izin Keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa
izin masuk, yang diatur menurut kepentingan atapun tujuan masuknya
orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin
tinggalnya.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, izin tinggal adalah “izin yang diberikan kepada
orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk
berada di Wilayah Indonesia”. Izin tersebut terdiri dari:
(1) Izin Singgah, diberikan kepada Orang Asing yang memerlukannya singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara;
(2) Izin Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha;
(3) Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas;
(4) Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.
Dalam Undang-undang Keimigrasian juga ditentukan, bahwa untuk
mendapatkan izin keimigrasian, setiap orang asing harus:
(1) Memiliki surat perjalanan yang sah; (2) Memiliki visa; (3) Sehat, tidak menderita gangguan jiwaatau penyakit menular
yang membahayakan kesehatan umum; (4) Memiliki izin masuk kembali (reentry permit); (5) Mempunyai izin untuk masuk ke negara lain; (6) Memberikan keterangan yang benar dalam memperoleh
surat perjalanan dan atau visa (Syahriful, Abdullah, 1993;84).
31
2.3 Kerangka Berpikir
Secara umum kerangka berpikir yang hendak di bangun dilihat
dapat dalam bagan sebagai berikut:
2.3.1 Bagan
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian
Sumber: Analisis Peneliti 2013
(1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara; (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
(4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian;
(6) keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
Landasan Teori: 1. Teori peran dan fungsi; 2. Pejabat Imigrasi 3. Pengawasan dan penindakan
keimigrasian dari sudut HAN
4. Orang asing
Lembaga Negara: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Yuridis empiris : 1. Wawancara 2. Dokumentasi 3. Studi Pustaka
Kendala Kantor Wilayah kementrian hukum dan HAM Jawa tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia
Peran dan fungsi Kantor Wilayah kementrian hukum dan HAM Jawa tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia
Upaya Kantor Wilayah kementrian hukum dan HAM Jawa tengah dalam mengatasi kendala tersebut
Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pengawasan Pengawasan
dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia
Mengetahui Peran dan fungsi Kantor Wilayah kementrian hukum dan HAM Jawa tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia, mengetahui hambatan Kantor Wilayah kementrian hukum dan HAM Jawa tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.
Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian hukum selanjutnya mengenai Peran dan fungsi Kantor Wilayah kementrian hukum dan HAM Jawa tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia
UUD 1945 Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945
32
2.3.2 Penjelasan:
2.3.2.1 Input (input)
Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu:
Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994
tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian.
2.3.2.2 Procees (proses)
Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan sebagai
fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai 3 (tiga) permasalahan
tentang Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap
orang asing di Indonesia, dan mengkaji beberapa permasalahan yaitu :
33
(1) Bagaimanakah peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan
dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia?
(2) Apa saja yang menjadi kendala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan
dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia?
(3) Bagaimana upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut?
2.3.2.3 Output (tujuan)
Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui Peran dan fungsi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam
melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di
Indonesia, mengetahui kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan
terhadap orang asing di Indonesia, serta mengetahui upaya untuk
mengatasi kendala tersebut.
2.3.2.4 Outcome (manfaat)
Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil
akhir dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai referensi bagi
penelitian hukum selanjutnya dan memberi sumbangan pemikiran bagi
ilmu pengetahuan terkait dengan Peran dan fungsi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan
pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Dasar Penelitian
Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini yaitu
metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah “Penelitian yang
menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis
statistik atau cara kuantifikasi lainnya” (Moleong, 2009: 6). Sedangkan
menurut Afifudin dan Saebani (2009: 57) metode penelitian kualitatif
diartikan sebagai “Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi
objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan makna daripada generalisasi”.
Sesuai dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan
mampu mendeskripsikan tentang Peran dan fungsi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan
pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di
Indonesia.
34
35
3.2 Pendekatan Penelitian
Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris atau juga bisa disebut yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis empiris adalah “penelitian yang melihat dari
kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan
dengan ketentuan hukum yang berlaku” (Soemitro, 1985:9).
Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum
yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan,
khususnya pada peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan
keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia.
3.3 Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya “Hasil penelitian ini
berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang
suatu keadaan atau gejala yang diteliti” (Soerjono Soekanto, 1985: 10).
Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci,
sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan
peran dan fungsi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing di Indonesia.
36
3.4 Fokus Penelitian
Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam
penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai
dengan latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah “Masalah
pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan
yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan
lainnya” (Moleong, 2009: 97).
Sesuai dengan pokok permasalahan, maka fokus dari penelitian ini
yaitu :
(1) Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap
orang asing di Indonesia;
(2) Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing
di Indonesia;
(3) Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
dalam mengatasi kendala tersebut.
3.5 Lokasi Penelitian
Untuk menunjang informasi tentang Peran dan Fungsi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di
Indonesia, maka penulis melakukan penelitian secara langsung ke Instansi
37
atau badan yang berwenang dengan masalah yang diteliti. Lokasi yang
ditentukan penulis yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Kantor
Imigrasi kelas I Semarang dan Kantor Imigrasi kelas II Pemalang yang
mana adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
3.6 Sumber Data Penelitian
Sumber data penelitian adalah “Sumber dari mana data dapat
diperoleh” (Meloeng, 2000: 114). Sumber data merupakan masalah yang
perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang
lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
3.6.1 Data Primer
Data primer adalah “Kata-kata dan tindakan orang-orang yang
diamati atau diwawancarai” (Moleong, 2009: 157). Sumber data ini dicatat
melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh
peneliti dari :
3.6.1.1 Informan
Informan adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” (Moleong, 2009: 132).
Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
38
(1) Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., selaku Kepala Bidang (Kabid)
Intelijen, penindakan dan sistem informasi keimigrasian Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
(2) Ibu Sri Warnati, S.H., selaku Kepala Subbidang (Kasubbid) Sistem
Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah.
3.6.1.2 Responden
Responden adalah “Orang yang diminta memberikan keterangan
tentang suatu fakta atau pendapat” (Arikunto, 2002: 122). Responden dalam
penelitian ini yaitu:
(1) Bapak Afif Nur Anshari , S.H., selaku Staf Divisi Keimigrasian Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
(2) Bapak Bagus Aditya NS, S.H., M.H.,selaku Kepala Sub Seksi
Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;
(3) Bapak A. Anton H, S.E., S.H., M.M., selaku Kepala Sub Seksi
Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang; dan
(4) Emmy Hutapea, S.H., selaku pihak sponsor orang asing.
3.6.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana
dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai
berikut :
39
3.6.2.1 Bahan Hukum Primer
Adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan
permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi :
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
(2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
(3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;
(4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang pengawasan
orang asing dan tindakan keimigrasian; dan
(6) keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03 PR 07.04 Tahun
1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
3.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder
Adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum
primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya
sarjana. Literatur tersebut antara lain:
(1) Buku-buku tentang penelitian hukum;
40
(2) Buku-buku tentang Keimigrasian, Khususnya tentang pengawasan
dan penindakan keimigrasian.
(3) Website-website tentang Keimigrasian, Khususnya tentang
pengawasan dan penindakan keimigrasian.
3.7 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu
diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk
memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu
sebagai berikut:
3.7.1 Wawancara (Interview)
Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu.
Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Meleong,
2006: 186).
Wawancara ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui
jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan
informan dan responden, yaitu:
(1) Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., selaku Kepala Bidang (Kabid)
Intelijen, penindakan dan sistem informasi keimigrasian Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
41
(2) Ibu Sri Warnati, S.H., selaku Kepala Subbidang (Kasubbid) Sistem
Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah;
(3) Bapak Afif Nur Anshari , S.H., selaku Staf Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
(4) Bapak Bagus Aditya NS, S.H., M.H.,selaku Kepala Sub Seksi
Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;
(5) Bapak A. Anton H, S.E., S.H., M.M., selaku Kepala Sub Seksi
Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang; dan
(6) Emmy Hutapea, S.H., pihak sponsor orang asing.
3.7.2 Dokumentasi
Dokumentasi yaitu “Metode yang digunakan untuk mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya”
(Arikunto, 1998: 236).
Metode dokumentasi adalah data pendukung yang digunakan oleh
peneliti dalam melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada
di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan
Kantor Imigrasi.
42
3.8 Uji Keabsahan Data
Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang
digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah “Teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu”
(Moleong, 2002: 178).
Teknik triangulasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :
(1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
(2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
(3) Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
(4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang seperti orang yang berpendidikan.
(5) Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002: 178).
Bagan 3.1
Perbandingan Triangulasi
Sumber: Moleong, 2002: 178
Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka peneliti melakukan
perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil
kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh
Sumber yang berbeda
Teknik yang berbeda
Waktu yang berbeda
Data Sama Data Valid
43
di fakta-fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang
diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.
Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal,
diantaranya :
(1) Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif;
(2) Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik
maupun logistik.
3.9 Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan
suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah
“Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori,
dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Moleong, 2002: 103).
Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman (1999: 20), tahapan
analisis data adalah sebagai berikut :
(1) Pengumpulan Data
Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data
penelitian yang ada di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara
dengan Pimpinan dan Staff di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Tengah dan Kantor Imigrasi. Adapun langkah-
langkahnya adalah (a) mengurus surat ijin penelitian; (b) melakukan
44
penelitian; (c) penelitian di lapangan; (d) mendapatkan hasil
wawancara; dan (d) dokumentasi.
(2) Reduksi Data
Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus
penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak
perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan
gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan
mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
Reduksi data yang peneliti lakukan antara lain dengan menajamkan
hasil penelitian mengenai peran dan fungsi Kantor wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan
pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di
Indonesia, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan
peneliti dan membuang data yang tidak perlu. Pada tahap ini peneliti
memilih data yang paling tepat yang disederhanakan dan
diklasifikasikan atau dasar tema, memadukan data yang tersebar,
menelusuri tema untuk data tambahan, dan membuat simpulan
menjadi uraian singkat.
(3) Penyajian Data
Data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun
data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan
menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang
45
diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang
ada, selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap data yang keliru,
dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang
lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.
(4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Menarik simpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang
diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin
tidak muncul sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada
besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan,
penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk
catatan penelitian.
Bagan 3.2 Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif
Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999: 120)
Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait.
Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan
menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan
Pengumpulan Data
PenyajianData
Reduksi Data
Penarikan kesimpulan/ Verifikasi
46
data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data,
setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data
juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai
dilakukan, maka diambil kesimpulan.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah
4.1.1.1 Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah
lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang
merupakan identitas resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Logo ini berbentuk segi empat dengan warna dasar biru tua, memuat
gambar dan tulisan PENGAYOMAN di bawah berwarna kuning emas
terang, sebagai berikut:
Gambar 4.1 Logo Kementerian Hukum dan HAM
Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
47
48
Sesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 433) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1) Logo menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang memuat:
a. Tulisan : PENGAYOMAN;
b. Gambar : 1. 5 (lima) garis busur;
2. 2 (dua) garis tegak lurus sejajar; dan
3. Garis siku kanan dan garis siku kiri;
c. Tata Warna : 1. Warna biru tua sebagai dasar; dan
2. Warna emas pada garis lukisan logo dan
tulisan PENGAYOMAN.
(2) Makna tulisan PENGAYOMAN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berarti mengayomi dan melindungi seluruh rakyat
Indonesia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3) Makna gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebagai berikut:
a. 5 (lima) garis busur melambangkan Pancasila yang merupakan
falsafah negara;
49
b. 2 (dua) garis tegak lurus sejajar yang mempunyai makna
demokrasi dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan
bangsa Indonesia; dan
c. Garis siku kanan bermakna hukum dan garis siku kiri
bermakna hak asasi manusia yang menjunjung tinggi agama dan
moral.
(4) Makna warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai
berikut:
a. Warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah,
keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa,
percaya diri, ketertiban, dan inovasi teknologi; dan
b. Warna emas bermakna keagungan, keluhuran, dan kewibawaan.
4.1.1.2. Profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Dr. Cipto No.
64 Semarang. Sekarang ini selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)
adalah Bapak Muqowimul Aman, Bc.IP, SH.
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah yang semula menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan
50
Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
Wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah
pada saat itu meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.06-PR.07.02 Tahun 1985, untuk Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) dibentuk Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman tersendiri sehingga Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
Jawa Tengah tidak lagi meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY). Kemudian Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.10
Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman disempurnakan dengan Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Pada tahun 2005
dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2009 nomenklatur
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga nomenklatur
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah
menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah.
51
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
mempunyai wilayah kerja seluas Provinsi Jawa Tengah, meliputi 67
satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis, yaitu:
Tabel 4.1 Daftar Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah
No. Unit Pelaksana Teknis 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 2. Balai Harta Peninggalan Semarang 3. Lapas Klas I Semarang 4. Lapas Klas I Batu Nusakambangan 5. Lapas Klas II A Wanita Semarang 6. Lapas Klas II A Kendal 7. Lapas Klas II A Ambarawa 8. Lapas Klas II A Sragen 9. Lapas Klas II A Pekalongan 10. Lapas Klas II A Magelang 11. Lapas Klas II A Anak Kutoarjo 12. Lapas Klas II A Permisan Nusakambangan 13. Lapas Klas II A Kembangkuning Nusakambangan 14. Lapas Klas II A Besi Nusakambangan 15. Lapas Klas II A Narkotika Nusakambangan 16. Lapas Klas II A Purwokerto 17. Lapas Klas II B Terbuka Nusakambangan 18. Lapas Klas II B Terbuka Kendal 19. Lapas Klas II B Pemuda Plantungan 20. Lapas Klas II B Klaten 21. Lapas Klas II B Pati 22. Lapas Klas II B Tegal 23. Lapas Klas II B Brebes 24. Lapas Klas II B Cilacap 25. Lapas Klas II Pasir Putih Nusakambangan 26. Lapas Klas II Slawi 27. Rutan Klas I Surakarta 28. Rutan Klas II A Pekalongan 29. Rutan Klas II B Salatiga 30. Rutan Klas II B Demak 31. Rutan Klas II B Wonogiri 32. Rutan Klas II B Boyolali 33. Rutan Klas II B Jepara34. Rutan Klas II B Kudus 35. Rutan Klas II B Blora
52
36. Rutan Klas II B Rembang 37. Rutan Klas II B Pemalang 38. Rutan Klas II B Purwodadi 39. Rutan Klas II B Temanggung 40. Rutan Klas II B Wonosobo 41. Rutan Klas II B Purworejo 42. Rutan Klas II B Kebumen 43. Rutan Klas II B Banyumas 44. Rutan Klas II B Purbalingga 45. Rutan Klas II B Banjarnegara 46. Rutan Klas II B Batang 47. Bapas Klas I Semarang 48. Bapas Klas II Surakarta 49. Bapas Klas II Pati 50. Bapas Klas II Pekalongan 51. Bapas Klas II Magelang 52. Bapas Klas II Purwokerto 53. Rupbasan Klas I Semarang 54. Rupbasan Klas I Surakarta 55. Rupbasan Klas I Pekalongan 56. Rupbasan Klas II Sragen 57. Rupbasan Klas II Wonogiri 58. Rupbasan Klas II Purwokerto 59. Rupbasan Klas II Cilacap 60. Rupbasan Klas II Purbalingga 61. Kanim Klas I Semarang 62. Kanim Klas II Surakarta 63. Kanim Klas II Pati 64. Kanim Klas II Pemalang 65. Kanim Klas II Wonosobo 66. Kanim Klas II Cilacap 67. Rudenim Semarang
Sumber: Dokumentasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah tahun 2009
4.1.1.3. Tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi
53
Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah
menyelenggarakan fungsi :
(1) Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan
pengawasan;
(2) Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
(3) Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian,
administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
(4) Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan
hak asasi manusia;
(5) Pelayanan hukum;
(6) Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum,
penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; dan
(7) Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi
di lingkungan Kantor Wilayah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para Kepala Divisi yang
berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
mempunyai 4 Divisi yang terdiri dari: Divisi Administrasi; Divisi
Pemasyarakatan; Divisi Keimigrasian; dan Divisi Pelayanan Hukum dan
HAM. (lihat lampiran 1).
54
4.1.1.4. Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah
Divisi Keimigrasian dikepalai oleh Kepala Divisi (Kadiv),
mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam
melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang keimigrasian
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian
melaksanakan fungsi :
(1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis
operasional dibidang keimigrasian;
(2) pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas
dibidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status
keimigrasian;
(3) pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksnaan tugas
dibidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
(4) pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas
dibidang sistem informasi keimigrasian;
(5) pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas
dibidang intelijen keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Divisi
(Kadiv) dibantu oleh Kepala Bidang (Kabid) yaitu terdiri dari Bidang
Lalu lintas, izin tinggal dan status keimigrasian; dan Bidang Intelijen,
penindakan dan sistem informasi keimigrasian.
55
Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan
fasilitas keimigrasian, izin tinggal orang asing dan status
kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi
Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang
intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, penindakan keimigrasian
serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Struktur Organisasi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
56
Bagan 4.1. Struktur organisasi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah
Sumber: Dokumentasi Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah Tahun 2012
Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsinya di
bidang Keimigrasian, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berkoordinasi dengan
Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis adalah unit yang
melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidangnya di wilayah masing-
masing. Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab dan wajib
menyampaikan laporannya kepada Kantor Wilayah Kementerian
KEPALA SUB BIDANG LALULINTAS KEIMIGRASIAN
SUDARIO S.H NIP.195704031981021001
KEPALA SUB BIDANG INTALTUS KEIMIGRASIAN
SITI SOFIAH, B.Sc
NIP.195905251984032001
KEPALA SUB BIDANG INTELDAK KEIMIGRASIAN
RIYANTO HADISANTOSO, S.E, MM.
195804021980031001
KEPALA SUB BIDANG SISINFO KEIMIGRASIAN
SRI WARNATI, SH.
NIP.196107301981032001
KEPALA BIDANG INTELIJEN, PENINDAKAN DAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN
JUSUF PERDANA, S.H.,M.H
NIP.195710291983031001
KEPALA BIDANG LALU LINTAS, IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN
I MADE, S. Sos.
NIP.195710291983031013
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
NASRUL NGABDIMASA, S.H. NIP.195512251979031004
STAF
BASORI NIP.195907141985031003
RETNO DWI W.
NIP.195809181989032001
STAF
BRIGITA RINA NIP.198411062009012006
RINA DESY A.
NIP.197712162003122002
STAF
YULIA PUSPITASARI NIP.197907032005012001
PETERA PANDJI
NIP.198007132000031001
STAF
RETNO PUJIWATI NIP.196009011981032001 AFIF NUR ANSHARI
NIP.198904262008011001
57
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Unit Pelaksana Teknis Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
dibidang Keimigrasian terdiri dari 6 (enam) Kantor Imigrasi dan 1
(satu) Rumah Detensi Imigrasi. (lihat lampiran 2).
Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang
menjalankan fungsi keimigrasian dengan wilayah kerja yang meliputi
seluruh Kabupaten dan Kota eks Karesidenan. Berdasarkan keputusan
Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan
fungsi sebagai berikut :
(1) Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Keimigrasian wilayah yang bersangkutan;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi: (a) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang
Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian; (b) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu
Lintas Keimigrasian; (c) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang
Status Keimigrasian; (d) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang
Pengawasan dan Penindakan.
4.1.2 Mobilitas Orang Asing di Wilayah Indonesia Khususnya Wilayah
Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah Indonesia
yang memiliki posisi strategis dan potensial dikunjungi orang asing, maka
dari itu mobilitas orang asing di wilayah Jawa Tengah selalu meningkat
58
setiap tahunnya. Mobilitas orang asing di Indonesia bisa dilihat dari izin
tinggalnya sesuai yang tertera di visa orang asing tersebut.
Menurut pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, “Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada
orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk
berada di wilayah Indonesia”. Izin tinggal ada beberapa macamnya,
diantaranya terdiri dari:
(a) Izin Tinggal Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha;
(b) Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas;
(c) Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia (Ratna, Tesis FH USUM; 2009).
Jumlah orang asing di Jawa Tengah selalu meningkat tiap
tahunnya. Hal tersebut dsampaikan oleh Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid
Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah, sebagai berikut:
“.....jumlah orang asing di wilayah Jawa Tengah selalu meningkat tiap tahunnya. Mobilitasnya juga bermacam-macam, ada yang dalam rangka pariwisata, pendidikan, kegiatan sosial budaya atau usaha, bahkan ada juga yang tinggal sementara dan menetap.....” (Hasil wawancara dengan Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 2012 jam 10.00 WIB). Apabila kita melihat fakta dalam beberapa bulan terakhir dari
bulan Januari sampai Juli, cukup banyak jumlah orang asing yang berada
59
di wilayah Jawa Tengah. Berikut data jumlah orang asing yang tercatat di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah:
Tabel 4.2 Jumlah Orang asing di Wilayah Jawa Tengah periode Januari s/d Juli
Tahun 2012 No Kantor Imigrasi ITK ITAS ITAP Jumlah 1 Semarang 519 768 15 1302 2 Pemalang 60 55 11 126 3 Cilacap 35 565 22 622 4 Surakarta 28 592 14 634 5 Pati 11 266 13 290 6 Wonosobo 10 220 12 242
Jumlah Orang Asing 3216 Sumber: Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah 2012
Data di atas merupakan data jumlah orang asing di Seluruh
Wilayah Jawa Tengah berdasarkan izin tinggalnya yang terinput di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Data jumlah orang
asing tersebut diperoleh dari seluruh Kantor Imigrasi yang berada di
Wilayah Jawa Tengah. Setiap 1 (satu) bulan sekali Kantor Imigrasi
melaporkan hasil kerjanya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Tengah. Dan untuk memperkuat keabsahan data tersebut,
penulis juga melakukan survey ke 2 (dua) Kantor Imigrasi yang berada di
Wilayah Jawa Tengah.
Berikut data jumlah orang asing yang tercatat di Kantor Imigrasi
Kelas I Semarang:
60
Tabel 4.3 Jumlah Orang asing di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I
Semarang periode Januari s/d Juli Tahun 2012 ITK 519
ITAS 768 ITAP 15
Jumlah 1302 Sumber : Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2012
Berikut data jumlah orang asing yang tercatat di Kantor Imigrasi
Kelas II Pemalang:
Tabel 4.4 Jumlah Orang asing di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II
Pemalang periode Januari s/d Juli Tahun 2012 ITK 60
ITAS 55 ITAP 11
Jumlah 126 Sumber : Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang 2012
Dengan melihat banyaknya jumlah orang asing di atas, tentunya
banyak pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing
tersebut. Jenis pelanggaran izin keimigrasian tersebut bervariasi mulai
dari penyalahgunaan visa, pemalsuan paspor, sampai pemalsuan izin
tinggal. Hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi pendapatan negara.
Menurut Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi
Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah,
bahwa meningkatnya penyalahgunaan perizinan oleh orang asing sangat
signifikan karena banyaknya peluang-peluang dan kemudahan-
kemudahan untuk memasuki wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang
diperoleh dari Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi
61
Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah, jumlah orang asing yang terkena penindakan sepanjang tahun
2012 sebanyak 267 WNA. Pelanggaran yang dilakukan bermacam-macam,
ada yang pelanggaran overstay atau melebihi waktu izin tinggal, dan ada
yang pelanggaran penyalahgunaan izin, misalnya visa mereka visa kunjungan
tetapi disini mereka bekerja. Tindakan Keimigrasian yang dikenakan mereka
yaitu dengan pengenaan biaya beban untuk yang melakukan pelanggaran
overstay, dan deportasi untuk yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan
izin tinggal atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang membahayakan
keamanan negara kita. Berikut data jumlah penindakan keimigrasian
terhadap orang asing yang tercatat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Tengah:
Tabel 4.5 Data penindakan keimigrasian di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2012
BULAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
TOTAL BIAYA BEBAN
DEPORTASI
JANUARI 15 - 15 FEBRUARI 17 1 18
MARET 20 - 20 APRIL 26 2 28
MEI 28 3 31 JUNI 30 7 37 JULI 28 5 33
AGUSTUS 17 1 18 SEPTEMBER 20 - 20
OKTOBER 20 2 22 NOVEMBER 11 3 14 DESEMBER 9 2 11
TOTAL 267 Sumber: Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah 2012
62
Berdasarkan data-data diatas, kita dapat mengetahui mobilitas
orang asing serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang
asing tersebut. Maka dari itu, diperlukan adanya pengawasan dan
penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah
Jawa Tengah.
4.1.3 Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap
Orang Asing
Melihat banyaknya jumlah dan mobilitas orang asing yang
berada di wilayah Indonesia khususnya di Jawa Tengah, pengawasan dan
penindakan keimigrasian terhadap orang asing merupakan upaya
pemerintah yang sekaligus merupakan ruang lingkup keimigrasian untuk
menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Disamping itu, fungsi
pengawasan dan penindakan orang asing secara garis besar dapat
dirumuskan dalam tri fungsi imigrasi, yaitu sebagai aparatur pelayanan
masyarakat dan pengamanan negara, penegakan hukum keimigrasian dan
sebagai fasilitator ekonomi nasional.
Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing merupakan
upaya yang dilakukan pihak keimigrasian untuk mengawasi orang asing
mulai dari saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia.
Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem
Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,
menyatakan bahwa:
63
“.....pengawasan keimigrasian terhadap orang asing telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada dasarnya, pengawasan orang asing mencakup pengawasan yang bersifat administratif dan bersifat operasional. Pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan yang bersifat operasional yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia yaitu pengawasan terhadap keberadaaannya (secara immigratoir) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.....” (Hasil wawancara dengan Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2012 jam 13.00 WIB).
Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, menjelaskan lebih lanjut:
“.....pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan mulai dari orang asing tersebut permohonan ijin masuk dan tinggal di Indonesia, keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia, sampai orang asing tersebut keluar dari wilayah Indonesia. Bentuk dari pengawasan tersebut berupa pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang keberadaan dan kegiatan orang asing selama di wilayah Indonesia.....” (Hasil wawancara dengan Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 2012 jam 10.00 WIB). Dari penjelasan di atas, dapat digambarkan dalam bagan alur
dan bentuk pengawasan terhadap orang asing, sebagai berikut:
64
Bagan 4.2 Alur dan bentuk pengawasan orang asing
Sumber: Dokumentasi Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jateng
Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan sejak
orang asing tersebut mengajukan permohonan visa di perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri, kemudian memasuki wilayah Indonesia melalui
Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Bentuknya dengan melakukan
pemeriksaan dokumen perjalanan, daftar cekal, pemotretan, pengambilan
sidik jari dan pengolahan data keimigrasian daripada orang asing.
Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan
perizinan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Kantor
Imigrasi, Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM, maupun Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan
Direktorat Jenderal Imigrasi.
Selanjutnya pengawasan keimigrasian terhadap orang asing
dilakukan pada saat orang asing berada di wilayah Indonesia, yaitu dengan
melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan
Orang Asing
Masuk ke Indonesia
Berupa:
- Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- Penyusunan daftar nama Orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- Pengambilan foto dan sidik jari; dan - Kegiatan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.
Berada di Indonesia
Keluar dari Indonesia
65
serangkaian pemantauan atau penyelidikan berupa wawancara,
pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan,
penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informan dan kegiatan
lain dalam hal mengawasai setiap orang asing yang masuk dan keluar
wilayah Indonesia, mengawasai keberadaan dan kegiatan orang asing yang
melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sedangkan mengenai penindakan keimigrasian terhadap orang
asing merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan pihak keimigrasian
setelah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing.
Tindakan keimigrasian adalah tindakan administrarif atau sanksi
administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.
Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan
Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,
menjelaskan bahwa:
“.....setelah dilakukan pengawasan keimigrasian akan ditemukan semacam pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu menindak orang asing tersebut yang melakukan pelanggaran keimigrasian.....” (Hasil wawancara dengan Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2012 jam 13.00 WIB).
Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, menjelaskan lebih lanjut:
66
“.....penindakan terhadap orang asing ada 2 (dua) macam, yaitu tindakan yang bersifat administratif (non justicial) dan tindakan melalui proses peradilan (pro justisia). Tindakan yang bersifat administratif (non justicial) dapat berupa denda biaya beban, larangan terhadap orang asing untuk berada di wilayah Indonesia, bahkan deportasi dari wilayah Indonesia. Sedangkan tindakan melalui proses peradilan (pro justisia) berupa pengajuan ke sidang pengadilan.....” (Hasil wawancara dengan Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 2012 jam 10.00 WIB).
Untuk melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing, mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan cara
berkoordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang dibidangnya
menyangkut orang asing. Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen,
Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham
Jawa Tengah, menjelaskan bahwa:
“.....mekanisme pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang dibidang tugasnya menyangkut orang asing. Di tingkat pusat, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Sedangkan di tingkat provinsi, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi untuk wilayah Kabupaten dan kota.....” (Hasil wawancara dengan Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 2012 jam 10.00 WIB).
67
4.1.4 Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia
Kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap
orang asing merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Bidang Intelijen,
Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian.
Tugas tersebut sejalan dengan Permenkumham Nomor M-01.PR.07.10
Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dimana Divisi
Keimigrasian bertugas membantu sebagian tugas Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di bidang keimigrasian.
Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan
Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,
menyatakan bahwa:
“.....Kanwil juga ikut serta dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Hal tersebut juga telah diatur di dalam Pemenkumham Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selain itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.....” (Hasil wawancara dengan Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2012 jam 13.00 WIB). Dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah
68
yang tugasnya menyangkut orang asing. Hal tersebut juga dijelaskan oleh
Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem
Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, bahwa:
“.....Kanwil dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan
keimigrasian terhadap orang asing berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi
sebagai UPT kami.....” (Hasil wawancara dengan Bapak Jusuf Perdana,
S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi
Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada
tanggal 17 September 2012 jam 13.00 WIB).
Bapak Bagus Aditya NS, S.H., M.H., Kasubsi Penindakan
Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, juga membenarkan
tentang adanya koordinasi tersebut. “.....ya memang benar bahwa kanwil
berkoordinasi dengan kantor imigrasi sebagai UPT-nya dalam
melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang
asing.....” (Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Aditya NS, S.H., M.H.,
Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I
Semarang, pada tanggal 20 Desember jam 09.00 WIB).
Dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengawasan dan
penindakan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai peran sebagai
koordinator. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengawasi kegiatan teknis
pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor
69
Imigrasi sesuai wilayah kerjanya yaitu di Kabupaten dan Kota. Semua
kegiatan Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan
penindakan terhadap orang asing diawasi dan dikendalikan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Hasil dari kegiatan
tersebut pun dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah setiap 1 (satu) bulan sekali.
Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan
Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,
menyatakan bahwa:
“.....Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu sebagai koordinator dalam pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penidakan orang asing. Pengkoordinasian tersebut dilakukan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) imigrasi dari Kanwil Kemenkumham di bidang keimigrasian, yaitu Kantor Imigrasi.....” (Hasil wawancara dengan Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2012 jam 13.00 WIB).
Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, menambahkan:
“.....Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bertugas mengawasi dan mengendalikan apa saja kegiatan yang dilakukan Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten dan Kota. Dan hasil dari kegiatan tersebut juga dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.....” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 2012 jam 10.00 WIB).
70
Bapak A. Anton H, S.E., S.H., M.M., Kasubsi Pengawasan pada
Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang, juga menyatakan hal yang sama, yaitu:
“.....dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap
orang asing, kanwil berperan sebagai koordinator dalam
pengkoordinasiannya dengan kantor imigrasi. Tugas Kantor Imigrasi juga
diawasi dan dikendalikan oleh kanwil, dan hasilnya juga dilaporkan pada
kanwil.....” (Hasil wawancara dengan Bapak A. Anton H, S.E., S.H.,
M.M., Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang pada
tanggal 11 Oktober jam 13.30 WIB).
Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah dalam pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan
penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu sebagai berikut:
(a) Menyiapkan program kerja mengenai pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing;
(b) Memberikan bimbingan teknis mengenai tugas pengawasan dan penindakan terhadap orang asing;
(c) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kinerja Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing;
(d) Melaksanakan pengolahan data hasil kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing;
(e) Memberikan bimbingan dan kebijakan atas penegakan hukum keimigrasian (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 2012 jam 10.00 WIB).
Selain melakukan pengkoordinasian dengan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yaitu Kantor Imigrasi atau yang disebut dengan pengawasan
71
gabungan, dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah juga melakukan pengawasan mandiri, yang artinya Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan
pemantauan atau survey langsung ke lapangan atas keberadaan dan
kegiatan orang asing di Wilayah Jawa Tengah. Caranya dengan
mendatangi tempat-tempat yang sekiranya dapat ditemukan bahan
keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.
Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, menjelaskan:
“....Kanwil juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing. Misalnya dengan mencari informasi tentang keberadaan dan kegiatan orang asing, serta mendatangi tempat penginapan. Kanwil meminta keterangan kepada sponsor atau penjamin si orang asing, atau kepada setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing, atau juga kepada pemilik atau pengurus tempat penginapan, dan mereka wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya.....” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 2012 jam 10.00 WIB). Sementara itu, Emmy Hutapea, S.H., sponsor orang asing yang
diwawancarai pada tanggal 2 September 2012, memberikan tanggapan,
“.....Memang betul Kanwil kadang meminta keterangan kepada kami para
pihak sponsor mengenai informasi tentang keberadaan dan kegiatan orang
asing yang kami sponsori. Kadang juga Kanwil mendatangi tempat
penginapan yang ditempati orang asing guna memantaunya lebih
72
lanjut.....” (Hasil wawancara dengan Emmy Hutapea, S.H., sponsor orang
asing pada tanggal 2 September 2012 jam 10.00 WIB).
Jadi dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan
pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing bisa
dikatakan sebagai supervisor Kantor Imigrasi. Kanwil bertugas
melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang
asing di seluruh Wilayah Jawa Tengah, serta bertugas mengawasi serta
mengendalikan tugas Kantor Imigrasi dalam pengawasan dan penindakan
keimigrasian terhadap orang asing di Wilayah Kabupaten dan Kota.
Menurut Bapak Afif Nur Anshari, S.H., staf Bidang Intelijen,
Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian yang diwawancarai pada
tanggal 26 September 2012 menyatakan:
“.....peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan orang asing yaitu sebagai pelaksana kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing sekaligus supervisor Kantor Imigrasi dalam kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing. (Hasil wawancara dengan Afif Nur Anshari, S.H., Staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 26 September 2012 jam 11.00 WIB). Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Bagus Aditya NS, S.H.,
M.H., Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I
Semarang, “.....jadi bisa dibilang kanwil itu sebagai supervisor kanim
dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian dan orang
asing.....” (Hasil wawancara dengan Bagus Aditya NS, S.H., M.H.,
73
Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang
pada tanggal 20 Desember jam 09.00 WIB).
4.1.5 Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Terhadap
Orang Asing di Indonesia
Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan
keimigrasian terhadap orang asing, tentunya Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menemukan berbagai
kendala dalam melaksanakan tugas tersebut.
Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, menyatakan bahwa:
“.....salah satu kendala kami dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu ada pada kualitas sumber daya manusia para pegawai/staf. Masih ada pegawai/staf yang kurang menguasai pengetahuan mengenai keimigrasian, baik itu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah maupun di unit pelaksana teknis kami, yaitu Kantor Imigrasi.....” (Hasil wawancara dengan Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 2012 jam 10.00 WIB).
Bapak Bagus Aditya NS, S.H., M.H., Kasubsi Penindakan
Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, juga
membenarkan pernyataan dari Ibu Sri Warnati, S.H., beliau menyatakan:
“.....memang benar yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing adalah kualitas pegawai
74
yang masih kurang. Hal tersebut juga dialami oleh Kantor Imigrasi. Dikarenakan para staf di Kantor Imigrasi Semarang bukan termasuk dari golongan penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian atau yang disebut dengan PPNS Keimigrasian, yang mana PPNS keimigrasian itu adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindak pidana keimigrasian. Melainkan staf di kantor imigrasi terdiri dari golongan setingkat Sarjana biasa....” (Hasil wawancara dengan Bagus Aditya NS, S.H., M.H., Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang pada tanggal 20 Desember jam 09.00 WIB).
Selain kualitas sumber daya manusia para pegawai yang masih
kurang, kuantitas sumber daya manusia juga menjadi kendala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Hal tersebut
diungkapkan oleh Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen,
Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham
Jawa Tengah, menyatakan bahwa:
“.....Kalau bicara mengenai kendala, kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu kurangnya pegawai baik di lingkungan kanwil atau di lingkungan UPT. Jumlah pegawai masih belum seimbang dengan beban kerja tentunya berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugasnya.....” (Hasil wawancara dengan Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2012 jam 13.00 WIB).
Bapak A. Anton H, S.E., S.H., M.M., Kasubsi Pengawasan
Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang , juga meyatakan hal yang sama,
yakni “.....dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan orang asing,
kami mendapatkan kendala pada jumlah pegawai. Jumlah pegawai
75
dengan beban kerja masih belum seimbang, baik itu di Kantor Imigrasi
maupun di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah....” (Hasil wawancara dengan A. Anton H, S.E., S.H., M.M.,
Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang pada tanggal 11
Oktober jam 13.30 WIB).
Bapak Afif Nur Anshari, S.H., staf Bidang Intelijen, Penindakan
Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah, juga membenarkannya, “.....kami kekurangan
personil untuk melaksanakan tugas keimigrasian, terutama mengenai
pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing....”
(Hasil wawancara dengan Afif Nur Anshari, S.H., Staf Bidang Intelijen,
Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 26 September 2012 jam
11.00 WIB).
Selain masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ada
lagi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan
penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu terbatasnya
anggaran kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Afif Nur Anshari,
S.H., staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi
Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah,
beliau menyatakan: “.....sebenarnya anggaran yang kami peroleh dari
pusat sangat terbatas, sehingga anggaran tersebut tidak aplikatif dengan
rencana kerja kita.....” (Hasil wawancara dengan Afif Nur Anshari, S.H.,
76
Staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 26
September 2012 jam 11.00 WIB).
Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Bagus Aditya NS, S.H.,
M.H., Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I
Semarang, “.....sebenarnya anggaran yang kami dapat untuk
melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap
orang asing jumlahnya masih terbatas, tetapi sebisa mungkin kami
menggunakannya semaksimal mungkin.....” (Hasil wawancara dengan
Bagus Aditya NS, S.H., M.H., Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas I Semarang pada tanggal 20 Desember jam 09.00
WIB).
4.1.6 Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Dalam Mengatasi Kendala Tersebut
Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan
keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Tengah membutuhkan kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia pegawai yang memadai agar tercipta kinerja yang baik dan
profesional. Maka dari itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya
manusia para pegawainya.
77
Ibu Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, menyatakan bahwa:
“.....upaya yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis serta penyuluhan materi tentang keimigrasian kepada pegawai baik dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah maupun di jajaran unit pelaksana teknis imigrasi.....” (Hasil wawancara dengan Sri Warnati, S.H., Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 2012 jam 10.00 WIB).
Bapak Bagus Aditya NS, S.H., M.H., Kasubsi Penindakan
Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, juga menyatakan
hal yang sama, “.....upayanya yaitu dengan mengadakan bimbingan-
bimbingan teknis kepada pegawai, Kanwil juga membantu dalam
mengadakan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan kepada Kantor
Imigrasi....” (Hasil wawancara dengan Bagus Aditya NS, S.H., M.H.,
Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I
Semarang pada tanggal 20 Desember jam 09.00 WIB).
Mengenai masalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia
pegawai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
berusaha mengatasinya dengan cara peningkatan jumlah pegawai, yaitu
dengan mengadakan penerimaan CPNS setiap tahunnya.
Jusuf Perdana, S.H., M.H., Kabid Intelijen, Penindakan Dan
Sistem Informasi Keimigrasian yang diwasancarai pada tanggal 17
September 2012 menyatakan:
78
Untuk mengatasi kendala mengenai kurangnya jumlah personil atau pegawai di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan HAM RI dan Sekretaris Jenderal. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. (Hasil wawancara dengan Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 17 September jam 13.00 WIB).
Selain kendala mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia pegawai, kendala lain yang menghambat kinerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam
melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang
asing yaitu pada terbatasnya anggaran yang diterima dari pusat, sehingga
anggaran tersebut tidak aplikatif dengan rencana kerja awal. Cara yang
dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara menggunakan
anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya agar anggaran tersebut dapat
mencukupi kegiatan yang dilakukan.
Bapak Afif Nur Anshari, S.H., staf Bidang Intelijen, Penindakan
Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah, beliau menyatakan:
79
“.....cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya, mau tidak mau kita harus bisa mencukupi anggaran tersebut untuk kegiatan kita dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian tergadap orang asing. Karena dari dulu juga kita dari kanwil sudah mengajukan penambahan rancangan anggaran kepada pusat tetapi yang dikeluarkan tetap terbatas dengan alasan penghematan anggaran.....” (Hasil wawancara dengan Afif Nur Anshari, S.H., Staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 26 September 2012 jam 11.00 WIB).
Bapak Bagus Aditya NS, S.H., M.H., Kasubsi Penindakan
Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, juga
membenarkan hal tersebut, “.....ya memang benar baik dari kanwil
maupun kanim sudah mengajukan ke pusat untuk penambahan anggaran,
tetapi hasilnya nihil, alasannya untuk penghematan. Jadi ya mau tidak
mau kita harus menggunakan anggaran tersebut dengan semaksimal
mungkin.....” (Hasil wawancara dengan Bagus Aditya NS, S.H., M.H.,
Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I
Semarang pada tanggal 20 Desember jam 09.00 WIB).
4.2 Pembahasan
4.2.1 Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia
Pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing
merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan
80
ekonomi, nasional sekaligus memelihara ketahanan nasional yang
seimbang. Hal tersebut juga termasuk dalam tri fungsi keimigrasian yang
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu
memberikan pelayanan pemerintahan negara dalam memberikan
pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan
fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012, khususnya di
bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim), secara
substansi ada 3 (tiga) kegiatan pokok keimgrasian, yaitu:
(1) Pengawasan kemigrasian;
(2) Penyidikan keimgrasian; dan
(3) Tindakan keimigrasian.
Menurut Menurut Lucky Agung Binarto (Tesis; 2006),
menjelaskan bahwa Pengawasan orang asing terdapat 2 (dua) macam,
yaitu pengawasan administratif dan pengawasan operasional,
Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing . Sedangkan pengawasan operasional, yaitu pengawasan lapangan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. (Lucky, Tesis; 2006).
Sedangkan mengenai penindakan, Lucky Agung Binarto dalam
Tesisnya menjelaskan bahwa “Penindakan adalah melakukan suatu
81
tindakan hukum administrasi terhadap orang yang tidak mentaati peraturan
dan atau melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan
ketertiban umum”.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian, tindakan keimigrasian adalah “tindakan
administrarif atau sanksi administratif dalam bidang keimigrasian di luar
proses peradilan”. Dalam pelaksanaannya, tindakan keimigrasian dapat
dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena
alasan-alasan bahwa orang asing itu:
(1) Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi
keamanan dan ketertiban umum;
(2) Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing
yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara koordinasi.
Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan dengan koordinasi Menteri Hukum dan HAM bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait. Yang dimaksud koordinasi bersama Badan atau Instansi yang terkait adalah bahwa pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dan Pejabat Imigrasi. (Abdullah, 1993;89)
Kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap
orang asing merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Bidang Intelijen,
Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian.
82
Tugas tersebut sejalan dengan Pemenkumham Nomor M-01.PR.07.10
Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dimana Divisi
Keimigrasian bertugas membantu sebagian tugas Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di bidang keimigrasian.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
sebagai perangkat Kementerian Hukum dan HAM di daerah (instansi
vertikal) mempunyai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam Pasal 2
dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, yang berbunyi :
Pasal 2 Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi : (a) Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian
program, dan pengawasan; (b) Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (c) Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan,
keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
(d) Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
(e) Pelayanan hukum;
83
(f) Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia;
(g) Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi
pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan,
serta penegakan hukum di bidang keimigrasian, yang termuat dalam Pasal
35 dan 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, yang berbunyi :
Pasal 35 Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, penindakan keimigrasian serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :
(a) pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
(b) pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.
Peran yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan
84
terhadap orang asing adalah melakukan pengkoordinasian dengan Unit
Pelaksana Teknis yaitu Kantor Imigrasi. Dalam pengkoordinasian tersebut,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima
laporan dan menindaklanjuti setiap adanya laporan dari Kantor Imigrasi,
baik itu adanya orang asing yang berada di Wilayah Jawa Tengah sampai
pada adanya pelanggaran dan penindakannya terhadap orang asing
tersebut. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah melakukan pengolahan data yang diterimanya dari Unit Pelaksana
Teknis, dan memberikan bimbingan teknis mengenai pengawasan dan
penindakan keimigrasian terhadap orang asing, serta memberikan
kebijakan atas penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh orang asing.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam pengawasan dan
penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Peran dan fungsi tersebut
tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya
Peraturan Perundang-undanganyang sesuai, Sumber daya manusia yang
sesuai baik kualitas maupun kuantitas, serta sarana yang memadai.
85
4.2.2 Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Terhadap
Orang Asing di Indonesia
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Propinsi Jawa
Tengah harus mampu sebagai ujung tombak fungsi pusat hukum (law
center) di daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Tengah mempunyai peran yang strategis pula di daerah
untuk mengaktualisasikan fungsi pengawasan dan penindakan
keimigrasian terhadap orang asing. Untuk penyelenggaraan tersebut,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa
Tengah harus melakukan kerja sama atau berkoordinasi dengan instansi
terkait baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Namun dengan luasnya
tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah, banyak kendala yang menghambat tugas pokok dan fungsi
tersebut.
Berdasarkan penelitian di atas, kendala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan
pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, yaitu:
(1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai
86
Pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing terhambat oleh kurangnya kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia para pegawai, baik itu di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah maupun di jajaran unit
pelaksana teknis. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap
kinerja dan profesionalisme staff/pegawai dalam melaksanakan
tugasnya.
(a) Segi kualitas sumber daya manusia
Kurangnya pengetahuan/ keahlian mengenai keimigrasian pada
pegawai/staf baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah maupun di lingkungan Kantor
Imigrasi.
(b) Segi kuantitas sumber daya manusia
Jumlah pegawai baik di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah maupun di
lingkungan Kantor Imigrasi masih belum seimbang dengan
beban kerja.
(2) Terbatasnya anggaran kerja
Anggaran yang turun dari pusat jumlahnya terbatas atau
tidak sesuai dengan yang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah ajukan, sehingga anggaran tersebut tidak aplikatif
dengan rencana kerja. Sebenarnya kendala ini bukan kendala pokok.
Artinya walaupun ada keterbatasan dalam anggaran, mau tidak mau
87
harus dapat mengoptimalkan anggaran tersebut sebaik-baiknya agar
tugas dapat dijalankan dengan baik pula. Karena sudah sejak lama
terdapat kendala semacam ini. Kendala tersebut juga tidak hanya
terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah, tetapi juga terjadi di jajaran unit pelaksana teknis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang terjadi
dalam peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan
penindakan keimigrasian terhadap orang asing disebabkan kurangnya
Sumber Daya Manusia para pegawai baik secara kualitas dan
kuantitas, serta anggaran yang diterima tidak aplikatif dengan
rancangan kerja. Maka dari itu, pelaksanaan peran dan fungsi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam
pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing masih
kurang efektif.
4.2.3 Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Dalam Mengatasi Kendala Tersebut
Beberapa kendala yang ada di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah secara langsung akan menghambat
pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama dalam hal pengawasan dan
penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Maka dari itu, Kantor
88
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berupaya
untuk mengatasi kendala tersebut.
Upaya yang dilakukan berdasarkan penelitian di atas antara lain:
(1) Terkait masalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia para pegawai/staf
(a) Segi kualitas sumber daya manusia
Mengadakan pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai dengan
bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah dan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI untuk pemberian beasiswa
Strata 2 dan Strata 3. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah juga melakukan pelatihan-
pelatihan serta penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya
manusia para pegawai, baik di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah maupun Kantor
Imigrasi.
(b) Segi kuantitas sumber daya manusia
Mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan
jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan HAM
RI dan Sekretaris Jenderal. Setelah berkoordinasi dengan instansi
terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam setiap penerimaan
89
CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
(2) Terkait masalah terbatasnya anggaran
Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan
menggunakan anggaran tersebut secara optimal sesuai dengan
kegiatan agar anggaran tersebut dapat mencukupi kegiatan yang
dilakukan.
BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
1. Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing yaitu sebagai berikut:
(1) Koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian
program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing;
(2) Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing; dan
(3) Penegak hukum di bidang keimigrasian.
2. Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing diantaranya yaitu:
(1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan
jajaran unit pelaksana teknis; dan
(2) Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang
asing tidak aplikatif dengan rencana kerja.
90
91
3. Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut yaitu sebagai berikut:
(1) Upaya terhadap kendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia pegawai, yaitu dengan cara:
- Mengadakan pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai
dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Jawa
Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI untuk
pemberian beasiswa Strata 2 dan Strata 3. Selain itu, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga
melakukan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan untuk
meningkatkan sumber daya manusia para pegawai, baik di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah maupun Kantor Imigrasi.
- Mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan
jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan
HAM RI dan Sekretaris Jenderal. Setelah berkoordinasi
dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam
setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
92
(2) Upaya terhadap kendala anggaran kerja yang tidak aplikatif yaitu
dengan cara menggunakan anggaran tersebut secara optimal sesuai
dengan kegiatan agar anggaran tersebut dapat mencukupi kegiatan
yang dilakukan.
5.2 Saran
1. Diharapkan kepada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah untuk lebih mengutamakan dan meningkatkan kedisiplinan,
integritas dan kinerja secara optimal dalam melaksanakan peran dan
fungsi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang
asing, serta lebih memperhatikan terjaminnya penghormatan terhadap
Hak Asasi Manusia;
2. Diharapkan koordinasi dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi
agar tercipta suatu hasil kinerja yang maksimal;
3. Diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk
menjaga atau menjamin keamanan negara dengan melaporkan apabila
mengetahui keberadaan dan kegiatan orang asing sera pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan.
93
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Afifudin, dan B.A. Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Fakultas Hukum UNNES. 2010. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
Semarang: Fakutas Hukum UNNES. Hidayat, Arif. 2009. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara Lanjut. Semarang:
Fakultas Hukum UNNES. Kusumaatmadja, Mochtar. 1997. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Bina
Cipta. Manan, Bagir. 2000. Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional,
Jakarta. Moleong, Lexy J. 1988. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya. Saleh, John Sarodja. 2008. Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian. Jakarta:
Direktorat Jenderal Imigrasi. Sjahriful, Abdullah H. 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian. Jakarta:
Ghalia Indonesia. Soekanto, Soerjono. 1985. Pengantar Penulisan Hukum. Jakarta: UI Press.
Ukun, Wahyudin. 2004. Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
93
94
Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1994 tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. C. Sumber Non Buku
Artikel sejarah keimigrasian, diakses pada
http://www.imigrasi.go.id/sejarah.html pada tanggal 13 Desember 2011. Binarto, Lucky Agung. 2006. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
Indra, Muhammad. 2008. Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem
Keimigrasian Indonesia. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran. Tedy Maranto, Sunu. 2008. Tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan
HAM RI di Bidang Pelayanan Hukum pasca Amandemen UUD 1945. Tesis. Semarang; Universitas Diponegoro.
Utami, Muji. 2009. Mekanisme Pengawasan dan penindakan keimigrasian di
Kantor Imigrasi Surakarta. Tugas Akhir. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Wilis, Ratna. 2009. Pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap izin
tinggal orang asing di Indonesia. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
95
LAMPIRAN
96
Unit Pelaksana Teknis Imigrasi Di Wilayah Jawa Tengah
Divisi Imigrasi
Kantor Imigrasi Kelas I
Semarang
5 Kabupaten Kab Semarang Kab Kendal Kab Kudus Kab Purwodadi Kab Demak
Kantor Imigrasi Kelas I
Surakarta
Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap
Kantor Imigrasi Kelas II
Pemalang
Kantor Imigrasi Kelas II
Pati
Kantor Imigrasi Kelas II
Wonosobo
Rumah Detensi Imigrasi
Semarang
6 Kabupaten Kab SSurakarta Kab Sragen Kab Sukoharjo Kab Klaten Kab Boyolali Kab Karanganyar
5 Kabupaten Kab Cilacap Kab Banyumas Kab Purbalingga Kab Banjarnegara Kab Kebumen
5 Kabupaten Kab Pemalang Kab Pekalongan Kab Batang Kab Tegal Kab Brebes
4 Kabupaten Kab Pati Kab Rembang Kab Blora Kab Jepara
5 Kabupaten Kab Wonosobo Kab Purworejo Kab Temanggung Kab Magelang
2 Kota Kota Semarang Kota Salatiga
1 Kota Kota Surakarta
2 Kota Kota Pekalongan Kota Tegal
1 Kota Kota Magelang